1

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 - 2019

TANGGAL 14 - 18 DESEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara

Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi Masa Persidangan II Tahun Sidang

2018-2019 tanggal 11 Desember 2018 yang disampaikan melalui Surat

Pimpinan Nomor: PW/22130/DPR RI/XII/2018 tanggal 11 Desember 2019

perihal Penetapan Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. XI DPR RI pada

Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.

B. Ruang Lingkup

Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan

dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang

menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera

Selatan. Kunjungan Kerja ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu

fungsi Dewan untuk melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan

masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang

berlaku.

Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan serta

rencana/program pembangunan yang sedang atau akan dilakukan, terutama

terkait dengan progres pembangunan Depo Light Rail Transit (LRT) dan rel

ganda (double track) jalur angkutan batu bara yang merupakan program

pengembangan bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun objek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. PT Industri Kereta Api (Persero).

3. PT LEN Industri (Persero).

4. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

2

5. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

6. PT Pupuk Indonesia (Persero).

7. PT Pupuk Sriwidjaja.

8. Perum Bulog.

9. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

10. PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

11. Peninjauan UKM Mitra Binaan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.

C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI

(Terlampir)

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta

Api (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk.,

dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) bergerak di bidang bisnis:

a. Angkutan Penumpang

Angkutan penumpang menggunakan kereta api yang mencakup

angkutan rute jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat. Untuk jasa

angkutan penumpang jarak jauh dibagi menjadi angkutan penumpang

kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

b. Angkutan Barang

Angkutan barang menggunakan kereta api yang mencakup angkutan

peti kemas, batu bara, parsel, barang curah, dan barang jenis lain.

c. Pengusahaan Aset

Aset perusahaan seperti tanah, bangunan, dan aset lainnya

dikomersialkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Bentuk-

bentuk pengusahaannya seperti persewaan tanah untuk tower,

stockpile, container yard, pipa, fiber optic, toko, hotel, kantor, rumah,

space reklame, dan lain-lain.

Data Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1 2 3 4 5 6 7 8 (4:3) 9 (5:4) 10 (6:5) 11 (7:6)

1 Lokomotif 66 88 96 84 103 133 109 88 123

Kereta 40 40 40 40 40 100 100 100 100

Gerbong 2.077 2.949 2.935 2.926 3.530 142 100 100 121

2.183 3.077 3.071 3.050 3.673 141 100 99 120 TOTAL ARMADA

2

NO URAIAN %2018201620152014 2017

3

Frekuensi Kereta Api PT Kereta Api Indonesia (Persero)

2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 (4:3) 9 (5:4) 10 (6:5) 11 (7:6)

1 Angkutan Penumpang (Pnp) 14 14 14 14 16 100 100 100 114

2 Angkutan Barang (KA) 44 52 52 60 60 118 100 115 100

NO URAIANREALISASI FREKUENSI KA

%

Realisasi Volume PT Kereta Api Indonesia (Persero)

2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 (4:3) 9 (5:4) 10 (6:5) 11 (7:6)

1 Angkutan Penumpang (Pnp) 779.158 855.798 899.054 1.010.525 1.084.815 110 105 112 107

2 Angkutan Barang (Ton) 9.472.535 10.502.779 11.870.459 14.841.909 16.898.949 111 113 125 114

REALISASI VOLUMEURAIANNO %

Light Rail Transit (LRT) Palembang

Pembangunan LRT Palembang merupakan amanat dari Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 55

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 116 Tahun 2015

tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail

Transit di Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan LRT Palembang ini

ditugaskan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai pelaksana

pembangunan prasarana LRT Palembang. Sementara PT Kereta Api

Indonesia (Persero) ditugaskan sebagai operator LRT Palembang. Jalur

pelayanan LRT Palembang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional

Sultan Mahmud Badaruddin II dan berakhir di Stasiun Jakabaring Sport

City. LRT Palembang sudah mulai beroperasi sejak bulan Agustus 2018

dalam rangka mendukung perhelatan kompetisi olahraga Asian Games

2018. Namun, untuk Depo LRT Palembang tersebut masih dalam proses

pengerjaan sampai saat ini.

Permasalahan LRT Palembang yaitu:

a. Waktu perjalanan stasiun DJKA s.d. Bandara + 62 menit dan akan

ditingkatkan menjadi 42 menit.

b. Pembangunan Depo yang belum selesai dan fasilitas yang belum

tersedia menyebabkan perawatan LRT tidak maksimal. Saat ini

pemeliharaan LRT hanya mengoptimalkan pemeriksaan harian

menggunakan jalur kolong di workshop Depo.

c. Belum tersedia lahan parkir untuk penumpang dan petugas di setiap

stasiun LRT.

4

Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Wilayah

Divre III Palembang

PEKERJAAN YANG SELESAI 2018 PEKERJAAN YANG SEDANG DIKERJAKAN RENCANA PEKERJAAN 2019

NAMA PEKERJAAN NAMA PEKERJAAN NAMA PEKERJAAN

1Pembangunan Longsiding di

Emplasemen Banjarsari

Penyelesaian Sisa Pekerjaan Paket 5 di

Emplasemen Tmb

Pekerjaan Emplasemen Muaralawai KM

400+500 s.d KM 403+000 antara Muaraenim -

Banjasari koridor Muaraenim - Lahat

2Pekerjaan Container Yard di

Emplasemen Banjarsari

Pembangunan Dipo Gerbong dan

Overcapping Mesin Bubut Muaragula

Pembangunan Stabling Muaragula dan

Emplasemen Stasiun Muaragula

3Pembangunan Jalur 1B di

Emplasemen Sukacinta

Pekerjaan Pos Blok Patihgalung antara

Penimur - X6Pembangunan Double Track X6 - Prabumulih

4Pembangunan Longsiding dan Jalur

Muat di Emplasemen Sukacinta

Pembangunan Pos Blok Cambai antara

Prabumulih – Lembak

Pekerjaan Pembangunan Jalur V Kramasan

wilayah Divre III Pg

5 Relokasi SDN 12 SimpangPengembangan Jalur KA Dipo Simpang

Tahap 1Pembangunan Loading Track Merapi

6Pembangunan Stasiun Baru

Kramasan Tahap 1

Pengembangan Jalur untuk test track,

stabling dan sterilisasi BY Lahat

7 Pekerjaan Jalan Akses Banjarsari

8Modifikasi Sistem Persinyalan TMB dan

Jalur 1 Stasiun TMB

9Pekerjaan Elektrifikasi Dipo Gerbong

Simpang

10 Pemindahan Gerbong Bekas BY Lahat

NO

Penyaluran Program Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Bina Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

2. PT Industri Kereta Api (Persero)

PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA (Persero) merupakan BUMN

manufaktur kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. PT INKA

(Persero) menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan serta after sales untuk memastikan bahwa pelanggan menerima

5

produk dengan kualitas terbaik. Bidang usaha PT INKA (Persero) meliputi

manufaktur, rehabilitasi, desain engineering, retail sparepart, EPC Project,

dan Transportasi kota. Produk PT INKA (Persero) telah diekspor ke berbagai

negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan

Australia.

Gambaran Umum Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan PT INKA (Persero)

Kinerja keuangan PT INKA (Persero) selama 5 tahun terakhir terus

meningkat. Nilai penjualan selama 3 tahun terakhir telah memenuhi target

yang ditetapkan dengan pertumbuhan penjualan rata-rata sebesar 30% per

tahun. Nilai Aset PT INKA (Persero) juga terus meningkat seiring dengan

pertumbuhan pendapatan. Demikian juga dengan tingkat kesehatan PT

INKA (Persero) mengalami perbaikan dari Kurang Sehat A di tahun 2014

menjadi Sehat AA di tahun 2016, dan dapat dipertahankan sampai dengan

tahun 2018.

Kontribusi PT INKA (Persero) dalam Proyek Pembangunan Depo LRT

Palembang

PT INKA (Persero) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero)

berkoordinasi dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membantu

memberikan data/dokumen spesifikasi teknis komponen kereta, detail

drawing komponen kereta, dan dokumen pendukung lainnya seperti manual

maintenance dan prosedur pengoperasian tools dalam perawatan.

Beberapa dokumen tentang product structure penyusun kereta, mulai dari

prosedur operasional komponen dan prosedur perawatan komponen, serta

tools, jig dan support yang digunakan juga didiskusikan dengan PT Waskita

Karya (Persero) Tbk.

Data tersebut di atas digunakan sebagai referensi PT Waskita Karya

(Persero) Tbk. dalam mendesain dan membuat dokumen rancang bangun

pembangunan prasarana pendukung dan referensi pembuatan spesifikasi

6

teknis dalam pengadaan fasilitas pendukung Depo, serta sebagai referensi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembuatan spesifikasi teknis dalam

pengadaan tools perawatan, fasilitas alat ukur, dan peralatan evakuasi.

PT INKA (Persero) juga siap membantu dalam proses pemeriksaan

peralatan Depo, pada saat melakukan verifikasi dengan sarana LRT atau

komponen penyusun sarana kereta LRT, termasuk menyediakan teknisi dan

engineer dalam membantu penggunaan alat tersebut dalam proses

pemeriksaan dan pengujian di sarana LRT.

Permasalahan yang dihadapi PT INKA (Persero) dalam Proyek

Pembangunan Depo LRT Palembang yaitu:

a. Saat ini beberapa pekerjaan kontruksi sipil Depo sesuai dengan desain

rancang bangunnya telah selesai dan sudah masuk dalam tahapan

finishing, namun Depo belum dapat digunakan secara optimal

b. Pekerjaan instalasi dan pemasangan di dalam Depo, serta pekerjaan

setting, testing, dan commissioning masih harus dilakukan saat

komponen tersebut datang di Depo.

c. Ketidaktersediaan peralatan Depo akan mengganggu operasional sarana

LRT, khususnya dalam masa perawatan harian maupun perawatan

berkala.

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan PT INKA (Persero) yaitu untuk

mendukung kontinuitas perawatan sarana LRT dalam menjaga kehandalan

sarana, PT INKA (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

berkoordinasi untuk melakukan peminjaman fasilitas dan peralatan Depo ke

Depo milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di area regional Sumatera

Selatan.

Rencana Pengembangan Bisnis PT INKA (Persero) di Provinsi Sumatera

Selatan

Rencana:

a. Proyek Lori Listrik Otomatis (LLO) untuk angkutan batu bara di Tanjung

Enim.

b. Perawatan atau MSA terhadap kereta milik PT Kereta Api Indonesia

(Persero) yang beroperasi di Sumatera Selatan.

c. Supply kereta api untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta api

Trans Sumatera.

Realisasi:

a. Perawatan kereta api Railbus Kertalaya dan MSA LRT Sumatera Selatan

dilakukan oleh anak perusahaan PT INKA (Persero) yaitu PT IMSS.

b. Telah dilakukan pengiriman kereta penumpang premium untuk angkutan

Trans Sumatera dan kereta khusus (kereta inspeksi, kereta ukur, dan

TMC).

7

Kendala:

a. Belum adanya kesepakatan tentang feasibility dari proyek Lori Listrik

Otomatis.

b. Perawatan MSA LRT tidak optimal karena belum tersedianya peralatan di

Depo LRT.

3. PT Len Industri (Persero)

Len didirikan sejak tahun 1965 dengan nama LEN (Lembaga Elektroteknika

Nasional). Kemudian bertransformasi menjadi sebuah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) pada tahun 1991. Sejak saat itu LEN bukan lagi merupakan

kepanjangan dari Lembaga Elektroteknika Nasional, tetapi telah menjadi

sebuah entitas bisnis profesional dengan nama PT Len Industri (Persero).

PT Len Industri (Persero) saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian

Negara BUMN dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik

Indonesia. Selama ini, PT Len Industri (Persero) telah mengembangkan

bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan

prasarana, serta telah menunjukkan berbagai pengalaman dalam bidang:

a. Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur utama kereta api di Pulau

Jawa dan Sumatera.

b. Pembangunan urban transport di kota-kota besar seperti LRT Sumatera

Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan Skytrain Bandara Soekarno

Hatta Jakarta.

c. Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota

besar maupun daerah terpencil. Salah satunya adalah Palapa Ring Paket

Tengah yang menghubungkan 17 kabupaten Indonesia Bagian Tengah

sehingga masyarakat dapat menikmati pita lebar.

d. Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar,

Taktikal Radio, dan Combat Management System (CMS) pada kapal

perang adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis

pertahanan.

e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang di berbagai

pelosok Indonesia.

f. Broadcasting, selama lebih dari 30 tahun, dengan ratusan Pemancar TV

dan Radio yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.

8

Gambaran Proyek LRT Palembang dan Keterlibatan PT Len Industri (Persero)

Scope of Work

Progres Pekerjaan PT Len Industri (Persero) dalam Proyek Depo LRT

Palembang

9

Realisasi Proyek PT Len Industri (Pesero) di Provinsi Sumatera Selatan

dalam 5 Tahun Terakhir

a. Pembangunan persinyalan elektrik di Stasiun Kertapati pada tahun 2012.

b. Peningkatan persinyalan perkeretaapian antara Prabumulih – Kertapati

pada tahun 2014.

c. Peningkatan persinyalan lintas Kotabumi – Martapura pada tahun 2016.

d. Pembangunan persinyalan elektrik jalur kereta api Jalur Ganda antara

Stasiun Martapura – Stasiun Baturaja pada tahun 2016-2017.

e. Modifikasi persinyalan elektrik Jalur Ganda di Stasiun Prabumulih dan

Stasiun Kertapati lintas Prabumulih – Kertapati pada tahun 2014-2018.

Rencana Pengembangan Bisnis PT Len Industri (Persero) di Provinsi

Sumatera Selatan

a. Sistem persinyalan Tanjungenimbaru – Kertapati – Tarahan Freight.

b. Sistem persinyalan Muaraenim – Tiga Gajah Freight.

c. Sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik Jalur Ganda Stasiun

Cempaka dan Stasiun Kotabumi.

d. Sistem persinyalan elektrik Stasiun Panjang.

e. Sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik Jalur Ganda Stasiun

Candimas dan Stasiun Rejosari.

f. Pembangunan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik Jalur Ganda

Stasiun Lahat dan Stasiun Sukacinta.

g. Pembangunan fasilitas operasi untuk Freight Train Jalur Muara Enim –

Tanjung Gajah.

Kendala yang dihadapi PT Len Industri (Persero)

a. Kendala interface antara sarana (kereta) dengan prasarana (fasilitas

operasi), dalam hal ini persinyalan.

b. Pembebasan lahan fasilitas Depo mengakibatkan terlambatnya proses

engineering.

c. Pada awalnya ketersediaan tenaga lokal terampil pada bidang konstruksi

perkeretaapian terbatas.

4. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau Waskita Karya merupakan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi terbesar di Indonesia yang

mengembangkan usaha melalui lima pilar bisnis utama yaitu konstruksi,

investasi jalan tol, beton precast, realty, dan energi.

Waskita Karya berdiri pada tahun 1961 melalui proses nasionalisasi

perusahaan asing yang awalnya bernama Volker Aannemings Maatschapiij

N.V. Waskita Karya mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada

bulan Desember tahun 2012 dengan menerbitkan saham baru sebesar

Rp1,2 triliun.

10

Pada bulan Juni tahun 2015 Waskita

Karya menyelesaikan aksi korporasi

dengan menerbitkan saham baru

(rights issue) total nilai Rp5.298

miliar yang terdiri dari:

• Penyertaan Modal Negara

Rp3.499 miliar.

• Setoran Modal Publik Rp1.798

miliar.

Waskita Karya mencatatkan saham anak perusahaan PT Waskita Beton

Precast Tbk di Bursa Efek Indonesia melalui IPO pada tanggal 20

September 2016 sebesar Rp5,2 triliun.

Kinerja Waskita Karya dalam 5 Tahun Terakhir (2013-2018)

11

Proyek Waskita Karya di Provinsi Sumatera Selatan

Proyek LRT Sumatera Selatan

12

Progres pekerjaan Proyek LRT Sumatera Selatan per November 2018 telah

mencapai 98,89% dan sudah beroperasi.

Peta Trase dan Stasiun LRT Sumatera Selatan

Pekerjaan Depo LRT Sumatera Selatan

Permasalahan yang dihadapi Waskita Karya dalam pembangunan LRT dan

Depo LRT Sumatera Selatan yaitu:

a. Pembebasan lahan akses stasiun dan Depo.

b. Interface sarana dan prasarana untuk sistem persinyalan.

c. Persetujuan pengadaan peralatan pemeliharaan

13

Upaya penyelesaian yang dilakukan Waskita Karya dalam mengatasi

permasalahan tersebut yaitu:

a. Koordinasi dengan pihak terkait, seperti dengan Pemda dan Korem.

b. Melakukan pengujian kinerja masing-masing sarana.

c. Permintaan data spesifikasi teknis yang berkaitan dengan masing-

masing peralatan pemeliharaan.

Potensi Proyek Konstruksi di Sumatera

Pada tahun 2019, Waskita Karya akan mengikuti tender infrastruktur di

Pulau Sumatera. Proyek tersebut antara lain:

a. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

b. Proyek Jalan Lintas Timur Sumatera.

c. Proyek Jalur Kereta Api.

5. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PTPP didirikan dengan

nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta Notaris No. 48

tanggal 26 Agustus 1953, di mana kemudian berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 63 tahun 1961, NV Pembangunan Perumahan diubah

menjadi PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan. Pada saat

awal didirikan, PTPP telah dipercaya untuk membangun rumah bagi para

petugas PT Semen Gresik, anak perusahaan dari BAPINDO di Gresik.

Seiring dengan peningkatan kepercayaan, PTPP menerima tugas untuk

membangun proyek-proyek besar yang berhubungan dengan kompensasi

perang Pemerintah Jepang yang dibayarkan kepada Republik Indonesia,

yaitu: Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, dan

Samudera Beach Hotel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1971, PN Pembangunan

Perumahan berubah statusnya menjadi PTPP yang dikuatkan dengan Akta

No. 78 tanggal 15 Maret 1973. Seiring dengan Peraturan Pemerintah

tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara, maka pada tanggal

9 Februari 2010 perseroan telah memenuhi kewajiban pencatatan di PT

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tanggal tersebut, saham PTPP secara

resmi telah tercatat dan dapat diperdagangkan di BEI.

Perseroan dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di

Indonesia di antaranya New Tanjung Priok dengan nilai kontrak Rp8,2 triliun,

salah satu mega proyek PTPP pada tahun 2012. Selain itu, Perseroan juga

menangani pembangunan 7 (tujuh) bandar udara selama tahun tersebut.

Perusahaan melakukan berbagai aksi korporasi baik finansial maupun

operasional, seperti proses obligasi yang dilakukan pada penghujung tahun

2012.

14

Proyek Pembangunan Jalur Kereta Rel Ganda (Double Track) di Sumatera

Selatan

Proyek Jalur Kereta Rel Ganda (Double Track) direncanakan dibangun

sebagai jawaban atas permasalahan backlog logistik batu bara di Sumatera

Selatan. Panjang Jalur Kereta Rel Ganda (Double Track) yang akan

dibangun oleh PTPP ini yaitu sepanjang 148,8 km, dan akan beroperasi dari

Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, hingga Kabupaten Ogan Ilir.

Jalur Kereta Rel Ganda (Double Track) ditargetkan beroperasi pada akhir

tahun 2020 dan bakal ditingkatkan menjadi Jalur Ganda Rangkap (Double

Double Track) dengan target beroperasi pada akhir tahun 2024. Namun

sampai saat ini, pengerjaan pembangunan Jalur Kereta Rel Ganda (Double

Track) belum dapat dilakukan oleh PTPP karena masih menunggu

pembayaran uang muka dari Servo Railway sebagai pemilik proyek.

Dengan belum dikerjakannya proyek Jalur Kereta Rel Ganda (Double Track)

oleh PTPP maka tidak ada pemaparan lebih lanjut dari PTPP kepada Komisi

VI DPR RI pada saat Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan.

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api

Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Len Industri

(Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

1) Komisi VI DPR RI meminta kepada seluruh BUMN yang terlibat untuk

segera menyelesaikan pembangunan Depo LRT Palembang, mengingat

pentingnya fungsi Depo sebagai tempat pemeliharaan, pemeriksaan, dan

perbaikan LRT.

2) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

untuk memberikan rencana bisnis dan langkah antisipasi dalam

pengelolaan LRT Palembang ke depan, karena Pemerintah hanya

memberi subsidi selama 2 tahun.

3) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan fasilitas LRT

Palembang.

4) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero),

PT Industri Kereta Api (Persero), PT Len Industri (Persero), dan PT

Waskita Karya (Persero) Tbk., untuk segera memberikan jawaban tertulis

secara jelas dan lengkap atas pertanyaan-pertanyaan yang belum

terjawab dalam forum diskusi pada saat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR

RI ke Provinsi Sumatera Selatan.

15

Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja,

dan Perum Bulog.

6. PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan produsen pupuk Urea terbesar di

Asia dan 10 besar di dunia, dengan total aset pada tahun 2017 sebesar

Rp128,49 triliun dan total kapasitas produksi pupuk mencapai 12,6 juta ton

per tahun. Dalam mengemban tugas bagi ketahanan pangan nasional, PT

Pupuk Indonesia (Persero) dan 10 (sepuluh) anak perusahaannya

merupakan produsen pupuk terbesar di Asia yang terdiri dari pupuk Urea,

NPK, ZA, Organik, dan SP-36 yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan

Kalimantan. PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki fasilitas pendukung

antara lain berupa pelabuhan dan sarananya, kapal angkutan, pergudangan,

unit pengantungan pupuk, dan perbengkelan yang memperlancar proses

produksi dan distribusi pupuk. Kegiatan operasional Pupuk Indonesia Group

bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, steam (uap

panas) dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan, serta EPC

(Engineering, Procurement and Construction)

Kinerja Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero)

Total Produksi Pupuk

16

Total Produksi Non Pupuk

Upaya Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan

Koordinasi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan pemerintah

daerah dalam memenuhi kebutuhan dan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi

Sumatera Selatan yaitu:

a. Berkoordinasi secara intens dan aktif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan (Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan) terkait kelancaran

penyaluran pupuk bersubsidi.

b. Secara rutin menginformasikan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di

Sumatera Selatan ke Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

c. Secara intens terus berhubungan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian

Kabupaten terkait kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, monitoring realisasi

penyaluran, dan penyusunan realokasi pupuk bersubsidi.

d. Berkordinasi dengan PPL di lapangan dalam rangka mengedukasi petani untuk

dilakukan uji tanah, pendampingan masa penanaman, maupun pasca panen.

e. Berkoordinasi KP3 baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten melakukan

monitoring dan pengawasan secara rutin sampai ke Kios Pengecer untuk

memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam) tepat.

17

Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 Tahun

Terakhir

7. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan

sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember

1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja

(Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk

melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di

bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan

kimia lainnya.

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam

melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa, dan usaha lain yang

berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan

distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk

pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program

pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk

bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi

sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri, maupun

ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan lainnya diluar tanggung jawab

pelaksanaan PSO.

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk

nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan

wewenang yang sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sejak tanggal 18 April 2012, Kementerian BUMN meresmikan PT Pupuk

Indonesia (Persero) sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru,

menggantikan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

PT Pupuk Indonesia (persero) merupakan pemegang saham utama dan

pengendali Pusri dengan kepemilikan sebesar 99,9998%. Sementara entitas

pemilik akhir dari Pupuk Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia yang

18

memiliki seluruh (100,00%) saham PT Pupuk Indonesia (Persero). Sampai saat

ini Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

dan tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri.

Kinerja Pusri

Kinerja Produksi Tahun 2007 – 2018

Keterangan:

• Kinerja produksi tahun 2007-2016 cenderung stabil dikarenakan 4 pabrik

beroperasi normal.

• Pada tahun 2016 proyek pabrik NPK Fusion PT Pusri Palembang selesai dan

beroperasi mulai Februari 2016 dengan kapasitas desain 100.000 ton per tahun.

• Tahun 2018 tonase produksi amoniak dan urea meningkatkan seiring dengan

beroperasinya pabrik baru yaitu Pabrik Pusri IIB.

19

Kinerja Penjualan Tahun 2007 – 2018

Keterangan: Tren penjualan tahun 2007-2018 secara total cenderung stabil dan dapat

menyalurkan pupuk dan produk non pupuk yang di produksi.

Kinerja Keuangan Tahun 2007 – 2018

Keterangan:

• Tren laba mengalami fluktuatif setiap tahun seiring dengan kondisi harga jual yang

mengalami fluktuatif.

• Pada tahun 2011, laba mengalami peningkatan yang cukup tinggi disebabkan harga

jual yang lebih tinggi yaitu 140% dari tahun 2010, dari $306/ton menjadi $425/ton.

• Pada tahun 2013, laba mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan

harga jual yang mengalami penurunan dan diikuti harga gas bumi yang meningkat

sebesar 145% dari tahun 2012, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD

sebesar 117%.

• Tren laba setelah pajak di atas tahun 2015 cenderung turun disebabkan pada tahun

2015 mulai melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman kredit investasi untuk

pendanaan proyek Pusri IIB. Di samping harga jual yang turun juga disebabkan

adanya biaya bunga dan penyusutan atas pabrik baru.

20

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan periode

Januari sampai dengan 12 Desember 2018 adalah sebesar 142.578 ton,

dengan pencapaian 95% dari alokasi Permentan No. 48 tahun 2018 sebesar

149.356 ton.

Pusri melakukan kontrol dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi di

Provinsi Sumatera Selatan yang di-breakdown per kabupaten oleh Dinas

Pertanian Provinsi, kemudian di-breakdown per kecamatan oleh Dinas

Pertanian Kabupaten.

Peraturan-peraturan yang memuat alokasi pupuk bersubsidi adalah target

yang telah ditetapkan Pemerintah dan Pusri harus memaksimalkan

penyaluran sesuai alokasi tersebut, serta penyaluran pupuk bersubsidi juga

tidak boleh melebihi alokasi yang telah ditetapkan.

Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Provinsi Sumsel 5 Tahun Terakhir

Koordinasi yang dilakukan Pusri dengan Pemerintah Daerah dalam

memenuhi kebutuhan dan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera

Selatan, yaitu:

1. Perwakilan Provinsi yang menjadi wilayah penyaluran tanggung jawab

berkoordinasi secara intens dan aktif dengan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan (Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan).

2. Informasi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan rutin

disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.

3. Petugas lapangan (PPK) dan Aslap intens berkoordinasi dengan Dinas

Pertanian Kabupaten terkait kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.

4. Membentuk Mantri Tani untuk membantu tugas PPL di lapangan dalam

rangka mengedukasi petani untuk dilakukan uji tanah, pendampingan

masa penanaman, maupun pasca panen.

21

5. Pusri bersama KP3 baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten melakukan

monitoring dan pengawasan secara rutin sampai ke Kios Pengecer untuk

memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam) tepat.

Penjualan Pupuk Non Subsidi

Realisasi penjualan pupuk Non Subsidi di Provinsi Sumatera Selatan

periode Januari sampai dengan 12 Desember 2018 adalah sebesar

117.161,88 ton.

Penjualan Pupuk Non Subsidi (Komersil) dilaksanakan setelah alokasi

Pupuk PSO terpenuhi dari total kapasitas Pabrik Pusri. Agar stock Produk

Non PSO lebih dekat kepada konsumen maka ketersediaan stock di gudang

penyimpanan berdampingan dengan stock Pupuk PSO. Distribusi Pupuk

Non Subsidi untuk wilayah Sumatera Selatan berjalan lancar karena

berdekatan dengan lokasi pabrik serta menjalankan mekanisme kontrol

dengan berkoordinasi antara lintas unit kerja internal secara terjadwal dan

pihak eksternal yang terkait.

Rencana dan Realisasi Pengembangan Bisnis Pusri di Provinsi Sumatera

Selatan

Rencana Pengembangan Bisnis Pusri Tahun 2019

Kajian Strategis Pusri tahun 2019

22

Realisasi Pengembangan Bisnis Tahun 2012-2018

Kendala dan Upaya Penyelesaian yang Telah Dilakukan

Realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pusri

23

8. Perum Bulog

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang

logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha

logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung

plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran.

Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah,

Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk

gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan

Raskin/Rastra, dan pengelolaan stok pangan.

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Selatan

Realisasi Pengadaan Divre Sumatera Selatan (s.d. 13 desember 2018)

Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Sumatera Selatan

Keterangan: Data tanggal 1 Januari 2018 s.d 13 Desember 2018 (Pagi)

24

Posisi Persediaan Beras Divre Sumatera Selatan (per 13 Desember 2018)

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Pupuk

Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja, dan Perum Bulog adalah sebagai

berikut:

1) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan

PT Pupuk Sriwidjaja untuk menjamin ketersediaan pupuk pada musim

tanam.

2) Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog mengevaluasi kembali rencana

untuk mengurangi PSO dan mengarah pada komersialisasi besar-

besaran, mengingat tugas utama Perum Bulog adalah menjamin

ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga bahan pangan.

3) Komisi VI DPR RI segera mengundang kembali Perum Bulog.bersama-

sama dengan PTPN X dan PTPN XI untuk membahas penyerapan gula

tebu petani.

Pertemuan dengan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. dan PT Bukit Asam

(Persero) Tbk.

9. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Pada saat didirikan pada tanggal 14 November 1974, perusahaan lahir

dengan nama PT Semen Baturaja (Persero) dengan kepemilikan saham

sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan 55% dimiliki oleh PT

Semen Padang. Lima tahun kemudian, pada tanggal 9 November 1979

perusahaan berubah status dari penanaman modal dalam negeri (PMDN)

menjadi persero, dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh

Pemerintah Republik Indonesia, 7% dimiliki oleh PT Semen Padang, dan 5%

dimiliki oleh PT Semen Gresik. Kemudian pada tahun 1991, saham

Perseroan diambil alih secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya Perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada

tanggal 14 Maret 2013, PT Semen Baturaja (Persero) mengalami perubahan

status menjadi Perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen

Baturaja (Persero) Tbk.

25

Kinerja Operasional PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Pertumbuhan penjualan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. sampai dengan

Triwulan III 2018 sebesar 38,3%.

Kendala operasional yang dihadapi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. yaitu:

a. Persaingan pasar yang sangat ketat dan beberapa produk semen

menjual dengan harga yang murah.

b. Keterbatasan armada angkutan untuk pendistribusian semen.

c. Keterbatasan sarana transportasi menggunakan kereta api.

d. Gangguan jalan, putusnya beberapa jembatan sehingga jalur distribusi

terhambat.

Solusi yang dilakukan yaitu dengan menambah jumlah armada angkutan

dengan pihak ketiga secara jangka panjang.

Kinerja Keuangan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Meskipun harga bahan baku dan penolong seperti batubara dan lainnya

naik, namun peningkatan efisiensi produksi mampu meningkatkan EBITDA

sampai dengan Triwulan III 2018.

Laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan sampai dengan Triwulan III

2018 tertekan diakibatkan adanya biaya bunga Kredit Investasi Pabrik

Baturaja II sebesar Rp66,3 miliar dan bunga pinjaman MTN sebesar Rp18

miliar.

26

Kapasitas Terpasang

Utilisasi dan Market Share

27

Perbandingan Konsumsi dengan kapasitas Terpasang

Dengan kapasitas terpasang 107 juta ton semen per tahun, konsumsi

semen nasional tahun 2018 diproyeksikan hanya mencapai 65% dari

kapasitas terpasang.

10. PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) merupakan Badan Usaha Milik

Negara yang bergerak di industri pertambangan, khususnya tambang

batubara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Operasi utama

PTBA terdiri dari penelitian umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,

pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan batubara. Hampir seperempat

dari produksi PTBA diekspor ke pasar internasional, termasuk Jepang,

Taiwan, Malaysia, Pakistan, Spanyol, Perancis, dan Jerman. PTBA berpusat

di Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia dan tercatat di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2002.

28

Kinerja Operasional PTBA

Sepanjang tahun 2018 sampai dengan bulan September (triwulan III),

realisasi pencapaian produksi dan pembelian batubara Perseroan dan Anak

Perusahaan sebesar 19,7 juta ton, mengalami kenaikan 16% dari periode

yang sama pada tahun 2017. Pertumbuhan produksi dan pembelian

batubara dari tahun 2014-2017 rata-rata mencapai 11%.

Pada periode yang sama, realisasi pencapaian angkutan batubara dari

Tanjung Enim ke Pelabuhan dan Dermaga mencapai 17 juta ton, mengalami

kenaikan 16% dari periode yang sama pada tahun 2017. Pertumbuhan

kinerja angkutan kereta api dari tahun 2014-2017 rata-rata mencapai 13%.

Sementara realisasi penjualan batubara sebanyak 19,7 juta ton, mengalami

kenaikan 8% dari periode yang sama pada tahun 2017. Selama periode

2014-2017 rata-rata pertumbuhan penjualan batubara mencapai 10%.

Lokasi Operasi PTBA

29

Kinerja Keuangan PTBA

Pencapaian laba bersih PTBA sampai dengan triwulan III tahun 2018 yaitu

sebesar Rp3,9 triliun, naik 50% dari periode yang sama pada tahun 2017.

Total aset perseroan dan entitas anak per 30 September 2018 mencapai

Rp22,5 triliun, naik 15% dari periode yang sama pada tahun 2017.

Sementara total ekuitas sebesar Rp14,9 triliun, mengalami kenaikan sebesar

16% dengan periode yang sama pada tahun 2017.

Komposisi Penjualan Batubara PTBA (s.d. triwulan III 2018)

Strategi bisnis yang dilakukan oleh PTBA, yaitu:

a. Melakukan percepatan sinergi holding dalam melakukan pengembangan

usaha pembangkit yang dibutuhkan oleh perusahaan anggota Holding

Industri Pertambangan (HIP). Contohnya yaitu mempercepat realisasi

sinergi PTBA-Antam dalam pengembangan PLTU di Pomala dan Feni di

Halmahera Timur.

b. Secara bersama dengan HIP melakukan penguasaan sumber daya

mineral dan batubara termasuk mendorong Pemerintah untuk lebih

memprioritaskan BUMN sebagai perpanjangan tangan negara untuk

mengelola sumber daya batubara dan mineral Indonesia.

c. Mempercepat program pengembangan usaha energi terbarukan dan

sinergi antara BUMN dalam pelaksanaannya.

d. Mempercepat program hilirisasi.

Dalam rangka mendukung strategi tersebut, PTBA bersama seluruh anggota

HIP melakukan sinergi aset, sinergi keuangan, sinergi SDM, dan integrasi

dalam segala aspek sumber daya yang dimiliki oleh HIP dalam rangka

perolehan pendanaan proyek skala besar dan masuk sebagai salah satu

perusahaan skala dunia dalam Fortune 500 Global Company.

30

Kemampuan dan Kesiapan Investasi PTBA di Pasar Lokal dan

Mancanegara

PTBA sebagai perusahaan tambang batubara sudah berpengalaman hampir

100 tahun dengan kinerja perseroan yang sangat baik. PTBA mampu

mengelola tambang sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan yang baik

terbukti dengan mandapatkan penghargaan Proper Emas sebanyak 5 kali

bertutut-turut. Semua lingkup supply chain mulai dari penambangan sampai

dengan pemasaran merupakan kompetensi inti dari PTBA. Di mana saat ini

PTBA juga sudah masuk dalam usaha jasa penambangan, yang juga siap

untuk ekspansi pada tambang-tambang lain diluar PTBA.

Selain pengalaman dalam bisnis pertambangan batubara, sejak lebih dari 5

tahun yang lalu PTBA juga sudah shifting menjadi perusahaan energi di

mana saat ini sudah mengelola usaha pembangkit sebesar lebih kurang

1500 MW. Tidak hanya sebagai investor/developer tapi juga dalam operasi

dan perawatan pembangkitan di mana PTBA sudah memiliki subsidiary yang

bergerak dalam bidang tersebut.

Jaringan PTBA sudah mendunia di mana brand PTBA juga sangat dikenal

dan diakui secara internasional, baik dalam transaksi perdagangan batubara

maupun melakukan partnership dalam pengembangan investasi. Ditambah

dengan kemampuan kinerja keuangan yang sangat baik dengan EBITDA

sekitar Rp6-7 triliun serta ketersediaan kas sekitar Rp6 triliun, PTBA dengan

sumber daya yang ada termasuk personil yang sudah kompeten dan

berpengalaman di bidangnya siap melakukan invetasi baik di dalam negeri

maupun luar negeri.

Realisasi PKBL dan CSR PTBA di Wilayah Sumatera Selatan

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Semen

Baturaja (Persero) Tbk. dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. adalah sebagai

berikut:

Komisi VI DPR RI mendorong PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. untuk

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mencari solusi

atas penutupan ruas jalan umum untuk angkutan batu bara yang berdampak

langsung terhadap aktivitas atau operasi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

31

III. PENUTUP

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera

Selatan pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 - 2019.

Jakarta, Januari 2019

KETUA TIM,

Ttd.

H. Wahyu Sanjaya, S.E. A-408