Upload
nguyenquynh
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Lingkar Timur Manding
Trirenggo Bantul Telp. (0274) 367321)
Email : [email protected]
Website :
http://[email protected]
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan
hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan
tahun 2016.
Laporan Kinerja Tahun 2016 ini disusun dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut
guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan
Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat
pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu terselesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami pun menyadari
bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan
dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi
penyempurnaannya di masa mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun semoga membawa
manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.
Bantul, 28 Februari 2017
Kepala Dinas
Aris Suharyanta, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1009
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
IKHTISAR
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………….. 1
1.2 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 2
1.3 Dasar Hukum …………………………………………………………………. 3
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan…………………………………….. 4
1.5 Sistematika Pelaporan ………………………………………………………. 11
BAB II PERJANJIAN KINERJA………………………………………………………….. 12
2.1 Rencana Strategis……………………………………………………………. 12
2.2 Perjanjian Kinerja……………………………………………………………... 15
2.3 Rencana Kerja Tahunan …………………………………………………….. 15
2.4 Rencana Anggaran…………………………………………………………… 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………… 19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………… 19
3.2 Realisasi Anggaran …………………………………………………………. 55
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………… 65
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis 9
Tabel 1.5 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin 10
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2016 - 2021
14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab Bantul Tahun 2016 15
Tabel 2.3 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Jenis Belanja 17
Tabel 2.4 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Program
Kegiatan
17
Tabel 2.5 Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 18
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2016 19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 21
Tabel 3.3 Data Kecelakaan Tahun 2016 Di Kabupaten Bantul 24
Tabel 3.4 Data Kecelakaan Tahun 2015 di Kabupaten Bantul 24
Tabel 3.5 Capaian Indikator Program Tahun 2016 28
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Nilai AKuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun 2016
30
Tabel 3.7 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2016
31
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Pendukung tahun 2016 32
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2016
32
Tabel 3.10 Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur Tahun 2016
33
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturTahun 2016
34
Tabel 3.12 Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Tahun 2016
34
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 35
Tabel 3.14 Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 36
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
Dinas Perhubungan Tahun 2016
37
Tabel 3. 16
Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
Dinas Perhubungan Tahun 2016
38
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016
39
Tabel 3.18
Rencana dan Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi
Yang Memadai Tahun 2016
39
Tabel 3.19
Capaian Kinerja Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan
Tahun 2016
40
Tabel 3.20
Rencana dan apaian Indikator Persentase Angkutan Umum Yang Laik
Jalan Tahun 2016
41
Tabel. 3.21
Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan
Jalan Yang Ideal Tahun 2016
42
Tabel 3.22
Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas
Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016
43
Tabel 3.23
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji Tahun 2016
Kabupaten Bantul
44
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji Tahun
2016
46
Tabel 3.25
Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kendaraan
Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD
46
Tabel 3.26
Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten
Tahun 2016
47
Tabel 3.27
Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rambu Jalan
Kabupaten Tahun 2016
48
Tabel. 3.28 Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 49
Tabel 3. 29
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul Tahun 2016
50
Tabel. 3.30 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama 58
Tabel 3.31 Realisasi Alokasi Anggran Program Selain Pendukung IKU 59
Tabel 3. 32
Persentase Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Dinas Perhubungan
Tahun 2016
60
Tabel 3.33
Target dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016
61
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin 10
Grafik 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 23
Grafik 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Utama Tahun 2016 23
Grafik 3. 3
Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Bantul
Tahun 2015 – 2016
24
Grafik 3.4
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2016
30
Grafik 3.5
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD
31
Grafik 3.6
Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2016
32
Grafik 3.7
Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Saran dan Prasarana
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
33
Grafik 3.8
Target dan Realisasi Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Tahun 2016
34
Grafik 3.9
Capaian Indikator Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Tahun 2016 Terhadap RPJMD
35
Grafik. 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Tahun 2016 36
Grafik 3.11 Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD 36
Grafik 3.11
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin
Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016
37
Grafik 3.13 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Dinas
Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD
38
Grafik 3.14
Target dan Indikator Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang
Memadai Tahun 2016
39
Grafik 3.15
Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
40
Grafik 3.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Angkutan Jalan Yang
Ideal Tahun 2016
41
Grafik 3.17
Capaian Kinerja Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
42
Grafik 3.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan
Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016
43
Grafik 3.19
Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas
Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016 Terhadap RPJMD
44
Grafik 3.20
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji
Yang Lolos Uji Tahun 2016
46
Grafik 3.21
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib
Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD
47
Grafik 3. 22
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rambu
Di Jalan Kabupaten Tahun 2016
48
Grafik 3.23
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib
Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD
48
Grafik 3.29 Persentase Capaian Aloksasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan 49
Grafik 3.30 Persentase Capaian Anggaran Kegiatan Tahun 2016 60
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
vi
Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan sebagai
amanat dari aspirasi masyarakat perlu adanya pemerintah yang bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari unsure korupsi, kolusi dan nepotisme agar
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Dalam
penyelenggaran pemerintah perlu adanya system pertanggungjawaban yang jelas,
tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progress kerja dari pelasanaan pemerintahan
tersebut
Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang
akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana / alat untuk melaporkan
perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang
didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang
dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2016 disusun
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses
pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui
sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2016. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta
pencapaian Indikator Kinerja Utama.
Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima
tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul 2016 - 2021 adalah :
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana
yang memadai.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif
/ terpadu dengan sektor lain.
IKHTISAR EKSEKUTIF
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
vii
4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya keselamatan
transportasi. Dari sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 (empat) program dan 18
(delapan belas) kegiatan dengan 18 (delapan belas ) indikator kinerja. Hasil evaluasi
dan analisis kinerja sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut :
1. 15 (sembilan) indikator termasuk dalam kriteria sangat tinggi dengan nilai capaian
kinerja lebih dari 91%
2. 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria sangat baik dengan nilai capaian kinerja
antara 51% sampai dengan 65%
3. 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan nilai capaian
kinerja kurang atau sama dengan 50%.
Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah
sebesar Rp. 12.328.825.569,00 ( dua belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah ) atau 94,18
% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.091.230.409,00 ( tiga belas milyar sembilan
puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah )
Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi
tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala /
permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik
itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal /
keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2016 dapat
dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
Bantul, 29 Februari 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
ARIS SUHARYANTA, S.Sos.,MM
NIP. 19640617 198703 1009
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 berisi tentang
ikstisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.
Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang
otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan
peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan
kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan
keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam
hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta
pemerata hasil – hasil pembangunan transportasi mutlak harus
direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.
Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era
globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat
Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan kearah
perbaikan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun
merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan
global dan nasional, dengan serangkaian rencana program kegiatan
mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan
menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam
rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
2
Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan
masyarakat terkait sarana dan prasarana transportasi dapat
terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai
tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam
pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya
pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan
Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul.
1.2 Maksud dan Tujuan
Tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan adalah :
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Dengan demikian Laporan Kinerja sebagai sarana bagi instansi
pemerintah dalam menjawab tentang apa yang telah dicapai dan
bagaimana prosesnya dalam mencapai target yang telah di tentukan.
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan :
a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah
perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka
menengah dan jangka pendek.
c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih
tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
3
1.3 Dasar Hukum
Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2016 sebagai
berikut :
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul.
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2016.
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
4
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan
1.4.1 Sejarah Dinas Perhubungan
Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang
perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
Namun setelah dibentuk DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan) pada
tahun 1960 – 1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh
DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun
1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya) dan diubah lagi menjadi DLLAJ (Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan).
Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu belum dibentuk
DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan
dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di
Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka
kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan
ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah
menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 48 Tahun 2000 yang diubah lagi dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.
