Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TA 2019
Kantor KesehatanPelabuhan Kelas II Semarang ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, atas berkah dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang tepat pada waktunya.
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Laporan kinerja juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian
kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih
dan melayani serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pada tahun berikutnya.
Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami
mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik sebagai bahan perbaikan pada
masa-masa mendatang. Diharapkan laporan ini dapat meningkatkan berbagai kinerja
yang dilaksanakan pada institusi kami.
Semarang, 6 Januari 2020
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
dr. Ariyanti, MM NIP 196906072001122002
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG iii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang Tahun 2019 merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Semarang kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta seluruh
stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan khususnya di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang telah
dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2019 untuk mencapai sasaran sebagaimana
tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Persentase keberhasilan sebesar
214,97% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini lebih besar bila dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu sebesar 136,73%. Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang ikut menyumbang capaian target
dalam Rencana Strategi (renstra) dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal P2P khususnya pada target
berikut ini :
1. Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian
luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah
terjadinya KLB dengan capaian indikator sebesar 160,26%.
2. Persentase Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
dengan capaian indikator sebesar 300%.
3. Persentase Menurunnya penyakit menular langsung dengan capaian indikator sebesar
100,75%.
4. Persentase Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan capaian indikator sebesar 298,88%.
Hal ini didukung dengan sumber daya anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp28.462.639.000,-. Dari total anggaran yang disediakan terserap sebanyak 93,03% atau sebesar
Rp26.478.052.083,-.
Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2019 merupakan acuan untuk melanjutkan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi
barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan
efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana
kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme
dan kekeluargaan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang.
Demikian Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, untuk menjadi kajian dan
telaahan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-
Nya.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes
Nomor 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang yang
berkedudukan di Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang sebagai kantor induk, memiliki
9 wilayah kerja, yaitu :
1. Bandara Ahmad Yani Semarang
2. Bandara Adi Sumarmo Surakarta
3. Pelabuhan Laut Tegal
4. Pelabuhan Laut Pekalongan
5. Pelabuhan Laut Batang
6. Pelabuhan Laut Jepara
7. Pelabuhan Laut Juwana
8. Pelabuhan Laut Rembang
9. Pelabuhan Laut Karimunjawa
Dari seluruh wilayah kerja tersebut di atas, dapat kami sampaikan :
1. Luas daerah perimeter dan buffer area masing-masing sebagai berikut :
LOKASI PERIMETER BUFFER
Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang 11,24 Ha 136,36 Ha
Bandara Ahmad Yani Semarang 12,00 Ha 24,00 Ha
Bandara Adi Sumarmo Surakarta 8,50 Ha 12,00 Ha
Pelabuhan Laut Pekalongan 2,50 Ha 8,00 Ha
Pelabuhan Laut Tegal 5,03 Ha 12,00 Ha
Pelabuhan Laut Jepara 4,30 Ha 4,00 Ha
Pelabuhan Laut Juwana 2,50 Ha 3,50 Ha
Pelabuhan Laut Rembang 2,50 Ha 4,50 Ha
Pelabuhan Laut Karimunjawa 2,00 Ha 3,50 Ha
Pelabuhan Laut Batang 2,50 Ha 5,50 Ha
Tabel 1.1. Luas Daerah Perimeter dan Buffer KKP Kelas II Semarang
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Pelabuhan laut Karimunjawa pada Tahun 2019 masih dalam tahap perintisan dan
melakukan kegiatan sosialisasi sehingga realisasi kegiatan sesuai TUPOKSI belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh belum memadainya SDM, sarana
dan prasarana serta dukungan dana, sehingga pelabuhan laut tersebut masih merupakan
wilker binaan.
2. Jarak KKP induk dengan wilayah kerja sebagai berikut :
a. Bandara Ahmad Yani Semarang : ± 7 Km
b. Bandara Adisumarmo Surakarta : ± 90 Km
c. Pelabuhan Laut Tegal : ± 150 Km
d. Pelabuhan Laut Batang : ± 100 Km
e. Pelabuhan Laut Pekalongan : ± 125 Km
f. Pelabuhan Laut Jepara : ± 70 Km
g. Pelabuhan Laut Juwana : ± 100 Km
h. Pelabuhan Laut Rembang : ± 120 Km
i. Pelabuhan Laut Karimunjawa : ± 140 Km
3. Peta wilayah kerja KKP Kelas II Semarang:
Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja KKP Kelas II Semarang
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang tahun 2019
merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan
maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang harus
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang kepada
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.
C. VISI DAN MISI
Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target
kinerja tahun 2019 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang termuat
dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang.
Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang adalah Tangguh dan Prima.
Dalam upaya mendukung program Nawa Cita Presiden Indonesia dan sesuai dengan visi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, maka telah disusun misi Kantor Kesehatan
Pelabuhan Semarang sebagai berikut :
1. Memelihara dan menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
memadai;
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat di pelabuhan dan
lingkungan SEHAT pelabuhan/bandara, kapal laut/pesawat terbang;
3. Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan dan bandara untuk hidup sehat;
4. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang professional;
5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah,
surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan,
pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit
baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat
negara.
2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut Kantor Kesehatan
Pelabuhan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kekarantinaan
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara.
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan
penyakit yang muncul kembali.
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang
berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk
penyelenggaraan kesehatan haji.
h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
i. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat
Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan
OMKA impor.
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan,
bandara dan lintas batas darat.
l. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan pelabuhan /
bandara dan lintas batas darat.
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan pelabuhan / bandara
dan lintas batas darat.
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans
kesehatan pelabuhan.
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan / bandara dan lintas
batas darat.
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
E. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Perubahan Atas
Permenkes Nomor 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
merupakan kelas II dengan struktur organisasi sbb :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II
PERMENKES RI NOMOR: 2348/MENKES/PER/XI/2011
TANGGAL 22 NOPEMBER 2011
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi KKP Kelas II Semarang
F. ISU STRATEGIS
Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang pada
Tahun 2019 mengangkat isu strategis antara lain:
1. Kewaspadaan dini terhadap masuknya new emerging diseases dan re-emerging
diseases serta masalah-masalah kesehatan lainnya yang dapat mengakibatkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) seperti Ebola,
Zika, H1N1, Hanta virus, Mers-CoV, Yellow Fever, Lassa Fever dan Nipah Virus. Pada
tahun 2019 tercatat pernah terjadi kasus meningitis pada jemaah haji jalur ONH plus,
outbreak polio dari Philipina (serotipe V1) dan Malaysia (serotipe V1 dan V2) serta
outbreak WUHAN Pneumonia dari China (2019-nCoV). Dalam rangka cegah tangkal
masuk dan keluarnya penyakit-penyakit tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu dengan melaksanakan
surveilans epidemiologi rutin dalam rangka peningkatan sistem kewaspadaan dini
terhadap kemungkinan masuk/keluarnya KKMMD.
2. Penguatan sistem kekarantinaan kesehatan terkait dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan. Langkah-langkah yang
dilakukan dengan melakukan penguatan jejaring kemitraan guna memperkuat sistem
KEPALA
SUB.BAG. TU
SEKSI
PENGENDALIAN
KARANTINA&SE
SURV.
SEKSI
PENGENDALIAN
RISIKO LINGKUNGAN
SEKSI
UPAYA KES. &
LINTAS WILAYAH
BANDARA A. YANI
PLB
TEGAL
PLB
PEKA LONGAN
PLB TG. EMAS
PLB
JEPARA
PLB
JUWANA
PLB
REMBANG
PLB BATANG
G
KELOMPOK
JABATAN
WILAYAH KERJA
INSTALASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
kekarantinaan kesehatan di seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang.
G. SUMBER DAYA
Untuk mencapai peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran.
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang pada
Tahun 2019 sebanyak 83 pegawai, dengan rincian sbb:
a. Menurut Jabatan :
1. Jabatan Struktural
2. Jabatan Fungsional Tertentu
3. Jabatan Fungsional Umum
=
=
=
3 orang
37 orang
43 orang
b. Menurut Golongan:
1. Golongan II
2. Golongan III
3. Golongan IV
=
=
=
9 orang
68 orang
6 orang
c. Menurut Pendidikan:
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
4. D3
5. D4
6. S1
7. S2 Kesehatan
=
=
=
=
=
=
=
1
0
1
20
2
30
29
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Komposisi SDM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang digambarkan pada grafik
berikut :
Grafik 1.1. Kualifikasi Jabatan KKP Semarang Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas diperoleh informasi bahwa komposisi jabatan di
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang terdiri dari 3% Struktural; 37 %
Jabatan Fungsional Tertentu dan komposisi terbesar adalah Jabatan Fungsional
Umum yaitu sebanyak 43%.
Grafik 1.2. Kualifikasi Golongan Pegawai KKP Semarang Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa komposisi pegawai di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang di dominasi oleh golongan III yaitu sebesar
68%.
3%
37%43%
Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Struktural JFT JFU
9%
68%
6%
Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan II Golongan III Golongan IV
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 1.3. Kualifikasi Pendidikan Pegawai KKP Semarang Tahun 2019
Dilihat dari jenjang pendidikan diatas maka tingkat pendidikan pegawai di
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang hanya terpaut sedikit antara S1
(36,14%) dan S2 (34,94%).
H. SISTEMATIKA
Pada dasarnya laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun
sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja
bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu,
sistematika penyajian laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
adalah sebagai berikut :
Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan
penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
serta sistimatika penyajian laporan.
Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian
kinerja tahun 2019.
Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian
kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta
sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Semarang selama Tahun 2019.
Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan kinerja tahun 2019
1,20% 0% 1,20%
24%
2,40%
36,14%
34,94%
Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
SD SLTP SLTA DIII DIV S1 S2
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran
strategis. Perencanaan kinerja memuat indikator kinerja kegiatan. Untuk mencapai sasaran
kegiatan diperlukan berbagai upaya kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera dalam
Perjanjian kinerja Tahun 2019 dan sesuai Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 yang
mengacu pada Rencana Aksi Program PP dan PL di Pintu Masuk Negara serta Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019. Kegiatan untuk mencapai sasaran
tersebut yaitu:
A. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar
biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk
mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
B. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
1. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area
C. Menurunnya penyakit menular langsung
1. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
D. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
2. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
3. Jumlah pengadaan sarana prasarana
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Adapun perencanaan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
Sertifikat 17.790 18.302 17.408 18.416 12.000
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
% 100 100 100 100 100
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
Sertifikat 1.416 1.328 1.444 1.421 1.450
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
Layanan 4 4 4 12 12
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Pelabuhan/bandar
a 1 1 2
6
6
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
Sertifikat 43.765 59.586 62.870
66.635
69.900
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
Bandara - - - 1 2
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
Bandara - - - 1 2
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
Orang - - - 995 1.200
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
Dokumen 8 8 8 40 40
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
Jenis - - - 3 4
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
Unit - - - 47 43
Tabel 2.1. Indikator Kinerja KKP Kelas II Semarang Tahun 2015-2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh
mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Semarang dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.
Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Akan tetapi, seiring dengan adanya perubahan
Rencana Aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maka Rencana
Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang menyesuaikan dengan
RAP revisi. Terdapat perbedaan dalam penentuan sasaran dan indikator yang telah
disusun dalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
Tahun 2015-2019.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah membandingkan realisasi
dengan target capaian indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan
pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh
informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan
yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-
pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan
Penetapan Kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Semarang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator
Kantor Kesehatan Pelabuhan yang telah ditetapkan. Sasaran Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Semarang dan indikatornya adalah sebagai berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
A. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar
biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk
mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
B. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
1. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area
C. Menurunnya penyakit menular langsung
1. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
D. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
2. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
3. Jumlah pengadaan sarana prasarana
Capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
12.000 sertifikat
15.336 sertifikat
127,8%
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100% 100%
100%
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
1.450 sertifikat
1.715 sertifikat
118,28%
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
12 layanan 13 layanan
108,33%
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
100%
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
69.900 sertifikat
117.041 sertifikat
167,44%
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
2 bandara 8
pealabuhan/bandara
400%
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
2 bandara 6
pelabuhan/bandara
300%
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
1.200 orang 1.209 orang
100,75%
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 dokumen 44
dokumen
110%
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 4 jenis 27 jenis
675%
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
43 unit 48 unit
111,63%
TOTAL CAPAIAN KINERJA 214,97%
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang TA 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
1. JUMLAH ALAT ANGKUT SESUAI DENGAN STANDAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN
a. Pengertian
1) PHQC adalah sertifikat izin kesehatan berlayar yang diberikan kepada kapal
yang akan keluar dari suatu Pelabuhan. Dokumen PHQC diberikan kepada
semua kapal yang akan keluar/meninggalkan suatu Pelabuhan oleh petugas
KKP.
2) SSCEC (Ship Sanitation Control Exemption Certifcate) adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan karena alat angkut yang
diperiksa bebas dari tindakan sanitasi (deratisasi, desinfeksi, desinseksi,
dekontaminasi).
3) SSCC (Ship Sanitation Control Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan
oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan karena alat angkut yang diperiksa telah
dilakukan tindakan sanitasi (deratisasi, desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi).
b. Definisi Operasional
Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan
dalam periode satu tahun
c. Rumus/Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC, SSCC dalam satu tahun
d. Capaian Indikator
Capaian indikator jumlah alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan
pada Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 12.000 dokumen dan tercapai 15.336
dokumen (127,8%). Pencapaian target ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan
sesama KKP Kelas II lainnya yaitu KKP Mataram (98,98%) dan KKP Probolinggo
(103,08%). Capaian indikator KKP Semarang masih diatas standar yang
ditentukan dalam dokumen rencana aksi program Ditjen P2P yaitu sebesar 95%.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.749.200.000,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp1.726.130.000,- atau sekitar 98,68%.
Perbandingan capaian indikator ini dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel
berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
BULAN 2018 2019
PHQC SSCEC PHQC SSCEC SSCC
Januari 628 108 903 176 4
Februari 1092 310 1074 257 3
Maret 1287 305 1100 231 4
April 1305 339 1022 199 2
Mei 1077 211 744 95 5
Juni 754 103 1012 259 1
Juli 1519 313 1065 256 2
Agustus 1156 202 949 207 2
September 1281 315 1207 343 1
Oktober 1234 277 1095 236 4
November 1181 235 1216 268 4
Desember 1027 148 1167 221 2
Sub Total 13.541 2.866 12.554 2.748 34
TOTAL 16.407 15.336
Tabel 3.2. Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC, SSCC
Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa dokumen kekarantinaan
kesehatan tahun 2019 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2018. Bila
dibandingkan capaian selama tahun 2014-2019 disajikan dala grafik berikut :
Grafik 3.1. Perbandingan Jumlah alat angkut sesuai standar
kekarantinaan tahun 2014-2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa capaian dokumen alat angkut
sesuai standar kekarantinaan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan.
Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
16110 16920 16920 1740818416
12000
20054 17802 18271 18124
1643315336
0
5000
10000
15000
20000
25000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Perbandingan Jumlah Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Tahun 2014-2019
target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
1. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap
Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini melarang penggunaan
cantrang sebagai alat penangkap ikan, dimana cantrang termasuk dalam
kategori trawls. Sebagian besar kapal ikan yang beroperasional di wilayah kerja
KKP Semarang adalah kapal ikan dengan alat penangkap ikan jenis cantrang.
Akibat larangan penggunaan cantrang tersebut, banyak kapal cantrang di
wilayah kerja KKP Semarang yang tidak beroperasi sehingga mengakibatkan
penurunan jumlah kapal yang melaut.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyediakan langkah penanganan
sebagai tindak lanjut larangan penggunaan cantrang. Untuk kapal di bawah 10
GT, pemerintah mengganti alat tangkap cantrang semuanya dengan alat
tangkap ramah lingkungan Gillnet, bubu lipat untuk ikan dan rajungan, trammel
net, rawai dasar dan Handline. Untuk kapal 10-30 GT, pemerintah membantu
fasilitas permodalan dari bank. Sedangkan untuk kapal di atas 30 GT,
pemerintah menyediakan WPP (Wilayah Pengelolaan Penangkapan) di Timur
dan Barat yaitu Laut Arafura dan Natuna, yang dulunya dikuasai asing secara
ilegal. Menurut informasi yang dikumpulkan dari para nelayan yang berada di
wilker KKP Semarang, pergantian alat cantrang menjadi alat tangkap yang
ramah lingkungan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama,
sehingga pada proses pergantian tersebut nelayan belum bisa beroperasi dan
untuk kapal di atas 30 GT harus berpindah operasionalnya di Timur dan Barat
yaitu Laut Arafura dan Natuna, sehingga mengakibatkan penurunan jumlah
kapal yang melaut di wilayah kerja KKP Semarang.
3. Adanya perubahan ukuran kapal sehingga pemilik kapal harus mengurus
perijinan kapal dan dokumen kapal lainnya. Selama masa pengurusan
dokumen tersebut, kapal tidak bisa melakukan operasional.
4. Adanya pendangkalan alur pelayaran di sebagian wilayah kerja KKP Semarang
sehingga kapal mengalihkan alur pelayarannya.
5. Cuaca ekstrim menyebabkan banyak kapal menunda bahkan membatalkan
keberangkatan.
Pada tahun 2019 tidak ada anggaran yang tersedia untuk mengakomodir kegiatan
pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
1) Setiap kapal yang akan keluar dari Pelabuhan di wilayah KKP Semarang
wajib memperoleh sertifikat ijin kesehatan PHQC.
2) SSCEC diberikan kepada setiap kapal yang sudah habis masa berlakunya
dan telah diperiksa bebas dari tindakan sanitasi.
3) SSCC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai
rekomendasi dalam pemeriksaan sanitasi.
f. Kebijakan dan Upaya yang Dilakukan
1) Pemeriksaan keberangkatan kapal dilakukan terhadap kapal yang berangkat
ke luar negeri maupun kapal line interinsulair, bertujuan untuk memastikan
keabsahan semua dokumen kesehatan kapal, juga untuk memastikan bahwa
kondisi kapal, ABK maupun penumpang, dan barang bawaan tidak membawa
faktor risiko PHEIC yang menularkan penyakit di pelabuhan tujuan
2) Penerbitan SSCEC tidak hanya memeriksa keberadaan tanda-tanda kehidupan
tikus saja, tetapi juga memeriksa vektor penyakit menular lainnya, sanitasi
kapal, stok obat-obatan, dan lain-lainnya. Masa berlaku sertifikat tersebut 6
bulan dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku habis. SSCEC diberikan
kepada setiap kapal yang sudah habis masa berlakunya dan telah diperiksa
bebas dari tindakan sanitasi
3) SSCEC dinyatakan tidak berlaku apabila :
- Ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat
- Berganti nama
- Masa berlaku berakhir,
- Berubah bendera,
- Sertifikat dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak; dan/atau
- Keterangan dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
g. Masalah yang Dihadapi
1) Portal https://kespel.kemkes.go.id down dalam waktu yang sangat lama
sehingga menghambat penerbitan dokumen online.
2) Adanya kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang
pelarangan penggunaan kapal cantrang dan pengalihan wilayah pengelolaan
penangkapan ke Laut Arafura dan Natuna sehingga mengurangi jumlah kapal
yang melaut dan berlabuh di wilayah kerja KKP Semarang.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
h. Usul Pemecahan Masalah
Memanfaatkan menu generate dokumen untuk penerbitan dokumen
kesehatan pada saat aplikasi sedang down.
2. PERSENTASE RESPON SINYAL KEWASPADAAN DINI (SKD), KLB DAN
BENCANA DI WILAYAH LAYANAN KKP
a. Pengertian
1) Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB adalah kewaspadaan terhadap penyakit
berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan
menerapkan teknologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk
meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya dan tindakan
penanggulangan KLB yangcepat dan tepat.
2) Peringatan kewaspadaan dini KLB adalah pemberian informasi adanya
ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
3) Deteksi dini KLB adalah kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB
dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan
sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB dan perubahan
kondisi rentan KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB.
4) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian
kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis.
b. Definisi Operasional
Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam
dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam
dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%.
d. Capaian Indikator
Capaian indikator ini dapat terserap 100%. Hal ini juga terjadi pada KKP
Kelas II lainnya yaitu KKP Mataram (100%) dan KKP Probolinggo (100%). Target
capaian program ini di pusat adalah sebesar 80%. Respon sinyal kewaspadaan
dini, KLB dan bencana di wilayah layanan KKP Semarang pada tahun 2019
sebanyak dua kasus dan dapat direspon kurang dari 24 jam. Anggaran untuk
kegiatan ini adalah sebesar Rp11.436.000,- dengan serapan anggaran 99,20%
atau sebesar Rp. 11.345.000,-
Kasus pertama terjadi pada tanggal 23 Maret 2019, seorang anak buah
kapal (ABK) meninggal di kapal MV. GL. Kaihou berbendera Panama yang
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
melintas di perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam kapal
tersebut terdapat ABK sebanyak 21 orang berkebangsaan Filipina, membawa
1.229 sapi dan rute pelayaran kapal dari Pelabuhan Fremantle Australia ke
Pelabuhan Honla, Vietnam. Pada saat itu langsung ditindaklanjuti dan direspon
oleh petugas KKP Semarang untuk dilakukan verifikasi dan investigasi kasus. Dari
hasil investigasi petugas KKP, autopsi serta penegakan laboratorium dari RSUP
Dr. Kariadi dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian dari ABK yang
meninggal di kapal tersebut belum bisa dipastikan, namun langkah kewaspadaan
tetap dilaksanakan oleh petugas KKP Semarang untuk menangani kasus sesuai
informasi awal yang didapatkan di lapangan (yang mengarah ke suspect antraks).
Kasus kedua, tanggal 28 Agustus 2019, Tim Surveilans Epidemiologi (SE)
KKP Semarang mendapatkan pesan dari petugas KKP Kelas I Jakarta tentang
temuan kasus MERSCo-V dalam investigasi pada jamaah haji ONH plus
menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines. Tim SE segera melaporkan
informasi tersebut ke struktural KKP Semarang dan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah. Setelah itu dibentuk Tim PE (Penyelidikan Epidemiologi) verifikasi
rumor kasus MERSCo-V yang terdiri dari KKP Semarang, Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar dan Puskesmas Karanganyar, tim segera melakukan PE.
Dari verifikasi PE didapatkan hasil bahwa kondisi pasien tidak ada tanda
perburukan ke arah gagal nafas sebagai salah satu tanda MERSCo-V. Tim masih
melakukan pengawasan sampai 14 hari dan menginformasikan kepada keluarga
atau orang yang punya riwayat kontak, jika mengalami gejala untuk segera
melapor ke fasyankes (puskesmas) terdekat dalam rangka kewaspadaan dini
terhadap penyakit MERSCo-V.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
Respon sinyal kewaspadaan dini di wilayah KKP Semarang dapat dilakukan
dengan cepat karena sudah ada jejaring serta komunikasi yang baik antara KKP,
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, rumah sakit rujukan,
serta lintas sektor di lingkungan pelabuhan/bandara.
f. Kebijakan dan Upaya yang Dilakukan
1) Refreshing TGC petugas KKP di Lingkungan Bandara/pelabuhan
2) Penyelidikan dan investigasi kasus potensial KLB
g. Masalah yang Dihadapi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan ini karena sudah ada jejaring lintas
sektor yang cukup baik.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
h. Usul Pemecahan Masalah
Terus meningkatkan jejaring lintas sektor, utamanya dengan Dinas Kesehatan
Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah Jawa Tengah.
3. JUMLAH DETEKSI DINI DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL MASUK DAN
KELUARNYA PENYAKIT
a. Pengertian
1) COP adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada kapal yang
datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit
2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan
dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap
kedatangan alat angkut, orang beserta barang bawaan/muatan oleh pejabat
karantina kesehatan
3) HPAGD adalah dokumen yang berisi pernyataan dari crew yang bertugas dari
pesawat yang menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut dalam gendec
tersebut benar active crew (ada nama, nomer paspor, tanggal lahir dan
kewarganegaraan) dan mereka benar dalam kondisi sehat ketika memasuki
suatu negara, dan pesawat dalam kondisi tidak membawa penyakit, yang
ditandatangani oleh Authorized Agent di negara tujuan atau PIC penerbangan
tersebut.
4) Surveilans aktif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung
untuk mempelajari penyakit tertentu dalam waktu yang relatif singkat dan
dilakukan oleh petugas kesehatan secara teratur satu bulan sekali untuk
mencatat ada atau tidaknya kasus baru penyakit tertentu.
b. Definisi Operasional
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya
dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu
tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah sertifikat COP, HPAGD dan hasil pemeriksaan surveilans rutin
di klinik layanan lainnya dalam satu tahun.
d. Capaian Indikator
Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans
rutin di klinik layanan lainnya pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.727 sertifikat,
dari target 1.450 sertifikat (119,1%). Apabila dibandingkan dengan KKP Mataram
(184,09%), dan KKP Probolinggo (140,08%), capaian KKP Semarang masih lebih
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
rendah. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 karena adanya
peningkatan jumlah pesawat yang datang dari luar negeri di Bandara Internasional
Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adisumarmo Surakarta. Jumlah
deteksi dini dalam rangka cegah tangkal penyakit dapat dilihat pada tabel dan
grafik dibawah ini :
BULAN 2018 2019
COP GENDEC SE AKTIF COP GENDEC SE AKTIF
Januari 35 94 9 26 90 9
Februari 29 76 9 31 81 9
Maret 40 86 9 42 98 9
April 46 83 9 38 88 9
Mei 40 80 9 35 87 9
Juni 40 69 9 26 69 9
Juli 43 116 9 32 149 9
Agustus 31 128 9 36 130 9
September 33 148 9 31 129 9
Oktober 32 79 9 28 106 9
November 32 96 9 30 105 9
Desember 25 93 9 26 104 9
Sub Total 426 1148 108 381 1.236 108
TOTAL 1.682 1.727
Tabel 3.3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal penyakit
Adapun perbandingan jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal penyakit
dari tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :
Grafik 3.2. Perbandingan jumlah deteksi dini cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit tahun 2014-2019
2032015250 15250
1444 1421 1450
39645
15947 16048
1670 16821727
0
10000
20000
30000
40000
50000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Perbandingan Jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya
Penyakit Tahun 2014-2019
target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa terdapat penurunan capaian jumlah
deteksi dini masuk dan keluarnya penyakit sejak tahun 2017. Hal ini dikarenakan
terdapat perubahan definisi operasional, yang semula memperhitungkan jumlah
orang berubah menjadi jumlah dokumen.
Penerbitan COP, Gendec dan Surveilans Rutin merupakan deteksi dini dalam
rangka mencegah, melindungi, mengendalikan dan memberikan respon
kesehatan terhadap penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan
perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu.
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp32.400.000,- dan terealisasi sebesar
Rp32.400.000,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
1) Pengawasan kekarantinaan kesehatan merupakan kegiatan pemeriksaan
dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap
kedatangan alat angkut, orang beserta barang bawaan/muatan.
2) Surveilans aktif dilakukan di 9 wilayah kerja KKP Semarang berdasarkan data
sarana kesehatan dilakukan untuk mengetahui trend/kecenderungan jenis
penyakit yang ada di masing-masing wilayah kerja baik perimeter dan buffer
area.
f. Kebijakan dan Upaya yang Dilakukan
1) COP diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri dan atau daerah
terjangkit setelah dilakukan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan berupa
pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, pemeriksaan faktor risiko
kesehatan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan terhadap orang
2) Pengawasan dan pemeriksaan dokumen HPAGD dilakukan pada pesawat dari
luar negeri dan atau negara terjangkit untuk kemudian diterbitkan Certificate of
Pratique yang menyatakan bahwa pesawat dinyatakan bebas karantina.
