Upload
duongminh
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015KPU KABUPATEN CIREBON
JL. DEWI SARTIKA NO. 100
SUMBER, CIREBON
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada
kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) KPU sesuai APBN Tahun
2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015 ini
dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi
mengenai kinerja KPU dalam mencapai visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (Good Governance) dan Clean Government (pemerintah yang bersih) tingkat
pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sesuai visi dan misi KPU.
Penyusunan LAKIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Selain melakukan Penyusunan LAKIP, KPU Kabupaten Cirebon sebagai Satuan Kerja
dari KPU RI mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses
Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan
pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara
Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun
dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat
dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada
masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.
ii
Dalam LAKIP ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen
perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten cirebon, selain itu sebagai
wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon
dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang
dimiliki.
Diharapkan dengan adanya LAKIP tahun 2015 ini adanya umpan balik perbaikan kinerja
KPU Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Kami menyadari LAKIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, oleh
karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuraan penyusunan laporan di masa yang akan
datang.
Akhirnya, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan
bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Cirebon guna mewujudkan Good
Governance dan Clean Government di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.
KPU KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,
SONSON M ICHSAN
NIP. 196711301996031002
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015 secara singkat memuat gambaran
semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2015 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan
dan sasaran KPU Kabupaten Cirebon.
Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun 2015 pada
prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang ditetapkan KPU
Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan
hasil sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini
tercermin dari pencapaian target tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel Capaian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi %
Realisasi
Kategori
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya pengelolaan
administrasi keuangan
yang berkualitas,
professional, dan
akuntabel serta
tercapainya Laporan
Keuangan Pemeriksaan di
Lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Cirebon
Sesuai dengan SAP
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan disampaikan
ke KPU tepat waktu dan
valid
1 1 100 Berhasil
Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
(LPPA)
1 1 100 Berhasil
Jumlah bulan layanan
perkantoran
dalam adminisrasi
keuangan
12 12 100 Berhasil
Jumlah laporan Hasil
Reviu Laporan Keuangan
KPU Sesuai dengan SAP
1 1 100 Berhasil
Meningkatnya efektivitas
pengelolaan data dan
perencanaan kebutuhan
logistik, pedoman, dan
evaluasi manajemen
Jumlah dokumen
perencanaan kebutuhan
logistik, pedoman, dan
evaluasi manajemen
logistik Pemilu
1 1 100 Berhasil
iv
logistik Pemilu serta
terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
kerja dalam kondisi baik
Jumlah dokumen
penatausahaan Barang
Milik Negara
3 3 100 Berhasil
Jumlah laporan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Laporan
BMN
4 4 100 Berhasil
Jumlah laporan
Penataan, Pendataan,
dan Penilaian Arsip
1 1 100 Berhasil
Jumlah Layanan
Perkantoran
12 12 100 Berhasil
Terwujudnya efektivitas
Perencanaan dan
Program serta Monitoring
dan Supervisi
Pelaksanaan Kegiatan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Jumlah dokumen
perencanaan dan data
kepemiluan
1 1 100 Berhasil
Jumlah kegiatan
Pengelolaan Program
dan Revisi DIPA
4 0 0 Tidak
Berhasil
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
2 2 100 Berhasil
"Meningkatnya kualitas
penataan organisasi,
pembinaan, dan
pengelolaan sumber daya
manusia
Jumlah Laporan
Penataan Organisasi,
Pembinaan dan
Pengelolaan SDM
1 1 100 Berhasil
Jumlah kegiatan
Pembinaan Administrasi
Pengelolaan
Kepegawaian
2 1 50 Tidak
Berhasil
Jumlah layanan
peningkatan kompetensi
SDM
1 1 100 Berhasil
Jumlah dokumen
kepegawaian
1 1 100 Berhasil
"Tercapainya Penyiapan
Penyusunan Rancangan
Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa
dan Penyuluhan
Peraturan Perundang-
Jumlah kasus dalam
Advokasi dan Sengketa
Hukum
1 0 0 Tidak
Berhasil
Jumlah Dokumen dan
Informasi Produk Hukum
1 1 100 Berhasil
v
undangan yang Berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Pemilu
Jumlah Kegiatan dalam
Penyuluhan Peraturan
Perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada
1 1 100 Berhasil
"Tercapainya
Pelaksanaan Pedoman,
Petunjuk Tekni,s dan
Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikas
i/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu
dan Pendidikan Pemilih
"
Jumlah orang dalam
Penggantian Antar
Waktu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
50 0 0 Tidak
Berhasil
Jumlah Satker sebagai
pusat pendidikan pemilih
1 1 100 Berhasil
Jumlah laporan Informasi
dan publikasi serta
sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada
1 1 100 Berhasil
Jumlah kegiatan
Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu
2 2 100 Berhasil
Sumber : Laporan Realisasi Tapkin 2015 KPU Kabupaten Cirebon
Selanjutnya berdasarkan analisa akuntabiltas keuangan, KPU Kabupaten Cirebon Total
Pagu KPU Kabupaten Cirebon tahun 2015 sebesar Rp. 1.456.065.000, dengan Penyerapan
Anggaran Sebesar Rp. 1.356.364.568 atau sebesar 93,15 % dari Jumlah anggaran KPU
Kabupaten Cirebon. Sisa Anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 99.700.432 (6,85 %)
Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa kendala baik yang sifatnya intern
maupun lintas koordinatif dengan stakeholders, seperti berkaitan dengan dukungan pendanaan
yang belum optimal dan kualitas SDM yang belum sepenuhnya efektif dimanfaatkan. Hal ini ke
depan perlu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam bidang perencanaan.
Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari semakin luasnya cakupan perencanaan daerah, serta
kedudukan KPU Kabupaten Cirebon yang senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang
optimal. Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu agenda
utama yang harus di prioritaskan.
Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh stakeholders dalam proses
penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi merupakan hal yang signifikan. Upaya ini
vi
dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu
harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.
vii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar isi vii
Bab I Pendahuluan................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang.................................................................................. 1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi............................................ 2
1.3. Struktur Organisai............................................................................ 3
1.4. Sistematika Penyajian....................................................................... 6
1.5. Dasar Hukum.................................................................................... 7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja......................................................... 8
2.1. Sasaran RPJMN 2015-2019.............................................................. 8
2.2. Rencana Strategis 2015-2019............................................................ 28
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015........................................................ 30
Bab III Akuntabilitas Kinerja................................................................................. 34
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja............................................................ 34
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja............................................ 39
3.3. Akuntabilitas Keuangan..................................................................... 56
Bab IV Penutup......................................................................................................... 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
Perjanjian Kinerja (PerKin) KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Perjanjian Kinerja (PerKin) KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Revisi
Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Laporan E Monev Capaian Kinerja KPU 2015
viii
DAFTAR TABEL
Tabel Capaian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015......................... iii
Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin........... 4
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan........................... 4
Tabel 1.3 Kondisi Anggaran KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015................ 5
Tabel 2.1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manajemen dst.....................................................................................
14
Tabel 2.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana KPU................................................................
19
Tabel 2.3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Proses Politik..................
20
Tabel 2.4. Formulir Perjanjian Kinerja Sekretariat
KPUKabupaten Cirebon......................................................................
31
Tabel 2.5. Rincian Anggaran KPU Kab Cirebon 2015........................................ 33
Tabel 3.1. Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon
Tahun 2015.............................................................................................
37
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBN KPU Kabupaten Cirebon
Tahun 2015............................................................................................
56
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2015......... 58
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU.....................................
59
Tabel 3.5. Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik Tahun 2015.........................................
60
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam
menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD,
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan
Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi
dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan,
transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa
yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LAKIP KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015 dibuat sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Cirebon dalam satu tahun anggaran. LAKIP ini
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun
Anggaran 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan
Perjanjian Kinerja (PK)/performance agreement Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat
2
keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan
kinerja.
Indikator kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Cirebon merupakan parameter keberhasilan
seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Cirebon.
Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome dan atau dari output kegiatan.
Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output),
hasil (outcome), benefit (manfaat) dan impact (dampak).
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1.2.1 Kedudukan KPU Kabupaten Cirebon
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum Pasal 4 ayat 3 disebutkan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota,
Pasal 5 ayat 3 disebutkan Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretariat Jenderal; KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
1.2.2. Tugas Pokok
Pasal 10 ayat 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum disebutkan tugas, wewenang dan kewajiban adalah Tugas dan Wewenang KPU
Kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
1.2.3. Fungsi
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan Pada Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan
3
KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan
tingkat kabupaten/ kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.
1.3. Struktur Organisasi
Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :
Sekretaris Kabupaten/Kota, dibantu oleh :
a. Subbagian Program dan Data;
b. Subbagian Hukum;
c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
d. Subbagian Umum
Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini,
dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, terdiri
dari satu (1) orang Sekretaris, empat orang (4) Kepala Subbagian (Kasubag) dan tujuh (7) orang
pelaksana.
Aspek Strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon selama tahun anggaran 2015 teruatama hal-hal sebagai berikut :
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon adalah 12 orang, terdiri dari
Pegawai Organik delapan (8) orang dan Pegawai yang diperbantukan dari PEMDA sejumlah empat (4)
orang. Selain itu ditunjang oleh Pramubakti sejumlah empat (4) orang, sopir (1 orang), Satpam (3
orang), dan Pesuruh (2 orang).
Jika dilihat dari jumlah pegawai, kondisi Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU
Kabupaten Cirebon jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya berkurang signifikan. Hal ini
4
dikarenakan pada awal tahun 2015, sebanyak sepuluh (10) orang staff pelaksana yang berasal dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ditempatkan kembali di Instansi Induknya.
2. Kondisi Kepegawaian
Kondisi Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 berdasarkan
jenis Golongan dan jenis Kelamin sebagai berikut :
Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
JENIS GOLONGAN JENIS KELAMIN
I II III IV P L
0 3 8 1 2 10
Sumber : Data Kepegawaian KPU Kab.Cirebon 2015
Kondisi Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 berdasarkan
tingkat pendidikan sebagai berikut :
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 SD/MI -
2 SMP/MTs -
3 SMA/SMK/MA 3
4 D1/D2/D3 -
5 S1 8
6 S2 1
7 S3 -
Sumber : Data Kepegawaian KPU Kab.Cirebon 2015
Berdasarkan kondisi pegawai sebagaimana tersebut diatas diharapkan dapat mendukung tugas
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan dalam
melaksanakan tugas penyelenggaran Pemilihan Umum, administrasi, Organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
5
3. Kondisi Anggaran
Jumlah anggaran/biaya yang dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.456.065.000,- yang terdiri dari :
Tabel 1.3 Kondisi Anggaran KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
N0
Kode Program /Kegiatan
Jumlah
Anggaran
(Rp)
1 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan
Pelakasanaaan Tugas Teknis lainnya KPU
1.359.940.000,-
1.1 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen
KPU
914.800.000,-
1.2 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan
Pra Sarana Pemilu
9.965.000,-
1.3 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan
Data
25.500.000,-
1.4 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
2.950.000,-
1.5 3360 Penyelenggaraan Operasioal dan
Pemeliharaan Kantor (KPU)
444.565.000,-
1.6 3361 Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota
2.160.000,-
2 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
56.125.000
2.1 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan
Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan
Pemilu
3.520.000,-
2.2 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih
52.605.000,-
Sumber : Data Keuangan Sekretariat KPU Kab.Cirebon 2015
6
1.4. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2015 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini :
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
aspek strategis KPU Kabupaten Cirebon dan struktur
organisasi;
BAB II : Sasaran, Rencana Strategis, dan Penetapan Kinerja 2015,
menjelaskan berbagai kebijakan umum di bidang
Kepemiluan, sasaran dan rencana strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 dan penetapan kinerja
untuk tahun 2015.
BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran pencapaian
kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja serta
akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Cirebon Tahun
2015
BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun
2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja di masa datang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
7
1.5. Dasar Hukum
Dasar Penyusunan LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum tahun 2014 sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas
dari Korupsi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2015
2.1. Sasaran RPJMN 2015-2019
Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik,
hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara
lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:
(1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun
transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas
reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk
mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
a) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara
pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1)
Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan
pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang
mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan
Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga
penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong
proses demokratisasi;(7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada
lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil
masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan
lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat
melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan
fasilitasi dialog;
9
b) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai
berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi
kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik
dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan
pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar
bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem
kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
a) Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah
secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui
strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh
instansi pusat dan daerah.
b) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan
pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan
melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e- government yang mengatur
kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta
pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
c) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam
penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan
pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi
10
semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website
masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi
proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi
Indonesia.
11
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
a) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang
ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian,
LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang
mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan
struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di
pusat maupun di daerah.
b) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan
strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi
nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi
pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi
pelaksanaan RBN.
c) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan
formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan
pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis
kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi
kepegawaian nasional.
d) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan
implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi
pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan
kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
12
Arah Kebijakan dan strategi KPU ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar
hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji
alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan
kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku
kepentingan (stakeholders).Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan
pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok
lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses
bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan
Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan
harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders
eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP
dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.
13
Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program
dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan
Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran
program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM,
pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.
Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui
sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya
jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian
pelayanan administrasi kepegawaian.
Arah kebijakan program ini mencakup :
1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan
informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,
ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk
KPU seluruh Indonesia;
4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen KPU;
5. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.
Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :
14
Tabel 2.1.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
1 Pelaksanaan
akuntabilitas
pengelolaan
administrasi keuangan
di Lingkungan Setjen
KPU
Meningkatnya
pembinaan
perbendaharaan
Persentase meningkatnya kapasitas
pengetahuan/pemahaman
para pejabat
perbendaharaan pada
KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kab/Kota dalam
pengelolaan keuangan
Terlaksananya system
akuntansi dan pelaporan
keuangan
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan
pelaporan keuangan
Petunjuk pengelolaan
keuangan di
lingkungan KPU
Jumlah juklas/juknis pengelolaan
keuangan di lingkungan
KPU
Terselesaikannya
permasalahan pengelolaan
keuangan
Persentase penyelesaian
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan
pada satker KPU, KPU
Provinsi, KPU Kab/Kota Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota
yang menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
(e-LPPA) yang tepat
waktu dan valid
2 Fasilitasi Pengelolaan
Data, Dokumentasi,
Pengadaan,
Pendistribusian,
Pemeliharaan dan
Inventarisasi Logistik
Pemilu
Terlaksananya pembinaan
koordinasi tingkat satker