1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007,
urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi
kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan
transportasi jalan kabupaten / kota
2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan
kabupaten / kota
4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan
pengemudi
5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C
7. Pembangunan terminal angkutan barang
8. Pengoperasian terminal angkutan barang
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
5
9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah
pelayanannya dalam satu kabupaten
10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan
kabupaten
11. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan
12. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang
pada jaringan jalan kabupaten
13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk
angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten
14. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani
wilayah kabupaten
15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa
16. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata
17. Pemberian ijin usaha angkutan barang
18. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam
kabupaten
19. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan
dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten
20. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di
jalan kabupaten
21. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten
22. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten
23. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang
menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang
menjadi isu kabupaten.
24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
25. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan
26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
a. Perda kabupaten bidang LLAJ
b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di
jalan kabupaten
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan
bermotor
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
6
d. Perijinan angkutan umum
27. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten
28. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan
kabupaten
Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih
tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara
lain :
1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan :
trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.
2. Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana
jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.
4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di wilayah kecamatan.
Dinas Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang
perhubungan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut dinas menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik
sarana prasarana;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik
sarana prasarana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas,
angkutan dan teknik sarana prasarana;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
bidang tugas dan fungsinya.
1.4.3 Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
7
a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu
oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program; dan Sub
Bagian Keuangan dan Aset.
b. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dibantu oleh Seksi Manajemen Rekayasa dan
Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Operasi;
c. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dibantu oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan
Barang dan Khusus;
d. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi
Sarana dan Prasarana dan Seksi Telekomunikasi dan
Informatika;
e. UPT;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul dibebankan pada 14 jabatan struktural. Secara
rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
8
II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan,
Eselon IV/a = 9jabatan.
1.4.4 Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan
dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu
ketugasan bidang perhubungan. Dimana tingkat kebrhasilan
pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia yang melksanakan
ketugasan.
Pada tahun 2016 sumber daya manusia yang ada di Dinas
Perhubungan meliputi :
a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase
1 SD 2 2,86%
2 SLTP 7 10,00%
3 SLTA/SMK 31 44,29%
4 D2 6 8,57%
5 D3 1 1,43%
6 D4 3 4,29%
7 S1 15 21,43%
8 S2 5 7,14%
Jumlah 70
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
9
b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan
Tabel I.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
No Pangkat Golongan Jumlah
1 Golongan I 6
2 Golongan II 19
3 Golongan III 38
4 Golongan IV 7
Jumlah 70
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
c. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf
Tabel I.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
No Jabatan Jumlah Pegawai
1 Eselon II 1
2 Eselon IIIA 1
3 Eselon IIIB 3
4 Eselon IV A 9
5 Staf 66
JUMLAH 70
Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016
d. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis
Tabel I.4
Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis
Kualifikasi Yang Ada Jumlah Ideal Kurang
Penguji 6 9 3
PPNS 2 20 18
D-IV Transportasi Darat 3 8 5
D-III Ahli LLAJ 1 6 5
Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
10
e. Komposisi SDm Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1. 5
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1 Laki Laki 60 85,71%
2 Perempuan 10 14,29%
Jumlah 70
Sumber : Dishub Kab. Bantul 2015
Grafik 1.1
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
0
10
20
30
40
50
60
Laki Laki Perempuan
60
10
85,71% 14,29%
Jumlah
Prosentase
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
11
1.5 Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,
gambaran umum Dinas Perhubungan yang meliputi sejarah Dinas
Perhubungan, kewenangan wajib, susunan dan struktur
organisasi, core area, SDM, serta sistematika penyajian
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Memuat perencanaan bidang perhubungan dari Rencana
Strategis 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran,
Perjanjian Kinerja tahun 2016, Indikator Kinerja Utama tahun 2016
maupun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang akuntabilitas kinerja, capaian
kinerja baik IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan RKT beserta
analisisnya juga berisi tentang akuntabilitas keuangan.
Bab IV : Penutup
Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan
pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan
pembangunan daerah.
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan yang mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 – 2021, kemudian dalam perencanaan
tahunan, Dinas Perhubungan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang
merupakan lembar/dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcomeyang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
2.1 Rencana Strategis
Renstra Dinas Perhubungan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Perhubungan
memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang
di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan
dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.
2.1.1 Visi dan Misi
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perhubungan yang
mendukung visi Kabupaten Bantul, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan
yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Bantul yang Sadar dan Tertib Berlalu
Lintas “.Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bantul yang sadar dan tertib berlalu lintas dalam
upaya mencapai lalu lintas yang lancar, nyaman, aman dan selamat,
sehingga kondisi ini akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang
pada akhirnya dapat menciptakan taraf hidupnya serta mewujudkan
kesejahteraan. Kondisi lalu lintas yang kami harapkan tidak saja terjadi di
darat saja tapi juga transportasi laut dan udara.
Sedangkan misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan opersional
organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan
pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak-pihak
yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
13
Perhubungan, adalah :
1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang LLAJ guna keselamatan
lalu lintas
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor perhubungan dalam mendukung
pembangunan/pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber PAD dan sektor
Perhubungan
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang ingin dicapai dan
diwujudkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan
prasarana yang memadai.
3. Mewujudkan pelayanan prima bidang perhubungan
4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan
Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam
bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan
tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.
Dari keempat tujuan di atas dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis
yaitu :
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas dengan terpenuhinya fasilitas lalu
lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
3. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan yang cepat, tepat,
ramah dan sopan
4. Meningkatnya PAD sektor perhubungan.
2.1.3 Arah Kebijakan
Arah kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul periode 2016 –
2021 adalah :
1. Mengingkatkan Sumber Daya Yang Berkualitas
2. Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang
memadai
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
14
3. Melaksanakan pelayanan sektor perhubungan yang berkualitas
4. Melaksanakan intensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD
sektor Perhubungan
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja
Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut :
1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan. Tujuan ditetapkannya indikator ini
adalah untuk mengukur kinerja dinas terkait upaya penurunan angka
kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Untuk tahun
2016 target yang ditetapkan sebesar 5%.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Utama Target Rumus yang
digunakan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Prosentase Penurunan
Angka Kecelakaan Lalu
Lintas
5% 6% 7% 8% 9% 10%
Angka
kecelakaan
pada tahun n
dikurangi
angka
kecelakaan
tahun n-1 kali
seratus
persen
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
15
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen
anggaran disahkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure)secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan dari adanya perjanjian kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
2.3 Rencana Kerja Tahunan
Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab Bantul Tahun 2016
No Program Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
Tahunan Keterangan
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
angka 80
Angka Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
2
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan
Pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persen 92
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
dibagi jumlah sarana
dan prasarana
aparatur yang ideal x
100%
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
16
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Cakupan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persen 100
Jumlah pelatihan dan
pengembangan
kapasitas aparatur
dibagi jumlah
pelatihan dan
pengembangan
kapasitas aparatur
yang ideal x 100%
4
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Capaian Nilai
Evaluasi Kinerja Angka 78
Angka Nilai Evaluasi
Kinerja
5 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
Pelanggaran
Disiplin Pegawai
Persen 0
Jumlah PNS yang
melakukan
pelanggaran dibagi
jumlah PNS x 100%
6
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Ketersediaan
Simpul
Transportasi
Yang Memadai
unit 13
Jumlah Simpul
Transportasi Berpar
Halte, Park And
Ride, Terminal, Dll
7 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Persentase
Angkutan Umum
Yang Jalan
persen 80
Jumlah Angkutan
Umum Yang Ada
Dikurangi Angkutan
Umum Yang
Melanggar Saat
Terjaring Operasi
Dibagi Jumlah
Angkutan Umum
Dikali 100%
8
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Keselamatan
Jalan Yang Ideal
persen 90
Jumlah APILL (Milik
Kabupaten Bantul) di
Kurangi Jumlah
APILL Yang Rusak
(Milik Kabupaten
Bantul) dibagi
Jumlah APILL (Milik
Kabupaten Bantul)
Dikai 100%
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
17
9
Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Persentase
Kendaraan
Bermotor Yang
Wajib Uji
persen 85
Jumlah KBWU Yang
Lolos KIR Dibagi
Jumlah KBWU Yang
Mendaftar Dikai
100%
10
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Persentase
Ketersediaan
Rambu Jalan
Kabupaten
persen 9.8
Jumlah Rambu Yang
Terpasang Di Jalan
Kabupaten Dibagi
Jumlah Kebutuhan
Rambu di Jalan
Kabupaten Dikali
100%
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
2.4 Rencana Anggaran
Pada tahun 2016 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp.
17.717.156.909,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus lima puluh
enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang dialokasikan untuk belanja
langsung sebesar Rp. 13.091.230.409,- (tiga belas milyar Sembilan puluh satu juta
dua ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) dan belanja tidak langsung
sebesar Rp. 4.625.926.500,- (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta
sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
Tabel 2.3
Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Jenis Belanja
No Uraian Rencana Anggaran (Rp) Persentase
1 Belanja Tidak Langsung 4,625,926,500.00 26.11%
2 Belanja Langsung 13,091,230,409.00 73.89%
Jumlah 17,717,156,909.00 100.00%
Sumber : Dinas Perhubungan, 2016
Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai sedangkan belanja
langsung digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan utama dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 7.262.589.000,- (tujuh miliar dua
ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan
program kegiatan rutin sebesar Rp. 1.754.683.000,- (satu miliar tujuh ratus lima
puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
18
Tabel 2.4
Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Program Kegiatan
No Uraian Rencana Anggaran Persentase
1 Program Kegiatan Utama 10,435,849,009 79.72%
2 Program Kegiatan Pendukung 2,655,381,400 20.28%
Jumlah 13,091,230,409 100%
Sumber : Dinas Perhubungan, 2016
Untuk belanja langsung apabila dirinci menurut rekening belanja akan terlihat
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.5
Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016
No Uraian Rencana Anggaran (Rp) %
1 Belanja Pegawai 757,725,000 5.79%
2 Belanja Barang/Jasa 4,331,596,400 33.09%
3 Belanja Modal 8,001,909,009 61.12%
Jumlah 13,091,230,409 100%
Sumber : Dinas Perhubungan, 2016
Sedangkan rencana anggaran untuk masing – masing kegiatan adalah sebagai
berikut :
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
19
Tabel 2.6
Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
836,998,400.00
Kegiatan:
Penyediaan jasa surat-
menyurat
Jumlah Perangko,
materai, SKRD
Dishub Bantul 470 lembar
3,500,000.00
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air, dan listrik
Jumlah Listrik, Telepon,
Seedy
Dishub Bantul 12 bulan
6,200,000.00
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pajak
Kendaraan Bermotor
Dishub Bantul 25
kendaraan
16,125,000.00
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah Pembayaran
honor PKK, Pembantu
Bendahara, Bendahara
pengeluaran,
Bendahara Penerima,
Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan
Pengurus Gaji
Dishub Bantul 144 orang
bulan
37,200,000.00
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Petugas
Cleaning Service
Dishub Bantul 48 oB
78,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Perlengkapan
Kantor
Dishub Bantul 4 paket
16,063,400.00
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah Meningkatnya
pelayanan masyarakat
Dishub Bantul 10 macam
34,685,000.00
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik
Dishub Bantul 4 paket
4,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan Dishub Bantul 12 bulan
62,000,000.00
Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Tabung LPG
dan Pemadam
Kebakaran
Dishub Bantul 2 paket
1,000,000.00
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
20
Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman
Dishub Bantul 425 orang
makan
7,825,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas
Dishub Bantul 51 kali
87,450,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Jumlaha Perjalanan
Dinas
Dishub Bantul 659 orang
kegiatan
30,000,000.00
Penyediaan jasa keamanan Jumlah Tenaga
Bantuan
Dishub Bantul 360 orang
bulan
452,950,000.00
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan sarana dan
prasarana aparatur
735,339,000.00
Kegiatan:
Pengadaan kendaraan
bermotor
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Dinas
Dishub Bantul 4 unit
-
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan
gedung kantor
Dishub Bantul 13 buah
164,539,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan
gedung kantor
Dishub Bantul 1 paket
197,350,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan
kendaraan dinas
Dishub Bantul 3 paket
351,450,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
Dishub Bantul 27 unit
22,000,000.00
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Cakupan ketersediaan
prasraana peningkatan
disiplin aparatur
167,804,000.00
Kegiatan:
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Jumlah Pakaian
seragam, atribut,
warepack, rompi juru
parkir, topi juru parkir
Dishub Bantul 6 macam
167,804,000.00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Sumber
Daya Aparatur yang
memiliki Kompetensi
sesuai Bidangnya
67,000,000.00
Kegiatan:
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Bimbingan
teknis peraturan
perundangan
Dishub Bantul 2 kegiatan
67,000,000.00
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
21
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
ketersediaan laporan
kinerja
8,000,000.00
Kegiatan:
Penyusunan lap. capaian
kinerja & ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Buku LPPD,
LKPJ, LAKIP, Laporan
Keuangan
Dishub Bantul 4 dokumen
8,000,000.00
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
577,900,000.00
Kegiatan:
Pemeliharaan LPJU Jumlah Pemeliharaan
LPJU
Kabupaten
Bantul
3 kali
577,900,000.00
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Persentase
ketersediaan fasilitas
keselamatan jalan yang
ideal
1,019,200,000.00
Kegiatan:
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Jumlah Service dan
kalibrasi
Kantor
Pengujian
Kendaraan
Bermotor Kab.
Bantul
3 kali
140,850,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
Jumlah Sewa gedung
kantor
Kantor
Pengujian
Kendaraan
Bermotor Kab.
Bantul
2 paket
135,050,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Jumlah Pemeliharaan
tempat retribusi
Kabupaten
Bantul
4 paket
486,600,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan
APILL, rambu lalu lintas,
marka jalan dan halte
Jumlah Pemeliharaan
APILL, rambu lalu lintas
dan marka
Kabupaten
Bantul
1 paket
256,700,000.00
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Persentase angkutan
Umum yang Ideal
2,042,180,000.00
Kegiatan:
Uji kelayakan sarana
transportasi guna
keselamatan penumpang
Jumlah KBWU yang
lolos uji
Kantor
Pengujian
Kendaraan
Bermotor Kab.
Bantul
9 macam
527,040,000.00
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
22
Pengumpulan dan analisis
data base pelayanan jasa
angkutan
Jumlah Kegiatan
Survey
Kabupaten
Bantul
9 paket
894,790,000.00
Fasilitasi perijinan di bidang
perhubungan
Jumlah Honorarium
petugas
Kabupaten
Bantul
100%
38,750,000.00
Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Jumalh Kegiatan
Sosialisasi
Kabupaten
Bantul
7 paket
134,510,000.00
Pembinaan operasional
LLAJ
Jumlah kegiatan
pegawasan dan
pengendalian yang
dilaksanakan
Kabupaten
Bantul
60 kali%
187,850,000.00
Operasional pengendalian
tower
Jumlah pengajuan ijin
menara telekomunikasi
Kabupaten
Bantul
100%
259,240,000.00
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Ketersediaan simpul
transportasi yang
memadai
101,350,000.00
Kegiatan:
Pembangunan halte bus,
taxi gedung terminal
Jumlah pengadaan
halte
Kabupaten
Bantul
5 unit
101,350,000.00
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Persentase
ketersediaan rambu di
jalan kabupaten
7,268,734,009.00
Kegiatan:
Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas
Jumlah Rambu Lalu
Lintas
Kabupaten
Bantul
6 paket
498,247,009.00
Pengadaan marka jalan Jumlah marka Kabupaten
Bantul
1150 m2
261,350,000.00
Pengadaan pagar
pengaman jalan
Jumlah guardrail Kabupaten
Bantul
1 unit
199,675,000.00
Pengadaan APILL Jumlah APILL Kab Bantul 1 unit
484,625,000.00
Pengadaan Flashing Lamp Jumlah Flashing lamp Kabupaten
Bantul
5 unit
181,350,000.00
Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan
Jumlah Lampu
Penerangan Jalan
Umum
Kab Bantul 172 unit
5,643,487,000.00
Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Persentase kendaraan
bermotor yang wajib uji
yang lolos uji
263,625,000.00
Kegiatan:
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
23
Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
Jumlah Alat uji
kendaraan bermotor
Kabupaten
Bantul
1 unit
263,625,000.00
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
3,100,000.00
Penyususnan Rencana
Strategis SKPD
Jumlah Dokumen Kabupaten
Bantul
1 dokumen
1,550,000.00
Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Kabupaten
Bantul
1 dokumen
1,550,000.00
JUMLAH
13,091,230,409.00
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah dinas yang bergerak di sector
perhubungan yang merupakan pelaksana pemerintah daerah kabupaten Bantul yang
mempunyai kewajiban dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui
penyajian Laporan Kinerja yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan PermenPAN
dan RB Nomor : 53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab
dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak
yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi
yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2016 ini adalah berdasarkan
kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul.
Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan
kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2016.
Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen
indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2016 sebagian besar meliputi tiga jenis
indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes.
Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
dengan rumus sebagai berikut :
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
27
Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator
kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam
penyusunan Laporan Kinerja ini.
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Kode
1 91≤ Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini juga
digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh
mana dapat menurunkan / menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap
tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah Jumlah kecelakaan di
jalan kabupaten pada tahun ke N dikurangi Jumlah kecelakaan di jalan
kabupaten pada tahun ke N-1 dibagi Jumlah kecelakaan di jalan kabupaten pada
tahun ke N-1 *100%
Data perkembangan capaian indicator kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
Tahun Target Realisasi % Keterangan
2016 5% 2% 40.0% sangat rendah
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
28
Grafik 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Kinerja Utama Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2016 yaitu penurunan
angka kecelakaan di Kabupaten Bantul sebesar 5% tidak dapat terealisasi dan
hanya dapat tercapai sebesar 2 %. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian
Resort yang tersebar di 17 Kecamatan pada Kabupaten Bantul diperoleh data
bahwa jumlah kecelakaan di Bantul sebanyak 1554 kejadian di tahun 2016
sedangkan di tahun 2015 terjadi kecelakaan sebanyak 1583
Data Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 dan tahun
2015 adalah sebagai berikut :
2
5
0
1
2
3
4
5
6
2016
Realisasi
Target
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2016
Pe
rse
n
Persentase
Capaian Kinerja
Indikator Utana
Tahun 2016
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
29
Tabel 3.3
Data Kecelakaan Tahun 2016 Di Kabupaten Bantul
No Kecamatan Jumlah
Kecelakaan
Jumlah Korban
MD LB LR Kerugian Materi
1 Bantul 174 24 7 143 185,300,000
2 Sewon 210 10 28 170 276,400,000
3 Banguntapan 201 15 19 166 114,500,000
4 Piyungan 68 6 1 61 13,500,000
5 Kasihan 75 5 0 70 74,320,000
6 Sedayu 76 2 13 60 31,450,000
7 Pajangan 57 3 15 41 16,000,000
8 Pandak 61 3 17 41 28,000,000
9 Kretek 81 5 5 71 27,200,000
10 Pundong 89 4 9 75 54,000,000
11 Jetis 91 7 1 83 69,250,000
12 Pleret 37 0 2 35 24,500,000
13 Imogiri 74 6 6 62 23,350,000
14 Bambanglipuro 79 3 10 72 25,550,000
15 Sanden 71 3 17 50 15,000,000
16 Srandakan 38 3 4 31 19,350,000
17 Dlingo 72 2 11 57 32,750,000
JUMLAH 1554 101 165 1288 845,120,000
Sumber : Data Polsek Se-Kecamatan Bantul, 2016
Tabel 3.4
Data Kecelakaan Tahun 2015 di Kabupaten Bantul
No Kecamatan Jumlah
Kecelakaan
Jumlah Korban
MD LB LR Kerugian Materi
1 Bantul 202 32 11 158 76,400,000
2 Sewon 206 15 30 161 185,300,000
3 Banguntapan 219 8 18 193 114,500,000
4 Piyungan 68 4 5 57 42,050,000
5 Kasihan 51 6 0 47 74,320,000
6 Sedayu 59 9 8 44 31,450,000
7 Pajangan 48 1 11 37 5,400,000
8 Pandak 39 3 5 31 23,100,000
9 Kretek 77 6 11 60 17,200,000
10 Pundong 80 4 12 64 8,500,000
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
30
11 Jetis 97 10 3 82 69,250,000
12 Pleret 36 0 3 33 15,450,000
13 Imogiri 63 5 10 48 23,350,000
14 Bambanglipuro 108 4 8 96 25,550,000
15 Sanden 60 0 4 56 5,850,000
16 Srandakan 36 0 0 36 19,350,000
17 Dlingo 68 9 10 49 32,750,000
JUMLAH 1583 116 149 1252 769,770,000
Sumber : Data Polsek Se-Kecamatan Bantul, 2015
Grafik 3. 3
Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Bantul
Tahun 2015 – 2016
Sumber : Data Polsek Se-Kecamatan Bantul, 2015 dan 2016
Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan tidak tercapainya
target kinerja antara lain :
1. masih kurangnya tenggang rasa antar sesama pengguna jalan dan perilaku
masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan
diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam
keadaan mabuk, mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan
dijalan.
2. masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya
tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan
didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat
terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang
berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-
pura tidak tahu.
1583
1554
1535
1540
1545
1550
1555
1560
1565
1570
1575
1580
1585
1590
2015 2016
Jumlah Kecelakaan
Di Kabupaten Bantul
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
31
3. masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas,
marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan dan fasilitas
pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.
4. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena
kurangnya perawatan.
5. Kondisi jalan yang rusak salah satu faktor penyebab kecelakaan.
Solusi yang dapat dilaksanakan antara lain :
1. Sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan
lalu lintas
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas
4. Perbaikan kondisi jalan yang rusak.
Strategi/upaya ke depan yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian
indikator ini ditahun berikutnya antara lain :
1. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan
prasarana lalu lintas
2. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat
melalui berbagai media antara lain :
- penyuluhan langsung,
- siaran radio ( siaran langsung maupun ILM )
- spanduk, poster, leaflet, stiker, website
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan
bekerja sama dengan Polres Bantul.
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka,
APILL, Flashing Lamp, guardraill) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu
lintas (LPJU).
5. Koordinasi dengan DPU untuk pelaksanaan perbaikan jalan
Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan
peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang
lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan : Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan :
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
32
a. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
b. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
c. Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan
d. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ
e. Pembinaan Operasional LLAJ
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan : Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan :
a. Pengadaan Rambu
b. Pengadaan Marka Jalan
c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
d. Pengadaan APILL
e. Pengadaan Flashing Lamp
f. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung
oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis
yang memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas
sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan
angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan
lalu lintas.
