LAPORAN KINERJA (LKj) - dlh.bantulkab.go.id 2017 DLH.pdf · Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

tahun anggaran 2017 dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan Kinerja

tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota,

paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan

kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016.

Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Dinas

Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2017. Secara keseluruhan penyelenggaran

tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah

banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator

kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai

sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan

efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini dapat diselesaikan atas

bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu kami menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat

dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat

dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Februari 2018

Kepala DLH Kabupaten Bantul

Drs. Masharun, MM NIP. 19580703 198503 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana

instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan

publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema

pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017 ini merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan

Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata

kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan bidang lingkungan hidup, serta memiliki fungsi yang cukup luas dan

strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, yaitu :

a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang

lingkungan hidup.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan

bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan

bahwa 2 (dua) indikator berkriteria Sangat Tinggi dan 2 (dua) indikator berkriteria

Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 102,63 %. Adapun 2 (dua) IKU yang

pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), adalah:

1. Indeks Kualitas Udara (137,18 %), dan

2. Volume sampah yang tertangani (102,56 %).

Sedangkan 2 (dua) indikator sisanya masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%)

, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (89,51 %), dan

2. Indeks Tutupan Lahan (81,26 %).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bnatul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi

capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini,

upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan

rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF.......................................................................................

DAFTAR ISI.........................................................................................................

DAFTAR TABEL..................................................................................................

DAFTAR GAMBAR..............................................................................................

DAFTAR GRAFIK................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN................................................................................

A.

B.

C.

D.

E.

Latar Belakang..........................……………………………….......

Pembentukan OPD.....................................................................

Susunan Organisasi.........……………………………...................

Keragaman SDM........................................................................

Isu Strategis................................................................................

BAB II PERENCANAAN KINERJA...............................................................

A.

B.

C.

Rencana Strategis......................................................................

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017...........................................

Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran....................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................................

A.

B.

C.

D.

E.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017..........................

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja......................................

Capaian/ Prestasi Lainnya........................................................

Akuntabilitas Anggaran.............................................................

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.........................................

BAB IV PENUTUP..........................................................................................

LAMPIRAN.........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin

pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional,

efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan,

mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum menjadi bagian kunci

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017

disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja

Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bantul Tahun 2017 adalah memberi informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Juga sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan

Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bantul, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;

2) Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang

lingkungan hidup.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1) Sekretariat, terdiri atas:

a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH), terdiri atas:

a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan

c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:

a) Seksi Pengelolaan Sampah;

b) Seksi Limbah B3; dan

c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

terdiri atas:

a) Seksi Pencemaran Lingkungan;

b) Kerusakan Lingkungan; dan

c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

5) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas:

a) UPT Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul

(Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan

Kabupaten Bantul).

b) UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul).

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Keragaman Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bantul tahun 2017 berjumlah 116 orang, secara lengkap gambaran

kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menurut jenjang

pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.1. Demi kelancaran

pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 64

pekerja harian lepas (PHL) yang terdiri dari 3 PHL analis kimia di UPT

Laboratorium Lingkungan, 23 PHL Kebersihan dan 5 PHL supir truk sampah di

UPT KP2, serta 3 PHL kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan

lingkungan sekitar kantor, dan 20 PHL satgas adipura.

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan

1. Doktor (S3) 0 0

2. Master (S2) 3 4

3. Sarjana (S1) 16 9

4. Diploma (D3/D4) 2 2

5. SLTA 70 1

6. SMP 9 0

7. SD 0 0

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

Adapun disiplin ilmu SDM antara lain S2-Ilmu Lingkungan, S2-

Perencanaan Kota dan Daerah, Hukum, Kimia, Teknik Kimia, Biologi, Teknik

Lingkungan, Ekonomi, dan Sospol. Adapun SDM yang telah mengikuti diklat

jabatan fungsional sebanyak 4 orang terdiri dari diklat Pengendali Dampak

Lingkungan sebanyak 2 orang dan diklat Pengawas Lingkungan sebanyak 2

orang namun belum dilantik.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana

pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian

suatu tujuan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki gedung

kantor, gedung laboratorium lingkungan, dan bangunan depo sampah.

Laboratorium lingkungan merupakan laboratorium pengujiaan yang kompeten

untuk pengujian kualitas air. Pada tanggal 10 Juni 2015 telah diperoleh sertifikat

akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor sertifikat

akreditasi LP-913-IDN. Lingkup parameter terakreditasi berjumlah 5 (lima)

parameter untuk kualitas air.

Guna menunjang operasional kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bantul dalam pelaksanaannya tugas pokok fungsinya, sampai dengan tahun

2017 telah memiliki 5 kendaraan roda empat operasional, 24 truk sampah, 3

mobil tangki air, 1 mobil laboratorium, 19 kendaraan roda tiga pengangkut

sampah, 4 pick up pengangkut sampah, 56 kontainer sampah, 28 mesin

pemotong rumput dan lain-lain.

E. Isu Strategis

Fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan. Hal ini tergambar

dari berbagai bencana lingkungan hidup yang akhir-akhir ini terjadi seperti

banjir, kekeringan, longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu strategis di Kabupaten

Bantul. Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini menyebabkan secara alami, Kabupaten

Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga

potensi pencemaran air sungai di Kabupaten Bantul menjadi cenderung tinggi.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang didapat dari pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang masuk, inventarisasi permasalahan lingkungan dari kecamatan dan

dinas/instansi terkait, serta hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui bahwa

isu-isu prioritas mengenai lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Kualitas air sungai

Hasil pemantauan yang secara rutin dilakukan tiap tahunnya

terhadap air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan

kualitas air sungai. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh DLH

Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi

penurunan kualitas air sungai pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013.

Pada tahun 2014, dari 15 titik pantau, rata-rata 37,54% parameter yang

diuji telah melampaui baku mutu dan pada tahun 2015 rata-rata 36,86%

parameter yang diujikan melampaui baku mutu. Bahkan, pada tahun 2014

hingga 2016 parameter mikrobiologi yaitu fecal koli dan total koli di seluruh

titik pantau (15 titik di 5 sungai) telah melebihi baku mutu.

2. Kualitas udara ambient

Kualitas udara ambient di Kabupaten Bantul sejak tahun 2014

hingga 2016 parameter Total Suspended Particulate (TSP) telah

melampaui baku mutu yang dipersyaratkan dalam Keputusan Gubernur

DIY No. 153 Tahun 2002 dari sembilan parameter yang diujikan.

Konsentrasi SO2 dan CO di udara ambient Kabupaten Bantul juga terus

mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2016. Salah satu

penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah

bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk,

semakin meningkat kebutuhan energi.

Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar

seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi.

Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan

pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata

pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber

energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif

yang mempengaruhi kualitas udara.

Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran,

termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NOx), karbon

monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5

mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC). Sedangkan

sumber utama pencemaran udara dari Pb berasal dari asap kendaraan

bermotor yang menggunakan bahan bakar yang mengandung timbal.

3. Tutupan Lahan dan Hutan

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, memiliki kawasan

hutan negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595

ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6

ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih

belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %).

Hutan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk

hidup lainnya. Hutan mempunyai peran sebagai penyedia sumber air bagi

manusia dan lingkungannya, hutan punya kemampuan menyerap karbon,

pemasok oksigen (O2) di udara dan penyedia jasa wisata serta sumber

genetik flora dan fauna. Mengingat begitu besar peran hutan bagi makluk

hidup, maka hutan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga

kerusakan hutan seperti kebakaran hutan, penebangan ilegal, kegiatan

penambanganyang tidak memperhatikan faktor lingkungan dan lain-lain

dapat dihindari.

4. Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah di Kabupaten Bantul terus meningkat tiap

tahunnya, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Untuk itu diperlukan peningkatan upaya pengelolaan sampah dari tahun

ke tahun agar timbulan sampah yang terjadi tidak menjadi beban

lingkungan sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat adalah

dengan cara diangkut oleh dinas terkait, ditimbun, dibakar, dibuang ke kali

atau yang lainnya.

Berdasarkan perkiraan jumlah timbulan sampah per hari dengan

asumsi satu orang menghasilkan 0,0025 m3/hari maka jumlah sampah

yang dihasilkan per hari di 17 kecamatan sebesar 2.299,29 m3/hari.

Penghasil sampah terbesar di wilayah Kebupaten Bantul pada tahun 2016

adalah kecamatan Banguntapan sebesar 264,49 m3/hari. Sedangkan

terendah sebesar 77,64 m3/hari terdapat di kecamatan Kretek. Tingginya

timbulan sampah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kepadatan

penduduk yang tinggi dan peningkatan aktivitas serta belum semua pihak

mempunyai kemampuan maupun kemauan dalam mengelola sampah

dengan prinsip 3R.

Isu-isu tersebut diatas merupakan dampak negatif dari meningkatnya

jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas manusia, dan kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai lingkungan hidup. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul beserta instansi terkait melakukan upaya agar lingkungan

tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya

tidak terganggu. Upaya-upaya yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai

peraturan-peraturan lingkungan hidup dan pentingnya menjaga lingkungan

hidup, menyediakan prasarana dan sarana, dan rehabilitasi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Bantul tahun 2016- 2021, Visi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul adalah “Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang

pengendalian dampak lingkungan”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten

Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul

yang bersih, sehat, sejuk dan lestari yang semuanya itu akan diwujudkan

melalui misi.

Bersih artinya disini mengandung aspek estetika artinya disamping

pengelolaan sampah, kotoran dan limbah secara benar namun juga indah

dipandang mata.

Sehat artinya lingkungan yang bebas dari kuman dan sarang

penyakit.

Sejuk artinya suatu kondisi yang dipengaruhi oleh banyaknya

pepohonan rindang yang tumbuh terpelihara dimana-mana.

Lestari artinya tetap terjaga alam sebagai daya tampung dan daya

dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Bantul.

Proaktif memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul akan lebih aktif dan responsiif dalam

menjawab kondisi, tantangan dan permasalahan lingkungan hidup.

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan

pencapaiannya bersifat jangka panjang, merupakan rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021, bidang lingkungan

hidup ada pada misi 4 “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana

prasarana umum, pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”. Mengacu pada misi

yang tertuang dalam RPJMD tersebut, misi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul adalah:

1) Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan

kualitas pelayanan.

2) Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan.

3) Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya

alam.

4) Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan

analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

1) Tujuan Misi 1

Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapasitas aparatur

serta prasarana dan sarana yang memadai dengan sasaran:

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung

profesionalisme kinerja instansi

2) Tujuan Misi 2

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan

pencemaran lingkungan dengan sasaran: Penurunan beban

pencemaran lingkungan hidup

3) Tujuan Misi 3

Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumber daya

alam dengan sasaran: Peningkatan luasan tutupan lahan

4) Tujuan Misi 4

Meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketaatan masyarakat

untuk perlindungan lingkungan dengan sasaran: Peningkatan

pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat

berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapasitas aparatur serta prasarana dan sarana yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi

1. Nilai AKIP 74 75 76 77 78 79

2. Nilai IKM 80 82 84 86 88 90

3. Nilai Evaluasi Kinerja

78 79 80 81 82 83


3. Kebijakan, Strategi dan Program

a. Strategi

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (value added)

bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter

utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai

(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi

keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan

budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju

pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel

dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran lingkungan

Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup

Peningkatan konsentrasi DO di Sungai Winongo

7,25 7,30 7,35 7,40 7,45 7,50

Penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien

36 35 34 33 32 31

3 Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumber daya alam

Peningkatan luasan tutupan lahan

Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)

0,5 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha

Penambahan luasan RTH-Taman di 7 Kecamatan

- 250 m2 250

m2

250 m2 250

m2

250 m

2

4 Meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk perlindungan lingkungan

Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah kelompok pengelola sampah

130 133 136 139 142 145

Jumlah Sekolah Adiwiyata

56 76 96 116 136 156

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-

prinsip:

1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2) Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan

pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment

masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal Perangkat Daerah;

4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling

melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus

dapat:

1) Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih

rasional.

2) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional;

3) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang

menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan

rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan

mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk

mencapai sasaran; dan

4) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang

menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan

umum.

Melihat Visi, misi serta tujuan yang akan dicapai melalui sasaran-

sasaran, maka dirumuskan beberapa strategi dan kebijakan berdasarkan

misi sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan pada Misi Pertama

“Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan

meningkatkan kualitas pelayanan”

Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana

serta SDM yang ada.

Kebijakan untuk mewujudkan misi pertama antara lain :

a) Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai,

optimalisasi anggaran serta sarana prasarana yang dimiliki

b) Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui pelatihan, seminar dan

bimbingan teknis Bidang Lingkungan Hidup

c) Meningkatkan sarana dan prasarana SDM pengolah data

Strategi dan Kebijakan pada Misi kedua

“Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan”

Strategi yang ditempuh adalah :

a) Mengupayakan pencegahan pencemaran air serta udara

b) Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha

Kebijakan untuk mewujudkan misi kedua antara lain :

a) Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan

b) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku

usaha/kegiatan

Strategi dan Kebijakan pada Misi ketiga

“Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya

alam”


a) Mengupayakan konservasi lahan

b) Meningkatkan luasan tutupan lahan

Kebijakan untuk mewujudkan misi ketiga antara lain :

a) Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha (penambang)

b) Penanaman bibit tanaman serta penambahan luasan ruang terbuka hijau

Strategi dan Kebijakan pada Misi keempat

“Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas”


a) Pemberdayaan kelompok pemerhati lingkungan

b) Mengupayakan penegakan hukum

Kebijakan untuk mewujudkan misi ketiga antara lain :

a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan

b) Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip

3R

Hubungan antara Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada

Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian dampak lingkungan”.

MISI 1 : Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapasitas aparatur serta prasarana dan sarana yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta SDM yang ada

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendaya gunaan pegawai, optimalisasi anggaran serta sarana prasarana yg dimiliki

2. Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis bidang lingkungan hidup

3. Meningkatkan sarana dan prasarana SDM pengolah data

Misi 2 : Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan


Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran lingkung


1. Mengupayakan pencegahan pencemaran air dan udara

2. Mewujudkan lingkungan yg bersih dan sehat

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha

1. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan

MISI 3 : Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam


Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumber daya alam

Peningkatan luasan tutupan lahan

1. Mengupayakan konservasi lahan Mengupayakan konservasi lahan

2. Meningkatkan luasan tutupan lahan

1. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha (penambang)

2. Penanaman bibit tanaman serta penambahan luasan ruang terbuka hijau

MISI 4 : Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk perlindungan lingkungan


1. Pemberdayaan kelompok pemerhati lingkungan

2. Mengupayakan penegakan hukum

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan

2. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R


B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sasaran strategis DLH Kabupaten Bantul disesuaikan dengan permasalahan

utama (strategic issued) terkait lingkungan hidup yang tengah dihadapi di

Kabupaten Bantul.

Permasalahan lingkungan hidup sangat kompleks dan berbasis keilmuan-

teknik (engineering basis). Ukuran dari kondisi atau status lingkungan hidup

diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis tekonologi

lainnya, misalnya citra satelit. Pemahaman dari hasil pengukuran parameter

kimia dan mikrobiologi dari bahan pencemar udara dan air serta besaran

konsentrasinya memerlukan latar belakang teknis yang memadai sehingga

sedikit menyulitkan bagi masyarakat awam. Ukuran atau indikator ini sangat

berbeda dengan keilmuan ekonomi dan sosial yang relatif lebih mudah

dipahami.

Selain itu, indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu

berdasarkan masing-masing parameter bahan pencemar sehingga mengalami

kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi kualitas

udara maupun air secara utuh dan menyeluruh. Disisi lain sangat dibutuhkan

penilaian kondisi lingkungan hidup (dalam hal ini kualitas air dan kualitas air

sungai) di suatu wilayah pada periode tertentu bertambah baik atau sebaliknya.

Oleh karenanya dibutuhkan suatu ukuran yang dapat menyederhanakan

kompleksitas dan dapat merangkum ukuran-ukuran parsial. Salah satu cara

yang umumnya digunakan adalah menggunakan indeks.

Indeks kualitas lingkungan hidup yang merupakan aggregat dari indeks

kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan pada dasarnya

memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu mendukung pembuatan kebijakan atau

pengambilan keputusan; serta mempermudah komunikasi dengan publik.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu dalam

menentukan skala prioritas baik dipandang dari sisi isu atau tema maupun lokus

untuk dilakukannya aksi. Prioritas tersebut disesuaikan dengan derajat

permasalahannya yang diindikasikan angka indeks. Selain itu, indeks yang

cukup komprehensif dengan parameter yang memadai akan memiliki aspek

ketelusuran sehingga dapat membantu mengidentifikasikan sumber

permasalahan. Misalnya dalam hal indeks yang mewakili kualitas air dapat

ditelusuri hingga sumber pencemarnya dapat diidentifikasi.

Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan untuk

mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Melalui

indeks, semua pihak memiliki ukuran yang sama sehingga dapat dilihat tingkat

pencapaian baik untuk kecenderungan berhasil atau sebaliknya. Dengan

begitu, indeks dapat menjadi alat penggerak bagi keterlibatan publik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun

2017 sebagai berikut :

Perjanjian kinerja DLH Kabupaten Bantul tahun 2017 telah mencakup

indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).

Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani

aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada

umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan. Isu hijau dalam perjanjian

kinerja DLH Kabupaten Bantul tahun 2017 diakomodir dalam indikator kinerja

“Indeks Tutupan Lahan”, sedangkan isu coklat diakomodir dalam indikator

kinerja “Indeks Kualitas Air”, “Indeks Kualitas Udara”, dan “Volume sampah

yang tertangani (m³).

C. Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran

Dalam upaya mencapai 4 target Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja, DLH Kabupaten Bantul

melaksanakan program dan kegiatan pendukungnya. Adapun program dan

kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program Kegiatan

1 Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup

Indeks Kualitas Air (IKA)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Pengawasan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup

Pengkajian dampak lingkungan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Indeks Kualitas Udara

Program Pengendalian Pencemaran dan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program Kegiatan

(IKUd) Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2 Peningkatan luasan tutupan lahan

Indeks Tutupan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

Pembuatan Taman Hijau

3 Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Volume sampah yang tertangani

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyusunan laporan periodik per bulan sampah harian

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kerjasama pengelolaan persampahan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemberdayaan Pondok pesantren berwawasan lingkungan

Pemberdayaan Kampung Hijau


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus

dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah

instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena

itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada

publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Tahun 2016–2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan capaian kinerja. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul pada tahun 2016 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja DLH Kabupaten Bantul Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase


Indeks Kualitas Air (IKA)

indeks 35 31.33 89.51

Indeks Kualitas Udara (IKUd)

indeks 60 82.31 137.18

2 Peningkatan luasan tutupan lahan

Indeks Tutupan Lahan

indeks 33.85 27.507 81.26



m³ 430,000 441,000 102.56


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.


bahwa 2 (dua) indikator berkriteria Sangat Tinggi dan 2 (dua) indikator

berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 102,63 %.

Adapun 2 (dua) IKU yang pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat

tinggi (90,1 % lebih), adalah: Indeks Kualitas Udara (137,18 %), dan Volume

sampah yang tertangani (102,56 %). Sedangkan 2 (dua) indikator sisanya

masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%) , yaitu : Indeks Kualitas Air (89,51

%), dan Indeks Tutupan Lahan (81,26 %).

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.


bahwa 2 (dua) indikator berkriteria Sangat Tinggi dan 2 (dua) indikator

berkriteria Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian tahun

2017 pada 3 (tiga) indikator (Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan

Volume Sampah yang Tertangani) telah mengalami peningkatan, namun 1

(satu) indikator (Indeks Kualitas Air) mengalami penurunan.

Adapun perbandingan target kinerja tahun 2017 dengan target akhir

Renstra tahun 2021 dicantumkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir Renstra

No Indikator Kinerja

Utama Capaian

2016

2017 Target Akhir

Renstra 2021

Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Indeks Kualitas Air (IKA)

34.29 35 31.33 89.51 56 55.95

2 Indeks Kualitas Udara (IKUd)

72.77 60 82.31 137.18 90 91.46

3 Indeks Tutupan Lahan

27.50 33.85 27.507 81.26 61.2 44.95

4 Volume sampah yang tertangani

420,000 430,000 441,000 102.56 470,000 93.83


1. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kualitas Air

Berdasarkan perjanjian kinerja DLH Kabupaten Bantul Tahun 2017,

terlihat bahwa pencapaian target indeks kualitas air digunakan sebagai tolak

ukur kinerja DLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas air,

yaitu terjadinya pencemaran air sungai. Perhitungan indeks untuk indikator

kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan

Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai

penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution

Index – PI).

Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j

yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi

parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air

i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukkan

yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan

Peraturan Gubenur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai

satu sampel;

2) Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD,

COD, Total Phosphat, E. Coli dan Total Coliform;

3) Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk)

jumlah sampel dengan nilai PIj > 1, menjadi nilai indeks dalam skala 0 –

100 (terburuk – terbaik). Pada prinsipnya nilai PIj > 1 mempunyai arti bahwa

air sungai tersebut tidak memenuhi baku peruntukan air j, dalam hal ini

mutu air kelas II (Sungai Winongo, Gajahwong, Opak dan Bedog) dan mutu

air kelas II (Sungai Code).

Adapun rumus perhitungan indeks pencemaran (PIj) dilakukan

sebagaimana tercantum pada Rumus 1.

...............................................Rumus 1

Keterangan: (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij ((Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ PIj ≤ 1,0 2) Tercemar ringan jika 1,0 < PIj ≤ 5,0 3) Tercemar sedang jika 5,0 PIj ≤ 10,0 4) Tercemar berat jika PIj > 10,0.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan Prosentase pemenuhan mutu air (P)

dengan menggunakan Rumus 2.

...........................Rumus 2

Keterangan: a = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Memenuhi”. b = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Ringan”. c = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Sedang”. d = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Berat”. Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu air.

Langkah selanjutnya adalah menghitung Nilai Indeks per mutu Air (I)

dengan menggunakan Rumus 3.

...............................Rumus 3 Keterangan: Bobot Nilai Indeks sudah ditentukan untuk masing-masing status mutu air yaitu 70 untuk “Memenuhi”, 50 untuk “Cemar Ringan”, 30 untuk “Cemar Sedang” dan 10 untuk “Cemar Berat”. Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu sehingga didapat nilai indeks per mutu Air.

Langkah terakhir adalah menghitung Indeks Kualitas Air dengan

menggunakan Rumus 4.

IKA = Ii + Ij + Ik + Im.........................................................................Rumus 4

Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Udara Ii = Nilai Indeks untuk status mutu “Memenuhi” Ij = Nilai Indeks untuk status mutu “ Cemar Ringan” Ik = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Sedang” Im = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Berat”

Pada tahun 2017 pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 sungai

yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Opak, Bedog,

Code dan Gajahwong di 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode

(penghujan dan kemarau) sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Hasil

pemantauan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan

parameter kimia anorganik, mikrobiologi, dan kimia organik pada tahun 2017

ditampilkan pada Tabel 3.4.

Gambar 3.1 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai

Tabel 3.4 Hasil pemantauan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2017

No. Nama Sungai Lokasi/ Koordinat Periode/ Tanggal

TSS DO BOD COD Fosfat Fecal Coli

Total-Coliform

1 S. Winongo Kweni/ LS 07°49'48'' BT110°20'19'' 16-Mar-17 34 7.8 7.5 13 0.05 18000 21000

17-Okt-17 40 8.25 7.61 15.42 0.19 43000 46000

2 S. Winongo Jomegatan/ LS 07°50'15'' BT110°20'59'' 16-Mar-17 32 8 5.7 17 0.04 28000 32000

17-Okt-17 40 6.2 9.55 18.96 0.18 21000 210000

3 S. Winongo Manding/ LS 07°53'726'' BT110°21'109'' 22-Mar-17 68 7.8 5.7 11.1 0.09 43000 75000

18-Okt-17 10 8.25 9.6 18.68 0.19 4300 460000

4 S. Winongo Gadinglumbung/ LS 07°58'53'' BT110°23'40'' 22-Mar-17 38 7.4 3.7 11.2 0.13 460000 1100000

18-Okt-17 16 6.18 7.7 15.25 0.17 28000 75000

5 S. Winongo Nyemengan/ LS 07°50'40'' BT110°20'42'' 16-Mar-17 30 7.7 4.7 16.5 0.07 28000 43000

17-Okt-17 32 4.3 7.5 15.22 0.14 150000 1100000

6 S. Gajahwong Bodon/ LS 07°49'635'' BT110°23'616'' 22-Mar-17 21 7.6 5.7 13.6 0.07 43000 2400000

19-Okt-17 18 5.77 7.64 15.83 0.24 93000 2400000

7 S. Gajahwong Kanggotan/ LS 07°52'8'' BT110°23'40'' 23-Mar-17 21 7.4 4.4 13.2 0.13 32000 1100000

18-Okt-17 18 7.42 7.73 16.1 0.26 150000 1100000

8 S. Code Ngoto/ LS 07°53'726'' BT110°22'508'' 23-Mar-17 23 7.2 6.3 12.5 0.1 75000 460000

19-Okt-17 14 7.42 5.77 12.1 0.25 7000 14000

9 S. Code Kembangsongo/ LS 07°53'33'' BT110°23'4'' 22-Mar-17 35 7.8 5.7 13.5 0.09 23000 43000

18-Okt-17 32 7.42 5.76 11.21 0.19 4000 9000

10 S. Opak Kloron/ LS 07°49'741'' BT110°27'128'' 23-Mar-17 29 6.9 3.5 14.4 0.1 43000 75000

18-Okt-17 20 7.42 7.66 15.21 0.21 9000 43000

11 S. Opak Klenggotan/ LS 07°52'613'' BT110°24'501'' 22-Mar-17 42 7.7 4.7 13.2 0.09 31000 43000

18-Okt-17 28 7.83 5.71 12.31 0.22 9000 23000

12 S. Opak Putat/ LS 07°57'22'' BT110°21'44'' 22-Mar-17 100 7.8 4.7 11.5 0.004 12000 120000

18-Okt-17 20 8.25 5.75 11.43 0.17 15000 43000

13 S. Bedog Menayu Kidul/ LS 07°49'29'' BT110°19'56'' 16-Mar-17 42 7.8 4.7 15.1 0.02 21000 23000

17-Okt-17 20 6.18 6.62 13.21 0.21 3900 240000

14 S. Bedog Sindon/ LS 07°52'707'' BT110°181'904'' 22-Mar-17 45 7.5 4.7 14.2 0.07 75000 150000

17-Okt-17 16 7.42 6.7 13.53 0.18 43000 1100000

15 S. Bedog Mangir Kidul/ LS 07°54'549'' BT110°16'551'' 22-Mar-17 40 7.4 9.7 13.8 0.07 120000 150000

17-Okt-17 16 7.83 7.58 15.32 0.15 39000 150000


Total-Coliform


Total-Coliform

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.68 (0.08) 2.50 0.52 0.25 18.00 4.20

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.80 (0.13) 2.54 0.62 0.95 43.00 9.20

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.64 (0.10) 1.90 0.68 0.20 28.00 6.40