dalam mengelola logistik
pemilu
Persentase pola
pengelolaan logistik
Pemilu di tingkat satker
Terlaksananya
pelembagaan SOP
pengelolaan logistik
Pemilu
Persentase pelembagaan SOP
pengelolaan logistik
Pemilu
15
Tersusunnya standar
logistik Pemilu
Persentase penyusunan standar logistik
Pemilu
Terlaksananya
pengendalian dan pengaturan
administrasi pengelolaan
logistik
Persentase penyusunan administrasi
pengelolaan logistic
Persentase ketersediaan
informasi arsip dan
dokumen pengelolaan
logistik pemilu
Tersedianya data
kebutuhan logistik
Pemilu yang akurat
Persentase jumlah, jenis,
alokasi dan peruntukan
logistik Pemilu yang
tepat
3 Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan dan
Data
Tersedianya dokumen Persentase kesesuaian
antara Renstra dengan
Renja dan RKA K/L
perencanaan dan
penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan
informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi
Persentase kemajuan
penyusunan dan
pelaksanaan model dan
pedoman reformasi
birokrasi dan tata kelola
KPU
Terwujudnya koordinasi
antar lembaga
Persentase fasilitasi
kerjasama KPU
dengan lembaga lain Fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalisasinya Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan pemilu
yang tertib, efektif dan
efisien
Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel
dan tepat
waktu
Persentase KPU, KPU/KIP
Provinsi dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang target
kinerjanya tercapai sesuai
dengan
penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia
sesuai dengan tepat waktu Tersedianya data,
informasi dan sarana
dan prasarana teknologi
informasi
Persentase pemutakhiran data pemilih
di tingkat kelurahan di
seluruh
Indonesia
Pengembangan teknologi
informasi
dalam kepemiluan: (a)
16
kajian e-voting,
e-counting dan e-
recapitulation; (b)
penguatan sarana dan
prasarana
perangkat teknologi
informasi
kepemiluan
Tersusunnya rencana
penerapan e-
Government yang
konkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi
yang digunakan
dalam penyelenggaraan
Pemilu
4 Pembinaan SDM,
Pelayanan dan
Administrasi
Kepegawaian
Tingkat ketepatan tertib
administrasi dan
pengelolaan SDM
Penataan organisasi,
pembinaan dan
pengelolaan administrasi
SDM
Terlaksananya Diklat
Teknis dan Diklat
Struktural
Layanan peningkatan
kompetensi SDM
Terselenggaranya seleksi
PNS secara transparan
dan akuntabel
Pelayanan pengadaan
pegawai baru
Tingkat ketepatan
proses pelaksanaan pergantian
antar waktu
(PAW) Anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
daerah pemekaran
Pergantian Antar Waktu
anggota KPU
Provinsi KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
daerah pemekaran
Dokumen kepegawaian Pengelolaan data base
kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
Terlaksananya penataan
SDM
Terseleksinya Anggota
KPU Daerah Pemekaran
Seleksi Anggota KPU
Daerah
Pemekaran Tersusunnya/Revisi
peraturan/Keputusan KPU
Bidang Kepegawaian
Rancangan peraturan KPU tentang
kepegawaian
5 Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran (KPU)
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai
Meningkatnya akuntabilitas
penatausahaan Barang Milik
Negara KPU Nasional
Persentase
pengadministrasian
BMN KPU Daerah
(Prov, Kab, Kota) ke
dalam aplikasi SIMAK
17
Terwujudnya pengelolaan
persediaan (Stock opname)
Jumlah KPU
Kab/Kota yang
melaporkan
persediaan asset
berdasarkan stock
opname dengan tepat
waktu
Meningkatnya kapasitas
personil pengelola
BMN
Persentase ketepatan dan tertib
administrasi pelaksanaan
evaluasi tindak lanjut
Meningkatnya tertib
administrasi laporan
BMN KPU Nasional
Persentase ketepatan dan tertib
administrasi review
laporan BMN KPU
Tersedianya peraturan
KPU terkait kearsipan dan
pedoman lainnya yang sesuai
dengan aturan yang lebih
tinggi
Persentase ketepatan penyusunan
regulasi kearsipan KPU
Meningkatnya
pengelolaan dan penerapan
kearsipan sesuai kaidah
kearsipan
Persentase jumlah arsip yang dikelola
sesuai dengan
penerapan kaidah
kearsipan
Meningkatnya kapasitas
personil dalam penerapan
Elektronik Sistem Kearsipan
di KPU Provinsi
Persentase sosialisasi
dan penerapan sistem
kearsipan elektronik di
KPU Provinsi
Meningkatnya akuntabilitas
penataan, pendataan dan
penilaian arsip
Persentase jumlah satker
KPU Daerah (Prov,
Kab/Kota) yang
mengelola arsip sesuai
aturan kearsipan Terpenuhinya sarana
pendukung untuk pengadaan
barang dengan e-
procurement
Persentase ketersediaan dukungan
sarana dan prasarana e-
Procurement
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
keprotokolan,
persidangan dan
perpustakaan
Persentase penyerahan hasil notulen
rapat yang tepat waktu (3
hari) Persentase terfasilitasinya keprotokolan
dalam pendampingan
18
kegiatan-kegiatan
pimpinan
Meningkatnya layanan
dukungan pengamanan
Persentase keberhasilan
penanggulangan
gangguan keamanan,
peningkatan kapasitas
personil anggota
keamanan yang ber KTA
dan kegiatan KPU
berjalan aman dan
nyaman
6 Pemeriksaan di
lingkungan Setjen
KPU, Sekretariat
Provinsi dan
Sekretariat
Kabupaten/Kota
Tersusunnya laporan
hasil pemeriksaan
Persentase penurunan kasus terhadap
penyelewengan keuangan,
pegawai Tersusunnya laporan
hasil pemeriksaan dengan
tujuan tertentu
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
Tersusunnya laporan
hasil tindak lanjut
pemeriksaan BPK, BPKP dan
APIP KPU
Persentase penyelesaian rekomendasi
BPK, BPKP
dan APIP yang
ditindaklanjuti
Tersusunnya laporan
hasil evaluasi LAKIP
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja
minimal CC
Tersusunnya laporan
hasil review laporan
keuangan
Kualitas penyusunan laporan keuangan
sesuai SAP
Tersusunnya laporan
hasil review RKA K/L
Persentase penganggaran KPU yang
efektif dan efisien
Sumber : RENSTRA KPU 2015-2019.
19
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program
(outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk
memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel :
Tabel 2.2.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Penyelenggaraan
Dukungan Sarana dan
Prasarana
Meningkatnya
dukungan sarana
transportasi/mobilitas
pegawai
Persentase pemenuhan kendaraan
bermotor bagi pejabat dan operasional
pegawai Meningkatnya
pemenuhan peralatan
dan fasilitas
perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan
sarana dan prasarana
Mebelair/Elektronik Kantor KPU
Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
gedung/bangunan KPU
Nasional
Persentase tersedianya tanah untuk
pembangunan gedung KPU Pusat dan
Design dan RAB pembangunan gedung
KPU
Terselesaikannya tahapan
pembangunan gedung KPU Pusat
Tersedianya tanah untuk pembangunan
gedung di KPU Daerah
Tersedianya gedung dan gudang KPU
di Daerah
c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program
(outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya
20
penyelenggaraan tahapan pemilu.
Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan
penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan
penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi
dan informasi hukum.
Arah kebijakan program ini mencakup :
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian
informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel :
Tabel 2.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Penyiapan penyusunan
Rancangan Peraturan KPU,
Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan
Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan
pemilu
Meningkatnya kualitas
rancangan Peraturan
KPU dan Keputusan
KPU yang sesuai
dengan ketentuan
pembentukan peraturan
perundang-undangan
Persentase ketepatan waktu
harmonisasi dan penyusunan
PKPU dan keputusan KPU
pendaftaran partai politik dan Anggota
DPD
Terlaksananya pengelolaan
dokumen produk hokum
Terlaksananya penyediaan dan
penyajian dokumentasi dan
informasi hukum yang
mutakhir
Meningkatnya kualitas
pelayanan, pengelolaan
dokumentasi dan
informasi hukum
Terlaksananya dukungan
ketatausahaan yang handal
(cepat, tepat dan akurat)
Jumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang
mengikuti Bimtek Pemilukada
Fasilitasi monitoring dan
supervise pelaksanaan
pemilukada dan pemilu
legislative dan Presiden/Wakil
21
Presiden
2 Fasilitasi Pelaksanaan
Tahapan Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilukada,
Publikasi dan Sosialisasi
serta Partisipasi
Masyarakat dan PAW
Meningkatnya kualitas
dukungan teknis dalam
Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Persentase proses PAW
anggota DPR dan DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan dalam waktu 5
hari kerja
Jumlah Provinsi dam
Kabupaten/Kota yang telah
membentuk PPID
Jumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang telah
melakukan penataan dan
pengisian Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk
/Pemekaran
Jumlah penataan daerah
pemilihan pasca Pemilu 2014
Jumlah data serta dokumen
Pemilu, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta
Pemilukada
Jumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Pemilukada
Jumlah kegiatan Pendidikan
Pemilih Persentase penyampaian informasi dan
publikasi serta sosialisasi pada
Pemilu dan Pemilukada
Persentase peraturan KPU
dan keputusan KPU yang
sesuai format peraturan
perundang-undangan
Persentase Provinsi yang
mendapatkan penyuluhan
peraturan RPU
Persentase ketepatan waktu
penyuluhan
Meningkatnya kualitas
pertimbangan/opini
hukum dan
penyelesaian sengketa
hukum
Persentase penyelesaian sengketa
hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan
kajian/dukungan untuk
pertimbangan/opini hukum
dan penyelesaian dengan
tepat waktu
22
Tersedianya pedoman teknis
penyusunan pelaporan dana
kampanye, audit dana kampanye,
verifikasi partai politik dan
anggota DPD
Meningkatnya
pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Persentase pemangku kepentingan yang
menerima
bimbingan/pelayanan
penyusunan laporan dana
kampanye, audit dana
kampanye, pendaftaran Partai
Politik dan Anggota DPD
Persentase ketepatan waktu
penyiapan bahan pelayanan
pelaporan dana kampanye, audit
dana kampanye,
Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai
Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang
merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemllu, kebijakan teknis tersebut
ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.
Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan
Pemilu).
Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :
1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; Para kampanye Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden;
23
5. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan pemilu
dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta
penetapan calon terpilih.
B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan pemilu
dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta
penetapan calon terpilih.
II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
1. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
2. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;
3. Peraturan tentang kepegawaian;
4. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
5. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
6. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.
24
Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar
organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan
KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta
tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan
berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya
meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders
dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas
pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan
multilateral.
Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara
pemilu negara sahabat, bilateral dan multilaterial serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU berencana
akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar
negeri.
Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas,
integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu
di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
KPU merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan
Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Univeristas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Univeristas
Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi.
25
Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya
manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu
Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election
Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral
Mexico dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran
pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.
Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan
memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna berdasarkan azas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for Electoral Systems
(IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu nasional 2019.
KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat
Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi
perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum
presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan
pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan
umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata
kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang
distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu; 7)
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan
advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9)
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun
2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan,
26
penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian
Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi
pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi
Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan
pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan
Electoral Research Institute.
Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam
Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang
program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan
dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-
PENCA) tentang dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat
daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan
walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3)
Indonesia Parliementary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Instittute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang
kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan
Kepemiluan Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5)
Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan
dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum
presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan
dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan
presiden dan wakil presiden tahun 2019;
27
Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun2019 KPU akan
bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun
2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV
dam Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4)
Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas
TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang
kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang
kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia
yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar
Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara
Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar
Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :
1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2019 yang akan
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN,
serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
3. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik
peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan
distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.
28
2.2. Rencana Strategis (RENSTRA)
Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai
sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses
kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas
legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat.
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan
yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan
kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah
Ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada
Presiden dan DPR. Rencana Strategik (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan
visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah berdasarkan tolak ukur kinerja sesuai amanat
masyarakat. Renstra yang disusun harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat dan yang
lebih penting Renstra harus dapat menggambarkan keutuhan tanggung jawab pimpinan dalam
implementasinya yakni didasarkan atas LAKIP yang disusun.
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sebagai berikut.
1. Visi
Visi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilihan
Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan
JURDIL”.
2. Misi
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang
Profesional;
29
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum progesif, dan
partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan
umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang
berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif
dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta
aksesable.
3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai
oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas
dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah
meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum
2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks
demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks
persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan
membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas
instansi pemerintah (skor atas SAKIP).
30
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka
sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun
kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis
sebagai berikut :
a) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara
paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis
sebagai berikut :
a) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d) Opini BPK atas LHP;
e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,
Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis
sebagai berikut :
a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
2.3. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2014, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja
yang akan dicapai pada Tahun 2015 yang dijabarkan pada tabel berikut :
31
Tabel 2.4. Formulir Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon 2015
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target %
Realisasi
(1) (2) (3) (5)
Terwujudnya pengelolaan administrasi
keuangan yang berkualitas,
professional, dan akuntabel serta
tercapainya Laporan Keuangan
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Cirebon Sesuai dengan
SAP
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan disampaikan ke
KPU tepat waktu dan valid
1 100
Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
(LPPA)
1 100
Jumlah bulan layanan
perkantoran
dalam adminisrasi keuangan
12 100
Jumlah laporan Hasil Reviu
Laporan Keuangan KPU
Sesuai dengan SAP
1 100
Meningkatnya efektivitas pengelolaan
data dan perencanaan kebutuhan
logistik, pedoman, dan evaluasi
manajemen logistik Pemilu serta
terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana kerja dalam kondisi baik
Jumlah dokumen perencanaan
kebutuhan logistik, pedoman,
dan evaluasi manajemen
logistik Pemilu
1 100
Jumlah dokumen
penatausahaan Barang Milik
Negara
3 100
Jumlah laporan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Laporan BMN
4 100
Jumlah laporan Penataan,
Pendataan, dan Penilaian
Arsip
1 100
Jumlah Layanan Perkantoran 12 100
Terwujudnya efektivitas Perencanaan
dan Program serta Monitoring dan
Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Jumlah dokumen perencanaan
dan data kepemiluan
1 100
Jumlah kegiatan Pengelolaan
Program dan Revisi DIPA
4 0
32
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
2 100
"Meningkatnya kualitas penataan
organisasi, pembinaan, dan pengelolaan
sumber daya manusia
Jumlah Laporan Penataan
Organisasi, Pembinaan dan
Pengelolaan SDM
1 100
Jumlah kegiatan Pembinaan
Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian
2 50
Jumlah layanan peningkatan
kompetensi SDM
1 100
Jumlah dokumen
kepegawaian
1 100
"Tercapainya Penyiapan Penyusunan
Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan
Peraturan Perundang-undangan yang
Berkaitan dengan Penyelenggaraan
Pemilu
Jumlah kasus dalam
Advokasi dan Sengketa
Hukum
1 0
Jumlah Dokumen dan
Informasi Produk Hukum
1 100
Jumlah Kegiatan dalam
Penyuluhan Peraturan
Perundang-undangan Pemilu
dan Pemilukada
1 100
"Tercapainya Pelaksanaan Pedoman,
Petunjuk Tekni,s dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan
Pendidikan Pemilih
"
Jumlah orang dalam
Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota
50 0
Jumlah Satker sebagai pusat
pendidikan pemilih
1 100
Jumlah laporan Informasi dan
publikasi serta sosialisasi
Pemilu dan Pemilukada
1 100
Jumlah kegiatan Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu
2 100
Sumber : Formulir PERKIN 2015
33
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 1.416.065.000,- dan dan mengalami Revisi Anggaran
menjadi Rp. 1.456.065.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.5
Rincian Anggaran KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi
Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
Cirebon
914.800.000
2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra
Sarana Pemilu
9.965.000
3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 25.500.000
4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan
Administrasi Kepegawaian
2.950.000
5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
404.565.000
6 Pemeriksaaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat
KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2.160.000
7 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,
Advokasi, Penyelsaian Sengketa dan Penyuluhan
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu
3.520.000
8 Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilukada
11.980.000
TOTAL 1.456.065.000,-
Sumber : Laporan PerKin KPU Kabupaten Cirebon 2015
34
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif
untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon selaku instansi vertikal dari KPU Pusat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon
yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan
Program/Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai
maupun kegagalan pada tahun 2015.
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem
pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi
yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan,
semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan
pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Cirebon tahun 2015, yaitu indikator
masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2015 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan
dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang
digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya
dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala
35
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak
(impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem
pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja
dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran
tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome
kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik
dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan
rumus :
Capaian Kinerja (%) = Realisasi x 100 %
Target
b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :
Capaian Kinerja (%) = Target – (Realisasi – Target ) x 100 %
Target
Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator
kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan
pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang.
Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuan ordinal yang dibuat
dengan menggunakan assumsi sebagai berikut :
36
a) X > 100 % : Sangat Berhasil
b) 91 – 100 % : Berhasil
c) 71 – 90 % : Cukup Berhasil
d) 51 - 70 % : Kurang Berhasil
e) 0 – 50 % : Tidak Berhasil
Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis
efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun
realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai
output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi
masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya,
ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar
dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu,
analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap
penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan
Kinerja KPU Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan
untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan
kegiatan di Tahun 2014 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-
satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka
penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.
Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2015 :
37
Tabel 3.1. Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % Realisasi Kategori
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya pengelolaan
administrasi keuangan
yang berkualitas,
professional, dan akuntabel
serta tercapainya Laporan
Keuangan Pemeriksaan di
Lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Cirebon
Sesuai dengan SAP
Jumlah laporan
sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan
disampaikan ke KPU
tepat waktu dan valid
1 1 100 Berhasil
Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
(LPPA)
1 1 100 Berhasil
Jumlah bulan layanan
perkantoran
dalam adminisrasi
keuangan
12 12 100 Berhasil
Jumlah laporan Hasil
Reviu Laporan
Keuangan KPU
Sesuai dengan SAP
1 1 100 Berhasil
Meningkatnya efektivitas
pengelolaan data dan
perencanaan kebutuhan
logistik, pedoman, dan
evaluasi manajemen logistik
Pemilu serta terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja dalam
kondisi baik
Jumlah dokumen
perencanaan
kebutuhan logistik,
pedoman, dan evaluasi
manajemen logistik
Pemilu
1 1 100 Berhasil
Jumlah dokumen
penatausahaan Barang
Milik Negara
3 3 100 Berhasil
Jumlah laporan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan Laporan
BMN
4 4 100 Berhasil
Jumlah laporan
Penataan, Pendataan,
dan Penilaian Arsip
1 1 100 Berhasil
Jumlah Layanan 12 12 100 Berhasil
38
Perkantoran
Terwujudnya efektivitas
Perencanaan dan Program
serta Monitoring dan
Supervisi Pelaksanaan
Kegiatan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Cirebon
Jumlah dokumen
perencanaan dan data
kepemiluan
1 1 100 Berhasil
Jumlah kegiatan
Pengelolaan Program
dan Revisi DIPA
4 0 0 Tidak
Berhasil
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
2 2 100 Berhasil
"Meningkatnya kualitas
penataan organisasi,
pembinaan, dan
pengelolaan sumber daya
manusia
Jumlah Laporan
Penataan Organisasi,
Pembinaan dan
Pengelolaan SDM
1 1 100 Berhasil
Jumlah kegiatan
Pembinaan
Administrasi
Pengelolaan
Kepegawaian
2 1 50 Tidak
Berhasil
Jumlah layanan
peningkatan
kompetensi SDM
1 1 100 Berhasil
Jumlah dokumen
kepegawaian
1 1 100 Berhasil
"Tercapainya Penyiapan
Penyusunan Rancangan
Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan
Perundang-undangan yang
Berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu
Jumlah kasus dalam
Advokasi dan
Sengketa Hukum
1 0 0 Tidak
Berhasil
Jumlah Dokumen dan
Informasi Produk
Hukum
1 1 100 Berhasil
Jumlah Kegiatan
dalam Penyuluhan
Peraturan Perundang-
undangan Pemilu dan
Pemilukada
1 1 100 Berhasil
"Tercapainya Pelaksanaan
Pedoman, Petunjuk Teknis
dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/
Jumlah orang dalam
Penggantian Antar
Waktu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi,
50 0 0 Tidak
Berhasil
39
Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilu dan Pendidikan
Pemilih "
dan DPRD
Kabupaten/Kota
Jumlah Satker
sebagai pusat
pendidikan pemilih
1 1 100 Berhasil
Jumlah laporan
Informasi dan
publikasi serta
sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada
1 1 100 Berhasil
Jumlah kegiatan
Sosialisasi
Penyelenggaraan
Pemilu
2 2 100 Berhasil
Sumber : Laporan Realisasi PerKin KPU Kabupaten Cirebon 2015
Pengukuran capaian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015 berdasarkan tabel diatas
secara umum sudah berhasil dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Namun, terdapat
beberapa kegiatan yang tidak berhasil/tidak mencapai target.
Untuk mengtahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapian target kinerja KPU Kabupaten
Cirebon Tahun 2015 dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis lainnya KPU
Output yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen
dan tugas teknis lainnya. Adapun kegiatan dari program ini terdiri dari :
1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU (3355)
Output/keluaran dari kegiatan ini yaitu :
40
A. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003).
Target dari output ini yaitu 1 (satu laporan) keuangan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 27.213.000
Output/keluaran laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari tiga
akun belanja yaitu :
a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) dengan anggaran Rp. 14.400.000,-
b. Belanja bahan dengan anggaran Rp. 4.423.000,-
c. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 8.390.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yakni
dengan tercapainya target 1 (satu) laporan keuangan. Sedangkan capaian output anggaran
sebesar 85,33 % (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran realisasi anggaran).
Capaian Kinerja yang tidak terealisasi sebesar 14,67 % terutama dari akun belanja
perjalanan dinas dalam pelaksanaannya setiap kegiatan yang dilaksanakan di KPU Provinsi,
uang saku dan penginapan ditanggung oleh KPU Provinsi. Dengan demikian anggaran uang
saku dan penginapan tidak dapat diserap secara maksimal.
Penyusunan laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan setiap
bulan selama 12 bulan.
B. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)
Target dari output ini yaitu 1 (satu laporan) keuangan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 14.511.000,-
Output/keluaran laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini terdiri dari tiga
akun belanja yaitu :
a. Belanja bahan Rp. 2,581.000,-
b. Honor output kegiatan Rp. 6.750.000,-
c. Belanja Perjalanan Biasa Rp. 5.180.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yakni
41
dengan tercapainya target 1 (satu) laporan. Sedangkan capaian output anggaran sebesar 90,07
% (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran realisasi anggaran).
Anggaran yang tidak diserap sebesar 9,93 % terutama dari akun belanja perjalanan dinas
dalam pelaksanaannya setiap kegiatan yang dilaksanakan di KPU Provinsi, uang saku dan
penginapan ditanggung oleh KPU Provinsi. Dengan demikian anggaran uang saku dan
penginapan tidak dapat diserap secara maksimal.
Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dilaksanakan setiap
bulan selama 12 bulan.
C. Layanan Perkantoran
Target dari output ini yaitu 12 (dua belas) layanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
873.076.000,-
Output/keluaran layanan perkantoran ini terdiri dari 10 (sepuluh) akun belanja untuk
pembayaran Gaji dan Tunjangan , yaitu :
a. Belanja Gaji Pokok PNS : Rp. 261.001.000,-
b. Belanja Pembulatan Gaji PNS : Rp. 9.000,-
c. Belanja Tunjangan suami/istri PNS : Rp. 23.273.000,-
d. Belanja Tunjangan Anak PNS : Rp. 7.849.000,-
e. Belanja Tunjangan Struktural PNS : Rp. 44.460.000,-
f. Belanja Tunjangan PPh PNS : Rp. 7.236.000,-
g. Belanja Tunjangan Beras PNS : Rp. 22.106.000,-
h. Belanja Uang makan PNS : Rp. 113.113.000,-
i. Belanja Tunjangan Umum PNS : Rp. 18.980.000,-
j. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan) : Rp. 348.000.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yakni
dengan tercapainya target 12 (dua belas) layanan. Sedangkan capaian output anggaran sebesar
99,29 % (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran realisasi anggaran).
42
Anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 0,71 % berasal dari sisa uang makan dan
uang kehormatan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon . Pada awal tahun 2015, sejumlah 10
orang pegawai pelaksana yang dipekerjakan di KPU telah ditarik kembali oleh Instansi
Induknya dengan demikian ada sisa anggaran uang makan dan kehormatan yang tidak diserap.
2. Pengolahan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi
Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)
Output/keluaran dari kegiatan ini yaitu :
A. Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman, dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
(3356.008)
Target dari Output ini yaitu 1 (satu) dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.
9.965.000,-.
Output Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman, dan Evaluasi Manajemen Logistik
Pemilu terdiri dari dua Sub Output yaitu :
1. Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu 2014 dengan anggaran Rp. 720.000,-
Terdiri dari akun Belanja Perjalanan Biasa yaitu Perjalanan Dinas Ke Provinsi sebesar
Rp. 720.000,-
2. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dengan anggaran Rp. 9.245.000,-
Terdiri dari 3 (tiga) akun belanja yaitu :
a. Belanja Bahan : Rp. 2.295.000,-
b. Honor Output Kegiatan : Rp. 1.950.000,-
c. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota : Rp. 5.000.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yakni
dengan tercapainya target 1(satu) dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman, dan
Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015.
43
Sedangkan capaian output anggaran sebesar 96,56 % (selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran realisasi anggaran).
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
Output/keluaran dari kegiatan ini yaitu :
A. Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (3357.001)
Target dari output ini yaitu 1 (satu) dokumen perencanaan dan data kepemiluan dengan
anggaran sebesar Rp. 18.760.000,-
Output perencanaan dan data kepemiluan ini terdiri dari dua sub output yaitu :
1. Penyusunan Program dan Rencana Anggaran Tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp.
7.880.000,-
Terdiri dari akun :
a. Belanja Bahan : Rp. 1.000.000,-
b. Honor Output Kegiatan : Rp. 2.850.000,-
c. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 4.030.000,-
2. Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA dengan anggaran sebesar Rp. 10.880.000,-
Terdiri dari :
2.1. Pengelolaan Program dan Revisi DIPA : Rp. 3.160.000,-
Pengelolaan Program dan Revisi DIPA dilaksanakan sepanjang tahun 2015 dimana
dalam pengelolaannya dibutuhkan :
a. Belanja Bahan : Rp.1.000.000,-
b. Belanja Perjalanan Biasa ke Kanwil : Rp. 2.160.000,-
2.2. Rapat-rapat kerja/Rapat Koordinasi dan Supervisi
Terdiri dari akun belanja :
a. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 7.720.000,-
44
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yakni
dengan tercapainya target 1(satu) dokumen perencanaan dan data kepemiluan yang
dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Sedangkan capaian output anggaran sebesar 60.07 %
(selengkapnya dapat dilihat pada lampiran realisasi anggaran).
Anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 39,93 % berasal anggaran perjalanan dinas
dalam rangka pengelolaan dan revisi dipa didalamnya terdapat uang penginapan dan uang
harian serta uang perjalanan dinas ke Kanwil Provinsi yang tidak dapat diserap sepenuhnya.
Dalam perjalanan pengelolaan anggaran selama tahun 2015, KPU kabupaten Cirebon
tidak melaksanakan/mengajukan revisi tingkat Kanwil, sehingga anggaran perjalanan dinasnya
tidak diserap.
B. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.018)
Target dari Output ini yaitu 1 (satu) laporan dengan anggaran sebesar Rp. 6.740.000,-
terdiri dari Sub Output yaitu :
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Terdiri dari :
a. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 : Rp. 2.650.000,-
Penyusunan LAKIP dan PERKIN dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon pada
Bulan Januari s.d. Februari 2015 dengan rincian kebutuhannya terdiri dari :
1. Belanja Bahan : Rp. 500.000,-
2. Honor Output Kegiatan : Rp. 2.150.000,-
b. Pengolahan Data Laporan Kegiatan : Rp. 2.650.000,-
Pengolahan Data Laporan Kegiatan merupakan laporan akhir pelaksanaan seluruh
kegiatan KPU Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015 dan merupakan kode akun
dalam penyusunan laporan ini. Pengolahan Data Laporan kegiatan dilaksanakan pada
Bulan Desember Tahun 2015. Adapun kebutuhan dalam pengolahan data laporan
kegiatan ini terdiri dari :
1. Belanja Bahan : Rp. 500.000,-
45
2. Honor Output Kegiatan : Rp. 2.150.000,-
c. Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja KPU di Provinsi
Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja KPU dilaksanakan pada Bulan Desember
2015 dengan menggunakan akun belanja perjalanan biasa sebesar Rp. 1.440.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yakni
dengan tercapainya target 1(satu) laporan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan
Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan capaian output anggaran sebesar 97,18 % selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran realisasi anggaran.
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
(3358)
Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu
penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya pembinaan
kearah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam
menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku
jabatan struktural, fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan. Upaya-upaya peningkatan
tersebut diimplementasikan lebih lanjut melalui penyelenggaraan serangkaian diklat struktural
dan fungsional/teknis.
Anggaran dari Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian Rp. 2.950.000,- terdiri dari beberapa Output/Keluaran yaitu :
A. Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001) :
Rp. 2.000.000,-
Dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji
Pejabat Struktural terdiri dari dua sub output yaitu :
46
1. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji
Pejabat Struktural ke Provinsi
Akun belanja yang digunakan yaitu Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 1.000.000,-
2. Perjalanan Dinas Tes Kompetensi dan Tes Integritas dalam rangka alih status PNS
Akun belanja yang digunakan yaitu Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 1.000.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini untuk realisasi anggaran sebesar 50 % , yaitu pada
alokasi anggaran Perjalanan Dinas Tes Kompetensi dan Tes Integritas di revisi untuk kegiatan
Diklat Eselon III Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon di Jakarta. Sedangkan capaian Output
Fisknya 100 %.
Capaian kinerja yang tidak terealiasai sebesar 50 % disebabkan pada tahun 2015 di
KPU Kabupaten Cirebon belum ada pergantian pejabat Struktural sehingga anggaran perjalanan
dinas dalam rangka penyelenggaraan pelantikan sumpah/janji pejabat struktural ke Provinsi
tidak diserap.
B. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003)
Dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Aparatur Negara KPU
Kabupaten Cirebon untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepemiluan. Anggaran
yang disediakan sebesar Rp. 950.000,- untuk 2 (dua) orang pegawai.
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % , yakni
dengan tercapainya target dua orang pegawai yang melaksanakan Diklat Teknis yaitu Diklat
untuk Eselon III di Jakarta pada Bulan Mei 2015 dan Diklat SDM pada Bulan Agustus 2015 di
Bandung. Sedangan Capaian Ouput anggaran sebesar 73,68 % dimana anggaran yang tidak
diserapnya yaitu uang saku perjalanan dinas ke Provinsi.
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)
Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga
sebagai upaya untuk menciptakan Good Governance yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
47
Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu Lembaga negara tentunya berkewajiban mendukung
dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui penatausahaan BMN
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang
profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam menjalankan
fungsinya sebagai penyelenggara pemilu KPU antara lain berkewajiban mengelola, memelihara,
dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan Jadwal Retensi
Arsip (JRA) yang disusun oleh KPU dan instansi terkait (ANRI). Selanjutnya dalam
melaksanakan fungsinya juga memerlukan dukungan administrasi sesuai peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Disamping itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di dalam melaksanakan
penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari perlu dilakukan
dukungan terhadap layanan perkantoran sehingga kegiatan operasional perkantoran sehari-hari
di tahun 2015.
Output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
A. Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)
Target dari Output ini yaitu 3 (tiga) dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 17.216.000,-
terdiri dari SubOutput :
1. Pengelolaan SIMAK BMN (Rp. 14.866.000)
Akun belanja yang digunakannya yaitu :
a. Belanja Bahan : Rp. 750.000,-
b. Honor Output Kegiatan : Rp. 7.200.000,-
c. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 6.916.000,-
2. Penghapusan Barang Milik Negara (Rp. 2.350.000)
Akun belanja yang digunakan yaitu :
a. Belanja Bahan : Rp. 750.000,-
b. Honor Output Kegiatan : Rp. 1.600.000,-
Realisasi capaian ouput kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk realisasi capaian output fisik (volume) telah tercapai 100 % yaitu
48
dengan adanya dokumen pengelolaan SIMAK BMN dan Penghapusan BMN sebanyak 3 (tiga)
dokumen. Sedangkan realisasi anggaran tercapai 89,05 % ,anggaran yang tidak terserap sebesar
10,95% berasal dari Belanja perjalanan biasa. Pelaksanaan dari Output ini yaitu pada bulan
Desember 2015.
B. Pengelolaan Persediaan (3360.009)
Target dari Output ini yaitu 1 (satu) unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.950.000,- terdiri
dari suboutput :
1. Pengelolaan Barang Milik Negara : Rp. 1.950.000,-
Akun belanja yang digunakannya adalah Honor Output kegiatan sebesar Rp. 1.950.000,-
Realisasi capaian output kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk capaian output ini telah tercapai 100 % baik dari capaian fisik
dan anggaran karena hanya belanja honor output kegiatan yang digunakan. Pelaksanaan dari
Output ini yaitu pada bulan Desember 2015.
C. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010)
Target dari Output ini yaitu 4 (empat) laporan dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.000,-
terdiri dari suboutput :
1. Tuntutan Ganti rugi : Rp. 2.550.000,-
Akun belanja yang digunakannya adalah :
a. Belanja bahan : Rp. 750.000,
b. Honor Output kegiatan : Rp. 1.800.000,-
Realisasi capaian output kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk capaian output fisik telah tercapai 100 % yaitu tercapainya 4
laporan. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 85,1 % terdapat efisiensi penyerapan
anggaran untuk belanja bahan sebesar 14,9 %. Pelaksanaan dari Output ini yaitu pada bulan
November 2015.
49
D. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015)
Target dari Output ini yaitu 1 (satu) laporan dengan anggaran sebesar Rp. 9.754.000,-
terdiri dari suboutput :
1. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip : Rp. 9.754.000,-
Akun belanja yang digunakannya adalah :
a. Belanja bahan : Rp. 3.154.000,-
b. Honor Output kegiatan : Rp. 6.600.000,-
Realisasi capaian output kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Realisasi capaian output fisik dan anggaran mencapai 100 % yaitu
dengan tercapainya 1 laporan Pendataan, Penataan dan Penilaian Arsip dan maksimalnya
penyerapan anggaran 100 %. Pelaksanaan dari Output kegiatan ini yaitu pada bulan Oktober
2015.
E. Layanan Perkantoran (3360.994)
Target dari Output ini yaitu 12 (dua belas) layanan dengan anggaran pada awalnya
sebesar Rp. 373.095.000,- kemudian mengalami revisi sebayak dua kali menjadi sebesar Rp.
413.095.000,- . Pada Revisi yang pertama terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.
