LAPORAN KETERANGAN …...Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini merupakan salah

www.dinkes.bantenprov.go.id

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)

TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

2019

SAMBUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

i

LKPJ2018

uji syukur kehadirat Allah

SWT yang telah

melimpahkan berkah dan

rahmat-Nya kepada kita semua,

sehingga kami dapat menyusun

Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan

Provinsi Banten Tahun 2018.

Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) ini merupakan

salah satu media

pertanggungjawaban amanah yang

diemban oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Banten. Dengan

berakhirnya tahun anggaran 2018

berarti Dinas Kesehatan Provinsi

Banten telah menyelesaikan

program dan kegiatan yang

direncanakan sebelumnya dalam

upaya memenuhi sasaran kinerja

Tahun 2018. Selama Tahun 2018

sejumlah capaian kinerja yang

ditargetkan telah berhasil dicapai.

Selanjutnya capaian kinerja tersebut

dituangkan dalam Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPj) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa untuk

melaksanakan tujuan dibidang

kesehatan yang diamanahkan oleh

pemerintah Provinsi Banten dan

menjadi harapan masyarakat

bukanlah hal yang mudah dan tidak

hanya menjadi kewajiban

pemerintah saja, akan tetapi juga

menjadi kewajiban seluruh

masyarakat Provinsi Banten dalam

bentuk peran serta aktif dan

konstruktif dalam pelaksanaan

pembangunan untuk mewujudkan

kondisi kesehatan yang lebih baik.

Atas tersusunnya Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPj) Tahun 2018 ini Kami

sampaikan terimakasih kepada

seluruh jajaran pegawai Dinas

Kesehatan Provinsi Banten.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

Dr. M.Yusuf, S.Sos, M.Si NIP. 19650824 198712 1 002

P

ii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN ......................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum ....................................................................................................................... 11

1.2. Gambaran Umum ............................................................................................................... 22

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Visi dan Misi............................................................................................................................ .1616

2.2 Strategi dan Kebijakan........................................................................................................1916

2.3 Program dan Indikasi Kegiatan.......................................................................................22

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah .................................................................................. 26

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah ........................................................................................... 29

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan ........ 53

4.2. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD Malingping ....... 57

4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD Banten ............... 58

BAB V PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) ..................................................... 60

BAB VI PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .......................................... 61

BAB VII PENUTUP ................................................................................................................................... 62

LAMPIRAN

Dinas Kesehatan 1 | L K P J 2 0 1 8

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan

otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi

masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberikan kewenangan yang utuh

dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan

dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan

pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan

aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang

mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good

governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Perlunya sistem pertanggungjawaban

atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib

menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk

ditata, yang pada akhirnya menjadi instrument good governance.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat

dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk

mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang

mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan

pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan

merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber

daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan

nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih

baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018, yang berisi langkah-langkah atau

rencana kerja dalam mencapai visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan

yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah

ditetapkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten mempunyai tugas untuk


mambantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Banten selama tahun anggaran 2018, disusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itersebut diatas semata-mata menunjukkan kepada masyarakat

bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mempunyai komitmen dan tekad

yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada

hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain penyusunan

LKPJ Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga dijadikan sebagai cermin untuk

mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat

melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

1.2 Gambaran Umum

I.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

A. Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang

kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas

Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

B. Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud,

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :


a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah

kabupaten/kota;

b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah

provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;

c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;

d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan

UKP Daerah provinsi;

e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan

cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat

Tradisional (UKOT);

g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh

masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya

masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

I.2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Pegawai

Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi

Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan

Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II a,

Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana).

Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker ,

dll.

Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUd

Malingping dan RSUD Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut status

kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana

tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :


Tabel 1

Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

s/d Tahun 2018

NO Jenis Tenaga Jumlah %

1. Status Pegawai 1. PNS 141

2. Non PNS 113 Jumlah 254 2. Jabatan 1. Eselon II 1

2. Eselon III 7 3. Eselon IV 21

4. Pelaksana PNS 112 Jumlah 141

3. Strata Pendidikan

1. Magister ( S2 ) 23 16.31

2. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 90 63.83 3. Diploma III 20 14.18 4. SLTA / Umum 8 5.67

Jumlah 141 100 4. Jenis Pendidikan 1. Magister Kesehatan 19 13.48

2. Magister Non Kesehatan 4 2.84 3. Dokter Umum 7 4.96 4. Dokter Gigi 6 4.26

5. Sarjana Kesehatan

Masyarakat

40 28.37

6. Sarjana Kesehatan lainnya 18 12.77

7. Sarjana non kesehatan 17 12.06

8. D3 Kesehatan 15 10.64

7. D3 Non Kesehatan 7 4.96

8. SLTA / Umum 8 5.67 Jumlah 141 100

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten

Tabel 2

Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten

s/d Tahun 2018

No Jenis Tenaga Jumlah %

1 Status Pegawai

1. PNS 167

2. Non PNS 564

Jumlah 731

2 Jabatan



1. Esselon II 0

2. Esselon III 9

3. Esselon IV 12

4. Pelaksana PNS 145

Jumlah 167

3 Strata Pendidikan

1. Magister ( S2 ) 35 4.79

2. Profesi 89 12.18

3. Strata 1 (S1) & Diploma IV 175 23.94

4. Diploma III 274 37.48

5. Diploma I 1 0.14

6. SLTA / Umum 157 21.48

Jumlah 731 100.00

4 Jenis Pendidikan

A. Akademik

1. Magister Kesehatan 13 1.78

2. Magister Non Kesehatan 8 1.09

3. Sarjana Kesehatan Masyarakat 26 3.56

4. Sarjana Kesehatan Lainnya 24 3.28

5. Sarjana Non Kesehatan 96 13.13




9. D3 Non Kesehatan 17 2.33

10. SLTA / Umum 157 21.48

B. Profesi

1. Dokter Sub Spesialis 1 0.14

2. Dokter Spesialis 26 3.56

3. Dokter Umum 22 3.01

4. Dokter Gigi 5 0.68

5. Apoteker 14 1.92

6. Ners 35 4.79

Jumlah 731 100.00


Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Banten

Tabel 3

Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Malingping

s/d Tahun 2018


1 Status Pegawai

1. PNS 76

2. Non PNS 143

Jumlah 219

2 Jabatan

1. Esselon II 0

2. Esselon III 4

3. Esselon IV 9

4. Pelaksana PNS 63

Jumlah 76

3 Strata Pendidikan

Magister (S2) 22 10.05

Strata 1 (S1) & Diploma IV 74 33.79

Diploma III 76 34.70

SLTA/Umum 47 21.46

Jumlah 219 100.00

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Malingping

Adapun dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang di lingkungan

Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui

koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,

penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta

program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan

Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan

Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:


1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan

rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan

sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan

agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan

mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan

kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan

penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;

6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit

kerja terkait;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas Kesehatan

dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan

sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas

kinerja Dinas Kesehatan; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,

membawahkan :

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;


d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;

e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Jabatan Fungsional.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,

mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan

program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-


tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana

dimaksud, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kepala Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana

dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;


5) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan

kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan

jaminan kesehatan masyarakat;

6) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan

dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan

dan jaminan kesehatan masyarakat;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas

pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis

Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai

berikut:


a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap

penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan

Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;

f. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program

Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak Menular,

Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan

lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi

dan Krisis Kesehatan;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.


Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta

Seksi Kefarmasian dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala

bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;


Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan

serta pengawasan kefarmasian dan pangan;


f. Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,

organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat

dan pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta

pengawasan kefarmasian dan pangan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

dan

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan

dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

c. Seksi Kefarmasian dan Pangan;

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Kesehatan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang

kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;


Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi

dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan kesehatan olahraga;

f. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan

pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan kesehatan olahraga;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan

Olahraga


Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut :

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten.


BAB. II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Visi dan Misi

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten

secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat

kesehatan masyarakat banten yang setinggi–tingginya. Tujuan dan

Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten 2017-2022 yang secara langsung berkaitan dengan

urusan kesehatan, yaitu : (1). Terwujudnya kelembagaan pemerintahan

daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan,

akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta

melayani masyarakat dan (2). Terwujudnya peningkatan kualitas akses

dan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun Sasarannya yaitu : (1).

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan

efisien; (2). Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses; (3).

Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan; (4). Pelayanan

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dalam upaya

mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Kesehatan merumuskan tujuan dan

sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikator

kinerja disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :


Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN /

SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel, dan

sumber daya aparatur

berintegritas,

berkompensi serta

melayani masyarakat

1.0.

0

Capaian

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1.1 Tercapainya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

yang berkualitas

1.1.

1

Capian

Laporan

Kinerja

Pemerintah

Provinsi

Banten

B BB BB BB A

2 Terwujudnya kualitas

dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,

sejahtera dan berdaya

saing.

2.0.

0

Angka

Harapan

Hidup (AHH)

69.

76

70.0

6

70.3

6

70.

66

70.96

2.1 Meningkatnya

kesehatan ibu

dan anak serta

2.1.

1

Angka

Kematian Bayi

(Per 1000

31 30 29 28 26



TUJUAN / SASARAN



1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kesadaran gizi

keluarga, dan

peran serta

masyarakat

untuk

melaksanakan

pola hidup sehat

dengan Gerakan

Masyarakat

Hidup Sehat

kelahiran

hidup)

2.1.

2

Angka

Kematian Ibu

(Per 100.000

kelahiran

hidup)

304 300 290 290 285

2.2 Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan,

menjamin

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat

serta

Menurunnya

Jumlah

Kesakitan,

Kematian Akibat

Penyakit

Menular

Langsung,

Penyakit

Bersumber

Binatang,

Penyakit Tidak

Menular,

Penyakit Jiwa.

2.2.

1

Persentase

penduduk

yang memiliki

Jaminan

Kesehatan

90 100 100 100 100



TUJUAN / SASARAN



1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.3 Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan di

Rumah Sakit

serta

terjaminnya

pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat

2.3.

1

Angka

Harapan

Hidup

69.

76

70.0

6

70.3

6

70.

66

70.96

2.2. Strategi dan Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan

RPJMD Provinsi Banten 2017-2022. Tahap akselerasi II. Dalam

menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten tahun

2005-2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas

pembangunan.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan

strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5

tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu

strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan

strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah

sesuai dengan target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 .

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang

telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, maka pada bagian ini

dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan pada Tahun 2017-

2022 sebagaimana pada Tabel 5.1. Pada tabel tersebut disajikan relevansi


dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran,

Strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah

MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1.1 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

daerah yang

berakhlakul

karimah

dengan efektif,

efisien,

transparan,

akuntabel, dan

sumber daya

aparatur

berintegritas,

berkompetensi

serta melayani

masyarakat

1.

1.

1

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas

1.

1

Meningkatkan

Kualitas

kelembagaan

dan

ketatalaksaan

1

.

1

Melakukan

standarisasi bisnis

proses pada setiap

perangkat daerah

dan

mendetailkannya

pada standar

operasional dan

prosedur (SOP)

pelayanan, serta

meminta respon

angket langsung

untuk menuju

pelayanan prima


MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas


4.1 Terwujudnya

kualitas dan

Akses

pelayanan

kesehatan

guna

mewujudkan

masyarakat

4.1.1 Meningkatnya

kesehatan ibu dan

anak serta kesadaran

gizi keluarga, dan

peran serta masyarakat

untuk melaksanakan

pola hidup sehat

dengan Gerakan

4.1 Meningkatkan

perlindungan

kesehatan pada

setiap jenjang

kehidupan dari

mulai Janin

hingga pada usia

lanjut dan

4.1 Peningkatan

Penanganan

masalah gizi

kurang dan gizi

buruk pada bayi,

anak balita, ibu

hamil dan

menyusui,





Banten sehat

yang mandiri,

sejahtera dan

berdaya

saing.

Masyarakat Hidup

Sehat

intervensi berbasis

risiko kesehatan

(continuum of

care)

Meningkatkan

peran serta

masyarakat

untuk

melaksanakan

pola hidup sehat

dengan Gerakan

Masyarakat

Hidup Sehat,

kesehatan kerja

dan olahraga

4.1.2 Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan, menjamin

pembiayaan kesehatan

bagi masyarakat serta

Menurunnya Jumlah

Kesakitan, Kematian

Akibat Penyakit

Menular Langsung,

Penyakit Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

4.2 Meningkatkan

Pemenuhan

Pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat,

Peningkatan

pencegahan,

surveilans, deteksi

dini penyakit,

serta

Terpenuhinya

kebutuhan SDM

Kesehatan dan

Kefarmasian.

4.2 Peningkatan

Akses & Kualitas

pelayanan

kesehatan

melalui

Pembiayaan

kesehatan,

pelayanan

kesehatan dasar

dan rujukan,

Pengendalian

penyakit

menular & tidak

menular,

kesehatan jiwa,

surveilans,

Imunisasi &

krisis kesehatan,

SDM Kesehatan

& Kefarmasian

4.1.3 Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan di Rumah

Sakit serta terjaminnya

4.3 Meningkatkan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kesehatan di

4.3 Peningkatan

pelayanan

kesehatan

melalui

peningkatan





pelayanan kesehatan

bagi masyarakat

Rumah Sakit dan

menjamin

pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat

pelayanan dan

keperawatan

serta

peningkatan

penunjang medis

dan non medis

2.3. Program dan Indikasi Kegiatan

Program pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 dirumuskan

berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategis pada RPJMD Provinsi Banten

2017-2022 dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan sampai tahun 2017.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan juga memperhatikan komitmen

pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap RPJMN, maupun konvensi

internasional diantaranya Suistanable Development Goals (SDGs),

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022

disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara

pembangunan kesehatan di Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya yang

diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan

tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral,

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi,

Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah. Kegiatan pada Program

Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagai unit

induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan


Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT). Indikator kinerja yang

ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).

2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari

kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja

dan Olahraga, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja

yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase

Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.

3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri

dari kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan,

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin

dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,

Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,

Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi

ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit

Banten Selatan.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari

kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, kegiatan

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Upaya Kesehatan

Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Indikator yang

ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program

pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan

5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia


Kesehatan, kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,

kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan

Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga

Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase

Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan

Sarana Kefarmasian.

6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium

Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium

Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Jenis

Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat terdiri

dari kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

di Lingkungan Kerja dan Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans

Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase

Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja

BKKM.

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan

pada UPT Rumah Sakit Umum Malingping dan Rumah Sakit Umum Banten.

Terdiri dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap,

Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus,

Peningkatan Penunjang Medis RSUD Malingping, Peningkatan penunjang Non

medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping, dan

Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping pada RSUD malingping

sedangkan pada RSUD Banten terdiri dari kegiatan Operasional pelayanan,

Pemantauan pelayanan, Asuhan dan Etika Keperawatan, Pembinaan dan

Pengembangan Keperawatan, Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten,

Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten, Rekam Medis, dan Sistem

Informasi Manajemen Rumah Sakit.


Indikator yang ingin dicapai yaitu Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD

Banten, Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten, 'Capaian

pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten, Cakupan

kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping, Bed

Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping, Indeks kepuasan pelanggan RSUD

Malingping.


BAB. III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus

meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam sektor

bidang kesehatan, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD

Banten, RSUD Malingping diharapkan dapat meningkatkan PAD

dengan langkah yang dlakukan salah satunya penambahan

penyediaan sarana dan prasarana tenaga medis dan non medis

dengan meningkatkan pelayanan prima yang akan diterapkan pada

pelayanan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dan Balai

Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD Banten, RSUD malingping

sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan meningkatkan

promosi pelayanan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada

sektor terkait.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada Tahun 2018, Pendapatan Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat (BKKM) bersumber dari penerimaan tarif pelayanan

kesehatan pada tahun 2018 mempunyai target sebesar Rp.

60.000.000,- (Enam Lima Puluh juta rupiah) dengan capaian

pendapatan sebesar 387.415.000,- (Tiga ratus celapan puluh tujuh

juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atau 52%.

Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp.

60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), capaian pendapatan

sebesar 91.046.600,,- (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Enam

Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pada Tahun 2018 melalui Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan target

pendapatan sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar

Rupiah) dengan realisasi pendapatan sampai Bulan Desember


sebesar Rp.48.723.853.541,-( Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh

Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima

Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 97.45%.

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping

merupakan pendapatan asli daerah dan jasa Retribusi. Adapun

capaian pendapatan UPT RSUD Malingping adalah sebesar Rp.

8.218.711.962,08,- (Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta

Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Koma

Kosong Delapan Rupiah) dengan target pendapatan yang di ajukan

oleh UPT RSUD Malingping sebesar Rp. 12.556.040.817,00,- (Dua

Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu

Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

III.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada Pendapatan di BKKM sebagai berikut :

a) Terbitnya Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2018 tanggal 25

April 2018 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja

cabang dinas dan UPT daerah di lingkungan pemerintah Provinsi

Banten, BKKM tidak tercatat lagi sebagai UPT Dinas Kesehatan

Provinsi Banten yang memberikan pelayanan kesehatan.

b) Mengacu Pergub no. 19 tahun 2018, maka dilakukan

pemutusan kontrak kerjasama antara BKKM dengan BPJS

bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan BPJS tentang tata

cara pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan

FKTP.

c) Dengan berkurang jumlah sasaran pelayanan dan berkurangnya

petugas yang melayani pasien (karena banyaknya petugas

medis/dokter yang mengundurkan diri), maka dilakukan

penyesuaian jadwal pelayanan pasien, yang semula 2 (dua) shift

menjadi 1 (satu) shift sehingga terjadi penurunan jumlah pasien

yang berobat.


Permasalahan pada Pendapatan di RSUD Banten sebagai

berikut :

Realisasi pendapatan tahun 2018 sampai dengan Bulan

Desember lebih kecil selisih 2,55% dari target realisasi

dikarenakan beberapa faktor yaitu :

a) Adanya sisa pembayaran klaim SKTM bulan Desember 2018,

menyebabkan masih adanya piutang yang belum terbayar

sekitar Rp. 2.000.000.000,- dan saat ini masih dalam tahap

verifikasi, Serta masih ada piutang yang belum tertagih atau

klaim BPJS belum terbayar di tahun 2018 untuk September –

Oktober sebesar Rp.2.902.870.099,- dan prediksi klaim bulan

November dan Desember sekitar Rp. 2.800.000.000,- total

piutang pendapatan tahun 2018 Rp. 7.702.870.099,-.

Permasalahan pada Pendapatan di RSUD Malingping sebagai

berikut :

Selisih dari target realisasi dikarenakan beberapa faktor yaitu :

a) Pelayanan Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) terdapat keterlambatan pembayaran oleh BPJS

Kesehatan. Pada Tahun 2018 BPJS baru bisa melunasi

tagihan/klaim atas pelayanan di RSUD Malingping sampai

dengan bulan Juni 2018, Periode Juli – Desember 2018 sudah

diajukan Klaim menunggu proses pembayaran oleh BPJS.

b) Klaim bulan Juli s/d Agustus 2018 dan klaim susulan bulan

Februari s.d Juni 2018 masih berupa piutang sebesar Rp.

1.298.816.300,- (menunggu proses pembayaran dari pihak

BPJS).

c) Klaim bulan September, Oktober dan November 2018 masih

dalam pemberkasan klaim di internal Rumah Sakit.


3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2018, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan

Pembangunan Kesehatan pada APBD-Murni sebesar Rp. 203.747.378.000,-

(Dua Ratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh

Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian pada APBD-Perubahan menjadi Rp.

133.048.891.373,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Delapan Juta

Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.848.335.367,- (Seratus Empat Belas

Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima

Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sampai dengan bulan

Desember yang terbagi dalam 39 kegiatan (Belanja Langsung), 1 Kegiatan

(Belanja Tidak Langsung) dan 2 Kegiatan (Pendapatan).

Tabel 6


Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2018

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)

Keuangan (Rp) Realisasi

Keu (%)

Dinas

Kesehatan

Belanja Tidak

langsung

24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58

1 Belanja Tidak

Langsung

24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58

Belanja

Langsung

108,297,891,373 92.27 92,429,962,580 85.35

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

16,975,515,632 13,326,014,781

1 Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

50,000,000 100 42,000,000 84

2 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

63,490,000 97.96 61,745,000 97.25

3 Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor

5,655,802,000 99.85 5,274,339,126 93.26

4 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

1,439,424,650 83 1,182,939,270 82.18

5 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

5,531,674,982 85 4,680,053,343 84.6


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

6 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

150,000,000 41 52,251,000 34.83

7 Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

2,251,564,000 93.25 1,222,483,387

54.29

8 Penyediaan

Data

Pembangunan

Sektoral

78,870,000 100 33,980,000 43.08

9 Bantuan

Operasional

Kesehatan

(DAK)

1,754,690,000 82 776,223,655 44.24

Program Upaya

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

6,628,400,000 4,440,343,400

1 Peningkatan

Kesehatan

Keluarga dan

Gizi

542,250,000 100 538,349,900 99.28

2 Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

5,613,400,000 99.24 3,505,930,000 62.46

3 Peningkatan

Kesehatan

Lingkungan

324,000,000 92.43 263,826,000 81.43

4 Upaya

Kesehatan Kerja

dan Olahraga

148,750,000 91 132,237,500 88.90


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

Program

Peningkatan

Akses dan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

65,562,430,841 60,999,645,482

1 Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Rujukan

800,000,000 100 749,845,500 93.73

2 Pembiayaan dan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

63,312,430,841 94.98 58,953,630,682 93.12

3 Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

Miskin

1,000,000,000 96.59 872,974,800 87.3

4 Kerjasama

Pelayanan

Kesehatan

450,000,000 100 423,194,500 94.04

Program

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

2,457,310,000 2,138,706,000

1 Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Menular

320,280,000 100 295,263,000 92.19

2 Pencegahan,

Pengendalian

500,000,000 100 478,920,000 95.78


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

Penyakit Tidak

Menular

3 Surveilans,

Imunisasi dan

Krisis

Kesehatan

650,000,000 85 444,900,000 68.45

4 Upaya

Kesehatan Jiwa

700,000,000 100 673,140,000 96.16

5 Pencegahan,

Pengendalian

Penyakit

Menular

Bersumber

Binatang

287,030,000 94.83 246,483,000 85.87

Program

Pemberdayaan

Sumberdaya

Kesehatan dan

Kefarmasian

6,413,410,000 4,616,609,092

1 Perencanaan

dan

Pendayagunaan

Sumber Daya

2,900,000,000 100 1,610,576,500

55.54

2 Ketersediaan

Obat Publik dan

Perbekalan

Kesehatan

3,111,525,000 99 2,639,590,192 84.83

3 Pengendalian,

Pengawasan

Produk dan

Distribusi

198,491,000 89.08 187,200,000 94.31


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

4 Sarana dan

Prasarana

Kefarmasian

(DAK)

203,394,000 100 179,242,400 88.13

Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

3,480,980,000.00 1,949,270,746.00

1 Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor pada

Balai Kesehatan

Kerja

Masyarakat

200,000.00 100 200,000 100

2 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor pada

Balai Kesehatan

Kerja

Masyarakat

551,100,000.00 88.84 424,591,300 77.04

3 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada Balai

Kesehatan Kerja

Masyarakat

2,599,680,000.00 75.70 1,247,675,951

47.99


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

4 Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

pada Balai

Kesehatan Kerja

Masyarakat

330,000,000.00 92 276,803,495 83.88

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

1,199,880,000.00 312,505,000.00

1 Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

Pekerja dan

Masyarakat di

Lingkungan

Kerja

249,880,000.00 70 125,040,000 50.04

2 Peningkatan

Pembinaan

Promosi dan

Survailans

Kesehatan Kerja

200,000,000.00 100 187,465,000 93.73

3 Pelayanan

Kesehatan

(BLUD)

750,000,000.00 0 0 0

Balai Labkesda

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

4,899,262,035.00 3,983,348,033


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

1 Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor pada

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

1,979,103,140.00 78.02 1,521,047,508 76.86

2 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor pada

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

659,777,300.00 90.98 599,575,750 90.88

3 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

2,060,381,595.00 95.02 1,844,905,475 89.54

4 Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

200,000,000.00 9 17,819,300 8.91


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keu (%)

Program

Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

680,702,865.00 663,520,046.00

1 Pelayanan

Laboratorium

Klinik dan

Laboratorium

Kesehatan

Masyarakat

198,722,865.00 100 183,322,106 92.25

2 Pengendalian

Mutu

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

481,980,000.00 99.91 480,197,940 99.63

JUMLAH 133,048,891,373 93.45 114,848,335,367 86.32

3.2.2. Permasalahan dan Solusi

Terdapat 24 Kegiatan dari 39 Kegiatan pada Belanja Langsung yang

penyerapan anggarannya dibawah 90%. Permasalahan pada penyerapan

belanja langsung Urusan Wajib Kesehatan tersebut secara umum

pekerjaan atau realisasi fisik telah dilaksanakan 100% adapun

permasalahan disebabkan karena adanya efisiensi pada anggaran.

Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan dibawah 90% adalah

sebagai berikut :


a) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

84% : Pekerjaan telah dilaksanakan 100%, adapun permasalahan

diakibatkan adanya anggaran yang tidak terserap terkait belanja honor

narasumber dikarenakan narasumber tidak hadir.

b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 82.18% : Pekerjaan telah

dilaksanakan 83% adapun permasalahan secara umum dikarenakan

terdapat efisiensi anggaran pekerjaan. Terdapat efisiensi pada

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Dinkes Prov

Banten disesuaikan dengan kebutuhan serta pada pekerjaan

Pemeliharaan Gedung Farmasi tidak dilaksanakan dikarenakan alokasi

anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan perbaikan gedung

farmasi.

c) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 84.6% : Pekerjaan

Telah dilaksanakan 85%, adapun permasalahan yaitu terdapat efisiensi

berdasarkan temuan BPKP pada belanja jasa outsourching tenaga

kebersihan, pada belanja cetak pada triwulan IV tidak dilaksanakan

dikarenakan stok barang masih tersedia.

d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.83% : Pekerjaan Telah

dilaksanakan 41%, adapaun rendahnya penyerapan anggaran yaitu

belanja Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa

dilaksanakan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dikarenakan

perubahan SOTK Balai Balai Kesehatan Kerja Masyarakat menjadi UPTD

Pelatihan Kesehatan (Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018).

e) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Penyerapan anggaran sebesar 54.29% : Pekerjaan Telah dilaksanakan

93,25% adapun rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan alokasi

anggaran melebihi yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan

undangan / perjalan dinas yang ada pada Tahun 2018.


f) Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral sebesar 43,08 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sebesar 100%, rendahnya serapan anggaran

dikarenakan adanya efisiensi pada kode rekening uang saku peserta

pertemuan penyusunan profil dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta

yang hadir.

g) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) sebesar 44,24 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 82%, adapun

penyerapan yang rendah disebabkan oleh penyaluran anggaran DAK

melalui transfer daerah tahap satu dilaksanakan pada bulan Juni 2018,

Proses pengajuan LS dan TU baru dapat dilaksanakan pada akhir Juli.

Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar Rp. 344.470.000 tidak

dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus rujukan spesimen

kesehatan masyarakat.

h) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar

62,46 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar

99.24%. Pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam

mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur kegiatan

yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow Germas ke 8

Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya Efisiensi meliputi Belanja

Sewa Tempat, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Jasa Narasumber.

Belanja sewa Tempat tidak di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas

pemerintahan yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil

Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000 Sewa

Gedung dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi di media TV

lokal).

i) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar 81.43% :

Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 92,43%, adapun

permasalahan yaitu pada kegiatan Village STBM Activities di kawasan

wisata Provinsi Banten, kawasan wisata Banten lama dan kampanye

CTPS belanja cetak tidak dilaksanakan dikarenakan media promosi yang

akan digunakan masih tersedia. Pada kegiatan dukungan Health City

Summit terdapat efisiensi pada belanja penginapan disesuaikan dengan


jumlah peserta yang telah terkonfirmasi akan menginap pada kegiatan

dimaksud. Efiensi pada belanja narasumber disesuaikan dengan

kehadiran narasumber.

j) Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga anggaran sebesar

88,90 % : Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 91%,

rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan tidak terlaksananya satu

kegiatan review implementasi yang dilaksanakan di Kota Tangerang

dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tidak bisa mengundang

seluruh pengelola program kesehatan kerja dan olah raga pada

Puskesmas dalam satu waktu.

k) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin sebesar 87,3

% : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 96.59%,

adapun permasalahan yaitu karena adanya perubahan kode rekening dari

Honorarium Tim Medis menjadi Uang Saku Tim Medis yang berakibat

adanya sisa anggaran pada setiap tolok ukur.

l) Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sebesar 68.45%

: Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 85%, adapun

permasalahan yaitu pada tolok ukur Penguatan imunisasi rutin, honor

KOMDA KIPI terdapat sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak

diperbolehkan mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak

dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan pasca

imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR

(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adanya perlengkapan KLB yang

tidak diserap dikarenakan masih tersedianya stok perlengkapan KLB.

m) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber

Binatang 85,87 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan

sebesar 94.83%, adapun permasalahan yaitu karena adanya Efisiensi

penyerapan perlengkapan peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh

Kab./Kota cenderung menurun dan kebutuhan pengendalian kasus

melalui pelaksanaan fogging masih dapat di tanggulangi oleh Kab./Kota.


Sehingga permintaan Fogging menggunakan APBD Provinsi menurun,

Efisiensi harga penyediaan larvasida malaria.

n) Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya sebesar

55,54 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar

100%, adapun permasalahan yaitu pada pemilihan tenaga kesehatan

teladan Tk Provinsi Banten belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi

pada Rekrutmen dan pembekalan tenaga kesehatan penugasan khusus

dimana belanja psikotes lebih rendah dari alokasi pagu anggaran, Pada

pelatihan fungsional bidang kesehatan terdapat efisiesi belanja

pengiriman peserta pelatihan disesuaikan dengan PNBP.

o) Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar

84,83 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 99%,

adapun permasalahan yaitu karena pada pengadaan obat melalui

mekanisme E-Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan dari pihak

penyedia dengan alasan tidak tersedia bahan baku obat / kuota sudah

habis.

p) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) sebesar 88,13 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun

permasalahan yaitu karena adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan.

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 77,04 % : Pekerjaan atau realisasi

fisik sudah dilaksanakan sebesar 88.84%, adapun permasalahan yaitu

Hal ini dikarenakan turunnya kegiatan pelayanan di BKKM dikarenakan

teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan

Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan)

mengakibatkan rendahnya limbah medis yang dihasilkan sehingga

anggaran tidak perlu digunakan dan efisensi pemeliharaan alat kantor

dikarenakan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.

q) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 47.99 % : Pekerjaan atau realisasi


fisik sudah dilaksanakan sebesar 75.70%, adapun permasalahan yaitu

adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan

UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan

menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala tidak terserap

anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran disesuaikan

kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi) sehingga banyak

tenaga medis dan paramedis yang mengundurkan diri, pelaksanaan

pembelian ATK dilakukan se efisien mungkin mengingat kegiatan pada

BKKMwaktu operasionalnya belum diketahui secara pasti, belanja

promosi dan publikasi tidak dilaksanakan.

r) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 83,88 % : Pekerjaan atau realisasi

fisik sudah dilaksanakan sebesar 92%, adapun permasalahan yaitu

adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan

UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan

menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala tidak terserap

anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran disesuaikan

kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi).

s) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan

Masyarakat di Lingkungan Kerja sebesar 50,04 % : Pekerjaan atau

realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 70%, adapun permasalahan

yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi

perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan

kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala

tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran

disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi).

t) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) pada BKKM sebesar 0% : Fisik

0%, adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan

teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan

Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena

itu mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah

direncanakan.


u) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 76.86 % : Pekerjaan atau

realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 78.02%, adapun permasalahan

yaitu pengadaan barang melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan

karena id paket pada e-catalog 2018 tidak ada sehingga metode

pengadaan dialihkan melalui pengadaan langsung.

v) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 89.54% : Pekerjaan atau

realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 95.02%, adapun permasalahan

yaitu pengadaan barang melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan

karena id paket pada e-catalog 2018 tidak ada sehingga metode

pengadaan dialihkan melalui pengadaan langsung.

w) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 8.91% : Pekerjaan atau

realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 9%, adapun permasalahan

yaitu perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas

sehingga dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat

direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas

aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu

pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan.

3.2.4. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Malingping

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten, RSUD Malingping mempunyai tugas memberikan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna. Pada tahun 2018 melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Banten UPT

RSUD Malingping mendapat alokasi dana kegiatan pembangunan

kesehatan sebesar pada APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp.

77.534.174.069,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat

Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)

menjadi Rp. 73.233.367.984,00,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga


Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus

Delapan Puluh Empat Rupiah) pada APBD Perubahan Tahun 2018.

Dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan termasuk dengan kegiatan

BTL ( Belanja Tidak Langsung ) dan kegiatan BLUD ( Badan Layanan

Umum Darah ). Belanja Langsung sebesar Rp. 42.873.367.984,00,-,

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.360.000.000,00,- dan BLUD

sebesar Rp. 12.000.000.000,00,-.

Tabel 7

Realisasi Belanja RSUD Malingping APBD Tahun 2018

NO KEGIATAN PAGU REALISASI

KEUANGAN (%)

FISIK

(%)

I BELANJA TIDAK

LANGSUNG 18.360.000.000,00 15.627.379.759,00 85,12

97,00

II BELANJA LANGSUNG 42.873.367.984,00 37.155.319.549,00 86,66 90,10

A Program Tata Kelola

Pemerintahan 33.405.981.555,00 28.850.539.347,00 86,36

97,50

1

Perencanaan Evaluasi

dan Pelaporan 50.240.000,00 46.880.000,00 93,31

100,00

2

Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset pada

RSUD Malingping

28.140.000,00 23.900.000,00 84,93

100,00

3

Pengadaan Sarana

Dan Prasarana kantor 24.034.723.185,00 22.210.574.688,00 92,41

95,00

4

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor 1.396.140.000,00 615.146.377,00 44,06

51,67

5

Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran 6.861.088.370,00 5.215.499.944,00 76,02

77,22

6

Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah

Pada RSUD Malingping

510.650.000,00 510.340.000,00 99,94

100,00

7

Peningkatan Kapasitas

Aparatur pada RSUD

Malingping

525.000.000,00 228.198.338,00 43,47

50,00

B

Peningkatan Mutu

Layanan Kesehatan

Masyarakat

9.467.386.429,00 8.304.780.202,00 87,72

95,54


NO KEGIATAN PAGU REALISASI

KEUANGAN (%)

FISIK

(%)

8

Mutu Penunjang Medis

RSUD Malingping 4.385.980.138,00 3.983.718.814,00 90,83

100,00

9

Etika dan Mutu

Pelayanan RSUD

Malingping

33.780.000,00 31.070.000,00 91,98

100,00

10

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rawat Inap

RSUD Malingping

61.170.000,00 53.170.000,00 86,92

100,00

11

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rawat

Jalan dan Rawat

Khusus RSUD

Malingping

44.200.000,00 41.200.000,00 93,21

100,00

12

Mutu Penunjang Non

Medis RSUD

Malingping

2.192.719.800,00 1.456.084.897,00 66,41

87,50

13

Pengembangan Mutu

Pelayanan Kesehatan

dan Kerjasama RSUD

Malingping

98.490.000,00 88.490.000,00 89,85

100,00

14

Sarana Pendukung

Pelayanan Kesehatan

RSUD Malingping (

DAK )

2.651.046.491,00 2.651.046.491,00 100,0

0

100,00

III Pelayanan Kesehatan

(BLUD) 12.000.000.000,00 8.113.371.487,00 67,61

90,00

JUMLAH 73.233.367.984,00 60.896.070.795,00 83,15 90,52

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara

signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa

hal terkait realisasi yang tidak mencapai target dibawah 80 % diantaranya :

a) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Pada RSUD

Malingping

Realisasi Rp. 615.146.377,- dari anggaran sebesar Rp. 1.396.140.000,-

atau 44,06 % dikarenakan Belanja pemeliharaan AC Central, AC Izone,

Pemeliharaan incinerator dan Pemeliharaan Generator Oksigen tidak

dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup


(dianggarkan pada APBD Perubahan). Solusinya adalah dalam

perencanaan anggaran akan lebih dimatangkan lagi untuk

menentukan pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan.

b) Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran Pada RSUD

Malingping

Realisasi sebesar Rp.5.215.499.944,- dari anggaran sebesar Rp.

6.861.088.370,- atau 76,02 % dikarenakan :

1) Adanya hasil temuan BPKP pada belanja outsourching satpam

harus mengembalikan uang pembayaran BPJS satpam

outsourching, Tunjangan Hari Raya dan Uang Lembur

dikarenakan permasalahan oleh pihak penyedia tenaga

outsourching, sehingga kegiatan tersebut tidak bisa

direalisasikan sisa pembayarannya.

2) Belanja pengadaan non kapitalisasi yang tidak dilaksanakan

berupa pengadaan partisi poli rawat jalan.

3) Solusinya terhadap permasalahan adalah melakukan

pengawasan terhadap penyedia yang mengerjakan pekerjaan

tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara penyerapan

belanja dengan yang dibelanjakan dilapangan.

c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada RSUD Malingping

Realisasi sebesar Rp. 228.198.338,- dari anggaran sebesar Rp.

525.000.000,- atau 43,47 % dikarenakan :

1) Anggaran pelatihan pada kegiatan ini hanya diperuntukan untuk

tenaga PNS saja sedangkan untuk tenaga Non PNS di anggarkan

pada kegiatan BLUD.

2) Adanya perbedaan dari cara pembayaran pelatihan, dimana

anggaran pada kegiatan ini hanya membayar biaya

pelatihan/seminar/workshop saja tidak termasuk uang saku dan

transpot. Untuk biaya uang saku dan transpot dibayarkan pada

anggaran BLUD sehingga penyerapan pada anggaran ini rendah.

Solusinya adalah akan berkoordinasi dahulu dengan bagian

kepegawaian dan keperawatn untuk SDM orang-orang yang telah

dilatih dan belum terlatih sebelum menyusun anggaran tahun


selanjutnya dan membagi anata pegawai non pns dan pegawai

PNS.

d) Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping

Realisasi sebesar Rp. 1.456.084.897,- dari anggaran sebesar Rp.


1) Adanya sisa anggaran / sisa kontrak pada belanja makan dan

minum pasien. Solusinya adalah dalam perencanaan anggaran

akan lebih dimatangkan lagi dan sisa anggaran akan disesuaikan

pada anggaran perubahan.

e) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Realisasi sebesar Rp. 8.113.371.487,- dari anggaran sebesar Rp.


1) Pendapatan fungsional ada yang masih dalam bentuk piutang

sehingga realisasi mencapai Rp. 8.218.711.962,08,- atau 65,45 %.

Sedangkan belanja BLUD hanya boleh dari pendapatan

Fungsioanl BLUD dalam tahun berjalan sehingga realisasi belanja

disesuaikan dengan realisasi pendapatan.

2) Solusinya adalah Pemerintah pusat harus segera memberikan

luncuran dana kepada BPJS yang mengalami kesulitan keuangan

(Defisit) agar segera membayar tagihan Rumah Sakit sehingga

realisasi pendapatan tercapai.

3.2.5. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Banten

Pada Tahun 2018, Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Murni Rumah Sakit Umum Daerah mendapat alokasi dana

kegiatan pembangunan kesehatan sebesar Rp. 263,581,241,931.- (Dua

Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua

Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Satu Ribu Rupiah)

kemudian berubah di APBD Perubahan menjadi Rp.244,005,630,643,-

(Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh

Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), dengan realisasi keuangan di

akhir masa program kegiatan sebesar Rp.182,432,393,335.-(Seratus

Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat

Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau


sebesar 74.77 % dan realisasi Fisik sebesar 94.95 % terbagi dalam 17

(Tujuh Belas) kegiatan belanja langsung, 1(satu) kegiatan belanja tidak

langsung dan 1(satu) kegiatan BLUD. Untuk menerangkan capaian

realisasi keuangan dan fisik tersebut bisa di jelaskan pada tabel di bawah

ini.

Tabel 8

Realisasi Belanja RSUD Banten APBD Tahun 2018

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keuangan

(%)

UPT Rumah Sakit

Umum Daerah

Banten

244.005.630.643,- 94.95 182,432,393,335.00 74.77

Belanja Tidak

langsung

35,970,000,000 100 32,305,105,602 89,81

1 Belanja Tidak

Langsung

35,970,000,000 100 32,305,105,602 89,81

Belanja Langsung 208,035,630,643 94.08 150,127,287,733 72.16

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

119,171,424,799 92.13 80,263,361,455 67.35

1 Koordinasi dan

Konsultansi Ke

Dalam dan Keluar

Daerah

254,480,000.00 17.55 44,489,001.00 17.48

2 Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

12,000,000.00 100.00 12,000,000.00 100

3 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

13,050,000.00 100

12,500,000.00

95.79

4 Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor

70,792,040,868.00 87.44 42,296,796,097.00 59.75

5 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

2,527,344,000.00 100 2,176,832,300.00 86.13

6 Penyediaan Barang

dan Jasa

Perkantoran

39,818,760,000.00 99.52 30,718,902,908 77.15


NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keuangan

(%)

7 Peningkatan

Kapasitas Aparatur

112,600,700.00 100 90,250,953.00 80.15

8 Penyediaan Data

Pembangunan

Sektoral

20,000,000.00 100 19,600,000.00 98

9 Pengadaan Sarana

Prasarana

Kesehatan Dana

Alokasi

Khusus/DAK

5,621,149,231.00 100 4,891,990,196.00 87.03

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

88,864,205,844 96.69 69,863,926,278 78.62

1 Pemantauan

Pelayanan

100,300,000.00

100 97,141,000.00 96.85

2 Operasional

Pelayanan

13,100,000.00

100 12,099,000.00 92.36

3 Asuhan dan Etika

Perawatan

22,140,000.00

100 22,140,000.00 100

4

Pembinaan dan

Pengembangan

Keperawatan

12,360,000.00

100 12,360,000.00 100

5 Pengelolaan Barang

Medis RSUD Banten 35,129,501,844.00

91.62 28,152,402,065.00 80.14

6

Pengelolaan Barang

Non Medis RSUD

Banten

3,458,384,000.00

100 2,804,019,880.00 81.08

7 Sistem Informasi

Manajemen RS

120,000,000.00

100 119,658,200.00 99.72

8 Rekam Medis

8,420,000.00

100 8,420,000.00 100

9 Pelayanan

Kesehatan BLUD 50,000,000,000.00

100 38,635,686,133.00 77.27

JUMLAH 244,005,630,643 94.95 182,432,393,335 74.77

Dari 18 (Delapan Belas) Kegiatan terdapat 9 (Sembilan) Kegiatan yang realisasi

keuangannya dibawah 90%. Secara umum, realisasi fisik semua kegiatan


(delapan belas kegiatan) mencapai 94.95%. Dengan kata lain, hampir semua

pekerjaan atau realisasi fisik telah dilaksanakan. Adapun permasalahan dalam

penyerapan anggaran secara umum disebabkan karena adanya efisiensi

anggaran, sisa kontrak dan penyerapan anggaran yang menyesuaikan dengan

kebutuhan. Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan dibawah 90%

adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, realisasi

keuangan sebesar 17.48% realisasi fisik 17.55% adapun

permasalahan penyerapan dikarenakan oleh biaya perjalan dinas

ini menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanannya serta

perjalanan dinas yang di biayai oleh anggaran BLUD. Pada tahun

anggaran 2018, belanja perjalanan dinas dibuat terlalu rinci, kaku

dan mengunci pada 8 (delapan) kab/kota. Sementara perjalanan

dinas tidak harus dilakukan ke 8 kab/kota tersebut tetapi

menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

Realisasi keuangan sebesar 59.75% realisasi fisik 87.44% adapun

permasalahan penyerapan dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini

disebabkan adanya:

- Penyediaan pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel/Genset

serta pengadaan instalasi gardu listrik tidak terealisasikan

dikarenakan pada pengadaan genset dan instalasinya sebesar

Rp. 4.500.000.000,- sudah di lelangkan dan sudah ada

pemenangnya akan tetapi setelah di telaah oleh RS dokumen

tender / lelang dari penyedia ada kelebihan penawaran yang

lebih besar dari HPS sehingga hasil lelang tersebut di batalkan

oleh pihak RSUD Banten

- Rehabilitasi Gedung CSSD baru 36% dikarenakan tidak cukup

waktu dalam pelaksanaannya. (dilakukan pergeseran anggaran

pada pertengahan tahun).

- Pada pengadaan lahan sebesar 2 Hektar; hasil penentuan harga

tanah oleh jasa JKPP/Apraisal lebih rendah dibandingkan

dengan rencana harga pembelian, sehingga harga awal di DPA


dapat di efisiensikan, semula Rp. 40.000.000.000,- terserap

22,200,000,000,- (efisiensi sebesar Rp. 17.000.000.000).

c) Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;



disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan

pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja.

d) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran



disebabkan karena penyesuaian kebutuhan penganggaran pada

kegiatan penyediaan jasa perkantoran Non PNS (Honor Pegawai)

yang diserap sesuai dengan jumlah tenaga yang ada pada tahun

2018 serta efisiensi anggaran belanja bahan pakai habis

perkantoran dan efisiensi kontrak tenaga outsourching satpam.

e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Realisasi keuangan sebesar 80.15% realisasi fisik 100% adapun

permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi anggaran

belanja peningkatan kapasitas aparatur. Realisasi keuangan

menyesuaikan dengan biaya diklat yang besarannya berbeda-beda.

f) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD

Banten (DAK)


permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi kontrak

pengadaan alat kesehatan.

g) Peningkatan sarana dan prasarana Barang Medis




karena pengadaan alat CSSD tidak direalisasikan disebabkan

rehabilitasi gedung CSSD hanya terealisasi 36%.

h) Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis


permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi kontrak

pengadaaan makan dan minum pasien.

i) Pelayanan Kesehatan BLUD


permasalahan penyerapan disebabkan karena belanja kegiatan

bersumber dana anggaran BLUD disesuaikan dengan kebutuhan

rumah sakit.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

4.1.1 Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 7 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :



Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ; Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor ; Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor ; Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran ; Peningkatan Kapasitas Aparatur; Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah ; Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral ; Bantuan Operasional Kesehatan (DAK). Indikator Kinerja

Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80 (skala 1-4) Realisasi 2,80

Capaian 100%.

2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat


dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan

Lingkungan, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga.

1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

a) Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Target : 65%, Realisasi : 84.3%, Capaian 129.69%.

Sasaran Ibu hamil pada Tahun 2018 sebanyak 254,428

Ibu hamil dengan capaian Persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan sebesar 214,602 Ibu hamil.

b) Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani

Target : 100%, Realisasi 100%, Capaian 100%. Jumlah

kasus gizi buruk pada Tahun 2018 sebanyak 1.658

kasus. Gizi buruk yang ditangani/dirawat sebanyak

1.658 kasus.

2) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

Peningkatan Kesehatan Lingkungan ; Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga

Untuk indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang telah

mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat

Target 55%, Realisasi 55%. , Capaian 100%.


3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan


dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Pembinaan Upaya

Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin,

Kerjasama Pelayanan Kesehatan

1) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan dan Kerjasama

Pelayanan Kesehatan

a) Pada Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi

(FKTP, FKRTL, Laboratorium) Target 65%, Realisasi

75.21%. , Capaian 115.71% Adapun Jumlah Puskesmas

berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 242

Puskesmas yang sudah survei akreditasi sebanyak 205

Puskesmas. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 112 Rumah

Sakit dengan Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 63

Rumah Sakit. Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah

sebanyak 9 Laboratorium dengan 5 Laboratorium telah

terakreditasi.

b) Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi Ketergantungan Obat Target 20% Realisasi

20% Capaian 100% pada tahun 2018 telah dilaksanakan

pengamanan lahan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi Ketergantungan Obat.

c) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan

Target 20% Realisasi 20% Capaian 100% pada Tahun

2018 telah dilaksanakan penysuunan dokumen Feasibility

Study (FS) Rumah Sakit Banten Selatan.

2) Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

a) Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan

Target 90%, Realisasi 91.5%. , Capaian 101.67%. Jumlah

penduduk Banten yang telah memiliki Jaminan Kesehatan

(JKN) sebanyak 9,508,833 jiwa dari jumlah penduduk

Banten sebanyak 10,391,840 jiwa. Provinsi Banten telah


melalui Belanja Langsung pada APBD Dinas Kesehatan

membiayai sebanyak 154,107 jiwa.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Surveilans,

Imunisasi dan Krisis Kesehatan, Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan

Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber

Binatang, Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

(PPTM). Indikator kinerja program P2P yaitu Persentase

Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program

pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan target

75% Realisasi 75% Capaian 100%.

5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan

Kefarmasian


dengan melaksanakan 4 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan

dan Pendayagunaan Sumber Daya ; Ketersediaan Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan ; Pengendalian, Pengawasan Produk

dan Distribusi ; Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK).

1) Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut

dan ditingkatkan Kompetensinya Target 70 orang Realisasi 70

orang Capaian 100% . telah direkrut sebanyak 37 dokter

umum dan 33 dokter gigi yang disebar di Puskesmas di

Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten

Lebak.

2) Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ;

Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)

Persentase Presentase Pemenuhan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Target 70% Realisasi 70% Capaian

100% .


3) Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi

Kefarmasian

Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian Target 50%

Realisasi 50% Capaian 100% .

6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPTD BKKM yang

terbagi atas 3 kegiatan, antara lain Kegiatan Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di

Lingkungan Kerja, Peningkatan Pembinaan Promosi dan

Survailans Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan (BLUD).

Indikator Kinerja program yaitu : Persentase Perusahaaan yang

mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM

Target 6,40% Realisasi 6,40% Capaian 100%.

7. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Daerah

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPTD Balai

Labkesda yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain Kegiatan

Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan

Masyarakat, Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan

Daerah.

Indikator Kinerja program yaitu : Persentase Jenis Pemeriksaan

Laboratorium kesehatan yang di layani Target 32% Realisasi 32%

Capaian 100%.

4.2 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Malingping

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, meliputi :


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping

dengan melaksanakan 8 kegiatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan

Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu

Pelayanan RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat

Inap RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan


dan Rawat Khusus RSUD Malingping, Mutu Penunjang Non Medis

RSUD Malingping, Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan

Kerjasama RSUD Malingping, Sarana Pendukung Pelayanan

Kesehatan RSUD Malingping (DAK), Pelayanan Kesehatan (BLUD).

Indikator Kinerja Program yaitu :

a) Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum

Malingping Target 60% Realisasi 44.81% : Capaian 74,68% %.

Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan SPM Rumah Sakit

yang belum disusun sesuai target SPM yang ada pada Peraturan

Gubernur Banten Terkait SPM pada Rumah Sakit Malingping.

b) Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping Target 40%

Realisasi 44,98 % : Capaian 112.45%.

Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat

pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Standar nilai BOR

menurut Depkes idealnya 60-85 %, dilihat dari bahwa BOR

RSUD Malingping belum mencapai angka Ideal, tetapi dalam hal

ini sudah melebihi target capaian tahun 2018 yaitu 44,98 dari

target 40. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang

sudah mulai lengkap.

c) Indeks kepuasan pelanggan Target 60% Realisasi 74.16%

Capaian 123.60%.

Dengan hasil tersebut maka masuk dalam kategori B (Baik).

Berdasarakan distribusi unsur penyusunnya, skor tertinggi

terdapat pada unsur penanganan pengaduan saran dan

masukan, sebesar 3,18 (B). sedangkan skor terendah berkaitan

dengan unsur maklumat pelayanan, yakni sebesar 2.74 (B).


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping

dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Perencanaan Evaluasi dan

Pelaporan, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

pada RSUD Malingping, Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor,

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan


Keluar Daerah Pada RSUD Malingping, Peningkatan Kapasitas

Aparatur pada RSUD Malingping.

Indikator Kinerja Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80 (skala 1-4)

Realisasi 2,80 Capaian 100%.

4.3 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Banten

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Banten, meliputi :


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Peningkatan Operasional

Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, Peningkatan Asuhan Etika dan

Mutu Keperawatan, Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan,

Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan , Penyediaan SIM RS ,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD

Banten

Indikator Kinerja program meliputi :

a. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten Target 70%

Realisasi 70% Capaian 100%.

b. Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten Target 88%

Realisasi 88% : Capaian 100%.

c. Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit Banten Target 70% Realisasi 69% : Capaian 98.57%.

2. Progam Tata kelola Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan

melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah , Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset pada RSUD Banten, Perencanaan Evaluasi dan

Pelaporan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten,

Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK).


Indikator Kinerja Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80 (skala 1-4_

Realisasi 2,80 Capaian 100%.

.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

(Tidak Ada Kegiatan)


BAB VI

PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tidak Ada Kegiatan)


BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dalam bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2018 patut disyukuri,

mengingat capaian program yang telah diraih, merupakan hasil kerjasama dan


partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif

(Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasil-

hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya

komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen yang dapat dijadikan tonggak

yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, dalam

rangka mempersiapkan Provinsi Banten untuk dapat berkembang secara

berkelanjutan.

Disadari bahwa dalam capaian keberhasilan masih terdapat celah

kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini

diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari semua pihak

dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan

datang. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami

susun sebagaimana mestinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua,

sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan LKPJ tahunan pemerintah Provinsi

Banten.

Akhirnya, marilah kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin selama

ini untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun Provinsi Banten

menjadi Provinsi yang Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera

Berlandaskan Iman dan Taqwa. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa

senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Serang, Januari 2019

Tim Penyusun

DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

Documents

LAPORAN KETERANGAN …...Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini merupakan salah