3.1.2 Capaian Indikator Program
Tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategik 2011 – 2021
Dinas Perhubungan. Adapun realisasi capaian kinerja program yang tercantum
dalam dokumen tersebut meliputi :
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
33
Tabel . 3.5
Capaian Indikator Program Tahun 2016
Bidang Program Indikator Kinerja
Program
Tahun 2016
Persen
tase
Target
Akhir
Tahun
RPJMD
% Capaian sd
2016 terhadap
target akhir
RPJMD
Satuan Target Realisasi
Sekretariat Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
angka 80 81,32 101,65 85 95.67%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
Pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persen 92 67.65 73.5% 100 67.65%
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Cakupan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persen 100 100 100 100 100.00%
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Capaian Nilai
Evaluasi Kinerja
Angka 78 78 100 83 93.98%
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
Pelanggaran
Disiplin Pegawai
Persen 0 0 0 0 0.00%
Angkutan Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Ketersediaan
Simpul
Transportasi Yang
Memadai
unit 13 13 100 38 34.21%
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Persentase
Angkutan Umum
Yang Jalan
persen 80 80 100 81,25 98.46%
Lalu Lintas Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Keselamatan Jalan
Yang Ideal
persen 90 87,8 97,55 95 92.42%
Keselamatan
Teknik
Sarana dan
Program
Peningkatan
Kelaikan
Persentase
Kendaraan
Bermotor Yang
persen 85 93,65 121,45 87,5 107.03%
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
34
Prasarana Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Wajib Uji
Program
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Persentase
Ketersediaan
Rambu Jalan
Kabupaten
persen 9,8 8,8 89,79 20 44.00%
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2016
3.1.2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas
dalam akuntabilitas kinerja instansi daerah. Formulasi yang digunakan adalah angka
akuntabilitas kinerja istansi yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Untuk
tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 80 dan dapat terealisasi sebesar 81,32.
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kab.
Bantul Tahun 2016
No Program Tahun Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2016 80 81.32 101.65
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.4
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.7
79
79.5
80
80.5
81
81.5
2016
81.32
80 Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
35
Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2016
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
80 81.32 101.65 85 95.67%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.5
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
3.1.2.2 Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui cakupan
pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah
sarana dan prasarana aparatur dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang
ideal x 100%. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 80 dan dapat
terealisasi sebesar 81,32. Hal ini ditunjukan dengan adanya penambahan sarana dan
prasarana meliputi :
Tabel 3.8
Sarana dan Prasarana Pendukung tahun 2016
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2016
95.67% Capaian 2016
Terhadap RPJMD
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
36
No Sarana dan Prasarana Jumlah Ket
1 Kamera SLR 2 unit
2 Kamera Poket 4 unit
3 HT 9 unit
4 Megaphone 2 unit
5 Spiker Aktif 1 unit
6 Kompresor 1 unit
7 Vakum 1 unit
8 Komputer 4 unit
9 Laptop 4 unit
10 Printer 7 unit
11 Eksternal Disk 2 unit
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 2016 92 67.65 73.53
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.6
Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Tabel. 3.10
0
20
40
60
80
100
2016
67.65
92
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
37
Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun
2016
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1
Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
92 67.65 73.53 100 67.65%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.7
Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Saran dan Prasarana
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.3 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas
dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Formulasi yang digunakan
Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur dibagi jumlah pelatihan dan
pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x 100%. Untuk tahun 2016 target yang
ditetapkan adalah 100 persen dan realisasi nya adalah 100%. Pada tahun 2016
pelatihan yang dilaksanakan adalah Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sebanyak 2 kali dengan personil 3 orang.
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2016
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2016
67.65%
Capaian
Tahun 2016
Terhadap
RPJMD
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
38
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2016 100 100 100%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.8
Target dan Realisasi Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.12
Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun
2016
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 100 100% 100 100.00%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.9
0
20
40
60
80
100
2016
100 100
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
39
Capaian Indikator Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2016
Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.4 Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas
dalam capaian nilai evaluasi kinerja. Formulasi yang digunakan adalah Angka Nilai
Evaluasi Kinerja. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah nilai yang dicapai
pada tahun 2016 adalah 78.
Tabel 3.13
Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2016 78 78 100
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik. 3.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Tahun 2016
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2016
100.00% 100%
Capaian Tahun
2016 terhadap
RPJMD
Target RPJMD
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
40
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Tabel 3.14
Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Capaian Nilai
Evaluasi Kinerja 78 78 100 82 95.12%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.11
Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.5 Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
0
20
40
60
80
2016
78 78
Realisasi
Target
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2016
95%
82%
Capaian Tahun 2016
Terhadap RPJMD
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
41
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas
dalam pelanggaran disiplin pegawai. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah PNS
yang melakukan pelanggaran dibagi jumlah PNS x 100%. Untuk tahun 2016 target
yang ditetapkan adalah 0 % dan capaian kinerja pada tahun 2016 adalah 0 persen,
dengan perhitungan jumlah pegawai Dinas Perhubungan adalah 70 orang dan tidak
ada yang melakukan pelanggaran.
Pada tahun 2015 jumlah PNS Dinas Perhubungan sebanyak 70 orang dan tidak ada
pelanggaran sehingga indicator kinerja pelanggaran disiplin pegawai adalah 0%.
Melihat hal tersebut tidak terjadi perubahan nilai antara tahun 2016 dan tahun 2015.
Tabel 3.15
Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
Dinas Perhubungan Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2016 0 0 0%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin
Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3. 16
Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2016
0 0
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
42
Dinas Perhubungan Tahun 2016
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Persentase
Pelanggaran Disiplin
Pegawai
0 0 100% 0 % 100.00%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.13
Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016
Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.6 Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas
dalam pemenuhan simpul transportasi yang memadai. Formulasi yang digunakan
adalah Jumlah Simpul Transportasi Berupa Halte, Park And Ride, Terminal, Dll.
Capaian indicator ini pada tahun 2015 adalah 8 titik. Untuk tahun 2016 target yang
ditetapkan adalah jumlah halte sebanyak 13 titik dan terealisasi 13 titik dengan jumlah
penambahan 5 unit halte. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah simpul transport
sebanyak 62,5 % dari kondisi tahun 2015. Halte yang terpasang di :
a. Simpang 4 Klodran sebanyak 1 unit
b. Pasar Niten Baru sebanyak 1 unit
c. Sri Gading sebanyak 1 unit
d. Sempalan Pundong sebanyak 1 unit
e. Sabdodadi sebanyak 1 unit
Tabel 3.17
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2016
100.00%
0
Capaian Tahun
2016 Terhadap
RPJMD
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
43
Capaian Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan 2016 13 13 100
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.14
Target dan Indikator Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Tabel 3.18
Rencana dan Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai Tahun
2016
No Indikator
2016 Target
Akhir
RPJMD
%Capaian
sd 2016
terhadap Target Realisasi %Capaian
0
2
4
6
8
10
12
14
2016
13 13
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
44
target akhir
RPJMD
1 Ketersediaan
Simpul
Transportasi
Yang Memadai
13 13 100 38 34.21%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.15
Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.7 Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam
pemenuhan angkutan umum yang laik jalan. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah
Angkutan Umum Yang Ada Dikurangi Angkutan Umum Yang Melanggar Saat Terjaring
Operasi Dibagi Jumlah Angkutan Umum Dikali 100%. Untuk tahun 2016 target yang
ditetapkan adalah 80. Jumlah Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Bantul
sebanyak 208 kendaraan dimana jumlah kendaraan yang terjaring operasi 41
kendaraan.
Tabel 3.19
Capaian Kinerja Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan
Tahun 2016
No Program Tahun Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2016
34.21%
Capaian Tahun 2016
Terhadap RPJMD
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
45
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2016 80 80 100
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Angkutan Jalan Yang Ideal Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.20
Rencana dan apaian Indikator Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan Tahun 2016
No Indikator
2016 Target
Akhir
RPJMD
%Capaian sd
2016 terhadap
target akhir
RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Persentase
Angkutan Umum
Yang Laik Jalan
80 % 80 % 100 % 81.25 % 98.46%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.17
Capaian Kinerja Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan Tahun 2016 Terhadap
RPJMD
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2016
80 80
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
46
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.8 Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam
ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal. Formulasi yang digunakan adalah
Jumlah APILL (Milik Kabupaten Bantul) di Kurangi Jumlah APILL Yang Rusak (Milik
Kabupaten Bantul) dibagi Jumlah APILL (Milik Kabupaten Bantul) Dikai 100%. Untuk
tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 90 persen dan terealisasi sebesar 87,8 %.
Capaian tersebut tidak tercapai karena pada saat perhitungan triwulan 4 terjadi
kerusakan 2 unit APILL dari jumlah total 16 Unit APILL
Tabel. 3.21
Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan
Jalan Yang Ideal Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
2016 90 87.8 97.56
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang
Ideal Tahun 2016
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2016
98.46%
81%
Capaian Tahun
2016 Terhadap
RPJMD
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
47
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.22
Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan
Yang Ideal Tahun 2016
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Keselamatan
Jalan Yang Ideal
90% 87.80% 97.56% 95.0% 92.42%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.19
Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
86.5
87
87.5
88
88.5
89
89.5
90
2016
87.8
90
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
48
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.9 Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam
pengujian kendaraan bermotor. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah KBWU Yang
Lolos KIR Dibagi Jumlah KBWU Yang Mendaftar Dikali 100%. Untuk tahun 2016 target
yang ditetapkan adalah 80 % dan realisasi sebesar 93,65%. Hal ini menunjukan bahwa
Tahun 2016 Target kendaraan bermotor yang lulus uji sebanyak 17.578 unit dimana
target wajib uji adalah 20.000 unit kendaraan.
Tabel 3.23
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji Tahun 2016
Kabupaten Bantul
NO JENIS JUMLAH TOTAL
U BU
1 Mobil Penumpang
235
3
2 Bus
Besar
184
9
Sedang
444
117
Kecil
131
114
3 Barang
Pick-Up
12
9,950
Truck
1,111
3,516
Tangki/Crane/Kend Khusus
14
26
4 Kend. Gandengan/Tempelan
8
6
5 Tractor Head
8
5
A Numpang uji masuk Mobil Penumpang
-
3
Mobil Bus
91.00%
91.50%
92.00%
92.50%
93.00%
93.50%
94.00%
94.50%
95.00%
95.50%
2016
92.42%
95.0%
Capaian Terhadap
RPJMD
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
49
17 23
Mobil Barang
-
360
Lain - lain
-
22
B Mutasi masuk
Mobil Penumpang
-
-
Mobil Bus
12
9
Mobil Barang
24
420
Lain - lain
-
4
C Baru
Mobil Penumpang
-
-
Mobil Bus
57
17
Mobil Barang
41
671
Lain - lain
-
5
Jumlah
2,298
15,280
Tidak lulus uji
44
A Numpang uji keluar
Mobil Bus
15
Mobil Barang
295
Lain - lain
2
B Mutasi keluar
Mobil Bus
35
Mobil Barang
57
Lain - lain
-
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan 2016 80% 87.89% 109.86%
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
50
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.20
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji
Yang Lolos Uji Tahun 2016
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.25
Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun
2016 Terhadap RPJMD
No Indikator
2016 Target Akhir RPJMD
%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Persentase
Kendaraan
Bermotor Yang
Wajib Uji
80% 87.89% 109.86% 88% 99.88%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.21
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016
Terhadap RPJMD
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
2016
87.89%
80%
Realisasi
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
51
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.1.2.10 Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten
Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas
dalam pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Formulasi yang digunakan adalah
Jumlah Rambu Yang Terpasang Di Jalan Kabupaten Dibagi Jumlah Kebutuhan Rambu
di Jalan Kabupaten Dikali 100%. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 9.8
% dan realisasi capaian 8.8 %. Pada Tahun 2016 Rambu yang terpasang sebanyak
233 unit sehingga total jumlah rambu sebanyak 1054 unit. Pada tahun 2015 rambu
yang terpasang adalah 111 unit, sehingga terjadi kenaikan
Tabel 3.26
Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten Tahun 2016
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %Capaian
1 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas 2016
9.8 8.8 89.8
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3. 22
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rambu
Di Jalan Kabupaten Tahun 2016
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
2016
99.88%
88%
Capaian 2016
Terhadap
RPJMD
Target
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
52
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Tabel 3.27
Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten Tahun 2016
No Indikator
2016 Target
Akhir
RPJMD
%Capaian sd
2016 terhadap
target akhir
RPJMD
Target Realisasi %Capaian
1 Persentase
Ketersediaan
Rambu Jalan
Kabupaten
9.8 8.8 89.8 20 44.00%
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.23
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016
Terhadap RPJMD
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.13 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Pada Tahun 2016 indikator kinerja Dinas Perhubungan terbagi dalam beberapa criteria
yaitu : indicator kinerja kegiatan yang berhasil sangat baik adalah 72,09%, tinggi
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
2016
8.8
9.8
Realisasi
Target
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2016
44.00%
Capaian 2016 Terhadap
RPJMD
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
53
sebanyak 11,63%, Rendah 4,65% sangat rendah 4,65% dan yang tidak terlaksana
6,98%. Jadi realisasi capaian indicator anggaran kegiatan seluruhnya adalah 93,02% yang
merupakan indicator keberhasilan sanagat tinggi.
Tabel. 3.28
Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016
No Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
Capaian Alokasi
Anggaran
Kegiatan
Persentase
1 Sangat Baik 31 72.09%
2 Tinggi 5 11.63%
3 Sedang 0 0.00%
4 Rendah 2 4.65%
5 Sangat Rendah 2 4.65%
6 Tidak Terlaksana 3 6.98%
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Grafik 3.29
Persentase Capaian Aloksasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan
72.09%
11.63%
0.00% 4.65% 4.65% 6.98%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Calaian
Anggaran
Indikator
Kegiatan
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
54
Tabel 3. 29
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Realisasi Tahunan
Prosen tase (%)
Pengampu
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas : 13 Unit
0 0 0 Kasubag Umum
2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah : 50 OK
100 85.24 85.24 Kasubag Umum
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah macam barang cetak : 10 Macam
70 65.88 94.11 Kasubag Umum
4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah pembayaran biaya telepon dan listrik : 12 bulan
100
44.76 44.76 Kasubag Umum
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pembayaran honor petugas cleaning servis : 48 OB
100 100 100 Kasubag Umum
6 Penyediaan jasa keamanan
Jumlah pembayaran honor petugas penjaga malam : 48 OB
99.64 97.78 98.13 Kasubag Umum
7 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah macam pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya : 6 Macam
100 98.74 98.74 Kasubag Umum
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 26 Kendaraan
100 76.49 76.49 Kasubag Umum
9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah macam peralatan dan perlengkapan kantor : 14 Macam
100 96.9 96.9 Kasubag Umum
10
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah pengadaan alat listrik dan elektronika : 4 Paket
100 99.69 99.69 Kasubag Umum
11
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajak, KIR dan STNK : 25 Kendaraan
100 81.94 81.94 Kasubag Umum
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
55
12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara : 1 Unit
100 93.62 93.62 Kasubag Umum
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah : 659 OK
100 97.12 97.12 Kasubag Umum
14 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai dan perangko : 470 lembar
100 86.5 86.5 Kasubag Umum
15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan snack dan minum rapat : 425 Om
68.39 76.1 111.27 Kasubag Umum
16 Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah media surat kabar : 4 Media
100 50.13 50.13 Kasubag Umum
17 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah isi ulang gas LPG : 12 Kali
100 87 87 Kasubag Umum
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah komputer dan AC yang terpelihara : 27 Unit
100 96.87 96.87 Kasubag Umum
19 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor : 4 Paket
100 99.88 99.88 Kasubag Umum
20 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pembayaran honor petugas pengelola keuangan dan barang : 144 OB
100 99.59 99.59 Kasubag Keuangan
21 Penyusunan rencana strategis (renstra) SKPD
Jumlah dokumen RENSTRA : 1 Dokumen
100 10.32 10.32 Kasubag Program
22 Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD
Jumlah dokumen RENJA : 1 Dokumen
100 0 0 Kasubag Program
23 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah akomodasi, transportasi dan biaya bimtek bidang perhubungan : 24 OK
100 62.1 62.1 Kasubag Program
24
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja : 2 Dokumen
71.43 65.88 92.23 Kasubag Program
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
56
25 Pelayanan perizinan dibidang perhubungan
Jumlah ijin parkir yang keluar : 75 Ijin
100 96.94 96.94
Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
26 Pengumpulan dan anlisis data base pelayanan angkutan
Jumlah kegiatan studi dan survey transportasi : 15 Kali
84.45 81.25 96.21
Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
27 Pembinaan operasional LLAJ
Jumlah wasdal yang dilaksanakan : 7 Kegiatan
96.71 89.61 92.66
Kasi Pengendalian Operasional
28 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat : 7 Kali
97.79 92.4 94.49 Kasi Angkutan Barang
29 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Jumlah halte terpasang : 4 Unit
100 98.17 98.17 Kasi Angkutan Orang
30 Pemeliharaan tempat pemungutan retribusi dan terminal
Jumlah TPR dan terminal yang terpelihara : 5 Lokasi
100 99.62 99.62 Kasi Angkutan Orang
31 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Jumlah pembayaran sewa balai uji kendaraan bermotor : 12 Bulan
100 98.81 98.81 Kasi Sarana dan Prasarana
32 Pengadaan marka jalan Jumlah marka terpasang : 1150 meter persegi
100 98.16 98.16 Kasi Sarana dan Prasarana
33 Pengadaan pagar pengaman jalan
Cakupan marka jalan terpasang : 180 Meter
100 99.11 99.11 Kasi Sarana dan Prasarana
34 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat timbang portable : 1 Unit
0 0 0 Kasi Sarana dan Prasarana
35 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan : 13000 KBWU
100 98.72 98.72 Kasi Sarana dan Prasarana
36 Pengadaan APILL Jumlah APILL terpasang : 1 Unit
100 99.98 99.98 Kasi Sarana dan Prasarana
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
57
37 Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
Jumlah APILL yang terpelihara : 14 Unit
100 98.58 98.58 Kasi Sarana dan Prasarana
38 Pengadaan lampu penerangan jalan
Jumlah LPJU terpasang : 172 Unit
100 99.97 99.97 Kasi Sarana dan Prasarana
39 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpasang : 183 Unit
100 93.63 93.63 Kasi Sarana dan Prasarana
40 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat uji yang terkalibrasi dan terservis : 9 Unit
100 90.9 90.9 Kasi Sarana dan Prasarana
41 Pemeliharaan LPJU Jumlah LPJU yang terpelihara : 2000 Unit
100 98.5 98.5 Kasi Sarana dan Prasarana
42 Pengadaan flashing lamp Jumlah flashing lamp terpasang : 5 Unit
100 94.26 94.26 Kasi Sarana dan Prasarana
43 Pengendalian Tower Jumlah rekomendasi cellplan yang keluar : 75 Rekomendasi
100 97.15 97.15
Kasi Telekomunikasi dan Informatika
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
58
3.2 Realisasi Anggaran
3.2.1 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama
Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp.
10,695,089,009,- ( sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta
delapan puluh sembilan ribu sembilan rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 10,143,782,560,- ( Sepuluh milyar seratus empat puluh tiga tujuh ratus
delapan puluh dua lima ratus enam puluh rupiah ) atau sebesar 94,85 %.
Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 551.306.449,- (Lima ratus
lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh Sembilan
rupiah). Pada tahun ini ada program yang tidak tercapai karena memang
program ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran pada tahun
2016 dan akan diluncurkan pada tahun 2017. Secara rinci anggaran tersebut
adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.30
Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator
Sasaran Target Program
Keuangan
Pagu Realisasi %
1 Meningkatnya
Keselamatan
Transportasi
Persentase
Penurunan
Kecelakaan
Lalu Lintas
5
Persen
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1,019,200,000
996,887,500
97.81%
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
2,042,180,000
1,829,319,058
89.58%
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
101,350,000
99,499,000
98.17%
Program
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
7,268,734,009
7,218,077,002
99.30%
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
263,625,000
-
0.00%
JUMLAH
10,695,089,009
10,143,782,560 94.85%
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
59
3.2.2 Realisasi Alokasi Anggaran Program Selain IKU
Alokasi anggaran selain program yang mendukung iku sebesar Rp.
978,143,000.00 terealisasi sebesar Rp. 846,917,907.00 atau 86.58%. Adapun
rincian capaian anggran sebagai berikut :
Tabel 3.31
Realisasi Alokasi Anggran Program Selain Pendukung IKU
No Program Indikator Kinerja
Target Anggaran Realisasi Persentase
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
836,998,400.00 768,707,083.00 91.84%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
735,339,000.00 634,346,107.00 86.27%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67,000,000.00 41,610,000.00 62.10%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
8,000,000.00 5,270,600.00 65.88%
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
167,804,000.00 165,691,200.00 98.74%
Jumlah 978,143,000.00 846,917,907.00 86.58%
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
3.2.3 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan
Pada tahun 2016 realisasi kinerja Dinas Perhubungan berdasarka criteria adalah
indicator kinerja sanagat baik tercapai sebanyak 27 kegiatan, indicator kinerja
tinggi sebanyak 7 kegiatan, indicator kinerja sedang sebanyak 2 kegiatan,
indicator rendah sebanyak 2 kegiatan, dan 3 kegiatan tidak terlaksana pada
tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa indicator kinerja kegiatan yang tercapai
secara keseluruhan adalah 93,02 % yang tergolong capaian sangat baik.
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
60
Tabel 3. 32
Persentase Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016
No Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
Capaian
Anggaran
Kegiatan
Persentase
1 Sangat Baik 27 62.79%
2 Tinggi 7 16.28%
3 Sedang 2 4.65%
4 Rendah 2 4.65%
5 Sangat Rendah 2 4.65%
6 Tidak Terlaksana 3 6.98%
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Grafik 3.30
Persentase Capaian Anggaran Kegiatan Tahun 2016
Sumber Dishub Kab. Bantul, 2016
Capaian indicator kinerja kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut :
Tabel 3.33
Target dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Keuangan (Rp) Keuangan (Rp) %
Pengampu
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas : 13 Unit
0 0 0 Kasubag Umum
2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah : 50 OK
87,450,000.00 84,826,431.00 97 Kasubag Umum
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah macam barang cetak : 10 Macam
34,685,000.00 22,849,925.00 65.88 Kasubag Umum
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Persentase
Capaian
Kinerja
Kegiatan
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
61
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah pembayaran biaya telepon dan listrik : 12 bulan
62,000,000.00 27,753,877.00 44.76 Kasubag Umum
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pembayaran honor petugas cleaning servis : 48 OB
78,000,000.00 77,999,650.00 100 Kasubag Umum
6 Penyediaan jasa keamanan
Jumlah pembayaran honor petugas penjaga malam : 48 OB
452,950,000.00 442,890,500.00 97.78 Kasubag Umum
7 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah macam pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya : 6 Macam
167,804,000.00 165,691,200.00 98.74 Kasubag Umum
8
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 26 Kendaraan
351,450,000.00 268,829,107.00 76.49 Kasubag Umum
9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah macam peralatan dan perlengkapan kantor : 14 Macam
164,539,000.00 159,439,000.00 96.9 Kasubag Umum
10
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah pengadaan alat listrik dan elektronika : 4 Paket
4,000,000.00 3,987,500.00 99.69 Kasubag Umum
11
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajak, KIR dan STNK : 25 Kendaraan
16,125,000.00 13,212,900.00 81.94 Kasubag Umum
12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara : 1 Unit
197,350,000.00 184,767,000.00 93.62 Kasubag Umum
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah : 659 OK
30,000,000.00 29,135,000.00 97.12 Kasubag Umum
14 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai dan perangko : 470 lembar
3,500,000.00 3,028,000.00 86.51 Kasubag Umum
15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan snack dan minum rapat : 425 Om
7,825,000.00 5,955,000.00 76.1 Kasubag Umum
16
Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah media surat kabar : 4 Media
6,200,000.00 3,108,000.00 50.13 Kasubag Umum
17 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah isi ulang gas LPG : 12 Kali
1,000,000.00 870,000.00 87 Kasubag Umum
18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah komputer dan AC yang terpelihara : 27 Unit
22,000,000.00 21,311,000.00 96.87 Kasubag Umum
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
62
19 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor : 4 Paket
16,063,400.00 16,043,500.00 99.88 Kasubag Umum
20 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pembayaran honor petugas pengelola keuangan dan barang : 144 OB
37,200,000.00 37,046,800.00 99.59 Kasubag Keuangan
21 Penyusunan rencana strategis (renstra) SKPD
Jumlah dokumen RENSTRA : 1 Dokumen
1,550,000.00 160,000.00 10.32 Kasubag Program
22 Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD
Jumlah dokumen RENJA : 1 Dokumen
1,550,000.00 0 0 Kasubag Program
23
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah akomodasi, transportasi dan biaya bimtek bidang perhubungan : 24 OK
67,000,000.00 41,610,000.00 62.1 Kasubag Program
24
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja : 2 Dokumen
8,000,000.00 5,270,600.00 65.88 Kasubag Program
25 Pelayanan perizinan dibidang perhubungan
Jumlah ijin parkir yang keluar : 75 Ijin
38,750,000.00 37,562,500.00 96.94
Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
26
Pengumpulan dan anlisis data base pelayanan angkutan
Jumlah kegiatan studi dan survey transportasi : 15 Kali
894,790,000.00 726,993,850.00 81.25
Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
27 Pembinaan operasional LLAJ
Jumlah wasdal yang dilaksanakan : 7 Kegiatan
187,850,000.00 168,337,500.00 89.61
Kasi Pengendalian Operasional
28
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat : 7 Kali
134,510,000.00 124,287,450.00 92.4 Kasi Angkutan Barang
29 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Jumlah halte terpasang : 4 Unit
101,350,000.00 99,499,000.00 98.17 Kasi Angkutan Orang
30
Pemeliharaan tempat pemungutan retribusi dan terminal
Jumlah TPR dan terminal yang terpelihara : 5 Lokasi
256,700,000.00 255,731,000.00 99.62 Kasi Angkutan Orang
31
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Jumlah pembayaran sewa balai uji kendaraan bermotor : 12 Bulan
135,050,000.00 133,439,000.00 98.81 Kasi Sarana dan Prasarana
32 Pengadaan marka jalan
Jumlah marka terpasang : 1150 meter persegi
261,350,000.00 256,532,822.00 98.16 Kasi Sarana dan Prasarana
33 Pengadaan pagar pengaman jalan
Cakupan marka jalan terpasang : 180 Meter
199,675,000.00 197,900,700.00 99.11 Kasi Sarana dan Prasarana
34
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat timbang portable : 1 Unit
263,625,000.00 0 0 Kasi Sarana dan Prasarana
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
63
35
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan : 13000 KBWU
527,040,000.00 520,274,508.00 98.72 Kasi Sarana dan Prasarana
36 Pengadaan APILL Jumlah APILL terpasang : 1 Unit
484,625,000.00 484,524,300.00 99.98 Kasi Sarana dan Prasarana
37
Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
Jumlah APILL yang terpelihara : 14 Unit
486,600,000.00 479,679,500.00 98.58 Kasi Sarana dan Prasarana
38 Pengadaan lampu penerangan jalan
Jumlah LPJU terpasang : 172 Unit
5,643,487,000.00
5,641,681,280.00
99.97 Kasi Sarana dan Prasarana
39 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpasang : 183 Unit
498,247,009.00 466,489,900.00 93.63 Kasi Sarana dan Prasarana
40
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat uji yang terkalibrasi dan terservis : 9 Unit
140,850,000.00 128,038,000.00 90.9 Kasi Sarana dan Prasarana
41 Pemeliharaan LPJU
Jumlah LPJU yang terpelihara : 2000 Unit
577,900,000.00 569,258,019.00 98.5 Kasi Sarana dan Prasarana
42 Pengadaan flashing lamp
Jumlah flashing lamp terpasang : 5 Unit
181,350,000.00 170,948,000.00 94.26 Kasi Sarana dan Prasarana
43 Pengendalian Tower
Jumlah rekomendasi cellplan yang keluar : 75 Rekomendasi
259,240,000.00 251,863,250.00 97.15
Kasi Telekomunikasi dan Informatika
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
64
BAB IV
PENUTUP
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sector perhubungan berusaha untuk
memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana
dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya
tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan
berusaha untuk bertanggungjawab memcapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai
pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang pada
umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah
telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya
dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta
dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif
maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian
sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada
umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan
rakyat (Welfare State).
Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 secara
keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti,
tercermin dari :
1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
2. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas ( APILL, Marka, Rambu,
Guardraill, Flashing Lamp, LPJU dll)
3. Bertambahnya dokumen database transportasi terutama terkait V/C Ratio
dan Load Faktor Angkutan Umum
4. Meningkatnya penerimaan PAD Sektor Perhubungan
4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2015 tidak
terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul baik yang datang dari lingkungan internal
maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-
langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat,
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l
T a h u n 2 0 1 6
65
partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan
prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Terbatasnya tenaga teknis
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas.
3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai
4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas.
Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :
1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan, BKD
Kabupaten Bantul maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan
pembekalan kepada petugas operasional lapangan mengenai ketugasan di
bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana
dan prasara sesuai kebutuhan.
4. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan
yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam
sibuk pagi di lokasi rawan kecelakaan.
6. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan
manajemen rekayasa tranportasi
7. Melakukan kegiatan sosialisasi untuk awak angkutan, warga masyarakat
serta anak sekolah dengan berbagai media secara rutin seperti :
a. Sosialisasi secara langsung untuk awak angkutan dan anak sekolah
b. Iklan Layanan masyarakat
c. Siaran radio
d. Spanduk
e. Leaflet
f. Poster
8. Melakukan pemerikasaan insidentil yang dilaksanakan oleh PPNS
Perhubungan yang dilaksanakan secara periodic untuk angkutan barang dan
angkutan umum.
Bantul, 28 Februari 2017
Kepala Dinas
Aris Suharyanta, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1009