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.80 0.08 3.18 0.76 0.90 21.00 42.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 1.36 (0.08) 1.90 0.44 0.45 43.00 15.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.20 (0.13) 3.20 0.75 0.95 4.30 92.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.76 (0.04) 1.23 0.45 0.65 460.00 220.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.32 0.08 2.57 0.61 0.85 28.00 15.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.60 (0.07) 1.57 0.66 0.35 28.00 8.60

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.64 0.27 2.50 0.61 0.70 150.00 220.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.42 (0.06) 1.90 0.54 0.35 43.00 480.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.36 0.12 2.55 0.63 1.20 93.00 480.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.42 (0.04) 1.47 0.53 0.65 32.00 220.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.36 (0.04) 2.58 0.64 1.30 150.00 220.00

400 4 6 50 1 2000 10000 0.06 (0.02) 1.05 0.25 0.10 37.50 46.00

400 4 6 50 1 2000 10000 0.04 (0.04) 0.96 0.24 0.25 3.50 1.40

400 4 6 50 1 2000 10000 0.09 (0.07) 0.95 0.27 0.09 11.50 4.30

400 4 6 50 1 2000 10000 0.08 (0.04) 0.96 0.22 0.19 2.00 0.90

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.58 0.01 1.17 0.58 0.50 43.00 15.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.40 (0.04) 2.55 0.61 1.05 9.00 8.60

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.84 (0.07) 1.57 0.53 0.45 31.00 8.60

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.56 (0.08) 1.90 0.49 1.10 9.00 4.60

50 5 3 25 0.2 1000 5000 2.00 (0.08) 1.57 0.46 0.02 12.00 24.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.40 (0.13) 1.92 0.46 0.85 15.00 8.60

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.84 (0.08) 1.57 0.60 0.10 21.00 4.60

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.40 0.08 2.21 0.53 1.05 3.90 48.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.90 (0.05) 1.57 0.57 0.35 75.00 30.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.32 (0.04) 2.23 0.54 0.90 43.00 220.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.80 (0.04) 3.23 0.55 0.35 120.00 30.00

50 5 3 25 0.2 1000 5000 0.32 (0.08) 2.53 0.61 0.75 39.00 30.00


Total-Coliform

(Ci/Lij)R (Ci/Lij)M (Ci/Lij)R2 (Ci/Lij)M2 Pij Status Mutu Air

0.68 (0.08) 2.99 0.52 0.25 7.28 4.12 2.25 7.28 5.07 53.00 5.39 sedang

0.80 (0.13) 3.02 0.62 0.95 9.17 5.82 2.89 9.17 8.37 84.09 6.80 sedang

0.64 (0.10) 2.39 0.68 0.20 8.24 5.03 2.44 8.24 5.95 67.90 6.08 sedang

0.80 0.08 3.51 0.76 0.90 7.61 9.12 3.25 9.12 10.59 83.17 6.85 sedang

1.67 (0.08) 2.39 0.44 0.45 9.17 6.88 2.99 9.17 8.93 84.09 6.82 sedang

0.20 (0.13) 3.53 0.75 0.95 4.17 10.82 2.90 10.82 8.41 117.07 7.92 sedang

0.76 (0.04) 1.45 0.45 0.65 14.31 12.71 4.33 14.31 18.72 204.78 10.57 berat

0.32 0.08 3.05 0.61 0.85 8.24 6.88 2.86 8.24 8.19 67.90 6.17 sedang

0.60 (0.07) 1.98 0.66 0.35 8.24 5.67 2.49 8.24 6.20 67.90 6.09 sedang

0.64 0.27 2.99 0.61 0.70 11.88 12.71 4.26 12.71 18.12 161.54 9.48 sedang

0.42 (0.06) 2.39 0.54 0.35 9.17 14.41 3.89 14.41 15.12 207.65 10.55 berat

0.36 0.12 3.03 0.63 1.40 10.84 14.41 4.40 14.41 19.35 207.65 10.65 berat

0.42 (0.04) 1.84 0.53 0.65 8.53 12.71 3.52 12.71 12.39 161.54 9.33 sedang

0.36 (0.04) 3.06 0.64 1.57 11.88 12.71 4.31 12.71 18.59 161.54 9.49 sedang

0.06 (0.02) 1.11 0.25 0.10 8.87 9.31 2.81 9.31 7.91 86.68 6.88 sedang

0.04 (0.04) 0.96 0.24 0.25 3.72 1.73 0.99 3.72 0.97 13.84 2.72 ringan

0.09 (0.07) 0.95 0.27 0.09 6.30 4.17 1.69 6.30 2.84 39.69 4.61 ringan

0.08 (0.04) 0.96 0.22 0.19 2.51 0.90 0.69 2.51 0.48 6.30 1.84 ringan

0.58 0.01 1.34 0.58 0.50 9.17 6.88 2.72 9.17 7.41 84.09 6.76 sedang

0.40 (0.04) 3.03 0.61 1.11 5.77 5.67 2.36 5.77 5.59 33.29 4.41 ringan

0.84 (0.07) 1.98 0.53 0.45 8.46 5.67 2.55 8.46 6.51 71.57 6.25 sedang

0.56 (0.08) 2.39 0.49 1.21 5.77 4.31 2.09 5.77 4.38 33.29 4.34 ringan

2.51 (0.08) 1.98 0.46 0.02 6.40 7.90 2.74 7.90 7.52 62.41 5.91 sedang

0.40 (0.13) 2.42 0.46 0.85 6.88 5.67 2.37 6.88 5.59 47.33 5.14 sedang

0.84 (0.08) 1.98 0.60 0.10 7.61 4.31 2.19 7.61 4.81 57.91 5.60 sedang

0.40 0.08 2.72 0.53 1.11 3.96 9.41 2.60 9.41 6.77 88.55 6.90 sedang

0.90 (0.05) 1.98 0.57 0.35 10.38 8.39 3.22 10.38 10.35 107.74 7.68 sedang

0.32 (0.04) 2.74 0.54 0.90 9.17 12.71 3.76 12.71 14.16 161.54 9.37 sedang

0.80 (0.04) 3.55 0.55 0.35 11.40 8.39 3.57 11.40 12.76 129.96 8.45 sedang

0.32 (0.08) 3.02 0.61 0.75 8.96 8.39 3.14 8.96 9.85 80.28 6.71 sedang


Hasil pemantauan dan analisis data digunakan untuk menghitung

indeks kualitas air sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel. 3.5 Perhitungan indeks kualitas air

