LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) 2020

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Jalan. Merdeka No. 72 Telp. (0711) 350651 Fax. (0711) 350523 Email : [email protected] Website : www.dinkes, palembang.go.id

PALEMBANG

mailto:[email protected]

http://www.dinkes/

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini ditujukan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan

kesehatan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat, meningkatkannya kualitas

kesehatan masyarakat dengan indikator indeks keluarga sehat, meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan dengan indikator puskesmas yang terakreditasi. Selain itu

pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini lebih diarahkan untuk langsung

menyentuh ke masyarakat serta meningkatkan kemampuan melalui partisipasi aktif

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa

mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun

2020, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam

rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

Demi menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Kota

Palembang memiliki visi sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Palembang yaitu

“Tercapainya Palembang Emas Darussalam Sehat Tahun 2023. Misi yang sangat erat

terkait dengan sektor kesehatan adalah misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan masyarakat yang

religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh

pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional” dengan tujuan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Adapun sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah : 1).

Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan dengan indikator indeks

kepuasan masyarakat; 2). Meningkatkannya kualitas kesehatan masyarakat dengan

indikator indeks keluarga sehat ; 3). Meningkanya mutu pelayanan kesehatan dengan

indikator puskesmas yang terakreditasi

Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) yang merupakan sarana bagi evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan dalam

rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sesuai Instruksi Presiden RI Nomor: 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN

RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Palembang

sebagian besar dalam katagori sangat berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan

Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan program/kegiatan Tahun Anggaran 2020

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas.

Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal

disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan

pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan, 1). Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar; 2). Pelayanan

kesehatan ibu bersalin; 3). Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4). Pelayanan kesehatan

balita; 5). Pelayanan kesehatan pada pendidikan dasar sesuai standar; 6). Pelayanan

kesehatan pada usia produktif; 7). Pelayanan kesehatan pasa usia lanjut; 8). Pelayanan

kesehatan penderita hipertensi; 9). Pelayanan kesehatan penderita Diabeter Militus, 10).

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ); 11). Pelayanan

kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB); 12). Pelayanan kesehatan orang dengan risiko

terinfeksi HIV.

Adapun Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun

Anggaran Tahun 2020 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berjumlah Rp

430.872.172.364,09 terdiri dar; (1) Belanja Langsung Rp. 283.701.271.064,09 dan

(2) Belanja Tidak Langsung Rp. 147.170.901.300,00.

http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun-2018/

http://www.kemkes.go.id/

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 350651, 350523

E-mail:[email protected], wesite:www.dinkes.palembang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 050/ 333 /PROG/KES/2021

T E N T A N G

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi

pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil

guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk

mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan

serta sasaran organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota

Palembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan Kota Palembang tentang Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

10. Instruksi Presiden Republik Indonsesia Nomor 5 Tahun 2004

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

12. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.

15. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang;

16. Keputusan Walikota Palembang Nomor 73.

a/KPTS/DINKES/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG TAHUN 2020

Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota

Palembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini;

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... ii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN .......................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................................. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 5 C. Struktur Organisasi ........................................................................................... 6

D. Sistematika Penyajian ...................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020 ...................................................... 9 A. Umum ............................................................................................................... 9 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Palembang 2020 –

2023 ...................................................................................................................

11

C. Strategi dan Kebijakan ...................................................................................... 11

D. Program Utama ................................................................................................. 11 E. Strategi .............................................................................................................. 13 F. Program dan Kegiatan Pokok ........................................................................... 14

G. Rencana Strategis .............................................................................................. 19 H. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ......................................................................... 22

I. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun

2020 ..................................................................................................................

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 25 A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................ 25 A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................. 25

A.2 Kategori Pengukuran Kinerja .................................................................... 26 B. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 26

I. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 26 II. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal ............................................................................................................ 32

C. Sumber Daya .................................................................................................... 50 1. Sumber Daya Manusia .................................................................................. 50

2. Sumber Daya Anggaran ................................................................................ 51

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 64

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 64 B. Saran ................................................................................................................. 64

Lampiran

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Palembang

2020 – 2023

10

Tabel 2.2 Matrik Indikator Lima Tahunan RPJMD di Bidang Kesehatan

19

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020

22

Tabel 2.4 Indikator capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020

24

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

26

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

27

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Tahun 2020

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

30

Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran


31

Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

32

Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2018 – 2020 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

33


33

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Tahun 2018 – 2020

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

34

Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja


34

Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Tahun 2018 – 2020 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masuarakat

35

Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

36

Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Tahun 2020 – 2020 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

37

Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

37


Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

38



38

Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Tahun 2020 – 2020 Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

39


40


41


41


43



43



45


45



46



46


48


48



49

Tabel 3.29 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

52

Tabel 3.30 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

52

Tabel 3.31 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Standarisasi Pelayanan

53

Tabel 3.32 Realisasi Keuangan Tahun 2020

Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

54


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

54

Tabel 3.34 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Pengawasan Obat dan Makanan

55

Tabel 3.35 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

55

Tabel 3.36 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

55


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

57


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

57

Tabel 3.39 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

58

Tabel 3.40 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

59

Tabel 3.42 Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

59


Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit

60

Tabel 3.47 Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota palembang Tahun

2020

61

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara

berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan

bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan

diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat

dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai

IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu

indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita.

Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya

mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik

dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota

Palembang Tahun 2019, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan

yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah

ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang mempunyai tugas untuk

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kota Palembang

Nomor : 050/ 333 /Prog/Kes/2021

Tanggal : Januari 2021

Tentang : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Kesehatan Kota

Palembang Tahun 2020


dibidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang yaitu

“Palembang Emas Darussalam 2023” dan Misi Kota Palembang sebagai

berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata

bekeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis

Tekriologi dan lnforrnasi

2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung Pemerintahan yang bersih,

berwibawa dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan

regional, nasional dan intemasional yang kompetitif dan komparatif dengan

menjamin rasa aman untuk berinvestasi

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya

saing tinggi

5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event

olahraga kias dunia yang hamioni antara kehidupan manusia dan alam

Dari 5 (lima) misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor

kesehatan adalah misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan masyarakat yang religius,

berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung

oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional” dengan tujuan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun sasaran pembangunan

bidang kesehatan adalah :

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan dengan

indikator indeks kepuasan masyarakat

2. Meningkatkannya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator

indeks keluarga sehat

3. Meningkanya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator puskesmas

yang terakreditasi

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang

menetapkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan

yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana


3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

6. Program obat dan pembekalan kesehatan

7. Program upaya kesehatan masyarakat

8. Program pengembangan obat asli Indonesia

9. Program promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat

10. Program perbaikan gizi masyarakat

11. Program pengembangan lingkungan sehat

12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

13. Program standarisasi pelayanan kesehatan

14. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya

15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

16. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana

RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

17. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

18. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

19. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

20. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

21. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

22. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

23. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Program prioritas tersebut seluruhnya sangat berpengaruh terhadap

pembangunan bidang kesehatan, sedangkan program prioritas Kota Palembang

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019

- 2023 adalah meliputi 32 indikator yaitu:

1. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

2. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin

3. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4. Persentase pelayanan kesehatan balita

5. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai

standar


6. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif

7. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut

8. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi

9. Persentase pelayanan kesehatan penyandang Diabetes Melitus (DM)

10. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

11. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberculosis

(TB)

12. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

13. Cakupan pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani

14. Cakupan desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

15. Persentase balita stunting

16. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

17. Persentase imunisasi dasar lengkap

18. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

19. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TBC (Case Detection

Rate)

20. Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program

DOTS

21. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD per

100.000 penduduk

22. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

23. Persentase Rumah Tangga ber- PHBS

24. Penderita diare yang ditangani

25. Persentase kelurahan yang STBM (Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

26. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

27. Persentase Puskesmas yang terakreditasi

28. Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan

29. Puskesmas yang mengembangkan pelayanan pengobatan tradisional

30. Jumlah puskesmas / sarana prasarana yang sesuai standar

31. Jenis layanan spesialis yang tersedia di RSUD Gandus

32. Sarana dan prasarana dan alat kesehatan RSUD Gandus


Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

selama tahun anggaran 2019, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kesehatan Kota Palembang Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan

Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016

Tanggal 20 November 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini

semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota

Palembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja

organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, disisi

yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang juga

dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang

merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk

mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja

ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan

kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Memimpin kegiatan dinas dari urusan kesekretariatan serta bidang yang ada

dalam lingkungan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.

b. Penyusunan visi, misi, dan rencana strategis Dinas.

c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan

daerah di bidang kesehatan.

d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik

bersumber dari Pemerintah maupun Swasta

e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah

Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota


C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota

Palembang Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dibantu oleh:

1. Sekretariat, yang membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

1) Seksi Surveilens dan Imunisasi

2) Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa serta NAPZA

4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi

1) Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional

2) Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan

3) Seksi Peningkatan MutuFasilitas Pelayanan Kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Kefarmasian

2) Seksi Alat Kesehatan

3) Seksi Sumber Daya Manusia

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas,

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas dapat

dilihat pada bagan berikut :


Perekam Medis;

Administrator

Kesehatan

Apoteker; Administrator

Kesehatan Administrator

Kesehatan

Perekam Medis

Epidemiolog; Entomolog;

Laboratorian; Sanitarian;

Penyuluh Kesehatan

SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG

PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN

KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA

KESEHATAN

SEKSI PROMOSI DAN

PEMBERDAYAAN

KESEHATAN

BERBASIS MASYARAKAT

SEKSI SURVEILANS DAN

IMUNISASI

SEKSI PENCEGAHAN DAN


MENULAR

BIDANG KESEHATAN

MASYARAKAT

SEKSI

KESEHATAN KELUARGA

DAN GIZI

SEKSI KESLING, KESKER

DAN OLAH RAGA

SEKSI PENCEGAHAN DAN


TIDAK MENULAR

SEKSI YANKES PRIMER DAN

TRADISIONAL

SEKSI YANKES RUJUKAN DAN

JAMINAN KESEHATAN

SEKSI PENINGKATAN MUTU

YANKES

SEKSI KEFARMASIAN

SEKSI SDM KESEHATAN

KEPALA DINAS

KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG

UPTD

UPTD

Puskesmas

KEL. JABFUNG

SEKSI ALAT KESEHATAN

Dokter; Dokter Gigi;

Nutrisionist; Bidan;

Perawat; Perawat Gigi

KEL. JABFUNG

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan Kota Palembang selama tahun 2019. Capaian kinerja (performance

results) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 2019 sebagai

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan

pola pikir seperti itu sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut ini.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek

strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang dan struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja 2020, menjelaskan berbagai kebijakan umum

Dinas Kesehatan Kota Palembang, rencana strategis Dinas Kesehatan Kota

Palembang untuk periode tahun 2019 - 2020 dan penetapan kinerja untuk

tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan Kota Palembang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2020 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

A. UMUM

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota

Palembang, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang

akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi

masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat

perkotaan. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan

pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi, maupun penanggulangan penyakit

menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota.

Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan

Kota Palembang memiliki visi yaitu “Tercapainya Palembang Emas

Darussalam Sehat Tahun 2023”.

Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan

bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Walikota

Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai

standar Kementerian Kesehatan RI pada masyarakat, seperti yang dinyatakan

dalam visi GBHN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,

demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang

sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air

berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi, memiliki etos

kerja yang tinggi dan berdisiplin”

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan

pentingnya pelibatan masyarakat secra aktif dalam proses pembangunan.

Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas

Kesehatan Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas

membantu Walikota dalam menjalankan fungsi bidang kesehatan. Dinas

Kesehatan Kota Palembang memiliki tugas membuat mekanisme

pembangunan yang melibatkan warga kota secara aktif dalam pembangunan

kota. Dari kelima Misi Pemerintah Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota

Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi ke-2 dan mendukung


Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang yang ke-3 yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mendukung misi tersebut Dinas

Kesehatan Kota Palembang memiliki sasaran. Adapun sasaran pembangunan

bidang kesehatan adalah :

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan dengan

indikator indeks kepuasan masyarakat

2. Meningkatkannya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator

indeks keluarga sehat

3. Meningkanya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator puskesmas

yang terakreditasi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG 2019 – 2023

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Palembang 2019 – 2023

Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Tujuan / Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023

Terpenuhinya

kepuasan

masyarakat

atas layanan

kesehatan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM) atas

layanan

kesehatan

85.2 85.4 85.6 85.8 86

Meningkatnya

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Indeks

Keluarga

Sehat

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Meningkatkan

mutu

pelayanan

kesehatan

Persentase

Puskesmas

terakreditasi /

reakreditasi

100 100 100 100 100


C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Arah kebijakan pembangunan di Kota Palembang bidang kesehatan yang

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2019 – 2023, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas

Kesehatan Kota Palembang berdasarkan RPJMD Tahun 2019 - 2023, maka

ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2019 - 2023 adalah

sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan

2. Promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat

3. Jaminan Kesehatan Nasional

4. Optimalisasi peningkatan mutu pelayanan puskesmas dan rumah sakit

Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2019 – 2023 adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

2. Peningkatan promotif dan preventif serta peningkatan upaya kesehatan

melalui pemberdayaan masyarakat

3. Peningkatan sasaran jaminan kesehatan bagi masyarakat

4. Peningkatan mutu pelayanan di puskesmas melalui akreditasi

puskesmas

5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Gandus melalui

akreditasi dan BLUD

6. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Gandus.

D. PROGRAM UTAMA

Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 (Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palembang Nomor 050/4636/Program/Kes/2016) sejalan dengan sasaran

pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun

2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota


Palembang Tahun 2005 – 2025 (Perda Nomor 5 Tahun 2009) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun

2019 – 2023, Program Utama Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai

berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan

9) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

13) Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular

14) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

15) Progran Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

20) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

21) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

22) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.


E. STRATEGI

Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

1) Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan

a. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan

2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

a. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

b. Persentase pelayanan ibu bersalin sesuai standar

c. Cakupan penanganan ibu hamil dengan komplikasi

d. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir

e. Persentase pelayanan kesehatan balita

f. Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut

g. Persentase balita stunting

h. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

i. Persentase rumah tangga ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat)

j. Jumlah kelurahan yang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

k. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

sesuai standar

l. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis (TBC)

m. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis (TBC)

n. Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program

DOTS

o. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

p. Cakupan penemuan dan penanganan DBD per 100ribu penduduk

q. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

r. Persentase imunisasi dasar lengkap

s. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

t. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif

u. Cakupan pasien diare yang ditangani


v. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar

w. Persentase penderita diabetes melitus (DM) mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar

x. Persentase penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

y. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

z. Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan pengobatan

tradisional

3) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

a. Persentase puskesmas yang terakreditasi

b. Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas

c. Jumlah puskesmas / sarana prasarana yang sesuai standar

d. Jumlah jenis layanan spesialis yang tersedia di RSUD Gandus

e. Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan RSUD Gandus

F. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai

apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat.

Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari

analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan

kegiatan pokok.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

e) Penyediaan jasa administrasi keuangan

f) Penyediaan jasa kebersihan kantor

g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


h) Penyediaan alat tulis kantor

i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

m)Penyediaan makanan dan minuman

n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

o) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan kendaraan dinas / operasional

b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

c) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

d) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

e) Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

d) Penyusunan RKA SKPD

e) Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas


6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Revitalisasi sistem kesehatan

b) Peningkatan kesehatan masyarakat

c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

d) Penyediaan pelayanan pemeliharaan kesehatan

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

a) Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin

c) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

d) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

e) Penanggulangan gizi lebih

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat


c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

d) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan

e) Pengembangan kota sehat

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

b) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

c) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

d) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

e) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan

b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

c) Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan

kesehatan

15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan

a) Pembangunan puskesmas

b) Pengadaan puskesmas pembantu

c) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

d) Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas

e) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu

16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pembangunan rumah sakit

b) Pembangunan intalasi pengolahan limbah rumah sakit

c) Pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit

d) Pengadaan obat rumah sakit

e) Pengadaan ambulance / mobil ambulance


f) Pengadaan meubeleur rumah sakit

g) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

17. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

a) Pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit

b) Pemeliharaan rutin / berkala mobil ambulance / jenazah

c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah sakit

18. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

a) Pelayanan pemeliharaan kesehatan anak balita

b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a) Pelayanan pemeliharaan kesehatan

b) Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

21. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga

b) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restoran

22. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

23. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

a) Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD


G. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2023, merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palembang yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus

dicapai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 5 (lima) tahun mulai 2019 –

2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 MATRIK INDIKATOR LIMA TAHUNAN RPJMD

DI BIDANG KESEHATAN

Indikator

Kinerja Satuan 2019 2020 2021 2022 2023

1 Persentase Pelayanan

Kesehatan Ibu Hami Sesuai

Standar

% 100 100 100 100 100


Kesehatan Ibu Bersalin

% 100 100 100 100 100

3 Persentase Pelayanan Bayi Baru

Lahir

% 100 100 100 100 100


Kesehatan Balita

% 100 100 100 100 100


Kesehatan pasa Usia Produktif

% 100 100 100 100 100


Kesehatan pada Usia Produktif

% 100 100 100 100 100

7 Persentase Kesehatan Usia

Lanjut

% 100 100 100 100 100

8 Persentase Penderita Hipertensi

Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan sesuai Standar

% 100 100 100 100 100

9 Persentase Penyandang

Diabetes Melitus (DM) yang

Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan sesuai Standar

% 100 100 100 100 100


Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat

% 100 100 100 100 100



Kesehatan Orang dengan

Terduga Tuberculosis (TB)

% 100 100 100 100 100

12

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV

% 100 100 100 100 100

13 Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang Ditangani

% 100 100 100 100 100

14 Cakupan Desa / Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

% 92 94 96 98 100

15 Persentase Balita Stunting % 14 13.5 13 12.5 12

16

Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapatkan Perawatan

% 100 100 100 100 100

17 Persentase Imunisasi Dasar

Lengkap

% 93 93.5 94 94.5 95

18 Cakupan Balita Pneumonia yang

Ditangani

% 100 100 100 100 100

19 Cakupan Penemuan dan

Pengobatan Penderita TBC

(Case Detection Rate)

% 65 70 75 80 85

20 Proposi Jumlah Kasus

Tuberculosis yang terdeteksi

dalam program DOTS

% 65 70 75 80 85

21 Cakupan Penemuan dan

Penangan Penderita Penyakit

DBD per 100.000 pddk

< 49 < 49 < 49 < 49 < 49 < 49

22 Persentase Penduduk yang

memiliki jaminan kesehatan

% 95 96 97 98 100

23 Persentase Rumah Tangga ber-

PHBS

% 67 69 71 73 75

24 Penderita diare yang ditangani % 100 100 100 100 100


25 Jumlah Kelurahan yang STBM

(Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

Desa /

Kel

12 16 20 24 28

26 Persentase Ketersediaan Obat

dan Vaksin di Puskesmas

% 94 95 96 97 98

27 Persentase Puskesmas yang

Terakreditasi

% 100 100 100 100 100

28 Persentase Kepuasan

Pelanggan terhadap Pelayanan

Kesehatan

% 85.2 85.4 85.6 85.8 86

29 Jumlah Puskesmas yang

Mengembangkan Pelayanan

Pengobatan Tradisional

PKM 8 9 10 11 13

30 Jumlah Puskesmas / Sarana

Prasarana yang Sesuai Standar

PKM 41 41 42 42 43

31 Jumlah Jenis Layanan Spesialis

yang Tersedia di RSUD Gandus

Layanan 2 2 3 3 4

32 Persentase Sarana dan

Prasarana dan Alat Kesehatan

RSUD Gandus

% 40 60 75 90 100


H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Palembang sejalan dengan

sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020

No

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1 Sasaran 1: Terpenuhinya kepuasan

Masyarakat atas layanan Perangkat

Daerah (PD)

Indeks Keluarga Sehat

85,2 85,4 85,6 85,8 86

2 Sasaran 2: Meningkatnya

Mutu Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Terakreditasi

/ Reakreditasi

100 100 100 100 100

3 Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas layanan

Perangkat Daerah (PD)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7


I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG TAHUN 2020

Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan

Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan

pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah

satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan atau berpotensi bencana provinsi

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa

provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4. Pelayanan kesehatan balita

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

7. Pelayanan kesehatan usia lanjut

http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun-2018/

http://www.kemkes.go.id/


8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

11. Pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberculosis (TB)

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Tabel 2.4

Indikator capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020

No.

Jenis Pelayanan Dasar & Sub

Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal

Indikator Nilai (%)

1 Pelayanan Kesehatan

Dasar 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru

Lahir 100

4 Pelayanan Kesaehatan Balita 100

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan Dasar 100

6 Pelayanan Kesehatan pada usia

produktif 100

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia

Lanjut 100

8 Pelayanan Kesehatan Penderita

Hipertensi 100

9 Pelayanan Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus (DM) 100

10

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat

100

11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

100

12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

100


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

pemerintah Kota Palembang.

Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan tingkat

capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula

tingkat capaian pada program/kegiatan untuk mengetahui gambaran

mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan.

A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui

media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

sebagaimana disajikan berikut ini :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja,

maka digunakan rumus

Persentase capaian Realisasi x 100 %

rencana tingkat capaian Rencana =

Persentase capaian Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100%

rencana tingkat capaian Rencana =


A.2 Kategori Pengukuran Kinerja

Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja

sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori

dari nilai tersebut yaitu:

85 s.d. >100 = Baik Sekali

70 s.d. <85 = Baik

55 s.d. <70 = Cukup

>0 s.d <55 = Kurang

- = Tidak bisa di ukur

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja (perfomance results) selama tahun 2020 dapat

dijelaskan sebagai berikut :



No Sasaran Indikator Kinerja 2020

% Capaian Program Target Realisasi

1. Terpenuhinya kepuasaan masyarakat atas layanan kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan kesehatan

85,4 85,4 100%

2.

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Persentase Puskesmas terakreditasi / reakreditasi 100 100% 100%

3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Indeks Keluarga Sehat 0,4 0,4 100%

1. Sasaran 1 : ”Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan Perangkat

Daerah (PD)”

Dalam sasaran 1 ini, indikator sasarannya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas layanan Perangkat Daerah (PD). Target kinerja pada dalam sasaran ini

pada tahun 2020 adalah 85,4 indikator ini didapat dari jumlah total IKM Puskesmas


dibagi jumlah puskesmas yang ada di kota Palembang dengan perhitungan sebagai

berikut:

Indeks Kepuasan Jumlah total IKM Puskesmas

Masyarakat Jumlah Puskesmas

Indeks Kepuasan 3501,52 85,4

Masyarakat 41

Dengan hasil capaian yang didapat sebesar 85,4 artinya kinerja Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) tercapai sesuai target.

2. Sasaran 2 : ”Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan

indikator sasaran puskesmas terakreditasi / reakreditasi

Target kinerja pada dalam sasaran ini pada tahun 2020 adalah 100%, dengan

indikator sasaran puskesmas terakreditasi / reakreditasi.



Sasaran Indikator Kinerja

2020 %

Capaian Program

Target Realisasi

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

terakreditasi

41 41

100

Indikator kinerja yang sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Puskesmas terakreditasi adalah pengakuan terhadap

puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang

ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas itu memenuhi standar

pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk

meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

=

= =


Standar Akreditasi Puskesmas dari 3 (Tiga) Kelompok kerja (POKJA) dan

masing-masing pokja terdiri dari 3 (Tiga) BAB, yaitu :

I. Pokja Administrasi dan Manajemen (Admen), terdiri dari:

1. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

2. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

3. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

II. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Bab IV. UKM yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)

2. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM (KMUKM)

3. Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)

III. Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)

2. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)

3. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan

pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman,

bermutu serta merata dan non diskriminatif.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam

melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib

menyelenggarakan kendali mutu.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta

Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan,

berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan,

kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.


4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun

2014 tentang Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2015 tentang Akreditasi, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter,

dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Manfaat akreditasi puskesmas:

1. Memberikan keunggulan kompetitif

2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes

3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada

pasien dan masyarakat.

4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di

Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan

upaya Puskesmas kepada masyarakat

6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer

7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban

pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja

8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

Akreditasi Puskesmas di kota Palembang adalah 41 puskesmas sudah

terakreditasi seluruhnya sesuai dengan target 41 puskesmas sudah tercapai 100%

dengan rincian :

Akreditasi Paripurna : 5 (lima) puskesmas, yaitu : Puskesmas Plaju,

Puskesmas Merdeka, Puskesmas Dempo, Puskesmas Sematang Borang,

Puskesmas Alang – alang Lebar.

Akreditasi Utama : 14 (empat belas puskesmas), yaitu : Puskesmas Makrayu,

Puskesmas Pembina, Puskesmas Satu Ulu, Puskesmas Empat Ulu,

Puskesmas Tujuh Ulu, Puskesmas Keramasan, Puskesmas Ketapati,

Puskesmas Nagaswidak, Puskesmas Kampus, Puskesmas Padang Selasa,

Puskesmas Kenten, Puskesmas Kalidoni, Puskesmas Sako, dan Puskesmas

Sako.


Akreditasi Madya : 21 (dua puluh satu) puskesmas yaitu : Puskesmas Karya

Jaya, Puskesmas Taman Bacaan, Puskesmas Tegal Binangun, Puskesmas

Pakjo, Puskesmas Sungai Baung, dan Puskesmas 23 Ilir, Puskesmas

Ariodilah, Puskesmas Talng Ratu, Puskesmas Basuki Rahmat, Puskesmas

Sekip, Puskesmas Boom Baru, Puskesmas Sabokigking, Puskesmas Lima Ilir,

Puskesmas Sebelas Ilir, Puskesmas Bukit Sangkal, Puskesmas Sei Selincah,

Puskesmas Multiwahana, Puskesmas Punti Kayu, Puskesmas Sosial,

Puskesmas Sukarame, Puskesmas Talang Betutu.

Akreditasi Dasar : 1 (satu) puskesmas yaitu : Puskesmas Gandus

Tabel 3.3

Realisasi Sasaran Tahun 2020


Sasaran Indikator

Kinerja Daerah

Realisasi Tahun 2020

Satuan 2019 2020 Target Realisa

si % IP

Selisih

realisasi

2019

dan 2020

Target

2020

Meningkatnya

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Puskesmas

terakreditasi Unit 41 41 41 41 100 BS 0 41

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator Puskesmas terakreditasi

sudah mencapai target 100%.

3. Sasaran 3 : ”Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dalam sasaran 3 ini, indikator sasarannya yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Perhitungan indeks keluarga sehat bertujuan untuk menentukan tingkatan

keluarga menurut status kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut.

Target kinerja pada dalam sasaran ini pada tahun 2020 adalah 0,4 dengan

realisasi 0,4.


Indikator ini didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Indeks Keluarga Jumlah keluarga sehat Sehat Jumlah keluarga yang didata

Indeks Kepuasan 133258 0,4

Masyarakat (IKS) 332793

Dalam perhitungannya, nilai indeks keluarga sehat memiliki 3 (tiga) tingkatan,

yaitu:

1. Nilai IKS < 0,5 = keluarga tidak sehat

2. Nilai IKS 0,5 – 0,8 = keluarga pra sehat

3. Nilai IKS > 0,8 = keluarga sehat


Peningkatan Kualitas Kesehatan Msyarakat


2020 %

Capaian

Program Target Realisasi

Meningkatnya

kualitas

kesehatan

masyarakat

Indeks Keluarga Sehat

0,4 0,4 100%

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKS) di

kota Palembang termasuk dalam indeks keluarga tidak sehat karena nilai IKS

< 0,5

=

= =


II. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL

Tabel 3.5

Hasil Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat


2020 %

Capaian

Program Target % Realisasi

Meningkatnya

kualitas

kesehatan

masyarakat

Persentase Pelayanan

Kesehatan Ibu Hamil 100 89,77 89,80%

Tabel 3.5 dengan indikator kinerja “Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil” yang sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

Cakupan kesehatan ibu hamil adalah cakupan ibu hamil yang telah

memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 (empat) kali

dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2020 adalah 100%, dengan jumlah sasaran ibu

hamil 26.989 dengan hasil realisasi 24.229 ibu hamil atau sebesar 91,5%.

Realisasi dari indikator kesehatan ibu hamil ini tidak mencapai target pada

tahun 2020 dikarenakan kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan,

banyaknya BPM (Bidan Praktik Mandiri) / klinik yang tutup sementara selama

pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease – 19), dan banyaknya ibu hamil

yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan di luar wilayah

BPM/klinik/rumah sakit mengakibatkan data tidak didapat oleh petugas

kesehatan. Untuk itu, perlunya koordinasi / kerjasama dengan jejaring di

wilayah kerja (fasyankes lain) dalam pelayanan dan pelaporan dan juga

pentingnya penjelasan kepada pemegan program sehingga penerapan SPM

dapat berjalan baik. Rencana tindak lanjut lainnya dengan membuat whatsapp

grup ibu hamil dan ibu nifas, perlunya sosialisasi pelayanan ANC (Antenatal

Care) sesuai protokol COVID-19 kepada kader dan lintas sektor, kemudian

meminta bantuan kader, tokoh masyarakat, dan lintas sektor untuk

pemeriksaan kehamilan di puskesmas sudah sesuai dengan protokol


kesehatan COVID-19, berkoordinasi dengan BPM, kader terkait pelayanan ibu

hamil dan data bumil baru, selanjutnya menjalin kerjasama dengan BPM, klinik,

dan RS baik di wilayah kerja maupun wilayah kerja maupun wilayah kerja

terkait data pelayanan ibu hamil.



Sasaran Indikator

Kinerja Daerah


Satuan 2019 2020 Target Realisasi % IP

Selisih realisasi

2019 dan

2020

Target 2019

Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil

% 99,25 89,77 100 89,77 89,77 BS 9,45 100

Dari tabel di atas terlihat realisasi untuk indikator persentase pelayanan

kesehatan ibu hamil cenderung menurun ditahun 2020, terdapat penurunan

realisasi yang sebesar 9,45% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun

2019, juga capaiannya belum mencapai 100% sesuai dengan target yang

diinginkan.



Sasaran Indikator Kinerja 2020 %

Capaian Program Target Realisasi


masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Bersalin Sesuai Standar

100

91,55

91,55%

Tabel. 3.7 dengan indikator kinerja ”Persentase Pelayanan Kesehatan Bersalin” dengan penjelasan sebagai berikut :

Target kinerja tahun 2020 sebesar 100%, dengan jumlah sasaran ibu bersalin

sebesar 25.762 sasaran. Hasil kinerja menunjukkan bahwa ada 23.584 ibu

yang diberikan pelayanan persalinan sesuai standar, artinya ada 91,55%


capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. Capaian

tersebut belum sesuai dengan target dari SPM yaitu 100%. Hal ini dikarenakan

banyaknya persalinan di wilayah kerja maupun di luar wilayah (pasien langsung

datang ke rumah sakit tanpa surat rujukan) sehingga data tidak bisa diperoleh.

Adanya BPM / klinik yang tutup sementara selama pandemi COVID-19 untuk

pelayanan persalinan sehingga ada yang bersalin di BPM di luar wilayah

akibatnya data tidak dapat diperoleh. Sebagai tindak lanjut diperlukan

kerjasama atau melakukan koordinasi dengan BPM/rumah sakit/klinik baik di

wilayah kerja maupun di luar wilayah terkait data persalinan, melakukan

koordinasi dengan bidan koordinator/penanggungjawab di puskesmas lainnya

terkait data pelayanan ibu hamil dan bersalin, dan bekerja sama dengan kader

kesehatan untuk data ibu bersalin di wilayah kerja.

Tabel 3.8

Realisasi Sasaran Tahun 2019 – 2020 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran Indikator

Kinerja Daerah



si % IP

Selisih

realisasi 2018

dan 2019

Target 2020

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

Persentase pelayanan

kesehatan ibu bersalin

% 99,25 91,55 100 91,55 100 BS 7,75 100

Untuk indikator persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin dari tabel 3.8

terlihat realisasi penurunan persentase dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena

sebesar 7,75%, namun realisasi untuk tahun 2020 belum mencapai target

100%, sama seperti tahun 2019.

Tabel 3.9

Hasil Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran Indikator Kinerja 2020 % Capaian


Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan bayi

baru lahir 100 95,94 95,9


Tabel. 3.9 Sasaran : “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” Kesehatan” dengan penjelasan sebagai berikut:

Target kinerja tahun 2020 sebesar 100%, jumlah sasaran 24.536 bayi

lahir. Hasil kinerja menunjukkan bahwa ada 23.539 bayi baru lahir yang

mendapatkan sasaran atau sebesar 95,9% realisasi dari target 100%

pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang diberikan sesuai standar.

Target tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 hal ini karena

adanya kasus kematian neonatal, terjadinya komplikasi neonatal atau neonatal

berisiko yang tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, ibu bayi

tidak membawa bayi ke Faskes karena merasa belum ada keluhan, beberapa

BPS tidak melayani persalinan/pelayanan kesehatan sehingga banyak

penduduk neonatal ke fasilitas lain di luar wilayah sehingga data tidak

didapatkan, ibu bayi meninggal sehingga bayi tidak IMD, dan terjadi kematian

neonatus setelah 2 jam. Sebagai langkah tindak lanjutnya diperlukan

koordinasi dengan kader, dan memonitor kondisi bayi yang dirawat di rumah

sakit, koordinasi dengan rumah sakit atau BPS dari jejaring lain.



Sasaran Indikator Kinerja Daerah



Selisih realisasi

2019

dan 2020

Target 2020


masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru

lahir

% 100,70 95,94 100 95,9 95,94 BS 4,8 100

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator persentase pelayanan

kesehatan bayi baru lahir tahun 2019 sudah mencapai target namun terjadi

penurunan realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 95,9%, sehingga indikator

kinerjanya tidak mencapai 100%.



Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat



Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita

100

48,94

48,94

Tabel 3.11 Sasaran: “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat” dengan indikator persentase pelayanan kesehatan balita, dengan

realisasi kinerja yang masih jauh dari target yaitu 48,94% dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator persentase pelayanan kesehatan balita dengan sasaran

96.981 balita dengan realisasi 47.461 balita (48,94%), artinya target pada

indikator ini belum tercapai, dikarenakan tutupnya pelayanan posyandu

selama pandemi COVID-19, jumlah sasaran balita terlalu besar, alamat balita

yang domisilinya berpindah – pindah (mengkontrak) sehingga sulit untuk

melacaknya, orang tua balita juga takut membawa anaknya ke fasilitas

kesehatan, dan banyaknya anak balita yang sudah lewat dari 1 tahun jarang

dibawa ke puskesmas. Rencana tindak lanjut dari permasalah ini adalah

melakukan koordinasi dengan kader untuk datang ke rumah bali ta dan

melakukan pelayanan balita, membuat grup WA antara petugas dan orang tua

balita, dan berkoordinasi dengan petugas program gizi dan program imunisasi

dalam pelayanan balita.

Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah

anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan.

Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan yang terdiri

dari penimbangan anak setiap bulan, pencatatan dan pengisian Kartu Menuju

Sehat, penilaian naik atau tidak naik yang bertujuan melakukan deteksi dini

gangguan pertumbuhan dan melakukan tindak lanjut hasil pemantauan

pertumbuhan.



Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat


Daerah



Selisih realisasi

2018 dan

2019

Target 2019

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita

% 100 88,03 100 88,03 88,03 BS 11,97 100

Dari tabel di atas untuk indikator persentase pelayanan kesehatan

balita terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi

sebesar 11,97% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 3.13

Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Sasaran Indikator Kinerja 2020 % Capaian


Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

Persentase Kesehatan pada usia pendidikan dasar

100 99,38 99,38

Tabel 3.13 Sasaran “Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat” dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja persentase kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2020

sebesar 99,38%. Persentase dari indikator ini belum mencapai target

dikarenakan puskesmas belum semua merencanakan skrining dan pemeriksaan

berkala di setiap sekolah tahun ajaran 2020 yang mengacu pada Permenkes No.

43 Tahun 2016, ini juga karena terjadinya pandemi COVID-19 yang menyulitkan

untuk melakukan pemeriksaan berkala di sekolah.





Daerah



si % IP

Selisih realisasi 2019

dan 2020

Target 2020

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar

% 81,57 99,38 100 99,38 99,38 B 17,81 100

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator persentase pelayanan kesehatan

usia pendidikan dasar pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun 2019,

terdapat selisih realisasi sebesar 17,81% di tahun 2020 dibandingkan dengan

tahun 2020. Realisasi ini belum mencapai target yang telah ditentukan oleh

Kemenkes RI yaitu sebesar 100%.




Capaian


Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan

pada usia produktif 100 39,9 39,9

Tabel 3.15 Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dengan

indikator kinerja persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan

penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah

capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Seksi Penyakit

Tidak Menular (PTM) dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga

negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59

tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi : (1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan


memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut. (2) Deteksi

hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer. (3)

Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah. (4)

Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku. (5) Pemeriksaan ketajaman

penglihatan (6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran (7) Deteksi dini kanker

dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus

untuk wanita usia 30–59 tahun. Realisasi kinerja tahun 2020 hanya tercapai

39,9% dari target 100%, hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksaan

skrining PTM (Penyakit Tidak Menular) di dalam dan luar gedung dimasa

pandemi COVID-19, selanjutnya bahan habis pakai yang digunakan belum

mencukupi, belum optimalnya data real by name by address di puskesmas,

sering bergantinya pengelola program yang sudah dilatih dan di-monev, belum

optimalnya promosi deteksi dini pada usia produktif sehingga deteksi dini masih

rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini

PTM. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Dinas Kesehatan untuk tetap melakukan

pelayanan terpadu PTM integrasi di puskesmas melalui dana BOK dengan

memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, mengajukan usulan kebutuhan

bahan habis pakai ke bagian SDK berdasarkan kebutuhan sesuai data yang ada,

koordinasi dengan Bidang Yankes untuk sinkornisasi sasaran dengan data PIS-

PK puskesmas, meningkatkan kerjasama secara integrasi antar program di

puskesmas, meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor, on job trainning

petugas yang diganti melalui dana mandiri puskesmas, serta meningkatkan

promosi kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya deteksi dini PTM.




Daerah



Selisih realisasi

2019 dan 2020

Target 2020

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan usia produktif

% 57,40 39,90 100 39,90 39,90 K 17,5 100



usia produktif terlihat terjadi penurunan realisasi dari tahun 2019 ke tahun 2020

yaitu hanya 39,90%, terdapat selisih realisasi sebesar 17,5% di tahun 2020 jika

dibandingkan dengan tahun 2020. Ada perbedaan besaran target dengan

standar SPM yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.17

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat



Meningkatnya

kualitas kesehatan masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut

100 56,18 56,18


indikator persentase pelayanan kesehatan usia lanjut dengan penjelasan

sebagai berikut :

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas

melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia

untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining

kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase

pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar minimal 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu

tahun.

Indikator capaian dari pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2020 ini

belum mencapai target 100% tetapi hanya sebesar 56,18%, hal ini terjadi

dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, banyak dari posyandu yang belum

bua sehingga berpengaruh terhadap capaian program, kemudian sebagian besar

lansia lebih memilih berobat ke Rumah Sakit atau Balai Pengobatan terutama

yang memiliki ekonomi menengah ke atas, sementara sebagian lansia memilih


membeli obat sendiri dibandingkan ke puskesmas disebabkan adanya pandemi

COVID-19. Belum optimalnya kerja sama integrasiantar program di puskesmas,

serta bahan habis pakai yang digunakan belum mencukupi pemahaman petugas

terhadap pelayanan yang sesuai standar untuk kesehatan usia lanjut.

Tindak lanjut dari kendala tersebut adalah dengan tetap melakukan

pelayanan kesehatan usia lanjut dengan memperhatikan protokol kesehatan

COVID-19, kemudian berkoordinasi dengan Rumah Sakit atau Balai Pengobatan

untuk tindak lanjut pelayanan usia lanjut, meningkatkan kerjasama secara

integrasi antar program di puskesmas, dan mengajukan usulan kebutuhan bahan

habis pakai ke bagian SDK berdasarkan kebutuhan sesuai dengan data yang

ada.

Tabel 3.18

Realisasi Sasaran Tahun 2019 – 2020 Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat


Daerah



Selisih realisasi

2019 dan 2020

Target 2019

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut

% 71,58 56,18 100 56,18 56,18 C 15,40 100


pada usia lanjut kecenderungan realisasi menurun dan belum mencapai target

100%. Ada selisih penurunan persentase sebesar 15,40% dari tahun 2019 ke

tahun 2020.




Capaian


Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

100 57,24 57,24



indikator kinerja persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan

penjelasan sebagai berikut:

Indikator persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi terlihat

realisasinya hanya 57,24% atau sebesar 146.220 sasaran, dari target sasaran

255.449. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM di luar

gedung di masa pandemi COVID-19, kemudian bahan habis pakai yang

digunakan belum mencukupi, dan belum optimalnya integrasi antar program

puskesmas, kurang optimalnya kerja sama integrasi antar program di puskesmas,

kurang optimalnya promosi deteksi dini penyakit hipertensi sehingga kunjungan

penderita hipertensi masih rendah, dan kurang optimalnya kerja sama dengan

fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas sehingga data penderita

yang dilayani di klinik tidak tercatat di puskesmas. Solusi dari permasalahan

tersebut yaitu tetap melakukan pelayanan terpadu PTM integrasi di puskesmas

melalui dana BOK dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19,

mengajukan usulan kebutuhan bahan habis pakai ke bagian SDK berdasarkan

kebutuhan sesuai dengan data yang ada, meningkatkan kerja sama secara

integrasi antar program di puskesmas, selanjutnya koordinasi dengan Bidang

Kesehatan Masyarakat untuk penugasan tenaga promosi kesehatan yang sudah

di rekrut untuk mempromosikan deteksi dini penyakit hipertensi, dan

mengintruksikan kepada kepala puskesmas untuk melakukan kerja sama dengan

fasilitas kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah setiap penderita

hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah

kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada

seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan

sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan

kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi; 1) Pengukuran tekanan

darah, 2) Edukasi, dengan mekanisme pelayanan; 1) Penetapan sasaran

penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data

RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan, 2) Pelayanan

kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:


a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas

pelayanan kesehatan, b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan

minum obat, c) Melakukan rujukan jika diperlukan




Daerah


Satuan 2019

2020

Target Realisasi % IP

Selisih realisasi

2019 dan 2020

Target 2020


Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

% 54,22 57,24 100 57,24 57,24 C 3,02 100


penderita hipertensi terjadi peningkatan, terdapat selisih peningkatan sebesar 3,02

di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.




Capaian



Masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

100 96,40 96,40


indikator kinerja persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator persentase pelayanan kesehatan penderita diabates melitus

realisasinya sebesar 96,40% dari target SPM sebesar 100%.

Tahun 2020 target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita DM tidak tercapai

dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM di luar gedung dimasa


pandemi COVID-19, kemudian, bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan

skrining belum mencukupi, belum optimalnya data real by name by address di

puskesmas, kurang optimalnya kerja sama integrasi antar program di puskesmas,

kurang optimalnya promosi deteksi dini penyakit hipertensi sehingga kunjungan

penderita DM masih rendah, dan kurang optimalnya kerja sama dengan fasilitas

kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas sehingga data penderita yang

dilayani di klinik tidak tercatat di puskesmas. Untuk menindaklanjuti kendala

tersebut, perlunya melakukan pelayanan terpadu PTM integrasi di puskesmas

melalui dana BOK dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19,

mengajukan usulan kebutuhan bahan habis pakai ke bagian SDK berdasarkan

kebutuhan sesuai dengan data yang ada, kemudian koordinasi dengan Bidang

Yankes untuk sinkronisasi sasaran dengan data PIS-PK puskesmas,

meningkatkan kerja sama secara integrasi antar program di puskesmas, on job

trainning petugas yang diganti melalui dana mandiri puskesmas, dan

mengintruksikan kepada kepala puskesmas untuk melakukan kerja sama dengan

fasilitas kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar. Pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus

(DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus

adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi; a) Pengukuran gula

darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, b)

Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, c) Melakukan rujukan jika

diperlukan. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan

pelayanan terapi farmakologi.




Sasaran Indikator

Kinerja Daerah


Satuan 2019

2020


Selisih realisasi

2019 dan 2020

Target 2020


Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

% 112,36 96,40 100 96,40 96,40 BS (-15,96) 100


penderita diabetes melitus terjadi penurunan realisasai tahun 2019 dari target

yang ditetapkan dari SPM, terdapat selisih penurunan realisasi sebesar 15,96% di

tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.




Capaian



Masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

100 97,36 97,36


indikator kinerja persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) berat dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator persentase pelayanan kesehatan penderita ODGJ berat terlihat

realisasinya belum mencapai target 100%. Realisasi capaiannya 97,36%.

Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan

keterlambatan dalam sosialisasi, skrining, dan pelayanan kesehatan jiwa di

masyarakat, kebutuhan obat untuk orang dengan gangguan jiwa berat tidak

terpenuhi dengan maksimal, untuk itu pentingnya perencanaan yang tepat dalam

memenuhi kebutuhan obat, sumber daya/tenaga kesehatan yang belum terlatih,

belum optimalnya Program Rujuk Balik (PRB), untuk itu pentingnya berkoordinasi


dengan BPJS untuk menjalankan program PRB, dan kurangnya dukungan

keluarga dan peran serta masyarakat dalam kesembuhan pasien ODGJ

unterlunya pembentukan dan pembinaan kader keswa yang akan membantu

tenaga kesehatan di lapangan. Pelayanan kesehatan wajib memberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam

kurun waktu satu tahun.

Tabel 3.24

Realisasi Sasaran Tahun 2019 – 2020 Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat


Daerah


Satuan 2019

2020


Selisih realisasi

2019 dan 2020

Target 2020


Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

% 95,07 97,36 100 97,36 97,36 BS 2,29 100


ODGJ berat terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 walau

capaiannya belum mencapai target 100%, dengan selisih penigkatan sebesar

2,29% di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 3.25




Meningkatnya

Kualitas Kesehatan Masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga

Tuberkulosis (TB)

100 43,76 43,76


Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dengan indikator kinerja

persentase pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis dengan


Setiap orang terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar. Pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan

sesuai standar kepada orang terduga tuberkulosis (TB) di wilayah kerja dalam

kurun waktu satu tahun.

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi; 1)

Pemeriksaan klinis, 2) Pemeriksaan penunjang, 3) Edukasi. Mekanisme

pelayanannya yaitu; 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan

data orang yang kontak erat dengan penderita TB dan di tetapkan oleh Kepala

Daerah, 2) Pemeriksaan klinis, pelayanan pemeriksaan klinis terduga TB

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan

tanda, 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau

bakteriologis dan/atau radiologis, 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan

penularan, 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Indikator persentase pelayanan kesehatan orang dengan terduga

tuberkulosis (TB) terlihat realisasinya sangat rendah yaitu sebesar 43,76%, hal ini

terjadi karena beberapa faktor terkait pandemi COVID-19 sejak Maret 2020.

Kekhawatiran terduga TBC (sasaran) untuk ke fasilitas kesehatan mengingat

gejala TBC mirip dengan COVID-19 sehingga takut dinyatakan COVID-19 atau

takut tertular COVID-19, adanya kebijakan untuk membatasi kegiatan skrining baik

di puskesmas maupun di luar puskesmas untuk penjaringan di masyarakat

ataupun di tempat khusus, akibatnya kegiatan skiring terduga TBC sulit untuk

dilakukan.




Sasaran Indikator

Kinerja Daerah


Satuan 2019

2020


Selisih realisasi

2018 dan 2019

Target 2019


Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)

% 101,54 43,76 100 43,76 43,76 K 57,78 100


orang dengan terduga TB terjadi penurunan yang sangat jauh dari tahun 2019 ke

tahun 2020, dengan selisih penurunan sebesar 57,78%.

Tabel 3.27




Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Masyarakat

Persentase Pelayanan Kesehatan

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 80,92 80,92

Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dengan indikator kinerja

persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan


Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang

berisiko dimulai dengan; (1) pemberian informasi terkait HIV-AIDS, (2)

pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes

sesuai standar nasional yang telah ditetapkan, (3) orang dengan hasil

pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk

mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang

dengan HIV (ODHA) dan pasangannya, (4) orang dengan infeksi menular seksual

(IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga


pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan

pemeriksaan ulang minimal setelah tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan

dari pemeriksaan yang pertama.

Indikator persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

terlihat realisasinya belum mencapai target 100%, yaitu 80,92%. Penurunan

capaian ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, hal

ini menyebabkan jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit dan puskesmas

berkurang sehingga berdampak pada menurunnya jumlah skrining HIV pada ibu

hamil, pasien TB dan IMS (Infeksi Menular Seksual). Kegiatan mobile VCT

program HIV tidak berjalan dari bulan April sampai Juli karena pandemi COVID-19

sehingga menurunnya jumlah skrining HIV pada populasi kunci yaitu; LSL (Lelaki

Suka Lelaki, WPS (Wanita, Pekerja Seks), TG (Transgender), dan Penasun

(Pengguna Napza Suntik).




Daerah


Satuan 2019

2020


Selisih realisasi

2018 dan 2019

Target

2019


Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV

% 107,50 80,92 100 80,92 80,92 B 26,58 100


orang dengan risiko terinfeksi HIV terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun

2020, dengan selisih penurunan sebesar 26,58% di tahun 2020 dibandingkan

dengan tahun 2019.


C. SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian

kinerja. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh

Dinas Kesehatan Kota Palembang antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang sampai

dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut jabatan stuktural

1) Eselon II = 0 orang

2) Eselon III = 3 orang

3) Eselon IV = 15 orang

b. Menurut jabatan fungsional tertentu

1) Jabatan Dokter Umum = 124 orang

2) Jabatan Dokter Spesialis = 6 orang

3) Jabatan Dokter Gigi = 48 orang

4) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan = 84 orang

5) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan

Masyarakat = 87 orang

6) Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan = 2 orang

7) Jabatan Fungsional Pratana Laboratorium

Kesehatan = 97 orang

8) Jabatan Fungsional Bidan = 629 orang

9) Jabatan Fungsional Perawat = 378 orang

10) Jabatan Fungsional Perawat Gigi = 109 orang

11) Jabatan Fungsional Nutrisionis = 91 orang

12) Jabatan Fungsional Apoteker = 26 orang

13) Jabatan Fungsional Sanitarian = 60 orang

14) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker = 109 orang

15) Jabatan Fungsional Fisioterapis = 1 orang

16) Jabatan Fungsional Rekam Medis = 21 orang


c. Menurut golongan

1) Golongan IV = 114 orang

2) Golongan III = 1096 orang

3) Golongan II = 200 orang

4) Golongan I = 3 orang

d. Menurut pendidikan

1) S2/spesialis = 98 orang

2) S1 = 476 orang

3) D.IV = 49 orang

4) D.I/D.III = 674 orang

5) SMA = 89 orang

6) SMP = 2 orang

7) SD = 0 orang

2. Sumber Daya Anggaran

Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu

pemerintah, dan swasta (termasuk masyarakat). Di sektor pemerintah

pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan

non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan OPD Dinas

Kesehatan Kota Palembang tahun anggaran 2020 berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun

2020 berjumlah Rp 430.872.172.364,09 terdiri dari :

1. Belanja Langsung Rp 283.701.271.064,09

2. Belanja Tidak Langsung Rp 147.170.901.300,00



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program

Kota

Palembang

Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran Realisasi

Sisa

Anggaran

%

Program

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

1 Persentase

penjaringan

kesehatan siswa

SD dan

setingkatnya

Orientasi

pelaksanaan

sekolah sehat

40.429.500 40.429.500 - 100

2 Pengembangan

Media Promosi

dan Informasi

Sadar Hidup

Sehat

Promosi

Kesehatan

Melalui Media

Informasi

55.777.000 55.777.000 - 100

Untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, realisasi

keuangan untuk program ini mencapai 100%, yaitu kegiatan orientasi pelaksanaan

sekolah sehat dan promosi kesehatan melalui media informasi.


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program

Kota

Palembang

Indikator

Kinerja

Kegiatan Anggaran Realisasi SISA

ANGGARAN

%

Program

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

3 Obat

essensial

generik di

sarana

kesehatan

Pengadaan Obat

Puskesmas

1.908.623.252 1.896.760.025 11.863.227 99,38

Pengadaan BMHP

Puskesmas

1.757.124.748 1.732.202.252 24.922.223 98,58

Belanja Obat dan BMHP 381.527.246 381.387.000 140.246,34 99,96

Pelaksanaan Program terkait Indikator Kinerja Obat Esensial Generik di

Sarana Kesehatan, realisasi kegiatan 100% sedangkan realisasi keuangan terdapat

empat kegiatan yang belum mencapai 100% yaitu kegiatan:

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang realisasi keuangan 99,38%

dikarenakan terdapat kontrak yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dan

kegiatan.


2. Pengadaaan BMHP Puskesmas realisasinya 98,58% karena efisiensi

anggaran.

3. Belanja obat dan BMHP realisasinya 99,95% karena adanya efisiensi

anggaran.


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program

Kota

Pa lembang

Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Real i sas i Si sa Anggaran %

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

4 Penyusunan

s tandar

pelayanan

kesehatan

Workshop

Pemahaman Standar

Instrumen Baru

260.000.000 25.050.000 234.950.000 9,63

Pendampingan pasca

akreditasi puskesmas 1.500.000.000 292.860.000 1.207.140.000 19,52

5 Cakupan a lat

kesehatan

essensial

puskesmas

yang

terka librasi

Belanja pemeliharaan

pera latan mesin

(ka librasi alat)

75.000.000 38.538.000 38.538.000 51,38

6 Pembangunan

dan

Pemutakhiran

data dasar

s tandar

pelayanan

kesehatan

Pertemuan

penerapan aplikasi

SIKDA Generik di

Puskesmas Dinas

Kesehata

59.412.500 45.401.900 14.010.600 76,00

Untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, realisasi anggaranya tidak

mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam kondisi pandemi

COVID-19.



Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program

Kota

Pa lembang

Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Real i sas i Sisa

Anggaran

%

Program

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

7 Jumlah

puskesmas

yang

memenuhi

s tandar

pelayanan

kesehatan

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Puskesmas

18.882.458.000 18.314.284.381 568.173.619 96,99

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas realisasi anggaran 96,99%

dikarenakan adanya selisih harga antara e katalog dengan pagu anggaran.

Tabel 3.33

Realisasi Keuangan Tahun 2019 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program

Kota

Pa lembang

Indikator Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Real i sas i

Si sa

Anggaran

%

Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

8 Cakupan

pelayanan

kesehatan

dasar

masyarakat

miskin

Dana sharing dana

Jamkesda

43.705.390.296 42.997.753.228 707.637.068 98,38

9 Cakupan

pelayanan

pemeliharaan

kesehatan

Sos ialisasi pengelola

a i r minum yang aman

di kota Pa lembang

23.830.000 23.830.000 - 100,00

Upaya percepatan /

akselerasi pencapaian

kelurahan SBS/Stop

BABS (Stop Buang Air

Besar Sembarangan)

di Kota Pa lembang

Tahun 2020

79.052.000 79.052.000 - 100,00

Implementasi /

pemicuan lima pilar

STBM bagi petugas

sanitasi puskesmas

83.000.000 83.000.000 - 100,00

Penguatan POS UKK

di Kota Pa lembang

15.600.000 15.600.000 100,00

Pertemuan K3 Di

Fasyankes

71.679.000 67.579.000 4.100.000 94,28

10 Cakupan

puskesmas

pengembanga

n penyakit

tidak menular

Supervisi Perda No.7

Tahun 2009 tentang

KTR

34.423.000 34.423.000 - 100,00

Mobi le Kl inik PTM

Terintegrasi

4.090.000 4.090.000 -. 100,00

Pertemuan Rakor

Bidang P2P

30.820.000 30.820.000 - 100,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat tercapai 99,18%. Untuk indikator

cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin realisasi anggarannya

98,38%. Adapun kegiatan yang belum tercapai yaitu kegiatan pertemuan K3 di

fasyankes sebesar 94,28% dikarenakan belanja tumbler tidak diambil anggarannya.


Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program

Kota

Pa lembang

Indikator Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Realisas i

Si sa

Anggaran

%

Program

Pengawasan

Obat dan

Makanan

11 Cakupan

sarana yang

diperiksa

makanan

kadaluarsa

Pemantauan Pangan Kdaluarsa

dan Mengandung Bahan

Berbahaya

8.600.000 5.200.000 3.400.000 60,47

Program Pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam indikator Cakupan

sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa dengan kegiatan Peningkatan

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya hanya mencapai 60,47%

untuk realisasi keuangan tahun 2020, ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19.

Tabel 3.35

Realisasi Keuangan Tahun 2020

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Kota

Pa lembang

Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Real i sas i Si sa

Anggaran

%

Program

Pencegahan

dan

Penanggulang

an Penyakit

Menular

12

Cakupan

penderita

yang

terduga TB

Paru

Seminar Penanggulangan

TB bagi masyarakat awam

kota Pa lembang

82.500.000 82.500.000

-

100,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan

indikator Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani, dengan kegiatan

seminar penanggulangan TB bagi masyarakat awam kota Palembang.



Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program

Kota

Pa lembang


Anggaran

%

Program

Pencegahan

dan

Penanggula

ngan

Penyakit

Menular

13 Cakupan

penemuan

dan

penanganan

penderita

DBD

Penyemprotan /

fogging sarang

nyamuk

187.551.500 99.795.250 87.756.250 53,21

14 Cakupan

Kegiatan

Penanggana

n COVID-19

Belanja Kegiatan

COVID-19

30.386.169.611 28.260.935.801 - 93,00

15 AFP rate per

2/100.000

penduduk

<15 tahun

Jasa tenaga ahli

surveilans AFP

Rumah Sakit

17.500.000 17.500.000 - 100,00

Realisasi anggaran untuk kegiatan pada Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD dengan

kegiatan penyemprotan / fogging sarang nyamuk sebesar 53,21% dikarenakan

adanya efisiensi anggaran keuangan.

2. Indikator kinerja cakupan kegiatan penanganan COVID-19 sebesar 93,00%.

3. Indikator AFP rate per 2/100.000 pendududk <15 tahun dengan kegiatan jasa

tenaga ahli survailann AFD Rumah Sakit dengan realisasi keuangan 100%



Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Kota

Pa lembang


Anggaran

%

Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

16 Tempat-

tempat umum

memenuhi

syarat

kesehatan

Pengurangan l imbah medis

COVID-19 di Dinkes Kota

Pa lembang

7.100.000 656.240 6.443.760 9,24

17 Cakupan

rumah tangga

yang

menggunakan

a i r bersih

Penyehatan Kualitas Air 47.643.500 47.443.500 200.000 100,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat untuk indikator kinerja rumah

tangga yang menggunakan air bersih dengan kegiatan penyehatan kualitas air

terealisasi 100%.


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program

Kota

Pa lembang


Anggaran

%

Program

Pengawasan

dan

Pengendalian

Kesehatan

Makanan

18 Cakupan

Pengawasan

tempat

pengolahan

makanan

memenuhi

syarat

kesehatan

Pengawasan pre market

industri rumah tangga

pangan dalam rangka

penerbitan sertifikat

produksi pangan IRT

55.245.000 55.245.000 - 100,00

Peningkatan pengetahuan

kemanan pangan bagi

penanggungjawab kantin

sekolah

30.000.000 30.000.000 - 100,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Perbaikan

Gizi Masyarakat terdapat dua kegiatan yang realisasi keuangannya semuanya

tercapai 100%.



Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program

Kota

Pa lembang

Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Real i sas i Si s a

Anggaran

%

Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

19 Cakupan

pemberian

tambahan

makanan

dan vi tamin

Penyusunan regulasi

tentang stunting

(Penyusunan koordinasi

percepatan penurunan

s tunting kota Pa lembang)

113.034.000 112.297.300 736.700 99,35

Koordinasi, Konvergensi

Lintas Program/Lintas

Sektor (Penggalangan

Komitmen Pencegahan

Stunting Tingkat

Puskesmas Kecamatan)

65.965.000 65.965.000 - 100,00

Penguatan, Penggerakan

Pelaksanaan Intervensi

Spesifik dan Sensitif

(Sos ialisasi dan Kampanye

Stunting dan Cakupan

Pelayanan Puskesmas)

74.950.000 74.950.000 - 100,00

Eva luasi, Pencatatan

Pelaporan Intervensi Hasil

Kegiatan Melalui Sistem

Surva i lence Gizi

(Kegiatan Pertemuan

Update Data Prevalensi

Stunting dan Cakupan

Pelayanan Puskesmas)

33.780.000 33.780.000 - 100,00

Orientasi Strategi

Komunikasi Perubahan

Peri laku (Orientasi PMBA

Tingkat Kota Palembang)

298.861.000 279.061.000 19.800.000 93,37

Konsultasi ke provinsi dan

pusat (Kegiatan

konsultasi ke provinsi dan

pusat tentang percepatan

penurunan stunting)

60.750.000 49.202.848 11.547.152 80,99

Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat satu kegiatan yang realisasi

keuangannya kurang dari 100% yaitu sebesar 95,32%.



Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program

Kota

Pa lembang


Anggaran

%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Anak Balita

26 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Anak Balita

Workshop peningkatan

pengetahuan SDIDTK bagi

kader dan guru

51.875.000 51.875.000 - 100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan indikator

kinerja Cakupan pelayanan kesehatan anak dengan kegiatan Workshop peningkatan

pengetahuan SDIDTK bagi kader dan guru dengan realisasi 100%.

Tabel 3.41

Realisasi Keuangan Tahun 2020 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program

Kota

Pa lembang


Anggaran

%

Program

Peningkatan

Kesehatan

Ibu

Melahirkan

dan Anak

27 Cakupan

kunjungan ibu

hamil (K4)

Penguatan P4K bagi

puskesmas

21.990.500 21.990.500 - 100,00

Bimtek dan monev

fasyankes

15.450.000 15.450.000 - 100,00

28 Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

tenaga

kesehatan

dengan

kompetensi

kebidanan

Kla im Jampersal 2.882.123.000 1.847.171.700 - 64,90%

29 Cakupan

pelayanan nifas

Pembelajaran aplikasi

MDN

27.175.000 27.175.000 - 100,00

Dari Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak hampir semua

indikator kinerja realisasi keaungannya mencapai 100% namun untuk cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan tada

satu kegiatan yang tidak tercapai 100% yaitu kalim Jampersal dengan realisasi

64,90%. Rendahnya realisasi ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19.



Program Pengadaan / Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit

Program

Kota

Palembang

Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa

Anggaran

%

Program

Pengadaan/

Peningkatan

Sarana &

Prasarana

Rumah

Sakit

30 Jumlah

rumah

sakit

pratama

Pembangunan

Rumah Sakit

344.844.000 240.844.000 104.000.000 69,84

Pengembangan

tipe rumah sakit

92.881.800 91.431.800 1.450.000 98,44

31 Cakupan

penyediaan

alkes RS.

Pratama

Pengadaan alat

– alat kesehatan

rumah sakit

993.733.494 672.164.099 321.569.395 67,64

Program pengadaan/peningkatan sarana & prasarana rumah sakit tidak

tercapai 100% dikarenakan adanya selisih harga antara e-katalog dengan pagu

anggaran tahun 2020.


Tabel 3.43 Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020

Jenis

Pelayanan

Dasar & Sub

Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal

Indikator Target

%

Sasaran Realisasi % Capaian

Pelayanan

Kesehatan

Dasar

1 Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil 100 26.989 24.229 89,77

2 Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin 100 25.762 23.584 91,55

3

Pelayanan Kesehatan Bayi

Baru Lahir 100 24.536 23.539 95,94

4 Pelayanan Kesehatan Balita 100 96.981 47.461 48,94

5

Pelayanan Kesehatan pada

Usia Pendidikan Dasar 100 264.694 263.053 99,38

6


usia produktif 100 722.463 288.388 39,92

7


Usia Lanjut 100 116.725 65.576 56,18

8

Pelayanan Kesehatan

Penderita Hipertensi 100 255.449 146.220 57,24

9

Pelayanan Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus

(DM)

100 10.909 10.517 96,41

10

Pelayanan Kesehatan Orang

Dengan Gangguan Jiwa

(OGDJ) Berat

100 2.904 2.827 97,35

11


Dengan Tuberkulosis (TB) 100 46.403 20.308 43,76

12


Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 35.882 29.035 80,92


Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, realisasi capaian program 89,77%, dikarenakan

kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan, banyaknya BPM (Bidan Praktik

Mandiri) / klinik yang tutup sementara selama pandemi COVID-19, dan

banyaknya ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan di luar

wilayah BPM/klinik/rumah sakit mengakibatkan data tidak didapat oleh petugas

kesehatan.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, realisasi capaian program 91,55%, Hal ini

disebabkan banyaknya persalinan di wilayah kerja maupun di luar wilayah

(pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa surat rujukan) sehingga data tidak

bisa diperoleh. Adanya BPM / klinik yang tutup sementara selama pandemi

COVID-19 untuk pelayanan persalinan sehingga ada yang bersalin di BPM di

luar wilayah akibatnya data tidak dapat diperoleh.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir realisasi capaian program yaitu 95,94%,

dikarenakan terjadinya komplikasi neonatal atau neonatal berisiko yang tidak

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, ibu bayi tidak membawa bayi ke

Faskes karena merasa belum ada keluhan, beberapa BPS tidak melayani

persalinan/pelayanan kesehatan sehingga banyak penduduk neonatal ke fasilitas

lain di luar wilayah sehingga data tidak didapatkan, ibu bayi meninggal sehingga

bayi tidak IMD, dan terjadi kematian neonatus setelah 2 jam.

4. Pelayanan Kesehatan Balita realisasi capaian program 48,94%, dikarenakan

tutupnya pelayanan posyandu selama pandemi COVID-19, jumlah sasaran balita

terlalu besar, alamat balita yang domisilinya berpindah – pindah (mengkontrak)

sehingga sulit untuk melacaknya, orang tua balita juga takut membawa anaknya

ke fasilitas kesehatan, dan banyaknya anak balita yang sudah lewat dari 1 tahun

jarang dibawa ke puskesmas.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 99,38%, karena terjadinya

pandemi COVID-19 yang menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan berkala di

sekolah.

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif capaian programnya 39,92%, hal ini

disebabkan belum optimalnya pelaksaan skrining PTM (Penyakit Tidak Menular)

di dalam dan luar gedung dimasa pandemi COVID-19, selanjutnya bahan habis


pakai yang digunakan belum mencukupi, belum optimalnya data real by name by

address di puskesmas.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut capaian program tahun 2020 sebesar

56,18%, hal ini disebabkan hal ini terjadi dikarenakan terjadinya pandemi

COVID-19, banyak dari posyandu yang belum buka sehingga berpengaruh

terhadap capaian program.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2020 sebesar 57,24% hal ini

disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM di luar gedung

di masa pandemi COVID-19, kemudian bahan habis pakai yang digunakan

belum mencukupi, dan belum optimalnya integrasi antar program puskesmas.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) tahun 2020 capaiannya

sebesar 96,41% dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM di

luar gedung dimasa pandemi COVID-19, kemudian, bahan habis pakai yang

digunakan untuk kegiatan skrining belum mencukupi, belum optimalnya data real

by name by address di puskesmas, kurang optimalnya kerja sama integrasi antar

program di puskesmas, kurang optimalnya promosi deteksi dini penyakit

hipertensi sehingga kunjungan penderita DM masih rendah.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat tahun 2020

sebesar 97,35% belum tercapai target 100%, hal ini disebabkan karena

terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterlambatan dalam

sosialisasi, skrining, dan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) tidak mencapai target

yaitu hanya sebesar 43,76% hal ini terjadi karena beberapa faktor terkait

pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Kekhawatiran terduga TBC (sasaran)

untuk ke fasilitas kesehatan mengingat gejala TBC mirip dengan COVID-19

sehingga takut dinyatakan COVID-19 atau takut tertular COVID-19.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV capaian program

2020 yaitu 80,92%. Penurunan capaian ini dikarenakan terjadinya pandemi

COVID-19 pada bulan Maret 2020, hal ini menyebabkan jumlah kunjungan

pasien ke rumah sakit dan puskesmas berkurang sehingga berdampak pada

menurunnya jumlah skrining HIV pada ibu hamil, pasien TB dan IMS (Infeksi

Menular Seksual).

Satuan

Kondisi

pada awal

periode

RPJMD

2018 2019 2020

Satuan

2018 2019 2020

1 % 83 85,2 85,4 - % 83,55 85,2 85,4 85,40 100

2 91,3 100 100 - 16 99,25 89,77 89,77 89,77

3 Persentase pelayanan


% 90 100 100 Persentase pelayanan


% 98,8 99,26 91,55 91,55 91,55


kesehatan bayi baru

lahir

91,2 100 100

-Persentase pelayanan

kesehatan bayi baru lahir

91,2 100,7 95,55 95,55 95,55

5 % 88,6 100 100 88,6 88,03 48,94 48,94 48,94

6 80,5 100 100 - 80,5 81,57 99,38 99,38 99,38

7 % 21,8 100 100 - 21,8 57,40 39,92 39,92 39,92

8 69,9 100 100 - 69,9 71,58 56,18 56,18 56,18

9 % 13,1 100 100 13,1 54,22 57,24 57,24 57,24

10 % 59 100 100 59 112,36 96,41 96,41 96,41

100 100 100 100 95,07 97,35 97,35 97,35

100 100 100 100 101,54 43,76 43,76 43,76

%Persentase pelayanan

kesehatan pada usia lanjut


kesehatan pada usia

produktif

%Pelayanan kesehatan pada

usia pendidikan dasar

%Persentase kesehatan

penderita Diabetes Militus

(DM)

-

%Persentase penderita

hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan sesuai

standar

-


kesehatan orang dengan

Tuberkulosis (TB)

-


kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berat

-



Tuberkulosis (TB)

%

Persentase kesehatan

penderita Diabetes

Militus (DM)


kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) Berat

%


kesehatan pada usia

lanjut

%

Persentase penderita

hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan

sesuai standar

Pelayanan kesehatan

pada usia pendidikan

dasar

%


kesehatan pada usia

produktif

%

% %

Pelayanan kesehatan

balita

- Pelayanan kesehatan balita %

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat


kesehatan ibu hamil

sesuai standar

%

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2020

BIDANG KESEHATAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA DAERAH INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD

Persentase kepuasan

masyarakat atas layanan

kesehatan


kesehatan ibu hamil sesuai

standar

REALISASI

2020 % CAPAIAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPD

Terpenuhinya

kepuasan

masyarakat atas

layanan kesehatan

Persentase kepuasan

masyarakat atas layanan

kesehatan

Satuan

Kondisi

pada awal

periode

RPJMD

2018 2019 2020

Satuan

2018 2019 2020

SASARAN


Persentase kepuasan

REALISASI



Terpenuhinya Persentase kepuasan 82,1 100 100 82,1 107,5 80,92 80,92 80,92

80 100 100 85,1 100 100 100 100

100 100 100 100 100 68,2 68 68

6 14 14 6 7,9 3,3 3,3 23,57

100 100 100 100 100 100 100 100

92 93 93 98,7 98,90 81,90 81,90 88,06

100 100 100 100 101,4 30,22 30,22 30,22

#DIV/0!100 65 65 101,08 101,5 33,8 33,8 52,00

65 65 65 68,14 72,1 41,65 41,65 64,08

49 49 49 40,56 45 30,2 30,20 61,63

90 95 96 71,3 95,81 95,64 95,64 99,63

24 Persentase rumah

tangga ber PHBS

% 65 67 67 Persentase rumah tangga

ber PHBS

% 66,76 67,55 67,76 67,76 101,13

%Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

-



risiko terinfeksi HIV

-

%Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

-

Cakupan desa / kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI)

-

%Cakupan balita

pneumonia yang ditangani

-

%Persentase imunisasi

dasar lengkap

/100.000

pddk

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD per

100.000 penduduk

-

-

%Proporsi jumlah kasus

Tuberkulosisi yang

terdeteksi dalam program

DOTS

-

%Cakupan penemuan dan

pengobatan penderita

TBC (Case Detection

Rate )

-

%Persentase penduduk

yang memiliki jaminan

kesehatan

-23 Persentase penduduk

yang memiliki jaminan

kesehatan

%

22 Cakupan penemuan

dan penanganan

penderita penyakit

DBD per 100.000

penduduk

/100.00

0 pddk

21 Proporsi jumlah kasus

Tuberkulosisi yang

terdeteksi dalam

program DOTS

%

20 Cakupan penemuan

dan pengobatan

penderita TBC (Case

Detection Rate )

%

19 Cakupan balita

pneumonia yang

ditangani

%

18 Persentase imunisasi

dasar lengkap

%

17 Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

%

%

16 Persentase Balita

Stunting

% - Persentase Balita

Stunting

%

15 Cakupan desa /

kelurahan Universal

Child Immunization

(UCI)

%

14 Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

%


kesehatan orang

dengan risiko

terinfeksi HIV

%

Satuan

Kondisi

pada awal

periode

RPJMD

2018 2019 2020

Satuan

2018 2019 2020

SASARAN


Persentase kepuasan

REALISASI



Terpenuhinya Persentase kepuasan 100 100 100 70,28 111,6 63,2 63,20 63,20

12 12 16 0 0 37 37 231,25

27 Jumlah puskesmas

yang

mengembangkan

pelayanan

pengobatan

tradisional

unit 8 8 9 Jumlah puskesmas yang

mengembangkan

pelayanan pengobatan

tradisional

unit 8 8 10 10 111,11

85 94 95 100 95,4 95,12 95,1 100,13

100 100 100 100 100 100 100,00 100,00

41 41 41 41 41 41 41 100,00

2 2 2 2 3 3 3 150,00

40 40 40 32,39 37 31,73 31,73 79,33

%Cakupan penemuan dan

penanganan diare

-

jenis

Persentase ketersediaan

obat dan vaksin di

puskesmas

%

%Persentase kelurahan

yang SBS (Stop Buang

Air Besar Sembarangan)

-

- Persentase puskesmas

yang terakreditasi

Jumlah jenis layanan

spesialis yang tersedia di

RSUD

%Persentase sarana dan

parasarana dan alat

kesehatan RSUD Gandus

-

-

%

32 Persentase sarana

dan parasarana dan

alat kesehatan RSUD

Gandus

%

Jumlah puskesmas /

saranan prasarana yang

sesuai standar

unit

31 Jumlah jenis layanan

spesialis yang

tersedia di RSUD

jenis -

Meningkatnya

mutu pelayanan

kesehatan

28 Persentase

ketersediaan obat dan

vaksin di puskesmas

%

30 Jumlah puskesmas /

saranan prasarana

yang sesuai standar

unit

29 Persentase

puskesmas yang

terakreditasi

%

26 Persentase kelurahan

yang SBS (Stop

Buang Air Besar

Sembarangan)

Kel

25 Persentase penderita

diare yang ditangani

%

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020