LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI ...€¦Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU (TANJUNG PINANG)

Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 - 2019

1 - 5 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2018

1

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI KEPULAUA RIAU (TANJUNG PINANG)

PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018 - 2019

TANGGAL 1 – 5 NOVEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,

DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2018.

Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR

dan pimpinan Fraksi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 11 Desember

2018 yang disampaikan melalui Surat Pimpinan Nomor: PW/19293/DPR RI/X/2018 tanggal

25 Oktober 2018 perihal Penetapan Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. XI DPR RI pada

Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2014, dimaksudkan untuk

melaksanakan tugas salah satu tugas komisi di bidang pengawasan yang hasilnya akan

dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan

pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang) yang berhubungan dengan

ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian,

Investasi, Koperasi dan UKM, BUMN dan Standarisasi Nasional, baik perkembangan

kinerja maupun permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

2

C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja

Sasaran dan obyek dari kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau kali ini adalah:

1. PT. Pertamina (Persero)

2. PT. PGN (Persero)

3. PT. PLN (Persero)

4. PT. Angkasa Pura II (Persero).

5. PT. ASDP (Persero)

6. PT. PELINDO I (Persero).

7. PT. Pelni (Persero).

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja

(Terlampir)

E. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. Pertamina (Persero), PT. PGN (Persero), dan

PT. PLN (Persero).

2. Pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. ASDP

(Persero), PT. Pelindo I (Persero), dan PT. Pelni (Persero)

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Deskripsi Umum Daerah Kunjungan Kerja

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2018 tercatat

tumbuh sebesar 3,74% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya

sebesar 4,51% (yoy). Perlambatan ekonomi pada triwulan ini disebabkan oleh perlambatan

kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi lapangan usaha,

perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor industri

pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar. Memasuki triwulan IV 2018, perekonomian

Kepri diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 3,6% - 4,1% (yoy).

Konsumsi RT pada triwulan-III tumbuh 3,77% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan

lalu sebesar 5,68%(yoy). Pelemahan konsumsi rumah tangga tercermin dari impor barang

konsumsi yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri tumbuh

sebesar 5,36% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 16,97% (yoy).

Perlambatan ekspor terjadi pada komoditas migas dan non migas. Dari sektor non migas,

3

perlambatan ekspor terutama disumbang oleh pelemahan ekspor produk besi dan baja serta

kontraksi ekspor CPO.

Sektor industri mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,53% (yoy), lebih rendah dari

triwulan sebelumnya sebesar 3,77% (yoy) disebabkan oleh pelemahan kinerja industri CPO

serta Produk Besi dan Baja. Perlambatan kinerja sektor ini terkonfirmasi dari hasil SKDU

(Survei Kegiatan Dunia Usaha) dengan hasil menurun di triwulan III 2018. Sektor konstruksi

tumbuh melambat sebesar 9,19% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu sebesar

9,43% (yoy). Perlambatan sektor konstruksi terkonfirmasi dari hasil SKDU sektor bangunan.

Sektor perdagangan tumbuh sebesar 5,28% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu

yang tumbuh sebesar 6,56% (yoy). Perlambatan sektor perdagangan sejalan dengan

penurunan kinerja konsumsi rumah tangga.

Pendapatan dan belanja Pemda hingga triwulan III 2018 telah terealisasi masing-

masing sebesar 66,69% dan 55,06% dari total anggaran. Capaian ini lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dimana pendapatan dan belanja

Pemda pada periode tersebut hanya terealisasi masing-masing sebesar 64,76% dan

53,62% dari total anggaran. Dari sisi pendapatan, peningkatan realisasi pendapatan Pemda

didorong oleh peningkatan realisasi pada pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun dari sisi belanja, peningkatan

penyerapan anggaran belanja utamanya disebabkan oleh peningkatan realisasi serapan

pada pos belanja operasi, belanja modal, serta belanja tak terduga.

Capaian inflasi Kepri triwulan III 2018 sebesar 3,18% (yoy) tercatat lebih rendah

dibanding triwulan sebelumnya 4,06% (yoy). Meredanya tekanan inflasi tersebut dipengaruhi

turunnya tingkat inflasi kelompok bahan makanan, perumahan, sandang, pendidikan dan

transportasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan lalu sehingga capaian inflasi Kepri

masih berada dalam sasaran inflasi Nasional 3,5 ± 1% (yoy). Kelompok bahan makanan

memdiliki andil terbesar pada inflasi Kepri yaitu 1,09% dengan tingkat inflasi sebesar 5,02%

(yoy). Komoditas beras dan daging ayam ras memberikan andil tertinggi inflasi kelompok

bahan makanan.

Kinerja perbankan Kepri pada triwulan III 2018 tumbuh menguat dibandingkan

triwulan sebelumnya, tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit serta Dana Pihak

Ketiga (DPK) yang tumbuh masing-masing sebesar 8,74% (yoy) dan 8,13% (yoy),

sedangkan aset tercatat mengalami perlambatan sebesar 3,50% (yoy). Stabilitas keuangan

daerah relatif tetap terjaga walaupun pertumbuhan ekonomi melambat. Tingkat kredit

bermasalah di Kepri tercatat membaik pada triwulan III 2018 yaitu sebesar 3,38% dan

4

merupakan tingkat NPL terendah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Sementara itu,

dari sisi aktivitas penyaluran kredit kepada sektor UMKM pada triwulan laporan tercatat

mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan II 2018.

B. BUMN Bidang Energi

1. PT. Pertamina (Persero), Pertamina MOR I

Pertamina MOR VIII memiliki wilayah operasi yang meliputi Provinsi Aceh,

Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Pertamina MOR I memiliki

depot penyaluran yang terdiri dari 19 Terminal BBM dan 5 Depot LPG. Khusus untuk

Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 95 lembaga penyalur, yakni 52 SPBU, 22 SPBU Kompak,

13 SPBU-N, dan 8 AMT. Adapun sebaran dari lembaga penyalur tersebut dapat dilihat pada

table 1.

Tabel 1. Sebaran Lembaga Penyalur Pertamina MOR I di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: PT. Pertamina, 2018

Untuk realisasi penyaluran BBM di Kepulauan Riau masih didominasi oleh

konsumsi premium dengan rata-rata konsumsi per bulan adalah sebesar 767 kiloliter/hari.

Berikut gambar realisasi penyaluran BBM di Provinsi Kepulauan Riau:

5

Gambar 1. Realisasi Penyaluran BBM di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Pertamina, 2018

Khusus untuk program BBM 1 harga di wilayah kerja Pertamina MOR I saat telah

beroprasi di 10 titik yakni 6 titik di Provinsi Kepulauan Riau, 1 titik di Sumatera Barat

(Mentawai), dan 3 titik di Sumatera Utara (Kepulauan Nias). Pertamina MOR I menargetkan

akan beroperasi lagi 18 titik di tahun 2018/2019. Khusus di Kepulauan Riau lembaga

penyalur yang menyalurkan BBM 1 harga adalah sebagai berikut:

Tabel 2. SPBU-N BBM 1 Harga Provinsi Kepulauan Riau


6

Sementara itu, dalam hal penyaluran LPG terdapat 17 agen LPG PSO dan 14 agen

LPN Non PSO di seluruh Kepulauan Riau. Sementara itu terdapat 4 agen produk gas.

Berikut daftar lembaga penyalur LPG di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 3. Sebaran Lembaga Penyalur LPG di Kepulauan RIau


Selain penyaluran bahan bakar kepada masyarakat, PT. Pertamina juga

menyalurkan bahan bakar untuk kebutuhan industri. Adapun penyaluran bahan bakar untuk

kebutuhan industri di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Realisasi Penyaluran ke PLN di Wilayah Kepulauan Riau

Year to Date 29 Oktober 2018


7

Gambar 3. Realisasi Penyaluran Bahan Bakar ke Sektor Industri Wilayah Kepulauan Riau

Year to Date 29 Oktober 2018


Selanjutnya pada program kemitraan/PUKK dan program Bina Lingkungan di

provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan bulan Oktober 2018 Pertamina MOR I telah

menyalurkan anggaran sebesar Rp19.498.200.050. Selain itu juga Pertamina menyalurkan

Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp5.703.850.000. Berikut sebaran

penyaluran CSR dan program kemitraan/PUKK Pertamina MOR I:

Gambar 4. Realisasi CSR SMEPP MOR I Sumbagut


8

Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, Pertamina MOR I tidak menyalurkan

program kemitraan, namun hanya Bina Lingkungan dan CSR saja. Untuk program bina

lingkungan di tahun 2018 ini difokuskan pada kegiatan pelestarian alam, pendidikan

dan/atau pelatihan, serta sosial kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.

Berikut Realisasi program Bina Lingkungan di wilayah Kepulauan Riau:

Tabel 4. Realisasi Program Bina Lingkungan di Wilayah Kepulauan Riau


2. PT. PLN (Persero)

Kondisi kelistrikan di Pulau Sumatera per September 2018 memiliki beban puncak

sebesar 5.325 MW, sementara daya mampu pasok sebesar 5.698 MW. Dengan demikian

Pulau Sumatera memiliki reserve margin sebesar 7%. Beban tertinggi umumnya terjadi di

bulan Oktober. Daya mampu pasok terbesar berada di Sumatera Bagian Utara (SBU)

sebesar 2.211 MW. Untuk Sumatera Bagian Tengah (SBT) memiliki daya pasok sebesar

1.326 MW dan Sumatera Bagian Selatan (SBS) memiliki daya pasok sebesar 2.160 MW.

Gambar 5. Kondisi Kelistrikan Sumatera Per September 2018

Sumber: PLN, 2018

9

Dari sisi penjualan, PLN Regional Sumatera sampai dengan September 2018 telah

mencapai penjualan sebesar 25.726 GWh yang melayani 13.942.152 pelanggan. Sumatera

Utara merupakan wilayah dengan realisasi penjualan tertinggi dengan realisasi penjualan

5.524 GWh untuk listrik non subsidi dan 2.278 GWh untuk listrik subsidi. Sementara untuk

wilayah Riau dan Kepulauan Riau penjualannya mencapai 2.980 GWh untuk listrik non

subsidi dan 868 GWh untuk listrik subsidi.

Gambar 6. Sebaran Penjualan dan Pelanggan PLN Regional Sumatera

Sumber: PLN, 2018

Gambar 7. Penjualan PLN Regional Sumatera Listrik Subsidi Maupun Non Subsidi

Sumber: PLN, 2018

10

Sampai dengan Juni 2018 Rasio Desa (RD) berlistrik telah mencapai 100% untuk

wilayah Pulau Sumatera, sementara Rasio Eletrifikasi (RE) mencapai 93,74%. Kebutuhan

listrik pedesaan di wilayah Sumatera bukan hanya dipenuhi oleh PLN namun juga dengan

penyedia layanan listrik lainnya.

Gambar 8. Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Sumatera

Sumber: PLN, 2018

Tabel 5. Desa Berlistrik di Wilayah Sumatera

Aceh 6.512 6.438 74 6.512

Sumatera Utara 6.104 5.575 529 6.104

Sumatera Barat 1.145 1.101 44 1.145

Riau 1.835 1.302 533 1.835

Kepulauan Riau 415 294 121 415

Sumatera Selatan 3.237 2.886 351 3.237

Jambi 1.551 1.342 209 1.551

Bengkulu 1.532 1.480 52 1.532

Bangka Belitung 381 377 4 381

Lampung 2.632 2.402 230 2.632

Total 25.344 23.197 2.147 25.344

Berlistrik

NON PLN

Berlistrik

TOTALProvinsi

Jumlah

Desa

Berlistrik

PLN

Sumber: PLN, 2018

11

Untuk Kepulauan Riau, secara umum mengalami tren peningkatan dalam

pemberian layanan kepada pelanggan. Sampai dengan September 2018 jumlah pelanggan

mencapai 250.597 pelanggan, daya tersambung mencapai 508.527 KVA, pemakaian energi

listrik 596.735 MWh, dan pendapatan yang dihasilkan mencapai Rp777,88 miliar. Berikut

kinerja PLN di Kepulauan Riau:

Gambar 9. Kinerja PLN di Kepulauan Riau

Sumber: PLN, 2018

Sementara itu, RE di Kepulauan Riau, mengalami tre peningkatan dari 71,38% di

tahun 2014 menjadi 87,68% sampai dengan September 2018. Dari 558.672 kepala

keluarga, yang telah dialiri listrik PLN mencapai 489.824 kepala keluarga.

Gambar 10. Trend Rasio Elektrifikasi Kepulauan Riau

Sumber: PLN, 2018

12

Tabel 6. Rasio Eletrifikasi Kepulauan Riau

Sumber: PLN, 2018

Dalam rangka untuk meakukan pengembangan bisnis, PLN wilayah operasi

Kepulauan Riau telah melakukan pengembangan organisasi, yakni:

1. Pembentukan unit pembangkit sector Kepulauan Riau pada tanggal 2 November 2016.

2. Pembentukan unit Tragi Bintan pada tanggal 2 November 2018.

3. Pembentukan unit layanan pembangkit Tanjung Pinang pada tanggal 20 Juli 2018, dan

4. Pembentukan unit layanan pelanggan Anambas pada tanggal 16 September 2018.

Terkait pembangunan PLTG MPP Tanjung Pinang, saat ini perkembangannya

sedang dalam proses amandemen PPA dan penyusunan kelengkapan dokumen legal.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan pembangkit ini adalah pembebasan

lahan di lokasi pembangkit yang terdiri dari beberapa pemilik. Berikut gambar pembangunan

PLTG MPP Tanjung Pinang:

Gambar 11. Pembangunan PLTG MPP Tanjung Pinang

Sumber: PLN, 2018

13

Terkait program pembangunan PLTD, saat ini terdapat 22 lokasi pembangunan di

wilayah Kepulauan Riau yang seluruhnya sudah beroperasi 100%. Program ini bertujuan

untuk melistriki daerah yang terisolasi. Adapun manfaat dengan adanya program ini adalah

untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan rasio eletrifikasi, dan meningkatkan rasio

desa berlistrik.

Tabel 7. Program PLTD Kepulauan Riau

NO LOKASI

PEMBANGKIT DIESEL

DAYA TERPASANG

KAPASITAS JUMLAH

(kW) UNIT SIZE (kW) UNIT

A PLN AREA TANJUNGPINANG

I Rayon Kijang 500

1

1 PLTD Sub Rayon Kelong 500 500 1

II Rayon Tanjung Balai Karimun 17,500

18

2 PLTD Bukit Carok-Tg.Balai K 17,000 1,000 17

3 PLTD Sub Rayon P. Buru 500 500 1

III Rayon Tanjung Batu 2,200

5

4 PLTD Sub Rayon Moro 1,000 500 2

5 PLTD Sub Rayon Alai 200 200 1

6 PLTD Sub Rayon Durai 1,000 500 2

IV Rayon Dabo Singkep 6,400

10

7 PLTD Setajam-Dabo Singkep 4,000 1,000 4

8 PLTD Sub Rayon Daik Lingga 2,000 500 4

9 PLTD Sub Rayon Pancur 200 200 1

10 PLTD Sub Rayon Penuba 200 200 1

V Rayon Natuna 13,700

23

11 PLTD Selat Lampa-Natuna 5,000 1,000 5

12 PLTD Sub Rayon Sedanau 1,000 500 2

13 PLTD Sub Rayon Serasan 1,000 500 2

14 PLTD Sub Rayon Midai 500 500 1

15 PLTD Sub Rayon Tambelan 200 200 1

16 PLTD Sub Rayon Kelarik 500 500 1

17 PLTD Sub Rayon Pulau Tiga 1,000 500 2

18 PLTD Sub Rayon Pulau Laut 1,500 500 3

19 PLTD Sub Rayon Pulau Subi 1,500 500 3

20 PLTD Sub Rayon Tg.Kumbik 1,500 500 3

V Rayon Anambas 2,000

4

21 PLTD Sub Rayon Letung 1,000 500 2

22 PLTD Sub Rayon Ladan 1,000 500 2

TOTAL AREA TANJUNGPINANG 42,300 61

Sumber: PLN, 2018

Sementara itu potensi energy baru terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau cukup

banyak. Setidaknya saat ini sudah terdapat 12 lokasi baik yang sudah beroperasi maupun

yang masih dalam tahap pembangunan. Namun demikian terdapat 2 kendala utama dalah

hal pengembangan EBT ini, yakni: pertama, dari sisi ekonomis, BPP pembangkit EBT

tergolong masih tinggi. Kedua, dari sisi operasional, factor intermiten pembangkit EBT.

14

Tabel 8. Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: PLN, 2018

Untuk program kemitraan/PUKK dan program Bina Lingkungan di provinsi

Kepulauan Riau, sampai dengan tahun 2018 PLN telah menyalurkan CSR untuk wilayah

Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp1,894 miliar. Untuk tahun 2018, CSR difokuskan untuk

pembangunan sarana umum, pembangunan sarana ibadah, bansos kemasyarakatan, dan

pendidikan. Adapun realisasi CSR yang telah disalurkan PLN untuk wilayah Riau dan

Kepulauan Riau berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Penyaluran Corporate Social Responsibility PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

Sumber: PLN, 2018

3. PT. PGN (Persero)

Kinerja PGN dalam pengelolaan gas di Provinsi Kepulauan Riau, saat ini

penyaluran gas telah mencapai 70 BBTUD (semester I 2018) atau setara + 12 ribu BOEPD.

Jumlah pelanggan yang dimiliki PGN mencapai 4.804 baik pelanggan industry, komersial

dan rumah tangga. Adapun sumber pasokan gas yang disalurkan berasal dari Sumatera

Selatan. Sementara itu infrastruktur terpasang terdiri dari pipa distribusi sepanjang 218 km

dan 1 unit SPBG.

15

Dalam hal pengelolaan gas untuk sektor kelistrikan, PGN sebagai BUMN telah

memberikan solusi dan kontribusi untuk penyediaan gas bagi sektor kelistrikan di Provinsi

Kepri sebesar lebih dari ± 300 MW sejak tahun 2004. Adapun kontribusi PGN melalui:

1. Kelistrikan untuk PLN Batam

2. Kelistrikan untuk IPP Batam, yang terdiri dari Dalle Energi Batam, Indo Matra Power,

dan Energi Listrik Batam.

3. Kelistrikan Untuk Pulau, yakni Penyediaan gas untuk sektor kelistrikan masyarakat pulau

Pemping melalui program CSR dan Pembangunan PLTG oleh PT Widar (AP PGN) yang

dipasok dengan CNG oleh Gagas (AP PGN) untuk penyediaan listrik ke kawasan Free-Trade

Zone II di Tanjung Balai Karimun sejak Januari 2018.

4. Kelistrikan untuk Industri, yakni Batamindo Investment Cakrawala, Panbil Utilitas

Sentosa, dan Tunas Energi Indonesia.

PGN mendistribusikan gas bumi sebagai energi alternatif bagi pelanggan industri

dan komersial untuk menunjang daya saing industri. Saat ini PGN memiliki 37 pelanggan

industri, 55 pelanggan komersial, dan 16 pelanggan hotel. Untuk pelanggan rumah tangga,

PGN telah menyalurkan sejak tahun 2016, di mana jumlah pelanggan rumah tangga

mencapai + 4.800 sambungan rumah tangga, dengan realisasi penyaluran gas sebesar

50.400 M³ per bulan atau setara konversi LPG sebanyak 42 ton.

PGN juga memiliki 1 unit SPBG yang mulai beroperasi sejak tahun 2016 dan

dioperasikan oleh PT. Gagas Energi Indonesia. SPBG ini berlokasi di Batam Center dengan

Konsumen adalah taxi, kendaraan umum, kendaran pribadi serta kendaraan operasional

PGN Group. Adapun realisasi penyaluran pada SPBG ini mencapai 67.200 M³ per bulan

atau setara 70.560 lsp.

PGN telah membangun infrastruktur pipa transmisi Grisik – Batam – Singapura

sejak 2003 dan pipa distribusi sejak 2004 untuk memperluas pemanfaatan gas bumi di

Kepulauan Riau. PGN berkomitmen untuk membangun infrastruktur secara

berkesinambungan di Kepri untuk peningkatan pemanfaatan gas bumi dan mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah melalui:

1. Pengembangan pipa distribusi untuk menjangkau pelanggan baru (13 pelanggan) di

Batam. Investasi yang direncanakan tahun 2018 sebesar ± 20 milyar.

2. Inisiatif pembangunan Pipa Koneksi Transmisi WNTS – Pemping 7km - 16” Dia. PGN

mendapatkan penugasan dari KESDM. Pembangunan pipa ini akan dilakukan setelah

adanya kepastian pemanfaatan gas.

16

3. Inisiatif pengembangan Kawasan jandaberias. PGN siap untuk mendukung rencana

Pemprov Kepulauan Riau untuk penyediaan gas bumi bagi pengembangan kawasan

industri Jandaberias.

Gambar 12. Rencana Proyek Interkoneksi Pipa WNTS – Pulau Pemping

Sumber: PGN, 2018


Kepulauan Riau, total Program Bantuan Periode 2014 – 2018 yang telah disalurkan di

Provinsi Kepri sebesar + Rp 14 Milyar. Program ini difokuskan pada sector keistrikan dan

pendidikan.

C. BUMN Bidang Transportasi

PT. Angkasa Pura II (Persero)

Kinerja operasional Angkasa Pura II dari tahun ke tahun mengalami tren

peningkatan yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penumpang, kargo, dan

perjalanan pesawat terbang. Jumlah penumpang pada tahun 2014 sebesar 257.655 orang,

meningkat pesat dan diperkirakan akan mencapai 384.932 di tahun 2018 ini. Sama halnya

dengan jumlah kargo yang dilayani dari 2.728 diperkirakan akan mencapai 3.093 pada

17

periode yang sama. Jumlah pesawat yang dilayani dari 2.636 meningkat dan diperkirakan

menjadi 5.274 pesawat di tahun 2018.

Gambar 13. Kinerja Operasional Pangkasa Pura II Tahun 2014 – 2018

Sumber: Angkasa Pura II, 2018

Sementara untuk kinerja keuangan, terjadi tren yang negatif di mana rugi usaha dari

tahun ke tahun meningkat. Meskipun total pendapatan mempunyai tren peningkatan seiring

dengan meningkatnya jumlah layanan, namun perusahaan mengalami kerugian yang terus

menurus membesar. Rugi usaha di tahun 2014 mencapai Rp17,941 miliar dan diperkirakan

meningkat menjadi Rp32,759 miliar. Berikut kinerja keuangan Angkasa Pura II:

Tabel 10. Kinerja Keuangan PT. Angkasa Pura II Tahun 2014 - 2018


18

Terkait rencana pembangunan bandara baru bintan, Angkasa Pura II telah

menandatangani MoU dengan PT. Bintan Aviation Investment pada Juni 2017 lalu.

Penandatanganan MoU menyepakati rencana kerjasama operasional dan pengelolaan

Bandara Bintan Baru. Seluruh investasi dilakukan oleh PT. Bintan Aviation Investment, dan

pembangunan ini dilakukan dalam rangka untuk menunjang sektor pariwisata di Bintan

dalam konsep resort dan destinasi kawasan wisata terpadu. Diharapkan tahun 2020

pembangunan Bintan New Airport akan selesai dilaksanakan.

Dalam rangka untuk pengembangan usaha, Angkasa Pura II melakukan berbagai

strategi, yakni:

1. Penambahan Rute Baru, hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan

stakeholder terkait dan program incentive scheme sesuai dengan Peraturan Direksi

Angkasa Pura II.

2. Peningkatan Pendapatan, hal ini dilakukan dengan penyesuaian tarif parkir kendaraan

menjadi tarif progresif (sebelumnya tarif flat).

3. Advertising, hal in dilakukan dengan promosi iklan melalui digital banner.

Namun demikian, Angkasa Pura II masih memiliki kendala-kendala dalam

pengelolaan bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung pinang, yakni:

1. Obstacle bukit di ujung Runway 22.

2. Pengoperasian panjang Runway 2.500 terkendala kondisi geografis bukit eksisting yang

harus diratakan.

3. Belum maksimalnya daya tarik kegiatan wisata dan bisnis di Kepulauan Riau melalui

transportasi udara.


Kepulauan Riau, periode 2014 – 2018, Angkasa pura telah menyalurkan total RP4,964

miliar khusus untuk program kemitraan. Adapun jumlah mitra binaan pada program tersebut

sebanyak 202 mitra. Adapun untuk program bina lingkungan difokuskan pada bidang

pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.

19

Tabel 11. Penyaluran Program Kemitraan PT. Angkasa Pura II Tahun 2014 – 2018


PT. ASDP (Persero)

ASDP memiliki 6 lintasan komersial dan 4 lintasan perintis dalam menjalankan

kegiatan usahanya di Kepulauan Riau. Selain itu ASDP juga mengoperasionalkan 2 alat

produksi pelabuhan, yakni pelabuhan Telaga Punggur di Batam dan pelabuhan Tanjung

Uban di Bintan. ASDP juga mengoperasikan 8 armada kapal di mana 5 kapal melayani

lintasan komersial dan 3 kapal melayani lintasan perintis.

Gambar 14. Peta Operasional Penyebrangan di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: ASDP, 2018

20

Kinerja operasional secara umum mengalami tren peningkatan, di mana layanan

angkutan baik orang maupun kendaraan yang meningkat. ASDP Cabang Batam telah

melayani penyeberangan orang sebanyak 198.751 orang di tahun 2013, meningkat menjadi

519.348 orang di tahun 2017. Sampai dengan september 2018, telah melayani

penyeberangan orang sebanyak 405.809 orang.

Gambar 15. Produksi Penyeberangan ASDP Cabang Batam

Sumber: ASDP, 2018

Untuk pelabuhan Telaga Punggur, telah melayani angkutan orang sebanyak

144.436 orang di tahun 2013 meningkat menjadi 343.543 orang di tahun 2014. Tahun 2018,

sampai dengan September telah melayani 260.942 orang. Sementara pelabuhan Tanjung

Uban telah melayani angkutan orang sebanyak 138.059 orang di tahun 2013 meningkat

menjadi 308.192 orang di tahun 2014. Tahun 2018, sampai dengan September telah

melayani 222.346 orang.

21

Gambar 16. Produksi Pelabuhan Telaga Punggur

Sumber: ASDP, 2018

Gambar 17. Produksi Pelabuhan Tanjung Uban

Sumber: ASDP, 2018

Untuk kinerja keuangan, terdapat tren peningkatan pendapatan maupun laba

perusahaan. Tahun 2016 pendapatan ASDP Cabang Batam mencapai Rp47,38 miliar

meningkat menjadi Rp69,32 miliar. Sementara tahun 2018 ini sampai dengan bulan

September telah mencapai Rp51.68 miliar. Untuk laba usaha tahun 2016 mencapai Rp1,16

22

miliar meningkat menjadi Rp6,96 miliar. Sampai dengan September 2018 bahkan telah

mencapai Rp7,19 miliar.

Tabel 12. Kinerja Keuangan ASDP Cabang Batam

Sumber: ASDP, 2018

Dalam rangka untuk peningkatan dan perbaikan layanan, ASDP Cabang Batam

berupaya membuat program kerja pada setiap lini bisnisnya. Pada lini bisnis

penyeberangan, ASDP membuat 3 program kerja yakni pengetatan manifest, penataan

ruang akomodasi (VIP), dan perbaikan fasilitas TATAMI. Sementara pada lini bisnis

pelabuhan, ASDP membuat 4 program kerja yakni, one stop service, jembatan timbang,

portal, penambahan dermaga, dan sterilisasi.

Gambar 18. Program Kerja Pengembangan Usaha ASDP Cabang Batam

Sumber: ASDP, 2018

Namun demikian, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh ASDP

Cabang Batam dalam menjalankan usahanya. Pada lini bisnis pelabuhan terdapat kendala-

kendala sebagai berikut:

1. Penetapan Pelabuhan Telaga Punggur sebagai daerah kepabeanan. Hal ini

menyebabkan setiap muatan diperiksa oleh bea cukai, kendaraan menunggu waktu

pemeriksaan, area parkir menjadi sempit (peak season).

2. Jam kerja petugas bea cukai s/d jam 18.00 WIB. Hal ini menyebabkan operasional

Pelabuhan Telaga Punggur dibatasi sesuai dengan jam kerja. Untuk itu diusulkan agar

23

ditambah jam kerja sampai dengan Pukul 22.00 WIB atau 24 jam pada saat peak

season (Angkutan Lebaran & Angkutan Natal dan Tahun Baru).

3. Kecilnya area Pelabuhan Telaga Punggur sehingga saat peak season kendaraan antri

sampai luar Pelabuhan.

Pada lini bisnis kapal/lintasan terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

1. Pendangkalan Pelabuhan yang dikelola UPTD yakni pelabuhan Kuala Tungkal di Jambi

dan pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, hal ini menyebabkan Kapal sulit sandar saat

air surut.

2. Kapasitas dermaga ponton di Kuala Tungkal hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang

bermuatan s/d 10 ton. Hal ini menyebabkan kendaraan yang dapat diangkut oleh kapal

terbatas (berat kendaraan tidak boleh melebihi dari 10 ton).


Kepulauan Riau, ASDP Cabang Batam telah menyalurkan program kemitraan berupa

Penyaluran dana untuk warung makan dan konveksi Tahun 2014, sebesar Rp75.000.000

dan Penyaluran dana untuk perusahaan meubel dan CV Tahun 2015, sebesar

Rp160.000.000. Dan untuk program bina lingkungan telah disalurkan Bantuan ke TPU

Bintan Tahun 2014, sebesar Rp2.000.000, Bantuan ke Masjid As-Sholihin Tahun 2014,

sebesar Rp20.000.000, Pasar Murah Ibu IIKA Cabang Batam Tahun 2014 & Tahun 2015,

masing-masing sebesar Rp30.000.000, Pasar Murah PKBL HUT ASDP 43 Tahun 2017,

sebesar Rp75.000.000, dan Pasar Murah PT. ASDP Cabang Batam Tahun 2018, sebesar

Rp45.000.000.

PT. Pelindo I (Persero)

Pelindo 1 mengelola 17 cabang pelabuhan, 12 pelabuhan kawasan dan 6 anak

perusahaan yang berlokasi di 4 provinsi di pulau Sumatera, di mana cabang-cabangnya

sebagian besar tersebar di selat Malaka yang merupakan selat tersibuk di dunia. Hinterland

Pelindo 1 di dominasi oleh produkpertanian, pertambangan, plastic dan bahan kimia.

Adapun kinerja operasional PT. Pelindo I untu wilayah Kepulauan Riau adalah sebagai

berikut:

24

Tabel 13. Arus Kunjungan Kapal (Call)

Cabang Pelabuhan 2014 2015 2016 2017 RKAP 2018

Tanjung Pinang 23.206 20.261 18.983 20.336 17.554

Tanjung Balai Karimun 20.233 20.187 21.649 20.853 22.226

Batam 3.842 6.267 6.274 7.742 7.285

Total 47.281 46.715 46.906 48.931 47.065

Sumber: Pelindo 1, 2018

Tabel 14. Arus Kunjungan Kapal (GT)


Tanjung Pinang 14.075.568 13.550.435 11.831.776 12.442.698 13.182.476

Tanjung Balai Karimun 19.296.047 9.225.649 6.312.043 7.843.736 10.814.741

Batam 42.230.410 53.407.821 69.847.973 35.900.454 34.059.964

Total 75.602.025 76.183.905 87.991.792 56.186.888 58.057.181


Tabel 15. Arus Barang (Ton)


Tanjung Pinang 801.080 731.663 533.707 332.514 288.640

Tanjung Balai Karimun 158.860 185.443 173.996 114.082 139.724

Total 959.940 917.106 707.703 446.596 428.364


Tabel 16. Arus Penumpang (Orang)


Tanjung Pinang 2.057.476 1.945.288 1.981.162 1.761.607 1.593.349

Tanjung Balai Karimun 1.874.159 1.949.732 2.319.463 2.294.579 2.716.238

Total 3.931.635 3.895.020 4.300.625 4.056.186 4.309.587


Sementara itu dari kinerja keuangan, meskipun sempat mengalami kerugian di tahun

2016 oleh cabang Tanjung Pinang dan tahun 2017 oleh cabang Tanjung Balai Karimun,

namun secara umum, kinerja keuangan Pelindo 1 mengalami perbaikan. Berikut kinerja

keuangan Pelindo 1 untuk wilayah Kepulauan Riau:

Tabel 17. Kinerja Finansial cabang Tanjung Pinang (dalam juta Rupiah)

Uraian 2014 2015 2016 2017 RKAP 2018

Pendapatan 28.542 29.610 27.039 34.281 52.260

Beban 27.677 29.472 30.854 29.979 45.972

Laba 865 138 (3.815) 4.302 6.288


25

Tabel 18. Kinerja Finansial cabang Tanjung Balai Karimun (dalam juta Rupiah)

Uraian 2014 2015 2016 2017 RKAP 2018

Pendapatan 53.253 34.906 38.328 44.327 62.831

Beban 43.080 33.875 36.988 50.938 51.641

Laba 10.173 1.031 1.340 (6.611) 11.190


Tabel 19. Kinerja Finansial cabang Batam (dalam juta Rupiah)

Uraian 2014 2015 2016 2017 RKAP 2018

Pendapatan 26.527 23.489 29.654 36.281 47.979

Beban 17.009 21.744 19.716 33.364 33.486

Laba 9.518 1.745 9.938 2.917 14.493


Pelindo 1 juga telah melakukan pembangunan dan pengembangan di Provinsi

Kepulauan Riau yang bertujuan untuk, pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi

wilayah khususnya pada hinterland pelabuhan dan menumbuhkan sektor pariwisata daerah

meningkatkan trafik barang dan orang di pelabuhan. Kedua, integrasi pelabuhan dengan

sentra-sentra produksi. Ketiga, penurunan biaya logistik dan peningkatan kenyamanan bagi

pengguna jasa. Upaya yang dilakukan tersebut adalah melalui:

1. Pengelolaan dan pengembangan pelabuhan Batu Ampar Batam.

2. Pengembangan Terminal Peti Kemas Keperintisan, seperti terminal peti kepas

keperintisan Sei Kolak Kijang.

3. Pengembangan Terminal Penumpang Berstandar Bandara, seperti terminal penumpang

Sri Bintan Pura Tanjung Pura.

Untuk program kemitraan/PUKK dan program Bina Lingkungan di provinsi Kepulauan

Riau, total Program Bantuan Periode 2014 – 2018 yang telah disalurkan di Provinsi Kepri

sebesar Rp2,822 miliar untuk program bina lingkungan dan Rp1,92 miliar untuk program

kemitraan. Berikut program kemitraan/PUKK dan program Bina Lingkungan yang disalurkan

Pelindo 1 di wilayah Kepulauan Riau:

26

Tabel 20. Realisasi Program Bina Lingkungan di Kepulauan Riau

2014 s/d Triwulan III 2018 (Dalam Juta Rupiah)

No.

Uraian

2014 2015 2016 2017 2018

Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai

1. Tanjung Pinang

- Pendidikan dan/atau pelatihan --- --- 4 254 1 10 --- --- 6 999

- Peningkatan Kesehatan --- --- --- --- --- --- --- --- 1 135

- Pengembangan Sarana dan

Prasarana Umum

--- --- --- --- --- --- --- --- 1 372

- Sosial kemasyarakan untuk

penanggulangan kemiskinan

--- --- --- --- 1 95 1 45 4 437

2. Tanjung Balai Karimun

- Pendidikan dan/atau pelatihan --- --- --- --- 1 10 --- --- --- ---

- Peningkatan Kesehatan --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Prasarana Umum

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



--- --- --- --- 1 50 1 45 --- ---

3. Batam

- Pendidikan dan/atau pelatihan --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Peningkatan Kesehatan --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Prasarana Umum

--- --- --- --- --- --- --- --- 4 877



--- --- --- --- 1 55 1 45 --- ---


27

Tabel 21. Realisasi Program Kemitraan di Kepulauan Riau

2014 s/d Triwulan III 2018 (Dalam Juta Rupiah)

No.

Uraian

2014 2015 2016 2017 2018

Mitra Nilai Mitra Nilai Mitra Nilai Mitra Nilai Mitra Nilai

1. Tanjung Pinang

- industri 2 170 2 150 2 135 5 295 2 110

- Perdagangan 3 203 12 628 7 325 8 490 10 550

- Pertanian --- --- --- --- --- --- 1 100 --- ---

- Perikanan 4 202 3 118 1 65 2 110 --- ---

- Jasa 4 265 4 194 5 240 7 415 5 400

2. Tanjung Balai Karimun

- industri 2 170 --- --- 1 75 --- --- --- ---

- Perdagangan 19 1.480 17 895 16 865 13 760 11 860

- Pertanian --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Perikanan --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Jasa 2 90 1 80 --- --- 4 280 --- ---

Jumlah 36 2.580 39 2.065 32 1.705 40 2.450 28 1.920


PT. Pelni (Persero)

Target pendapatan Pelni di tahun 2018 ini sebesar Rp33,99 miliar dari angkutan

penumpang kapal penumpang dan perintis serta Rp2,33 miliar dari angkutan barang kapal

penumpang, perintis dan tol laut. Saat ini Pelni cabang Tanjung pinang mengelola aset

sebesar Rp310 juta dengan aktivitas perdagangan sebesar Rp8 miliar. Pelni Tanjung

Pinang memiliki 7 kapal penumpang, 4 kapal perintis dan 1 kapal tol laut. Khusus untuk

kapal tol laut, jenis muatan barang yang diangkut telah ditentukan yakni muatan Gula pasir,

Tepung, Beras, Minyak goring, Sayuran, Ayam Beku, Besi baja, tabung LPG dll.

Untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas kapal, manusia, dan barang di Provinsi

Kepulauan Riau, Pelni telah berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat kepulauan untuk mobilisasi dari pulau ke pulau dengan tarif

yang terjangkau dengan kapal perintis

2. Membantu masyarakat kepulauan untuk mobilisasi dengan jadwal dan rute tetap

dengan kapal perintis

3. Meningkatkan Frekuensi Pelayanan Ke Kepulauan Riau dengan KM.Bukit Raya

4. Mengutamakan On Time Performance

5. Mengedepankan kondisi kapal agar laik operasi, laik laut dan laik layan

28

6. Mengedepankan keselamatan manusia serta muatan barang (zero accident)

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pelni untuk

memberikan layanan di Provinsi Kepulauan Riau, yakni:

1. Fasilitas terminal penumpang yang masih kurang memadai

2. Belum ada fasilitas air tawar di dermaga (Letung, Midai)

3. Belum adanya sarana Kapal Tunda dan Pandu (Letung, Midai, Tarempa)

4. Kondisi pelabuhan masih terbuka, belum adanya pagar pembatas (Letung)

Terkait program tol laut, Pelni memiliki 1 kapal dengan muatan 3.000 ton yang

melayani rute T-2 (Tg Priok – Tg. Batu – Blinyu – Tarempa – Natuna – Midai – Serasan –

Tg. Priok). Namun terdapat kendala dalam program ini yakni:

1. Pelabuhan di Tarempa memiliki akses yang hanya dilalui oleh kendaraan roda 3 dan

fasilitas pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat kurang memadai sehingga proses

bongkar muat memakan waktu cukup lama.

2. Kondisi dermaga di Kepulauan Riau kurang memadai

Dalam hal pemanfaatan Penanaman Modal Negara (PMN) yang diterima oleh Pelni,

dimanfaatkan untuk penambahan armada, terutama dalam hal angkutan barang, guna

mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan sektor maritim dan membangun

tol laut sehingga menunjang sistem logistik nasional. Realisasi penggunaan dana PMN per

30 September 2018 adalah sebesar Rp 309.624.520.273,- ekuivalen 62%. Adapun PMN

telah dimanfaatkan untuk Rp. 500 Milyar digunakan untuk pembelian 6 (enam) unit kapal

kontainer bukan baru guna mendukung Program Tol Laut. Dari 6 (enam) unit kapal

kontainer bukan baru tersebut, per 30 September 2018 telah terealisasi 5 (lima) unit kapal

kontainer bukan baru atau ekuivalen 83,33%.

Terkait Program Kemitraan/PUKK dan Program Bina Lingkungan, Penyaluran dana

PKBL dalam 5 (lima) tahun terakhir belum menyentuh ke wilayah Kepulauan Riau dan

sekitarnya karena masih dititikberatkan di wilayah Pulau Jawa dengan tujuan untuk

memudahkan proses monitoring dan penagihan. Di samping itu, anggaran yang terbatas

menjadi salah satu tolak ukur penyebaran wilayah penyaluran PKBL PT Pelni.

III. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau ini, anggota

Komisi VI DPR RI menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI akan mengagendakan RDP dengan Pemerintah untuk menjelaskan

kebijakan yang dilakukan terkait penyediaan sumber energi khususnya bahan bakar untuk

29

masyarakat mengingat adanya keterbatasan premium di SPBU-SPBU sehingga masyarakat

dipaksa untuk berpindah konsumsi bahan bakar dari premium ke pertalite.

2. Komisi VI DPR RI tidak menyepakati program ”berkah energi” yang dijalankan pemerintah,

di mana program ini mendata masyarakat pengguna BBM dan bertujuan untuk mengubah

pola konsumsi masyarakat dari premium ke pertalite dengan memberikan hadiah, seperti

umroh kepada masyarakat yang telah mengkonsumsi bahan bakar non subsidi. Program ini

dianggap sebagai kegiatan perjudian dan tidak mendidik masyarakat.

3. Program TOL Laut yang saat ini berjalan merupakan pelayaran terjadwal dengan membawa

kebutuhan pokok dan penting sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Namun demikian

dalam pelaksanaannya, realisasi muatan khusus TOL Laut rata-rata hanya 70%. Hal ini

dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan TOL Laut dengan tarif yang

murah karena adanya subsidi, namun muatan yang diangkut tidak sesuai dengan ketentuan.

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pelni dan ASDP untuk menyampaikan laporan kegiatan

TOL Laut yang selama ini berjalan. Laporan tersebut memuat isi muatan baik yang

merupakan penugasan maupun yang tidak sesuai penugasan. Laporan tersebut diharapkan

sudah diterima oleh Komisi VI DPR RI pada tanggal 10 November 2018.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI ke provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan

laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan pembangunan ke depan. Hasil dari

laporan Kunjungan Kerja ini juga dapat menjadi bahan rapat-rapat di DPR pusat untuk dicari

solusinya secara bersama. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi daerah dan

masyarakat khususnya masyarakat provinsi Kepulauan Riau.

Sekian dan Terima Kasih.

Jakarta, November 2018

Ketua Tim,

Documents

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI ...€¦Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami