• Home

  • Documents

  • LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU...
86
LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN PATI

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KABUPATEN PATI

Page 2: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 3: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 4: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 5: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 6: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 7: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 8: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 9: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 10: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 11: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 12: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 13: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 14: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 15: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 16: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 17: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 18: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 19: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 20: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 21: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 22: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 23: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 24: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 25: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 26: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 27: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 28: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 29: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 30: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 31: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 32: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 33: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 34: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 35: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 36: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 37: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 38: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 39: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 40: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 41: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 42: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 43: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 44: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 45: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 46: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 47: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 48: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 49: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 50: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 51: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 52: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 53: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 54: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 55: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 56: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 57: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 58: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 59: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 60: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 61: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 62: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 63: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 64: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 65: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 66: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 67: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 68: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 69: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 70: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 71: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 72: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 73: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 74: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 75: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 76: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 77: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 78: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 79: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 80: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 81: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 82: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 83: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 84: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 85: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Page 86: LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN … · Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan

P U T U S A N...C1-KPU di 3 (tiga) TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3) dan berkesesuaian mulai dari Formulir Model C7-KPU, C1 Plano-KPU, C1-KPU Berhologram, DAA1- KPU, DA1-KPU, DB1-KPU) di Desa

P U T U S A N...C1-KPU di 3 (tiga) TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3) dan berkesesuaian mulai dari Formulir Model C7-KPU, C1 Plano-KPU, C1-KPU Berhologram, DAA1- KPU, DA1-KPU, DB1-KPU) di Desa

Documents
PUTUSAN NOMOR 86 /PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN .... PUT 86.PHP.BUP-XIV... · KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ... KPU Kabupaten Kaimana Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/Xl/2015 tentang

PUTUSAN NOMOR 86 /PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN .... PUT 86.PHP.BUP-XIV... · KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ... KPU Kabupaten Kaimana Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/Xl/2015 tentang

Documents
2 - jdih.kpu.go.id Nomor 5 Tahun 2015.pdf · 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

2 - jdih.kpu.go.id Nomor 5 Tahun 2015.pdf · 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Documents
Audit Board of Indonesia...BAB 11 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUG-AS DAN FUNG-SI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (I) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada . a. Dinas Kesehatan,

Audit Board of Indonesia...BAB 11 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUG-AS DAN FUNG-SI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (I) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada . a. Dinas Kesehatan,

Documents
GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR … 52... · 2020. 1. 14. · PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk

GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR … 52... · 2020. 1. 14. · PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk

Documents
ScanJob - jdih.kpu.go.id Norma... · Panitia Pernungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di

ScanJob - jdih.kpu.go.id Norma... · Panitia Pernungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di

Documents
SALINAN - kpujakarta.go.id SK KPU DKI JKT... · Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

SALINAN - kpujakarta.go.id SK KPU DKI JKT... · Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

Documents
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 filebersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas ... adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP ... adalah lembaga penyelenggara

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 filebersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas ... adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP ... adalah lembaga penyelenggara

Documents
- 2 - KPU Nomor 44_Kpts... · kegiatan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. ... petunjuk teknis tentang penyusunan anggaran ... adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan

- 2 - KPU Nomor 44_Kpts... · kegiatan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. ... petunjuk teknis tentang penyusunan anggaran ... adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan

Documents
2 - kpu-salatiga.go.idkpu-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Tata-Kerja.pdf · Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan ... Persyaratan PPK, PPS dan KPPS. 3. Kedudukan,

2 - kpu-salatiga.go.idkpu-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Tata-Kerja.pdf · Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan ... Persyaratan PPK, PPS dan KPPS. 3. Kedudukan,

Documents
ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN KOMISI … · diantaranya setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga Negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan

ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN KOMISI … · diantaranya setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga Negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan

Documents
MEMUTUSKAN - kpujakarta.go.id 3 2018.pdfPPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 8. Panitia Pemungutan

MEMUTUSKAN - kpujakarta.go.id 3 2018.pdfPPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 8. Panitia Pemungutan

Documents
KPU SumbarSesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi

KPU SumbarSesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi

Documents
2 - kota-tasikmalaya.kpu.go.idkota-tasikmalaya.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/PKPU-10-TH-2018...PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

2 - kota-tasikmalaya.kpu.go.idkota-tasikmalaya.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/PKPU-10-TH-2018...PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Documents
BUKU PANDUAN PPK DAN PPS - kpujatim.go.id · 1.2 TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan

BUKU PANDUAN PPK DAN PPS - kpujatim.go.id · 1.2 TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan

Documents
bnpb.go.id · Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pasal 3 CPBD merupakan baglan darl perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsl untuk me!aksnakan

bnpb.go.id · Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pasal 3 CPBD merupakan baglan darl perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsl untuk me!aksnakan

Documents
Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 201rev 01-2011.pdfinduk dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah ... Tambahan

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 201rev 01-2011.pdfinduk dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah ... Tambahan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN ......Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 13. Panitia . . . - 4 - Kabupaten/Kota

PERATURAN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN ......Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 13. Panitia . . . - 4 - Kabupaten/Kota

Documents
2 - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2018/10/...Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

2 - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2018/10/...Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

Documents
inspektorat.jogjakota.go.id · b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja 2) Inspektorat

inspektorat.jogjakota.go.id · b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja 2) Inspektorat

Documents
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2009/uu27-2009pjl.pdf · LEMBARAN NEGARA RI No.5043 Lembaga Legislatif. MPR. DPR. DPD. DPRD. KPU. Kedudukan. Hak

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2009/uu27-2009pjl.pdf · LEMBARAN NEGARA RI No.5043 Lembaga Legislatif. MPR. DPR. DPD. DPRD. KPU. Kedudukan. Hak

Documents
MEMUTUSKAN - kpu-karanganyarkab.go.id · selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. 10. Petugas

MEMUTUSKAN - kpu-karanganyarkab.go.id · selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. 10. Petugas

Documents
ANGGARAN DASAR - mtk.itb.ac.id · MTK-ITB. Bagian Kedua Waktu Pembentukan MTK-ITB dibentuk di Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 (enam belas) bulan Meitahun 2014. Bagian Ketiga Kedudukan

ANGGARAN DASAR - mtk.itb.ac.id · MTK-ITB. Bagian Kedua Waktu Pembentukan MTK-ITB dibentuk di Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 (enam belas) bulan Meitahun 2014. Bagian Ketiga Kedudukan

Documents
2 - kpu-ambonkota.go.id · Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU ... (2) Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua ... yang dibuktikan dengan surat pernyataan

2 - kpu-ambonkota.go.id · Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU ... (2) Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua ... yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Documents
2 - ppstengguliwordpress.files.wordpress.com · PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 13. Panitia

2 - ppstengguliwordpress.files.wordpress.com · PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 13. Panitia

Documents
kpu-kedirikota.go.id...14.Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa

kpu-kedirikota.go.id...14.Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa

Documents
jdih.kpu.go.id. KPU No. 16 thn 2007... · penatalaksanaan secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk

jdih.kpu.go.id. KPU No. 16 thn 2007... · penatalaksanaan secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk

Documents
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ......5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ......5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

Documents
MEMUTUSKAN 3 2018.pdfdi kelurahan/desa atau nama lain. Pasal 12 (1) PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan

MEMUTUSKAN 3 2018.pdfdi kelurahan/desa atau nama lain. Pasal 12 (1) PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan

Documents
2 - KPU Kabupaten Bantulkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2015/05/PKPU Nomor 5 Tah… · PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

2 - KPU Kabupaten Bantulkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2015/05/PKPU Nomor 5 Tah… · PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Documents