10.000.000,- untuk tambahan sewa gudang dan pada revisi yang kedua KPU Kabupaten
Cirebon mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- untuk tambahan biaya
operasional perkantoran.
1. Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU :
Rp. 413.095.000,-
Terdiri dari Komponen Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
dengan sub komponen sebagai berikut :
a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran : Rp. 131.400.000,-
b. Langganan Daya dan Jasa : Rp. 54.000.000,-
50
c. Pemeliharaan Kantor : Rp. 119.075.000,-
e. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor : Rp. 15.920.000,-
h. Honor Operasional Satuan Kerja : Rp. 52.200.000,-
i. sewa gedung/gudang : Rp. 10.000.000,-
x. Tambahan untuk operasional kantor : Rp. 30.000.000,-
Realisasi capaian output kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Untuk capaian output fisik telah mencapai 100 % dengan 12 layanan
yang dilaksanakan. Sedangkan untuk capaian Output anggaran sebesar 85.08 % dari target
anggaran yang direncakan. Terdapat 14.92% anggaran yang tidak diserap terutama pada
penyerapan anggaran tambahan untuk operasional kantor sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak
bisa diserap sama sekali karena anggaran operasional rutinnya saja sudah kelebihan anggaran.
Penambahan anggaran untuk operasional kantor ini sebelumnya tidak pernah diajukan oleh
KPU Kabupaten Cirebon, tetapi pada bulan Oktober KPU RI mengalokasikannya untuk KPU
Kabupaten Cirebon. Sehingga anggaran tersebur tidak tepat sasaran dan tidak dapat diserap.
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota (3361)
Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan hasil reviu keuangan KPU agar sesuai dengan
Standar Akuntasi Pemerintah. Terdiri dari Output nya yaitu :
A. Laporan Hasil Reviu Laporan Keungan KPU (3361.005)
Output ini dtargetkan 1 (satu) laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.160.000,-
terdiri dari akun belanja :
1. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota : Rp. 2.160.000,-
Realisasi capaian output kegiatan ini terdiri dari capaian output anggaran dan capaian
output fisik (volume). Realisasi untuk kedua ouput ini mencapai 100 % dengan tercapainya satu
51
laporan keuangan yang akan direviu oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan penyerapan maksimal
anggaran perjalanan dinas sebesar 100 %.
3.2.2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik
Output yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas
organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa
dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu (3363)
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon yang terdiri dari beberapat Output yaitu :
A. Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)
Output ini dimaksudkan bilamana terdapat kasus sengketa hukum yang berkenaan
dengan Pemilu. Target dari output ini yaitu 1 kasus dengan anggaran Rp. 1.720.000,-.
Akun belanja yang digunakan dalam output ini yaitu :
1. Belanja bahan : Rp. 1.000.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 720.000,-
Dalam pelaksanaannya Output Advokasi dan Sengketa Hukum anggaran yang diserap
sebesar Rp. 540.000,- untuk perjalanan dinas ke KPU Provinsi pada bulan November 2015.
Sehingga Output anggaran yang diserap hanya 31,4 %. Sedangkan untuk Output fisiknya
dikarenakan di KPU Kabupaten Cirebon tidak ada kasus hukum yang berkaitan dengan Pemilu
maka Outputnya adalah laporan hasil perjalanan dinas hasil koordinasi dengan KPU Provinsi
berkaitan dengan masalah hukum Pemilu.
52
B. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)
Output ini merupakan Dokumentasi dari Produk Hukum yang dihasilkan Oleh KPU RI
berisi Peraturan KPU kemudian dibuat dalam bentuk Buku agar setiap produk hukum
didokumentasikan secara baik. Targetnya 1 dokumen dengan anggaraan Rp. 1.080.000,-.Dalam
pelaksanaannya Output ini dilaksanakan pada bulan Februari dan November 2015 dengan
akun belanja bahan sebesar Rp. 1.080.000,-.
Realisasi capaian Output Fisik dan Anggaran mencapai 100 % , dengan tercapainya
dokumen Informasi Produk Hukum berupa Buku Undang-Undang tentang Pilkada dan Buku
Kumpulan Peraturan KPU.
C. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)
Target dari Output ini yaitu 1 Provinsi dengan anggaran Rp. 720.000,-. Dalam
pelaksanaannya Output ini dilaksanakan pada bulan November 2015 dengan akun belanja
perjalanan dinas ke Provinsi sebesar Rp. 720.000,-
Realisasi capaian Output Fisik dan Anggaran mencapai 100 % , dengan tercapainya
laporan hasil perjalanan dinas tentang Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang
dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat dan maksimalnya penyerapan anggaran perjalanan
dinas.
2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosilasasi
Penyelenggaran Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)
Kegiatan ini terdiri beberapa Output diantaranya yaitu :
A. Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun. Selama masa jabatannya, Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengalami pemberhentian
antarwaktu. Pemberhentian tersebut disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri,
53
atau diberhentikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 213 ayat (1), Pasal 282 ayat (1) dan Pasal 332
ayat (1) serta Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti sebagai anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan penggantian antarwaktu. KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penggantian antarwaktu anggota DPRD menyampaikan
nama calon pengganti antarwaktu setelah adanya permintaan nama calon pengganti antarwaktu
dari Pimpinan DPRD sesuai tingkatannya. Penyampaian nama calon pengganti antarwaktu
tersebut dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pimpinan DPRD menyampaikan
surat perihal pemberhentian antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu ke
KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota. Mekanisme Penggantian antarwaktu diantaranya
sebagai berikut:
1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima surat dari Pimpinan DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi bahan/dokumen calon
pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu;
3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait hasil verifikasi
calon pengganti antarwaktu;
4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti
antarwaktu anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD
Provinsi/DPRD kabupaten/Kota.
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama proses penggantian antarwaktu
melakukan koordinasi dengan stakeholders diantaranya Sekretariat DPRD, Partai Politik dan
Kemendagri. Koordinasi yang dilakukan salah satunya terkait dengan permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu.
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu
rencana kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota
sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terkait pelaksanaan penggantian
antarwaktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
54
Target dari Output ini yaitu : 50 0rang dan anggaran sebesar Rp. 13.050.000,-. Akun
belanja yang digunakan yaitu :
1. Belanja Bahan : Rp. 900.000,-
2. Honor Output kegiatan : Rp. 7.950.000,-
3. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 4.200.000,-
Dalam pelaksanaannya Output ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kegiatan
PAW di DPRD Kabupaten Cirebon. Sehingga Capaian Output anggaraan dan fisik 0 (nol) %.
B. Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032)
Target dari Output ini yaitu 1 satker dengan anggaran sebesar Rp. 25.905.000,-. Akun
belanja yang digunakan yaitu :
1. Belanja bahan : Rp. 1.000.000,-
2. Honor Output Kegiatan : Rp. 7.350.000,-
3. Belanja Jasa Lainnya : Rp. 10.000.000
4. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 1.000.000,-
5. Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 6.555.000,-
Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, KPU
menyelenggarakan Riset Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015
bekerja sama dengan lembaga Riset di Kabupaten Cirebon.
Hasil Riset Partisipasi Pemilih ini kemudian dibahas dalam bentuk Focus Group
Discussion (FGD) dengan pesertanya berasal dari Penyelenggara Pemilu, Ormas/OKP, dan
Tokoh Masyarakat berjumlah 50 orang.
Realisasi capaian output kegiatan ini baik output fisik maupun output anggaran telah
tercapai 100 %.
55
C. Informasi dan Publikasi serta Sosialiasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)
Target dari Output ini yaitu 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 13.650.000,-. Output
ini terdiri dari SubOutput :
1. Sosialisasi Penyelenggaran Pemilu : Rp. 10.000.000,-
Akun belanja yang digunakan :
a. Belanja bahan : Rp. 1.000.000,-
b. Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 9.000.000,-
2. Informasi Pemilu dan Pemilukada
Komponennya terdiri dari :
a. Pelayanan Pers dan Media : Rp. 1.650.000,-
b. Pengembangan Kehumasan Pemilu : Rp. 2.000.000,-
Dalam Pelaksanaannya Output kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April yang terdiri
dari dua kegiatan yaitu media gathering dan media visit.
Media Gathering kegiatannya adalah diskusi kepemiluan di KPU Kab Cirebon yang
dihadiri oleh undangan dari Partai Politik bertempat di Aula KPU Kabupaten Cirebon dihadiri
oleh 20 orang peserta. Kegiatan lainnya yaitu Media Visit, yaitu KPU Kabupaten Cirebon
mengunjugi kantor media massa elektronik dan media cetak di Kabupaten Cirebon dalam
rangka sosialisai kepemiluan.
Realisasi capaian output kegiataan ini untuk anggaran sebesar 95.02 %, dan capaian
ouput fisik 100 %.
56
3.3. Akuntabiltas Keuangan
Rincian target dan realisasi APBN KPU Kabupaten Cirebon disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBN
KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Program /Kegiatan
Jumlah
Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Sisa Anggaran
(Rp)
Prosentase
(%)
Capaian
Ket
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis lainnya KPU
1.399.940.000
1.315.149.568
84.790.000
93,94 Berhasil
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU 914.800.000 903.161.280
63.628.610
98,73 Berhasil
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi
Sarana dan Pra Sarana Pemilu 9.965.000
9.625.000
340.000
96,59 Berhasil
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
25.500.000
17.820.000
7.680.000
69,88 Kurang
Berhasil
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
2.950.000
1.700.000
1.250.000
57,63 Kurang
Berhasil
Penyelenggaraan Operasioal dan Pemeliharaan Kantor (KPU)
444.565.000
380.683.288
63.881.712
85,63 Cukup
Berhasil
Pemeriksaaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2.160.000 2.160.000 0 100 Berhasil
57
Program /Kegiatan
Jumlah
Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Sisa Anggaran
(Rp)
Prosentase
(%)
Capaian
Ket
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
56.125.000
41.215.000
14.910.000
73,43 Cukup
Berhasil
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu
3.520.000
2.340.000
1.180.000
66,48 Kurang
Berhasil
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 52.605.000
38.875.000
13.730.000
73,90
Cukup
Berhasil
Sumber : Data Laporan Keuangan 2015
58
Catatan :
Total Pagu KPU Kabupaten Cirebon tahun 2015 sebesar Rp. 1.456.065.000, dengan Penyerapan
Anggaran Sebesar Rp. 1.356.364.568 atau sebesar 93,15 % dari Jumlah anggaran KPU
Kabupaten Cirebon. Sisa Anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 99.700.432 (6,85 %).
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja penyerapan anggaran KPU Kab. Cirebon jika
diukur dengan skala pengukuran ordinal rata-rata mencapai predikat “Berhasil” yaitu sebesar
93,15 % dari Total Anggaran di DIPA. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2015 mengalami
kenaikan dan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2015
TAHUN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA
(%)
PREDIKAT
2011 1.361.708.000 1.186.203.936 87,11 Berhasil
2012 2.107.172.000 1.430.617.261 67,89 Kurang
2013 27.267.593.000 24.251.039.258 88,94 Berhasil
2014 67.117.502.000 58.088.690.795 86,55 Berhasil
2015 . 1.456.065.000 1.356.364.568 93,15 Berhasil
Sumber : Laporan Program dan Data 2011-2015
Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaaan Tugas Teknis lainnya
KPU tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2014, hal ini
dikarenakan pada tahun 2015 anggaran yang dialokasikan tidak sebesar anggaran tahun 2014
(Tahun 2014 diselenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).
Capaian Realisasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaaan Tugas
Teknis lainnya KPU untuk tahun 2011 s.d. 2015 dapat dilihat dari tabel berikut :
59
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU
Program/Kegiatan 2011 2012 2013 2014 2015
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaaan Tugas Teknis lainnya KPU 86,67 64,32 88,92 56,90
93,94
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU
81,22 84,12 88,96 93,93
98,73
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana
dan Pra Sarana Pemilu
- 66,67 77,94 50,89
96,59
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan
Data 92,35 68,60 89,64 67,32
69,88
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 49,64 0,68 94,48 99,08
57,63
Penyelenggaraan Operasioal dan
Pemeliharaan Kantor (KPU) 96,97 84,60 94,22 99,68
85,63
Pemeriksaaan di Lingkungan Setjen KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota
- - - -
100
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2015
Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik tahun 2015 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Untuk
rincian perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
60
Tabel 3.5. Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik Tahun 2011-2015
Program/Kegiatan 2011 2012 2013 2014 2015
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik 98,08 79,35 89,12 95,59 73,43
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan
KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
- 80,12 53,86 98,44 66,48
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
98,08 75,68 92,83 95,57 73,90
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2015
Pada tabel diatas, menurunnya penyerapan anggaran Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik tahun 2015 disebabkan karena ada dua kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015. Yaitu kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
DPRD Kabupaten Cirebon dan Advokasi dan sengketa hukum.
61
BAB IV
PENUTUP
Dari hasil pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015 secara
umum telah terselenggara dengan baik dan optimal. Namun dalam rangka optimalisasi anggaran
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
Pemberian Penghargaan dan Pemberian Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran
Kementerian/Lembaga bahwa capaian Kinerja Penganggaran yaitu :
1. Persentase penyerapan output anggaran paling sedikit 95 % (sembilan puluh lima persen) ;
2. Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95 % (sembilan puluh lima persen) ;
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diatas, Persentase Penyerapan Anggaran KPU
Kabupaten Cirebon belum mencapai target yang ditetapkan. Penyerapan Anggaran KPU
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 adalah 93,15 % yaitu sebesar Rp. 1.356.364.268 dari total
anggaran Rp. 1.456.065.000,- . Sedangkan Persentase realisai capaian output fisik nya sebesar
48,45 % yaitu 47 dari 97 output yang ditargetkan. Tetapi capaian output fisiknya progresnya
mencapai 95 %.
Tidak tercapainya target anggaran dan target output fisik tersebut berdasarkan hasil
evaluasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :
1) Lemahnya dalam perencanaan penyusunan anggaran KPU yang selama ini bersifat Top
Down (atas ke bawah) sehingga berbagai kebutuhan yang ada di satker kabupaten/kota
belum terakomodir dengan baik. Salah satu contohnya kebutuhan gaji pegawai masih
terdapat data yang lama dimana jumlah dan kondisi pegawai tidak sesuai dengan kondisi
terbaru. Selain itu kebutuhan sewa gudang KPU seringkali harus mengajukan revisi
penambahan anggaran ke KPU Pusat karena di dalam DIPA tidak teralokasikan ;
2) Penyerapan anggaran perjalanan dinas terutama untuk anggaran penginapan dan uang
saku banyak yang tidak terserap karena anggarannya telah ditanggung oleh KPU
Penyelenggara (KPU Provinsi) ;
3) Penambahan anggaran tambahan operasional kantor dari KPU Pusat pada akhir tahun
yang sebelumnya tidak diajukan oleh KPU Kabupaten Cirebon. Anggaran tersebut tidak
62
dapat diserap dan direvisi karena alokasi anggaran operasional KPU Kabupaten Cirebon
tidak kekurangan malah ada sedikit kelebihan anggaran. Dengan demikian anggaran yang
tidak terserap membebani persentase penyerapan.
4) Terdapat target output kegiatan dalam RKA K/L 2015 yang pencapaiannya sangat sulit
dan bersifat kasuistik dan tidak dapat diprediksi yaitu outout kegiatan advokasi dan
sengketa hukum dan PAW anggota DPRD kab/kota. Selain itu target yang ditetapkan
sangat besar (50 orang untuk PAW anggota DPRD) hal tersebut jelas sulit tercapai karena
penggantiannya untuk seluruh anggota DPRD.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, kami menyampaikan beberapa masukan yakni :
1) Dikarenakan perencanaan masih bersifat Top Down, dibutuhkan perencanaan yang
matang oleh KPU Pusat dalam penyusunan anggaran dan kegiatan agar anggaran yang
dialokasikan efektif dan efisien. Salah satu contoh perencanaan dalam penetapan target
output PAW anggota DPRD Kab/kota, kami sarankan agar outpunya berbentuk laporan
bukan jumlah orang, agar ketika ada atau tidak ada PAW target ouput kegiatannya bisa
dilaksanakan ;
2) Koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU provinsi lebih ditingkatkan dalam pengelolaan
dan revisi DIPA agar output yang dihasilkan mencapai target ;
Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Cirebon
tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran,
evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten
Cirebon selama tahun anggaran 2015. Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2015,
mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2015, yang menggambarkan kualitas
capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015.
Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2015
berdasarkan parameter yang ditetapkan.
Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Cirebon
yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang
63
paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh aparatur dalam
melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Cirebon Tahun
2015 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik
secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang.