Upload
lyhanh
View
244
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Tahun
2015
LAPORAN KINERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
i
Executive Summary
Realisasi 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis BPPK tahun 2015
telah melampaui targetnya. Hal ini mencerminkan efektivitas kinerja BPPK.
Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPPK
mencakup rencana dan realisasi perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja
untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015. Sasaran Strategis BPPK tahun
2015 sebagai berikut :
SDM keuangan negara Berkompetensi Tinggi.
Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan
Kebutuhan.
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.
Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi.
Program yang Akomodatif.
Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif.
Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif.
SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat.
Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat.
Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna.
Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal serta Akuntabel.
Meskipun demikian masih ada 2 (dua) Sasaran Strategis BPPK yang belum
mencapai targetnya yaitu :
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi: pada IKU (Indikator Kinerja
Utama) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan realisasinya sebesar 4,02 dari
target yang ditetapkan sebesar 4,1 sehingga diperoleh indeks capaian
sebesar 98,05% Hasil tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya
beberapa hal sebagai berikut :
Lingkungan Pendukung, perlu perbaikan infrastruktur teknologi
informasi.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
ii
Akses terhadap Kantor Layanan, keterbatasan pemberian layanan
secara online.
Waktu Penyelesaian Layanan, belum mampu memberikan layanan
informasi monitoring untuk tahapan proses penyelesaian atas
layanan yang diminta.
Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan
Layanan (Syarat/Prosedur), perlu perbaikan mekanisme pengajuan
keberatan/banding terhadap sanksi yang diberikan dan
transparasi mengenai keputusan pengenaan sanksi/denda.
Dari permasalahan yang ada, BPPK telah melakukan tindakan serta
menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan layanan antara
lain :
Tersedianya Aplikasi Semantik (Sistem Manajemen Diklat dan
Informasi BPPK).
Updating berita dan pengumuman melalui website
bppk.kemenkeu.go.id.
Tersedianya call center “Halo BPPK” dan official akun media sosial
seperti facebook dan twitter.
Penyediaan fitur call center pada setiap unit di BPPK dan
memperbanyak layanan online dengan periode target semester I
Tahun 2016.
Konfirmasi kepada tim survei mengenai aspek yang perlu
diperbaiki pada kriteria Pengenaan Sanksi/Denda atas
Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur).
Sekretariat BPPK sebagai penanggung jawab dengan periode
target perbaikan Triwulan I Tahun 2016.
Sosialisasi aplikasi Semantik (Sistem Manajemen Diklat dan
Informasi BPPK) dilakukan oleh Sekretariat BPPK dengan periode
target Triwulan I Tahun 2016.
Pengembangan diklat blended learning dilakukan oleh seluruh
Pusdiklat sepanjang Tahun 2016.
Indeks Kesehatan Organisasi dengan realisasi sebesar 71 dari target yang
ditetapkan sebesar 73, sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 97,26%.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
iii
Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa aspek yang belum optimal
antara lain:
Keterlibatan pegawai, disebabkan kurangnya keterlibatan pegawai
di dalam dialog mengenai arah organisasi dan diskusi mengenai
peran pegawai dalam mencapainya.
Manajemen konsekuensi, di antaranya manajemen reward dan
punishment yang belum akuntabel.
Penghargaan dan pengakuan, disebabkan belum ada mekanisme
pemberian penghargaan non-finansial.
Kesempatan karir, seperti halnya pola mutasi dan career path
belum jelas.
Dari beberapa aspek yang belum optimal tersebut, BPPK telah melakukan
tindakan serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan
layanan antara lain :
Telah dilakukan knowledge sharing pada beberapa unit.
Penghargaan terhadap capaian kinerja pegawai.
Pemilihan Pegawai teladan di lingkup BPPK.
Membuat kotak saran elektronik.
Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit
organisasi.
Pemberian penghargaan best employee.
Penyusunan kriteria talent pool.
Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019, arah kebijakan
dan strategi Kementerian Keuangan diimplementasikan oleh BPPK melalui 5
(lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu:
Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka
mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan.
Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi
kebutuhan unit pengguna.
Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan
SDM.
Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi
tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
iv
Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi
profesi/jabatan dan standardisasi.
Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut, BPPK memiliki 1
program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp694.143.909.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2015, BPPK telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp623.904.758.658,00 atau 89,88%.
Namun demikian, terdapat kendala pelaksanaan dalam meningkatkan
pencapaian IKU dan realisasi anggaran Tahun 2015 khususnya Penyerapan
Anggaran pada Output (015.11.04.1736.988) Gedung/Bangunan antara lain:
- Keterlambatan proses lelang konstruksi menyebabkan mundurnya proses
konstruksi dan berpengaruh terhadap penyerapan sehingga penyerapan
belanja modal rendah.
- Keterlambatan proses lelang karena izin Multiyears dari Kementerian
Keuangan terbit bulan April 2015.
- Proses pelelangan Konsultan MK dilakukan bulan Juni 2015.
- Perlu dilakukan reviu ulang terhadap HPS yang dibuat oleh perencana per
31 Desember 2014 sehingga pengadaan Konstruksi Pembangunan Asrama
Diklat dilakukan Bulan Agustus 2015 dan Kontrak Penyedia Konstruksi
dilakukan per 1 Oktober 2015.
- Perbedaan peraturan dalam pengurusan IMB antara Peraturan Daerah
dengan Peraturan Pemerintah Pusat (Permen PU Nomor 45 Tahun 2007)
sehingga IMB diperkirakan akan mengalami keterlambatan dari target yang
tetapkan.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
vi
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... v
DAFTAR ISI......................................................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................. viii
DAFTAR DIAGRAM ......................................................................................................... ix
Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Tugas dan Fungsi ................................................................................. 1
C. Struktur Organisasi ............................................................................. 2
D. Sistematika Penyajian ........................................................................ 3
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 4
A. Pendahuluan.......................................................................................... 4
B. Visi BPPK ................................................................................................. 4
C. Misi BPPK ................................................................................................ 4
D. Arah Kebijakan dan Strategi ............................................................ 5
E. Target Kinerja ........................................................................................ 6
F. Penetapan Kinerja ............................................................................... 7
Bab III Akuntabilitas Kinerja 10
A. Capaian Renstra ................................................................................ 10
B. Capaian Kinerja .................................................................................. 10
C. Realisiasi Anggaran .......................................................................... 25
D. Kinerja Lainnya ................................................................................... 29
Bab IV Penutup 32
A. Simpulan .............................................................................................. 32
B. Saran ………………………………………………….……………………………35
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Penetapan Kinerja BPPK Tahun 2015
Lampiran II Pengukuran Kinerja BPPK Tahun 2015
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ............................... 6
Tabel 2.2 Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2015 ......................................................................... 8
Tabel 3.1 Capaian Renstra BPPK Tahun 2015 .............................................................................. 10
Tabel 3.2 Target dan Capaian IKU BPPK Tahun2015 ................................................................ 11
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2015 .................................................... 25
Tabel 3.4 Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun 2015 .......................................................... 27
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
ix
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPK ............................................................................................ 2
Diagram 2.1 Strategy Map BPPK Tahun 2015 ................................................................................ 7
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur,
dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini
sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan
negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam bentuk laporan
kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi
pemerintah akan dapat diwujudkan. Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 ini
dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas
dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi telah ditetapkan. Laporan
Kinerja BPPK Tahun 2015 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau
meningkatkan kinerja BPPK di periode yang akan datang.
B. Tugas Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
tanggal 6 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
2
keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan
sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan
negara;
c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan
sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
d) pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
C. Struktur Organisasi
BPPK terdiri dari Sekretariat Badan dan 6 Pusdiklat yaitu Pusdiklat
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,
Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum serta Politeknik Keuangan Negara STAN.
Untuk penyelenggaraan diklat di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yaitu 11
Balai Diklat Keuangan (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang,
Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado) dan 1 Balai Diklat
Kepemimpinan (Magelang). Struktur organisasi BPPK seperti terlihat dalam Diagram 1.1
berikut:
Diagram 1.1
Struktur Organisasi BPPK
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
3
Sedangkan Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di
lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
seperti halnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.
D. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 ini adalah sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Sistematika Penyajian
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
A. Pendahuluan
B. Visi
C. Misi
D. Arah Kebijakan dan Strategi
E. Target Kinerja
F. Penetapan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Renstra
B. Capaian Kinerja
C. Realisasi Anggaran
D. Kinerja Lainnya
Bab IV Penutup
A. Simpulan
B. Saran
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
4
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Pendahuluan
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, setiap Unit Eselon I,
Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian
Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan hal ini, Renstra
BPPK tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan tahun
2015-2019. Pada saat ini, BPPK telah menetapkan rencana strategis tahun 2015-2019
dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana
Strategis BPPK Tahun 2015-2019 yang didalamnya berisi tentang : Visi, Misi, Arah
Kebijakan, dan Strategi serta Target Kinerja BPPK selama periode Tahun 2015-2019.
B. Visi BPPK
BPPK telah menetapkan visi tahun 2015-2019, yaitu menjadi lembaga
pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara
berkelas dunia. Visi ini menggambarkan BPPK memiliki peran yang sangat strategis
dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola keuangan yang handal dan
profesional tidak hanya untuk Kementerian Keuangan namun juga untuk instansi di
luar Kementerian Keuangan.
C. Misi BPPK
Dalam mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, BPPK menetapkan
misi sebagai berikut:
1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang
terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM
keuangan negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif
dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM keuangan
negara yang berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
5
D. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah Kebijakan dan Strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk
mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun 5 arah
kebijakan dan 15 strategi untuk mendukung pencapaian kelima arah kebijakan
yang telah ditetapkan.
1. Strategi untuk mewujudkan organisasi yang fit for purpose untuk
mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan adalah:
a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi diklat.
b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai Diklat
Kepemimpinan.
2. Strategi untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki
kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah:
a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang
mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta
menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita.
b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link and
match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi
untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.
c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan
Negara-STAN.
3. Strategi untuk mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi
kebutuhan unit pengguna adalah:
a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan
kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.
b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM
keuangan negara yang menjadi prioritas.
c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang
akurat.
d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan dan
pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian utama dalam
pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan.
4. Strategi untuk mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan
pengembangan SDM adalah:
a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
6
kompetensi.
b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar
dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni.
c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas.
5. Strategi untuk mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi
kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi adalah:
a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.
b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK.
c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.
E. Target Kinerja
Pada tahun 2015-2019, BPPK akan berusaha menjadi mitra strategis bagi unit-
unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan
negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan
yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap
tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas
dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan,
khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:
a. Nilai peningkatan kompetensi SDM.
b. Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan
c. Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik.
Rincian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 s.d. 2019 yang tertuang
dalam Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
NO Indikator
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 22.00 22.00 23.00 23.00 24.00
Persentase Jam Pelatihan Terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
3.50 3.75 4.00 4.25 4.45
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik.
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
7
F. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah
atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab.
Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya.
Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya
adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi. Berikut ini adalah Strategy Map dan IKU BPPK BPPK, berdasarkan kontrak
kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPK untuk Tahun 2015:
Diagram 2.1
Strategy Map BPPK Tahun 2015
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
8
Tabel 2.2
Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2015
Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target 2015
(2) (3) (4) (5)
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kementerian
Keuangan
1 SDM Keuangan
Negara
Berkompetensi
Tinggi
1.a-CP Nilai Peningkatan
Kompetensi SDM
22
2 Lulusan
Pendidikan dan
Pelatihan
Berkualitas Tinggi
Sesuai dengan
Kebutuhan
2.a-N Persentase
Lulusan Diklat
dari Kemenkeu
dengan Predikat
min. Baik
90%
3 Kepuasan
Penggunan
Layanan yang
Tinggi
3.a-N Indeks Kepuasan
Pengguna
Layanan
4,1
4 Perencanaan dan
Perumusan
Kebijakan yang
Berkualitas Tinggi
4.a-N Jumlah Kodifikasi
Peraturan
Kediklatan
1
4.b-N Persentase
Penyelesaian
Standar
Kediklatan
100%
5 Program yang
Akomodatif
5.a-N Persentase
Program Diklat
yang
Mendapatkan
Nilai Validasi A
95%
5.b-N Persentase Jam
Pelatihan
Pegawai
terhadap Jam
Kerja Kemenkeu
3,5%
6 Proses
Pembelajaran
yang Kreatif dan
Efektif
5.a-N Indeks Kepuasan
Peserta Diklat
4
7 Evaluasi Kebijakan
yang
Komprehensif
7.a-N Persentase
Program Diklat
yang
Berkontribusi
terhadap
Peningkatan
Kompetensi
95%
8 SDM yang
Kompeten, Kreatif
dan Memiliki
8.a-CP Persentase Pejabat
yang telah
Memenuhi
88%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
9
Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target 2015
(2) (3) (4) (5)
Perilaku yang
Tepat
Standar
Kompetensi
Jabatan
9 Organisasi yang
Efisien, Efektif, dan
Memiliki Budaya
yang Tepat
9.a-CP Indeks Kesehatan
Organisasi
73
10 Teknologi
Informasi dan
Komunikasi Tepat
Guna
10.a-N Level of Service
Availibility
95%
11 Pengelolaan
Keuangan dan
Aset yang Optimal
dan Akuntabel
11.a-CP Persentase
Penyerapan
Anggaran dan
Pencapaian
Output Belanja
95%
Sumber: Bagian OTL Sekretariat BPPK
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Renstra
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur
dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan, yaitu Nilai peningkatan kompetensi SDM, Persentase jam pelatihan terhadap
jam kerja pegawai Kementerian Keuangan, serta Persentase lulusan diklat Kementerian
Keuangan dengan predikat minimal baik.
Capaian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 yang tertuang dalam
Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Tahun 2015
NO Indikator
Target
Tahun 2015
Realisasi
Tahun 2015
015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 22.00 28.94
Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan 3.50 5.499%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik. 90.00 95.18%
B. Capaian Kinerja
Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas
dan fungsi organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja
Utama (IKU). IKU merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah
ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem manajemen IKU di lingkungan
Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan. yaitu:
1) Kemenkeu-Wide : Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)
2) Kemenkeu -One : Level Unit eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)
3) Kemenkeu -Two : Level Unit eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)
4) Kemenkeu -Three : Level Unit eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)
5) Kemenkeu -Four : IKU Pimpinan Unit Eselon IV
6) Kemenkeu -Five : IKU Pelaksana
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
11
BPPK sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berada pada
level IKU Kemenkeu-One. Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU
digunakan 3 tingkatan warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian
yaitu:
- warna merah untuk persentase di bawah 80%
- warna kuning untuk persentase di bawah 100%
- warna hijau untuk persentase 100% atau lebih
Target dan capaian IKU BPK Tahun 2015 serta capaiannya disajikan dalam Tabel 3.1
berikut ini:
Tabel 3.2
Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2015
Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target
2015 Realisasi 2015
%
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur
Kementerian
Keuangan
1 SDM Keuangan
Negara
Berkompetensi
Tinggi
1.a-CP Nilai Peningkatan
Kompetensi SDM
22 28.94 131.55%
2 Lulusan Pendidikan
dan Pelatihan
Berkualitas Tinggi
sesuai dengan
Kebutuhan
2.a-N Persentase Lulusan
Diklat dari
Kemenkeu dengan
Predikat minimal
Baik
90% 95.18%
105.76%
3 Kepuasan
Pengguna Layanan
yang Tinggi
3.a-N Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan
4,1 4.02 98.05%
4 Perencanaan dan
Perumusan
Kebijakan yang
Berkualitas Tinggi
4.a-N Jumlah Kodifikasi
Peraturan
Kediklatan
1 1 100%
4.b-N Persentase
Penyelesaian
Standar Kediklatan
100% 100% 100%
5 Program yang
Akomodatif
5.a-N Persentase Program
Diklat yang
Mendapatkan Nilai
Validasi A
95% 100%
105,26%
5.b-N Persentase Jam
Pelatihan Pegawai
terhadap Jam Kerja
Kemenkeu
3,5% 5.499%
157.13%
6 Proses
Pembelajaran yang
Kreatif dan Efektif
6.a-N Indeks Kepuasan
Peserta Diklat
4 4,26
106.50%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
12
Formula : Rata-rata (nilai kompetensi akhir – nilai kompetensi awal)
Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target
2015 Realisasi 2015
%
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7 Evaluasi Kebijakan
yang Komprehensif
7.a-N Persentase Program
Diklat yang
Berkontribusi
terhadap
Peningkatan
Kompetensi
95% 100% 105.26%
8 SDM yang
Kompeten, Kreatif
dan Memiliki
Perilaku yang Tepat
8.a-CP Persentase Pejabat
yang telah
Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
88% 97.74% 111,07%
9 Organisasi yang
Efisien, Efektif, dan
Memiliki Budaya
yang Tepat
9.a-CP Indeks Kesehatan
Organisasi
73 71 97.26%
10 Teknologi
Informasi dan
Komunikasi Tepat
Guna
10.a-N Level of Service
Availibility
95% 100% 105.26%
11 Pengelolaan
Keuangan dan
Aset yang Optimal
dan Akuntabel
11.a-CP Persentase
Penyerapan
Anggaran dan
Pencapaian Output
Belanja
95% 96,08% 103.67%
Sumber : Bagian OTL Sekretariat Badan
Penjelasan tiap-tiap capaian IKU adalah sebagai berikut:
1) Nilai Peningkatan Kompetensi SDM
IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM bertujuan untuk mengukur keberhasilan
program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK untuk
meningkatkan kompetensi peserta diklat Kementerian Keuangan. Kompetensi SDM
adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. IKU ini dimaksudkan
untuk mengukur outcome dari program-program pengembangan SDM melalui diklat
yang diselenggarakan BPPK. Selain itu, IKU ini juga dapat membantu unit-unit
pengguna untuk mengetahui peningkatan kompetensi individual para peserta
pendidikan dan pelatihan dari unitnya masing-masing. Unit penanggung jawab IKU ini
adalah seluruh Pusdiklat dengan formula penghitungan capaian IKU sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
13
Capaian IKU ini didapatkan dari rata-rata peningkatan kompetensi dari para
peserta diklat yang memenuhi syarat. Sampel yang akan digunakan dalam IKU ini
adalah diklat/peserta diklat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) Diutamakan diklat dengan peserta berasal dari eselon I yang sama.
(2) Spesifik (peserta sudah berada dalam jabatan).
(3) Diutamakan bukan merupakan diklat penyegaran maupun diklat lanjutan.
(4) Diklat yang memiliki tujuan “mampu menerapkan/mengaplikasikan”, sesuai
dengan kriteria C3 pada Taksonomi Bloom.
Adapun proses pengukuran peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut.
a. Melakukan leveling kompetensi awal dengan melakukan pre-assessment kepada
para peserta diklat. Assessment dilakukan baik kepada peserta diklat, maupun
dengan survei kepada rekan kerja dan atasan peserta diklat. Pegawai yang akan
dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-assessment dibawah 60.
b. Melakukan leveling kompetensi akhir, menggunakan metode yang sama seperti
proses leveling kompetensi awal. Kegiatan dilakukan secepat-cepatnya 3 bulan dan
selambat-lambatnya 6 bulan setelah peserta kembali bekerja sesuai dengan
kompetensi yang diperoleh dari diklat yang diikuti dengan maksud alumni diklat
memiliki kesempatan mengamalkan ilmu yang didapat pada saat pendidikan.
c. Skala penilaian assessment adalah 1 – 10 dengan konversi ke skor 1 – 100 baik
pada level kompetensi awal maupun level kompetensi akhir.
d. Target tahun 2015 sebesar 22 memiliki arti alumni diklat mengalami kenaikan nilai
level kompetensi sebesar 22. Target tersebut meningkat dibanding tahun 2014
yaitu sebesar 20.
e. Ilustrasi misalkan peserta diklat dengan nilai kompetensi awal 6,00 dengan hasil
konversi 60,00, memiliki nilai kompetensi akhir 8,00 dengan hasil konversi 80,00,
sehingga peserta diklat tersebut mengalami kenaikan nilai level kompetensi
sebesar 20,00.
f. Pada tahun 2015, peserta diklat pada program yang dievaluasi di BPPK memiliki
rata-rata kenaikan nilai level kompetensi sebesar 28,94.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
14
UNIT TARGET REALISASI PENJELASAN CAPAIAN
BPPK 22 28,94
Pusdiklat
Pengembangan
SDM
20 20,83 No. Nama Diklat Nilai
1. Diklat
Peningkatan
kopetensi (DPK)
Pejabat Eselon IV
24,4
2. DPK Kreativitas
dan Inovasi
Anggkatan I
31,83
3. Diklat SOP 35,31
4. Diklat
Transformasional
Leadership
2,6
5. DPK Pelaksana 10,14
Pusdiklat
Anggaran dan
Perbendaharaan
24 26,40 No. Nama Diklat Nilai
1. Diklat
Bendahara
Penerimaan
DJBC
24,4
2. Diklat Staf PPK 26,4
3. Diklat
Perencanaan
Kas
28,4
Pusdiklat Pajak 20 22,06 No. Nama Diklat Nilai
1 Diklat
Fungsional
Pemeriksa Ahli
23,06
2 DTSS Penelaah
Keberatan
Dasar
24,22
3. DTSD Pajak I 16,98
Pusdiklat KNPK 20 25,90 No. Nama Diklat Nilai
1. DTSS Beracara
di Pengadilan
37,6
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
15
UNIT TARGET REALISASI PENJELASAN CAPAIAN
2. DTSS Supervisor
TIK DJKN
Tingkat Pemula
45,6
3. DTSS
Pengurusan
Piutang Negara
43,8
Pusdiklat Bea
dan Cukai
20 31,22 No. Nama Diklat Nilai
1. DTSS Intelijen
Taktis
41,5
2. DTSS
Pemeriksaan
Barang
Berbahaya
31
3. DTSS
Pemeriksaan
Barang Ekspor
40,9
4. DTSS
Pemeriksaan
Barang Impor
41,2
5. Workshop
Frontliner
Indonesian
Airport
Customs
30,9
Pusdiklat
Keuangan
Umum
20 23,00 No. Nama Diklat Nilai
1. Diklat Microsoft
Word dan
Powerpoint Tk.
Lanjutan
28,37
2. Diklat Microsoft
Exel Tk.
Lanjutan
21,91
3. Diklat Tata
Naskah Dinas
24,58
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
16
Pada Tahun 2015, BPPK melakukan evaluasi pada 22 Diklat. Jenis diklat yang
dievaluasi meliputi Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), Diklat Teknis Substansif
Dasar (DTSD), Diklat Fungsional (DF), dan Diklat Peningkatan Kompetensi (DPK).
Peningkatan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari realisasi dari tahun 2014
dengan nilai peningkatan kompetensi sebesar 26,06.
Berdasarkan kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014, BPPK telah
melaksanakan beberapa perbaikan dalam usaha mancapai target indikator ini, yaitu:
a. Perbaikan kurikulum diklat berdasarkan hasil evaluasi, antara lain berupa
pengembangan metode pembelajaran melalui pendekatan kasus, diskusi interaktif
dan pengaplikasian bahan yang dipelajari.
b. Peningkatan kompetensi pengajar melalui diklat di dalam dan luar badan.
c. Perbaikan metode evaluasi dengan menambahkan ujian praktek pada diklat teknis
tertentu.
d. Validasi Program Diklat.
Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan IKU ini adalah adanya beberapa diklat
yang bertujuan meningkatkan soft skill yang belum dapat dinilai peningkatannya pada
jangka waktu 6 (enam) bulan.
Kaitan pencapaian target IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2015
dengan sasaran dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015 – 2019 yaitu mendukung
ketercapaian sasaran strategis SDM yang kompetitif dalam menunjang pencapaian
tujuh tujuan Kementerian Keuangan, dengan indikator kinerja dan target yang sesuai
dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tersebut. Dengan tercapainya target
Nilai Penilaian Kompetensi SDM maka dapat mengindikasikan baiknya koordinasi
antara BPPK dengan unit Eselon I di Kementerian Keuangan untuk mewujudkan SDM
Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, realisasi IKU ini adalah sebesar 28,94.
Dengan demikian, capaian IKU ini adalah 131,55% dari target yang ditetapkan.
2) Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat
Minimal Baik
IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran selama diklat
yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat memberikan umpan balik
kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
17
Formula =
Jumlah peserta diklat yang lulus ujian dengan
predikat minimal baik x 100%
Jumlah peserta diklat yang lulus ujian
Formula untuk mengukur capaian IKU adalah sebagai berikut:
Peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat minimal baik adalah peserta
diklat yang memperoleh nilai ujian minimal 76 pada evaluasi pertama. Lulusan diklat
yang dimasukkan ke dalam perhitungan IKU ini adalah diklat-diklat yang mensyaratkan
hasil ujian sebagai syarat kelulusan. Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta,
Pusdiklat serta Balai Diklat Keuangan menggunakan panduan berupa pedoman nomor
PER – 1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Tahun 2015, dari 22.719 peserta ujian yang lulus, 21.624 atau
sebanyak 95.18% mendapat predikat minimal baik. Capaian tersebut melebihi target
yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaian IKU ini adalah 105,76% dari target
yang ditetapkan.
Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik
merupakan IKU yang pengukurannya selalu dilaksanakan pada tahun 2010 – 2015.
Adapun capaiannya adalah sebagai berikut :
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase Lulusan Diklat
dari Kementerian
Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
85,52% 88,90% 85,78% 87,33% 95,28%
95,18%
3) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas
layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. IKU ini bertujuan untuk mengukur
tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK. Pada Tahun
2015, layanan BPPK yang diukur adalah layanan diklat, Ujian Saringan Masuk STAN
serta Seleksi Pascasarjana. Proses pengukuran IKU ini dilakukan oleh pihak independen
dari luar Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Periode pelaporan IKU ini
adalah tahunan. Pada Tahun 2015, target IKU ini adalah 4,1 dengan realisasi sebesar
4.02 sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 98,05%.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
18
Hasil tersebut tidak memenuhi target disebabkan adanya beberapa hal
sebagai berikut :
Lingkungan Pendukung, perlu perbaikan infrastruktur teknologi
informasi.
Akses terhadap Kantor Layanan, keterbatasan pemberian layanan secara
online.
Waktu Penyelesaian Layanan, belum mampu memberikan layanan
informasi monitoring untuk tahapan proses penyelesaian atas layanan
yang diminta.
Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan
(Syarat/Prosedur), perlu perbaikan mekanisme pengajuan
keberatan/banding terhadap sanksi yang diberikan dan transparasi
mengenai keputusan pengenaan sanksi/denda.
Dari permasalahan yang ada, BPPK telah melakukan tindakan serta
menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan layanan tersebut
antara lain :
Tersedianya Aplikasi Semantik (Sistem Manajemen Diklat dan Informasi
BPPK).
Updating berita dan pengumuman melalui website bppk.kemenkeu.go.id.
Tersedianya call center “Halo BPPK” dan akun resmi media sosial seperti
facebook dan twitter.
Penyediaan fitur call center pada setiap unit di BPPK dan memperbanyak
layanan online dengan periode target semester I Tahun 2016.
Konfirmasi kepada tim survei mengenai aspek yang perlu diperbaiki pada
kriteria Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan
Layanan (Syarat/Prosedur). Sekretariat BPPK sebagai penanggung jawab
dengan periode target Triwulan I Tahun 2016.
Sosialisasi aplikasi Semantik dilakukan oleh Sekretariat BPPK dengan
periode target Triwulan I Tahun 2016.
Pengembangan diklat blended learning dilakukan oleh seluruh Pusdiklat
sepanjang Tahun 2016.
4) Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan
IKU Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan merupakan kegiatan pengumpulan
peraturan-peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan di bidang kediklatan ke dalam
satu naskah kodifikasi/buku. IKU ini ditujukan untuk memastikan adanya upaya
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
19
Formula =
Jumlah program diklat yang mendapat nilai validasi
minimal A x 100%
Jumlah program diklat yang divalidasi
penyusunan kodifikasi peraturan kediklatan BPPK. Sasaran strategis IKU ini adalah
untuk mencapai perencanaan dan perumusan kebijakan kediklatan yang berkualitas
tinggi. Perencanaan dan perumusan kebijakan kediklatan yang berkualitas tinggi
sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya BPPK mewujudkan peningkatan
kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai yang
dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan. Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan.
Capaian IKU Tahun 2015 ini diperoleh sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 1
dari target yang ditetapkan sebesar 1.
5) Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan
Standar Kediklatan adalah peraturan di bidang kediklatan yang disusun oleh
BPPK dalam rangka standarisasi penyelenggaraan diklat di lingkungan BPPK. Secara
umum standarisasi kediklatan meliputi semua aspek kediklatan dari tahap perencanaan
dan pengembangan diklat, penyelenggaraan diklat, sampai dengan evaluasi diklat. IKU
ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian standar kediklatan di BPPK. Pada
tahun 2015, pedoman yang akan disusun atau disempurnakan adalah pedoman yang
berkaitan dengan bidang perencanaan dan pengembangan diklat, bidang
penyelenggaraan diklat, serta bidang evaluasi diklat.
Pada tahun 2015, BPPK yang telah menyusun atau menyempurnakan empat
pedoman kediklatan, yaitu:
Pedoman Kerja Sama Diklat
Pedoman Penyusunan dan Validasi Soal
Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat
Pedoman standar layanan
Sasaran strategis IKU ini adalah untuk mencapai perencanaan dan perumusan
kebijakan kediklatan yang berkualitas tinggi. Perencanaan dan perumusan kebijakan
kediklatan yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya BPPK
mewujudkan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi
pegawai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan. IKU terkait Persentase
Penyelesaian Standar Kediklatan hingga akhir Tahun 2015 terealisasi sebesar 100%.
6) Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A
IKU ini bertujuan untuk menjamin kelayakan program diklat sebelum diklat
diselenggarakan. Sebuah program diklat dinilai layak apabila memperoleh nilai A atau
B dari kegiatan validasi program diklat. Proses validasi dilakukan oleh Tim Validasi
Program Diklat dengan anggota berasal dari Sekretariat Badan dan semua Pusdiklat di
lingkungan BPPK. Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
20
Formula =
Total Jam Pelatihan yang Diikuti SDM Kementerian
Keuangan x 100%
Potential Trainees x 1.507 jam
Sepanjang tahun 2015, BPPK telah melakukan validasi terhadap 46 Program
Diklat yang tersebar di 6 Pusdiklat. Semua program diklat yang divalidasi mendapat
nilai A, sehingga realisasi IKU ini sebesar 100% atau tercapai 105,26% dari target yang
ditetapkan sebesar 95%.
7) Persentase Jam Pelatihan Pegawai tehadap Jam Kerja Kementerian Keuangan
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan
untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan. IKU
ini bermanfaat dalam memberikan feedback kepada BPPK dalam memperbaiki proses
perencanaan kegiatan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dan
seluruh Balai Diklat Keuangan. Formula untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:
Jam pelatihan adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian
Keuangan dari diklat atau seluruh kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh DIPA
Kementerian Keuangan, selain pendidikan/program pascasarjana, diploma, ujian dinas,
ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan sertifikasi. 1.507 jam merupakan jam kerja
pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor
71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Pada Tahun 2015, target IKU ini adalah 3,5%. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015,
realisasi dari IKU ini adalah 5,499% sehingga diperoleh indeks capaian sebesar
157,13%.
IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian
Keuangan merupakan indikator yang telah diukur sejak tahun 2010 dengan capaian
per tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut.
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase Jam
Pelatihan Pegawai
terhadap Jam Kerja
Kementerian
Keuangan
3,1% 2,7808% 3,1996% 3,4951% 3,3135% 5,499%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
21
Formula =
Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang
Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi
x 100% Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang
Diukur Kontribusinya
8) Indeks Kepuasan Peserta Diklat
IKU ini bertujuan untuk mengukur kepuasan peserta diklat terhadap layanan
kediklatan yang diberikan oleh BPPK. Indeks kepuasan peserta diklat merupakan nilai
kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan atas kualitas pengajar, kualitas bahan ajar,
kualitas metodologi pembelajaran serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana
yang diukur dengan skala 1-5.
Kualitas pengajar meliputi penguasaan materi, kreativitas, pemberian
motivasi/semangat, pemberian solusi atau jawaban atas permasalahan materi,
kedisiplinan, sopan santun, cara berpakaian, tutur kata, dan sebagainya.
Kualitas bahan ajar meliputi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku (up date),
penyajian bahan ajar (huruf, kertas, cover, ilustrasi gambar, EYD, Sistematika,
desain grafis), dan dapat/tidak menjadi bahan rujukan dalam pekerjaan.
Kualitas metode pembelajaran meliputi efektivitas ceramah, presentasi, diskusi,
tanya jawab di kelas, dan alokasi waktu pendidikan dan pelatihan.
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana meliputi kelengkapan, kebersihan,
kenyamanan, dan kemudahan.
Data capaian diperoleh dari survei kepada peserta diklat melalui kuesioner
setelah pelaksanaan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat, Balai
Diklat dan STAN. Pada tahun 2015, target IKU ini adalah sebesar 4. Sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2015, realisasi untuk IKU ini adalah 4,26 sehingga indeks capaian
sebesar 106,50%.
9) Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan
Kompetensi
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas diklat yang didesain dan
diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian
Keuangan.
Formula untuk menghitung IKU ini adalah sebagai berikut:
Program diklat yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah
program diklat untuk Kementerian Keuangan yang dinilai memberikan kontribusi
terhadap peningkatan kompetensi pegawai setelah mengikuti program. Data diperoleh
melalui kegiatan evaluasi pasca diklat (epasdik) terhadap program-program diklat yang
dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
22
Proses epasdik dimulai dengan melakukan sampling atas program diklat yang
akan di-epasdik-kan, terutama program diklat yang telah diselenggarakan pada
semester I pada tahun berjalan. Responden yang datanya digunakan untuk
pengukuran kontribusi diklat adalah alumni diklat yang ditempatkan sesuai dengan
diklat yang telah diikuti. Pengukuran Kompetensi difokuskan pada munculnya perilaku
yang sesuai dengan tujuan kurikulum diklat yang dievaluasi yang meliputi aspek
pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap.
Pada Tahun 2015, target IKU ini sebesar 95% dengan periode pelaporan adalah
tahunan. Realisasi untuk IKU ini adalah sebesar 100%, sehingga indeks capaian sebesar
105,26%.
10) Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK menempatkan pejabat sesuai
kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian
tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan
pengembangan SDM BPPK melalui penempatan pejabat yang kompeten. Sasaran IKU
ini adalah SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat. SDM yang
kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat adalah tenaga pendidik dan
kependidikan BPPK yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar
Kompetensi Jabatan BPPK, baik hard maupun soft competencies, memiliki daya kreasi
yang kontekstual dengan bidang kerja masing-masing, serta memiliki pola pikir, pola
sikap dan pola tindak yang selaras dengan bidang dan unit kerjanya dalam koridor
kode etik pegawai BPPK.
Pengukuran IKU ini dilakukan setiap semester. Hingga berakhirnya Tahun
Anggaran 2015, realisasi IKU ini adalah sebesar 97,74%. Dengan demikian, capaian IKU
ini adalah: 111,07% dari target yang ditetapkan sebesar 88%.
Rinciannya adalah sebagai berikut :
No Eselon
Pejabat
Persentase
(%) Jml yang
Terisi
Mengikuti
assessment
Memenuhi
SKJ
1 II 7 7 7 100,00%
2 III 45 45 43 95,56%
3 IV 125 125 123 98,40%
Jumlah 177 177 173 97,74%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
23
11) Indeks Kesehatan Organisasi
Indeks kesehatan organisasi atau organization health index (OHI) adalah indeks
yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi
perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas,
Koordinasi dan Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi dan Pembelajaran,
Kemampuan, Motivasi, Budaya dan Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh
Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks Kesehatan Organisasi ini merupakan IKU
yang periode pengukurannya tahunan dengan Target untuk Tahun 2015 adalah 73.
Sampai dengan Triwulan IV 2015, capaian IKU ini sebesar 71 atau tercapai 97,26%.
Realisasi tersebut belum dapat memenuhi target. Berdasarkan hasil survei
disebabkan terdapat beberapa aspek yang belum optimal antara lain:
Keterlibatan pegawai, disebabkan kurangnya keterlibatan pegawai di
dalam dialog mengenai arah organisasi dan diskusi mengenai peran
pegawai dalam mencapainya.
Manajemen konsekuensi, diantaranya manajemen reward dan punishment
yang belum akuntabel.
Penghargaan dan pengakuan, disebabkan belum ada mekanisme
pemberian penghargaan non-finansial.
Kesempatan karir, seperti halnya pola mutasi dan career path belum jelas.
Dari beberapa aspek yang belum optimal tersebut, BPPK telah melakukan
tindakan serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan
layanan antara lain :
Telah dilakukan knowledge sharing pada beberapa unit.
Penghargaan terhadap capaian kinerja pegawai.
Pemilihan Pegawai teladan di lingkup BPPK.
Membuat kotak saran elektronik
Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit organisasi
Pemberian penghargaan best employee
Penyusunan kriteria talent pool
12) Level of Service Availability
IKU ini bertujuan mengukur tingkat ketersediaan layanan TI untuk mendukung
proses pendidikan, pelatihan dan perkantoran bagi unit-unit kerja lingkungan BPPK.
Unit in Charge IKU ini adalah Sekretariat BPPK. IKU ini dinilai dengan mengukur rata-
rata capaian dari empat elemen pokok teknologi informasi. Elemen tersebut adalah
Server Uptime, Human Resources Readiness, Connection Availibility dan Multimedia
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
24
Facilities Readiness. Pada Triwulan IV tahun 2015, IKU ini dapat direalisasi sebesar 100%
atau 105% dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
13) Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja
IKU ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis
pengelolaan keuangan dan aset yang optimal dan akuntabel, yaitu pengelolaan
keuangan dan aset secara tepat yang memenuhi prinsip-prinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi
dan Efektivitas) sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan perkantoran serta mendukung berjalannya seluruh tata kelola BPPK.
Pengukuran presentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja sesuai
PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan renja dan anggaran K/L.
IKU ini mengukur tingkat akuntabilitas pelaksanaan anggaran, yang dilihat tidak
hanya dari sisi ketercapaian kegiatan dari aspek pendanaannya, tetapi juga mengukur
tercapainya output dari kegiatan yang didanai oleh anggaran DIPA BPPK. IKU ini
bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas kualitas perencanaan baik dari segi
penganggaran maupun kegiatan yang dilakukan BPPK.
Formula penghitungan IKU ini adalah sebagai berikut:
Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas dua komponen, yaitu:
a. Penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja
Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang
dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA
015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai.
Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non belanja
pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU).
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
25
b. Pencapaian output: Output belanja adalah output yang terdapat pada Rencana Kerja
Anggaran K/L DIPA. Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada SE-
7/MK.1/2014 tentang tata cara pengukuran IKU penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja di lingkungan Kemenkeu. Realisasi pencapaian output
dapat dilihat dalam aplikasi monev kinerja penganggaran.
Tahun 2015, IKU ini ditargetkan sebesar 95%. Realiasi IKU ini sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar 96,08% dengan capaian IKU sebesar 103,67%.
C. Realisasi Anggaran
Sampai dengan 31 Desember 2015, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp623.904.758.658,00 atau 89,88% dari rencana anggaran setelah realokasi anggaran
sebesar Rp694.143.909.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Dalam Tabel 3.2 disajikan secara lebih rinci
mengenai realisasi dan capaian anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPK
sampai dengan 31 Desember 2015.
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK
Sampai Dengan 31 Desember 2015
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 2015 % CAPAIAN
015.11 Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur di Bidang Kementerian
Keuangan
694.143.909.000 623.904.758.658 89,88%
1731
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Negara di Daerah
141.569.440.000 133.287.895.717 94,15%
1732
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan
24.619.896.000 24.581.223.579 99,85%
1733
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kepabeanan dan
Cukai
25.833.364.000 25.644.797.641 99,27%
1734
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kekayaan
Negara dan Perimbangan Keuangan
20.616.025.000 20.055.238.667 97,28%
1735
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Selain Anggaran,
Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara
dan Perimbangan Keuangan
20.949.424.000 20.006.508.030 95,50%
1736
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Perpajakan
124.482.531.000 80.920.173.918 65,01%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
26
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 2015 % CAPAIAN
1737
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan dan Manajemen serta
Pendidikan Pascasarjana Bagi
Pegawai Kementerian Keuangan
196.982.100.000 85.904.568.764 93,85%
1738
Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Pendidikan Program
Diploma Keuangan
86.105.600.000 83.664.694.397 97.17%
1739
Penyelenggaraan Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan
BPPK
54.786.529.000 52.571.165.657 95,96%
Sumber : Data Bagian Keuangan;
Dalam hal pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2015 seperti terlihat pada
tabel 3.2 tersebut, terdapat capaian yang kurang dari target dalam pelaksanaan
realisasi khususnya Penyerapan Anggaran pada Output (015.11.04.1736.988)
Gedung/Bangunan antara lain:
- Keterlambatan proses lelang konstruksi menyebabkan mundurnya proses
konstruksi dan berpengaruh terhadap penyerapan sehingga penyerapan belanja
modal rendah.
- Keterlambatan proses lelang karena Izin Multiyears dari Kementerian Keuangan
terbit bulan April 2015.
- Proses pelelangan Konsultan MK dilakukan bulan Juni 2015.
- Perlu dilakukan review ulang terhadap HPS yang dibuat oleh perencana per 31
Desember 2014 sehingga pengadaan Konstruksi Pembangunan Asrama Diklat
dilakukan Bulan Agustus 2015 dan Kontrak Penyedia Konstruksi dilakukan per 1
Oktober 2015.
- Perbedaan peraturan dalam pengurusan IMB antara Peraturan Daerah dengan
Peraturan Pemerintah Pusat (Permen PU Nomor 45 Tahun 2007) sehingga IMB
diperkiraan akan mengalami keterlambatan dari target yang tetapkan. Semua
berkas sudah diserahterimakan kepada Kontraktor untuk pengurusan IMB
termasuk Ketetapan Rencana Kota yang telah ditandatangani dan disetujui Kepala
Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, gambar perencanaan, dan dokumen lain
yang diperlukan seperti hasil loading test yang dilakukan oleh kontraktor.
Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian realisasi
anggaran ini adalah:
a. Revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan.
c. Mempercepat proses pembayaran segera setelah pekerjaan selesai.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
27
d. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan serta pengadaan barang
dan jasa kepada Satuan Kerja di lingkungan BPPK.
Rencana dan realisasi capaian keluaran (output) sampai dengan 31 Desember
2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3:
Tabel 3.4
Realisasi Output Kegiatan BPPK
Sampai Dengan 31 Desember 2015
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
Tahun 2015
REALISASI
Tahun 2015
CAPAIAN
(%)
015.11 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Kementerian Keuangan
1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di
Daerah
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
27 Laporan 52 Laporan 192.59%
Jumlah Peserta Diklat 21.881 Peserta 24.982 Peserta 114.17%
Kendaraan Bermotor 6 Unit 6 Unit 100%
Gedung/Bangunan 13.761 M2 13.848 M2 100.63%
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
82 Unit 86 Unit 104.88%
Peralatan Sarana Pendidikan 86 Unit 95 Unit 107.95%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
913 Unit 943 Unit 103.29%
1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
12 Laporan 26 Laporan 216.67%
Jumlah Peserta Diklat 1.950 Peserta 6.622 Peserta 339.59%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
624 Unit 827 Unit 132.53%
Gedung/Bangunan 788 M2 1.451 M2 184.14%
1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang
Kepabeanan dan Cukai
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
6 Laporan 6 Laporan 100%
Jumlah Peserta Diklat 1.260 Peserta 1.335 Peserta 105.95%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
348 Unit 388 Unit 111.49%
Gedung/Bangunan 814 M2 958 M2 117.69%
1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang
Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
28
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
Tahun 2015
REALISASI
Tahun 2015
CAPAIAN
(%)
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
34 Laporan 58 Laporan 170.59%
Jumlah Peserta Diklat 2.348 Peserta 2.861 Peserta 121.85%
Peralatan Sarana Pendidikan 7 Unit 17 Unit 242.86%
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
7 Unit 37 Unit 528.57%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
13 Unit 208 Unit 1600 %
Gedung/Bangunan 1.237 M2 1.280 M2 103.48%
1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain
Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
15 Laporan 15 Laporan 100%
Jumlah Peserta Diklat 5.138 Peserta 5.804 Peserta 112.96%
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
62 Unit 67 Unit 108.06%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
30 Unit 33 Unit 110.00%
1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang
Perpajakan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
20 Laporan 20 Laporan 100%
Jumlah Peserta Diklat 10.051 Peserta 9.595 Peserta 95.46%
Gedung/Bangunan 11.710 M2 1.649 M2 14.08%
1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta
Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
14 Laporan 18 Laporan 128.57%
Jumlah Peserta Diklat 13.409 Peserta 14.766 Peserta 110.12%
Peralatan Sarana Pendidikan 220 Unit 436 Unit 198.18%
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
38 Unit 38 Unit 100 %
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
516 Unit 524 Unit 101.55%
Gedung/Bangunan 4.271 M2 4.127 M2 96.63%
1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
12 Laporan 6 Laporan 50%
Jumlah Mahasiswa 7.835 Peserta 9.182 Peserta 117.19%
Layanan BLU 4 Layanan 4 Layanan 100%
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
29
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
Tahun 2015
REALISASI
Tahun 2015
CAPAIAN
(%)
Peralatan Sarana Pendidikan 394 Unit 502 Unit 127.41%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
82 Unit 150 Unit 182.93%
Gedung/Bangunan 1.675 M2 1.420 M2 84.78%
1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di
Lingkungan BPPK
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
Layanan Keuangan dan Kegiatan 22 Laporan 30 Laporan 136.36%
Layanan Kepegawaian 400 Pegawai 421 Pegawai 105.25 %
Penelitian dan Pengembangan 11 Laporan 10 Laporan 90.91%
Gedung/Bangunan 1.900 M2 1.900 M2 100%
Kendaraan Bermotor 5 Unit 5Unit 100%
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi
71 Unit 83 Unit 116.90%
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
886 Unit 923 Unit 104.18%
Sumber : Data Bagian Keuangan;
D. Kinerja Lainnya
1. Kelembagaan PKN STAN
Mulai tanggal 23 Juli 2015, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah resmi
bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), yang
didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara
STAN.
PKN STAN adalah perguruan tinggi di Kementerian Keuangan yang
menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Adapun
perubahan pelembagaan STAN dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut:
- Organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak sesuai dengan
pola standar yang berlaku untuk penyelenggaraan perguruan tinggi
- Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi (terapan) adalah
Politeknik atau Akademi. Adapun STAN berubah bentuk menjadi politeknik
karena politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan hingga program
Magister dan Doktor terapan
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
30
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga hanya
berupa vokasi.
Dengan berubahnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi PKN STAN,
diharapkan PKN STAN dapat menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang
menghasilkan pengelola keuangan negara yang berkompeten dan berintegritas
tinggi serta bereputasi internasional.
2. Penyelenggaraan Diklat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Dan Aplikasi
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Tahun Anggaran 2015
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan penyusunan
laporan keuangan yang akuntabel, pemerintah menetapkan basis akrual secara
penuh sebagai dasar pencatatan setiap kegiatan akuntansi di lingkungan
pemerintahan pada tahun 2015. Untuk dapat menerapkan basis akrual ini,
diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai pengetahuan
tentang basis akrual. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara
bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh Kementerian/Lembaga Negara
untuk menerapkan basis akrual, termasuk mempersiapkan SDM yang terampil
dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Dalam melaksanakan tugas sebagai
penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan menyelenggarakan Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan
Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).
Pada pelaksanaannya, program ini dibagi sebagai berikut :
- Training of Trainers (TOT) Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi
SAIBA. Program ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan kepada calon
narasumber yang akan mengajar pada Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual dan Aplikasi SAIBA. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan tujuh belas
angkatan Training of Trainers dengan jumlah 523 peserta.
- Lokakarya Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA. Pada
tahun 2015, telah dilaksanakan delapan belas angkatan dengan jumlah 587
peserta.
- Pada tahun 2015, Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi
SAIBA dilaksanakan sebanyak 250 angkatan dengan mitra 71 KPPN di 21 Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun peserta berasal dari 54
satuan kerja, dengan total jumlah sebanyak 9.299 peserta diklat.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
31
3. Penyelenggaraan Kerja Sama Diklat Kementerian Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015,
salah satu fungsi Kementerian Keuangan adalah melaksanakan pendidikan,
pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Pendidikan dan
pelatihan tersebut tidak hanya sebatas pada SDM Kementerian Keuangan, tetapi
termasuk pula SDM keuangan negara di Kementerian/Lembaga lainnya.
Pada tahun 2015, Kementerian Keuangan memberikan bantuan program diklat
dan bantuan tenaga pengajar untuk mendidik aparat keuangan negara non
Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan 181 angkatan program
diklat, 148 bantuan tenaga pengajar, dan mendidik 8.603 aparat keuangan negara
non Kementerian Keuangan.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
32
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja
BPPK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja BPPK. Laporan ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan
program BPPK yaitu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan.
Sampai dengan 31 Desember 2015, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp623.904.758.658,00 atau 89,88% dari rencana anggaran setelah realokasi anggaran
sebesar Rp694.143.909.000,00. Realisasi dan capaian anggaran untuk masing-masing
kegiatan adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
keuangan negara di Daerah memiliki pagu sebesar Rp141.569.440.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp133.287.895.717,00 atau sebesar 94,15%.
2) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memiliki pagu sebesar
Rp24.618.896.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.581.223.579,00 atau sebesar
99,85%.
3) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai memiliki pagu sebesar
Rp25.833.364.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 25.644.797.641,00 atau sebesar
99,27%.
4) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki pagu
sebesar Rp 20.616.025.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.055.238.667,00 atau
sebesar 97,28%.
5) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan,
Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki pagu sebesar
Rp20.949.424.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 20.006.508.030,00 atau sebesar
95,50%.
6) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Perpajakan memiliki pagu sebesar Rp124.482.531.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp80.920.173.918,00 atau sebesar 65,01%.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
33
7) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian
Keuangan memiliki pagu sebesar Rp195.182.100.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp183.173.061.052,00 atau sebesar 93,85%.
8) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program
Diploma Keuangan memiliki pagu sebesar Rp86.105.600.000,00 dan direalisasikan
sebesar Rp83.664.694.397,00 atau sebesar 97.17%.
9) Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK memiliki pagu sebesar Rp54.786.529.000,00
dan direalisasikan sebesar Rp 52.571.165.657,00 atau sebesar 95,96%.
Selain penyerapan anggaran, capaian kinerja juga diukur berdasarkan realisasi
keluaran atau produk yang dihasilkan. Capaian kinerja BPPK dari sisi keluaran sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
1) Layanan Perkantoran memiliki target sebanyak 12 Bulan dari tiap-tiap Unit Kerja
dan direalisasikan sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%.
2) Laporan Layanan Dukungan Kediklatan memiliki target sebanyak 162 laporan dari
seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 231 laporan atau sebesar 142.59%.
3) Jumlah Peserta Diklat memiliki target sebanyak 63.872 peserta dari seluruh Unit
Kerja dan direalisasikan sebanyak 75.147 peserta atau sebesar 117.65%.
4) Kendaraan Bermotor memiliki target sebanyak 11 unit dari seluruh Unit Kerja
dan direalisasikan sebanyak 11 unit atau sebesar 100%.
5) Gedung/Bangunan memiliki target seluas 36.156 M2 dari seluruh Unit Kerja dan
direalisasikan seluas 26.633 M2 atau sebesar 73.66%.
6) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi memiliki target sebanyak 260 unit dari
seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 311 unit atau sebesar 119.62%.
7) Peralatan Sarana Pendidikan memiliki target sebanyak 709 unit dari seluruh Unit
Kerja dan direalisasikan sebanyak 1.050 unit atau sebesar 148.10%.
8) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran memiliki target sebanyak 3.412 unit dari
seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 3.996 unit atau sebesar 117.12%.
9) Jumlah Mahasiswa memiliki target sebanyak 7.835 mahasiswa dari seluruh Unit
Kerja dan direalisasikan sebanyak 9.182 mahasiswa atau sebesar 117.19%.
10) Layanan BLU memiliki target sebanyak 4 layanan dari seluruh Unit Kerja dan
direalisasikan sebanyak 4 layanan atau sebesar 100%.
11) Layanan Keuangan dan Kegiatan memiliki target sebanyak 22 laporan dari seluruh
Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 30 laporan atau sebesar 136.36%.
12) Layanan Kepegawaian memiliki target sebanyak 400 pegawai dari seluruh Unit
Kerja dan direalisasikan sebanyak 421 pegawai atau sebesar 105.25%.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
34
13) Penelitian dan Pengembangan memiliki target sebanyak 11 laporan dari seluruh
Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 10 laporan atau sebesar 90.91%.
Berdasarkan hasil capaian IKU BPPK Tahun 2015, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM dengan realisasi sebesar 28,94 dari target
yang ditetapkan sebesar 22. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar
131,55%.
Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat
minimal Baik dengan realisasi sebesar 95,18% dari target yang ditetapkan
sebesar 90%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 105,76%.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan realisasi sebesar 4,02 dari target
yang ditetapkan sebesar 4,1. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar
98,05%.
Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan dengan realisasi sebesar dengan
realisasi sebesar 1 (satu) dari target yang ditetapkan sebesar 1 (satu). Dengan
demikian, hasil capaian adalah sebesar 100%.
Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan dengan realisasi sebesar dengan
capaian realisasi sebesar 100%.
Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A dengan realisasi
sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian,
hasil capaian adalah sebesar 105,26%.
Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan
dengan realisasi sebesar 5,499% dari target yang ditetapkan sebesar 3,5%.
Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 157,13%.
Indeks Kepuasan Peserta Diklat dengan realisasi sebesar 4,26 dari target yang
ditetapkan sebesar 4. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 106,50%.
Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan
Kompetensi dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan
sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 105,26%.
Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan
realisasi sebesar 97,74% dari target yang ditetapkan sebesar 88%. Dengan
demikian, hasil capaian adalah sebesar 111,07%.
Indeks Kesehatan Organisasi dengan realisasi sebesar 71 dari target yang
ditetapkan sebesar 73. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 97,26%.
LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
35
Level of Service Availibility dengan realisasi sebesar 100% dari target yang
ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar
131,55%.an realisasi sebesar 105,26%.
Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja dengan
realisasi sebesar 96,08% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan
demikian, hasil capaian adalah sebesar 103,67%.
B. Saran
Pada Tahun Anggaran 2015, dari capaian keseluruhan IKU, terdapat IKU yang
belum mencapai target, yaitu :
IKU Indeks Kepuasan Layanan, adapun upaya yang telah dilakukan dan rencana
aksi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pencapaian IKU tersebut adalah :
Pembangunan Aplikasi Semantik.
Updating berita dan pengumuman melalui website bppk.kemenkeu.go.id.
Penyediaan call center “Halo BPPK” dan official akun media sosial seperti
facebook dan twitter.
Penyediaan fitur call center pada setiap unit di BPPK dan memperbanyak
layanan online.
Konfirmasi kepada tim survei mengenai aspek yang perlu diperbaiki pada
kriteria Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan
Layanan (Syarat/Prosedur).
Sosialisasi aplikasi Semantik.
Pengembangan diklat blended learning.
IKU Indeks Kesehatan Organisasi, adapun upaya yang telah dilakukan dan
rencana aksi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pencapaian IKU tersebut
adalah :
Telah dilakukan knowledge sharing pada beberapa unit.
Penghargaan terhadap capaian kinerja pegawai.
Pemilihan Pegawai teladan di lingkup BPPK.
Membuat kotak saran elektronik.
Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit organisasi.
Pemberian penghargaan best employee.
LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
KONTRAK KINERJA NOMOR: 11/KK/2015
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target
kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. SDM Keuangan Negara
berkompetensi tinggi
1.a-CP Nilai Peningkatan Kompetensi SDM 22
2. Lulusan pendidikan dan pelatihan
berkualitas tinggi sesuai dengan
kebutuhan
2.a-N Persentase Lulusan Diklat dari
Kemenkeu dengan Predikat Minimal
Baik
90%
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang
Tinggi
3.a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,1
(skala 5)
4. Perencanaan dan Perumusan
Kebijakan yang Berkualitas Tinggi
4.a-N Jumlah Kodifikasi Peraturan
Kediklatan
1
4.b-N Persentase Penyelesaian Standar
Kediklatan
100%
5. Program yang akomodatif 5.a-N Persentase Program Diklat yang
Mendapatkan Nilai Validasi
Minimal A
95%
5.b-N Persentase Jam Pelatihan Pegawai
terhadap Jam Kerja Kementerian
Keuangan
3,5%
6. Proses pembelajaran yang kreatif
dan efektif
6.a-N Indeks kepuasan peserta diklat 4
(skala 5)
7. Evaluasi kebijakan yang
komprehensif
7.a-N Persentase Program Diklat yang
Berkontribusi terhadap Peningkatan
Kompetensi
95%
8. SDM yang Kompeten, kreatif dan
memiliki perilaku yang tepat
8.a-N Persentase Pejabat yang Telah
Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan
88%
9. Organisasi yang efisien, efektif dan
memiliki budaya yang tepat
9.a-N Indeks Kesehatan Organisasi
73
(skala 100)
10. Teknologi Informasi dan
Komunikasi Tepat Guna
10.a-N Level of Service Availability 95%
11. Pengelolaan keuangan yang
optimal dan akuntabel
11.a-N Persentase Penyerapan Anggaran
dan Pencapaian Output Belanja
95%
Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Negara di Daerah
Rp 103.508.088.000
2. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
Rp 23.144.096.000
3. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Rp 25.029.742.000
4. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Rp 18.088.548.000
5. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Rp 19.609.156.000
6. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Perpajakan
Rp 106.159.294.000
7. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
dan Manajemen serta Pendidikan PascaSarjana bagi Pegawai
Kementerian Keuangan
Rp 190.676.398.000
8. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program
Diploma Keuangan
Rp. 86.105.600.000
9. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK
Rp 47.222.382.000
Menteri Keuangan,
Bambang P.S. Brodjonegoro
Jakarta, Januari 2015
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
(ttd)
Sumiyati
NIP 19610706 198203 2 001
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015
No IKU
Target
Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
1 SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi
1a-CP Nilai Peningkatan
Kompetensi SDM
- - - - - 22 22
2 Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan
2a-N Persentase Lulusan
Diklat dari Kemenkeu
dengan Predikat
Minimal Baik
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
3a-N Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan
- - - - - 4,10 4,10
(skala 5)
4 Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi
4a-N Jumlah Kodifikasi
Peraturan Kediklatan
- - - - - 1 1
4.b-N Persentase Penyelesaian
Standar Kediklatan
- - - - - 100% 100%
5 Program yang akomodatif
5.a-N Persentase Program
Diklat yang
Mendapatkan Nilai
Validasi Minimal A
- 95% 95% - 95% 95% 95%
5.b-N Persentase Jam Pelatihan
Pegawai terhadap Jam
Kerja Kementerian
Keuangan
- 1,4570% 1,4570% 0,9590% 2,4160% 0,3588% 2,7748%
6 Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif
6.a-N Indeks kepuasan peserta
diklat
4 4 4 4 4 4 4
(skala 5)
7 Evaluasi kebijakan yang komprehensif
7.a-N Persentase Program
Diklat yang
Berkontribusi terhadap
Peningkatan Kompetensi
- - - - - 95% 95%
8 SDM yang Kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat
8.a-N Persentase Pejabat yang
Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
- 88% 88% - 88% 88% 88%
No IKU
Target
Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
9 Organisasi yang efisien, efektif dan memiliki budaya yang tepat
9.a-N Indeks Kesehatan
Organisasi
- - - - - 73 73
(skala
100)
10 Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna
10.a-N Level of Service
Availability
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
11 Pengelolaan keuangan yang optimal dan akuntabel
11.a-N Persentase Penyerapan
Anggaran dan
Pencapaian Output
Belanja
27,24% 58,26% 58,26% 78,41% 78,41% 95% 95%
Jakarta, Januari 2015
PNS yang dinilai,
(ttd)
Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001
INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2015
No. Indikator Kinerja
Utama Inisiatif Strategis
Output/
Outcome
Periode
Pelaksanaan
Penanggung
Jawab
1 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi
Kajian tentang Manajemen Diklat End-to-end
Kajian Manajemen Diklat End-to-end
Triwulan I-IV
Sekretariat
Badan
Pusdiklat
2 Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A
Pengembangan Program Diklat dengan Metode E-learning
Program Diklat yang dilaksankan dengan Metode E-learning
Triwulan I-IV
Sekretariat
Badan
Pusdiklat
Jakarta, Januari 2015
PNS yang dinilai,
(ttd)
Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001
LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA BPPK TAHUN 2015
- 2
-
PEN
GU
KU
RA
N K
INER
JA T
AH
UN
20
15
Un
it O
rgan
isasi
: B
ad
an
Pen
did
ikan
dan
Pela
tih
an
Keu
an
gan
Tah
un
An
gg
ara
n
: 2015
Sasa
ran
Str
ate
gis
In
dik
ato
r K
inerj
a U
tam
a
Targ
et
20
15
Reali
sasi
20
15
Cap
aia
n %
20
15
1
SD
M K
eu
an
gan
Neg
ara
Berk
om
pete
nsi
Tin
gg
i 1.a
-CP
N
ilai P
en
ing
kata
n K
om
pete
nsi
SD
M
22
28,9
4
131,5
5%
2
Lu
lusa
n P
en
did
ikan
dan
Pela
tih
an
Berk
ualita
s
Tin
gg
i Sesu
ai d
en
gan
Keb
utu
han
2.a
-N
Pers
en
tase
Lu
lusa
n D
ikla
t d
ari
Kem
en
keu
den
gan
Pre
dik
at
min
. B
aik
90%
95,1
8%
105,7
6%
3
Kep
uasa
n P
en
gg
un
a L
ayan
an
yan
g T
ing
gi
3.a
-N
Ind
eks
Kep
uasa
n P
en
gg
un
a L
ayan
an
4,1
4,0
2
98,0
5%
4
Pere
nca
naan
dan
Peru
mu
san
Keb
ijakan
yan
g
Berk
ualita
s Tin
gg
i
4.a
-N
Jum
lah
Ko
dif
ikasi
Pera
tura
n K
ed
ikla
tan
1
1
100%
4.b
-N
Pers
en
tase
Pen
yele
saia
n S
tan
dar
Ked
ikla
tan
100%
100%
100%
5
Pro
gra
m y
an
g A
ko
mo
dati
f 5
.a-N
P
ers
en
tase
Pro
gra
m D
ikla
t yan
g
Men
dap
atk
an
Nilai V
alid
asi
A
95%
100%
105,2
6%
5.b
-N
Pers
en
tase
Jam
Pela
tih
an
Peg
aw
ai te
rhad
ap
Jam
Kerj
a K
em
en
keu
3,5
5,4
99%
157,1
3%
6
Pro
ses
Pem
bela
jara
n y
an
g K
reati
f d
an
Efe
kti
f 6
.a-N
In
deks
Kep
uasa
n P
ese
rta D
ikla
t 4
4,2
6
106,5
0%
7
Evalu
asi
Keb
ijakan
yan
g K
om
pre
hen
sif
7.a
-N
Pers
en
tase
Pro
gra
m D
ikla
t yan
g
Berk
on
trib
usi
terh
ad
ap
Pen
ing
kata
n
Ko
mp
ete
nsi
95%
100%
105,2
6%
8
SD
M y
an
g K
om
pete
n, K
reati
f d
an
Mem
ilik
i
Peri
laku
yan
g T
ep
at
8.a
-CP
Pers
enta
se P
eja
bat
yang
tela
h M
em
enuhi
Sta
nd
ar
Ko
mp
ete
nsi
Jab
ata
n
88%
97,7
4%
111,0
7%
9
Org
an
isasi
yan
g E
fisi
en
, Efe
kti
f, d
an
Mem
ilik
i
Bu
daya y
an
g T
ep
at
9.a
-CP
In
deks
Kese
hata
n O
rgan
isasi
73
71
97,2
6%
10
Tekn
olo
gi In
form
asi
dan
Ko
mu
nik
asi
Tep
at
Gu
na
10.a
-N
Leve
l of Ser
vice
Ava
ilibility
95%
100%
105,2
6%
- 3
-
Sasa
ran
Str
ate
gis
In
dik
ato
r K
inerj
a U
tam
a
Targ
et
20
15
Reali
sasi
20
15
Cap
aia
n %
20
15
11
Pen
gelo
laan
Keu
an
gan
dan
Ase
t yan
g O
pti
mal
dan
Aku
nta
bel
11.a
-CP
Pers
enta
se P
enye
rap
an A
ng
gara
n d
an
Penca
paia
n O
utp
ut
Bela
nja
95%
96,0
8%
101,1
4%
Jum
lah
An
gg
ara
n P
rog
ram
Tah
un
20
15
: R
p6
94
.14
3.9
09
.00
0,0
0
Jum
lah
Reali
sasi
An
gg
ara
n P
rog
ram
Tah
un
20
14
: R
p6
23
.90
4.7
58
.65
8,0
0
K
ep
ala
Bad
an
,
(ttd
)
S
um
iyati
N
IP 1
96
10
70
6 1
98
20
3 2
00
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA – BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN