Laporan Kinerja 2015 BPKP Kepulauan Riau.pdf

LAPORAN KINERJA

2015

Perwakilan BPKP

Provinsi Kepulauan Riau

NOMOR : LKIN-158/PW28/1/2016

TANGGAL : 15 JANUARI 2016

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

i

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat

Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Nomor S-636/SU01/2/2015

tentang format dan substansi LKj, maka Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai wujud

pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.

Pencapaian kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BPKP

terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi

tetapi juga komitmen untuk memberikan kontribusi dalam upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi

Kepulauan Riau.

LKj Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan LKj

tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau 2015 – 2019. Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKj

adalah capaian kinerja tahun 2015 dengan memberikan penjelasan

mengenai faktor pendukung pencapaian target dan hambatan-hambatan

yang ditemui dalam pencapaian target kinerja.

Dengan penyusunan LKj ini, kami berharap dapat memberikan manfaat

dalam penyempurnaan perencanaan dimasa yang akan datang dan sebagai

bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk menilai kinerja

dan pertanggungjawaban manajemen dalam mengemban tugas yang telah

diamanatkan.


iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau (LKj) disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan strategis sesuai dengan Rencana

Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan

strategis, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

telah merumuskan delapan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis

tersebut diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran

strategis.

Capaian sasaran program pada tahun 2015 sebagai berikut:

No Program/Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1 Pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembangunan nasional serta

pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah

Indikator Kinerja:

1) Persentase perbaikan tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian

intern pengelolaan keuangan negara

% 40 45,41 113,53

2) Persentase penerapan kelima Unsur SPIP

pada Pemda/Efektivitas SPI Korporasi

secara memadai

% 50 50 100,00

3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP

Pemda (Level 3)

% 5 0 0,00

2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Indikator Kinerja:

Persepsi Kepuasan layanan Skala

Likert

7 8,18 116,86

Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang belum

tercapai yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P”, yang

disebabkan:


iv

a. APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan

penunjang pengawasan belum lengkap

b. Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun

kompetensinya

c. Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2007

d. Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya direncanakan

dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja

Untuk mencapai target tahun 2019, untuk tahun yang akan datang

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan kapabilitas APIP

dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya

b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP

pengawasan dan penunjang pengawasan.


v

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................... iii

Daftar Isi..................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ...................................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................................. 3

C. Kegiatan dan Produk Organisasi .................................................................... 3

D. Struktur Organisasi ....................................................................................... 4

E. Sistematika Penyajian .................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................. 9

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ...................................................................... 9

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 16

B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 28

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 30

Daftar Lampiran:

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Lampiran 2 : Capaian Kinerja Outcome Tahun 2015

Lampiran 3 : Capaian Kinerja Output Tahun 2015


1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas :

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

dan atau atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada Wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi

1. Penyiapan rencana dan program;

2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah

daerah atas pemerintah daerah;

4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

bersifat strategis dan atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;



5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di

wilayah kerjanya;

6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah;

7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan

negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain

yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan

usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta

kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan

laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara,

badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan

pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain

yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan

terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian

bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan

negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik

dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan

serta pengendalian mutu pengawasan; dan

13. Pelaksanaan administrasi perwakilan BPKP.



B. Aspek Strategis Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah

menetapkan prioritas nasional. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi

BPKP adalah prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata

kelola. Selain itu, BPKP juga mendukung keseluruhan kegiatan

prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor.

Prioritas tersebut kemudian dijabarkan dalam program kegiatan, yang

dirancang dan didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan

lainnya seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tentang Tentang Peningkatan

Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan

Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan

Rakyat.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 dan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 13 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

memiliki kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi dalam empat

fokus pengawasan BPKP, yaitu:

a. Pengawalan pembangunan nasional

1) Audit/Evaluasi Kinerja Prioritas Pembangunan Nasional

2) Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan

Nasional

3) Evaluasi Penyerapan Anggaran Program Prioritas Pembangunan

Nasional

b. Kontribusi peningkatan ruang fiskal

1) Optimalisasi Penerimaan Negara

2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

3) Audit/Evaluasi terhadap Pengeluaran Negara/Daerah



c. Pengamanan aset negara/daerah

1) Audit Investigatif

2) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

3) Pemberian Keteranga Ahli

4) Audit Penyesuaian Haga/Klaim

5) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

d. Peningkatan governance system

1) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

2) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan Penyusunan dan

Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

3) Penilaian dan Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan

Implementasi Good Corporate Governance

4) Sosialisasi Program Anti Korupsi, Sosialisasi/Bimbingan Teknik

Froud Control Plan dan Kajian Pengawasan

5) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan penerapan dan

Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6) Bimbingan Teknik/Pendampingan Peningkatan Kapabilitas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

7) Bimbingan Teknik/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa,

Pencatatan dan Pengelolaan Aset Negara/Daerah.

D. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi

vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

BPKP dan Perraturan Kepala BPKP Nomor 20 tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi

Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara,



dan Provinsi Papua Barat. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau dipimpin oleh seorang kepala dan pada tahun 2015 sampai

dengan tanggal 7 Agustus 2015 dipimpin oleh Yono Andi Atmoko

berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-833/K/SU/2012 tanggal

2 Juli 2012 dan sejak tanggal 8 Agustus 2015 dipimpin oleh Panijo

berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-166/K/SU/2015 tanggal

29 Juli 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau beralamat

di Jalan Pramuka Nomor 10, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

adalah:

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan

organisasi. Berbagai prestasi yang diperoleh selama tahun 2015

merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati,

dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran

pimpinan sampai pelaksana.

SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember

2015 dan 2014 adalah:



a. Berdasarkan Pangkat/Golongan

No Pangkat/Golongan 2015 2014

Jumlah % Jumlah %

1 Pembina Utama Muda/IVc 7 10,61 5 8,33

2 Pembina Tingkat I/IVb 4 6,06 2 3,33

3 Pembina /IVa 3 4,55 3 5

4 Penata Tingkat I/IIId 14 21,21 7 11,67

5 Penata /IIIc 3 4,55 2 3,33

6 Penata Muda Tingkat I/IIIb 5 7,58 5 8,33

7 Penata Muda/IIIa 24 37,88 16 26,67

8 Pengatur Tingkat I/IId 1 1,52 0 0

9 Pengatur /IIc 4 6,06 20 33,33

Jumlah 65 100,00 60 100,00

Pada tahun 2015 terdapat penambahan pegawai sebanyak lima

orang sebagai dampak adanya mutasi internal di lingkungan

BPKP baik mutasi masuk maupun mutasi keluar.

b. Berdasarkan Jabatan

No Jabatan 2015 2014

Jumlah % Jumlah %

1 Pejabat Struktural

- Eselon II 1 1,54 1 1,67

- Eselon III 1 1,54 1 1,67

- Eselon IV 2 3,08 2 3,33

2 Pejabat Fungsional Auditor

- Auditor Madya 13 20,00 8 13,33

- Auditor Muda 10 15,38 4 6,67

- Auditor Pertama 22 33,85 4 6,67

- Auditor Penyelia 5 7,69 5 8,33

- Auditor Pelaksana 5 7,69 17 28,33

- Calon Auditor 2 3,08 12 20,00

3 Staf/Fungsional Umum 4 6,15 6 10,00

Jumlah 65 100,00 60 100,00

Dilihat dari komposisi jabatan PFA, masih terdapat kekurangan

pegawai untuk jabatan auditor muda.



c. Berdasarkan Strata Pendidikan

No Strata Pendidikan 2015 2014

Jumlah % Jumlah %

1 Sarjana Strata 2 5 7,69 4 6,67

2 Sarjana Strata 1/Diploma IV 46 70,77 26 43,33

3 Sarjana Muda/ Diploma III 11 16,92 25 41,67

4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 4,62 5 8,33

Jumlah 65 100,00 60 100,00

d. Berdasarkan Usia

No Usia Pegawai 2015

Jumlah %

1 Sampai dengan 30 tahun 27 41,54

2 Diatas 30 tahun s.d. 40 tahun 6 9,23



Jumlah 65 100,00

Dilihat dari usia, sebagian besar pegawai (41,54%) masih berada

pada usia produktif sehingga dapat memacu kinerja di tahun

yang akan datang.

3. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang digunakan Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau per 31 Desember 2015 untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah:

No Uraian Nilai Perolehan

(Rp)

1 Tanah 7.878.455.000,00

2 Peralatan dan Mesin 1.907.637.542,00

3 Gedung dan Bangunan 527.127.000,00

4 Jaringan 21.000.000,00

5 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.071.154.911,00

Jumlah 26.405.374.453,00



4. Keuangan

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sesuai DIPA

nomor: DIPA-089.01.2.689224/2015 tanggal 14 November 2014

yang telah beberapa kali direvisi terakhir tanggal 31 Desember 2015

sebesar Rp32.586.901.000,00 :

Jenis Belanja Anggaran (Rp)

Belanja Pegawai 9.850.295.000,00

Belanja Barang 5.407.613.000,00

Belanja Modal 17.328.993.000,00

Jumlah 32.586.901.000,00

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan

BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi,

dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan

produk organisasi dan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun

2015 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP

Provinsi Kepulauan Riau.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja beserta

analisis pencapaian kinerjanya dan realisasi keuangan Perwakilan

BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dan langkah-langkah

peningkatan kinerja di masa datang.

Lampiran-lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April

2015. Renstra BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu

keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau

setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program

indikatif untuk mencapai visi dan misi.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan beberapa

sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung

rencana strategis BPKP.

1. Pernyataan Visi

Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak

diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan

memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat

bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya

Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia

untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional

Tahun 2015 - 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya

persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas

Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang

isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan

perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang

dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut

sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam



Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan

Terpercaya

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai

pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor

20 Tahun 1997.

Rumusan misi BPKP adalah:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih

dan Efektif;

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif;

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih

dan Efektif.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta

manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan”

dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif”.



b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif.

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan

dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk

instansi pemerintah, dibutuhkan suatu sistem pengendalian

intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan

berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan

yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah

SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang


Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk

membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan

budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya

pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan

melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah

(APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai

aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk

menjamin tugas dan fungsinya

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun

Untuk mewujudkan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;



b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang


4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP

Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian

tujuan strategis.

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari

tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua

program yang telah ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan

Program Prioritas Pembangunan Nasional

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi

5. Sasaran Program

Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan

kegiatan yang ditetapkan, yaitu:

No Sasaran Program No Sasaran Kegiatan

1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Negara

1 Tersedianya informasi hasil

pengawasan

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI

KLPK serta Meningkatnya Upaya

Pencegahan Korupsi

2 Tersedianya informasi

penyelenggaraan SPIP

3 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/P

3 Tersedianya informasi kapabilitas

APIP

4 Meningkatnya Kualitas Layanan

Dukungan Teknis pengawasan

4 Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

5 Termanfaatkannya aset secara

optimal dalam mencapai kepuasan

layanan ketatausahaan



6. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan

dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai,

relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang

memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan

pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan.

Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome),

sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan

indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan

dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan

yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran

utama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP.

Indikator-indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

No Sasaran Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan

1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Indikator kinerja:

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Persentase

1.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan

Indikator kinerja:

1.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta

Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator kinerja:

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada

K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

Persentase

2.1 Tersedianya informasi penyelenggaraan SPIP

Indikator kinerja:

2.1.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Indikator kinerja:

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) Persentase

3.1 Tersedianya informasi kapabilitas APIP

3.1.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi

4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Indikator kinerja:

Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Skala Likert



No Sasaran Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan

1-10

4.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan

Indikator kinerja:

4.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan

4.2 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai

kepuasan layanan ketatausahaan

Indikator kinerja:

4.2.1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan

BPKP

M2

4.2.2 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan

BPKP

Unit

4.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit

4.2.4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP Unit

4.2.5 Tersedianya sarana dan prasarana BPKP Unit

7. Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi

satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Dengan

mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh

Bappenas bahwa setiap LPNK menggunakan satu program teknis

yang spesifik untuk LPNK tersebut dan satu atau beberapa program

generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program

generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unit

eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang

telah ditetapkan.

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan

visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan

fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil

pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-

kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program pada Perwakilan BPKP Kepulauan Riau terdiri dari:



a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah (Program 06);

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya (Program 01).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau adalah:

a. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP

b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, telah

ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 yang

merupakan bentuk perjanjian antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau dengan Kepala BPKP pada tanggal 29 Januari 2015.

Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja

tahunan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun

kegagalannya.

Selain memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja, Perwakilan BPKP

Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 juga melaksanakan berbagai

kegiatan di luar Perkin yaitu kegiatan dukungan berupa penugasan

khusus dari BPKP Pusat dan tugas pendampingan kepada stakeholders

(Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah

akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target

kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Merujuk dan

berlandaskan pada peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2015 ini

menyajikan pengukuran capaian atas sasaran program dan target kinerja

sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja

yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih

lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja

guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengungkapan informasi kinerja saat ini selaras dengan perubahan

paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan

mengidentifikasikan secara jelas Indikator Kinerja Utama dan Output

Penting dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang

menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas, setidaknya

mencakup perkembangan output dari masing-masing kegiatan dan

hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana



ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjadi tolok ukur

keberhasilan organisasi

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

tergambar dari capaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja Tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar

Rp32.586.901.000. Laporan Kinerja 2015 ini juga menjelaskan bahwa

keberhasilan pencapaian sasaran tidak hanya bertumpu pada

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja,

namun juga didukung oleh kegiatan lainnya yang belum direncanakan

pada awal tahun 2015.

Kegiatan pengawasan merupakan program kerja pengawasan dan

pembinaan SPIP tahunan yang menjadi core competence BPKP sebagai

APIP, sedangkan penunjang kegiatan pengawasan adalah program kerja

administrasi umum.

Capaian kinerja sasaran program adalah:

No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian

1 Pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembangunan

nasional serta pembinaan

penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah

Indikator Kinerja:

1) Persentase perbaikan tata kelola,

manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan

keuangan negara

% 40 45,41 113,53

2) Persentase penerapan kelima

Unsur SPIP pada Pemda/Efektivitas

SPI Korporasi secara memadai

% 50 50 100,00

3) Persentase Tingkat Kapabilitas

APIP Pemda (Level 3)

% 5 0 0,00

2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya

Indikator Kinerja:

Persepsi Kepuasan layanan Skala

Likert

7 8,18 116,86



Sedangkan capaian kinerja program tersebut didukung oleh sasaran

kegiatan sebagai berikut :

No Program / Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)




penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah

Indikator Kinerja :

1) Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 94 94 100,00

2) Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP/SPI

Rekomendasi 2 2 100,00


Kapabilitas APIP


2 Dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya

Indikator Kinerja:

1) Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 60 60 100,00

2) Terlaksananya Pembangunan

Konstruksi Gedung Perwakilan

BPKP

M2 5.000 5.000 100,00

3) Tersedianya Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran Perwakilan

BPKP

Unit 36 36 100,00

4) Tersedianya alat pengolah data

BPKP

Unit 38 38 100,00

Capaian kinerja masing-masing sasaran program dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance

dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari

akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon

pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya tentang

pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang

diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Sasaran program Perbaikan pengelolaan keuangan negara

merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam

rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi



assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping

konsultasi sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola,

manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad

untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,

inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas

proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak

tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN

2015 -2019.

Indikator sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan

negara” adalah “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko,

dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur

dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari

hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan.

Realisasi kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan

Keuangan Negara” pada tahun 2015 sebesar 45,41% atau mencapai

113,53% dari target sebesar 40,00%, dengan rincian:

No Koorwas Bobot Realisasi

Koorwas

Realisasi

Perwakilan

(%) (%) (%)

1 Koorwas Bidang IPP 25,00 37,50 9,38

2 Koorwas Bidang APD 25,00 0,00 0,00

3 Koorwas Bidang AN 25,00 44,12 11,03

4 Koorwas Bidang Investigasi 25,00 100,00 25,00

Realisasi Outcome 45,41

Target Outcome 40,00

Capaian Outcome 113,53

Capaian di atas 100% terutama disebabkan:

a. Rekomendasi kegiatan pengawasan yang bersifat consulting yang

dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan,

asistensi dapat dilaksanakan saat kegiatan consulting

berlangsung.



b. Rekomendasi dari audit perhitungan kerugian keuangan negara

(PKKN) telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum baik

kejaksaan maupun kepolisian dengan meneruskan kasus TPK ke

proses penuntutan di pengadilan TPK.

c. Rekomendasi pemberian keterangan ahli (PKA) telah

ditindaklanjuti pihak yang meminta untuk dijadikan

pertimbangan dalam penetapan status hukum pihak-pihak yang

terlibat dalam kasus TPK.

Realisasi kinerja program menggunakan dana sebesar

Rp3.123.955.621,00 atau 93,06% dari anggaran sebesar

Rp3.356.992.000,00 dan SDM sebanyak 11.590 OH atau 90,96%

dari rencana tahun 2015 sebanyak 12.742 OH.

Pelaksanaan sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan

Negara” telah menggunakan dana dan SDM dengan efisien terlihat

dari capaian kinerja sebesar 113,53% lebih tinggi dibandingkan

dengan realisasi dana sebesar 93,06% dan penggunaan SDM

sebesar 90,96 %.

Realisasi sasaran kegiatan (output) bila dikelompokkan ke dalam

fokus pengawasan adalah:

a. Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawalan pembangunan nasional dilaksanakan melalui

kegiatan audit kinerja, evaluasi, monitoring dan evaluasi

terhadap program-program yang tercantum Nawa Cita.

Rekomendasi yang diberikan pada pengawalan pembangunan

nasional sebanyak 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti

sebanyal 3 rekomendasi atau 30% dari rekomendasi yang

diberikan

b. Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal

Kontribusi peningkatan ruang fiskal dilaksanakan melalui

kegiatan pendampingan optimalisasi penerimaan daerah.

Rekomendasi yang diberikan pada kontribusi peningkatan ruang

fiskal sebanyak dua rekomendasi dan sampai dengan 31

Desember 2015 belum ditindaklanjuti seluruhnya.



c. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengamanan aset negara/daerah dilaksanakan melalui audit

perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan

ahli terkait kasus TPK baik di instansi penyidik maupun sidang

TPK, dan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan.

Rekomendasi yang diberikan pada pengamanan aset

negara/daerah sebanyak 25 rekomendasi dan sampai dengan 31

Desember 2015 telah ditindaklanjuti seluruhnya

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ini, Perwakilan BPKP

Kepulauan Riau mendapat ucapan terima kasih atas kerja sama

dalam penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi dari:

1) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai surat nomor

B/509/X/2015 Ditreskrimsus tanggal 30 Oktober 2015 atas

keberhasilan Polda Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4

dari 33 Polda seluruh Indonesia dalam penanganan tindak

pidana korupsi,

2) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai surat nomor

B-02/N.10.5/Fd.1/01/2016 tanggal 6 Januari 2016 atas

ditetapkannya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai juara

pertama dalam lomba Sidhakarya Adhiyaksa tahun 2015 oleh

Kejaksaan Agung.

d. Peningkatan Governance System

Peningkatan governance system dilaksanakan melalui:

1) Sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis

penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah;

2) Sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, asesmen

GCG/tata kelola korporasi;

3) Pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan, pencatatan,

dan pengelolaan aset negara/daerah;

4) Pendampingan dan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas

pengawasan intern.



Rekomendasi yang diberikan pada peningkatan governance system

sebanyak 57 rekomendasi dan sampai dengan tanggal 31 Desember

2015 telah ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi.

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya Pencegahan Korupsi

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab

masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan

bupati/walikota. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008, BPKP bertanggung jawab melakukan pembinaan SPIP.

Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi

pemerintah dapat menyelenggarakan pengendalian intern untuk

mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan

negara” adalah “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP/SPI” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan

yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP dibandingkan dengan

rekomendasi yang disampaikan.

Realisasi kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan

Korupsi” tahun 2015 sebesar 50 % atau mencapai 100 % dari target

sebesar 50%.

Capaian sebesar 100% disebabkan rekomendasi yang diberikan

telah ditindaklanjuti dengan menyusun RTP dan pembentukan

Satgas SPIP oleh mitra kerja.

Realisasi kinerja program menggunakan dana sebesar

Rp59.159.710,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar

Rp60.175.000,00 dan dengan menggunakan SDM sebanyak 37 OH

atau 61,67% dari rencana tahun 2015 sebanyak 60 OH.

Pelaksanaan sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi”



menggunakan dana dan SDM telah efisien, terlihat dari capaian

kinerja tahun 2015 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian dana sebesar 98,31% dan penggunaan SDM sebesar

61,67%.

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta

Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dihasilkan melalui

pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi

penyelenggaraan SPIP” dengan indikator “Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP/SPI”. Realisasi output “Rekomendasi

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” sebanyak dua rekomendasi

atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak dua

rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan

kegiatan sosialisasi pengembangan dan pembangunan SPIP pada

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah

dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian

sebagai auditor. Setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan

peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai

ketentuan tersebut.

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP

adalah kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM),

karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan

organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki

penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat

pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku

umum dalam lingkungan keahlisan tersebut. SDM yang professional

adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai

dengan keahliannya.



Indikator sasaran “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

K/L/P” adalah “Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3)”

yang diukur dengan menghitung persentase APIP Pemda yang telah

berada di Level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemda yang ada

di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Level Kapabilitas APIP di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015

adalah:

No APIP Pemda Level 2015 Level 2014

1 Provinsi Kepulauan Riau Level 2 Level 1

2 Kabupaten Bintan Level 1 Level 1

3 Kabupaten Karimun Level 1 Level 1

4 Kabupaten Lingga Level 1 Level 1

5 Kabupaten Natuna Level 1 Level 1

6 Kabupaten Kepulauan Anambas Level 1 Level 1

7 Kota Tanjungpinang Level 2 Level 2

8 Kota Batam Level 1 Level 1

Sampai dengan tahun 2015 belum terdapat APIP mencapai tingkat

kapabilitas level 3, namun pelaksanaan kegiatan peningkatan

Kapabilitas APIP berhasil meningkatkan level kapabilitas APIP dari

Level 1 menjadi Level 2 sebanyak satu APIP dari tujuh APIP yang

masih berada di Level 1.

Tidak tercapainya target antara lain disebabkan:

a. APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan

dan penunjang pengawasan belum lengkap

b. Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun

kompetensinya

c. Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

d. Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya

direncanakan dengan baik dan belum didokumentasikan dalam

kertas kerja

Untuk mencapai target tahun 2019 sebesar 85%, maka pada tahun

yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah:



a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan

kapabilitas APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan

kompetensinya

b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP

pengawasan dan penunjang pengawasan.

Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp42.794.300,00 atau

87,98% dari anggaran sebesar Rp48.640.000,00 dan dengan SDM

sebanyak 216 OH atau 94,74% dari rencana tahun 2015 sebanyak

228 OH.

Pelaksanaan sasaran program “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP

Pemda (Level 3)” menggunakan dana dan SDM belum efisien, terlihat

dari capaian kinerja sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan

capaian dana sebesar 87,98% dan penggunaan SDM sebesar

94,74%.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L/P” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan

“Tersedianya informasi kapabilitas pengawasan intern K/L/P”

dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

APIP”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP” sebanyak dua rekomendasi atau mencapai 100%

dari target tahun 2015 sebanyak dua rekomendasi. Realisasi

tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan/asistensi

peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan

Riau, Inspektorat Kabupaten Karimun, Inspektorat Kabupaten

Natuna dan Inspektorat Kota Tanjungpinang .

Disamping melaksanakan perjanjian kinerja yang telah

ditandatangani, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau juga

melaksanakan perjanjian kinerja Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor BPKP sesuai surat Deputi Pengawasan

Penyelenggaraan Daerah nomor S-890/D4/01/2015 tanggal 12

Oktober 2015 yaitu melaksanakan kegiatan:



a. Pendampingan self assessment dan validasi self assessment

kapabilitas APIP melalui aplikasi peningkatan kapabilitas APIP

pada Inspektorat Kota Batam dan Kabupaten Natuna;

b. Pendampingan re-self assessment dan validasi re-self assessment

kapabilitas APIP melalui aplikasi peningkatan kapabilitas APIP

pada Inspektorat Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Target kualitas layanan dukungan teknis pengawasan pada tahun

2015 adalah sebesar 7 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja

outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan

ketatausahaan yaitu layanan keuangan, kepegawaian dan umum.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada

suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para

penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan

atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para pegawai

dengan metode skala Likert 1-10. Pengukuran persepsi kepuasan

terhadap layanan bagian ketatausahaan dilaksanakan dengan

metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai

di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian

layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 8,18 atau

mencapai 116,86 % dari target sebesar 7 skala Likert 1-10.

Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah

kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan

SDM pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara

berkesinambungan.

Realisasi sasaran program “meningkatnya kualitas layanan

dukungan teknis pengawasan” menggunakan dana sebesar


Rp29.121.094.000,00 dan SDM sebanyak 2.267 OH atau 93,29%

dari rencana sebanyak 2.430 OH.



sasaran program meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis

pengawasan sudah efisien, telah mengguakan dana dan SDM secara

efisien, terlihar dari kinerja sebesar 116,86% , lebih tinggi dari

realisasi dana sebesar 95,76% dan pemakaian SDM sebesar 93,29%.

Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan

dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau menghasilkan output berupa :

a. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan

atau 100% dari target sebanyak 60 laporan

Realisasi dana output ini sebesar Rp11.351.579.258,00 atau

96,26% dari anggaran sebesar Rp11.792.101.000,00

Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah

dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja sebesar

100,00% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana

sebesar 96,26%.

b. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan

layanan ketatausahaan

Output termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai

kepuasan layanan didukung dengan sub output:

1) Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan

BPKP

Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

telah menyelesaikan pembangunan gedung kantor tahap

pertama atau mencapai 100% dari target yang telah

ditetapkan, dengan menggunakan dana sebesar


Rp16.877.253.000


dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja



sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana

sebesar 95,32%.

2) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan

BPKP


telah selesai mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran

sebanyak 36 unit atau 100% dari target sebanyak 36 unit

dengan menggunakan dana sebesar Rp195.610.000,00 atau

97,80 % dari anggaran sebesar Rp200.016.000,00.



sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana

sebesar 97,80%.

3) Tersedianya alat pengolah data Perwakilan BPKP


telah selesai mengadakan alat pengolah data sebanyak 38 unit

atau 100% dari target sebanyak 38 unit dengan menggunakan

dana sebesar Rp251.724.000,00 atau 100% dari anggaran

sebesar Rp251.724.000,00



sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2015 dibiayai dari APBN sesuai DIPA Nomor:

DIPA-089.01.2.689224/2015, tanggal 14 November 2015 yang telah

direvisi tujuh kali, terakhir dengan persetujuan pengesahan revisi

anggaran dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Kepulauan Riau Nomor: S-2040/WPB.31/BD.0201/2015 tanggal 31

Desember 2015 menjadi sebesar Rp32.586.901.000,00. Realisasi



anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp

31.113.007.800,00 atau 93,89% dari anggaran yang disediakan,

dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Dana (Rp)

Belanja Pegawai 9.850.295.000,00 9.668.696.701,00 98,16 181.598.299,00

Belanja Barang 5.407.613.000,00 4.908.792.188,00 90,78 498.820.812,00

Belanja Modal 17.328.993.000,00 16.535.518.911,00 95,42 793.474.089,00

Jumlah 32.586.901.000,00 31.113.007.800,00 95,48 1.473.893.200,00

Sedangkan realisasi keuangan per program adalah:

No Program Anggaran Realisasi

Rp %

1 Pengawasan intern

akuntabilitas keuangan

negara dan pembangunan


penyelenggaraan sistem

pengendalian intern

pemerintah

3.465.807.000,00 3.225.909.631,00 93,08


pelaksanaan tugas teknis

lainnya

29.121.094.000,00 27.887.098.169,00 95,76

Jumlah 32.586.901.000,00 31.113.007.800,00 95,48



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-

2019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat

dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk

mencapai sasaran program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau melaksanakan tiga program teknis, yaitu:

a. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

b. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya Pencegahan Korupsi

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Sedangkan program generik adalah Program Meningkatnya Kualitas

Layanan Dukungan Teknis Pengawasan.

2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi,

khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau difokuskan

ke dalam empat fokus pengawasan yaitu:

a. Pengawalan pembangunan nasional

b. Kontribusi peningkatan ruang fiskal

c. Pengamanan aset negara/daerah

d. Peningkatan governance system

3. Melalui strategi pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi

BPKP menetapkan tiga indikator kinerja yaitu:

a. Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/

Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

c. Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).



Capaian kinerja pada tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Capaian kinerja program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

sebesar 45,41 % atau 113,53 dari target sebesar 40 %.

Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp3.123.955.621,00 atau

93,06% dari anggaran sebesar Rp3.356.992.000,00 dan SDM sebanyak

11.590 OH atau 90,96% dari rencana tahun 2015 sebanyak 12.742 OH.

2. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta


Capaian kinerja program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK

serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi sebesar 50% atau 100%

dari target 50%.


98,31 % dari anggaran sebesar Rp60.175.000,00 dan dengan

menggunakan SDM sebanyak 37 OH atau 61,67 % dari rencana tahun

2015 sebanyak 60 OH

3. Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Capaian kinerja Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L/P tidak dapat dicapai karena belum ada APIP yang berada pada

level 3, namun pada tahun 2015 terdapat peningkatan level dari Level 1

menjadi level 2 pada satu APIP.


87,98% dari anggaran sebesar Rp48.640.000,00 dan dengan SDM

sebanyak 216 OH atau 94,74% dari rencana tahun 2015 sebanyak

228 OH

4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan

Capaian kinerja Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan

Teknis Pengawasan berdasarkan survei atas persepsi penerima layanan

tahun 2015 sebesar 8,18 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 116,86%

dari target.

Realisasi kinerja meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis

pengawasan menggunakan dana sebesar Rp27.887.098.169,00 atau



95,76 % dari anggaran sebesar Rp29.121.094.000,00 dan SDM

sebanyak 2.267 OH atau 93,29% dari rencana sebanyak 2.430 OH.

Capaian kinerja diatas didukung dengan capaian output sebagai

berikut:

No Program / Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian




penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah

Indikator Kinerja :

1) Rekomendasi Hasil

Pengawasan



Penyelenggaraan SPIP/SPI



Kapabilitas APIP



pelaksanaan tugas teknis lainnya

Indikator Kinerja:

1) Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 60 60 100,00

2) Terlaksananya Pembangunan

Konstruksi Gedung Perwakilan

BPKP

M2 5.000 5.000 100,00

3) Tersedianya Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

Perwakilan BPKP

Unit 36 36 100,00

4) Tersedianya alat pengolah data

BPKP

Unit 38 38 100,00

Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang

belum tercapai yaitu Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L/P, yang disebabkan:

1) APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan

penunjang pengawasan belum lengkap

2) Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun

kompetensinya

3) Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2007

4) Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya direncanakan

dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja



Untuk mencapai target tahun 2019, untuk tahun yang akan datang

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan kapabilitas

APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya

b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP untuk

kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan.

Lampiran 1 / 1 - 3

PERJANJIAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU

TAHUN 2015

A % 40

A.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan

tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan

negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

A.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 94

B % 50

B.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan



B.1.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi 2

C % 5

C.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan



C.1.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi 2

D skala likert 1-10 7

D.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan

D.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan

BPKP

Laporan 60

D.2 Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan

ketatausahaan

D.2.1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung

Perwakilan BPKP

M2 5.000

D.2.2 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Perwakilan BPKP

unit 36

D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP unit 38

1. Rp 3.465.807.000

2. Rp 9.850.295.000

3. Rp 646.324.000 4. Rp 18.624.475.000

Jumlah Rp 32.586.901.000

Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

TARGET

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan

Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya

Pencegahan Korupsi


K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

No SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

1 - 3

Lampiran 2 / 2 - 3

CAPAIAN KINERJA PROGRAM


TAHUN 2015

Capaian Kinerja Dana (Rp 000) SDM (HP/OH)

Satuan Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian Rencana Realisasi Capaian

A Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen

Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan Negara

Tindak lanjut atas

rekomendasi hasil

pengawasan dibandingkan

% 40,00 45,41 113,53 3.356.992 3.123.956 93,06 12.742 11.590 90,96

B


K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara

memadai

Tindak lanjut atas

rekomendasi pembinaan

penyelenggaraan SPIP

dibandingkan rekomendasi

yang diberikan

% 50,00 50,00 100,00 60.175 59.160 98,31 60 37 61,67

C

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level

3)

Jumpal APIP yang berada

pada Level 3 dibandingkan

dengan jumlah APIP

% 5,00 - - 48.640 42.794 87,98 228 216 94,74

D

Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan Survey layanan ke pegawai skala

likert 1-10

7 8,18 116,86 29.121.094 27.887.098 95,76 2.430 2.267 93,29

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

pengawasan

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta


No SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA CARA PENGUKURAN

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

2 - 3

Lampiran 3 / 3 - 3

CAPAIAN KINERJA PROGRAM


TAHUN 2015

Capaian Kinerja Dana (Rp 000) SDM (HP/OH)

Satuan Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian Rencana Realisasi Capaian

A

Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 94 94 100,00 3.356.992 3.123.956 93,06 12.742 11.590 90,96

B

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP/SPI

Rekomendasi 2 2 100,00 60.175 59.160 98,31 60 37 61,67

C

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi 2 2 100,00 48.640 42.794 87,98 228 216 94,74

D

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan

BPKP

Laporan 60 60 100,00 11.792.101 11.351.579 96,26

Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung

Perwakilan BPKP

M2 5.000 5.000 100,00 16.877.253 16.088.185 95,32

Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Perwakilan BPKP

Unit 36 36 100,00 200.016 195.610 97,80

Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit 38 38 100,00 251.724 251.724 100,00

2.267 93,29

No SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta


Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

pengawasan

2.430

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

3 - 3

Documents

Laporan Kinerja 2015 BPKP Kepulauan Riau.pdf