LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ... dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan ... tercantum dalam

2017

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jl. Raya Soreang Km.17 Komp Pemda Kab.Bandung

OillilS Perdagangilll dan Perinduslrian Ka/Jupten Bandung

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan

hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah

satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 ini disusun

berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru sesuai dengan perubahan SOTK Baru dan Evaluasi Tim

Internal mengenai Tujuan, Sasaran dan lndikator Kinerja yang ada sehingga parameter

dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat lebih terukur

dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan. Selanjutnya laporan ini akan

dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa

yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan

pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung untuk

mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean

Government) di Kabupaten Bandung.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan

dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa

mendatang. Soreang, Februari 2018

KEPALA DINAS ��i§m'lAN PERINDUSTRIAN

AN DUNG

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

ii

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Gambaran Umum 1

I.2 Gambaran Singkat Organisasi 2

I.3 Tugas Pokok dan Fungsi 2

I.4 Sumber Daya Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8

I.5 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah 9

I.5.1 Bidang Perdagangan 10

I.5.2 Bidang Industri 11

I.5.3 Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 12

I.6 Dasar Hukum 13

I.7 Sistematika Penyajian 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

II.1 Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021 16

II.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 17

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 18

II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Disperin Tahun 2017 20

II.5 Rencana Anggaran Disperin Tahun 2017 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

III.1 Capaian Kinerja Organisasi 23

III.2 Analisis Capaian Kinerja 26

III.3 Realisasi Anggaran 46

BAB IV PENUTUP 51

IV.1 Kesimpulan 51

IV.2 Langkah Kedepan 53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI


iii

Tabel Judul

Hal

1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 9

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis 18

2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator 19

2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2017 20

2.4 Pagu Anggaran tahun 2017 21

3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1 26

3.2 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 28












3.17 Realisasi Anggaran tahun 2017 46

DAFTAR TABEL


iv

Gambar Judul Hal

1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017 7

1.2 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017 8

3.1 Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas 23

3.2 Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku 23

3.3 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB 24

3.4 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Berdaya Saing 24

3.5 Persentase Jumlah Industri Kecil Berbasis Teknologi 24

3.6 Persentase IKM yang Difasilitasi Standarisasi Produk 25

3.7 Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas bumi 25

3.8 Predikat Nilai AKIP Disperin 25

3.9 Perkembangan Volume Eksport (KGM) 27

3.10 Komoditi Eksport 28

3.11 Desain Produk yang telah difasilitasi 39

3.12 Piagam Penghargaan 41

3.13 Piagam Penghargaan 41

4.1 Laporan Capaian Kinerja 51

DAFTAR GAMBAR


v

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai

penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berkewajiban

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja

pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Laporan Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini merupakan

bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang

perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Bandung pada periode tahun

anggaran 2016. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap

capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2016.

Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 7 sasaran strategis yang

ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata

capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capain kinerja

untuk 6 sasaran strategis rata-rata sebesar diatas 100%. Adapun untuk sasaran ke 3

meningkatnya kinerja dan kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB belum

bisa terukur dikarenakan data realisasi perhitungan PDRB yang biasanya dilakukan oleh

BPS Kabupaten Bandung sampai dengan laporan ini dibuat belum tersedia. Jadi tingkat

capaian realisasi untuk saran 3 masih belum tersedia datanya. Apabila data tersebut

sudah tersedia maka akan kami lakukan perhitungan realisasi capaian dan perbaikan

terhdap laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung Tahun 2017.

EKSEKUTIF

RINGKASAN

NN


vi

Rincian capain kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaen

Bandung berdasrkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada

gambar dibawah ini:

SASARAN 1

Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas

SASARAN 2

Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan

tertib ukur


vii

SASARAN 3

Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB

SASARAN 4

Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil


viii

SASARAN 5

Meningkatnya standarisasi produk industri

SASARAN 6

Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai

energi yang berwawasan lingkungan


ix

SASARAN 7

Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017 secara

keseluruhan dapat dicapai dengan baik dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan

dengan capaian kinerja tahun 2016. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai

kinerja tersebut sebesar Rp. 35.860.072.455,00,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan

Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat

Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 27.721.323.881,00,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua

Belas Juta Rupiah Tiga Ratus Tiga uluh Dua Ribu Delapan Ratus Depaln Puluh Satu

Rupiah) dengan persentase sebesar 77,28%.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2017 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Soreang, Februari 2018


1

I.1 GAMBARAN UMUM

alam kerangka pembangunan

good governance, kebijakan

umum pemerintah adalah ingin

menjalankan pemerintahan yang

berorientasi pada hasil (result oriented

government). Salah satu azas

penyelenggaraan good governance yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai

kedaulatan tertinggi Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas

tersebut salah satunya diwujudkan dalam

bentuk penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah disusun sebagai salah satu

bentuk pertanggungjawaban Dinas

Perdagangan dan Perindustrian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi selama

tahun 2016 dalam rangka melaksanakan

visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021 sekaligus

sebagai alat kendali dan pemacu

peningkatan kinerja setiap unit organisasi

di lingkungan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung, serta

sebagai salah satu alat untuk

mendapatkan masukan bagi stakeholder

demi perbaikan kinerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian.

Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas, penyusunan Laporan

Kinerja tersebut juga merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi,

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas

Laporan Kinerja.

D

PENDAHULUAN

BAB I


2

I.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan

krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan

pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada

perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti

pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang tercantum

pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut

salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

(Diskoperindag) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi

2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan

Perindustrian, sehingga mulai Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

berdiri sendiri sesuai dengan pembagian kewenangan antara urusan Perdagangan

dan Perindustrian dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

I.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung,

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang merupakan

Pemisahan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Bandung yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan

terhadap perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, mempunyai

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis

operasional di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi

pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin

dan kimia, industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan

dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.


3

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,

maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam

hal adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Disperin mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan

di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian

diatas Kepala Disperin menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum

dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program;

c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum

dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;

e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

sekretariat.

Sekretaris, membawahkan:

a. Subbagian Penyusunan Program;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan.


4

3) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang

Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang

sarana distribusi perdagangan, meliputi bina usaha perdagangan,

pengembangan sarana distribusi dan pengawasan, pengelolaan sarana

distribusi;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang sarana distribusi perdagangan,

meliputi bina usaha perdagangan, pengembangan sarana distribusi dan

pengawasan, pengelolaan sarana distribusi;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

bidang sarana distribusi perdagangan, meliputi bina usaha

perdagangan, pengembangan sarana distribusi dan pengawasan,

pengelolaan sarana distribusi.

4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas

di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perdagangan Dalam

Negeri dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :


Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri meliputi perdagangan

dalam negeri, perdagangan luar negeri dan pengawasan distribusi;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Perdagangan Dalam Negeri dan

Luar Negeri, meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar

negeri dan pengawasan distribusi;


lingkup tugasnya;


bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.


5

5) Bidang Kemetrologian, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas – tugas di bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral;

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kemetrologian,

Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :


kemetrologian, energi dan sumber daya mineral meliputi standarisasi

kemetrologian, pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, energi dan

sumber daya mineral;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang kemetrologian, energi dan

sumber daya mineral meliputi standarisasi kemetrologian, pengawasan

dan penyuluhan kemetrologian, energi dan sumber daya mineral;


lingkup tugasnya;


bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral.

Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral,

membawahkan:

a. Seksi Standarisasi Kemetrologian;

b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;

c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.

6) Bidang Industri Non Agro

Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang

industri agro dan kemasan;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan



Industri Agro dan Kemasan meliputi makanan dan minuman, kimia,

farmasi dan obat tradisional, hutan, perkebunan dan bahan bangunan;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Industri Agro dan Kemasan

meliputi makanan dan minuman, kimia, farmasi dan obat tradisional,

hutan, perkebunan dan bahan bangunan;


lingkup tugasnya;


6


bidang Industri Agro dan Kemasan.

Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan, membawahkan :

a. Seksi Makanan dan Minuman;

b. Seksi Kimia, farmasi dan Obat Tradisional;

c. Seksi Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan.

7) Bidang Industri Agro

Kepala Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang industri non

agro;

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Industri Non Agro



Industri Non Agro, meliputi industri logam, mesin dan alat transportasi,

industri tekstil, produksi tekstil dan aneka dan industri kreatif dan

elektronika;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Industri Non Agro, meliputi

industri logam, mesin dan alat transportasi, industri tekstil, produksi

tekstil dan aneka dan industri kreatif dan elektronika;


lingkup tugasnya;


bidang Industri Non Agro, meliputi industri logam, mesin dan alat

transportasi, industri tekstil, produksi tekstil dan aneka dan industri

kreatif dan elektronika.

Kepala Bidang Industri Non Agro, membawahkan :

a. Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi;

b. Seksi Tekstil, Produksi Tekstil dan Aneka;

c. Seksi Kreatif dan Elektronika.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mempunyai

struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung sebagai berikut :


7

Gambar 1.1

Sturktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017


8

I.4 SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah

pegawai pada tahun 2017 sebanyak 268 pegawai negeri dengan rincian 213

pegawai pria dan 55 orang pegawai wanita. Keseluruhan Sumber Daya Manusia

memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur

tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan dan Perindustian Kabupaten

Bandung tercantum pada diagram berikut:

58

27

88

3

78

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SD SLTP SLTA D 3 S 1 S 2

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung Menurut Pendidikan Tahun 2017 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperin Kab. Bandung

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

berpendidikan terakhir SLTA/SMA kebanyakan ialah tenaga kerja teknis lapangan

di UPT Pasar. Sedangkan untuk Sumber Daya Aparatur di Dinas mayoritas ialah

berpendidikan Strata 1 / Sarjana.


9

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin

:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI JENIS KELAMIN

P L

1

Golongan I A 2

213 55

Golongan I B 13

Golongan I C 37

Golongan I D 3

2

Golongan II A 32

Golongan II B 28

Golongan II C 84

Golongan II D 1

3

Golongan III A 4

Golongan III B 16

Golongan III C 20

Golongan III D 14

4

Golongan IV A 10

Golongan IV B 3

Golongan IV C 1

Golongan IV D

Golongan IV E

I.5 PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut

terdapat beberapa permasalahan, antara lain:


10

1.5.1 BIDANG PERDAGANGAN

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan

strategis yang efektif dan efisien.

Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan

strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum

memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi

(jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan

SDM.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran

barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak

hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih

efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai

upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri

masyarakat.

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau

harganya. Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk

impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang

diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah

daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah.

4. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan.

Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya

pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu,

penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan

konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya

kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya

kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor

yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di

bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih terbatas, serta

tempat pengaduan konsumen masih terbatas.


11

1.5.2 BIDANG INDUSTRI

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri

besar Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar, sektor

IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi

perusahaan besar.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang

wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi

industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa

akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan

mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta

akan memberikan daya tarik investasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan

kondisi mesin yang sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu

bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal

maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi

pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan

hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap

penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai

lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi

pertumbuhan ekonomi.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.

Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri

dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku

untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya

kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan

yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum

efisiensinya pemakaian energi di industri, kenaikan harga energi dan

pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat

menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.


12

1.5.3 BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

1. Dengan diberlakukannya UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, pada

pasal 8, tercantum kewenangan pemerintah Kabupaten dalam

penyelenggaraan panas bumi. Pada saat ini seluruh data untuk

melaksanakan kewenangan tersebut belum seluruhnya tersedia, oleh karena

itu perlu sekali pengumpulan data yang berkaitan dengan kewenangan yang

sekarang ini dimiliki oleh Kabupaten.

2. Kewenangan yang dimiliki Kabupaten/ Kota, meliputi ;

• Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di

bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;

• Pemberian izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi

kewenangannya;

• Pembinaan dan pengawasan;

• Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada

wilayah kabupaten/ kota; dan

• Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan

panas bumi pada wilayah kabupaten/ kota.

3. Dengan ditariknya kewenangan dibidang ke ESDM baik ke Pemerintah

Pusat maupun Provinsi. Sedangkan pihak Kabupaten tetap harus menangani

permasalahan yang timbul diwilayahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan

monitoring maupun koordinasi baik ke Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi, untuk mengantisipasi seluruh permasalahan yang akan

timbul di bidang ke ESDM an.

4. Dana Bagi Hasil dari Panas Bumi, Migas dan Tambang, merupakan

penghasil PAD yang cukup besar bagi Kabupaten Bandung, oleh karena itu

sangat diperlukan koordinasi dan monitoring baik ke Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi.


13

I.6 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahunh 1950) sebagaimana telah di ubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang

Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di LIngkungan Instansi Pemerintah;


No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja


No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Transisi Dalam

Rangka Penataan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bandung.

8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;


14

I.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah

permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya

aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan,

sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan

target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.


15

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2017, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya

penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa

yang akan datang.


16

enyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2017,

mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada

hasil, melalui Perjanjian Kinerja

terwujudnya komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan

wewenang serta sumber daya yang

tersedia, kinerja yang disepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi

(outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

II.1 Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab.Bandung Tahun 2016-

2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu :

P

PERENCANAAN KINERJA

BAB II


17

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung melaksanakan misi ke 5 (lima) dari Pemerintah Kabupaten

Bandung yaitu :

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan pembangunan

ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk

menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.

II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas

bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang

terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai

keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi

yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi

berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan.

Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk

mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan”

VISI

“ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif ”

MISI


18

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju,

Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan”

Misi V: “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

kompetitif ”

NO. TUJUAN SASARAN

1. Meningkatnya Nilai Perdagangan

eksport Kabupaten Bandung

Meningkatnya Nilai Eksport

Perdagangan Non Migas

2. Meningkatkan kinerja perdagangan

dalam negeri dan Peningkatan

perlindungan terhadap konsumen

Meningkatnya perlindungan

terhadap hak/kepentingan

konsumen dan tertib ukur

Meningkatnya Kinerja dan

Kontribusi Nilai Sektor

Perdagangan terhadap PDRB

3. Meningkatkan peran Industri Kecil

dan Menengah (IKM) dalam

perekonomian daerah

Meningkatkan daya saing dan

produktifitas industri kecil

Meningkatnya standarisasi produk

industri

4. Meningkatnya pemanfaatan potensi

pertambangan dan energi yang

berwawasan lingkungan

Meningkatnya pemanfaatan potensi

volume uap panas bumi sebagai


5. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas

Internal

Meningkatakan Tatakelola

Pemerintahan instansi Organisasi

Perangkat Daerah

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah.


19

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dengan

sasaran. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian

kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

1

Meningkatnya Nilai

Perdagangan eksport

Kabupaten Bandung

1

Meningkatnya Nilai

Eksport Perdagangan

Non Migas

1 Pertumbuhuan Nilai

Eksport Non Migas

2

Meningkatkan kinerja

perdagangan dalam

negeri dan Peningkatan

perlindungan terhadap

konsumen

2

Meningkatnya

perlindungan terhadap

hak/kepentingan

konsumen dan tertib

ukur

2

Persentase Alat UTTP

bertanda tera sah yang

berlaku

3

Meningkatnya Kinerja

dan Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

3

Persentase Kontribusi sub

sektor Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

3

Meningkatkan peran

Industri Kecil dan

Menengah (IKM)

dalam perekonomian

daerah

4

Meningkatkan daya

saing dan produktifitas

industri kecil

4

Pertumbuhan Industri Kecil

dan Menegah Berdaya

saing

5 Persentase Jumlah Industri

Kecil berbasis teknologi

5

Meningkatnya

standarisasi produk

industri

6

Persentase IKM yang

difasilitasi standarisasi

produk

4

Meningkatnya

pemanfaatan potensi

pertambangan dan energi

yang berwawasan

lingkungan

6

Meningkatnya pemanfaatan

potensi volume uap panas

bumi sebagai energi yang


7

Persentase pemanfaatan

potensi uap panas bumi

sebagai sumber energi

5 Meningkatnya Kapasitas

dan Kapabilitas Internal 7

Meningkatakan Tatakelola

Pemerintahan instansi

Organisasi Perangkat

Daerah

8 Nilai AKIP Disperin

9 Persentase aset dalam

kondisi baik


20

II.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus

dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2017 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET Tahun 2017

TARGET Tahun 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas

Pertumbuhuan Nilai Eksport Non Migas

$ 854.796.852 $ 897.710.575

2

Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur

Persentase Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku

5,50% 12 %

3


Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung

6,07% 6,58 %

4 Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah Berdaya saing

5,30% 7,00 %

Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis teknologi

3,00% 5,00 %

5 Meningkatnya standarisasi produk industri

Persentase IKM yang difasilitasi standarisasi produk

1,00% 4,00 %

6

Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai energi yang berwawasan lingkungan

Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi

91,50% 93,50 %

7


Nilai AKIP Disperin 72 80

Persentase aset dalam kondisi baik

70 % 75 %


21

II.5 RENCANA ANGGARAN DISPERIN TAHUN 2017

Penetapan kinerja Bandung dengan sasaran strategis, indikator kinerja

utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 didukung

dengan pembiayaan APBD Kabupaten Bandung untuk belanja langsung sebesar

Rp.35.860.072.445,- (Tiga Puluh Lima Milyar Depalan Ratus Enam Puluh Juta

Tujuh uluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Anggaran belanja

langsung tersebut terdiri dari belanja SKPD sebesar Rp.3.634.090.219,-

(Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus

Sembilan Belas Rupiah), dan anggaran belanja program sebesar

Rp.32.225.982.226,- (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta

Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dari

jumlah anggaran teresbut terdapat anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp.470.000.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Adapun anggaran tersebut dirinci

berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran 2017

NO. PROGRAM PAGU ANGGARAN (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.276.913.469,00

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 940.850.000,00

3. Program peningkatan disiplin aparatur 322.776.750,00

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15.000.000,00

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

78.550.000,00

6. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

854.218.000,00

7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 205.000.000,00

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 25.309.709.226,00

9. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 454.000.000,00

10. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2.340.000.000,00

11. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 798.000.000,00

12. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.102.250.000,00

Jumlah 35.860.072.445,00


22

kuntabilitas kinerja adalah

kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau

pimpinan kolektif secara

transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung selaku pengemban amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Bandung

yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan misi dan visi Pemerintah

Kabupaten Bandung.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung Tahun 2017 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program dan

kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah

indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Sebagaimana yang tercantum

dalam penetapan kinerja Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung Tahun 2016, seluruh jajaran Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung.

A

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III


23

III.1 CAPAIAN KINERJA ORANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017. Adapun rincian

tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat diilustrasikan dalam

gambar diagram batang berikut ini :

SASARAN 1

Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas

Gambar 3.1 Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas

SASARAN 2

Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan

tertib ukur

Gambar 3.2 Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku


24

SASARAN 3


Gambar 3.3 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB

SASARAN 4


Gambar 3.4 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Berdaya Saing

Gambar 3.5 Persentase Jumlah Industri Kecil Berbasis Teknologi


25

SASARAN 5

Meningkatnya standarisasi produk industri

Gambar 3.6 Persentase IKM yang Difasilitasi Standarisasi Produk

SASARAN 6

Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai


Gambar 3.7 Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas bumi

SASARAN 7


Gambar 3.8 Predikat Nilai AKIP Disperin


26

III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2017 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -1

Indikator Kinerja

Sasaran

Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Pertumbuhuan Nilai Eksport Non Migas

$ 845.601.957 $ 824.819.145 97,54 % $ 854.796.852 $ 935.644.158 109, 46 %

Pertumbuhan nilai eksport itu sendiri pada tahun 2017 mencapai

$935.644.158 dibandingkan nilai eksport pada tahun 2016 adalah sebesar

$820.972.744,55,- terjadi peningkatan sebesar $ 110.814.913 sedangkan nilai

peningkatan presentase capaian tahun 2017 sebesar 11,91% dibandingkan pada

tahun 2016. Upaya pencapaian Sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi

pada peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung. Dalam

rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan import.

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan

import ditujukan untuk meningkatan pemahaman pelaku usaha di bidang

ekspor dan import di wilayah Kabupaten Bandung terhadap peratuan dan

kebijakan pengurusan dokumen ekspor dan impor yang sering mengalari

perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2017 kegiatan

sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan

import diikuti sebanyak 20 peserta bagi pelaku usaha eksport dan import.

b. Pengembangan data base informasi potensi unggulan.

Pengembangan data base informasi potensi unggulan ditujukan untuk

melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung

yang memiliki produk potensi unggulan ekspor, sehingga tersedianya data

base informasi potensi produk unggulan produk ekspor dapat meningkatkan

nilai pertumbuhan ekspor dan memudahkan informasi tentang pasar tujuan

ekspor.

“ Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas ”

SASARAN 1


27

c. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi

terkait/asosiasi/pengusaha.

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi /

pengusaha bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala yang

menjadi penghambat untuk melakukan ekspor produk dari Kabupaten

Bandung ke luar negeri serta peluang pasar tujuan ekspor baru yang dapat di

intervensi oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga

produk ekspor Kabupaten Bandung tidak hanya didominasi oleh tekstil dan

produk tekstil saja tetapi komoditas lainnya, saat ni mulai muncul komoditas

baru di Kabupaten Bandung yang menjadi potensi ekspor diantaranya kopi.

d. Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi.

Kegiatan Pelatihan ekspor bagi pelaku usaha industri kecil, usaha mikro kecil

dan koperasi bertujuan agar para pelaku usaha kecil dan koperasi di

Kabupaten Bandung yang memiliki produk unggulan ekspor dapat memahami

tata cara pengurusan dokumen ekspor serta memahami mekanisme ekspor.

Sehingga kedepanya muncul eksportir baru yang dapat melakukan ekspor

produknya sendiri tanpa melalui perantara.

Adapun perkembangan jumlah volume eksport pada tahun 2017

dengan rincian perkembangan volume eksport per bulan dapat dilihat pada

grafik dibawah ini :

Gambar 3.9 Perkembangan Volume Eksport (KGM)


28

Sejumlah produk unggulan yang menjadi andalan Kabupaten Bandung

untuk diekspor antara lain tekstil, cocoa/coklat, alas kaki, garmen hingga

komoditas pertanian.

Gambar 3.10 Komoditi Eksport

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta

solusi yang digunakan dalam mengatasi permaslahan tersebut diantaranya

adalah:

Tabel 3.2 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1

NO. PERMASALAHAN SOLUSI

1. Potensi produk ekspor Kabupaten

Bandung masih didominasi oleh

tekstil dan produk tekstil dengan

diperlukan pengembangan produk

ekspor baru sehinga tidak hanya

tergantung pada produk tekstil.

Selain itu negara tujuan ekspor

masih tergantung pada negara-

negara diwilayah Eropa dan

sebagian asia diperlukan perluasan

negara tujuan baru pemasaran

produk ekspor

Melakukan pendataan dan kajian tentang

potensi produk unggulan Kabupaten

Bandung yang dapat dijadikan produk

ekspor. Saat ini sedang melakukan kajian

tentang potensi ekspor kopi dari

Kabupaten Bandung yang mulai diminati

oleh negara lain. Selain itu untuk

membuka akses pemasaran di negara

tujuan ekspor baru kami mengikuti

kegiatan pameran produk di tingkat

internasional untuk memperkenalkan

produk unggulan Kabupaten Bandung.

2. Masih minimnya pengetahuan

tentang prosedur ekspor bagi pelaku

usaha mikro, kecil dan menengah

sehingga akses pemasaran produk

UKM selama ini masih terpaku pada

pemasaran domestik. Adapun

beberapa UKM yang sudah memiliki

pasar di luar negeri tetapi mereka

terbentur dengan pengetahuan

bagaimana cara ekspor sehingga

produk yang mereka jual tidak dapat

dipasarkan.

Selain itu setiap tahun kami selalu

melakukan pelatihan tentang ekspor bagi

pelaku UKM dan IKM yang memiliki

produk potensi ekspor sehingga

kedepanya apabila ada UKM dan IKM

yang memiliki potensi ekspor dapat

melakukan pengiriman produknya secara

langsung tanpa melalui perantara lagi.


29

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Indikator Kinerja

Sasaran



Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku

0 % 0 % 0 % 5,50 % 12 % 218, 18 %

Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan

kosumen dalam hal ini ialah tentang kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat

ukur takar timbang dan perlengakapan yang digunakan oleh pelaku usaha di

Kabupaten Bandung, masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dikarenakan

urusan kemetrologian pada tahun 2016 masih menjadi urusan Provinsi dan baru

dilimpahkan ke Kabupaten Bandung pada tahun 2017, sehingga indikator

presentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2016 masih

belum memiliki target serta realisasi kinerja. Indikator ini merupakan indikator hasil

reviu internal terhadap indikator Rencana Stategis Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dan Lakip Tahun 2016

yangdilakukan pada pertengahan tahun 2017, seiring dengan adanya perubahan

kewenangan dan struktur organisasi baru di lingkungan Pemerintah Daerah,

sehingga indikator yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Upaya untuk mewujudkan saran ini terkait dengan tujuannya meningkatkan

kinerja perdagangan dalam negeri dan peningkatan perlindungan terhadap

konsumen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya untuk

mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta

kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat

ukur, takar, timbang dan perlengkapanya yang digunakan dalam transaksi

perdagangan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Upaya yang dilakukan

antara lain :

a. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Upaya untuk menigkatkan pelindungan komsumen dan tertib ukur dilakukan

melalui peningkatan operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur

Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan

Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur

SASARAN 2


30

Terbungkus (BDKT) di wilayah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh UPT

Kemtetrologian Kabupaten Bandung yang baru terbentuk pada tahun 2017.

Dengan adanya UPT Kemetrologian diharapkan peran pelayanan tera dan

tera ulang alat UTTP yang selama ini dilakukan oleh Balai Kemetrologian

Provinsi Jawa Barat bisa lebih optimal dapat memberikan pelayanan tera dan

tera ulang laat UTTP untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur

sehingga dapat meningkatan kepercayaan konsumen dan kinerja

perdagangan dalam negeri. Sejak memulai operasionaliasi UPT

Kemetrologian Kabupaten Bandung pada bulan Mei sampai Desember 2017

sudah melakukan pelayanan tera alat UTTP sebanyak 1.347 alat dan tera

ulang sebanyak 3.793 alat yang sudah ditera dan tera ulang melebihi dari

target yang ditetapkan sebanyak 800 alat UTTP yang ditera.

b. Sosialisasi tentang Kemetrologian

Upaya untuk meningkatan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan

tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan

sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan peran kemetrologian dalam

meningkatan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2017 telah dilakukan

sosialisasi sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 80 orang yang berasal dari

pelaku usaha, instansi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil

sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi

pemerintah sendiri yang belum menegerti serta paham tentang apa itu

kemetrologian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP.

Sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang

lebih efektif dan masif untuk menyampaikan informasi tentang kemetrologian.

c. Pengawasan Kemetrologian

Pengawasan kemetrologian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim

usaha yang baik dan kondusif melalui terciptanya lingkungan usaha yang

tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan

terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat

UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabuapten Bandung sudah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang

berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2017

bekerjasama dengan Pengawas Direktorat Kemetrologian kemeterian

Perdagangan RI terhadap 829 unit alat UTTP terdapat 127 unit yang bertanda


31

tera batal, 4 unit alat yang tidak memiliki tanda tera yang sah dan 6 unit UTTP

yang melanggar.

Melihat data tersebut masih banyak pelaku usaha yang tidak taat terhadap

kewajiban untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP serta pelaku usaha

yang berbuat curang dengan merusak segel tanda tera dengan sengaja untuk

memperdaya ukuran pada alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang.

Diperlukan strategi dan upaya yang lebih keras lagi dalam hal pengawasan

untuk mewujudkan peningkatan perlingdungan terhdap hak/kepentingan

konsumen dan tertib ukur.


solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya

adalah:

Tabel 3.4

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2


1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat

UTTP yang dalakukan oleh UPT

Kemetrologian belum maksimal

karena keterbatasan petugas yang

berhak untuk melakukan tera dan

tera ulang dalam hal ini ialah

fungsional penera yang dimiliki oleh

UPT Kemetrologian Kabupaten

Bandung baru ada 4 orang yang

merupakan pelimpahan dari Provnsi

Jawa Barat, sedangkan area

pelayanan begitu luas mencakup 31

kecamatan.

Pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian berusaha memberikan

pelayanan dengan sebaik mungkin

dengan memanfaatan sumber daya yang

ada serta bekerjasama dengan Direktorat

Kemetrologian Kementerian Perdagangan

RI untuk penambahan petugas penera,

disamping itu pula mempersiapkan untuk

penambahan jumlah penera baru pada

tahun - tahun yang akan datang dengan

memberikan biaya diklat kemetrologian

bagi calon penera baru.

2. Pengawasan kemetrologian saat ini

belum maksimal dikarenakan belum

memiliki fungsional pengawas dan

PPNS Kemetrologian yang dimiliki

oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung,

serta minimnya kepedulian dan

pengetahuan masyarakat tentang

aturan kemetrlogian

Meningkatkan sosialisasi kepada

masyarakat dan pelaku usaha serta

tentang kemetrologian serta

meningkatkan koordinasi dengan

berbagai instansi bergerak dibidang

perlindungan konsumen untuk bersama-

sama melakukan pengawasan

kemetrologian untuk menciptakan suatu

daerah yang tertib ukur.


32

Tabel 3.5


Indikator Kinerja

Sasaran



Persentase

Kontribusi sub sektor

Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

5,90 % 5,92 % 100,33 % 6,07 % - -

Realisasi kinerja kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB pada

Tahun 2016 sebesar 5,92% dengan capaian sebesar 100,33%, pada tahun 2017

target yang akan dicapai sebesar 6,07% bila melihat data tabel diatas data

realisasinya belum tersedia dikarenakan data perentase kontribusi sub sektor

perdagangan terhadap PDRB yang diambil dari data statistik yang dirilis oleh BPS

Kabupaten Bandung masih belum tersedia dikarenakan masih dalam tahap

pengolahan data. Biasanya data tersebut akan tersedia pada bulan Maret,

sehingga pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa

mengukur capain realisasi tersebut.

Upaya untuk pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan

kontribusi pada peningkatan kinerja dan kontribusi nilai sektor perdagangan

terhadap PDRB dilakukan upaya-upaya sebagai berikut ini :

a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan

Operasional

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanan operasional

ditujukan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan operasional Dinas

Perdagangan dan Perindustrian, dalam melaksanakan tata kelola pengeloaan

perdagangan dalam negeri khusunya tentang penyelengaraan pasar. Dengan

telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Penyelengaran Pasar diperlukan sosialisasi terhadap peraturan daerah

tersebut kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha baik

pedagang di pasar tradisional maupun pelaku usaha toko modern dan

swalayan. Oleh karena itu pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut sebanyak

4 kali diikuti oleh 160 peserta dilaksanakan di kantor kecamatan.

Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB SASARAN 3


33

b. Kemudahan Pengembangan Usaha

Kemudahan pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan

kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Bandung

untuk mejalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan

membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil

terutama pelaku usaha toko modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk

dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan temu

konsultasi dan kemitraan antara pelaku usaha kecil sebanyak 60 orang

dengan pelaku usaha besar agar dapat terjalin kerjasama dalam menjalankan

usahanya terutama memberikan kemudahan dalam pemasaran produknya.

c. Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk merupakan upaya untuk

meningkatkan pertumbuhan perekonomi daerah, dengan memperbaiki saran

dan prasarana distribusi barang/produk salah satunya ialah sarana dan

prasarana pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan

yang baik, bersih dan sehat. Perbaikan sarana dan prasarana pasar

tradisional yang dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 3 pasar, yaitu

perbaikan untuk Pasar Sayati, Baleendah dan Banjaran, kajian studi

kelayakan untuk pasar agro dan pasar industri yang rencananya akan

dibangun sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan hasil industri yang

ada di Kabupaten Bandung.

d. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

Pengembangan kerjasama kemitraan bertujuan untuk membangun kersama

kemitraan antara pelaku usaha di Kabupaten Bandung dengan pelaku usaha

di luar Kabupaten Bandung baik itu dalam hal promosi, pemasaran produk,

pengembangan produk maupun dalam hal kerjsama usaha lainya. Dinas

Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2017 melakukan pengembagan

kerjasama kemitraan sebanyak 2 kali yang dilakukan dengan meilibatkan

pelaku usaha sebanyak 12 orang yang diberikan fasilitasi kerjasama

kemitraan dengan pelaku usaha di daerah lain.


34

e. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Kegiatan sistem dan jaringan informasi perdagangan meruapakan upaya

untuk mengendalian ketersediaan stok barang dan harga barang kebutuhan

pokok dan barang strategis, sehingga ketersedian stok barang kebutuhan

pokok dan barang strategis serta kenaikan harga dapat dimonitoring serta

dikendalian pada tahap yang wajar tidak berlebihan, serta mengurangi tingkat

kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bertangung jawab dengan

melakukan peminbunan stok barang untuk mendapatkan harga jual yang lebih

mahal. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdgaangan dan Perindustrian

untuk peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dengan

melakukan monitoring ktersedian stok dan harga kebutuhan bahan pokok

secara periodik, serta melibatkan instansi lain baik itu dari Bulog, Dinas

Perdagangan Provinsi maupun pihak Kepolisian untuk menjaga ketersedian

stok bahan kebutuhan pokok. Pada tahun 2017 ditelah dilakukan monitoring

sebanyak 224 kali dibeberasa pasar tradisional dan operasi pasar murah

bekerjasama dengan Bulog sebenyak 4 kali dalam 1 Tahun di 4 lokasi

Kecamatan diwilayah Kabupaten Bandung.

f. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sosialiasi peningkatan pengunaan produk dalam negeri bertujuan untuk

mengurangi pengunaan dan peredaran produk import di dalam negeri serta

masyarakat dapat lebih mencintai terhadap produk dalam negeri, sehingga

dapat memberikan kontribusi positif pada neraca perdagangan dalam negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengunaan produk

dalam negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan sosialisasi

pengunaan produk dalam negeri sebanyak 120 Orang dengan target sasaran

peserta ialah para pelajar sekolah menengah atas, bertujuan untuk

meningkatkan kepedulian dan kecintaan pengunaan produk dalam negeri

kepada generasi muda. Sehingga generasi muda dapat lebih peduli terhadap

pengunaan produk dalam negeri dan dapat membantu menyebar luaskan

pengunaan produk dalam negeri.


35



adalah:

Tabel 3.6



1. Perbaikan sarana dan prasarana

perdagangan terutama bagi pasar

tradisional memerlukan biaya yang

cukup besar sedangkan kemampuan

APBD Kabupaten Bandung tidak

mencukupi untuk melakukan

perbaikan dan revitalisasi pasar

tradisional yang ada di Kabupaten

Bandung.

Untuk melakukan revitalisasi pasar

tradisional di Kabupaten Bandung

sehingga menjadi pasar yang nyaman,

bersih dan sehat dengan tidak hanya

bergantung pada APBD maka kami

melakukan inovasi dengan menawarkan

kerjsama pembangunan dan pengelolaan

pasar melalui lelang investasi saat ini

sudah terrealiasi untuk pembangunan

pasar sehat sabilulungan cicalengka dan

pada tahun 2017 akan dimulai kerjasama

pembangunan pasar majalaya.

2. Kehadiran pedagang kaki lima

sering dikaitkan dengan dampak

negatif bagi lingkungan perkotaan,

dengan munculnya kesan buruk,

kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini

ditunjukkan oleh penempatan

sarana perdagangan yang tidak

teratur dan tertata serta sering

menempati tempat yang menjadi

tempat umum.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan

penataan pedagang kaki lima ialah

dengan memberikan bantuan sarana dan

prasarana dagang bagi kaki lima dan

melakukan pendataan dan sosailisasi

tentang ketertiban untuk tidak berjulan

dilokasi yang bukan diperuntukan untuk

berjualan. Serta melakukan koordinasi

dengan berbagai pihak untuk melakukan

penertiban bagi pedagang kaki lima yang

berjualan diarea terlarang.

Sebagai upaya untuk menciptakan kawasan perdagangan yang tertata

dengan baik maka dilakukan pembinaan dan penataan terhadap pedagang kaki

lima dan asongan di wilayah Kabupaten Bandung, kegiatan pembinaan yang

dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 320 orang dengan capain kinerja 100%.

Meskipun capaian kinerja sudah tercapai, tetapi baru sebagian kecil pedagangan

kaki lima dan asongan yang telah mendapatkan pembinaan dan penataan lokasi

berdagang. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan penataan pedagangan

kaki lima secara berkesinambungan untuk menciptakan kawasan perdagangan

yang tertata dengan baik.


36

Tabel 3.7


Indikator Kinerja

Sasaran



Pertumbuhan

Industri Kecil dan

Menegah Berdaya

saing

2% 4% 200% 5% 5,4% 108,00%

Persentase Jumlah

Industri Kecil

berbasis teknologi

0% 0% 0% 3% 4% 200%

Melihat pada ilustrasi data pada tabel diatas rata-rata capaian dari

indikator sasaran mencapai lebih dari 100% hal ini menunjukan bahwa tingkat

pencapaian sasaran “Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil”

cukup baik. Dimana pencapain indikator sasaran pertumbuhan Industri Kecil

dan Menengah sebesar 5,4% atau sebanyak 9.284 unit usaha sedangkan

pada tahun 2017 pertumbuhan industri sebesar 5% melebihi dari target yang

ditetapkan, sedangkan persentase industri kecil berbasisi teknologi mencapai

4% dengan target sebesar 3% capaian tersebut melebihi target yang

dutetapan. Meskipun pencapain kinerja pada tahun 2017 sudah melebihi

target sasaran yang ditetapkan, pengembangkan dan meningkatkan

pertumbuhan industri kecil dan menengah, untuk meningkatkan kontibusi

pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri masih perlu ditingkatkan pda

tahun yang akan datang sehingga produk industri kecil Kabupaten Bandung

dapat bersaing dengan produk daerah lain bahkan produk dari luar negeri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan industri kecil dan menengah yang berdaya saing yaitu melalui

strategi peningkatan daya saing industri kecil serta penguatan sentra dan

klaster sebagai modal menembus pasar global, dan juga pengembangan

ekonomi kreatif berbasis potensi wilayah dalam mendukung sektor pariwisata.

Sedangkan kebijakannya yakni dengan Peningkatan daya saing IKM melalui

peningkatan kemampuan teknologi industri, penguatan Sumber Daya

Manusia, perluasan pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan juga


SASARAN 4


37

pengembangan sentra dan klaster industri. Adapun upaya yang telah

dilakukan selama tahun 107 adalah sebagai berikut ini :

a. pembinaan dan peningkatan sismtem inovasi teknologi industri bagi industri

logam, elektronika dan alat transportasi yang dikuti sebanyak 100 orang

peserta. Penguatan kemampuan industri berbasisi teknologi diikuti sebanyak

128 orang.

b. Pengembangan industri kreatif berbasisi fashion dan kerajinan yang diikuti

sebanyak 291 orang IKM berbasisi fashion dan 264 orang IKM berbasis

kerajinan.

c. Fasilitasi promosi dan gelar produk bagi indsutri kecil Kabupaten Bandung di

Kota Makasar dengan menampilkan produk-produk tekstil, alas kaki, jaket

dan aksesoris industri kecil di Kabupaten Bandung, jumlah industry kecil yang

menerima fasilitasi promosi dalam kegiatan ini sebanyak 10 pelaku industri

kecil.



adalah:

Tabel 3.8



1. Belum Optimalnya Pengembangan

Industri Kecil Menengah disebabkan

oleh kurangnya pasokan bahan baku

untuk industri kecil menengah

Pelatihan dan pendampingan

berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan

potensi dan sumber daya lokal sebagai

bahan baku industri sehingga tidak

tergantung pada bahan baku impor.

2. Dengan berlakunya MEA banyak

produk mancanegara bebas masuk

ke wilayah Kabupaten Bandung

sangat perlu diimbangi dengan

peningkatan kualitas dan

produktifitas yang signifikan agar

IKM kabupaten Bandung tidak

hanya menjadi penguasa di pasar

lokal tetapi bisa melakukan

penetrasi di pasar global.

fokus pelatihan, pembinaan dan

pendampingan lebih pada peningkatan

kualitas, diversifikasi, pengembangan

desain, peningkatan teknologi dan

standarisasi produk IKM untuk

meningkatkan daya saing produk


38

Tabel 3.9


Indikator Kinerja

Sasaran



Persentase pelaku

IKM yang difasilitasi

standarisasi produk

- - - 1,00% 1,20% 120%

Sasaran meninkatkanya standarisasi produk industri merupakan

sasaran tambahan setelah dilakukan revieu terhadap sasaran dan indikator

Rencana Strategis Dinas Pedagangan dan Perindustrian yang dilakukan pada

tahun 2017, sehingga pengukuran caaian target kinerja tahun 2016 tidak

dapat dilakukan karena merupakan sasran dan indikator baru.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dalam meningkatkan

daya saing produk industri kecil diantaranya dengan mengingkatkan

kemampuan teknologi industri dan standarisasi produk industri, untuk

mewujudkan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian

melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam upaya meningkatan

kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung

dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilanya dalam

menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi

produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Pada

tahun 2017 telah dilakukan pelatihan kemampuan teknologi industri bagi

industri kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman, hasil hutan

dan perkebunan sebanyak 12 kali kegiatan yang diikuti peserta sebanyak

690 orang baik itu pelaku industri kecil dibidang oalahan makanan

maupun hasil hutan dan perkebunanan.

Meningkatnya standarisasi produk industri SASARAN 5


39

b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri bertujuan untuk

meningkatkan daya saing produk industri kecil di wilayah Kabupaten

Bandung salah satunya industri kecil di bidang olahan makanan dan

minuman yang merupakan salah satu industri kecil unggulan yang ada di

Kabupaten Bandung. Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing

produk industri kecil dilakukan upaya kegiatan pelatihan kemasan bagi

industri olahan makanan dan minuman selain itu juga diberikan fasilitasi

desain produk bagi industri kecil secara gratis, fasilitasi pembuatan desain

produk dan kemasan yang diberikan oleh Tim Desain dan Kemasan

Dinas Perdagangan Dan Perindsutrian Kabupaten Bandung sampai

dengan tahun 2017 sebanyak ± 482 produk IKM.

s

Gambar 3.11. Desain Produk yang telah difasilitasi


40

c. Penerapan standar produk industri

Diseminasi perluasan penerapan standardisasi industri dilaksanakan

dengan diseminasi penerapan SNI dengan sasaran peserta dari industri

kecil SNI sebanyak 150 orang. Fasilitasi pendaftaran barcode produk bagi

industri kecil sebanyak 75 orang Fasilitasi perlindungan HKI bagi IKM

dilaksanakan dengan bentuk fasilitasi perolehan sertifikasi HKI, pada

tahun 2017 fasilitasi diberikan khusus untuk pendaftaran merk dagang

dan hak cipta dengan target fasilitasi sebanyak 121 sertifikasi dan

teralisasi 63 sertifikasi, tidak terealisasinya target yang ditetapkan

dikarenakan banyaknya merk dagang yang didaftarkan disesuai dengan

ketentuan yang menyebabkan sertifikasi merk dagang yang didaftarkan

ke Kementrian Hukum dan HAM banyak yang ditolak. Kebanyakan pelaku

industri kecil belum paham tentang pengunaan merk dagang sehingga

masih banyak mengunakan merk dagang yang menyerupai merk terkenal

yang sudah terdaftar atau mengunakan nama orang, tempat serta nama

umum lainya yang tidak boleh digunakan sebagai merk dagang. Fasilitasi

sertifikasi standardisasi industri dilaksanakan dengan Fasilitasi Sertifikasi

Halal bagi Produk Industri Kecil dilaksanakan dengan memfasilitasi 12

IKM yang memenuhi syarat untuk pengajuan sertifikasi halal bekerjasama

dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat fasilitasi uji

laboratorium produk IKM dilaksanakan dengan mengumpulkan sampel

produk makanan dan minuman hasil IKM di Kabupaten Bandung untuk

diuji laboratorium LPPOM MUI Provinsi Jawa Barat.



adalah:

Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-5


1. Keterbatasan sarana dan prasarana

serta penguasaan teknologi Industri,

minimnya akses permodalan,

perijinan, pemasaran produk.

pendampingan dan memfasilitasi IKM

dalam akses permodalan,

perijinan, dan pemasaran produk yang

dihasilkan oleh pelaku industri kecil

2. Penerapan standarisasi produk,

Pengetahuan dan pemahaman

pelaku indusrti kecil terhadap

pentingnya HKI merk dagang dan

sistem mutu produk masih kurang.

pendampingan dan memfasilitasi

dalam peningkatan dayasaing mutu

produk IKM melalui fasilitasi desain

produk dan desain kemasan, pengurusan

standarisasi produk dan fasilitasi HKI

merk dagang.


41

Dari produk-produk tersebut pada tahun 2017 terdapat pelaku industri

kecil yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional setelah mendapatkan

pendampingan pelatihan peningkatan teknologi serta fasilitasi desain produk

dan kemasan, diantaranya ialah :

1. Piagam Wirausaha Baru Terbaik Jenis Usaha Makanan Olahan

dari Gubernur Jawa Barat bagi Dewi Sri Sumiarti IKM binaa Dinas

Perdagangan Kabupaten Bandung .

Gambar 3.12 Piagam penghargaan

2. Piagam Produk Olahan Makanan Terbaik dari Gubernur Jawa Barat

bagi IK Ibunalifa dengan Produk Borwnies Ketan sebagai Produk

Terbaik ke 1 kategori Makanan Olahan

Gambar 3.13 Piagam penghargaan


42

Tabel 3.11


Indikator Kinerja Sasaran



Persentase

pemanfaatan potensi

uap panas bumi

sebagai sumber

energi

90% 90% 100% 91,50% 91,67% 100.18%

Capaian Kinerja pada indikator diatas target yang ditetapkan yaitu Rasio

elektrifikasi rumah tangga terealisasi 91,67% dari target 91,50% dengan tingkat

capaian sebesar 100,18 %, angka tersebut meningkat sebesar 0,18% bila

dibadingakn dengan capaian tuhan 2016. Data yang kami sampaikan untuk urusan

energi saat ini hanya meliputi pemanfaatan panas bumi secara langsung

dikarenakan urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota saat ini hanya pengawsaan pemanfaatan panas bumi secara

langsung sedangkan merupakan urusan energid an sumber daya mineral lainya

dilimpahkan kewenangannya menjadi kewenangan Provinsi.

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap

panas bumi yang cukup banyak samapai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan

Pengambangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang-Darajat dan Cibuni

dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang

Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina

Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothemal Darajat II Limited

(Darajat) serta PT. Teknosatria energi Geothermal (Cibuni) namun untuk wilayah

cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi ekplorasi pemanfaatan

panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnnya pemanfaatan volume

uang panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan serbagai upaya

koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan panas bumi dengan instansi

terkait baik itu pemrintah usat, provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait

seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagi

sumber energi. Potensi volume panas bumi di wilayah Kabupaten Bandung tahun

Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai energi

yang berwawasan lingkungan SASARAN 6


43

2017 sebesar 787 Mega Watt yang dapat dimanfaatkan sebanyak 722 Mega Watt

atau sebesar 91,67 %.



adalah:

Tabel 3.12



1. Belum optimalnya pemanfaatan

volume uap panas bumi yang

dihasilkan sebagai sumber daya

energi dikarenakan energi uap panas

bumi yang dihasilkan hanya

bergantung pada satu perusahan

yang bersedia membeli hasil sumber

energi yang dihasilkan oleh panas

bumi yaitu PT. PLN, serta masih

terdapat 1 wilayah pengembangan

panas bumi yang belum bisa

dimanfaatkan.

Melakukan koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah provinsi mengenai

bagaimana solusi dan kebijakan

pemerintah pusat dalam pemanfaatkan

volume uap panas bumi yang dihasilkan

dapat dimanfaatkan secara efektif, serta

mencari peluang lain investor atau

perusahaan yang dapat membeli energi

dari uap panas bumi yang dihasilkan

sehingga potensi energi uap panas bumi

bisa dimanfaatkan dengan optimal.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

serta sumber daya manusia yang

paham dan mengerti dibidang panas

bumi saat ini hanya terdapat 1 orang

yang pahan tentang bidang panas

bumi, serta kebijakan pemerintah

daerah terhadap pemanfaatan

panas bumi diwilayah kabupaten

bandung sangat minin.

Diperlukan regenerasi dan pengkaderan

untuk sumber daya manusia yang

mengerti tentang panas bumi serta

pengadaan sarana dan prasarana untuk

melakukan monitoring pemanfaatan

panas bumi secara bertahap agar proses

monitoring dan evaluasi pemanfaatan

panas bumi dilapangan bisa berjalan

dengan baik

Tabel 3.13


Indikator Kinerja

Sasaran



Nilai AKIP Disperin - - - 69 69,9 100%

Persentase aset dalam kondisi baik

- - - 70 % 75 % 107%

Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah SASARAN 7


44

Capaian indikator-indikator sasaran meningkatkan tatakelola pemerintahan

instansi organisasi perangkat daerah pada tabel di atas pada tahun 2017 terdapat 1

indikator mencapai target bahkan melampui target, sedangkan pada tahun 2016 tidak

tersedia datanya dikarenakan indkator tersebut merupakan indikator perbaikan hasil reviu

pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2016 tidak tersedia data target dan realisasi untuk

indikator tersebut.

Pada tahun 2017 indikator untuk sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan

instansi organisasi perangkat daerah terdapat 2 indikator yaitu indikator nilai AKIP

Disperin dengan target 69 point, capaian realisasi target sebesar 100% dan persentase

asset dalam kondisi baik dengan target 70%, capaian realisasi target sebesar 107%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran indikator meningkatkan tata kelola

pemerintahan instansi Oraganisasi Perangkat Daerah adalah sebagia berikut :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam

meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas kinerja di Dinas Perdagangan dan

Perindustrian, diantaranya melalui pendampingan dan koordinasi dengan tim khusus

yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendampingan pada

unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan

(RKT), RKA-PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan melakukan reviu atas

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini dilakukan

dengan diawali dengan penyusunan kajian yang melibatkan stakeholders, kemudian

dilakukan pembahasan intensif mengenai arah organisasi Dinas Perdagangan dan

Perindustrian di masa depan dengan melibatkan pimpinan. Selanjutnya dilakukan

penyesuaian IKU secara berjenjang pada setiap unit kerja untuk menjamin

penerapan SAKIP yang semakin baik di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil

evaluasi, adalah sebagai berikut:


45

1. Penetapan Target Kinerja belum menggambarkan target yang seharusnya

dicapai antara lain target penyerapan anggaran TA 2017 sebesar 77,28% dan

target jumlah ketidak hadiran pegawai.

2. Belum seluruhnya ukuran kinerja eselon III dan IV memenuhi ukuran kinerja yang

baik. Indikator kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan indikator kinerja

atasannya. Belum terdapat ukuran kinerja individu yang mengacu pada indikator

kinerja utama unit kerja organisasi atasannya.

3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis

efisiensi penggunaan sumber daya. Informasi yang disajikan belum seluruhnya

digunakan untuk peningkatan kinerja

b. Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah

Untuk meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah

maka hal-hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan

Peridnustrian sebagai berikut:

1. Kurangnya pengendalian dalam melaksanakan kebijakan/SOP terkait

pengamanan aset kendaraan bermotor atas penguasaan oleh pihak ketiga atau

pihak yang tidak berhak, pencurian dan penggunaan aset kendaraan oleh pihak

yang tidak berhak.

2. Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas

pelaksanaan kebijakan/ SOP Barang Milih Daerah.

3. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mengenai penyusunan laporan

keuangan keuangan, inventarisasi barang-barang milik daerah, proses

pengumpulan data realisasi anggaran dan SOP penyusunan laporan keuangan

Kementerian ·

4. Kurangnya monitoring kepada pegawai yang telah ditunjuk sebagai pengelola

keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola BMD, dan pengelola database

secara rutin agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku


46

III.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun

Anggaran 2017 mendapat pagu anggaran untuk Rp.35.860.072.445,- (Tiga Puluh

Lima Milyar Depalan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus

Empat Puluh Lima Rupiah) dengan prosentase realisasi sebesar (77,28%).

Anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari belanja rutin Perangkat Daerah

sebesar Rp.3.634.090.219,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta

Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas) dan anggaran belanja program

sebesar Rp.32.225.982.226,- (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima

Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam

Rupiah), dari jumlah anggaran teresbut terdapat anggaran kegiatan yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar

Rp.470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Adapun rincian pagu

anggaran dan realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun

anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan ini :

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Tahun 2017

No. NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp) %

I. BELANJA LANGSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.276.913.469,00 2.014.614.735,00 88,48

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

75.000.000,00 21.712.364,00 28,95

1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000,00 110.071.000,00 91,73

1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00 20.387.600,00 81,55

1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 89.874.600,00 99,86

1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

157.198.469,00 154.679.000,00 98,40

1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.500.000,00 6.500.000,00 100,00

1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

450.000.000,00 434.165.760,00 96,48

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17.875.000,00 17.875.000,00 100,00

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 419.640.000,00 341.978.800,00 81,49


47


(Rp)

REALISASI

(Rp) %

1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100.000.000,00 99.885.611,00 99,89

1.11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

765.700.000,00 674.340.000,00 88,07

1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

50.000.000,00 43.145.000,00 86,29

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

940.850.000,00 612.073.627,00 65,06

2.2 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 220.000.000,00 192.770.000,00 87,62

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 350.000.000,00 119.531.500,00 34,15

2.4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

250.000.000,00 193.523.127,00 77,41

2.5 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

120.850.000,00 106.249.000,00 87,92

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 322.776.750,00 321.946.450,00 99,74

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

110.408.500,00 110.078.600,00 99,70

3.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 102.540.000,00 102.221.000,00 99,69

3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

109.828.250,00 109.646.850,00 99,83

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

15.000.000,00 6.045.000,00 40,30

4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 6.045.000,00 40,30

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

78.550.000,00 68.823.000,00 87,62

5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50.000.000,00 43.100.000,00 86,20

5.2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

6.500.000,00 6.249.000,00 96,14

5.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5.800.000,00 3.624.000,00 62,48

5.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.500.000,00 6.500.000,00 100,00

5.5 Penyusunan Administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi Aset Barang

9.750.000,00 9.350.000,00 95,90


48


(Rp)

REALISASI

(Rp) %

PERDAGANGAN

9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

854.218.000,00 803.867.625,00 94,11

9.1 Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

704.218.000,00 657.155.625,00 93,32

9.2 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran ( DBHCHT )

150.000.000,00 146.712.000,00 97,81

10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

205.000.000,00 204.670.000,00 99,84

10.1 Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi

60.000.000,00 59.730.000,00 99,55

10.2 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha

55.000.000,00 55.000.000,00 100,00

10.3 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan import

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

10.4 Pengembangan data base informasi potensi unggulan

60.000.000,00 59.940.000,00 99,90

11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

25.309.709.226,00 18.202.133.987,00 71,92

11.1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

80.000.000,00 79.203.637,00 99,00

11.2 Kemudahan perijinan pengembangan usaha

80.000.000,00 56.860.000,00 71,08

11.3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

24.439.709.226,00 17.364.453.850,00 71,05

11.4 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

200.000.000,00 198.938.000,00 99,47

11.5 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

350.000.000,00 348.599.500,00 99,60

11.6 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

60.000.000,00 60.000.000,00 100,00

11.7 Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/produk

100.000.000,00 94.079.000,00 94,08

12 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

454.000.000,00 332.682.500,00 73,28

12.1 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

249.000.000,00 241.598.000,00 97,03


49


(Rp)

REALISASI

(Rp) %

12.2 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

125.000.000,00 18.210.000,00 14,57

23.3 Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

80.000.000,00 72.874.500,00 91,09

INDUSTRI

13 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi

2.340.000.000,00 2.199.112.420,00 93,98

13.1 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

215.000.000,00 210.460.000,00 97,89

13.2 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

315.000.000,00 289.323.000,00 91,85

13.3 Pengembangan industri kreatif berbasis fashion

1.037.000.000,00 963.088.745,00 92,87

13.4 Pengembangan industri kreatif berbasis kerajinan

668.000.000,00 659.882.675,00 98,78

13.6 Pemberian merek bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil

75.000.000,00 46.459.150,00 61,95

13.7 Sosialisasi Merek bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil

30.000.000,00 29.898.850,00 99,66

14 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

798.000.000,00 752.822.611,00 94,34

14.1 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

478.000.000,00 446.042.700,00 93,31

14.3

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil ( DBHCHT )

320.000.000,00 306.779.911,00 95,87

15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.102.250.000,00 2.051.523.661,00 97,59

15.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri 1.072.000.000,00 1.053.927.024,00 98,31

15.2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

670.000.000,00 641.072.000,00 95,68

15.3 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

15.4 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

310.250.000,00 306.524.637,00 98,80


50


(Rp)

REALISASI

(Rp) %

ENERGI

05.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

162.805.000,00 142.008.265,00 87,23

Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi

162.805.000,00 142.008.265,00 87,23

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 35.860.072.445,00 27.712.323.881,00 77,28

Melihat data tabel diatas pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabpaten Bandung memiliki anggaran sebesar Rp. 35.860.072.455,00,- (Tiga Puluh Lima

Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Emat Ratus Empat Puluh

Empat Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 27.721.323.881,00,- (Dua Puluh Tujuh Milyar

Dua Belas Juta Rupiah Tiga Ratus Tiga uluh Dua Ribu Delapan Ratus Depaln Puluh Satu

Rupiah) dengan persentase sebesar 77,28%. Capaian realiasi yang kurang dari 80%

disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

1. Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk terdapat anggaran

sebesar Rp. 12.531.750.000,00,- untuk pembelian lahan Pasar Soreang blok A

dengan luas 4.250 m2 dan blok B dengan luas 3.345 m2 tidak dapat terealisasi

secara keseluruhan dikarenakan pada blok B dengan luas 3.345 m2 terdapat 4

bangunan hanya 2 bangunan yang bersedia untuk dijual dengan kesepakatan

harga yang telah ditetapkan melalui appraisal. Sedangkan 2 bangunan lagi tidak

menemukan kesepakatan sehingga tidak dapat dibebaskan lahan dan

bangunanya.

2. Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase realisasi

angggaranya hanya mencapai 65,06% dikarenakan pada kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor anggaran untuk pemeliharaan kantor UPT

Kemetrologian tidak dapat direalisasikan dikarenakan asset gedung kantor UPT

Kemetrologian belum diserahkan di Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten

Bandung sampai saat ini, padahal berdasarkan peraturan seharusnya harus

segera diserahkan, mengingat kewenangan urusan kemetrologian berdasarkan

Undang-undang No 23 Tahun 2014 kewenangan kemetrologian diserahkan dari

pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota.


51

IV.I. KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat

keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan

pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada

khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja

kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari prosentase tingkat pencapaian target

sasaran dengan nilai antara 80% sampai dengan 100 %.

Gambar 4.1 LaporanCapaian Kinerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan

pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung yang dihadapi antara lain adalah :

PENUTUP

BAB IV


52

1. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi

yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat

bersaing dengan produk dari luar negeri;

2. High Cost Economic yang disebabkan oleh regulasi yang kurang

menguntungkan Industri Dalam Negeri seperti ketidakpastian hukum, pungli

dan pajak ekspor.

3. Infrastruktur belum memadai, kenaikan Upah Buruh (UMK), kenaikan TDL,

dan ketidak pastian pasokan energi;

4. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan

tertib niaga, sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama

dalam hal tertib ukur, penjulan produk illegal dan produk olahan makanan

yang membahayakan kesehatan;

5. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta

safeguard yang jarang digunakan;

6. Pola pikir konsumen yang lebih cederung ke produk impor;

7. Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;

8. Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;

9. Stabilitas harga bahan pokok dan panjangnya rantai distribusi;

10. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima di bidang

ketertiban, kebersihan dan retribusi;

11. Kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang

strategis dan refresentatif;

12. Permasalahan lain yang dihadapi usaha kecil, yaitu adanya liberalisasi

perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area

(ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Kondisi ini akan lebih

berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN

Community (MEA). Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM

sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim

investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam

negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (buffer) perekonomian

nasional.


53

IV.2. LANGKAH KEDEPAN

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam upaya memperbaiki

kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku

dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.

2. Memacu pertumbuhan industri yang menggunakan bahan baku lokal guna

menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi

dengan semua stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri

yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.

3. Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah

secara berkelanjutan.

4. Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri

manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat high cost economic,

Upah Buruh, kenaikan TDL, dll.

5. Membuat standarisasi/SNI diberlakukan dengan ketat/law enforcement harus

ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya

tinggi harus diberi apresiasi/insentif;

6. Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka

pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Kabupaten

Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Kabupaten Bandung.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. POPI HOPIPAH, SH. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. DADANG NASER, SH., S.IP., M.IP

Jabatan : BUPATI BANDUNG

Selaku atasan PIHAK KESATU selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tangung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 2 November 2017

PIHAK KEDUA

H. DADANG M. NASER, SH., S.IP., M.IP

PIHAK PERTAMA

Dra. Hj. POPI HOPIPAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600722 199109 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN JL. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Fax. (022) 5894558 Soreang 40911

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, e-mail : [email protected]

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non

MigasPertumbuhuan Nilai Eksport Non Migas 854.796.852

2Meningkatnya perlindungan terhadap

hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur

Persentase Alat UTTP bertanda tera sah

yang berlaku5,50%

3Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan

Terhadap PDRB Kabupaten Bandung6,07%

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah

Berdaya saing5,30%

Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis

teknologi3,00%

5 Meningkatnya standarisasi produk industriPersentase IKM yang difasilitasi standarisasi

produk1,00%

6

Meningkatnya pemanfaatan potensi volume

uap panas bumi sebagai energi yang


Persentase pemanfaatan potensi uap panas

bumi sebagai sumber energi91,50%

Nilai AKIP Disperin B

Persentase aset dalam kondisi baik 70

No Program Anggaran Keterangan

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.276.913.469Rp

2Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur940.850.000Rp

3 Program peningkatan disiplin aparatur 322.776.750Rp

4Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 15.000.000Rp

5

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

78.550.000Rp

6Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan854.218.000Rp

7Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor205.000.000Rp

8Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri25.309.709.226Rp

9Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dan Asongan454.000.000Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

4Meningkatkan daya saing dan produktifitas

industri kecil

7Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan

instansi Organisasi Perangkat Daerah

Program Anggaran Keterangan

10Program peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi2.340.000.000Rp

11Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah798.000.000Rp

12Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri2.102.250.000Rp

13Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan162.805.000Rp

Jumlah 35.860.072.445Rp

Soreang, 2 November 2017

KEPALA DINAS

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dra. Hj. POPI HOPIPAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600722 199109 2 001

BUPATI BANDUNG

(H. DADANG M. NASER, SH.,S.IP.,M.IP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0% 2% 3,5% 5,50%

Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan

Perdagangan

Kepala Bidang

Metrologi

Operasionalisasi dan

Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

Rp. 704.218.000

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi

Kemetrologian2 Kali Kegiatan Sosialisasi Kemetrologian Rp. 63.384.500,- Kasi Standarisasi

Jumlah Kegiatan

Pengawasan UTTP 31 Kec Pengawasan UTTP Rp. 19.375.000,- Kasi Pengawasan

Jumlah Pengawasan

BDKT31 Kec Pengawasan BDKT Rp. 24.025.000,- Kasi Pengawasan

Jumah Pelayanan Tera,

Tera Ulang Tera, Tera Ulang Rp. 11.625.000,- Kasi Pengawasan

Jumlah Pengawasan

Insidentil26 Kec Pengawasan Insidentil Rp. 14.950.000,- Kasi Pengawasan

Jumlah Paket

Pembelian Alat

Kemetrologian

Belanja Modal Alat

KemetrologianRp. 63.640.500,- Kasi Standarisasi

Jumah Orientasi

penerapan tera/tera

ulang

Orientasi Lapangan penerapan

Tera/Tera Ulang ke BSML

Regional II Yogyakarta

Rp. 59.560.000,- Kasi Standarisasi

Jumlah Kajian

Akademis tentang

Kemetrologian

Kajian Akademis tentang

Potensi alat UTTP dan Kajian

Akademis tentang Perda

Restribusi Metrologi Legal

Rp. 63.640.500,- Kasi Standarisasi

90,00% 90,00% 91,00% 91,50%

Pembuinaan dan

Pengembangan bidang

Ketenagalistrikan

Kepala Bidang

Metrologi

Monitoring evaluasi dan

pelaporan panas bumi

Jumlah kegiatan

monitoring, evaluasi

dan pelaporan ESDM di

Kab. Bandung

241 kali Monitoring dan Evaluasi Rp. 162.805.000 ,- Kasi ESDM

Program: Peningkatan

efisiensi perdagangan

dalam negeri

1. Survey awal/ persiapan

kegiatan

Kegiatan:

Penyempurnaan

perangkat peraturan,

kebijakan dan

pelaksanaan operasional

2. Pelaksanaan Sosialiasasi

Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pasar

Program: Pembinaan

pedagang kakilima dan

asongan

Kepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

Kegiatan: Pengawasan

mutu dagangan pedagang

kaki lima dan asongan

Kepala Seksi

Pengawasan,

Pengelolaan

Sarana Distribusi

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1

Rp. 80.000.000

TR2

Rp. 80.000.000

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA SASARANPROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANTR3 TR4

Kepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

1. Rapat persiapan

Jumlah Peserta

Sosialisasi Peraturan

Daerah Tentang

Pembangunan, Penataan

dan Pengendalian Pasar

Tradisional, Toko

Modern, dan

Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima,

Terjaminnya mutu

dagangan pedagang

kaki lima

Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

di Kecamatan

Banjaran, Soreang,

Margahayu dan

Baleendah

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

-

6,07%

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

Persentase

pemanfaatan potensi

uap panas bumi

sebagai sumber

energi

RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.)PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

- -

160 Orang

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANTR3 TR4RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku

Program: Pembinaan


asongan

2. Pengawasan mutu dagangan

PKL dan Asongan di wilayah

Kecamatan Banjaran

Kepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

Kegiatan: Pengawasan

mutu dagangan pedagang


3. Rapat evaluasi hasil

pengawasan mutu dagangan


Kecamatan Banjaran

Kepala Seksi

Pengawasan,

Pengelolaan

Sarana Distribusi



Kecamatan Soreang




Kecamatan Soreang



Kecamatan Margahayu

- - - 9% 7. Rapat evaluasi hasil



Kecamatan Margahayu



Kecamatan Baleendah




Kecamatan Baleendah

Program: Pembinaan


asongan

11 Lokasi 1. Survey awal ke Kecamatan

Baleendah Kepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

Kegiatan: Penyuluhan

peningkatan disiplin

pedagang kaki lima dan

asongan

2. Pendaftaran PKL dan

sosialiasi penyuluhan

peningkatan disiplin PKL dan

Asongan (Kec. Baleendah)

Kepala Seksi

Pengawasan,

Pengelolaan

Sarana Distribusi

3. Survey awal ke Kecamatan

Cileunyi

4. Pendaftaran PKL dan

sosialiasi penyuluhan

peningkatan disiplin PKL dan

Asongan (Kec. Cileunyi)5. Survey awal ke Kecamatan

Cikancung6. Penyuluhan peningkatan

disiplin PKL dan Asongan

(RW. 09 Desa Hegarmanah

Kec. Cikancung)


Kutawaringin

8. Penyuluhan peningkatan


(Desa Kopo Kec.

Kutawaringin)

Rp. 249.000.000

Jumlah Lokas PKL

yang didaftar, jumlah

PKL yang diberi

sosialisasi peningkatan

disiplin pedagang kaki

lima dan asongan

Rp. 80.000.000Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

di Kecamatan

Banjaran, Soreang,

Margahayu dan

Baleendah

Terjaminnya mutu

dagangan pedagang

kaki lima

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku


Dayeuhkolot



(Desa/Kec. Dayeuhkolot)

11. Survey awal ke

Kecamatan Nagreg

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

- - - 6,07%12. Penyuluhan peningkatan


(Desa/Kec. Nagreg)

13. Survey awal ke

Kecamatan Rancabali



(Desa Alam Endah Kec.

Rancabali)

15. Survey awal ke

Kecamatan Soreang



(Desa Parungserab Kec.

Soreang)

17. Survey awal ke

Kecamatan Solokan Jeruk



(Desa Bojong Emas Kec.

Solokan Jeruk)

Program: Pembinaan


asongan

1. Rapat persiapanKepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

2. Sosialisasi dengan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan Pasar Baleendah

3. Pelaksanaan Relokasi

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan Pasar Baleendah, dan

tugas piket (anggota Satpol PP

dan Dishub)

- - - 6,07%



dalam negeri

1. Study Kelayakan Pasar

Agro Kutawaringin

Kepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

2. Study Kelayakan Pasar

Industri Katapang

Kepala Seksi

Pengembangan

Sarana Distribusi

3. AMDAL Pasar Sayati

4. Kajian Sosial dan Ekonomi

Pasar Sayati

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

7 Pasar Rakyat

milik Pemerintah

Kabupaten

Bandung, 1 Pasar

Agro dan 1 Pasar

Industri

Jumlah Pasar yang

diperbaiki fasilitas

sarana dan prasarana

penunjang

perdagangan/pasar,

Jumlah DED, Jumlah

pedagang yang dibina

Jumlah tempat

berusaha bagi pedagang


di Pasar Baleendah

1 Lokasi

Jumlah Lokas PKL

yang didaftar, jumlah

PKL yang diberi

sosialisasi peningkatan

disiplin pedagang kaki

lima dan asongan

11 Lokasi

Rp. 249.000.000

Rp. 249.000.000Kegiatan: Penyuluhan

peningkatan disiplin


asongan

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

Kegiatan: Pengembangan

pasar dan distribusi

barang/produk

Kepala Seksi

Pengawasan,

Pengelolaan

Sarana Distribusi

Rp. 17.853.196.226

Rp. 125.000.000

Kegiatan: Penataan

tempat berusaha bagi


asongan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku

5. Kajian Kontribusi Pasar

Soreang


Majalaya


Banjaran


Sayati

9. Masterplan Pasar Sayati

10. Perencanaan Renovasi

Pasar Margahayu


Pasar Baleendah


Pasar Ciwidey

13. Renovasi Pasar

Margahayu

14. Renovasi Pasar

Baleendah

15. Renovasi Pasar Ciwidey

16. Pengawasan Renovasi

Pasar Margahayu

17. Pengawasan Renovasi

Pasar Baleendah

- - - 6,07%18. Pengawasan Renovasi

Pasar Ciwidey

19. Lelang Investasi Pasar

Soreang


Banjaran


Sayati

22. Pengdaan Lahan Pasar

Soreang



barang/produk

7 Pasar Rakyat

milik Pemerintah

Kabupaten

Bandung, 1 Pasar

Agro dan 1 Pasar

Industri

Jumlah Pasar yang



penunjang

perdagangan/pasar,

Jumlah DED, Jumlah




barang/produk

Rp. 17.853.196.226

7 Pasar Rakyat

milik Pemerintah

Kabupaten

Bandung, 1 Pasar

Agro dan 1 Pasar

Industri

Jumlah Pasar yang



penunjang

perdagangan/pasar,

Jumlah DED, Jumlah


Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku



dalam negeri 1. Rapat persiapan Temu

Konsultasi

Kepala Bidang

Sarana Distribusi

Perdagangan

2. Verifikasi Peserta/Pelaku

UMKM(60 UMKM)

Kasi Bina Usaha

Perdagangan

3. Pelaksanaan kegiatan Temu

Konsultasi Pelaku UMKM

dengan Pelaku Usaha Toko

Modern

- - - 6,07%



dalam negeri Rp200.000.000Kepala Bidang

PDLN

1 Kegiatan Rapat Persiapan Pameran Rp234.000 Kasi Pedagangan

Dalam Negeri

1 KegiatanPelaksanaan Pameran Produk

Unggulan Kabupaten BandungRp113.982.000

1 KegiatanRapat Persiapan Kontak

DagangRp252.000

1 KegiatanPelaksanaan Kontak Dagang ke

Luar Pulau JawaRp85.532.000

- - - 6,07% Rp350.000.000Kepala Bidang

PDLN

Jumlah Pelaksanan

Monitoring bahan

pokok dan barang

strategis

224 kaliPelaksanan Monitoring bahan

pokok dan barang strategisRp90.180.000

Kasi Pengawasan

Distribusi

Jumlah Kajian

Akademis tentang Resi

Gudang

1 PaketKajian Akademis tentang Resi

GudangRp50.070.000

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi UU No 7

Tahun 2014 tentang

Perdagangan

1 kali

Kegiatan Sosialisasi UU No 7

Tahun 2014 tentang

Perdagangan

Rp18.390.000

1 Kegiatankegiatan talkshow dan Iklan

layanan masyarakat di radioRp88.000.000

1 Kegiatankegiatan talkshow dan Iklan

layanan masyarakat di TVRp103.360.000

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

Rp. 80.000.000


kelmbagaan kerjasama

kemitraan

Jumlah Fasilitasi

Pameran dan Kontak

Dagang

Jumlah kegiatan

talkshow dan iklan

layanan masyarakat

tentang program kerja

Disperin

10 Kegiatan dan 60

UMKM

Jumlah Temu

konsultasi Pelaku Usaha

Mikro Kecil dengan

Pelaku Usaha Toko

Modern dan Jumlah

Peserta Bintek

Kemitraan Usaha

UMKM dengan Toko

Modern. Jumlah Peserta

Bimtek

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

Kegiatan: Peningkatan

sistem dan jaringan

informasi perdagangan

Kegiatan: Kemudahan

perijinan pengembangan

usaha

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku - - - 6,07%

Kegiatan: Sosialisasi

peningktan pengunaan

produk dalam negeri

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi peningktan

pengunaan produk

dalam negeri

2 Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi

peningkatan pengunaan produk

dalam negeri

Rp60.000.000Kepala Bidang

PDLN

Rp100.000.000

Juamlah Kegiatan

Fasiltasi Promosi

Barang Produk

1KegiatanKegiatan Pameran Hut

Kabupaten BandungRp15.845.000

1Kegiatan Kegiatan Pameran Inacaraft Rp63.859.000

1Kegiatan Kegiatan Pameran Etnik Rp20.296.000

Meningkatnya Nilai

Ekspor Perdagangan

Non Migas

Pertumbuhuan Nilai

Eksport Non Migas250 juta 560 juta 782 juta 854 juta

Program: Peningktan

dan Pengembangan

Ekspor

Kepala Bidang

PDLN

Kegiatan: Sosialisasi

Kebijakan Penyederhaan

Prosedur dan Dokumen

Ekspor dan Import

Jumah Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan

Perdagangan Luar

Negeri

1 Kegiatan

(20 Orang)

Pelaksanaan Sosialisasi

Kebijakan Perdagangan Luar

Negeri

Rp30.000.000 Kasi Perdagangan

Laur Negeri


data base informasi

potensi unggulan

Jumlah Pendataan

perusahaan yang

memiliki potensi ekspor

1 Kegiatan Pendataan Perusahaan yang

memiliki produk potensi ekspor


Laur Negeri

Kegiatan: Koordinasi

program pengembangan

ekspor dengan intansi

terkait

Jumlah Kegiatan Focus

Group Discussion

Penanganan Hambatan

Ekspor

1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Focus

Group Discussion Penanganan

Hambatan Ekspor


Laur Negeri

Kegiatan: Pelatihan

Ekspor bagi IKM, UKM

dan Koperasi

Jumlah Kegiatan

Pelatihan Eksporbagi

calon pelaku

ekspor/import

1 Kegiatan

(30 Orang)

Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan Eksporbagi calon

pelaku ekspor/import


Laur Negeri

Meningkatkan daya

saing dan

produktifitas industri

kecil

Persentase Jumlah

Industri Kecil

berbasis teknologi

0% 1% 2% 3%

Program : Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

Rp215.000.000Kabid industri

Non Agro

20 Orang Pelatihan Logam (trails) Rp42.848.000

Kasi Logam,

Mesin dan Alat

Transportasi

20 Orang Pelatihan Sound System Rp40.000.000

20 Orang Pelatihan pembuatan Spare Part Rp42.848.000

20 OrangPelatihan Pembuatan Aksesoris

GordenRp42.848.000

20 Orang Pelatihan Alat Pertanian Rp46.456.000

Persentase


Perdagangan

Terhadap PDRB

Kabupaten Bandung

(%)

Kasi Pengawasan

Distribusi

Jumlah Peserta

Pelatihan Inovasi

Teknologi


Distribusi dan Promosi

Barang/Produk

Meningkatnya

Kinerja dan

Kontribusi Nilai

Sektor Perdagangan

terhadap PDRB

Kegiatan :

Pengembangan Sistem

Inovasi Teknologi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku

Meningkatkan daya

saing dan


kecil

Persentase Jumlah

Industri Kecil

berbasis teknologi

0% 1% 2% 3% Rp315.000.000Kabid industri

Non Agro

20 Orang Pelatihan Perbengkelan Rp35.000.000

20 orang Pelatihan Perbangkelan Rp35.000.000

20 orang Pelatihan Perbengkelan Rp35.000.000

68 orangPelatihan Elektronika dan

Service HPRp210.000.000

Rp1.037.000.000Kabid industri

Non Agro

180 OrangPelatihan Konveksi

(9 kali)Rp600.000.000

75 OrangPelatihan Sablon Digital (3 kali

)Rp240.000.000

36 OrangPelatihan Konveksi

(2 kali )Rp197.000.000

Meningkatkan daya

saing dan


kecil

Persentase Jumlah

Industri Kecil

berbasis teknologi

0% 1% 2% 3%

Program Peningkatan


Produksi

Jumlah Dana Rp.

668.000.000Rp668.000.000

Kabid industri

Non Agro

Jumlah Gelar Produk 1 kali Gelar Produk Rp200.000.000

Kasi Tekstil,

Produk Tekstil

dan Aneka

22 Orang Pelatihan Kerajinan Limbah Rp38.000.000

22 OrangPelatihan Kerajinan Industri

KreatifRp38.000.000

22 Orang Pelatihan Kerajinan Aksesoris Rp38.000.000

22 OrangPelatihan Kerajinan Kayu

(Wayang)Rp45.000.000

22 OrangPelatihan Kerajinan Sangkar

BurungRp38.000.000

22 OrangPelatihan Kerajinan Tirai

BambuRp38.000.000

Meningkatkan daya

saing dan


kecil

Persentase Jumlah

Industri Kecil

berbasis teknologi

0% 1% 2% 3% 22 OrangPelaithan Kerajinan Kelompok

Serba GunaRp38.000.000

22 Orang Pelatihan Kerajinan Kayu Rp38.000.000

22 Orang Pelatihan Kerajinan Meubeul Rp38.000.000

22 Orang Pelatihan Kerajinan Aksesoris Rp41.000.000

22 OrangPelatihan Kerajinan Akar

WangiRp38.000.000

22 Orang Pelatihan Kerajinan Jok Rp40.000.000

Kegiatan :

Pengembangan Industri

Kreatif Berbasis Fashion

Jumlah Peserta

Kegiatan Pelatihan

Penguatan kemampuan

Industri Berbasis

teknologi

Jumlah Peserta.

Pembinaan dan

pelatihan bagi IK

konveksi dan Sablon

Kasi Logam,

Mesin dan Alat

Transportasi

Kasi Tekstil,

Produk Tekstil

dan Aneka

Jumlah Kegiatan

Pembinaan dan

Pelatihan bagi IKM

dalam Peningkatan


Produks

Jumlah Kegiatan

Pembinaan dan

Pelatihan bagi IKM

dalam Peningkatan


Produks

Kegiatan Pengembangan

Industri Kreatif Berbasis

Kerajinan

Kegiatan Pengembangan

Industri Kreatif Berbasis

Kerajinan

Kegiatan : Penguatan

Kemampuan Industri

berbasis Teknologi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETTR1 TR2 TR3 TR4

TR1 TR2SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap konsumen

dan tertib ukur

Persentase Alat

UTTP bertanda tera

sah yang berlaku

Meningkatkan daya

saing dan


kecil

Persentase Jumlah

Industri Kecil

berbasis teknologi

0% 1% 2% 3%

Program Peningkatan


Produksi

Kabid industri

Non Agro

Kegiatan Sosialisasi

Merek bagi IKM TPT

Jumlah Sosialisasi

merek bagi IKM 41 Orang

Sosialisasi Merek bagi IKM

TPTRp30.000.000

Kasi Kreatif dan

Elektronika

Program Peningkatan


Produksi

Kabid industri

Non Agro

Kegiatan Pemberian

Merek bagi IKM TPT Jumlah pemberian

merek bagi IKM 66 IKM

Pemberian Merek bagi IKM

TPTRp75.000.000

Kasi Kreatif dan

Elektronika

Meningkatkan daya

saing dan


kecil

Pertumbuhan

Industri Kecil dan

Menegah Berdaya

saing

0% 2% 4% 5%

Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Rp478.000.000Kabid industri

Non Agro

Julah Peserta Sosialisasi

dan Fasilitasi Barcode15 Orang

Sosialisasi dan Fasilitasi

Barcode IKM KPKRp81.000.000

Kasi Kreatif dan

Elektronika

Jumlah Peserta Adopsi

Teknologi12 Oarng Adopsi Teknologi Rp100.000.000

Jumlah Monev IKM 7 kali Monev IKM KPK Rp20.000.000

Jumlah Peserta

Pelatihan 20 Orang Pelatihan IKM Sepatu Rp40.000.000

Jumlah Peserta

Sosialisasi SNI110 Orang Sosialisasi SNI Rp99.000.000

Jumlah Peserta

Pelatihan Bengkel20 Orang Pelatihan Bengkel/Las Rp88.000.000

Jumlah Peserta

Pelatihan Kerajian20 Orang Pelatihan Kerajinan Rp38.000.000

Jumlah Monev IKM 7 kaliMonev Logam, Mesin dan Alat

TransportasiRp12.000.000

Meningkatnya

standarisasi produk

industri

Persentase pelaku

IKM yang difasilitasi

standarisasi produk0% 0% 0% 1%

Program Peningkatan

kemampuan teknologi

industri

Rp1.072.000.000

Jumlah Peserta

Pelatihan Olahan

Makanan

590 Orang Pelatihan Olahan Makanan Rp877.692.000

Jumlah Peserta

Sosialisasi SNI40 Orang Sosialisasi SNI Rp25.624.000

Jumlah Peserta

Sosialisasi Halal40 Orang Sosialisasi Halal Rp25.624.000

Jumlah Fasilitasi

Pemberian Sertifikasi

Halal bagi IKM

40 Orang

Fasilitasi Pemberian Sertifikasi

Halal bagi IKM Rp100.000.000

Julah kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi

Rp43.060.000

Kegiatan Pembinaan

kempuan teknologi

industri

Kegiatan Pembinaan

IKM dalam memperkuat

jaringan klaster industri

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ... dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan ... tercantum dalam