Upload
hoangxuyen
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 29 November - 1 Desember 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018
1
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019 29 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2018
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan
pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
Surat Tugas Nomor: ST/42/Kom.VI/DPR RI/XI/2018 tentang Penugasan
Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik
Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi
Sumatera Selatan.
B. Latar Belakang
Proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan salah satu
proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini menghubungkan Sumatera
Bagian Selatan (Lampung) dengan Sumatera Bagian Utara (Nanggroe Aceh
Darussalam). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangunan
jalan tol tersebut, diantaranya (1) mempersingkat waktu, (2)
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk
memaksimalkan supply chains system, (3) penyerapan tenaga kerja dengan
adanya rest area yang mendorong usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM), (4) mempermudah pengembangan daerah sekitar, (5) peningkatan
nilai properti dan potensi pengembangan perumahan, dan (6) penambahan
pendapatan pajak negara.
2
Salah satu kontraktor dari proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
adalah PT Hutama Karya (Persero), Tbk. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Presiden (Perpres) No. 100 Tahun 2014 dan Perpres No. 117 Tahun 2015
Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Trans Sumatera yang
menugaskan PT Hutama Karya (Persero), Tbk. sebagai salah satu
pelaksana pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Ada beberapa
ruas jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang dikerjakan oleh PT
Hutama Karya (Persero), Tbk. Beberapa ruas jalan tol tersebut ada yang
sudah selesai, namun ada juga yang belum selesai. Bahkan ada juga proyek
pembangunan jalan tol yang masih dilakukan studi kelayakan (feasibility
study) dan studi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
terlebih dahulu. Proyek pembangunan jalan tol tersebut adalah ruas tol
Palembang – Tanjung Api-Api sepanjang 70 kilometer (km). beberapa ruas
jalan tol yang belum dikerjakan adalah ruas tol Simpang Indralaya –
Bengkulu sepanjang 330 km dan ruas tol Betung – Jambi sepanjang 191
km.
Di Provinsi Sumatera Selatan, proyek pembangunan jalan tol yang sudah
selesai dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), Tbk. adalah ruas
Palindra (Palembang – Indralaya) sepanjang 22 km yang menghubungkan
antara Palembang dan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dan sudah mulai
beroperasi. Selain ruas Palindra, ada beberapa proyek pembangunan ruas
tol di Provinsi Sumatera Selatan yang masih belum selesai. Ruas tol
tersebut diantaranya ruas Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas
Terbanggi Besar – Pematang Panggang, dan ruas Simpang Indralaya –
Muara Enim.
Mengingat vitalnya ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dan
ruas tol Pematang Panggang – Kayu Agung bagi masyarakat Sumatera
Selatan dan sekitarnya dan bagian terpenting dari Jalan Tol Trans
Sumatera, kedua ruas tol tersebut harus cepat untuk diselesaikan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, pada tahun 2019, DPR RI telah menyetujui
bahwa PT Hutama Karya (Persero), Tbk. memperoleh suntikan dana dalam
bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10,5 Trilyun. Suntikan
dana PMN tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa proyek
pembangunan jalan tol di Sumatera, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan
yang belum selesai seperti ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang
dan ruas tol Pematang Panggang – Kayu Agung.
C. Tujuan dan Manfaat
3
Tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini adalah melakukan
peninjauan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi terkini dari
ruas tol yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), Tbk. yang belum
selesai tersebut. Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI
ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui progress pembangunan jalan tol
yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), Tbk. di Provinsi Sumatera
Selatan yang belum selesai (ruas tol Terbanggi Besar – Pematang
Panggang dan Pematang Panggang – Kayu Agung), dan (2) untuk
mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PT Hutama
Karya (Persero), Tbk. dalam menyelesaikan pembangunan jalan tol di
Provinsi Sumatera Selatan tersebut (ruas tol Terbanggi Besar – Pematang
Panggang dan Pematang Panggang – Kayu Agung).
Hasil temuan ini menjadi masukan yang sangat penting bagi anggota Komisi
VI DPR RI ketika melakukan rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Hutama Karya
(Persero), Tbk. Selain itu, kegiatan ini sebagai bagian dari fungsi
pengawasan dari anggota DPR RI yang tidak terpisahkan dengan kedua
fungsi lainnya (legislasi dan anggaran) terhadap kebijakan pemerintah.
D. Objek Kegiatan
Sasaran dari kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada jalan tol yang
dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), Tbk. dan belum selesai. Selain
itu, Komisi VI DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan PT Hutama
Karya (Persero), Tbk. Pertemuan ini untuk mengecek kondisi terkini dari
ruas tol yang belum selesai tersebut (ruas tol Terbanggi Besar – Pematang
Panggang dan Pematang Panggang – Kayu Agung).
E. Metode Kegiatan
Metode yang digunakan dalam kunjungan kerja spesifik ini adalah
melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memperoleh data,
informasi, dan bukti tentang kondisi terkini dari ruas tol yang belum selesai
tersebut. Selain peninjauan langsung ke lapangan, kunjungan kerja spesifik
Komisi VI DPR RI ini juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan
dengan PT Hutama Karya (Persero), Tbk. terkait kondisi terkini dari proyek
pembangunan ruas tol yang belum selesai tersebut, ruas tol Terbanggi
Besar – Pematang Panggang dan Pematang Panggang – Kayu Agung yang
akan menerima PMN 2019.
4
F. Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI
(Terlampir)
II. TEMUAN DAN ANALISIS
A. Perkembangan Ruas Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang –
Kayu Agung
Konstruksi ruas tol Pematang Panggang – Kayu Agung dan ruas tol
Terbanggi Besar – Pematang Panggang sudah dimulai tahun 2017 dan
direncanakan mulai beroperasi pada 2019. Panjang ruas tol Pematang
Panggang – Terbanggi Besar totalnya mencapai 185 km terdiri atas ruas tol
Pematang Panggang – Kayu Agung (85 km) dan Terbanggi Besar –
Pematang Panggang (100 km). Perkembangan ruas tol Terbanggi Besar –
Pematang Panggang meliputi pengadaan tanah mencapai 92,66 persen dan
progress konstruksi mencapai 86,27 persen sedangkan ruas tol Pematang
Panggang – Kayu Agung meliputi pengadaan tanah mencapai 97,06 persen
dan progress konstruksi mencapai 87,47 persen (data per 25 November
2018).
Untuk ruas tol Simpang Indralaya – Muara Enim (masih perencanaan), data
per 27 November 2018 menunjukkan bahwa progress perencanaan ruas tol
tersebut masih 20 persen. Penentuan trase ruas tol tersebut dilakukan oleh
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat dan instansi terkait. Target finalisasi trase-nya direncanakan
selesai pada awal Desember 2018. Terkait PMN 2019, direncanakan
suntikan dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan ruas rol
Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sebesar Rp2.500
milyar dan ruas tol Simpang Indralaya – Muara Enim sebesar Rp500 milyar.
Ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dan ruas tol Pematang
Panggang – Kayu Agung merupakan seksi penting dari ruas tol Trans
Sumatera untuk mendukung lalu lintas barang dan orang dari Pelabuhan
Bakauheni. Seksi ini juga diharapkan mampu membuka akses pada daerah-
daerah sekitarnya dan menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor
kelapa sawit dan perkebunan karet. Selain itu, salah satu peran vital yang
diharapkan adalah memotong waktu perjalanan dan biaya logistik yang
menggunakan moda transportasi darat dari Pelabuhan Bakauheni menuju
Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya sehingga mampu menunjang
5
pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kelapa sawit dan perkebunan
karet.
B. Kendala-kendala Pembangunan Ruas Tol Terbanggi Besar – Pematang
Panggang – Kayu Agung dan Upaya-upaya Penyelesaiannya
1. Kendala – Kendala
Dalam pembangunan ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang –
Kayu Agung, PT Hutama Karya (Persero) menghadapi beberapa
kendala. Kendala-kendala yang dihadapi PT Hutama Karya (Persero).
dalam menyelesaikan pembangunan ruas tol tersebut adalah:
a. Pengadaan tanah
Sebagian besar ruas Jalan Tol Trans Sumatera terkendala akibat
pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana. Tantangan
sosial menjadi kendala seperti sengketa kepemilikan tanah dan
ketidaksepakatan UGR (Uang Ganti rugi).
b. Karakteristik tanah
Sebagian besar ruas Jalan Tol Trans Sumatera berada pada jenis
tanah yang bervariasi karakteristiknya. Mulai dari tanah lunak,
gambut, bahkan batuan hingga diperlukan penanganan khusus untuk
melaksanakan konstruksi.
Untuk ruas tol Indralaya – Muara Enim (perencanaan), kendalanya
adalah perencanaan. Penentuan alternatif trase jalan membutuhkan
waktu yang lebih lama dikarenakan banyaknya koordinasi dengan
instansi/pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perekonomian, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang (ATR), Pemerintah Provinsi/Pemerintah
Daerah/Pemerintah Kota Sumatera Selatan (8 lokasi), Pemerintah
Provinsi/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota Bengkulu (5 lokasi),
Universitas Sriwijaya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara,
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas) – KKKS, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero),
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk,
dan lain-lain.
2. Upaya – Upaya Penyelesaian
Upaya – upaya yang dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) dalam
menyelesaikan kendala – kendala yang dihadapi dalam pembangunan
ruas tol di Provinsi Sumatera Selatan baik ruas Pematang Panggang –
6
Kayu Agung, ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, maupun
ruas Simpang Indralaya – Muara Enim adalah:
1. Ruas Terbanggi Besar – P. Panggang – Kayu Agung
Untuk mempercepat pembebasan lahan, PT. Hutama Karya
(Persero) memberikan dana talangan untuk pembayaran UGR.
Dana talangan BUJT untuk ruas tol tersebut sebesar Rp1.801
milyar, total dana yang lolos verifikasi Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp1.3 milyar, total
dana yang sudah dikembalikan sebesar Rp1.189 milyar sehingga
saldo talangannya sebesar Rp612 milyar.
Terkait tantangan sosial pembebasan lahan, PT. Hutama Karya
(Persero) berkoordinasi dengan PPK Pembebasan lahan untuk
sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk mengatasi tantangan
konstruksi diatas tanah dengan karakteristik yang bervariasi, maka
PT. Hutama Karya (Persero) bekerjasama dengan ahli di bidang
konstruksi seperti ahli geoteknik, ahli struktur, dan ahli hidrologi.
Dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar –
Pematang Panggang – Kayu Agung, PT Hutama Karya (Persero)
menerapkan berbagai macam teknologi. Teknologi geoteknik untuk
perbaikan tanah dilakukan dengan beberapa Metode antara lain
vacuum, preloading, PVD, dan geotekstile sedangkan untuk kendala
batuan dilakukan Blasting. Teknologi konstruksi untuk pembangunan
jembatan dengan bentang panjang menggunakan Girder System
Segmental, dan untuk konstruksi diatas tanah yang lunak digunakan
Pile Slab.
2. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim
Upaya – upaya PT Hutama Karya (Persero) untuk menyelesaikan
kendala – kendala dalam pembangunan ruas tol Simpang Indralaya
– Muara Enim diantaranya (1) finalisasi trase ruas Simpang
Indralaya – Muara Enim – Lubuk Linggau – Bengkulu dengan
membuat berita acara antara Sub Direktorat (Subdit) Jalan Bebas
Hambatan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan BUJT, dan (2) Pleno
sosialisasi trase dengan instansi terkait yang akan difasilitasi oleh
Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan
Daerah.
7
III. KESIMPULAN
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ini bertujuan untuk melihat secara
langsung kondisi terkini dari dari ruas tol yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya
(Persero) yang belum selesai.
Berdasarkan hasil diskusi dan temuan di lapangan, pengadaan tanah ruas tol
Terbanggi Besar – Pematang Panggang mencapai 92,66 persen sedangkan
progress konstruksi mencapai 86,27 persen. Untuk ruas tol Pematang Panggang
– Kayu Agung, pengadaan tanah mencapai 97,06 persen dan progress
konstruksi mencapai 87,47 persen (data per 25 November 2018).
Khusus untuk ruas tol Simpang Indralaya – Muara Enim, progress perencanaan
ruas tol masih 20 persen dan masih menentukan trase jalan (data per 27
November 2018).
Untuk kendala, PT Hutama Karya (Persero) menghadapi masalah pembebasan
lahan dan masalah karakteristik tanah dalam pembangunan ruas tol Terbanggi
Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sedangkan ruas tol Indralaya –
Muara Enim, kendalanya adalah penentuan alternatif trase jalan membutuhkan
waktu yang lebih lama.
Ketua Tim, Ttd. H. DITO GANINDUTO, MBA. A-278
8
LAMPIRAN
A. Ruas Tol Palembang – Indralaya
B. Ruas Tol Pematang Panggang – Kayu Agung
9
C. Ruas Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang
D. Progres Pekerjaan Feasibility Study, Basic Design, Amdal, Dan Dppt
Ruas Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – Lubuk Linggau –
Bengkulu
10
E. Trase Perbandingan Segmen Indralaya – Muara Enim
F. Alternatif Trase Ruas Muara Enim - Lubuk Linggau
11
G. Alternatif Trase Ruas Lubuk Linggau - Curup – Bengkulu
H. Pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Hutama Karya (Persero), Tbk.
12
13