3) Surveilance aktif dalam rangka pelaporan simkespel
g. Masalah yang Dihadapi
Dokumen COP tidak dapat diberikan pada saat boarding kapal dikarenakan semua
dokumen diterbitkan secara online.
h. Usul Pemecahan Masalah
Penerbitan COP dilakukan di kantor setelah dilakukan pemeriksaan kekarantinaan
kesehatan.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
4. JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN PADA SITUASI KHUSUS
a. Pengertian
1) Kesehatan pada situasi khusus adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesehatan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap
lingkungan yang berubah secara bermakna, baik lingkungan darat, udara
angkasa maupun air.
2) Posko Kesehatan adalah pos komando pelayanan kesehatan
3) Posko Arus Mudik Lebaran adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada saat arus mudik dan arus balik
lebaran
4) Posko Natal adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesehatan fisik dan mental pada saat arus mudik dan arus balik Natal.
5) Posko Tahun Baru adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada saat arus mudik dan arus balik
liburan tahun baru.
6) Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji adalah Pelayanan dan pemeriksaan
kesehatan akhir pada pemberangkatan jamaah haji.
7) Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji adalah Pelayanan dan pemeriksaan
kesehatan pada pemulangan jamaah haji.
8) Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus perlu didukung sumber daya
yang memadai dan sistem surveilans yang baik. Sistem surveilans ini akan
menghasilkan data dan informasi yang akurat dan update sebagai dasar
penentuan kebijakan, strategi dan program. Sehubungan dengan pentingnya
data tersebut (khususnya data kesehatan jamaah haji) maka diperlukan suatu
pencatatan yang melingkupi data jamaah haji, riwayat penyakit dan kondisi
kesehatan dari calon jamaah haji
b. Definisi Operasional
Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu
seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun.
c. Rumus/cara perhitungan
Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran,
natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun.
d. Capaian indikator
Capaian indikator jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada
situasi khusus sebesar 108,3% dari target kegiatan 12 posko terealisasi sebanyak
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
13 posko. Capaian ini lebih tinggi dari KKP Kelas II Mataram (100%) dan KKP
Kelas II Probolingo (100%).
Grafik 3.3. Perbandingan pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun
2014-2019
Penanganan kesehatan pada situasi matra merupakan implementasi tupoksi KKP
yang berhubungan dengan pengamatan penyakit karantina, penyakit menular
potensial wabah, pelayanan kesehatan terbatas serta fasilitasi dan advokasi
kesehatan matra dalam hal ini yaitu kesiapsiagaan kesehatan arus mudik/balik
lebaran, embarkasi dan debarkasi haji, posko natal dan posko tahun baru di
pelabuhan laut dan bandara.
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.2.322.808.000,-
yang terealisasi sebesar Rp. 2.283.757.116,- (98%) dari pagu anggaran.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
Perencanaan, persiapan sarana dan prasarana merupakan kunci keberhasilan
kegiatan. Perencanaan anggaran yang diperlukan bahkan dimulai prosesnya
dalam rentang waktu satu tahun sebelumnya. Sarana dan prasarana baik fisik
maupun non fisik (seperti kerjasama lintas sektor) di tahun berikutnya harus lebih
baik lagi pelaksanaannya. Analisa kegiatan tahun sebelumnya dapat dijadikan
prediksi dalam pengelolaan perencanaan.
Di tahun 2018 pada saat pelaksanaan posko natal dilakukan model pencatatan
menggunakan google form. Jadi pengisian laporan dan pencatatan pasien
menggunakan form online yang harus diisi oleh petugas.
10
4 4
12 12 12
10
4 4
12
1413
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Perbandingan Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2014-2019
target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
f. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
1) Persiapan pelaksanaan posko, embarkasi dan debarkasi haji
2) Penanganan Kesehatan
a. Arus Mudik dan Balik Lebaran
b. Embarkasi dan Debarkasi Haji
c. Posko Natal
3) Pemantauan Posko
g. Masalah yang dihadapi
Pencatatan diagnosa penyakit pada posko kesehatan belum menggunakan
pencatatan berdasarkan kode ICD X seperti pada embarkasi dan debarkasi haji.
Pembagian jenis penyakit berdasarkan format dari pusat menggunakan
penggolongan diagnose yang sudah ditentukan.
Permasalahan tempat di Tanjung Emas di waktu tertentu timbul banjir rob. Pada
saat posko natal dan tahun baru lantai ditinggikan kembali. Area depan posko dan
di dalam ruangan posko terdapat beda ketinggian lantai, dengan cor besi yang
terlihat. Sehingga petugas harus lebih berhati-hati.
h. Usul Pemecahan masalah
Penggunaan kode ICD X dalam pencatatan diagnosa penyakit dalam kegiatan
posko kesehatan atau penggolongan diagnose yang lebih baku.
5. JUMLAH PELABUHAN/BANDARA/PLBD YANG MEMPUNYAI KEBIJAKAN
KESIAPSIAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT YANG BERPOTENSI WABAH
a. Pengertian
1) Dokumen rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat adalah sebuah dokumen yang berisi
rencana/mekanisme/kesepakatan bersama dalam melaksanakan kegiatan
rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
diawali dengan table top exercise / simulasi.
2) Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat
yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau
kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, dan
kontaminasi kimia (NUBIKA), dan pangan yang menimbulkan bahaya
kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
b. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan
berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan
berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
d. Capaian Indikator
Capaian indikator ini adalah 100%, dari target 6 pelabuhan/bandara tercapai 6
pelabuhan/bandara. Capaian ini juga terjadi pada KKP Mataram (100%) dan KKP
Probolinggo (100%). Kegiatan pada tahun 2019 adalah review dokumen renkon
Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, jadi tidak dihasilkan dokumen
renkon baru. Dengan demikian realisasi dokumen renkon yang dihasilkan pada
periode tahun 2014 sampai tahun 2019 sebanyak 6 (enam) dokumen renkon
sebagai upaya mencegah keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah
termasuk kejadian PHEIC di Point Of Entry (POE). Adapun secara rinci dapat
terlihat pada grafik berikut :
Grafik 3.4. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah tahun 2014-2019
1 1 1
56 6
1 1 1
56 6
0
2
4
6
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam
Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.5. Jumlah Dokumen Renkon KKP Semarang Tahun 2019
Indikator ini telah melebihi target yang telah ditentukan oleh pusat yaitu sebesar
82%. Anggaran yang diperlukan pada Review Dokumen Renkon Bandara
Internasional Ahmad Yani Semarang pada tahun 2019 adalah Rp40.060.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 39.104.200,- atau 97,61% dari pagu anggaran.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
Komitmen perencanaan dan pencapaian Perjanjian Kinerja tiap tahun merupakan
faktor utama dalam pelaksanaan sosialisasi dan atau penyusunan dokumen
Renkon di wilayah KKP Semarang.
f. Kebijakan dan Upaya yang Dilakukan
Review Dokumen Renkon Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.
g. Masalah yang Dihadapi
Belum optimalnya prosedur dan kriteria dalam mendukung kegiatan kekarantinaan
di pintu masuk negara.
h. Usul Pemecahan Masalah
Peningkatan jejaring kerja melalui komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor.
6. JUMLAH SERTIFIKAT/SURAT IJIN LAYANAN KESEHATAN LINTAS WILAYAH
YANG DITERBITKAN
a. Pengertian
1) Pelayanan vaksin internasional adalah upaya untuk memberikan kekebalan
kepada orang terhadap suatu penyakit karantina/potensial wabah tertentu, yang
akan bepergian ke negara/daerah endemis atau negara yang mensyaratkan
vaksinasi tertentu.
1 1 1 1 1 1
Ahmad Yani (2014) Tanjung Emas(2014)
Adisumarmo(2016)
Tegal (2017) Jepara (2017) Jepara danKarimunjawa
(2018)
Dokumen RenkonKKP Semarang sampai Tahun 2019
Jumlah Dokumen Renkon
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
2) ICV (International Certificate of Vaccination adalah Sertifikat Vaksinasi
Internasional adalah sertifikat yang diberikan setelah dilakukan tindakan vaksinasi
Internasional.
3) Klinik/RS pelaksana pelayanan vaksinasi internasional dan penerbit ICV adalah
klinik/RS yang sudah disutujui oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk
melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbit ICV sesuai Perdirjen
No. SR.03.04/II/2745/2018.
4) Surat izin angkut orang sakit adalah Surat keterangan yang diterbitkan kepada
seseorang yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dan administrasi untuk
kemudian diberikan izin angkut orang sakit untuk melakukan perjalanan dengan
pesawat udara atau kapal ataupun izin keluar dari bandara/pelabuhan.
5) Surat izin jenazah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan
Pelabuhan yang menerangkan bahwa jenazah yang masuk maupun keluar dari
Pelabuhan/Bandara bebas dari penyakit karantina sehingga jenazah tersebut
dapat dibawa keluar dari Pelabuhan/Bandara tersebut.
6) Surat keterangan layak terbang adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa ibu hamil, bayi dan orang sakit
yang akan berangkat layak terbang.
b. Definisi Operasional
Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun.
c. Rumus/cara perhitungan :
Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat
izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun.
d. Capaian indikator :
Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima selama tahun 2019 adalah
sebanyak 90.987 sertifikat dari jumlah yang ditargetkan sebesar 69.900 (130,17%).
Capaian ini lebih tinggi dari capaian dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II KKP
Probolinggo (115,95%) dan lebih rendah dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Mataram Mataram (160,15%). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.53.300.000,-, terealisasi Rp.51.826.000,- (97,23%).
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.6. Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV Tahun 2018 – 2019
Grafik diatas memperlihatkan selama dua tahun penurunan jumlah penerbitan
ICV terjadi pada bulan Juni dan Juli secara signifikan, hal ini dikarenakan bulan
tersebut adalah masa persiapan menjelang bulan haji, dengan masa embarkasi haji
mulai tanggal 05 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 05 Agustus 2019 dan debarkasi
haji tanggal 17 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 16 September 2019.
Kebijakan pemerintah Arab Saudi menutup kegiatan umroh di tanah suci sehingga
pelayanan vaksinasi mengalami penurunan. Jumlah penerbitan pada bulan Oktober,
November, Desember pada tahun 2018 lebih rendah dibanding tahun 2019. Secara
umum jumlah penerbitan dokumen ICV tahun 2019 mengalami peningkatan
dibanding tahun 2018.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
11064
8436 8795
6339
2372
615
1638
3049
5761
11009
88588023
6234 62766933
4074
5679
19172719
7218
12086 12312
1069410125
Perbandingan Penerbitan ICV dari KKP Semarang Tahun 2018 dan 2019
2018 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.7. Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV KKP Semarang dengan
Klinik/RS Tahun 2019
Grafik diatas menunjukkan pelayanan vaksinasi yang sebelumnya hanya
berada di KKP, mulai bulan Maret terlihat menyebar di klinik/RS. Pelayanan di klinik
dan RS terus mengalami peningkatan seiring dengan jumlah klinik/RS yang mendapat
persetujuan pelayanan dari KKP Semarang. Di bulan Desember, dengan jumlah
klinik/RS sebanyak 30 terlihat peningkatan jumlah penerbitan lebih tinggi dari
penerbitan di KKP. Jangkauan klinik/RS menyebar di Jawa Tengah sehingga
mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.
0
2000
4000
6000
8000
10000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
6234 62766802
3164
5112
15331071
1914
2903
4598
32662873
131910 567 384
1648
5304
9183
7714 7428 7252
Perbandingan Penerbitan ICV KKP Smg dengan Klinik/RS dari KKP Smg Tahun 2019
KKP Smg Klinik/RS dari KKP Smg
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 32
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.8. Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV KKP Semarang dengan
Klinik/RS Tahun 2019
Grafik diatas memperlihatkan secara umum jumlah penerbitan di tahun 2018 lebih
tinggi dibandingkan penerbitan di KKP dan di klinik/RS. Walaupun secara total
penerbitan di tahun 2019 oleh KKP dan klinik/RS lebih tinggi dibanding tahun 2018.
Grafik 3.9. Perbandingan Jumlah Penerbitan Ijin Angkut Orang Sakit
Tahun 2018 - 2019
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
11064
84368795
6339
2372
615
1638
3049
5761
11009
8858
8023
6234 62766802
3164
5112
15331071
1914
2903
4598
32662873
131
910567 384
1648
5304
9183
7714 7428 7252
Perbandingan Penerbitan ICV KKP Smg Th 2018, 2019 dengan Klinik/RS dari KKP Smg Th 2019
KKP Smg 2018 KKP Smg 2019 Klinik/RS dari KKP Smg 2019
0
10
20
30
40
50
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0
47
1 1 1 0 0 0
Perbandingan Penerbitan Ijin Angkut Orang SakitKKP Semarang Tahun 2018 - 2019
2018 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Berdasarkan grafik diatas diperoleh informasi bahwa penerbitan surat izin angkut orang
sakit selama Tahun 2018 dan 2019 fluktuatif, sesuai dengan permintaan konsumen. Di
bulan Juni angkanya sangat tinggi karena ada pelayanan embarkasi haji.
Grafik 3.10. Perbandingan Jumlah Penerbitan Ijin Angkut Jenazah
Tahun 2018 dan 2019
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerbitan surat izin angkut
jenazah selama Tahun 2018 dan 2019 bervariasi per bulannya. Jumlah penerbitan
dokumen ini terjadi secara fluktuatif sepanjang tahun. Hal ini dikarenakan penerbitan
dokumen ini bergantung pada faktor eksternal. Secara umum di tahun 2019 mengalami
penurunan dibanding tahun 2018.
Apabila dibandingkan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
0
10
20
30
40
50
60
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
32
3941
46
3432
41
50
34
46
43
53
50
39
48
23 2324
3840
31
41
36
41
Perbandingan Penerbitan Ijin Angkut JenazahKKP Semarang Tahun 2018 dan 2019
2018 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 34
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.11. Perbandingan surat izin layanan kesehatan lintas wilayah tahun
2014-2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa surat izin layanan kesehatan lintas wilayah
yang diterbitkan tahun 2014-2019 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya
peningkatan pelaku perjalanan sehingga mempengaruhi jumlah permintaan dokumen
kesehatan, peningkatan jumlah jamaah umroh serta adanya kemudahan akses dalam
melaksanakan vaksinasi meningitis.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
1) Dengan perluasan pelayanan vaksinasi internasional di klinik/RS memberikan
dampak pada kemudahan akses layanan bagi masyarakat
2) Permintaan ijin pelayanan dari klinik/RS juga terus meningkat hingga bulan
desember mencapai 30 klinik/RS yang sudah memperoleh ijin layanan
3) Perbaikan pelayanan harus meliputi semua aspek, tidak terbatas di KKP saja. Dari
distribusi dan ketersediaan vaksin dari pusat ke induk serta dari induk ke wilker
harus lancar. Perbaikan penyimpanan vaksin melalui cold room di induk dan cold
chain di wilker pelayanan vaksin, termasuk pemantauan suhunya. Yang selama ini
ketersediaan, distribusi vaksin, distribusi ICV, rantai dingin sudah berjalan dengan
baik di KKP, mulai tahun ini jangkauan pemantauan sampai ke klinik/RS. Standar
pelayanan vaksin dan penerbitan ICV dibuat standar sehingga masyarakat tidak
dirugikan.
f. Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan
Melakukan Pelayanan vaksinasi internasional (Meningitis, Yellow Fever, Polio),
penerbitan Sertifikat ICV, surat izin orang sakit, surat ijin jenazah dan layak terbang
sesuai prosedur yang ditetapkan.
40000 40212 40214
62870 66635 69900
42596 4266058408
7282380206
90987
0
20000
40000
60000
80000
100000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Sertifikat/Surat Izin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 35
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Pemberian ijin bagi klinik/RS sesuai prosedur (Perdirjen) melalui pembagian tim kecil
verifikator ke klinik/RS. Verifikator melakukan penelitian berkas dan kunjungan
lapangan agar standar yang diberikan tetap bermutu
g. Masalah yang dihadapi
1) Masih ada klinik/RS dalam pengajuan berkas perijinan tidak memperhatikan detail
standar dari Perdirjen.
2) Pengembangan aplikasi Sinkarkes dalam menghadapi permasalahan dilapangan
agak tersendat. Misalnya permasalahan pencatatan stok logistik vaksin di
username KKP dan stok logistik ICV di KKP dan klinik/RS masih terdapat
perbedaan angka di aplikasi dan stok di tempat.
h. Usul pemecahan masalah
1) Memberikan pemahaman pada saat pengajuan
2) Melaporkan kendala di lapangan dan mengusulkan saran perbaikan.
7. JUMLAH PELABUHAN/BANDARA/PLBD YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT
SANITASI
a. Pengertian
1) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar
moda transport
2) Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas
tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan
intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3) Pos lintas batas darat adalah pintu masuk orang, barang, dan alat angkut melalui
darat di suatu negara.
4) Sanitasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang
memenuhi syarat kesehatan, Sanitasi juga merupakan suatu usaha kesehatan
masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai
faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat
kesehatan manusia.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 36
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
5) Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah suatu kegiatan yang
menekankan pada pengawasan dan pengendalian / kontrol pada faktor lingkungan
manusia seperti: Penyediaan air menjamin air yang digunakan oleh manusia bersih
dan sehat, Tempat – tempat umum yang baik (Pembuangan kotoran manusia, air
buangan dan sampah. Individu dan masyarakat terbiasa hidup sehat dan bersih.,
Kondisi udara bebas dari bahan-bahan yang berbahaya dari kehidupan
manusia.Pabrik-pabrik, kantor-kantor dan sebagainya bebas dari bahaya-bahaya
kepada masyarakat sekitar serta Tempat pengelollan makanan yang menjamin
makanan tersebut aman, bersih dan sehat.
b. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan
kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan
c. Cara perhitungan :
Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai TTU dengan kriteria
baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan.
Rumus :
Jumlah pemeriksaan TTU,TPM,SAB dengan hasil baik
Jumlah pemeriksan TTU,TPM,SAB yang diperiksa dalam satu tahun x 100 %
Kriteria penilaiannya adalah :
1. Pelabuhan Sehat jika akumulasi persentase hasil pemeriksaan TTU, TPM, dan
SAB dengan hasil pemeriksaan BAIK ≥ 75 % dari sampel yang diperiksa.
2. Pelabuhan Tidak Sehat jika akumulasi persentase hasil pemeriksaan TTU, TPM,
dan SAB dengan hasil pemeriksaan BAIK < 75 % dari sampel yang diperiksa.
d. Capaian indikator
Hasil perhitungan wilayah kerja pelabuhan dan bandara dengan kriteria hasil
pemeriksaan TTU, TPM, dan SAB di KKP Kelas II Semarang tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 37
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Tabel 3.3. Hasil Kegiatan Pengawasan Sanitasi Lingkungan di Wilayah
Pelabuhan/Bandara KKP Kelas II Semarang Tahun 2019
Target jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi pada
tahun 2019 adalah 2 pelabuhan/bandara. Dari tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi
jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi adalah
sebanyak 9 pelabuhan/bandara, tercapai 450 %.
Perbandingan realisasi dengan satker lain sebagai berikut :
No Nama Satker Target 2019 Realisasi 2019 Persentase (%)
1 KKP Kelas II Semarang 2 9 450
2 KKP Kelas II Mataram 9 9 100
3 KKP Kelas II Probolinggo 6 6 100
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD
yang Memenuhi Syarat Sanitasi Dengan Satker Lain Tahun 2019
Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa urutan target tertinggi adalah KKP
Kelas II Semarang, KKP Kelas II Mataram, dan KKP Kelas II Probolinggo.
Sumber dana dari DIPA KKP Kelas II Semarang Tahun 2019 dengan alokasi sebesar
Rp. 136.915.000 dengan realisasi sebesar Rp. 135.015.272 atau 98,61 %. Adapun
grafik capaian kegiatan ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 38
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.12. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat sanitasi
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa tahun 2018 adalah tahun dengan capaian
kegiatan terendah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaaan definisi operasional yang
menyebabkan adanya perbedaan cara perhitungan. Kondisi ini kemudian diperbaiki
pada tahun 2019 sehingga berhasil mencapai target yang diharapkan.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
1. Pemeriksaan sampel air di pelabuhan/bandara di laboratorium rujukan bertujuan
untuk mendapatkan gambaran kualitas air bersih secara fisik, kimia dan mikrobiologi
pada sumber air bersih yang dimanfaatkan masyarakat pelabuhan/bandara. Apabila
ditemukan hasil yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan maka akan
dterbitkan rekomendasi tindakan perbaikan untuk memperbaiki kualitas air bersih di
pelabuhan/bandara.
2. Pemeriksaan sampel makanan di pelabuhan/bandara di laboratorium rujukan pada
uji petik di beberapa Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di pelabuhan/bandara
untuk mengetahui kualitas secara mikrobiologi pada sampel makanan/minuman
selain hasil pemeriksaan organoleptik yang telah dilakukan. Apabila ditemukan hasil
yang tidak sesuai dengan standar/regulasi yang berlaku maka akan dilakukan
tindakan pembinaan terhadap pemilik TPP di pelabuhan/bandara untuk
memperbaiki proses pengelolaan pangan agar terjamin kualitas dan kebersihannya.
3. Pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan dengan melibatkan pengelola
pelabuhan (Pelindo III) sehingga sebagai pihak pengelola juga mengetahui kondisi
sanitasi di lapangan, dan apabila ditemukan hal yang kurang sesuai dengan
regulasi/standar yang berlaku dapat segera didiskusikan tentang upaya perbaikan
yang dilakukan.
9 9 9 9
1
2
9 9 9 9
1
9
0
2
4
6
8
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Pelabuhan/bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 39
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
f. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
1) Pendataan faktor risiko kesehatan lingkungan di wilayah Pelabuhan, Bandara dan
alat angkut
2) Pembinaan pelabuhan dan bandara sehat
3) Penyusunan rencana kerja dibidang Penyehatan Lingkungann m
4) Melaksanakan peningkatan jejaring kerja dalam rangka program penyehatan
lingkungan
5) Pengambilan sampel makanan dan air bersih secara rutin di area Pelabuhan
6) Pengiriman sampel ke laboratorium rujukan
7) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
g. Masalah yang dihadapi
1) Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada komitmen lintas
sektor di Lingkungan Pelabuhan / Bandara dalam melaksanakan penyehatan
kawasan di Lingkungan Pelabuhan / Bandara.
2) Perilaku pengunjung/penumpang kapal/pesawat untuk menjaga kebersihan dan
sanitasi masih perlu ditingkatkan.
3) Perilaku pemilik/penjamah TPM di pelabuhan dalam mengelola
makanan/minuman perlu waktu untuk merubah.
4) KKP Semarang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan punishment
terhadap pengelola TPM di Pelabuhan/Bandara yang tidak menghiraukan
sanitasi.karena sifatnya hanya sebagai pembinaan.
h. Usul Pemecahan masalah
1) Memaksimalkan advokasi lintas sektor, pemilik TPM yang ada di
pelabuhan/bandara
2) Membuat himbauan dan aturan tegas untuk penjamah makanan dalam rangka
perubahan perilaku pengelolaan TPM
3) Mengadakan pelatihan hygiene sanitasi bagi penjamah makanan yang belum
pernah mengikuti pelatihan hygiene sanitasi.
8. JUMLAH PELABUHAN/BANDARA/PLBD BEBAS VEKTOR PADA WILAYAH
PERIMETER DAN BUFFER AREA
a. Pengertian
1) Pengendalian vektor dan binatang pengganggu lainnya adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan wilayah pelabuhan/bandara dan alat
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
angkut yang bebas faktor risiko terhadap vektor dan binatang pengganggu lainnya
yang dapat menjadi penyebab atau perantara penularan penyakit.
2) Kegiatan dalam rangka menciptakan luas wilayah bebas vektor dan binatang
pengganggu lainnya adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk
menciptakan luas wilayah bebas vektor dan binatang pengganggu lainnya yang
meliputi kegiatan pemetaan, survey vektor dan pengendalian vektor
(insektisida,larvasidasi dan fogging).
b. Definisi Operasional :
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor di wilayah
parameter dan buffer
c. Cara perhitungan :
Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, House
Indeks (HI) perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan
kecoa rendah, dan kepadatan lalat < 6 dalam 1 tahun
Rumus :
Jumlah pelabuhan dan bandara bebas vektor
Target dalam satu tahun X 100
Pelabuhan bebas vektor akan tercapai jika memenuhi kriteria dengan nilai indeks pinjal
≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa
rendah, dan kepadatan lalat < 6
d. Capaian indikator
Capaian indikator jumlah Pelabuhan/Bandara Wilayah Perimeter dan Buffer Area
Bebas Vektor tercapai 300%. Target yang telah ditetapkan adalah 2
pelabuhan/bandara tercapai 8 pelabuhan/bandara. Hal ini sesuai dengan target
indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Ditjen P2P yaitu sebesar 100%.
Capaian 100% diperoleh KKP Mataram dan KKP Probolinggo.
Alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung tercapainya pelabuhan/bandara
wilayah perimeter dan buffer area bebas vektor di pelabuhan/bandara adalah sebesar
Rp. 541.704.000 dengan realisasi sebesar Rp. 521.050.368.atau 96,18 %.
Adapun capaian kegiatan untuk indikator ini selama tahun 2014-2019 dapat dilihat
pada grafik berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 41
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.13. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area tahun 2014-2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa tahun 2018 adalah tahun dengan capaian
kegiatan terendah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaaan definisi operasional yang
menyebabkan adanya perbedaan cara perhitungan. Kondisi ini kemudian diperbaiki
pada tahun 2019 sehingga berhasil mencapai target yang diharapkan.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
1. Kerja sama dan partisipasi lintas sektor/lintas program di bidang pengawasan dan
pengendalian vektor di wilayah pelabuhan/bandara sudah berjalan dengan baik.
Sebagai contohnya adalah adanya rapat persiapan pelaksanaan posko di
pelabuhan penumpang dan bandara yang di dalamnya terdapat koordinasi dengan
lintas sektor tentang upaya pengendalian vektor untuk meminimalisir keberadaan
vektor yang dapat menularkan penyakit pada saat situasi khusus (arus mudik/balik
lebaran dan nataru)
2. Sarana dan prasarana kegiatan pengendalian vektor berfungsi dan terpelihara
dengan baik. Pengadaan alat dan bahan sudah terlaksana sesuai kebutuhan
kegiatan pengendalian vektor dan sudah didistribusikan ke seluruh wilayah kerja
sehingga mendukung kelancaran kegiatan pengendalian vektor.
3. Peran serta dan partisipasi aktif kader kesehatan pelabuhan dalam upaya
pengendalian vektor khususnya di wilayah buffer pelabuhan/bandara.
4. Respon dan dukungan pengelola pelabuhan/bandara terhadap upaya
pengendalian vektor di wilayah perimeter sangat baik. Apabila setelah dilakukan
pemeriksaan (survey vektor) dan hasilnya tidak baik maka akan segera
9 9 9 9
1
2
9 9 9 9
1
6
0
2
4
6
8
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 42
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
ditindaklanjuti dengan pengendalian vektor yang sesuai dan dilakukan survey
kembali untuk memastikan tidak ditemukan keberadaan vektor lagi.
5. Kesadaran masyarakat di wilayah buffer area mengalami peningkatan dengan
adanya transfer informasi tentang pengendalian vektor dari kader kesehatan
pelabuhan. Pada tahun 2019 terdapat kegiatan Pertemuan Sosialisasi
Pengendalian Vektor di Pelabuhan/Bandara dengan peserta kader kesehatan
pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas II Semarang baik pelabuhan Tanjung Emas
dan Bandara Ahmad Yani dan stake holder wilayah pelabuhan/bandara, dengan
materi tentang pengendalian vektor, yang pada akhirnya wawasan dan informasi
yang didapatkan disebarluaskan kepada masyarakat di sekitar pelabuhan/bandara
melalui pertemuan RT, Dharma Wanita, Posyandu, dan forum yang lain. Tentunya
dengan penyebarluasan informasi tersebut peningkatan kesadaran dan
pengetahuan masyarakat pelabuhan/bandara akan mengalami peningkatan.
6. Kegiatan refreshing materi tentang teknis pengendalian vektor bagi petugas di
kantor induk dan wilayah kerja melalui kegiatan koordinasi dan wilker yang
bertujuan untuk mengasah keterampilan teknis pegoperasian alat, penggunaan
bahan, prosedur keselamatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan
pengendalian vektor di lapangan baik di kantor induk dan wilayah kerja terlaksana
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
7. Peningkatan Kompetensi SDM melalui keikutsertaan dalam kursus, seminar,
workshop dan pelatihan yang berhubungan dengan pengendalian vektor bagi
petugas kantor induk dan wilayah kerja yang dilanjutkan dengan kegiatan sharing
informasi dengan petugas di kantor induk dan wilayah kerja lainnya tentang apa
yang sudah didapatkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan,workshop,kursus dan
seminar tentang pengendalian vektor
f. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
1) Pemetaan wilayah di Pelabuhan/Bandara
2) Melakukan metode success trap
3) Melakukan identifikasi vektor dan binatang pengganggu yang tertangkap
4) Pemeriksaan kehidupan vektor dan binatang pengganggu di Kapal
5) Pengendalian vektor dan binatang pengganggu
6) Pemberantasan vektor dan binatang pengganggu
7) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor dan penyakit
zoonotic ke wilayah kerja
8) Melakukan koordinasi ke lintas program dan lintas program
9) Melakukan bimbingan teknis dan keuangan
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 43
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
10) Penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan
11) Mengikuti pelatihan entomology guna peningkatan SDM
g. Masalah yang dihadapi
1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan
2) Lingkungan Wilayah Pelabuhan sering banjir dan kondisi sanitasi kurang baik
3) Kurangnya pengetahuan kader kesehatan pelabuhan tentang pengaruh kondisi
sanitasi lingkungan terhadap kesehatan
4) Rumah sasaran kegiatan yang dalam keadaan tertutup
5) Vektor dan Binatang pengganggu yang akan diidentifikasi mati sebelum diambil
akibat perlakuan dari masyarakat
6) Sarana prasarana (mesin fogging) kurang memadai jumlah dan kondisinya
h. Usul Pemecahan masalah
1) Penyuluhan pada masyarakat tentang kesehatan lingkungan perumahan
2) Sosialisasi kepada kader kesehatan pelabuhan agar disampaikan pada
Masyarakat
3) Kerjasama yang lebih baik dengan kader kesehatan pelabuhan setempat dan lintas
sektor tekait mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan
4) Perlu pengadaan mesin fogging baru dan pemeliharaan rutin terhadap mesin
fogging yang ada.
9. JUMLAH ORANG YANG MELAKUKAN SKRINING PENYAKIT MENULAR
LANGSUNG
a. Pengertian
Skrining (screening) adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk
mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan
menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara
cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesunguhnya
menderita suatu kelainan.
b. Definisi Operasional
Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB,
HIV/AIDS dan lainnya
c. Rumus/Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit menular meliputi penyakit
TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 44
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
d. Capaian Indikator
Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular pada tahun 2019
sebanyak 1.209 orang meliputi pemeriksaan TB, HIV/AIDS dan pemeriksaan penyakit
menular pada jamaah haji. Angka ini melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar
1.209 orang dari target 1.200 orang (100,75%). Jumlah ini meningkat apabila
dibandingkan tahun 2018 karena pada tahun 2019 jumlah pemeriksaan HIV/AIDS
meningkat dan dilakukan skrining penyakit menular pada pemeriksaan akhir jamaah
haji.
BULAN
2018 2019
TB HIV/AIDS MALARIA TB HIV/AIDS PEMERIKSAAN
HAJI
Januari 0 0 0 0 0 0
Februari 0 81 0 0 154 0
Maret 0 45 0 200 160 0
April 0 139 0 200 0 0
Mei 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 50 0 0 0
Juli 105 35 150 0 0 301
Agustus 170 0 0 0 0 8
September 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 100 86 0
November 300 0 0 0 0 0
Desember 100 0 0 0 0 0
Sub Total 675 300 200 500 400 309
TOTAL 1.175 1.209
Tabel 3.5. Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit menular tahun
2018-2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian tahun 2019 lebih tinggi daripada
tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, capaian KKP
Kelas II Semarang lebih rendah dibanding KKP Mataram (154,5%) dan KKP
Probolinggo (127,88%). Anggaran yang diperlukan pada kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular Langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.
150.527.150,- atau 98,07% dari pagu anggaran.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada
grafik berikut :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 45
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Grafik 3.14. jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
tahun 2014-2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung paling banyak adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak
1233 orang. Hal ini dikarenakan adanya dukungan anggaran dan kerjasama yang baik
dengan komisi penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
1) Deteksi dini terduga TB dilakukan pada pemeriksaan akhir embarkasi haji dan
dilakukan di beberapa wilayah kerja dan bekerja sama dengan Puskesmas
setempat.
2) Mobile VCT dilakukan di melalui pengambilan sampel darah terhadap populasi
berisiko di wilayah pelabuhan, termasuk diantaranya ABK.
3) Pemeriksaan malaria untuk mencegah penularan malaria yang bersumber dari
kasus luar wilayah, dilakukan pada penumpang kapal dari Kalimantan dan
Indonesia Timur yang merupakan daerah endemis malaria.
f. Kebijakan dan Upaya yang Dilakukan
1) Sosialisasi dan edukasi dalam rangka deteksi dini terduga TB
2) Persiapan, koordinasi dan monitoring pelaksanaan deteksi dini terduga TB
3) Deteksi Dini Terduga TB
4) Pelaksanaan mobile VCT ke wilker
5) Sosialisasi dan Edukasi serta KIE pada populasi berisiko dalam rangka deteksi
dini HIV
6) Kegiatan VCT Mobile
550 600
800
500
995
1200
767
669
1233
551
1175
1209
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
7) Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) penumpang di pelabuhan dan
bandara
8) Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border
g. Masalah yang Dihadapi
Tidak ada anggaran untuk pengadaan RDT untuk pemeriksaan HIV/AIDS, syphilis dan
malaria.
h. Usul Pemecahan Masalah
Koordinasi dengan Dinkes Kota Semarang dan Dinkes Provinsi Jawa Tengah untuk
ketersediaan HIV/AIDS, syphilis dan malaria.
10. JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
a. Pengertian
Dokumen dukungan manajemen adalah kumpulan tulisan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun serta kegiatan-kegiatan yang
dilakukan untuk menunjang berjalannya program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Semarang.
b. Definisi Operasional :
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA,
Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, LAKIP, Profil, Proposal PNBP,
Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu
tahun
c. Rumus/cara perhitungan :
Akumulasi Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit.
d. Capaian indikator
Capaian indikator jumlah dokumen dukungan manajemen adalah sebanyak 44
dokumen dari target 40 dokumen (110%), yang terdiri dari :
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
No Dokumen Jumlah
1 RKAKL/DIPA 5
2 Laporan Tahunan 1
3 Laporan Keuangan 2
4 Laporan BMN 2
5 Laporan Kinerja 1
6 Profil 1
7 Proposal PNBP 2
8 Dokumen Kepegawaian 2
9 e monev DJA 12
10 e monev Bappenas 4
11 LEB 12
Jumlah dokumen 44
Tabel 3.6. Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen
Alokasi anggaran untuk indikator dukungan manajemen adalah sebesar
Rp788.769.000,- terealisasi sebesar Rp740.485.923,-atau sebesar 93,88%.
Capaian indikator ini telah mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen
Rencana Aksi Program yaitu sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan KKP Kelas II
lainnya nilainya masih setara (KKP Tarakan 100%, KKP Probolinggo 100%, dan KKP
Mataram 105%).
Adapun perbandingan capaian kegiatan ini dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 3.15. jumlah dokumen dukungan manajemen tahun 2014-2019
16 16
40 40 40 40
16 16
40 40 4044
0
10
20
30
40
50
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa capaian tahun 2019 adalah yang paling
tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat revisi DIPA dan POK sebanyak
5 kali yang dikarenakan adanya penambahan alokasi belanja mengikat.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
Dokumen dukungan manajemen merupakan dokumen rutin yang wajib disusun
setiap tahunnya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan
anggaran maupun pelaksanaan kegiatan.
f. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
Melaksanakan apa yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran
serta Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang.
g. Masalah yang dihadapi
Selama tahun 2019 tidak ditemukan permasalahan yang bermakna. Hal ini
dikarenakan adanya komunikasi yang baik dengan lintas program maupun lintas
sektor terkait.
h. Usul Pemecahan masalah
Tetap bekerja menurut aturan dan prosedur yang ditetapkan serta membangun
komunikasi yang baik dengan lintas program maupun lintas sektor terkait.
11. JUMLAH PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG P2P
a. Pengertian
Suatu proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
teknis, ataupun meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit.
b. Definisi Operasional :
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP
Semarang dalam kurun waktu satu tahun
c. Rumus/cara perhitungan :
Akumulasi Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM
KKP Semarang dalam kurun waktu satu tahun
d. Capaian indikator
Capaian indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM adalah dari target 4 jenis
tercapai sebanyak 27 jenis, atau sebesar 675% dari yang ditargetkan. Capaian
indikator ini telah memenuhi target yang telah tertuang dalam dokumen rencana aksi
pemerintah, yaitu sebesar 100%. Angka ini bila dibandingkan dengan nilai capaian
KKP Probolinggo (100%) dan KKP Mataram (146,32%) masih terhitung lebih tinggi.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 49
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah sebesar Rp77.428.000,- terealisasi
sebesar Rp76.021.000,- atau sebesar 98,18%. Capaian kegiatan ini dari tahun ke
tahun dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 3.16. jumlah peningkatan kapasitas SDM tahun 2014-2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah peningkatan kapasitas SDM tahun
2014-2019 paling banyak terjadi padatahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya
undangan pelatihan, adanya tuntutan jabatan yang mengharuskan pelatihan dan
semakin baikny dokumentasi kegiatan pelatihan di KKP Semarang.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
Peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dilaksanakan berdasarkan informasi dari
instansi penyelenggara pelatihan yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan
pelatihan menurut skala prioritas.
f. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
Menyusun analisis kebutuhan pelatihan berdasar skala prioritas dan melakukan
evaluasi pasca pelatihan.
g. Masalah yang dihadapi
Adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan
terbatasnya jumlah penyelenggaraan pelatihan teknis program P2P.
h. Usul Pemecahan masalah
Mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan teknis pada lembaga penyelenggara
diklat yang bersedia menanggung biaya selama pelatihan berlangsung dan
menyusun alokasi anggaran peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2020.
2 2 3 3 3 43 2 3 3
6
27
0
5
10
15
20
25
30
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 50
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
12. JUMLAH PENGADAAN SARANA PRASARANA
a. Pengertian
Kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan perkantoran
untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor.
b. Definisi Operasional :
Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,
kendaraan dalam satu tahun
c. Rumus/cara perhitungan :
Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang
perkantoran, kendaraan dalam satu tahun
d. Capaian indikator
Capaian indikator jumlah pengadaan sarana prasarana adalah sebanyak 43 unit
pengadaan atau sebesar 111,63% dari yang ditargetkan 48 unit pengadaan, meliputi
pengadaan mebelair gudang, mebelair gedung wilker pelabuhan Batang, pengadaan
alat kesehatan, pengadaan alat pengolah data, pengadaan ISP, pengadaan
peralatan lingkungan, pengadaan VPN induk dan wilker.
Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana
aksi program Ditjen P2P yaitu sebesar 64%. Capaian KKP Semarang masih
tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan KKP Mataram (142,86%) dan KKP
Probolinggo (100%).
Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah sebesar Rp908.184.700,- terealisasi
sebesar Rp836.638.810,- atau sebesar 92,12%.
Capaian kegiatan ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :
Grafik 3.17. Jumlah pengadaan sarana prasarana tahun 2014-2019
236
106 107
7
47 43
236
108 108
8
6848
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grafik Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2014-2019
Target Capaian
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 51
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah pengadaan sarana dan prasarana
paling tinggi terjadi pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang khususnya di kantor induk baru saja
menempati kantor baru.
e. Analisis Pencapaian Keberhasilan
Pengadaan barang dan jasa yang ditargetkan pada Tahun 2019 telah dilaksanakan
dan dimanfaatkan pada tahun 2019.
f. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan
Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang ditetapkan
serta sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
g. Masalah yang dihadapi
1) Terdapat penggantian pejabat pembuat SPM karena purna tugas di bulan
November 2019 sehingga proses pencairan sedikit mengalami kendala.
2) Pagu anggaran tahun 2019 tidak dapat mencukupi spesifikasi yang direncanakan
sebelumnya, hal ini disebabkan karena dokumen penawaran saat melakukan
perencanaan menggunakan standar Tahun 2018 sehingga spesifikasi barang
harus diturunkan untuk mencapai target jumlah yang diinginkan.
h. Usul Pemecahan masalah
Merencanakan lebih baik harga saat proses perencanaan dengan menambah
estimasi kenaikan tahun yang akan datang.
B. REALISASI ANGGARAN
(berisi realisasi anggaran per program/kegiatan dan realisasi anggaran per indikator)
Dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu adanya dukungan
sumber daya anggaran. Anggaran yang tersedia di KKP Semarang bersumber dari
APBN dan PNBP.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Semarang pada Tahun 2019 sebesar Rp28.462.639.000,- sedangkan realisasi
penggunaan anggaran tersebut hingga akhir tahun anggaran sebesar
RP26.478.052.083,- atau sebesar 93,03%.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 52
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Target pendapatan negara bukan pajak Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp13.064.450.000,- dengan realisasi PNBP sebesar
Rp17.602.539.151,- atau 134,74%.
C. EFISIENSI SUMBER DAYA
Keberhasilan dalam pencapaian target masing-masing indikator kinerja tahun 2019 disertai
dengan perbaikan kinerja dan efisiensi sumber daya, antara lain sebagai berikut :
1) Efisiensi Sumber daya Manuasia
- Pemanfaatan teknologi informasi SIMPONI dalam hal proses pembayaran
memangkas satu proses pelayanan dan menghilangkan fungsi kasir di
pelayanan. Hal ini menyebabkan pelayanan lebih cepat dan lebih aman serta
mengurangi jumlah petugas di depan.
- Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada situasi khusus, dibutuhkan
tenaga kesehatan, medis dan paramedis dalam jumlah besar sementara
ketersediaan tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang sangat terbatas. Jumlah tenaga yang ada harus berbagi antara
menjalankan tugas rutin dan bekerja pada pelayanan kesehatan situasi
khusus. Oleh karena itu, KKP Kelas II Semarang bekerjasama dengan
stakeholder terkait, khususnya dalam penyediaan sumber daya manusia,
berupa bantuan tenaga kesehatan dari Puskesmas Bandarharjo, Angkasa
Pura, Pelindo III, Dinas Kesehatan terdekat dan mitra kerja lainnya.
2) Efisiensi Sarana dan Prasarana
- Kegiatan pemeriksaan pendahuluan asrama haji memerlukan peralatan
laboratorium lingkungan (chlorin difuser) yang tidak dimiliki oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang. Oleh karena itu, pada saat
pelaksanaannya melibatkan B/BTKL-PP Yogyakarta dan Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sehingga kebutuhan peralatan pemeriksaan
terpenuhi.
- Pada saat kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji, alat yang diperlukan
untuk pemeriksaan BTA tidak dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Semarang. Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk penyediaan alat tersebut. Sehingga
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 53
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
dapat menghemat sarana dan prasarana serta anggaran untuk
pengadaannya.
- Pada Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang telah
melaksanakan penghapusan kendaraan roda empat sebanyak 4 buah dan
belum ada penambahan kendaraan operasional baru. Meskipun pemanfaatan
kendaraan dinas berkurang tetapi operasional kinerja KKP Kelas II Semarang
tetap berjalan.
- Ketersediaan ambulans KKP Kelas II Semarang sangat terbatas, sedangkan
kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus membutuhkan ambulans
untuk operasional. Oleh karena itu, KKP Kelas II Semarang bekerjasama
dengan stakeholder terkait, khususnya dalam penyediaan ambulans, seperti
Puskesmas Bandarharjo, Angkasa Pura, Pelindo III, Dinas Kesehatan terdekat
dan mitra kerja lainnya.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 54
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2019
3) Efisiensi Anggaran
- Dalam pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
diperoleh realisasi kinerja sebesar 133,95% dan realisasi anggaran sebesar
95,55% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 38,4%.
- Kegiatan pelayanan kesehatan pada masa embarkasi dan debarkasi
membutuhkan petugas dalam satu kali pelayanan sebanyak 75 orang, tetapi
kekuatan anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang tahun
2019 hanya cukup untuk 50 orang saja. Kekurangan jumlah anggaran tersebut
dimintakan kepada anggaran Kementerian Agama. Sehingga didapatkan
efisiensi anggaran untuk 25 orang.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2018
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang pada Tahun 2019 memiliki 12
indikator kinerja.
2. Realisasi laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2019
adalah sebesar 133,95%. Lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2018 sebesar
133,52%.
3. Dari 12 indikator kinerja, semuanya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan..
4. Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang meliputi :
a. Persentase meningkatnya Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus
penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon
penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB dengan
capaian indikator sebesar 159,9%
b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
dengan capaian indikator sebesar 300%.
c. Persentase Menurunnya penyakit menular langsung dengan capaian indikator
sebesar 100,75%.
d. Persentase Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan capaian
indikator sebesar 298,88%.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
mendapat dukungan anggaran sebesar Rp28.462.639.000,- yang bersumber dari
rupiah murni dan pendapatan negara bukan pajak. Realisasi pemanfaatan anggaran
yang ada adalah sebesar Rp26.478.052.083,- (93,03%).
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1. Dalam rangka mengantisipasi adanya persaingan bebas yang tidak sehat akibat
pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV oleh rumah sakit/klinik (persaingan harga,
pengurangan dosis dan penerbitan ICV palsu) perlu adanya regulasi yang mengatur
tentang jumlah rumah sakit/klinik yang melayani vaksinasi di tiap kota/kab/provinsi.
2. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana untuk pengendalian vektor yang
berupa mesin fogging hal ini dikarenakan jumlahnya masih terbatas dan kondisinya
belum memadai.
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG 48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2018