LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG |Tahun 2017 · PERENCANAAN KINERJA |II - 2 ... (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan ... bersama mendesak, mempunyai

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 1

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 2

Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan Laporan Kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Tahun

2017. Laporan ini menyajikan kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2017 yang

mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis,

serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Pada Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat periode Rencana

Strategis, kami melaporkan pengukuran kinerja atas 4 indikator kinerja yang dapat diukur

kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukan DPMPTSP Kota Bandung telah

mencapai 25% target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2017 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Ke depan, kami akan melakukan

berbagai perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang memuaskan.

Kami telah melakukan inovasi dan perbaikan dalam menarik minat investor

untuk berinvestasi di Kota Bandung dan perbaikan proses pelayanan perijinan agar

pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan . Kami akan

melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah kami lakukan dalam rangka pencapaian

kinerja DPMPTSP Kota Bandung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis 2013-2018.

Kami akan terus memantau pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bandung.

Hanya dengan memantau pencapaian kinerja kami dapat mengetahui kemampuan kami

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dan meyakinkan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis yang efektif dan efisien.

Bandung, Desember 2017

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 3 Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Wali Kota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 4 Pada Tahun 2017 setelah dilakukan Review bersama Bagian ORPAD dan tim reviu RENSTRA DPMPTSP, ditetapkan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja yang harus dicapai, serta adanya perubahan indikator kinerja yaitu indikator persentase berkas sesuai waktu dan indikator rata-rata hari kerja penyelesaian izin menjadi indikator rata-rata waktu layanan izin. Dari 4 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya secara utuh, sebanyak 1 indikator kinerja (25%) telah mencapai bahkan melampaui target, dan sebanyak 3 indikator kinerja (75%) tidak mencapai target. Satu indikator yang sudah mencapai target diantaranya adalah Indikator Nilai Investasi. Sedangkan 3 indikator yang masih belum mencapai target diantaranya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), rata-rata waktu respon pengaduan, Rata-Rata waktu layanan izin hal ini dikarenakan masih ada ijin yang dipengaruhi oleh kecepatan di Tim Teknis (contoh Reklame). Sehingga kecepatan pelayanan yang ditentukan menjadi terhambat karena keterlambatan di Tim Teknis yang ada di OPD teknis lainnya. Hal ini juga menjadi berpengaruh terhadap Indikator Rata-Rata Waktu Layanan izin, sehingga indikator ini juga belum mencapai target yang diharapkan di Tahun 2017. Terjadinya kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Bareskrim pada tanggal 27 Januari 2017 menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan perizinan selama 2 bulan karena DPMPTSP berada dalam pengawasan dan penyegelan pihak kepolisian (tahap penyelidikan). Namun pendaftaran secara online tetap dibuka sehingga menyebabkan antrian pemohon sebanyak 2.000 berkas. Guna menghadapi hambatan tersebut DPMPTSP melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 5 1. Optimalisasi percepatan pelayanan untuk memverivikasi berkas-berkas yang sudah masuk ke sistem; 2. Penyempurnaan sistem pasca OTT; 3. Mengajukan penambahan SDM yang sesuai kompetensi berdasarkan surat No. 800/1058-DPMPTSP Tanggal 12 Oktober 2017; 4. Melaksanakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) kaitan pemahaman layanan secara online; 5. DPMPTSP mengajukan kembali penambahan SDM sehubungan adanya penarikan kembali pegawai oleh BKPP. Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMPTSP, akan dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, antara lain : 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang SOP Pelayanan Perizinan Terpadu yang kemudian telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 235 Tahun 2017 Tentang SOP DPMPTSP; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya Online Services System (OSS) kepada pegawai dilingkungan DPMPTSP Kota Bandung; 3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan up grade system aplikasi; 4. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakuan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP, ISO, serta menjaga kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang telah sesuai dengan standar Ombudsman RI (ORI) di lingkungan DPMPTSP Kota Bandung; 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal; 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana,

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 6 sarana dan pengelolaan aset Dinas, diantaranya dengan melakukan cascading dari mulai esselon 2 sampai esselon 4 dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban kinerja ke pelaksana dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI) disamping SKP. Sebagai langkah nyata dari upaya perbaikan berkelanjutan tersebut, DPMPTSP merespon setiap pengaduan dalam waktu kurang dari tiga jam dan penyelesaian izin lebih cepat dari SOP yang ditetapkan dimana berkas izin selsai dalam waktu rata-rata 5 sampai 6 hari (khusus izin yang tidak menggunakan persyaratan teknis dari OPD teknis). Selain itu juga DPMPTSP konsisten bekerjasama dengan PT.Pos dalam pengiriman berkas izin yang telah selesai. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terjadi perubahan SOTK dari BPPT menjadi DPMPTSP Kota Bandung maka program dan kegiatan yang ada diarahkan untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Kota Bandung serta peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu. POS

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 7 Halaman KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum DPMPTSP Kota Bandung 1.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 1.1.2. Fungsi 1.1.3. Struktur Organisasi I-1 I-1 I-1 I-2 1.2 Isu-isu Strategis Organisasi I-5 1.3 Sistematika Laporan Kinerja I-6 1.4 LandasanHukum I-7 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 RencanaStrategis Sebelum Reviu II-1 2.2 RencanaStrategis Hasil Reviu II-11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama III-1 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III-2 3.3 Akuntabilitas Keuangan III-44 3.4 Prestasi III-44 BAB IV PENUTUP IV-1

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 8 1.1. GAMBARAN UMUM DPMPTSP KOTA BANDUNG 1.1.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. 1.1.2. FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, Pembinaan dan Apel Pagi Karyawan dan Karyawati DPMPTSP Kota Bandung

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 9 simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya; 1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Program; c. Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi. c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 10 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; 3. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal d) Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan: 1. Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal; 2. Seksi Pengawasan Penanaman Modal; 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal. e) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1; 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2. f) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1; 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2. g) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1; 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2. h) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1; 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2. i) UPT; dan j) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 11 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG 1.2. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung. DPMPTSP Kota Bandung dituntut dapat memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Bandung. Apabila diidentifikasi secara cermat dan dirumuskan ada bebrapa isu strategis di DPMPTSP, yang kemudian diurutkan. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 12 1. DPMPTSP Kota Bandung adalah dinasyang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sebagian besar perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah lain. Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perizinan, terutama ketepatan waktu. 2. Kurangnya informasi tentang pengurusan izin kepada masyarakat; 3. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi layanan berkelas dunia. Sudah saatnya bagi DPMPTSP Kota Bandung memikirkan konsep pelayanan World Class Service, (layanan kelas dunia) mengingat Kota Bandung layak bersanding dan disejajarkan dengan kota-kota besar dunia. 1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Memuat gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang teridiri dari Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, isu-isu strategis, sistematika laporan kinerja, dan landasan hukum.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 13 BAB II PERENCANAAN KINERJA Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis,Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Tahun 2017. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Tahun 2017. BAB IV PENUTUP Berisi ringkasan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. 1.4. LANDASAN HUKUM Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 14 h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018; j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung ; l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan; o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031; p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; q. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 15 2.1. RENCANA STRATEGIS(SEBELUM REVIEW) Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013-2018. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.635-Bappeda/2014tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 16 2.1.1. RENCANA STRATEGIS A. VISI Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dituntut untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Kota Bandung. Untuk itu, disusun Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sebagai berikut : Adapun pemahaman visi BPPT Kota Bandung 2013-2018 sebagai berikut : 1. Pelayanan Perizinan Terpadu; menggambarkan arahan model pelayanan perizinan yang dituju.Model pelayanan yang terpadu ini memudahkan masyarakat karena masyarakat cukup datang ke BPPT saja untuk mengurus perizinan. Artinya pengurusan perizinan hanya dilakukan oleh satu Perangkat Daerah sebagai pemberi layanan izin.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 17 2. Terdepan; kejaran BPPT Kota Bandung untuk menjadi badan pelayanan perizinan yang paling unggul di Indonesia. Keunggulan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan dengan melakukan inovasi, transfaran dan akuntabel serta berorientasi publik satisfactionagar lebih efektif dan efisien, serta mengakomodir pelanggannya dengan baik. 3. Terpercaya; merepresentasikan kepercayaan masyarakat selaku pelanggan dari pelayanan perizinan. Kepercayaan ini dapat diraih melalui pelayanan yang berpusat kepada pelanggan (customer-centric) dalam tujuannya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera, visi BPPT Kota Bandung diarahkan untuk mendukung Visi Kota Bandung melalui penyediaan jasa pelayanan yang dapat memberikan kepuasanparapelanggannya. B. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merumuskan pernyataan Misi sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 18 C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran strategis adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran strategis harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung beserta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut : Visi : Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan Perijinan guna Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera Misi : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan secara Berkelanjutan Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perijinan.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 19 Indikator Tujuan : TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET KEBERHASILAN TUJUAN Meningkatnya kualitas dan kinerja BPPT dalam Pelayanan Perizinan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase izin sesuai waktu 3. Rata-rata kecepatan penyelesaian pelayanan izin 4. Nilai Evaluasi AKIP 1. Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra BPPT (82) 2. Seluruh berkas izin terbit sesuai waktu (100%) 3. Kecepatan pelayanan pada akhir periode Renstra 5 hari kerja 4. Terwujudnya nilai SAKIP A D. STRATEGI Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur, melalui: a. perumusan standar kompetensi; b. assessment ulang pegawai; c. pengukuran kinerja pegawai; d. peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, melalui: a. online services system; b. full paperless service; dan c. integrasi sistem. STRATEGYIDEAS

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 20 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui: a. re-orientasi mekanisme kerja; dan b. one day service. 4. Mengintensifkan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi unit pelayanan penanganan pengaduan. 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya melalui: a. standarisasi sarana dan prasarana kerja; dan b. pengelolaan arsip secara digital. E. KEBIJAKAN Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sistem pengendalian internal; 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan; 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan; 4. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya; 5. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan; 6. Meningkatkan interkoneksitas antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 7. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat; 8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 21 F. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum; 2) Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi; 3) Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan; 4) Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan; 5) Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu; 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG (NON URUSAN DAN LINTAS URUSAN) 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu: 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 1.3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 1.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman; 1.8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 1.9. PenyediaanJasaPengamanan Kantor. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiridari 5 (lima) kegiatan yaitu : 2.1. Pembangunan Gedung Kantor; 2.2. Pengadaan Kendaraan dinas; 2.3. Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur;

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 22 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor; 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiridari 1(satu) Kegiatan yaitu: 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiridari 2 (dua) Kegiatan yaitu : 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 4.2. Pembinaan Kinerja Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu : 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH; 5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; 5.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6) Program Pengembangan Data Informasi, terdiridari 1 (satu) Kegiatan yaitu : 6.1. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. 7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu: 7.1. Penataan Arsip PERANGKAT DAERAH. 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu : 8.1. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD. 2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama (IKU) BPPT Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yaitu: 1) Indek Kepuasan Masyarakat 2) Persentase berkas sesuai waktu

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 23 3) Nilai Evaluasi AKIP 4) Rata-rata kecepatan penyelesaian izin 2.1.3. PERJANJIAN KINERJA Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah: a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward and punishmentatau penghargaan dan sanksi. 2.2. RENCANA STRATEGIS (SETELAH REVIEW) 2.2.1. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, BPPT berubah nomenklatur menjadi DPMPTSP maka pada awal tahun 2017, DPMPTSP Kota Bandung melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja berdasarkan hasil review bersama Kepala Badan dan Tim Reviu RENSTRA DPMPTSP dengan berpedoman pada Perda Nomor 8 Tahun 2016. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai SAKIP kategori “A”, sesuai target

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 24 Wali Kota Bandung. Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan indikator strategis pada sasaran strategis kesatu serta penamabahan sasaran strategis baru terkait penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan nomenklatur DPMPTSP dengan rincian sebagai berikut: a. Merubah indikator kinerja pada sasaran strategis 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan“ yaitu indikator kinerja persentase berkas sesuai waktu menjadi indikator rata-rata waktu layanan izin. b. Menambahkan sasaran strategis baru yaitu sasaran “Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi” dengan indikator kinerja nilai investasi berskala nasional. Matrik Renstra setelah penyempurnaan berdasarkan hasil review oleh Bagian ORPAD bersama Tim Reviu RENSTRA DPMPTSP adalah sebagai berikut: Visi : Terdepan dan Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Guna Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera Misi : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Secara Berkelanjutan Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kinerja DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indikator Tujuan : TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET KEBERHASILAN TUJUAN Meningkatnya kualitas dan kinerja DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Rata-rata waktu layanan izin 3. Rata-rata waktu respon pengaduan 4. Nilai investasi berskala nasional 1. Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra DPMPTSP (82) 2. Rata-rata waktu layanan izin (7 hari kerja) 3. Rata-rata waktu respon pengaduan pada akhir periode Renstra (3 jam) 4. Terwujudnya nilai investasi pada akhir periode RENSTRA DPMPTSP (4.756 triliun rupiah)

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 25 Tabel 2.2 Matrik Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Setelah Review Bagian ORPAD dan Tim Reviu RENSTRA DPMPTSP) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014 2015 2016 2017 2018 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75 83 80 81 82 Rata-rata waktu layanan izin N/A 6 hari kerja 7 hari kerja 7 hari kerja 7 hari kerja Rata-rata Waktu Respon Pengaduan N/A 20% N/A N/A N/A 2 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Nilai investasi berskala nasional N/A N/A N/A 4.523 triliun rupiah 4.756 triliun rupiah 2.2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 setelah review oleh Bagian ORPAD dan Bidang Andalev Bappelitbang ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat 2) Rata-rata Waktu Layanan Izin 3) Rata-rata Waktu Respon Penyelesaian Pengaduan 4) Nilai investasi berskala nasional Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok DPMPTSP Kota Bandung yaitu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melaksanakan koordinasi dan menyelenggaraakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 900/451.1/DPMPTSP Tanggal 28 April 2017.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 26 2.2.3 PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mewujudkan salah satu target Kota Bandung mempertahankan nilai SAKIP kategori“A”, maka seluruh PERANGKAT DAERAH melakukan asistensi dan validasi materi Perjanjian Kinerja bersama Bidang Andalev Bappelitbang dan Bagian ORPAD Setda Kota Bandung. Setelah dilakukan review dan asistensi, maka DPMPTSP ditetapkan untuk merubah (dua) indikator pada sasaran strategis 1 (satu), yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan terpadu” dan menambahkan 1 (satu) sasaran strategis baru yaitu “Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi” beserta 1 (satu) indikator kinerjanya. Berikut Tabel 2.7. merupakan uraian sasaran strategis, indikator kinerja DPMPTSP berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah review:

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 PERENCANAAN KINERJA|II - 27 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat Dalam pelayanan perizinan terpadu Indeks kepuasan masyarakat 82 Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu Rata-rata waktu layanan izin 7 Penyusunan/ penyempurnaan rancangan produk hukum Rata-rata Waktu Respon Pengaduan 3 jam Penyusunan/ penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi 2 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Nilai investasi berskala nasional 4.523 triliun rupiah Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengelolaan data dan informasi penanaman modal Pengembangan sistem pelayanan informasi dan pelayanan pendaftaran investasi secara elektronik Pengendalian penanaman modal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Fasilitasi daerah dalam rangka promosi penanaman modal Penyelenggaraan promosi, pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal Fasilitasi kerjasama pemerintah badanusaha (PPP) Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN : 2017

2.3 PERENCANAAN KEUANGAN Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan kembali pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPPA DPMPTSP Tahun 2017 : Tabel 2.8 Rincian Pagu DPPA Tahun 2017 URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG BELANJA 35,832,662,292.00 3,444,719,765.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,021,883,288.00 2,524,349,765.00 Gaji dan tunjangan 7,436,407,726.00 1,391,204,789.00 Tambahan penghasilan PNS 3,357,265,311.00 1,133,144,976.00 Insentif pemungutan retribusi daerah 4,228,210,251.00 - BELANJA LANGSUNG 20,810,779,004.00 920,370,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,429,477,127.00 4,755,262,527.00 (674,214,600.00) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 749,015,400.00 362,428,800.00 (386,586,600.00) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 664,351,500.00 357,271,500.00 (307,080,000.00) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 456,110,000.00 374,510,000.00 (81,600,000.00) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 769,826,527.00 752,769,027.00 (17,057,500.00) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,199,681,600.00 1,224,681,600.00 25,000,000.00 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan 78,636,000.00 72,636,000.00 (6,000,000.00)

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 AKUNTABILITAS KINERJA|III - 29 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 412,800,000.00 391,200,000.00 (21,600,000.00) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 513,456,100.00 963,565,600.00 450,109,500.00 Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor 585,600,000.00 256,200,000.00 (329,400,000.00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,051,400,776.00 4,072,712,385.00 21,311,609.00 Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 2,488,956,980.00 2,066,148,200.00 (422,808,780.00) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 264,838,886.00 368,351,494.00 103,512,608.00 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,002,800,000.00 1,027,780,000.00 24,980,000.00 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 294,804,910.00 610,432,691.00 315,627,781.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 352,476,500.00 352,476,500.00 0.00 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 352,476,500.00 352,476,500.00 0.00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2,736,136,000.00 2,736,134,450.00 (1,550.00) Kegiatan fasilitasi daerah dalam rangka promosi penanaman modal 259,601,000.00 259,601,000.00 0.00 Kegiatan penyelenggaraan promosi, pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal 2,331,040,000.00 2,331,038,450.00 (1,550.00) Kegiatan fasilitasi kerjasama pemerintah badanusaha (PPP) 145,495,000.00 145,495,000.00 0.00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 43,438,000.00 43,438,000.00 0.00 Kegiatan penataan arsip SKPD 43,438,000.00 43,438,000.00 0.00 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 589,617,000.00 355,260,600.00 (234,356,400.00) Pengelolaan data dan informasi penanaman modal 280,655,000.00 139,590,600.00 (141,064,400.00) Pengembangan sistem pelayanan informasi dan pelayanan pendaftaran investasi secara elektronik 85,292,000.00 0.00 (85,292,000.00)

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 AKUNTABILITAS KINERJA|III - 30 Pengendalian penanaman modal 97,810,000.00 89,810,000.00 (8,000,000.00) Pengawasan dan investasi penanaman modal 125,860,000.00 125,860,000.00 0.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 2,926,462,116.00 1,890,959,576.00 1,035,502,540.00 Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum 906,750,000.00 502,750,000.00 (404,000,000.00) Kegiatan penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi 2,019,712,116.00 1,388,209,576.00 (631,502,540.00) DPMPTSP melakukan penambahan anggaran pada anggaran perubahan tahun 2017 dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut: 1. Rehab gedung berupa pembangunan lounge tidak jadi dilaksanakan karena lokasi yang semula direncanakan akan dilaksanakan di Puskesmas Jalan Tamblong, tidak jadi dilaksanakan karena Puskesmas tersebut masih digunakan sehingga untuk rehab Lounge akan dianggarakan kembali pada tahun 2018; 2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terakomodir di RKPD tahun 2017 yang mendukung capaian kinerja di lingkungan DPMPTSP Kota Bandung.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 AKUNTABILITAS KINERJA|III - 31 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setelah review oleh Bidang Andalev Bappelitbang dan Bagian ORPAD Setda Kota Bandung, DPMPTSP Kota Bandung ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Bandung. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja (25%) telah mencapai atau melampaui target, dan sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (75%) tidak mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja makaringkasan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada Grafik 3.1 sebagai berikut: KINERJA

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 AKUNTABILITAS KINERJA|III - 32 Tabel 3.1 Tingkat Pencapaian Sasaran No. Sasaran Jumlah Indikator Sasaran Tingkat Pencapaian Sasaran Melampaui target (>100%) Sesuai Target (100%) Belum Mencapai Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Sasaran 1 3 0 0 0 0 3 100 2 Sasaran 2 1 1 100 0 0 0 0 Jumlah 4 1 65 0 0 3 75 Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dari 4 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja (25%) mencapai bahkan melampaui target dan 3 (tiga) Indikator Kinerja tidak mencapai target (75%). Tahun 2017 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2013-2018. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2017. 3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 AKUNTABILITAS KINERJA|III - 33 b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. ([2 x Rencana] - Realisasi)RencanaSuasana Asistensi Cascading Perjanjian Kinerja bersama Asisten Deputi KemenPAN-RB

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 AKUNTABILITAS KINERJA|III - 34 Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2017. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2017 adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2017 DPMPTSP Kota Bandung setelah review oleh Bidang Andalev Bappelitbang dan Bagian ORPAD Setda Kota Bandung. Pemberian Penghargaan Kepada Kepala DPMPTSP atas Perestasi Penerapan Pelayanan Publik Kategori A Gambaran isi LKIP

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 35 Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu” diukur menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Realisasi Th 2016 Realisasi Th 2017 Target Th 2017 Capaian Target Akhir Renstra Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM 82,89 79,38 82 96,80% X 82 Rata-rata Waktu Layanan Izin 8,73 hari kerja 10,77 7 hari kerja 46,14% X 7 hari kerja Rata-rata Waktu Respon Pengaduan 2,94 jam 4,2 jam 3 jam 60% X 3 jam Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu SASTRA I Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebanyak 3 Indikator Kinerja, sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja (100%) tidak mencapai target.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 36 Deskripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pelayanan perizinan pada DPMPTSP adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan, bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup,komunikasi dan informasi serta perhubungan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinanperlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin.Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut : 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 37 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terustama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 14) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Selama penyelenggaraan perizinan DPMPTSP mendapatkan nilai IKM yang tinggi. Ketika melakukan asistensi muncul asumsi bahwa pada saat masyarakat pemohon merasa puas secara logis akan terjadi penurunan terhadap

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 38 pengaduan yang berupa komplain, sebab komplain merupakan bentuk nyata adanya ketidakpuasan pelanggan. Tinginya IKM juga mengindikasikan bahwa layanan perijinan DPMPTSP sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam SOP penyelenggaraan perizinan. Dengan penerapan pelayanan secara online, maka terdapat beberapa variabel pada 14 indikator penilaian IKM yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pelayanan online (mengingat tidak adanya pertemuan antara pemberi layanan dengan penerima layanan). Berdasarkan hasil konsultasi bersama Kemenpan RB untuk mengukur IKM dalam penyelenggaraan pelayanan secara online ditetapkan tujuh indikator variabel untuk mengukur IKM yaitu : 1. Biaya/Tarif Pelayanan 2. Kewajaran biaya pelayanan 3. Kompetensi/Pengetahuan Petugas Layanan 4. Persyaratan Pelayanan 5. Produk/Jenis Layanan 6. Prosedur pelayanan 7. Waktu Pelayanan Dengan tersedianya data IKM, Rata-rata Waktu Layanan Izin, dan Rata-rata Waktu Respon Pengaduan Secara Periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; 2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik; 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 39 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Uraian Kinerja Tahun 2017 Uraian realisasi dan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu” adalah sebagai berikut: Target tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP Kota Bandung sebesar 82 atau kategori “Baik”. Pada tahun 2017, dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu DPMPTSP Kota Bandung sebesar 79,38 atau mencapai 96,80% dari target tahun 2017. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan program aplikasi “Hayu.Bandung”melalui alamat website resmi DPMPTSP Kota Bandung yaitu www.dpmptsp.bandung.go.id”. Indikator Kinerja 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 40 Gambar 3.1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara online dengan program aplikasi Hayu.Bandung INDEKS KEPUASAN MASYARAKATPeriode: s/d Proses 1. Jenis Izin Cek Semuanya 1. Izin Gangguan 2. Izin Jasa Titipan 3. Izin Lingkungan 4. Izin Lokasi 5. Izin Mendirikan Bangunan 6. Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tower 7. Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai 8. Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran 9. Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah 10. Izin Pemancangan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sejenisnya 11. Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai 12. Izin pemanfaatan bekas sungai 13. Izin pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air 14. Izin Pematangan Lahan/Tanah 15. Izin pembuangan air limbah ke sungai 16. Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya 17. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan 18. Izin Pengambilan Air Permukaan 19. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah 20. Izin Pengelolaan Tempat Parkir 21. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan 22. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran 23. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen 24. Izin Trayek 25. Izin Usaha Angkutan 26. Izin Usaha Industri

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 41 27. Izin Usaha Jasa Konstruksi 28. Izin Usaha Perdagangan 29. percobaan 30. Tanda Daftar Gudang 31. Tanda Daftar Industri Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 7 (tujuh) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat yang disesuaikan dengan penyelenggaraan pelayanan online. Realisasi IKM sebesar 79,38 didapat dari perhitungan rata-rata empat belas indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan kesatuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Gambar 3.2. Tampilan Hasil Survey IKM pada Website Resmi DPMPTSP (dpmptsp.bandung.go.id)

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 42 Tabel 3.2. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 Dari tabel 3.2. terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung adalah “Baik”. Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kewajaran biaya pelayanan dimana penghitungan dan penetapan biaya perizinan ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai IKM paling rendah terletak pada aspek persyaratan pelayanan dengan nlai 73,86. Hal ini terjadi karena masih banyaknya jenis persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon pada saat membuat perizinan. Dalam rangka mempertahankan IKM, DPMPTSP melakukan upaya penerapan punishment bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara optimal sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Realisasi penerbitan izin tahun 2010 – 2017 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut: No UNSUR PELAYANAN NILAI KATEGORI 1 Biaya/Tarif Pelayanan 81.19 Baik 2 Kewajaran biaya Pelayanan 82.6 Sangat Baik 3 Kompetensi/Pengetahuan Petugas Pelayanan 77.95 Baik 4 Persyaratan Pelayanan 73.86 Baik 5 Produk/Jenis Pelayanan 80.15 Baik 6 Prosedur Pelayanan 79.74 Baik 7 Waktu Pelayanan 80.18 Baik Rata-rata Nilai IKM 79,38 Baik Gambar 3.3 Poster GAMPIl BPPT Kota Bandung

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 43 Tabel 3.3 Realisasi Penerbitan Izin Tahun 2010 S.D Tahun 2017 NO URAIAN JENIS IZIN TAHUN PENERBITAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Izin Bongkar Muat 1164 2 Izin Gangguan (HO) / ITU 7.585 8.536 8.682 9.430 8.048 6.225 8.380 5277 3 Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern) - 4 Izin Lingkungan 0 0 1 0 0 9 156 89 5 Izin Lokasi 17 5 10 11 10 2 11 7 6 Izin Usaha Industri (IUI) - - 96 104 87 71 105 7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4.049 3.693 4.937 5.924 4.500 2.974 3.921 1613 8 Izin Operasional Bengkel Tertunjuk - 9 Izin Operasional Bengkel Umum - 10 Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan 9 6 5 12 14 1 1 28 11 Izin Pematangan Lahan/Tanah 13 16 15 38 32 16 19 14 12 Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Skala Kota - 13 Izin pembuangan air limbah ke sungai 17 69 21 43 48 32 61 58 14 Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Skala Kota - 15 Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini 117 16 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar 8 17 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal 11 18 Izin Pengelolaan Tempat Parkir 68 83 62 98 45 15 74 41 19 Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) - 20 Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan - 21 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 5.085 432 602 623 665 665 1178 438

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 44 22 Izin Penyelenggaraan Angkutan Sekolah - 23 Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi 31 24 Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen 3.380 5.981 6.262 5.540 4.776 3,219 7.393 2825 25 Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) 21 26 Izin Perluasan Kawasan Industri - 27 Izin Perluasan Usaha Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah - 28 Izin Praktik Dokter Hewan 3 29 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 38 30 Izin Usaha Angkutan 8 22 57 45 30 17 48 20 31 Izin Usaha Industri 207 291 239 234 233 132 161 94 32 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 476 579 721 585 605 626 766 596 33 Izin Usaha Kawasan Industri Skala Kota - 34 Izin Usaha Pemotongan Hewan - 35 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional - 36 Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Skala Kota - 37 Izin Usaha Perdagangan 6.228 7.305 7.962 8.221 6.770 5.253 7275 3685 38 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 5 39 Izin Usaha Simpan Pinjam 3 40 Izin Usaha Toko Modern 19 41 Kartu Pengawasan Angkutan Karyawan - 42 Kartu Pengawasan Angkutan Kota 513 43 Kartu Pengawasan Angkutan Sekolah - 44 Kartu Pengawasan Angkutan Taksi 245

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 45 45 Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum 573 46 Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 103 47 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 139 48 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 1 49 Tanda Daftar Gudang (TDG) 316 333 246 235 233 155 253 86 50 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4.513 6.737 6.830 6.745 5.621 4.235 6.319 3630 51 Tanda Daftar Usaha Kecil Belum Diberlakukan 88 Tanda Daftar Usaha Kecil Belum Diberlakukan 88 50 52 Tanda Daftar Usaha Mikro Belum Diberlakukan 633 Tanda Daftar Usaha Mikro Belum Diberlakukan 633 73 53 Tanda Daftar Usaha Pariwisata 559 Jumlah 36.223 35.665 37.135 38.323 32.491 28.668 37.206 22.177 Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2017, jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 22.177 izin. Dengan jumlah hari kerja pada tahun 2017 sebanyak 250 hari, maka rata-rata jumlah penerbitan izin per hari kerja sebanyak 89 izin. Pada periode tahun 2010 – 2017, jenis izin terbanyak yang dimohon oleh masyarakat Kota Bandung adalah “Izin Gangguan (HO)/ITU”, diikuti oleh “Izin Usaha Perdagangan”. Gambaran secara keseluruhan, perkembangan jumlah total izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Bandung periode 2010 – 2017 diperlihatkan pada grafik 3.2 sebagai berikut: Dari Grafik 3 terlihat bahwa pada periode 2010 – 2017, jumlah tertinggi penerbitan izin DPMPTSP Kota Bandung adalah tahun 2013 sebanyak 38.323 izin. Pada tahun 2017 realisasi penerbitan izin terlihat lebih rendah dari tahun 2016. Perbandingan Kinerja Grafik 3 Perkembangan Jumlah izin Terbit Tahun 2010 -2017 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Izin Terbit Izin Terbit

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 46 82.89 79.38IKM Indikator2016 2017a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Realisasi indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 79,38 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar 82,89. Realisasi kinerja Tahun 2017 yang lebih rendah dibandingkan Tahun 2016 dipengaruhi oleh: 1. Terjadinya kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Bareskrim pada tanggal 27 Januari 2017 menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan perizinan selama 2 bulan karena DPMPTSP berada dalam pengawasan dan penyegelan pihak kepolisian (tahap penyelidikan). Namun pendaftaran secara online tetap dibuka sehingga menyebabkan antrian pemohon sebanyak 2.000 berkas. 2. Sistem pengelolaan perzinan dibuka kembali pada tanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah pemohon mencapai 4.000 orang tetapi SDM yang dulu mengelola perizinan dimutasi atas rekomendasi Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini menyebabkan proses pengelolaan perizinan menjadi terhambat sebab SDM yang baru belum memahami proses pengelolaan perizinan; 3. Terjadinya keterlambatan proses pengelolaan izin dan non izin berdampak pada menurunnya indeks kepuasan masyarakat ;

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 47 103.6% 96.8%IKM Indikator2016 2017b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 96,80% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 103,61%. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 3.3. berikut ini :

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 48 Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2009 – 2017 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN Realisasi Provinsi Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai N/A N/A N/A 88,71 95,04 83,28 79,27 82,89 79,38 77,06 Target RPJPD/RPJMD 2 Tingkat Kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Persen 70.24 90.89 107.96 136.74 137,71 N/A N/A N/A N/A N/A Target RPJPD/RPJMD 3 Jumlah Investor Baru pertahun Perusahaan N/A N/A N/A N/A 5527 N/A N/A N/A N/A N/A Target RPJPD/RPJMD 4 Penataan Penyelenggaraan reklame melalui perijinan Persen N/A N/A N/A N/A 92.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT) Persen N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100 100 26,87 N/A 6 Persentase layanan ijin sesuai waktu Persen N/A N/A N/A N/A N/A 66,48 69,59 76,95 N/A N/A Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan 7 Persentase Penurunan Pengaduan Persen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.86 N/A N/A 75 Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan 8 Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Nilai N/A N/A N/A N/A N/A 930 990 990 1000 940 Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan 9 Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan Hari Kerja N/A N/A N/A N/A N/A 8,39 6.20 8,73 10,77 N/A Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan 10 Nilai Evaluasi AKIP Nilai N/A N/A N/A N/A 70,38 74,22 72.50 74,22 74,58 N/A Target RPJMD Janji Walkot/Wawalkot 11 Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Persen N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100 N/A Target RPJMD Janji Walkot/Wawalkot 12 Persentase tertib administrasi barang/aset daerah Persen N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100 N/A Target RPJMD Janji Walkot/Wawalko 13 Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat Persen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20% N/A N/A Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 49 c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP periode 2017-2018, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 79,38 telah mencapai 96,8% dari target akhir periode Renstra sebesar 82. Dengan capaian yang sangat baik pada Tahun 2017 ini, ke depannya pelayanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018. Perubahan BPPT menjadi DPMPTSP diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan SOTK yang dilakukan guna memperluas kewenangan DPMPTSP dalam mengelola perizinan. Penerapan pelayanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah percaloan izin dan menghindarkan pertemuan antara petugas pelayanan dengan pemhon izin. Pada tahun 2016 BPPT melaunching inovasi dalam pelayanan perizinan berupa aplikasi GAMPIL (Gadged Mobile Application for Licence). Penerapan GAMPIL pada tahun 2017 lebih dioptimalkan dengan percepatan data pelayanan serta peningkatan validitas data yang muncul pada sistem. Pelengkapan persyaratan oleh pemohon juga semakin mudah karena pemohon dapat mengupload persyaratan dalam bentuk foto. Kota pintar atau smart city merupakan salah satu sistem tata kelola kota berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi. Sistem tersebut merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang ada agar pelayanan kepada warga bisa maksimal dengan tujuan Gambar 3.3 Aplikasi GAMPIL pada Android

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 50 menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya dan potensi kota digunakan lebih efektif dan efisien. Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Kota Pintar merupakan langkah strategis guna mengurai permasalahan kota hari ini dan masa yang akan datang. Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang berbasis Smart City merupakan upaya kreatif dalam meningkatkan daya saing warga kota, baik level regional, nasional, bahkan internasional. Perizinan pintar yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah layanan perizinan yang memanfaatkan teknologi dan informasi, guna mengurai birokrasi menjadi inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan layanan, kepastian waktu, dan kepastian biaya. GAMPIL (Gadget Mobile Application for License) merupakan aplikasi perizinan berbasis smartphone yang bertujuan untuk memanjakan pelanggan dengan kemudahan, cukup dengan ujung jari, dokumen perizinan ditangan anda. GAMPIL yang merupakan menu komplemen menu dari aplikasi Hay.U bandung adalah jawaban terhadap permasalahan perizinan melalui 10 kebijakan layanan, yang pada akhirnya menjadi solusi atas kebutuhan warga, khususnya dalam mengurus perizinan yang selalu dinilai rumit dan berbelit. Perizinan pintar merupakan bentuk implementasi dalam mewujudkan Bandung Smart City. GAMPIL dalam Aplikasi Hay.U bandung menjawab permasalahan melalui 10 kebijakan layanan, yaitu: 1. Lebih sederhana 2. Lebih mudah 3. Lebih cepat 4. Lebih transparan Gambar 3.4 Pemgumuman Peralihan Website

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 51 5. Zero complain 6. Memberikan kualitas layanan 7. Mudah. Itu kata pengguna 8. Zero credit 9. Active notification 10. Layanan terintegrasi 10 Kebijakan layanan tersebut diwujudkan melalui perizinan pintar dengan konsep Satu Sentuhan untuk Kemudahan. Untuk mendapatkan layanan perizinan, cukup dengan 3 langkah mudah: 1. Klik dpmptsp.bandung.go.id atau download aplikasi GAMPIL pada smartphone (daftar dan lengkapi persyaratan) 2. Lakukan pembayaran melalui teller atau ATM (untuk izin yang berbayar) 3. Tunggu dirumah. Dokumen perizinan akan diantar melalui pos ke rumah Perizinan pintar merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Bandung Kota pintar, kini kemudahan sudah ada di tangan warga Kota Bandung. d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis Dibandingkan dengan IKM atas pelayanan perijinan pada DPMPTSP Kabupaten Bogor yang diperoleh melaui website resmi Kabupaten Bogor (dpmptsp.bogorkab.go.id) kepuasan masyarakat atas layanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung lebih tinggi, dengan perbandingan sebagai berikut: Tabel 3.5 Perbandingan IKM Tahun 2017 DPMPTSP Kota Bandung dengan DPMPTSP Kabupaten Bogor serta Disyanjak Kota Bandung DPMPTSP Kota Bandung DPMPTSP Kabupaten Bogor Disyanjak Kota Bandung 79,38 76,79 83,55

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 52 Rata-rata waktu layanan ijin dihitung dengan cara membandingkan jumlah ijin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis ijin keseluruhan. Adapun data rata-rata waktu layanan izin dihitung oleh sistem secara online dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Bandung No. 235 Tahun 2017 Tentang SOP DPMPTSP. Berdasarkan pasal 41 ayat 2 bahwa: Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari pendaftaran secara elektronik sampai dengan penandatanganan untuk dokumen izin dan non izin baru ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan untuk izin dan non izin diluar permohonan baru ditetapkan paling lambat 4 (empat) hari kerja. Waktu layanan untuk herregistrasi dalam Peraturan Walikota Bandung No. 235 Tahun 2017 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan herregistrasi. Berikut data rata-rata waktu layanan izin yang direkap (dihitung langsung oleh sistem) setiap akhir bulan sepanjang tahun 2017: Tabel 3.6 Rata-rata waktu layanan izin Tahun 2017 NO BULAN Rata-Rata waktu layanan izin 1 Januari 5 hari 6:00:00 2 Februari 17 hari 18:01:55 3 Maret 16 hari 00:05:14 4 April 17 hari 00:54:04 5 Mei 14 hari 14:51:16 6 Juni 13 hari Indikator Kinerja 1.2

Rata-rata waktu layanan izin

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 53 00:11:34 7 Juli 16 hari 00:34:24 8 Agustus 15 hari 01:39:41 9 September 3 hari 04:52:35 10 Oktober 3 hari 22:22:56 11 November 3 hari 10:46:38 12 Desember 4 hari 09: 32:42 Jumlah 3 hari 15 jam 59 menit 22 detik Rata-rata hari kerja 10 hari 18 jam 28 menit 48 detik Pada tahun 2017, realisasi rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan selama 10 hari 18 jam 28 menit 48 detik, mencapai 46,14% (([2x7]- 10 hari 18 jam 28 menit 48 detik)/7 x 100%), dari target tahun 2017 selama 7 hari kerja. Diharapkan ke depan pelayanan perizinan online menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pada akhir tahun 2017 DPMPTSP melakukan upaya penempatan aparatur dari OPD teknis untuk memberikan layanan satu pintu mengenai persyaratan teknis perizinan yang dilakukan di Kantor DPMPTSP. Hal ini dilakukan agar dapat mempercepat proses pembuatan persyaratan teknis sekaligus mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu secara utuh. Perbandingan Kinerja a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai 10 hari 18 jam 28 menit 48 detik sedangkan pada tahun 2016 capaian kinerja mencapai 8 hari 19 jam 35 menit 59

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 54 detik. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2016. Pencapaian tersebut terjadi karena adanya keterlambatan proses pengelolaan perizinan dari Bulan Februari sampai dengan Mei 2017 dimana DPMPTSP tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal karena berada di dalam pengawasan kepolisian dan KPK. b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP periode 2013-2018, maka realisasi indikator kinerja rata-rata hari penyelesaian perizinan tahun selama 10 hari 18 jam 28 menit 48 detik, mencapai 46,14% (([2x7]- 10 hari 18 jam 28 menit 48 detik)/7 x 100%), dari target tahun 2017 selama 7 hari kerja. Dengan capaian pada tahun 2017 ini, ke depannya kecepatan dalam layanan perijinan DPMPTSP Kota Bandung perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018. c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis Belum ada instansi lain yang sejenis yang menargetkan rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan maka data realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain. Indikator Rata-rata Waktu Respon Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan jumlah jam penyelesaian pengaduan dengan jumlah pengaduan. Rata − rata Waktu Respon Pengaduan = ��ℎ �� !��ℎ �� !�� Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Indikator Kinerja 1.3

Rata-rata Waktu Respon pengaduan

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 55 DPMPTSP Kota Bandung. Data rata-rata waktu respon pengaduan dihitung otomatis oleh sistem. Berikut data rata-rata waktu waktu respon pengaduan yang direkap (dihitung langsung oleh sistem) setiap akhir bulan sepanjang tahun 2017: Tabel 3.7 Rata-rata Waktu Respon Pengaduan (per bulan) NO BULAN Rata-Rata waktu respon pengaduan 1 Januari 3,1 jam 2 Februari 15,2 jam 3 Maret 2,7 jam 4 April 4,9 jam 5 Mei 9,4 jam 6 Juni 3,4 jam 7 Juli 4,2 jam 8 Agustus 2,2 jam 9 September 1,9 jam 10 Oktober 1,4 jam 11 November 0.8 jam 12 Desember 1,2 jam Rata-rata waktu respon pengaduan 4,2 jam Perbandingan Kinerja a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Pada tahun 2017 rata-rata waktu respon pengaduan mencapai 4,2 jam sedangkan tahun 2016 mencapai 2,94 jam, maka realisai kinerja 2017 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 hal ini terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan fungsi SDM pengelola pengaduan karena

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 56 67%33% CapaianRealisasi Efisiensidampak terjadinya OTT menyebabkan ASN pengelola pengaduan tidak dapat meresob pengaduan dari para pemohon selama satu bulan (sepanjang penyelidikan oleh KPK dan Kepolisian. b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Sama halnya dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja rata-rata waktu respon pengaduan tahun 2017 sebesar 60% lebih rendah dibandingkan tahun 2016 dengan capaian sebesar 102 %. c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Realisasi Indikator Kinerja “Rata-rata waktu respon pengaduan” 4,2 jam telah mencapai 60% dari target akhir periode Renstra sebesar 3 jam. Realisasi kinerja pada tahun 2017 ini, perlu teruss ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018. d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis Realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis karena pada Instansi lain belum ada yang menjadikaan indikator rata-rata waktu respon pengaduan sebagai indikator kinerja. Analisis Efisiensi Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu”, dibutuhkan anggaran sebesar Rp3.360.881.594,00, atau 67,46% dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp4.982.354.626,00. Realisasi kinerja sasaran strategis rata-rata telah mencapai 67,65%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 57 mencapai 67,46% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indkator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Ketiga indikator kinerja pada sasaran pertama tidak ada yang melampau target maka tidak dapat dimunculkan analisis efisiensinya. Adapun capaian kinerja IKM mendekati target 100% dengan capaian kinerja sebesar 96,80%.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 58 Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) “Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Realisasi Th 2016 Realisasi Th 2017 Target Th 2017 Capaian Target Akhir Renstra Nilai Investasi Berskala Nasional Rp 7.169.244.421.518 Rp 12.700.464.569.548 Rp 4.523 triliun 280,77% √ Rp 4.756 triliun Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Penanaman modal (investment) adalah penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi SASTRA II Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 (dua) sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai target.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 59 sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Adapun faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain: Faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, Faktor Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Kemudahan dalam Perizinan. Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal adalah Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 penanamn modal merupakan urusan wajib yang bersifat non pelayanan dasar. Sebagai turunan dari UU tersebut lahir PP 18 tentang perangkat daerah yang mengamanatkan Penanaman Modal sebagai urusan wajib yang bentuknya harus berbentuk Dinas Isu isu strategis Penanaman Modal 1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Bandung 2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Bandung sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota. 3. Meningkatkan citra Kota Bandung sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri. 4. Meningkat kerjasama penanaman modal pemerintah dengan badan usaha (PPP) sebagi percepatan investasi di Kota Bandung.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 60 5. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecapatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Bandung 6. Meningkatkan realisasi dan diversifikasi penanaman modal melalui proyek – proyek investasi untuk meningkatkan percepatan ekonomi kota. Kinerja Tahun 2017 Realisasi nilai investasi merupakan salah satau indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah. DPMPTSP Kota Bandung sebagai OPD yang bertanggung jawab atas penyelesaian urusan penanaman modal harus mewujudkan nilai investasi sesuai target yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bandung. Nilai investasi dihitung berdasarkan data dari LKPM yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dijumlahkan dengan realisasi investasi dari SIUP baru yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Bandung. "#��# $�%��&��# '�(�)�� "��#��= ��#��# $�%��&��# *�&� '��!�� !�(# +*�, �(�%#��#+ ��#��# $�%��&��# !�(# .$/� 0�(� Berikut data realisasi nilai investasi berskala nasional yang direkap setiap akhir bulan sepanjang tahun 2017: Indikator Kinerja 2.1 Nilai Investasi Berskala Nasional

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 61 Tabel 3.8 Nilai Investasi Berskala Nasional dari SIUP Baru NO BULAN Di Bawah 200 Juta Rupiah Di Atas 200 Juta Rupiah JUMLAH

INVESTOR NILAI INVESTASI JUMLAH

INVESTOR NILAI INVESTASI 1 Januari 224 1.188.244.595.000,00 233 1.220.836.219.000 2 Februari 0 - 2 1.500.000.000 3 Maret 83 12.620.726.883,00 62 947.811.469.946 4 April 18 2.343.171.446,00 19 159.348.597.000 5 Mei 67 9.276.176.400,00 66 416.106.826.693 6 Juni 74 9.235.040.000,00 70 118.427.855.377 7 Juli 108 15.217.318.395,00 125 500.236.465.315 8 Agustus 151 20.857.880.121,00 139 436.221.277.541 9 September 106 14.150.232.600,00 103 315.887.500.000 10 Oktober 111 16.599.680.000,00 119 4.475.461.820.221 11 November 98 12.788.201.831,00 104 171.909.633.000 12 Desember 86 13.513.260.000,00 98 544.648.466.254 Jumlah 1126 1.314.846.282.676,00 1.140 9.308.396.130.347 TOTAL 2266 investor Rp 10.623.242.413.023 PMDN 2017 PMA 2017 LKPM 994,306,096,525 109 1,082,916,060,000 200 SIUP 10,623,242,413,023 2,287 JUMLAH 11,617,548,509,548 2,396 1,082,916,060,000 200 Total keseluruhan 12,700,464,569,548 2,596

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 62 Pada tahun 2017, realisasi nilai investasi berskala nasional mencapai Rp 12.700.464.569.548, mencapai 280,80% (12.700.464.569.548/4.523 triliun x 100%), dari target tahun 2017 sebesar Rp 4.523 triliun. Diharapkan ke depan nilai investasi yang masuk ke Kota Bandung dapat terus meningkat. Peningkatan nilai investasi juga diharapakan sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandung. Perbandingan Kinerja a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Pada tahun sebelumnya (2016), capaian tahun 2016 sebesar Rp 7.169.244.421.518 sedangkan pada tahun 2017 capaian nilai realisasi investasi mencapai Rp 12.700.464.569.548. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2016. Pencapaian tersebut terjadi karena adanya penambahan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, komitmen pimpinan, serta optimalisasi pelaksanaan pameran untuk menarik investor berinvestasi di Kota Bandung. b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP periode 2013-2018, maka realisasi capaian kinerja nilai realisasi investasi sebesar Rp 12.700.464.569.548, mencapai 267,04 % (12.700.464.569.548/4.756 triliun x 100%) dari target akhir periode Renstra (2018) sebesar Rp 4.756 triliun. Dengan capaian pada tahun 2017 ini, ke depannya nilai realisasi investasi DPMPTSP Kota Bandung perlu terus ditingkatkan guna menciptakan stabilitas perekonomian di Kota Bandung.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 63 c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis Belum ada instansi lain yang sejenis yang menargetkan rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan maka data realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain. Analisis Efisiensi Untuk mencapai sasaran strategis “Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi”, diperlukan realisasi dana sebesar Rp2.251.279.839,00, atau 72,82% dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp3.091.395.050,00. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 280,80% lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 72,82% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indkator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 3.10. Analisis Efesiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja (≥100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 2 3 4 5 6 = 4-5 1 Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi nilai investasi berskala nasional 280,80% 72,82% 207,98%

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja III - 64 PENGUKURAN KINERJA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN : 2017 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 79,38 96,80% Rata-rata Waktu Layanan Izin 7 hari kerja 10,77 hari kerja 46,14% Rata-rata Waktu Respon Penyelesaian Pengaduan 3 jam 4,2 jam 60% 2 Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi nilai investasi berskala nasional Rp 4.523 triliun Rp 12.700.464.569.548 280,80% Jumlah Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 : Rp 13.587.221.378,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 : Rp 9.416.146.751,-

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 dicapai melalui pelaksanaan 3 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.982.354.626,- dan realisasi sebesar Rp 3.688.430.444,-. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program tahun 2017 DPMPTSP Kota Bandung sebagai berikut: No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.136.239.867,00 3.165.594. 960,00 76,53 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.072.712.385,00 2.238.122.347,00 54,95 3 Program peningkatan disiplin aparatur 352.476.500,00 288.936.500,00 81,97 4 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 43.438.000,00 35.062.500,00 80,72 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 1.890.959.576,00 1.437.150.605,00 76,00 6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 355.260.600,00 190.606.099,00 53,65 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.736.134.450,00 2.060.673.740,00 75,31 TOTAL 13.587.221.378,00 9.416.146.751,00 69,30

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 KATA PENGANTAR|i 3.4. PRESTASI Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, pada Tahun 2017 DPMPTSP Kota Bandung juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah: 1. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” urutan ke 5 (Nasional) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Penghargaan predikat Zona Hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dariOMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan Keputusan Nomor : 4.118/ORI-KPP/VII/2014, Tanggal 23 Januari 2014. 3. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tanggal 18Juli 2014 dari OMBUDSMAN RI (ORI). 4. Penghargaan predikat Zona Hijau (tingkat kepatuhan tinggi) Tahun 2014 OMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 KATA PENGANTAR|ii 5. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2014 OMBUDSMAN RI (ORI). 6. Fasilitator dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan/atau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum 7. Terpenuhinya seluruh standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI, dengan skor 1000 (hasil self assesment) 8. Penghargaan Eco office 2016 9. Penghargaan investment award aplikasi GAMPIL

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 KATA PENGANTAR|iii Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Wali Kota Bandung dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi. Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas reviu Renstra oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017, DPMPTSP menerapkan SAKIP secara lebih nyata melalui pelaksanaan inovasi dalam pelayanan publik terutama focus pada percepatan penyelesaian penerbitan izin. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain : 7. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu; 8. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 KATA PENGANTAR|iv keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu; 9. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai ; 10. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian; 11. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi; 12. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset . Pada tahun 2017 DPMPTSP mendapatkan penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” urutan ke 5(Nasional). Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal tahun 2017 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelayanan BPPT Tahun 2016. Prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya pada awal tahun 2018 DPMPTSP berhasil mempertahankan prestasi Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” dan kembali mendapatkan penghargaan. Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 ini masih jauh dari

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG|Tahun 2017 KATA PENGANTAR|v harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Bandung “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera” setiap tahun senantiasa dapat tercapai. Bandung, Desember 2017

Documents

LAPORAN KINERJA DPMPTSP KOTA BANDUNG |Tahun 2017 · PERENCANAAN KINERJA |II - 2 ... (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan ... bersama mendesak, mempunyai