NOTULEN FGD for Staff

DISKUSI INTERNAL PEGAWAI DJPKTEMA: “QUASI DEKON/TP MENJADI DAK”

Tempat : Ruang Rapat Sumatera, Gedung Radius Prawiro lantai 7Hari/Tanggal : Selasa, 11 September 2012Jam : 13.30 – 15.30 WIB

A. Ringkasan Eksekutif

Kegiatan Diskusi Internal DJPK dimaksudkan sebagai ajang berlatih diskusi bagi pegawai

DJPK, dengan tema-tema yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPK. Kegiatan ini juga

menjadi ajang untuk menjaring potensi bagi para pegawai DJPK secara umum, mengingat

telah banyak pegawai DJPK yang menyelesaikan pendidikan tinggi lanjutan (tingkat master

maupun doktoral). Acara dihadiri oleh 13 orang peserta (daftar hadir terlampir). Kegiatan

dibuka oleh Bapak Heru Subiyantoro.

Tema yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah “Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi

DAK”. Materi diskusi disampaikan oleh Beny Trias Oktora, pelaksana pada Subdit

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dit. EPIKD. Bertindak sebagai moderator adalah

Denny Kurniawan, pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen PK.

Acara dimulai pada pukul 13.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.30 WIB. Pada sesi

pemaparan materi disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Pemilahan Dekon/TP antara urusan daerah dan pusat didasarkan pada pembagian

urusan kewenangan (PP 38/2007).

3. DJPK telah menyusun metode analisis pemilahan Dekon/TP yang membiayai urusan

daerah dan pusat.

4. DJPK telah menyusun Road Map pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK.

1

Dalam sesi diskusi, muncul beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Keengganan KL untuk melakukan pengalihan dapat ditelusuri dari hulu, yaitu

perencanaan. RKP dan RKPD dirasakan belum dapat mencerminkan pembagian

wewenang dan urusan yang optimal antara Pusat dan Daerah.

2. Di sisi hilir, perlu disiapkan kebijakan DAK yang memadai untuk dapat menampung

pengalihan dana dari Quasi Dekon/TP karena terdapat perbedaan karakteristik antara

Dekon/TP saat ini dengan DAK, yaitu DAK saat ini hanya diarahkan untuk kegiatan fisik,

sementara Dekon/TP untuk kegiatan fisik dan non-fisik.

Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kegiatan diskusi internal dapat dilaksanakan secara rutin.

2. Tema diskusi internal selanjutnya akan divoting beberapa hari sebelum pelaksanaan

diskusi.

3. Kegiatan diskusi dilakukan oleh pegawai dan dibina oleh Bagian Kepegawaian DJPK.

B. Susunan Acara

Susunan acara FGD /Diskusi Internal terdiri menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Pembukaan;

2. Sesi Pemaparan Materi;

3. Sesi Diskusi;

4. Penutup.

C. Pembukaan

Acara dibuka oleh Bapak Heru Subiyantoro yang menyampaikan dukungan atas ide dan

pelaksanaan acara diskusi ini. Selanjutnya, beliau mengharapkan agar kegiatan ini dapat

berlangsung secara teratur dan dapat menjadi forum yang ideal dalam mengembangkan

potensi pegawai DJPK. Beberapa keahlian yang dapat dikembangkan melalui forum diskusi

seperti ini adalah menambah wawasan di bidang akademik, menerapkan berpikir kritis dan

mampu mengikuti perkembangan isu-isu terkini. Beliau juga mendorong agar hasil dari

diskusi dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah

maupun populer.

2

D. Penyampaian Materi

Pokok-pokok paparan materi diskusi adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal

108 UU 33/2004, pasal 76 PP Nomor 7 Tahun 2008 serta rekomendasi BPK.

a. Pasal 108 UU 33/2004 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dana Dekonsentrasi dan

Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian

negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut

peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap

dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus”, sementara ayat (2) menyatakan bahwa,

“Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam peraturan pemerintah.”

b. Pasal 76 PP Nomor 7/2008 ayat (1) menyatakan bahwa, “Sebagian dari anggaran

kementerian/lembaga yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan

yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus”,

sementara ayat (2) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pengalihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, dan

menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu

melakukan identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan yang akan

didanai dari bagian anggaran kementerian/lembaga”, dan ayat (3) menyatakan

bahwa, “Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan dilakukan pada

saat penyusunan Renja-KL”.

2. Pengidentifikasian dana didasarkan pada pembagian urusan kewenangan antara Pusat

dan Daerah, sehingga dalam pemilahan Dekon/TP yang termasuk dalam bagian

anggaran KL dan yang akan dialihkan menjadi DAK mengikuti prinsip sebagai berikut:

a. Dana DKTP yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga

yang digunakan untuk melaksanakan urusan/membiayai urusan yang menurut

peraturan perundangan menjadi urusan daerah, dialihkan menjadi Dana Transfer

Daerah (Dana Alokasi Khusus) .

b. Adapun urusan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai urusan

pemerintah pusat dan dilaksanakan dengan azas DKTP, dilaksanakan berdasarkan

ketentuan DKTP.

3

3. DJPK telah menyusun sebuah metode analisis pengidentifikasian dan pemilahan Dana

Dekon/TP yang menjadi urusan daerah dan urusan pusat, yaitu:

a. Analisis kesamaan nama dan/atau jenis kegiatan dan/atau output dan/atau

komponen yang tercantum di RKA-K/L dengan lingkup bidang kegiatan yang

tercantum dalam DAK sesuai PMK Nomor 209/PMK.07/2011

b. Analisis kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum dalam

RKA-K/L berdasarkan pemetaan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana

termuat dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007

c. Analisis sifat kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum

dalam RKA-K/L berdasarkan keterkaitan manfaat yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat (direct delivery public service).

4. Proses pengalihan telah berjalan dengan peran masing-masing institusi sebagai berikut:

a. DJPK telah menyusun Road-Map pengalihan yang berisi rencana tindak, jangka

waktu penyelesaian, dan output yang dihasilkan. Selanjutnya, DJPK

menyampaikan permintaan ke Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk dapat

segera menginformasikan kegiatan dan besaran alokasi dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan kementerian teknis yang akan dialihkan melalui surat Dirjen

Perimbangan Keuangan Nomor S-656/PK/2011 tanggal 30 September 2011.

b. Berdasarkan surat DJPK tersebut, Kementnega PPN/Bappenas telah menyurati

permintaan kepada beberapa Kementerian Teknis untuk segera melakukan

identifikasi kegiatan dan besaran alokasi dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang akan dialihkan sesuai formulir yang ditetapkan

c. Rapat Koordinasi dengan DJA untuk persiapan identifikasi dengan target awal

Januari 2012 sudah diperoleh hasil identifikasi program kegiatan 16 KL versi

Kemenkeu. Rapat ini ditindaklanjuti dengan identifikasi internal Kementerian

Keuangan antara DJA dan DJPK.

d. Rapat Koordinasi dengan 8 KL yang dipimpin oleh Wakil Menkeu I dan Wakil

Meneg PPN/Bappenas yang menghasilkan kesepakatan dengan 8 KL tersebut

untuk program/kegiatan yang akan dialihkan.

5. Identifikasi program/kegiatan yang sudah merupakan urusan daerah yang akan dialihkan

ke DAK di seluruh K/L dilakukan di awal tahun 2013 (Januari-Maret) seiring penyusunan

4

RKP 2014. Program/kegiatan yang akan dialihkan ke DAK tersebut dicantumkan di dalam

RKP 2014

6. Dalam pelaksanaan amanat pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK tersebut ditemui

berbagai kendala, yaitu:

a. Terlewatinya batas waktu 2 tahun ketentuan pengalihan Quasi Dekon/TP

menjadi DAK sebagaimana amanat dalam PP Nomor 7/2008.

b. Sampai dengan 2012, baru 1 Kementerian dari 8 Kementerian yang bersedia

mengalihkan dana Dekon/TP menjadi DAK.

E. Resume Diskusi

Dalam sesi diskusi, muncul beberapa lontaran isu sebagai berikut:

1. Ida Ayu Ari Kencanawati (Subdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Daper) menyampaikan

bahwa, keengganan KL untuk melakukan pengalihan dapat ditelusuri dari hulu, yaitu

perencanaan. RKP dan RKPD dirasakan belum dapat mencerminkan pembagian

wewenang dan urusan yang optimal antara Pusat dan Daerah.

2. Sigit Kartiko (Subdit Informasi dan Dukungan Teknis, Dit. EPIKD) menyampaikan bahwa,

3. Rifa Surya (Subdit Dekonsentrasi, Dit. EPIKD) menyampaikan bahwa,

4. Beta Andri A. U. (Subdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Daper) menyampaikan bahwa, di sisi

hilir, perlu disiapkan kebijakan DAK yang memadai untuk dapat menampung pengalihan

dana dari Quasi Dekon/TP karena terdapat perbedaan karakteristik antara Dekon/TP

saat ini dengan DAK, yaitu DAK saat ini hanya diarahkan untuk kegiatan fisik, sementara

Dekon/TP untuk kegiatan fisik dan non-fisik.

F. Penutupan

Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kegiatan diskusi internal dapat dilaksanakan secara rutin.

2. Tema diskusi internal selanjutnya akan divoting beberapa hari sebelum pelaksanaan

diskusi.

3. Kegiatan diskusi dilakukan oleh pegawai dan dibina oleh Bagian Kepegawaian DJPK.

G. Lampiran

1. Daftar hadir peserta

5