Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
SERTA TINDAK LANJUT PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
TRI WULAN
II
41 | P a g e
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah, Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya Triwulan II telah selesai
disusun.
Untuk melihat, meninjau, memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel
Surabaya, maka UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk Tim yang
bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona
Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan proses monitoring dan
evaluasi ini untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai target
yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya, serta mendapatkan informasi yang valid dan
obyektif tentang progress report pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya.
Adapun ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel
Surabaya ini meliputi 6 (enam) komponen, yakni: (1) Manajemen
Perubahan, (2). Penataan Tatalaksana, (3). Penataan Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia, (4). Penguatan Akuntabilitas, (5).
Penguatan Pengawasan, dan (6). Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.
Di akhir laporan hasil monitoring dan evaluasi Pembangunan
Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya ini, tim monitoring dan
evaluasi memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti
dan dilaksanakan.
42 | P a g e
Besar harapan kami, semoga Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya
ini dapat memberikan manfaat untuk bahan perbaikan pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya, serta bagi
para pihak-pihak terkait yang berkepentingan.
Surabaya, 2 Agustus 2017
Ketua Tim Monev,
Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag
NIP. 197010151997032001
43 | P a g e
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………. i
Daftar Isi …………………………………………………………………. ii
BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………... 1
1. Latar Belakang …………………………………………….
2. Dasar Hukum …………………………………………...
3. Tujuan ……………………………………………………….
4. Ruang Lingkup …………………………………………….
5. Tim Monitoring dan Evaluasi …………………………..
6. Waktu Monitoring dan Evaluasi ……………………….
1
3
3
4
4
5
BAB II. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM UIN SUNAN
AMPEL SURABAYA ….................................................
6
BAB III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
DAN WBBM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TRIWULAN II …………………….....................................
19
1. Manajemen Perubahan ……………………………….…
2. Penataan Tatalaksana ……………………………………
3. Penataan Sistem Manajemen SDM …………............
4. Penguatan Akuntabilitas ………………………………..
5. Penguatan Pengawasan ………………………………….
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik …………….
19
21
22
23
25
29
BAB IV. PENUTUP ……........................................................... 32
A. Simpulan ....………………………………………………..
B. Rekomendasi ………………………………………………
32
37
C. Tindak Lanjut …………………………………………….. 39
LAMPIRAN ………………………………………………………………..
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan dan
pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah
dengan membangun Zona Integritas. Diberbagai Kementerian, kini
telah dicanangkan dilaksanakan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM), tak terkecuali Kementerian Agama.
Pada tahun 2016, UIN Sunan Ampel Surabaya mendapatkan mandat
untuk menjadi salah satu pilot project Perguruan Tinggi pelaksana
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah
pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan
dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah
yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi Tahun 2003.
Pemerintah juga telah memantabkan diri untuk berupaya
menjadi good government sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025. Gayung bersambut, pemerintah
melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186
Tahun 2017 menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama.
2 | P a g e
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan
pembangunan Zona Integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/
Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama.
Melalui Keputusan Agama Nomor 265 Tahun 2015 tentang Penetapan
Satuan Kerja sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM), Kementerian agama melaksanakan
pembangunan Zona Integritas. UIN Sunan Ampel Surabaya telah
diberikan amanah sebagai salah satu Satuan Kerja Pilot Project
pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sejak tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan langkah
tegas dan tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
UIN Sunan Ampel Surabaya. Tim Kerja ini betugas untuk menyusun
rencana dan agenda kerja; melakukan internalisasi dan implementasi
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya; melakukan pemantauan atas pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya; melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan
program kerja yang telah ditetapkan; melakukan penilaian mandiri
pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;
mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung
pembangunan ZI; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara
manual maupun secara elektronik; serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
3 | P a g e
Sunan Ampel Surabaya, maka untuk melihat sejauh mana
pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di UIN Sunan Ampel
Surabaya, maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring
dan evaluasi.
2. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
b. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874.
c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-20125 dan Jangka Mennegah Tahun 2012-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Kementrian Agama.
g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
h. Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya
i. Standar Pelayanan Minimum IAIN Sunan Ampel Surabaya
j. Ortaker UIN Sunan Ampel Surabaya
k. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Ampel Surabaya
4 | P a g e
l. Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Ampel Surabaya
m. Rencana Kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) UIN Sunan Apel Surabaya Tahun 2017.
3. TUJUAN
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya ini bertujuan
untuk:
a. Memastikan rencana aksi kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya berjalan
sesuai target yang telah ditetapkan.
b. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi
birokrasi.
c. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-
masing tim pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. RUANG LINGKUP
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya
meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
a. Monitoring
Ruang lingkup dengan pemantauan kemajuan pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan
Ampel Surabaya atas pelaksanaan program kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
5 | P a g e
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya yang telah ditetapkan.
b. Evaluasi
Ruang lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan
Ampel Surabaya pada 6 (enam) komponen pengungkit, yakni:
1). Komponen Manajemen Perubahan;
2). Komponen Penataan Tatalaksana;
3). Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia;
4). Komponen Penguatan Akuntabilitas;
5). Komponen Penguatan Pengawasan;
6). Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
5. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TRIWULAN II
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI menuju
WBK dan WBBM UIN Sunan Ampel Surbaya ini dilaksanakan setiap
tiga bulan sekali. Dan kali ini monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada bulan Mei-Juli 2017.
Oleh karena itu pelaksanaan monev Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM UIN Sunan Ampel Surabaya ini dilakukan pada bulan
Agustus 2017.
6 | P a g e
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017
adalah (1). Menyusun rencana dan agenda kerja; (2). Melakukan
internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
pada Sator/Satker/UPT; (3).Melakukan pemantauan atas pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT di
lingkungannya; (4). melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan
program kerja yang telah ditetapkan; (5) Melakukan penilaian mandiri
pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; (6).
Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan
ZI; (7). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang
telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara
elektronik; dan (8). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
Sator/Satker/UPT.
Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:
7 | P a g e
Tabel 2.1.
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya
NO PROGRAM TUJUAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL RENC
AKSI/DOKUMEN TIMELI
NE PJ KOD
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Mencanangkan
KesiapanPembangunan ZonaIntegritas diUIN Sunan Ampel Surabaya
Terwujudnya rencanaPemba-ngunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Publikasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
Terpublikasinya kesiapan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam PembangunanZona Integritas bagi aparat UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat
1. Pencanangan Zona Integritas
2. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur sipil UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100%
Laporan Kegiatan Sosialisasi / Pakta Integritas ttd
Sudah SPI 1.0.1 1.0.2
2 MensosialisasikanRencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bagi pegawai UIN Sunan Ampel SUrabaya
Kesiapan aparat UIN Sunan Ampel Surabayasebagai WilayahPembangunan ZonaIntegritas
Terwujudnya kesiapan aparatUIN Sunan Ampel Surabayasebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas
1. Penyusunan Rencana kerja 2. Penyampaian rencana kerja
kepada seluruh aparat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Penyampaian kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas
4. Publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk, Banner
100% 100% 100% 100%
Dokumen Rencana Kerja Sosialisasi Kode Etik – surat edaran / buku cetakan Web, Standing banner, buku, panflet
Tim 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4
3 Mewujudkan Komponen Pengungkit di
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan
Penyusunan Tim Kerja
Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan
1. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk
100%
SK Tim/ Perlu deskripsi proses
Sudah 3.1.1
8 | P a g e
Bidang ManajemenPerubahan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik.
Ampel Surabaya Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Merumuskan tugas Tim Kerja
100%
pembentukan Rumusan Tugas Tim
3.1.2
Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Intergritas
Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan
3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
Dokumen Rencana Kerja SK Rektor Web, Standing banner, buku, panflet
Sudah 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas
Terlaksanannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi
3. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi
4. Menyusun laporan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi
100% 100% 100% 100%
Instrumen monev Dokumen monev Tindak lanjut Dokumen laporan
Tim/ Lilik Tim
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Perubahan Pola Pikirdan Budaya Kerja
Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan agen perubahan dengan SK Rektor
3. Internalisasi budaya kerja
100% 100% 100% 100%
Rapim/ pelatihan kepemimpinan SK Rektor ttg Tim agen perubahan Web, Standing banner, buku, panflet Laporan kegiatan
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
9 | P a g e
4. Melibatkan semua aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Pembangunan Zona Integritas
Tim Agen Perubahan
4 Mewujudkan Komponen Pengungkitdi bidang tata laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas diUIN Sunan Ampel Surabaya
1. Menetapkan SOP yang mengacu kepada proses bisnis di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Menerapkan SOP secara konsisten
3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.
100% 100% 100%
SK Rektor ttg SOP Sudah Sudah
4.1.1 4.1.2 4.1.3
E-Office Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja civitas UINSA
1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Membuat aplikasi untuk memudahkan civitas dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIAKAD, SIMAK, BMN, Aplikasi Finger Print, SIMDIKLAT);
3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari UINSA (SIAKAD, Pendaftaran Mahasiswa Baru Online)
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
100% 100% 100% 100%
Print screen Print screen Simpeg, SIMAK, finger Siakad, pendaftaran mhs baru online
Proses Tersedia Tersedia
Tim
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Keterbukaan Terwujudnya kemudahan 1. Membuat kebijakan tentang 100% SK Rektor, cari Fajar 4.3.1
10 | P a g e
Informasi Publik
dalam mendapatkan informasi dari UINSA
keterbukaan informasi publik, berupa Peraturan dan Surat Keputusan Rektor;
2. Website, media social, brosur, audio visual, spanduk, dan banner dalam memberikan informasi kepada publik;
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di UINSA.
100% 100%
dasar hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Brosur maba Website Spanduk, Banner, CD Profile UIN Monev
4.3.2 4.3.3
5 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
Meningkatnya profesionalisme SDM UINSA
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA
1. Membuat rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikanUINSA;
2. Rekrutmen pegawai dan penempatan sesuai kebutuhan/peta jabatan di UINSA;
3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penempatan pegawai baruUINSA.
100% 100% 100%
e-formasi dan dokumen ABK rasio dosen dengan mahasiswa Analisis penempatan Pegawai Baru Lap monev: dampak penempatan pegawai baru
5.1.1 5.1.2 5.1.3
Pola Mutasi Internal
Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA
1. Melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai
2. Menetapkan pola mutasi sesuai kebijakanKemenag;
3. Memonitoring dan mengevaluasi rotasi internal.
100% 100% 100%
Dokumen pola mutasi, analisis antar-jabatan, Membuat Ceklist analisis mutasi pegawai s.d.a kompetensi Lap monev
Bu Evy
5.2.1 5.2.2 5.2.3
11 | P a g e
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Meningkatnya profesionalismeSDM UINSA
1. Melaksanakan analisis kebutuhan training untuk pengembangan kometensi pegawai
2. Menyusun rencana program pengembangan kompetensi SDMberbasis kinerja pegawai;
3. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan
4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dengan pola rekrutmen terbuka dengan seleksi.
5. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan UINSApada lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi.
6. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan/ pengembangan SDM
100% 100% 100%
Jabatan+Syarat vs Keadaan riil Dokumen program pelatihan Dokumen analisis Publikasi rencana pelaksanaan pelatihan Barjas, serdos, auditor dll Instrumen monev -> Bu Lilik
Kepeg
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6
Penetapan Kinerja Individu
Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada civitas UINSA
1. Menetapkan uraian jabatan/uraian tugas
2. Membuat penetapan kinerja pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
3. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
100% 100% 100% 100%
SK Rektor/Buku saku Dokumen SKP / Kontrak IKU Analisis perbandingan SKP bawah-atas
5.4.1 5.4.2 5.4.3
12 | P a g e
4. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,yaitu harian, mingguan, bulanan dan semesteran;
5. Memberikan reward kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja individu;
Penilaian LKH-LKB-LKS Pedoman pemberian reward/SK Remun
5.4.4
Penegakan Aturan Disiplin/ kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai
Meningkatnya Disiplin SDM UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Sosialisasi berkelanjutan atas aturan kedisiplinan/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
2. Menerapkan absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari)
3. Membuat surat izin apabila ada SDM yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
4. Memberikan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
100% 100% 100% 100%
Stand banner, buku saku Print screen Contoh Contoh Potongan remun untuk pegawai yang terlambat
5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4
Sistem Informasi Kepegawaian
Meningkatnya transparansi dan keakuratan data SDM UINSA
Memutakhirkan data secara berkala pada SIMPEG
100%
Validasi simpeg Agustus 2016
5.6.1
6 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang akuntabilitas kinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja universitas
Keterlibatan Pimpinan
Meningkatnya peran pimpinan terhadap kinerja Universitas
1. Menetapkan sasaran kinerja, indikator capaian kinerja berdasarkan renstra universitas
2. Membentuk tim verifikasi & validasi usulan program kegiatan dan alokasi
100% 100%
IKU Kemenkeu SK peny prog melekat pd jabatan (Tim Telaah RKAKL)
6.1.1 6.1.2
13 | P a g e
kebutuhan anggaran 3. Melibatkan Pimpinan secara
langsung pada saat penyusunan perencanaan
4. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja
5. Memantau pencapaian kinerja secara berkala
100% 100% 100%
SOP perencanaan (menggambarkan keterlibatan pimpinan) SOP – sda... ttg IKU SOP hal 181 SOP pemantauai – sda..
6.1.3 6.1.4 6.1.5
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SDM UINSA
1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART a) SPESIFIC-jelas, tidak
mengundang multi interpretasi
b) MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
c) ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
d) RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
e) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
100% 100% 100%
Dokumen perencanaan RSB – RKA0KL dll IKU Kemenkeu
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
14 | P a g e
4. Menyusun laporan kinerja
tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja
5. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
6. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja
100% 100%
6.2.5 6.2.6
7 Mewujudkan Komponen Pengungkit dibidang Penguatan Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di UINSA
Pengendalian Gratifkasi
Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh SDM UINSA
1. Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi
2. Menginplementasikan Pengendalian gratifikasi di UINSA
100% 100%
Stand banner, integrasi dlm KEM/KEPeg, Sos Web, Instruksi penyerta-an dlm pengumuman) (perlu df bentuk gratifikasi) 1)Prosedur penanganan grat -SOP, 2) Integrasi percepatan pengend melalui Agen Perubahan
7.1.1 7.1.2
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kehandalan pengelolaan aset Negara
1. Membangun Lingkungan Pengendalian di UINSA
2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di UINSA
3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
100% 100% 100% 100%
Membuat Pedoman pengendalian internal SOP penilaian dan pengendalian risiko Menyiapkan Identifikasi risiko
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4
15 | P a g e
4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada semua SDM UINSA
Disampaikan dalam setiap forum
Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di UINSA
1. Menginplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di UINSA
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindaklanjuti hasil evalusi atas penanganan pengaduan masyarakat
100% 100% 100% 100%
Perlu pedoman pengelolaan Dumas dan WBS (menjaga kerahasiaan dan perlindungan pelapor) Kotak Dumas, Stand banner, brosur, stiker Membuat Pedoman dan SOP Dumas KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
Whistle Blowing System
Mewujudkan tatakelola yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan
1. Melakukan internalisasi whistle blowing system di kalangan pegawai UINSA
2. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di UINSA
3. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
100% 100% 100%
Stand banner pedoman pengelolaan Dumas dan WBS KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing
7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4
16 | P a g e
Penanganan benturan kepentingan
Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di UINSA
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan
3. Menginplementasikan penanganan benturan kepentingan
4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
100% 100% 100% 100% 100%
Membuat pemetaan dan identifikasi BK Sosialisasi dan internalisasi BK KMA 225/2015 Pedoman penanganan BK
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5
8 Mewujudkan komponen Pengungkit dibidang Peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas daninovasi pelayanan publik di UIN Sunan Ampel Surabayauntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihakyang memerlukan pelayanan di UIN Sunan Ampel
Standar Pelayanan
Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasipelayanan nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Membuat kebijakan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Mempublikasikan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Monitoring pelaksanaan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
SPM – proses, dsertai SOP pelaksanaan Web, dimasukkan di buku pedoman akademik Dokumen SPM periodik
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4
Budaya Pelayanan Prima
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Mensosialisasikan dan atau mengadakan pelatihan terhadap pegawai tentang kode etik, estetika, dan capacity building
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang
100% 100%
Kegiatan pelatihan atau pendampingan (identifikasi bentuk, kebutuhan) Informasi-
8.2.1 8.2.2
17 | P a g e
Surabaya
dapat diakses melalui berbagai media
3. Memiliki sistem reward and
punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Mengembangkan inovasi layanan
100% 100%
Kehumasan (identifikasi bentuk dan kebijakan informasi layanan) Menyediakan kompensasi atas inkonsistensi standar layanan Lt 1 TT-A Banner alur, sms center (kerjasama provider sms terkirim otomatis), sms berantai
8.2.3 8.2.4 8.2.5
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Meningkatnya indeks kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananpublik di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap semester
2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka
3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
Survey Publikasi hasil pada web, banner dll Tindak lanjut
8.3.1 8.3.2 8.3.3
9 Mewujudkan Indikatorhasil dibidangPemerintahan yangBersih dan Bebas dariKKN
Terwujudnya Pemerintahan yangbersih dan bebas dari KKN
Nilai persepsi Korupsi
Terwujudnya aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang bersih dan bebasKKN
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabayayang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
100% 9.1.1
Persentase penyelesaian TLHP
Terwujudnya penyelesaian Tindak lanjut hasil pengaduan diUIN Sunan Ampel Surabaya
Melakukan perhitungan atasPenyelesaian tindaklanjut hasilpengaduan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 9.2.1
10 Mewujudkan Indikator Hasil
Terwujudnya peningkatan
Nilai persepsi kualitas
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel
100% 10.0.1
18 | P a g e
di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
pelayanan kepadamasyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya
Surabaya yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
19 | P a g e
BAB III
HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TRIWULAN II
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
Manajemen Perubahan bertujuan mengubah secara sistematis
dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja
individu di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Indikator dari dilaksanakan menejemen perubahan dalam
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini adalah:
a. Telah disusunnya tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya’
b. Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya,
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya,
d. Serta telah meningkatkan pelaksanaan perubahan pola pikir dan
budaya kerja di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
20 | P a g e
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, maka didapatkan hasil sebagai
berikut:
a. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya telah membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya.
b. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN telah membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona
iNtegritas menuju WBK dan WBBM.
c. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya Triwulan I pada Mei 2017, maka Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya telah berupaya untuk meningkatkan
kinerjanya dengan cara meningkatkan intensitas koordinasi dan
evaluasi pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel
Surabaya.
d. Perubahan pola pikir telah dilakukan di UIN Sunan Ampel
Surabaya dengan adanya tim agen perubahan.
e. Tim agen perubahan ini terdiri dari para pimpinan di lingkungan
UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Rektor, Wakil Rektor, Dekan,
wakil Dekan di Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Kepala
Bagian di UIN Sunan Ampel Surabaya.
f. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melaksanakan 5 budaya
kerja kementerian Agama. hal ini terlihat dari sosialisasi dan
pelatihan budaya kerja.
Adapun dokumen yang telah ada di komponen ini adalah:
1. SK Tim Kerja
21 | P a g e
2. Rapat Seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
3. Daftar hadir rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
4. Notulen rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
5. Mekanisme pembentukan tim kerja
6. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya
7. Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI
8. SK Agen perubahan dan kegiatannya di website UIN Sunan
Ampel Surabaya.
2. PENATAAN TATALAKSANA
Komponen kedua yakni Penataan Tatalaksana, bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
Indikator dilakukannya penataan tatalaksana ini adalah:
tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan
utama, e-office, dan keterbukaan informasi publik. UIN Sunan Ampel
Surabaya telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) UIN
Sunan Ampel Surabaya yang telah disahkan oleh Rektor UIN Sunan
Ampel Surabaya pada tahun 2015. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya
22 | P a g e
memuat tentang 128 SOP Bagian –Bagian yang ada di UIN Sunan
Ampel Surabaya.
UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah mempunyai Standar
Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal ini sudah direview
dan sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal UIN Sunan
Ampel Surabaya.
Dalam hal keterbukaan informasi publik, melalui website
www.uinsby.ac.id, UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan
keterbukaan informasi publik. Masyarakat bisa mengetahui berbagai
informasi terkait UIN Sunan Ampel Surabaya, diantaranya adalah
informasi tentang:
1. Sistem Informasi Akademik (Siakad)
2. Pengumuman-Pengumuman
3. Agenda Kampus
4. Program Kerjasama
5. Program Kegiatan yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya
6. Kegiatan-Kegaiatan Fakultas, Pusat dan Lebaga-Lembaga yang ada
di UIN Sunan Ampel Surabaya
7. Jurnal-Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya, Baik yang Terindeks
Scopus, Terakreditasi tingkat Nasional, maupun yang belum
terakreditasi.
8. E-journal
9. Digital library
10. Informasi Publik tentang UINSA Integrated Information System
ynag memuat tentang Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg),
Sistem Informasi Akademik (Siakad), e-kinerja, e-BKD UIN Sunan
Ampel Surabaya
11. Informasi tentang Data Dosen, data Tenaga Kependidikan
12. Kolom Tulisan osen UIN Sunan Ampel Surabaya
13. Tracer study
23 | P a g e
14. Dan berbagai informasi lain yang bisa diakses di laman
www.uinsby.ac.id
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. dalam
penataan Sistem Manajemen SDM, UIN Sunan Ampel Surabaya telah
melakukan beberapa hal penting yang merupakan rekomendasi dari
Monitoing dan evaluasi tahap I yang dilakukan di bulan Mei 2017,
yakni:
a. merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan
UIN Sunan Ampel Surabaya
b. Mengembangkan Pola Mutasi Internal
c. Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
d. Melakukan penetapan kinerja individu
e. Menegakkan aturan disiplin/etika
f. Serta mengembangkan sistem informasi pegawai.
g. Agar melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pegawai yang
mengacu pada kebutuhan UIN Sunan Ampel Surabaya;
Dalam komponen tiga ini, UIN Sunan Ampel Surabaya telah memenuhi
beberapa dokumen dengan baik dan lengkap. Dokumen tersebut antara
lain:
1. Dokumen perencanaan kebutuhan pegawai
2. Pengajuan Formasi CPNS
3. Dokumen penempatanpegawai
4. Dokumen rekap jabatan struktural
5. Peta Pegawai
6. Assesmen Pegawai
7. Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
8. Dokumen Diklat dan Workshop pegawai
24 | P a g e
9. Rotasi dan mutasi pegawai
10. Analisis Jabatan
11. IKU
12. Urjab dan Urtu
13. Reward and pusnishment berdasarkan kinerja
14. Penetapan Kinerja Individu
15. Kode Etik
16. Sistem Informasi Kepegawaian
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk
menguatkan akuntabilitas, dan sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil
monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas Triwulan I, telah
dilakukan beberapa hal berikut:
a. Pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya telah terlibat secara langsung
dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT,
Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Induk Pengembangan (RIP).
b. Pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya juga terlibat secara langsung
dalam penyusunan penetapan kinerja.
c. Selanjutnya pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya pun memantau
pencapaian kinerja secara berkala dalam Laporan Kinerja Harian,
Laporan Kinerja Bulanan, dan Laporan Kinerja Semesteran.
d. Dalam mengelola akuntabilitas, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah
mempunyai dokumen perencanaan, seperti dokumen RKAKL, RSB,
dll. Dalam menetapkan perencanaannya, rencana telah disusun
dengan berorientasi pada hasil.
e. Selanjutnya, untuk menguatkan akuntabilitas UIN Sunan Ampel
Surabaya, telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
Specific, Measurable, Aggressive, Realistic, and Time Bound (SMART).
25 | P a g e
f. Selanjutnya Laporan kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja di UIN Sunan Ampel
Surabaya dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya.
Adapun dokumen yang telah tersedia pada komponen ini adalah:
a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Sunan Ampel Surabaya
b. Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Ampel Surabaya
c. Laporan Kinerja Harian,Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja
Semesteran
d. Dokumen diklat pegawai
5. PENGUATAN PENGAWASAN
Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan
pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan
dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Indikator untuk emngukur pencapaiannya: pengendalian
gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan
benturan kepentingan.
Berkas pendukung Pembangunan ZI pada Tri Wulan I di UIN
Sunan Ampel Surabaya adalah:
a. Pengendalian Gratifikasi
Untuk mengendalikan gratifikasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah
melakukan public campaign Gratifikasi, yakni melalui website UIN
Sunan Ampel Surabaya di www.uinsby.ac.id dan banner. UIN Sunan
Ampel Surabaya juga telah membuat laporan pelaksanaan Gratifikasi
di UIN Sunan Ampel Surabaya.
26 | P a g e
Gambar 3.1. Sosialisasi Public Campaign Gartifikasi,
Penyalahgunaan Wewenang, Pungli, dan Benturan Kepentingan
Gambar 3.2.
Sosialisasi di website UIN Sunan Ampel Surabaya Terkait Public Campaign Gratifikasi, Penyalahgunaan Wewenang, dan Benturan Kepentingan
27 | P a g e
b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Hingga bulan Mei 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah membuat
draft Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Pembahasan ini sudah
dilakukan di satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.
Akan tetapi karena suatu hal, UIN Sunan Ampel Surabaya belum
melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan dan staf, serta unit
yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
c. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan Sosialisasi Pengaduan
Masyarakat (Dumas). Ada beberapa pengaduan masyarakat yang
masuk. Selanjutnya pengaduan masyarakat tersebut sudah
ditindaklanjuti.
UIN Sunan Ampel Surabaya, melalui SPI UINSA, pada Triwulan II
menyusun alur penanganan Dumas dan WBS. Beberapa hal yang
menjadi catatan penting diantaranya adalah kejelasan identitas
pelapor dan jaminan kerahasiaannya, verifikasi data dengan bukti
dukung, dan penanganannya.
SPI UINSA juga telah menyusun draft Pedoman Dumas dan WBS
sebagai tindaklanjut monitoring dan evaluasi tahap I. Selanjutnya
juga ada sosialisasi WBS melalui berbagai media antara lain adalah
banner WBS.
EVALUASI:
1). Telah dibuat alur penanganan Dumas dan WBS
2). Tidak ada pengaduan masyarakat secara umum, maupun yang
spesifik dalam kategori pengaduan WBS
3). Telah direncanakan sosialisasi penanganan Pengaduan
Masyarakat dan WBS dalam bentuk spanduk TOLAK PUNGLI
menyambut mahasiswa baru dan banner pembangunan ZI disertai
sosialisasi pengaduan ke unit kerja.
28 | P a g e
4). Telah disusun pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS.
5). Telah dilakukan sosialisasi.
d. Penanganan Benturan Kepentingan
UIN Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan kebijakan
penanganan benturan kepentingan. UIN Sunan Ampel Surabaya
juga telah menerapkan penanganan benturan kepentingan. Hal ini
terlihat dari laporan beberapa kasus yang masuk ke SPI UIN
Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga
menerapkan penanganan benturan kepentingan ini juga terlihat
dengan adanya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa di
UIN Sunan Ampel Surabaya.
UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melakukan identifikasi/
pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
penanganan benturan kepentingan juga telah disosialisasikan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Berdasarkan monitoring atas penanganan benturan
kepentingan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya selama
Semester I Tahun 2017 tidak terdapat laporan (nihil) yang masuk
ke Satuan Pemeriksa Intern terkait benturan kepentingan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Namun, SPI menemukan
bahwa salah satu sukarelawan SPI an. Fajar Setiawan (calon
Koordinator BMN dan Barjas) yang menjadi anggota Pelaksana
Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2017 UINSA
sesuai SK Rektor No. 213 Tahun 2017. Kepala SPI kemudian
berkirim surat pada Rektor, No.Pt-
026/Un.07/01/SPI/PS.00.1/06/2017 tentang Peninjauan
Kembali SK Pelaksana Teknis Pengadaan Barjas/PPHP. Tindak
lanjut dari surat tersebut adalah dikeluarkannya SK Rektor No.
346 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Rektor UIN Sunan
Ampel Surabaya Nomor 213 Tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis
29 | P a g e
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2017 dan
dikeluarkannya SK Rektor No337 tahun 2017 tentang Koordinator
Satuan Pengawas Internal UIN Surabaya yang mengangkat
Koordinator BMN dan Barjas pada SPI an. Fajar Setiawan.
Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor
Akuntan Publik terdapat temuan mengenai perangkapan tugas
antara Bendahara Penerimaan dengan tugas tambahan penyusun
laporan keuangan, dan direkomendasikan agar dilakukan
pemisahan tugas antara kedua jabatan dan fungsi tersebut.
Namun demikian, temuan tersebut belum dapat ditindaklanjuti
mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh unit/bagian
Keuangan.
Di lain pihak, evaluasi terhadap peraturan yang menaungi
penanganan benturan kepentingan di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya, belum ditindaklanjuti pada Semester 1.
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Badan
Layanan Umum, selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas UIN Sunan
Ampel Surabaya telah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
SPM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 telah direview dan
sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) UIN Sunan
Ampel Surabaya.
Dalam rangka mempermudah user dan pengguna layanan UIN
Sunan Ampel Surabaya juga telah mempunyai layanan terpadu yakni
sistem informasi integrated. Dalam sistem Informasi Integrated
tersebut, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat
mengakses beberapa layanan dari satu pintu itu. Beberapa layanan
tersebut antara lain Sistem Informasi Akademik (Siakad), Sistem
30 | P a g e
Informasi Kepegawaian (Simpeg), E_BKD, e-Kinerja, serta layanan
informasi remunerasi.
Gambar 3.8.
Layanan Terpadu Integrated Information System
Gambar 3.9.
Layanan Simpeg, Siakad, e-kinerja, Uinsa Mail UIN Sunan Ampel Surabaya
31 | P a g e
UIN Sunan Ampel Surabaya belum melakukan survey layanan
kepuasan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya tahun
2017. SPI UIN Sunan Ampel Surabaya sedangkan mempersiapkan
instrumen dan perangkat survey tersebut.
32 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Manajemen Perubahan
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
UIN Sunan Ampel Surabaya, maka didapatkan hasil sebagai
berikut:(1) Telah meningkatkan kinerja tim kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya;
(2). Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan
berbasis target prioritas. (3). Tim ZI UIN Sunan Ampel Surabaya juga
telah meningkatkan kinerjanya sebagaimana yang direkomendasikan
pada Monitoring dan Evaluasi Tahap I; (4). UIN Sunan Ampel
Surabaya juga sudah membentuk tim agen perubahan sejak tahun
2016; (5). Tim agen perubahan ini terdiri dari para pimpinan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Rektor, Wakil Rektor,
Dekan, wakil Dekan di Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Kepala
Bagian di UIN Sunan Ampel Surabaya; (6). UIN Sunan Ampel
Surabaya juga telah melaksanakan lima budaya kerja kementerian
Agama. hal ini terlihat dari sosialisasi dan pelatihan budaya kerja.
b. Penataan Tatalaksana
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
33 | P a g e
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya pada komponen 2 Penataan Tatalaksana
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) UIN Sunan Ampel Surabaya
telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) UIN Sunan
Ampel Surabaya yang telah disahkan oleh Rektor UIN Sunan Ampel
Surabaya pada tahun 2015. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya
memuat tentang 128 SOP Bagian –Bagian yang ada di UIN Sunan
Ampel Surabaya; (2). Terdapat e-office; (3). serta sudah menjalankan
keterbukaan informasi publik melalui website www.uinsby.ac.id,
sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi terkait UIN
Sunan Ampel Surabaya.; (4). UIN Sunan Ampel Surabaya telah
mempunyai Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal
ini sudah direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan
Minimal UIN Sunan Ampel Surabaya. (5). Telah dilakukan review
dokumen dan monitoring dan evaluasi SOP UIN Sunan Ampel
Surabaya. (6). Telah dilakukan percepatan finishing draft SPM UIN
Sunan Ampel Surabaya.
c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya pada komponen tiga Penataan Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dapat disimpulkan bahwa
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan beberapa hal penting
yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas.
Beberapa hal yang telah dilakukan UIN Sunan Ampel Surabaya
tersebut adalah (1) merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu
pada kebutuhan UIN Sunan Ampel Surabaya; (2) Mengembangkan
Pola Mutasi Internal; (3). Melaksanakan Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi; (4). Melakukan penetapan kinerja individu; (5).
Menegakkan aturan disiplin/etika; dan (6). mengembangkan sistem
34 | P a g e
informasi pegawai; (7). Telah melakukan monitoring dan evaluasi
kebutuhan pegawai; (8). Telah melakukan pemetaan pegawai. (9).
Telah melakukan penegakan disiplin.
d. Penguatan Akuntabilitas
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya pada komponen empat Penguatan
Akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya
telah melakukan beberapa hal berikut ini: (1) pimpinan UIN Sunan
Ampel Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan
Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis
Bisnis (RSB), Rencana Induk Pengembangan (RIP). (2). Pimpinan UIN
Sunan Ampel Surabaya juga terlibat secara langsung dalam
penyusunan penetapan kinerja. (3). Pimpinan UIN Sunan Ampel
Surabaya telah melakukan penilaian pencapaian kinerja secara
berkala. (4) Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
Specific, Measurable, Aggressive, Realistic, and Time Bound (SMART);
(5). Laporan kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan; dan Pengelolaan kauntabilitas kinerja di UIN Sunan
Ampel Surabaya dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya.
e. Penguatan Pengawasan
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya pada komponen lima Penguatan Pengawasan
dapat disimpulkan bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya telah
melakukan beberapa hal berikut ini: (1) Untuk mengendalikan
gratifikasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan public
35 | P a g e
campaign Gratifikasi, yakni melalui website UIN Sunan Ampel
Surabaya di www.uinsby.ac.id dan banner. UIN Sunan Ampel
Surabaya juga telah membuat laporan pelaksanaan Gratifikasi di UIN
Sunan Ampel Surabaya. (2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah. Hingga bulan Mei 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya
sudah membuat draft Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.
Pembahasan ini sudah dilakukan di satuan Pengawas Internal UIN
Sunan Ampel Surabaya. Akan tetapi karena suatu hal, UIN Sunan
Ampel Surabaya belum melakukan sosialisasi kepada semua
pimpinan dan staf, serta unit yang ada di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya. (3) UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan
Sosialisasi Pengaduan Masyarakat (Dumas). Ada beberapa pengaduan
masyarakat yang masuk. Selanjutya pengaduan masyarakat tersebut
sudah ditindaklanjuti. (4) Sejak tahun 2016, UIN Sudah mempunyai
WBS. Akan tetapi belum ada yang mengisi WBS di lingkungan UIN
Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Sistem
Pengawasan Internal (SPI) UINSA, telah melakukan Monitoring dan
Evaluasi pada Triwulan 1. UIN Sunan Ampel Surabaya telah
melakukan berbagai kegiatan terkait program Pengaduan Masyarakat
(Dumas) dan WBS. Pada bulan Januari hingga Maret 2017, UIN
Sunan Ampel Surabaya, melalui kegiatan SPI UINSA, telah
melakukan perencanaan dalam program kerja SPI untuk mendukung
Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya.
perencanaan tersebut adalah: (1). Penyusunan Pedoman Pengaduan
Masyarakat dan WBS UIN Sunan Ampel Surabaya; (2) Penetapan
Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN Sunan Ampel
Surabaya. (3). Perihal Pengaduan Masyarakat dan WBS, UIN Sunan
Ampel Surabaya Telah melakukan perencanaan sosialisasi dan
penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS; Telah menghimpun
bahan pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS;
Tidak ada Pengaduan Masyarakat secara umum maupun yang
spesifik dalam kategori WBS; Belum dilakukan penyusunan Pedoman
Pengaduan Masyarakat dan WBS; Belum dilakukan sosialisasi. (4)
36 | P a g e
UIN Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan kebijakan penanganan
benturan kepentingan. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah
menerapkan penanganan benturan kepentingan. Hal ini terlihat dari
laporan beberapa kasus yang masuk ke SPI UIN Sunan Ampel
Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga menerapkan penanganan
benturan kepentingan ini juga terlihat dengan adanya kebijakan
tentang pengadaan barang dan jasa di UIN Sunan Ampel Surabaya.
UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melakukan identifikasi/
pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
penanganan benturan kepentingan juga telah disosialisasikan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya pada komponen enam Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dapat disimpulkan bahwa UIN Sunan Ampel
Surabaya telah melakukan beberapa hal berikut ini: (1) UIN Sunan
Ampel Surabaya telah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(2) SPM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 telah direview dan
sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) UIN Sunan
Ampel Surabaya. (3) UIN Sunan Ampel Surabaya juga sudah
mempunyai layanan terpadu yakni sistem informasi integrated. (4)
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan survey layanan
kepuasan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.
37 | P a g e
2. Rekomendasi
Dari simpulan hasil monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya,
maka ada beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan, diantaranya
adalah:
a. Manajemen Perubahan - Agara menjaga kekompakan kinerja tim Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya;
- Agar mereview dan memonitoring Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.
- Agar Tim agen perubahan bisa meningkatkan intensitas
komunikasinya dalam program-program agen perubahan.
- Agar meningkatkan internalisasi dan pelaksanaan lima budaya
kerja kementerian Agama. hal ini terlihat dari sosialisasi dan
pelatihan budaya kerja.
b. Penataan Tatalaksana
- Agar meningkatkan kegiatan review dan monev SOP di lebih
banyak fakultas, lembaga dan pusat2 yang ada di UIN Sunan
Ampel Surabaya;
- Agar terdapat peningkatan kualitas e office
- Agar memberikan atura tegas tentang informasi yang terbuka
untuk publik, dan informasi yang tidka terbuka untuk publik.
- Agar lebih diintensifkan percepatan finishing draft SPM UIN Sunan
Ampel Surabaya.
38 | P a g e
c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
- Agar melakukan Training Need Analyse
- Agar melakukan monitoring kebutuhan pegawai
- Agar dilakukan monitoring mutasi pegawai
- Agar dilakukan monitoring pengembangan kompetensi pegawai.
d. Penguatan Akuntabilitas
- Agar seluruh pimpinan di setiap unit di UIN Sunan Ampel
Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan
Perencanaan.
- Agar seluruh pimpinan di setiap unit terlibat secara langsung
dalam penyusunan penetapan kinerja.
- Agar seluruh Laporan kinerja pegawai di semua unit di UIN
Sunan Ampel Surabaya disusun sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan;
e. Penguatan Pengawasan - Agar dibuat pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS
- Agar dilakukan sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan WBS
- UIN Sunan Ampel Surabaya agar lebih jeli dalam pemetaan
jabatan agar tidak ada pegawai yang rangkap jabatan.
- Di lain pihak, evaluasi terhadap peraturan yang menaungi
penanganan benturan kepentingan di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya, belum ditindaklanjuti pada Semester 1.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Agar ada percepatan pengajuan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
UIN Sunan Ampel Surabaya ke Mekemnterian Agama.
- Agar memaksimalkan pemanfaatan layanan terpadu pada sistem
informasi integrated.
39 | P a g e
- Agar segera menyelesaikan laporan survey kepuasan layanan
kepuasan tahun 2017.
3. Tindak Lanjut
a. Manajemen Perubahan - Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan Rapat Koordinasi
secara berkala.
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan review dan
monitoring Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah
dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya mendorong internalisasi dan
pelaksanaan lima budaya kerja kementerian Agama.
b. Penataan Tatalaksana - Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya mendorong kegiatan review
dan monev SOP di lebih banyak fakultas, lembaga dan pusat2
yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya;
- UIN Sunan Ampel Surabaya melaksanakan rapat koordinasi
terkait e-office.
- UIN Sunan Ampel Surabaya menysuun draft PPID dan
Pedomannya.
- Mempersiapkan ekspose hasil drfat SPM ke Senat UIN Sunan
Ampel Surabaya.
40 | P a g e
c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sedang dilakukan Training Need Analyse
- Sedang dilaksanakan monitoring kebutuhan pegawai
- Sedang dilaksanakan monitoring mutasi pegawai
- Sedang dilaksanakan monitoring pengembangan kompetensi
pegawai.
d. Penguatan Akuntabilitas
- Mengundang seluruh pimpinan di setiap unit di UIN Sunan Ampel
Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan
Perencanaan.
- Mendorong seluruh pimpinan di setiap unit untuk terlibat secara
langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
- Menghimbau agar seluruh pegawai menyelesaikan dan
menyetorkan Laporan kinerja tepat waktu.
e. Penguatan Pengawasan - Agar dibuat pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS
- Agar dilakukan sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan WBS
- UIN Sunan Ampel Surabaya agar lebih jeli dalam pemetaan
jabatan agar tidak ada pegawai yang rangkap jabatan.
-
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Agar ada percepatan pengajuan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
UIN Sunan Ampel Surabaya ke Mekemnterian Agama.
- Agar memaksimalkan pemanfaatan layanan terpadu pada sistem
informasi integrated.
- Agar segera menyelesaikan laporan survey kepuasan layanan
kepuasan tahun 2017.