Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA i
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
berkat kasih dan tuntunanNya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2018 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat tersusun.
Laporan Kinerja merupakan gambaran kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
selama Tahun 2018.
Disadari dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan
kekurangan. Untuk itu, segala usul, saran serta kritikan demi perbaikan ke arah yang lebih
baik akan dengan senang hati kami terima guna peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwaktu yang akan
datang.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan
Kinerja ini kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat.
Manado, Februari 2019
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki
Sasaran-sasaran Strategis dengan indikator Kinerja yang memiliki pertumbuhan yang
sangat signifikan dalam Pencapaian Target dan Realisasi. Dari 4 sasaran strategis, ada 2
sasaran strategis yang capaian realisasinya begitu besar antara lain :
1. Sasaran Strategis 1 : Sektor Industri merupakan sektor penunjang program
pengentasan kemiskinan. Lewat pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) maka output yang ingin dicapai antara lain adalah terciptanya
wirausaha baru atau unit usaha sektor IKM dan terciptanya pengembangan produk IKM.
Tercapainya target pada Tahun 2018 untuk unit usaha sektor industri Kecil dan
Menengah sebanyak 195 unit usaha atau naik 185,71% dari target sebanyak 105 Unit
usaha, dan capaian realisasi nilai investasi sebanyak Rp. 8.775.000.000 atau naik
167,14% dari target Rp. 5.238.000.000.
2. Sasaran Strategis 4 : tercapainya indicator kinerja yaitu jumlah komoditi/produk yang
terstandardisasi dengan realisasi 21 komoditi/produk yang di uji atau naik sebesar
116,67% dari target 18 komoditi/produk yang diuji, sehingga dapat meningkatkan
kualitas mutu barang yang akan diekspor.
Dalam pencapaian realisasi yang begitu besar sangat mempengaruhi akan kinerja
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, itu semua tidak
lepas dari kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara beserta dengan para Kepala Bidang, UPTD serta ASN. Hal ini juga berarti telah
sejalan dengan visi dan misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi
Utara.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………… I
RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................... ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….…………………. iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………… 1
1.1. Umum ………………………….………………………………………………………. 1
1.2. Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi
Utara …………………………………………………………………………………….
3
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………………… 9
2.1. Rencana Strategis ………………………………………….………………………. 9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………………………………………..………. 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………..…………………………………………. 16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ………..……………………………………………. 16
3.2. Realisasi Anggaran ………………………………………….…………………….. 20
BAB IV PENUTUP ………………………………………………..…………………………………….. 26
4.1. Permasalahan dan Kendala ……………………….……………………………. 26
4.2. Rekomendasi ……………………………….………………………………………… 27
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A serta Peraturan Gubernur
Sulawesi Utara Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dituntut untuk melaksanakannya
dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk
penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Darah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam rangka
melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Sulawesi Utara dan sekaligus
sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di
lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 2
serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakholders demi
perbaikan kinerja.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja
tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah mempunyai peran yang
strategis yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan
bidang Perdagangan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Utara, dan diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77
Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tipe A, mempunyai tugas melaksanakan membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Oleh karena penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 merupakan dari masa
periode RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021,
maka Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara memuat tugas fungsi yang sebagaimana telah dicantumkan dalam
RKPD tahun 2018, serta pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung-jawab Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Peningkatan peran aktif dalam perdagangan dunia, oleh Pemerintah Daerah
Sulawesi Utara secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama regional
yang terintegrasi dan terpadu seperti BIMP-EAGA, ASEAN, ASIA TIMUR dan APEC
perlu dioptimalkan. Singkatnya, Sulawesi Utara berada pada posisi sangat strategis
untuk mengoptimalkan perdagangan bebas di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 3
Sehingga peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah juga
mengalami perubahan dalam agenda/prioritas pembangunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2016-2021 khususnya RKPD Tahun 2018 yaitu Peningkatan Iklim Investasi dan
Ekonomi Lokal/Kreatif serta Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
1.2. Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 tahun 2016,
terdiri dari 1 unit eselon II, 6 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 2 Bidang yang
menangani Industri dan 2 Bidang yang menangani perdagangan, 1(satu) UPTD,
dan kelompok fungsional, adapun bagan struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 1
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 4
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara tersusun sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris, yang dibantu oleh:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3) Bidang Perindustrian, dibantu oleh:
a. Seksi Sarana, Pengembangan dan Pemberdayaan MAsyarakat Industri;
b. Seksi Bina Usaha Sarana, Standardisasi dan Pengawasan Lingkungan;
c. Seksi Industri Agro, Hasil Hutan dan Promosi Industri.
4) Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Industri Kecil Menengah, dibantu oleh:
a. Seksi Logam, Mesin, Elektronik, Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan;
b. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture;
c. Seksi Bina Usaha, Sarana Standardisasi dan Promosi.
5) Bidang Perdagangan Luar Negeri, di bantu oleh:
a. Seksi Ekspor dan Impor;
b. Seksi Kerja Sama Kelembagaan Internasional ;
c. Seksi Promosi Iklim Usaha dan Investasi.
6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dibantu oleh :
a. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Promosi;
c. Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
dibantu oleh 1 (satu) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setingkat eselon
III.b, yaitu : UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dibantu oleh :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengujian dan Kalibrasi
c. Seksi Pengujian dan Transaksi Perdagangan.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 5
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 tahun 2016,
terdiri dari 1 unit eselon II, 6 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 2 Bidang yang
menangani Industri dan 2 Bidang yang menangani perdagangan, 1(satu) UPTD,
dan kelompok fungsional, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
perindustrian dan perdagangan;
d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
e. Penyelenggaraan urusan dibidang perindustrian;
f. Penyelenggaraan urusan dibidang fasilitasi dan pengembangan industri kecil
dan menengah;
g. Penyelenggaraan urusan dibidang perdagangan luar negeri;
h. Penyelenggaraan urusan dibidang perdagangan dalam negeri;
i. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas;
j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum,
dan kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan, dengan fungsi yaitu:
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan hukum;
d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
e. Penyelenggaraan urusan umum;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 6
3. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang
bina usaha sarana dan pengawasan lingkungan, industri, agro kimia dan hasil
hutan, industri logam, mesin elektronika, tekstil, aneka alat transportasi dan
telematika serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan fungsi
yaitu:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan bina usaha sarana dan pengawasan lingkungan;
e. Penyelenggaraan urusan industri agrokimia dan hasil hutan;
f. Penyelenggaraan urusan industri logam, mesin, elektronika, tekstil, aneka
alat transportasi dan telematika;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang industri kecil menengah
pangan, barang dari kayu dan furniture, logam, mmesin, elektronik, kimia,
sandang, aneka dan kerajinan, bina usaha, sarana, standardisasi dan promosi
industri kecil menengah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan
fungsi yaitu:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan industri kecil menengah pangan, barang dari kayu
dan furnitur;
e. Penyelenggaraan urusan industri kecil menengah logam, mesin, elektronik,
kimia, sandang, aneka dan kerajinan;
f. Penyelenggaraan urusan bina usaha, sarana, standardisasi dan promosi
industri kecil dan menengah;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 7
5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan
urusan dibidang ekspor dan impor, promosi, iklim usaha dan investasi dan
kerjasama kelembagaan internasional serta tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan dengan fungsi yaitu:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Memahami kebijakan dan peraturan dibidang perdagangan luar negeri;
d. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
e. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
f. Penyusunan informasi potensi sector perdagangan;
g. Menyusun data ekspor dan impor daerah;
h. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi dan pembinaan
teknis dibidang ekspor dan impor serta pengembangan pasar luar negeri;
i. Penyelenggaraan urusan ekspor impor;
j. Penyelenggaraan urusan promosi, iklim usaha dan investasi;
k. Penyelenggaraan urusan kerjasama kelembagaan internasional;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan
urusan dibidang bina pasar dan distribusi, pengembangan kelembagaan usaha
dan promosi, pengawasan, perlindungan konsumen dan tata tertib niaga serta
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan fungsi yaitu:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan bina pasar dan distribusi;
e. Penyelenggaraan urusan kelembagaan usaha dan promosi;
f. Penyelenggaraan urusan pengawasan, perlindungan konsumen dan tertib
niaga;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 8
7. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas
melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pengawasan
mutu barang dengan fungsi yaitu:
a. Penyusunan kebijakan teknis;
b. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;
d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Agenda pembangunan bidang industri dan perdagangan sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 adalah
“Peningkatan Iklim Investasi dan Ekonomi Lokal/Kreatif serta “Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).”
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah bertugas membantu Gubernur
dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
dan Perdagangan. Dalam kurun waktu 2016-2021 dengan berorientasi kepada hasil
yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang,
serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.
Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka Kepala Dinas telah
menetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara,
yaitu “Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam
Pemerintahan Dan Politik, serta Berkepribadian Dalam Budaya dengan menjadikan
Industri dan Perdagangan Sulawesi Utara yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju
Kesejahteraan Masyarakat melalui Kemandirian Ekonomi, Penguatan Pasar Dalam
Negeri Daerah dan Penguasaan Pangsa Pasar Ekspor Daerah.”
Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 6 (enam) misi, yaitu :
1. Mewujudkan sektor industri sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang
mampu menghasilkan produk berkualitas, bernilai ekonomis, berdaya saing dan
berorientasi pasar;
2. Mewujudkan sektor perdagangan yang mampu menciptakan atau meningkatkan
sistem distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif dan perlindungan
konsumen;
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri atas transaksi perdagangan;
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 10
4. Mewujudkan wahana promosi serta mengapresiasikan kecintaan, kepercayaan,
kebanggaan dan keyakinan atas kemampuan produksi daerah dan bernilai jual;
5. Menjadikan Sulawesi Utara sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung di Asia Timur
Pasifik serta terbentuknya tim terpadu;
6. Peningkatan daya saing ekspor melalui komoditi utama dan komoditi potensial
ekspor, penetrasi pasar non-tradisional, diversifikasi pasar tujuan ekspor dan
pengendalian impor.
Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan
yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu
tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta
menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai
sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk
memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 2016-2021
sebagai berikut :
1. Terwujudnya wirausaha baru, lapangan kerja, Ekonomi Kreatif serta
meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata melalui persebaran
industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota.
2. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Pelabuhan Ekspor ke Asia Timur dan
Pasifik.
3. Terwujudnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting
yang efisien dan efektif serta iklim usaha yang kondusif yang berdampak pada
stabilitas harga dan terkendalinya inflasi.
4. Terwujudnya tertib niaga dan perlindungan konsumen.
5. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus KEK Bitung.
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran
Strategis Dinas Perindag untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Jumlah Unit Usaha IKM.
2. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri.
3. Meningkatnya Investasi sektor Industri.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 11
4. Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB).
5. Meningkatnya Jumlah Produk Hilir Terstandarisasi.
6. Meningkatnya Ekspor.
7. Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam jumlah yang
cukup dan harga terjangkau.
8. Menguatnya Perlindungan Konsumen dan Standarisasi.
9. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus.
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian
kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan
sanksi (punishment).
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun ketiga Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga capaian
kinerja tahun 2018 tersebut mencerminkan target periode ketiga Renstra 2016-
2021. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2018 dapat terlihat pada tabel di bawah berikut ini.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 12
Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya industri mandiri Jumlah Unit Usaha (UU) 105
Jumlah Nilai Investasi (Rp) 5.238.000.000
2 Meningkatnya ekspor Nilai ekspor US$ 972.704,14
Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap
PDRB (%)
6.15
3 Terkendalinya Kebutuhan
Barang Pokok
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok Sesuai
Harga Eceran Tertinggi
(HET)
Beras,
Minyak
Goreng,
Gula,
Daging
Tingkat Inflasi (%) < 5%
4 Meningkatnya Kualitas Mutu
Barang Ekspor
Jumlah Komoditi/Produk
Yang Terstandardisasi
18
Untuk mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 18.776.470.400. Anggaran tersebut
terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.860.293.000 dan
Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.916.177.400. Jika hanya melihat Belanja
Langsung, maka alokaasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah
sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.343.333.500
1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.599.644.600
2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 115.120.000
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 13
3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 133.030.000
4 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 16.500.000
5 Penataan Kearsipan 12.177.700
6 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 466.861.200
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
591.275.000
1 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 236.375.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
116.900.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor
26.000.000
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 106.000.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 106.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26.000.000
1 Desiminasi Peraturan Perundang-undangan 26.000.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.600.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.000.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.000.000
4 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 3.600.000
6 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
153.500.000
1 Pelaksanaan Pameran dan Promosi 153.500.000
7 Program Perencanaan SKPD 11.000.000
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 4.500.000
2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 6.500.000
8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
314.850.000
1 Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Provinsi Sulawesi Utara
78.450.000
2 Pengawasan Perizinan Bidang Perdagangan 57.750.000
3 Pengawasan Barang Beredar Bapokting 138.450.000
4 Pengawasan Barang Beredar Dalam Pengawasan 40.200.000
9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
797.487.000
1 Pendataan SIUP, TDP, dan TDG 46.600.000
2 Pemantauan Penggunaan Sarana Perdagangan 68.450.000
3 Pasar Murah Menjelang Hari Raya Keagamaan 578.000.000
4 Pemantauan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Strategis ( BAPOKSTRA)
36.344.000
5 Pengembangan SRG Komoditi Kelapa 68.093.000
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 14
10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.049.200.000
1 Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor Daerah 75.000.000
2 FGD Perdagangan Lintas Batas 40.000.000
3 Koordinasi Kerjasama Regional dan Internasional 211.175.000
4 Pendataan Ekspor Dan Impor Sulawesi Utara 30.000.000
5 Partisipasi Pameran Dalam Negeri 249.200.000
6 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 1.443.825.000
11 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.570.000.000
1 Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pmasaran dan
Promosi Produk IKM
292.500.000
2 Bantuan Mesin Peralatan Bagi Wirausaha Baru IKM 1.524.375.000
3 Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan Bagi Wirausaha Baru IKM
65.700.000
4 Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Kelapa Terpadu di Daerah Perbatasan
176.650.000
5 Bimbingan Teknis Pengolahan Kopi dan Pala Bagi
Wirausaha Baru IKM
67.200.000
6 Bimbingan Teknis Wirausaha Industri Kerajinan 390.625.000
7 Pengembangan IKM Centre dan Rumah Kemasan 52.950.000
12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
123.991.000
1 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan dari Pusat dan Provinsi ke Kab./Kota
26.611.000
2 Kaji Terap Pengembangan Produk Unggulan Industri
Agro
97.380.000
13 Program Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi
Agro
406.365.000
1 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Air Isi Ulang
47.009.000
2 Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Ringan
(soft drink)
20.500.000
3 Pengujian Sampel Produk Hilir 102.545.000
4 Pengawasan dan Pembinaan Green Industry Bagi
Perusahaan
50.000.000
5 Akses Pemasaran Produk Agro 186.311.000
14 Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
753.195.800
1 Penguatan Kelembagaan Sekretariat Dewan Kawasan KEK
153.000.000
2 Benchmark dan Promosi KEK 175.350.000
3 Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pusat dan
Daerah
424.845.800
15 Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Kewajiban)
663.380.100
1 Pembangunan Kawasan KEK Bitung (Kewajiban) 663.380.100
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 15
Selain didukung dengan dana APBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga didukung dengan Dana Dekonsentrasi/APBN
dalam rangka mewujudkan target kerja yang ada. Adapun rinciannya adalah
sebagai berikut:
Tabel 4
Anggaran Dekonsentrasi / APBN Tahun 2018
PROGRAM SATKER ANGGARAN
Bidang Fasilitasi & Pengembangan IKM 2.467.000.000
Bidang Perdagangan Dalam Negeri 1.773.468.000
Bidang Perdagangan Luar Negeri 793.502.000
Total APBN 5.033.970.000
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan
kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur
bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah
yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak
terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara
nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan
tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak
yang berwenang. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas
instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang
bersangkutan.
Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan
Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan
yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada
masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan
Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana
hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya
dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.
Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 17
Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja
Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan
efisiensi pencapaian kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil
pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis.
Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan
program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya industri
mandiri
Jumlah Unit Usaha (UU) 105
Jumlah Nilai Investasi (Rp) 5.238.000.000
2 Meningkatnya ekspor Nilai ekspor US$ 972.704.14
Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB (%)
6.15
3 Terkendalinya Kebutuhan
Barang Pokok
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok Sesuai Harga
Eceran Tertinggi (HET)
Beras
Minyak
Goreng
Gula
Daging
Tingkat Inflasi (%) < 5%
4 Meningkatnya Kualitas
Mutu Barang Ekspor
Jumlah Komoditi/Produk Yang
Terstandardisasi
18
Tabel 5
Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya industri mandiri
Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2018
Capaian Tahun 2018
(%)
Jumlah Unit Usaha (%) 105 195 185,71%
Jumlah Nilai Investasi Rp.
5.238.000.000
Rp. 8.775.000.000
167,14%
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 18
SSasaran 1 : Sektor industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor
penunjang dalam pertumbuhan ekonomi, juga penunjang program pengentasan
kemiskinan. Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
maka output yang ingin dicapai antara lain adalah terciptanya wirausaha baru atau
unit usaha dan nilai investasi sektor Industri Kecil dan Menengah. Tercapainya
target pada tahun 2018 untuk unit usaha sektor Industri Kecil dan Menengah
sebanyak 195 unit usaha atau naik sebesar 185,71% dari target sebanyak 105 unit
usaha, dan terealisasnya nilai investasi sebesar Rp. 8.775.000.000
atau naik 167,14% dari target Rp. 5.238.000.000.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor
Sasaran 2 : Target nilai ekspor tahun 2018 sebesar 961.675,75 US$ dengan capaian
kinerja sebesar 973.966,05 US$ atau naik 101,28%. Golongan barang utama ekspor
tahun 2018 adalah lemak dan minyak hewani/nabati, ikan dan udang,
Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2018
Capaian Tahun 2018
(%)
Meningkatnya Ekspor(US$)
961.675,75 973.966,05 101,28%
Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB (%) 6,15 7,41 tercapai
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 19
perhiasan/permata, buah-buahan, kopi, teh, rempah-rempah, daging, ikan olahan,
biji-bijian berminyak, berbagai produk kimia, ampas/sisa industri makanan, bahan
kimia organik dan lain-lain. 10 (sepuluh) negara tujuan ekspor adalah Amerika
Serikat, Singapura, Jepang, Belanda, Tiongkok, Brazil, Korea Selatan, Australia,
Vietnam, Arab Saudi dan negara lainnya. Kontribusi PDRB sektor perdagangan
dengan target 6,15% terealisasi sebesar 7,41%.
.
Sasaran Strategis 3 : Terkendalinya Kebutuhan Barang Pokok
SaSasaran 3 : Tercapainya target ketersediaan barang pokok dan barang penting
tidak lepas dari ketatnya pemantauan dan pengawasan barang pada toko swalayan
dan juga di pasar rakyat dalam mengoptimalkan kelancaran distribusi dan dengan
adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, instansi terkait, distributor
serta pemasok, sehingga tingkat inflasi tertekan sebesar 3,83%.
Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2018 Capaian
Tahun 2018
Ketersediaan Barang Pokok sesuai Harga
Eceran Tertinggi (HET)
Beras Minyak Goreng
Gula Daging
Beras Minyak goring
Gula Daging
100 %
Tingkat Inflasi (%) <5% 3,83% terkendali
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 20
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas mutu barang ekspor
Sasaran 4 : Tercapainya indikator kinerja yaitu jumlah komoditi/produk yang
terstandardisasi dengan realisasi 21 komoditi/produk yang terstandardisasi atau
naik sebesar 116,67% dari target 18 komoditi/produk, sehingga meningkatkan
kualitas mutu barang ekspor.
3.2. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
perjanjian.
3.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada tahun 2018
ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target
sebesar Rp. 10.000.000.- dengan realisasinya sebesar Rp. 5.102.500 atau
25,24%. Adapun sumber/unit penghasil, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
NO SUMBER/UNIT
PENGHASIL TARGET
Rp. REALISASI
Rp. %
1. UPTD Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
10.000.000 5.102.500 51,03
JUMLAH 10.000.000 5.102.500 51,03
3.2.2. Realisasi Belanja APBD Tahun 2018
Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2018 Capaian Tahun
2018 (%)
Jumlah komoditi/ produk yang
terstandardisasi 18 21 116,67 %
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 21
Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.
18.776.470.400. Anggaran tersebut terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung
(BTL) sebesar Rp. 7.860.293.000 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.
10.916.177.400. Pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar
87,02 % atau sebesar Rp. 16.338.672.274, dengan rincian Belanja Tidak
Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.107.686.737 dan Belanja Langsung (BL)
sebesar Rp. 9.230.985.537. Jika hanya melihat Belanja Langsung, maka
realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai
berikut:
NO URAIAN PROGRAM /
KEGIATAN
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.343.333.500 2.121.090.151
1 Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
1.599.644.600 1.129.625.942
2 Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
115.120.000 104.776.750
3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
133.030.000 126.492.500
4 Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
16.500.000 15.259.500
5 Penataan Kearsipan 12.177.700 10.046.000
6 Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
466.861.200 434.889.459
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
591.275.000 539.889.459
1 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor
236.375.000 205.418.800
2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
12.000.000 11.937.000
3 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
116.900.000 100.547.692
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/
Perlengkapan Gedung Kantor
26.000.000 21.500.000
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 22
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 199.936.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
106.000.000 104.940.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
106.000.000 104.940.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26.000.000 23.903.750
1 Desiminasi Peraturan
Perundang-undangan
26.000.000 23.903.750
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.600.000 3.045.500
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 1.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.000.000 0
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1.000.000 473.000
4 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
3.600.000 1.572.500
6 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
Kenegaraan/Kedaerahan
153.500.000 149.558.537
1 Pelaksanaan Pameran dan Promosi
153.500.000 149.558.537
7 Program Perencanaan
SKPD
11.000.000 1.000.000
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
4.500.000 500.000
2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
6.500.000 500.000
8 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
314.850.000 171.244.000
1 Pemberdayaan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di
Provinsi Sulawesi Utara
78.450.000 0
2 Pengawasan Perizinan Bidang Perdagangan
57.750.000 48.132.100
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 23
3 Pengawasan Barang Beredar Bapokting
138.450.000 104.989.400
4 Pengawasan Barang Beredar Dalam
Pengawasan
40.200.000 18.122.500
9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
797.487.000 723.059.500
1 Pendataan SIUP, TDP, dan
TDG
46.600.000 42.287.200
2 Pemantauan Penggunaan Sarana Perdagangan
68.450.000 63.073.400
3 Pasar Murah Menjelang Hari Raya Keagamaan
578.000.000 532.368.300
4 Pemantauan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
(BAPOKSTRA)
36.344.000 28.151.000
5 Pengembangan SRG Komoditi Kelapa
68.093.000 57.179.600
10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.049.200.000 1.679.515.147
1 Monitoring dan Evaluasi
Ekspor dan Impor Daerah
75.000.000 61.300.900
2 FGD Perdagangan Lintas Batas
40.000.000 15.462.100
3 Koordinasi Kerjasama Regional dan Internasional
211.175.000 198.401.800
4 Pendataan Ekspor Dan
Impor Sulawesi Utara
30.000.000 6.160.000
5 Partisipasi Pameran Dalam Negeri
249.200.000 238.739.000
6 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
1.443.825.000 1.159.451.347
11 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
2.570.000.000 2.248.385.506
1 Fasilitasi Pengembangan
Jaringan Pmasaran dan Promosi Produk IKM
292.500.000 142.015.956
2 Bantuan Mesin Peralatan Bagi Wirausaha Baru IKM
1.524.375.000 1.434.364.800
3 Bimbingan Teknis
Pengolahan Ikan Bagi Wirausaha Baru IKM
65.700.000 53.951.500
4 Bimbingan Teknis Pengembangan Produk
176.650.000 176.438.500
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 24
Kelapa Terpadu di Daerah Perbatasan
5 Bimbingan Teknis Pengolahan Kopi dan Pala
Bagi Wirausaha Baru IKM
67.200.000 49.649.000
6 Bimbingan Teknis Wirausaha Industri Kerajinan
390.625.000 360.380.750
7 Pengembangan IKM Centre
dan Rumah Kemasan
52.950.000 31.585.000
12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
123.991.000 113.097.188
1 Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Peralatan dari Pusat dan Provinsi ke
Kab./Kota
26.611.000 22.584.200
2 Kaji Terap Pengembangan Produk Unggulan Industri
Agro
97.380.000 90.512.988
13 Program Peningkatan
Industri Hilirisasi Komoditi Agro
406.365.000 333.794.468
1 Pengawasan dan
Pembinaan terhadap Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Air
Isi Ulang
47.009.000 42.809.000
2 Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman
Ringan (soft drink)
20.500.000 12.249.500
3 Pengujian Sampel Produk Hilir
102.545.000 72.351.500
4 Pengawasan dan Pembinaan Green Industry
Bagi Perusahaan
50.000.000 22.858.000
5 Akses Pemasaran Produk Agro
186.311.000 183.526.468
14 Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
753.195.800 397.563.602
1 Penguatan Kelembagaan Sekretariat Dewan
Kawasan KEK
153.000.000 139.711.206
2 Benchmark dan Promosi KEK
175.350.000 0
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 25
3 Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pusat dan Daerah
424.845.800 215.920.992
15 Program Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Kewajiban)
663.380.100 663.380.100
1 Pembangunan Kawasan KEK Bitung (Kewajiban)
663.380.100 663.380.100
3.2.3. Realisasi Belanja APBN / Dekonsentrasi Tahun 2018
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara pada
tahun 2018 juga mendapat alokasi anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi)
sebesar Rp. 5.033.970.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.614732.290
(89,48 %) seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
PROGRAM SATKER ANGGARAN REALISASI %
Bidang FPIKM 2.467.000.000 2.394.277.350 97.05
Bidang Perdagangan Dalam Negeri 1.773.468.000 1.522.702.600 85.86
Bidang Perdagangan Luar Negeri 793.502.000 765.709.900 96.50
Total Realisasi APBN 5.033.970.000 97,16
Realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi (APBN) untuk Satuan Kerja
yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun Anggaran 2018 dari total anggaran sebesar Rp.
4.889.297.000 dan realisasi sebesar Rp. 4.750.248.000 atau 97,16%.
Untuk Program Satuan Kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri
realisasi anggaran sebsar 94,21% dan Bidang Perdagangan Luar Negeri
realisasi anggaran sebesar 96,91% disebabkan karena terjadi selisih
pembiayaan dari setiap komponen kegiatan antara lain biaya perjalanan
dinas, pembayaran narasumber dan biaya operasional lainnya.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 26
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menuju good
governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara ini mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Reviu atas Laporan Kinerja.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 27
Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan
perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah mampu
menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada
pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018, secara umum sudah dapat memenuhi
target yang ditetapkan.
4.1 Permasalahan dan Kendala
Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend
perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi sektor industri dan perdagangan. Disamping permasalahan tersebut
sektor Industri dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara masih menghadapi
masalah klasik seperti :
1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri;
2. Minimnya akses permodalan;
3. Penerapan standardisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang;
4. Infrastruktur belum memadai, dan ketidakpastian pasokan energi.
5. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safeguard
yang jarang digunakan.
6. Pola pikir konsumen yang lebih cenderung ke produk impor.
7. Masih kurangnya diversifikasi produk dan tujuan ekspor.
8. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih panjang
rantai distribusinya.
9. Masih kurangnya implementasi Sistem Resi Gudang.
4.2 Rekomendasi
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya memperbaiki kinerja
dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :
a) Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam
kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 28
b) Memacu pertumbuhan industri yang menggunakan bahan baku lokal serta
bersinergi dengan semua stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi
industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
c) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara
berkelanjutan.
d) Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri
kecil dan menengah;
e) Memberlakukan SNI dengan ketat, law enforcement harus ditegakkan serta
perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi
apresiasi/insentif;
f) Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka
pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Sulawesi Utara.
g) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Atase Perdagangan, ITPC diluar
negeri dan KADIN Sulawesi Utara untuk menawarkan kepada
investor/perusahaan asing untuk berinvestasi di Sulawesi Utara.
LAPORAN KINERJA Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 29