Status Jumlah Persen Koefisien Nilai

Memenuhi 0 0% 70 0

Ringan 5 17% 50 8.33

Sedang 22 73% 30 22

Berat 3 10% 10 1.00

30

Nilai Indeks Kualitas Air 31.33


Indeks kualitas air telah mencapai target ditetapkan dengan pencapaian

sebesar 89,51%. Walaupun nilai pencapaian kualitas air sungai ini terhitung

tinggi, indeks kualitas air sebesar 31.33 menunjukkan bahwa kualitas air

sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Karena jika kualitas air

sungai telah memenuhi baku mutu, maka indeks kualitas airnya dapat

mencapai nilai 70. Hal ini juga didukung data status mutu air sungai di

Kabupaten Bantul tahun 2015 hingga 2017 yang menunjukkan bahwa

mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus Sedang, belum ada yang

berstatus Memenuhi baku mutu bahkan ada yang berstatus Cemar Berat

seperti ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2017

No. Tahun Status Mutu

Memenuhi Cemar Ringan

Cemar Sedang

Cemar Berat

1 2015 0% 20% 60% 20%

2 2016 0% 27% 66% 7%

3 2017 0% 17% 73% 10%


Jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kualitas air Kabupaten Bantul memang

relatif rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7. Hal ini tidak terlepas

dari kondisi geografis Kabupaten Bantul yang terletask di hlilir DAS. Sekalipun

belum dapat memenuhi baku mutu air klas II dan III sebagaimana

peruntukannya, namun kualitas air sungai di Kabupaten Bantul dari tahun

ketahun terus menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya kecenderungan peningkatan Indeks Kualitas Air dari tahun 2014

hingga 2017 sebagaimana digambarkan pada Grafik 3.1.

Tabel 3.7 Indeks Kualitas Air Kabupaten di DIY

No. Kab./Kota Indeks Kualitas Air

1 Kota Yogyakarta 50,00

2 Gunungkidul 68,00

3 Kulonprogo 50,00

4 Sleman 41,00

5 Bantul 16,67

Sumber: P3E Jawa (data 2014)

Grafik 3.1 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul

Lebih rendahnya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul

dibanding kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah DIY merupakan hal

yang wajar mengingat letak Kabupaten Bantul berada di bagian hilir

sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Tingginya konsentrasi

Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup

sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah. Selain

itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan

lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum

semuanya memenuhi baku mutu.

Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada

tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi

pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya

hingga memenuhi baku mutu dan menggalakkan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS).

2. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kualitas Udara

Pencapaian target indeks kualitas air digunakan sebagai tolak ukur

kinerja DLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas udara

ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk

indikator kualitas udara ambien dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks

Pencemar Udara.

Langkah-langkah perhitungan Indeks Kualitas Udara relatif lebih singkat

daripada perhitungan Indeks Kualitas Air. Begitu pula parameter yang

digunakan dalam penghitungan Indeks Kualitas Udara lebih sedikit dibanding

parameter yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Parameter yang digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas

Udara hanyalah 2 parameter yaitu SO2 dan NO2.

Adapun penghitungan indeks kualitas udara diawali dengan terlebih

dahulu menghitung Indeks Udara Model EU (Ieu) dengan menggunakan

Rumus 5.

...............................................................................Rumus 5

Keterangan : p1 = nilai rata-rata konsentrasi SO2 dari seluruh titik pantau p2 = nilai rata-rata konsentrasi NO2 dari seluruh titik pantau Ieu adalah Indeks Udara Model EU (Ieu) yang digunakan dalam Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air”. Indeks ini dikalkulasi untuk rata-rata per-jam, harian dan tahunan. Nilai referensi EU untuk parameter NO2 adalah 40 µg/m3 rata-rata pertahun dan SO2 adalah 20 µg/m3 rata-rata pertahun.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan Indeks Kualitas Udara dengan

melakukan normalisasi terhadap nilai Indeks Udara Model EU (Ieu)

menggunakan Rumus 6.

IKU = 100-((50/0,9) x(Ieu-0,1)).............................................................Rumus 6

Keterangan: IKU = Indeks Kualitas Udara Ieu = Indeks Udara Model EU (Ieu)

Pemantauan udara ambient dilakukan oleh Kementerian Lingkungan

Hidup di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten

Bantul. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di lokasi-lokasi yang

mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah

industri/argoindustri, wilayah pemukiman, an wilayah perkantoran/komersial.

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode passive sampler

sebanyak 2 tahap dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi Sulfur

Dioksida (SO2), dan Nitrogen Dioksida (NO2). Adapun hasil analisa

laboratorium udara ambien dengan metode passive sampler tahun 2017 dan

perhitungan Indeks Kualitas Udara yang dilakukan Kementerian Linkungan

Hidup dan Kehutanan tercantum pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient

Provinsi Kota Peruntukan

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2

Kadar NO2

Kadar NO2

Kadar SO2

Kadar SO2

µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3

DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA (3400)

BANTUL (3402)

Transportasi 28.40 23.40 7.39 7.36

Industri/Agro Industri

25.00 19.90 5.83 6.90

Pemukiman 15.00 10.60 5.64 6.15

Perkantoran/ Komersial

20.20 25.20 4.37 6.40

Blank <0.41 <0.41 <2.57 <2.57

Rerata SO2 Rerata NO2 Ieu IKU Kab/Kota

µg/Nm3 µg/Nm3 Indeks Indeks

20.96 6.25 0.418403 82.31 Sumber : KLHK (Surat Nomor S.1/PPU/IPKU/PKL.3/1/2018 tanggal 02 Januari 2018)

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara

Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2017 sebesar 60.

Selain itu, kualitas udara ambient Kabupaten Bantul juga masih baik,

ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas udara ambien Kabupaten Bantul pada

tahun 2017 sebesar 82.31 yang relatif tinggi jika dibandingkan nilai indeks

kualitas udara yang bisa dicapai yaitu sebesar 105,56 yang bisa dicapai hanya

jika tidak ada lagi pencemar NO2 dan SO2 di udara ambien. Walaupun

demikian, indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada

tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebagaimana terlihat pada

Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul juga relatif rendah jika

dibandingkan dengan kabupaten/ kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

seperti terlihat pada Grafik 3.3.

Gambar 3.3. Indeks Kualitas Udara kabupaten/ Kota di DIY

Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas

udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah

penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik

yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut

melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak

secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak

untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar

(bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan

transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas

udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran,

termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NOx), karbon

monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5

mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat

sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih

udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju

penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten

Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH publik eksisting

kawasan perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 1.714 ha (13,8%) belum

mencukupi kebutuhan RTH publik berdasarkan 20% dari luas kawasan

perkotaan dengan kekurangan sebesar 770,2 ha (Bappeda Kabupaten

Bantul, 2014).

3. Indikator Kinerja Utama: Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan

daibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan yang

dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung

bervegetasi dan lain-lain. Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan

negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha,

sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha

(19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum

memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (30 %).

Tabel 3.9 Luas Tutupan Lahan tahun 2015

Jenis Tutupan Vegetasi ha km²

Hutan

- Suaka Margasatwa 11.4 0.114

- Hutan Lindung 1,041.2 10.412

Kawasan lindung - RTH (Bappeda) 1,714.70 17.15

- Mangrove 5.5 0.06

Luas tutupan lahan

27.728


Penambahan tutupan lahan dilakukan dalam rangka pengelolaan

hutan dan lahan kritis telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan yang,

sehingga lahan kritis berubah menjadi lahan yang lebih produktif.

Penambahan tutupan lahan dilakukan melalui Kegiatan penanaman

tanaman buah (alpukat, sirsak, durian, kelengkeng dan rambutan) di lahan

kritis Dusun Nawungan Desa Selopamioro Imogiri seluas 35 hektar,

penanaman tanaman buah (jambu biji, sirsak, mangga, srikaya dan durian)

di lahan kritis Desa Seloharjo Pundong seluas 7 hektar, dan Desa Dlingo

Kec. Dlingo seluas 4 hektar.

Tabel 3.10 Penambahan Tutupan Lahan Tahun 2016


Kelerengan > 40%

Imogiri 35 0.35

Pundong 7 0.07

Dlingo 4 0.04

Sekitar danau/waduk/mata air 0.2 0.002

Sempadan pantai 2 0.02

Total penambahan 48.2 0.482


Penambahan tutupan lahan pada tahun 2017 antara lain berasal dari

penanaman pohon mangga, beringin, keben dan sawo kecil sebanyak

5.650 batang yang tersebar di wilayah Kecamatan Piyungan, Pundong,

Dlingo, Banguntapan, Imogiri, dan Pajangan. Selain itu juga berasal dari

pembangunan Taman Kota di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bantul.

Penambahan tutupan lahan pada tahun 2017 secara rinci tercantum pada

Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Penambahan Tutupan Lahan Tahun 2017


Kawasan lindung 1,05 0,0105

RTH - Taman 0,101 0,00101

Mangrove 1.,25 0,0125

Wana Desa 1,25 0,0125

Total penambahan 3,651 0,03651 Sumber : DLH Kabupaten Bantul

Dengan ada penambahan tutupan lahan sebesar 0,03651 km² pada

tahun 2017, maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun

2017 menjadi 28,25 km².

Indeks tutupan lahan dihitung dengen menggunakan rumus sebagai

berikut:

Keterangan: TH = (Luas Tutupan Lahan/Lua Wilayah Kabupaten)

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa indeks tutupan

lahan Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah sebesar 27,51 atau naik

sebesar 0,01 dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian ini masih jauh dari

target sebesar 33,85 atau dengan kata lain target indeks tutupan lahan

tahun 2017 tidak tercapai.

Faktor penghambat tercapainya target indeks kualitas lahan adalah

terbatasnya lahan yang dapat ditanamani ataupun dijadikan RTH-taman

(Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga karena lahan kritis bekas

tambang biasanya merupakan tanah hak milik pribadi sehingga DLH tidak

dapat melakukan penanaman di lokasi tersebut.

4. Indikator Kinerja Utama: Volume Sampah yang Tertangani

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan

prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, dengan

cara setempat, cara komunal, dan pengolahan sampah mandiri.

Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara

ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat

pelayanannya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa

Sitimulyo, Kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang

dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir.

Layanan sampah terpusat yang cukup besar berada di wilayah

kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Bantul,

Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Sedangkan Kecamatan Dlingo

sepenuhnya belum terlayani oleh layanan sampah terpusat. Berdasarkan

jumlah volume terangkut, volume terkecil yaitu sampah dari TPS di pasar.

Adapun perhitungan capaian volume sampah yang tertangani adalah

sebagai berikut:

1. Volume sampah

2. Volume sampah yang ditangani Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul

3. Volume sampah yang ditangani Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul

4. Total volume sampah tertangani

5. Volume sampah belum tertangani

: 715.400 m3

: 441.000 m3

: 77.323 m3

: 518.323 m3

: 197.077 m3

A

d

a

n

y

Adanya komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi DLH, serta

kesadaran sekolah dan pondok pesantren dalam pengelolaan lingkungan

merupakan faktor pendorong tercapainya Indikator Kinerja Utama: Volume

Sampah yang Tertangani ini. Selain itu, banyaknya kelompok masyarakat

pengelola sampah juga ikut andil dalam pencapaian target. Hingga akhir

Desember 2017 telah terbentuk 135 kelompok pengelola sampah yang

Penanganan sampah =

Volume sampah yang ditangani (m3)

---------------------------------------------- x 100 %

Volume produksi sampah (m3)

=

518.323 m3

---------------- x 100 %

715.400 m3

= 72.45 %

tersebar di seluruh kecamatan dan terdapat 15 depo sampah 3R di wilayah

Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum pada Tabel 3.12.

Tabel. 3.12 Daftar Depo Sampah 3R DLH Kab. Bantul Tahun 2017

No. Nama Luas Lokasi

1. TPS 3R Kupas 400 m2 Panggungharjo, Sewon

2. TPS 3R Mrisi 400 m2 Tirtonirmolo, Kasihan

3. TPS 3R Bersemi 400 m2 Mayungan, Salakan, Potorono, Banguntapan

4. TPS 3R Gumuk 400 m2 Ringinharjo, Bantul

5. TPS 3R Gemah Ripah

400 m2 Bantul, Bantul

6. TPS 3R Sejahtera Mandiri

400 m2 Mantub, Baturetno, Banguntapan

7. TPS 3R Kauman Bersatu

400 m2 Tamanan, Banguntapan

8. TPS 3R Wirogo Resik

400 m2 Grojokan, Wirokerten, Banguntapan

9. TPS 3R Kasih 400 m2 Mojosari, Srimartani, Piyungan

10. TPS 3R Srihardono Bersih

400 m2 Menang, Baran, Srihardono, Pundong

11. TPS 3R 400 m2 Bulus Wetan, Sumberagung, Jetis

12. TPS 3R 400 m2 Bantul, Bantul

13. TPS 3R Murtigading Lestari

400 m2 Murtigading, Sanden

14. TPS 3R Samas 400 m2 Srigasing, Sanden

15. TPS 3R 400 m2 Karangtengah, Imogiri


Sejak tahun 2013 melalui kegiatan pengembangan teknologi

pengelolaan persampahan telah dilaksanakan pengomposan sampah

pasar dimana kompos yang dihasilkan dibagikan secara gratis kepada

kelompok tani. Dari kegiatan ini diharapkan sampah pasar yang ada dapat

dimanfaatkan untuk pupuk organik, dan untuk kedepannya kegiatan ini

akan berlanjut ke pasar-pasar tradisional yang lain terutama untuk pasar

yang berlokasi di ibukota kecamatan.

Tabel 3.13 Lokasi Pengomposan Sampah Pasar

No. Tahun

2013 2014 2015 2016 dan 2017

1 Pasar Imogiri Pasar Imogiri Pasar Imogiri Pasar Imogiri

2 - Pasar Jejeran Pasar Jejeran Pasar Ngipik

3 - Pasar Niten Pasar Niten Pasar Niten

4 - Pasar Piyungan Pasar Piyungan Pasar Piyungan

5 - - Pasar Pijenan Pasar Pijenen


C. Capaian/ Prestasi Lainnya

Prestasi/penghargaan dalam urusan lingkungan hidup yang diraih oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebanyak 8 (delapan)

prestasi/penghargaan. Kesemua prestasi tersebut diperoleh berasal dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjabaran prestasi tersebut

disajikan dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017


No. Nama Orang/ Kelompok/

Organisasi Nama Penghargaan

Pemberi Penghargaan

Tahun Penghargaan

1 Kabupaten Bantul Sertifikat Adipura KLHK 2017

2 SMA I Bantul Adiwiyata Nasional KLHK 2017

3 SMK I Bantul Adiwiyata Nasional KLHK 2017

4 SD Trirenggo Adiwiyata Nasional KLHK 2017

5 SMP Imogiri Adiwiyata DIY Gubernur 2017

6 SMA I Pajangan Adiwiyata DIY Gubernur 2017

7 Dusun Randusari, Karanganom, Sitimulyo

Kampung Hijau DIY Gubernur 2017

8 Pondok Pesantren Madania, Banguntapan

Pontren Berwawasan Lingkungan

Gubernur 2017

D. Akuntabilitas Anggaran

Upaya mencapai target kinerja DLH Kabupaten Bantul didukung dengan

tersedianya anggaran. DLH Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2017

memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian

sasaran strategis ditampilkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Anggaran pendukung sasaran

No Sasaran Anggaran %

1 Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup 1,800,915,000 12.41

2 Peningkatan luasan tutupan lahan 2,071,883,700 14.28


5,638,220,000 38.85

Jumlah 9,511,018,700 65.53

Belanja Langsung Pendukung 5,002,471,300 34.47

Total Belanja Langsung 14,513,490,000


Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja

langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar Rp 9.511.018.700,00 atau sebesar 65,53%

dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan

pendukung sebesar Rp 5.002.471.300,00 atau sebesar 34,47 % dari total

belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan

anggaran paling besar adalah sasaran Peningkatan pengetahuan, pemahaman

serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan besaran anggaran

38,85% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran

yang relative kecil adalah sasaran Penurunan beban pencemaran lingkungan

hidup sebesar 12,41% dari total anggaran belanja langsung. Adapun

penyerapan anggarannya ditampilkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Penyerapan anggaran pendukung sasaran

No Sasaran Anggaran Realisasi %


1,800,915,000 1,736,934,817 96.45

2 Peningkatan luasan tutupan lahan 2,071,883,700 1,679,184,576 81.05

3


5,638,220,000 5,211,665,536 92.43

Jumlah 9,511,018,700 8,627,784,929 90.71

Belanja Langsung Pendukung 5,002,471,300 4,709,287,118 94.14

Total Belanja Langsung 14,513,490,000 13,337,072,047 91.89


Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 91,89% dari

total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 90,71%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 94,14%. Jika dilihat dari serapan

anggaran per sasaran, maka sasaran Penurunan beban pencemaran

lingkungan hidup menyerap anggaran paling besar yaitu 96,45% dari target.

Sedangkan sasaran Peningkatan luasan tutupan lahan menyerap anggaran

terkecil yaitu 81,05% dari target.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung Indikator

Kinerja Utama (IKU) ditampilkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Alokasi anggaran pendukung indikator kinerja utama

No Indikator Kinerja Utama Anggaran %

1 Indeks Kualitas Air (IKA) 387,240,000 2.67

2 Indeks Kualitas Udara (IKUd) 1,413,675,000 9.74

3 Indeks Tutupan Lahan 2,071,883,700 14.28

4 Volume sampah yang tertangani 5,638,220,000 38.85

Jumlah 9,511,018,700 65.53

Belanja Langsung Pendukung 5,002,471,300 34.47

Total Belanja Langsung 14,513,490,000


Jika dilihat dari anggaran per IKU, anggaran terbesar pada

program/kegiatan di IKU Volume sampah yang tertangani dengan besaran

anggaran 38,85% dari total belanja langsung. Sementara itu, IKU dengan

anggaran yang relative kecil adalah IKU Indeks Kualitas Air (IKA)sebesar

2,67% dari total anggaran belanja langsung.

Tabel 3.18 Realisasi anggaran pendukung indikator kinerja utama

No Indikator Kinerja Utama Keuangan

Anggaran Realisasi %

Realisasi

1 Indeks Kualitas Air (IKA) 387,240,000 351,637,544 90.81

2 Indeks Kualitas Udara (IKUd) 1,413,675,000 1,385,297,273 97.99

3 Indeks Tutupan Lahan 2,071,883,700 1,679,184,576 81.05

4 Volume sampah yang tertangani 5,638,220,000 5,211,665,536 92.43

Jumlah 9,511,018,700 8,627,784,929 90.71

Belanja Langsung Pendukung 5,002,471,300 4,709,287,118 94.14

Total Belanja Langsung 14,513,490,000 13,337,072,047 91.89


Sementara jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan

anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara (IKUd)

sebesar 97,99%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Indeks Tutupan Lahan sebesar 81,05%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama

disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Realisasi kinerja dan keuangan

No Indikator Kinerja Utama

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi

1 Indeks Kualitas Air (IKA)

35 31.33 89.51 387,240,000 351,637,544 90.81

2 Indeks Kualitas Udara (IKUd)

60 82.31 137.18 1,413,675,000 1,385,297,273 97.99

3 Indeks Tutupan Lahan

33.85 27.507 81.26 2,071,883,700 1,679,184,576 81.05

4 Volume sampah yang tertangani (m³)

430,000 441,000 102.56 5,638,220,000 5,211,665,536 92.43


E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja dan anggaran memperlihatkan bahwa telah terjadi

efisiensi anggaran pada IKU Indeks Kualitas Udara (IKUd) dan Volume sampah

yang tertangani (m³), dimana realisasi kinerja dapat mencapai >100% dengan

realisasi anggaran yang <100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya

target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks

Kualitas Udara (IKUd) dan Volume sampah yang tertangani disajikan pada

Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

(>=100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi


Indeks Kualitas Udara (IKUd)

137.18 97.99 2.01



102.56 92.43 7.57


BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan,

efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian

merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai

dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan

instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017 ini

memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi

DLH Kabupaten Bantul yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, 2 (dua) IKU

pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yaitu: Indeks

Kualitas Udara (137,18 %), dan Volume sampah yang tertangani (102,56 %).

Sedangkan 2 (dua) indikator sisanya masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d

90%), yaitu : Indeks Kualitas Air (89,51 %), dan Indeks Tutupan Lahan (81,26 %).

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bantul Tahun 2017, disimpulkan bahwa pencapaian kinerja DLH Kabupaten

Bantul pada tahun 2017 adalah 50% kriteria Sangat Tinggi dan 50% kriteria

Tinggi. Dengan demikian masih diperlukan perhatian dan penetapan strategi

pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Documents

LAPORAN KINERJA (LKj) - dlh.bantulkab.go.id 2017 DLH.pdf · Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari