LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI UTARA MASA RESES II TAHUN SIDANG 2019 – 2020 TANGGAL 28 FEBRUARI – 3 MARET 2020

Sekretariat Komisi VIII DPR RI Set_komisi8@dpr.go.id

JAKARTA

TAHUN 2020

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

B. Dasar Kunjungan Kerja

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Kunjungan ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara

B. Peninjauan ke Kantor BPBD Prov. Sulut

BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Permasalahan di Bidang Agama

B. Permasalahan di Bidang Sosial

C. Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

D. Permasalahan di Bidang Penanggulangan Bencana

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

BAB V PENUTUP

FOTO-FOTO KEGIATAN

DAFTAR NAMA ANGGOTA

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI UTARA

TANGGAL 28-29 FEBRUARI 2020

NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URUT ANG

1.

A-289

DR. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si

Wakil Ketua

Komisi VIII/

Ketua Tim

FRAKSI PARTAI

GOLKAR

JABAR II

2. A-218

INA AMMANIA Anggota F-PDIP JATIM VII

3. A-

255

MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos Anggota F-PDIP SULTENG

4. A-

257

Drs. SAMSU NIANG, M.Pd Anggota F-PDIP SULSEL II

5. A-260

H. ARWAN M. ARAS T. S.Kom Anggota F-PDIP SULBAR

6. A-

304

Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, SH, MH.

Anggota GOLKAR JATENG IV

7. A-

346

Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH, MH. Anggota GOLKAR GORONTALO

8. A-92 H. JEFRI ROMDONNY, SE, S.Sos, M.Si, MM.

Anggota GERINDRA

JABAR IX

9. A-

564

Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.

Anggota DEMOKRAT NTB II

10. A-42 H. AN’IM FALACHUDIN MAHRUS

Anggota PKB JATIM VI

11. A-

440

K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., MA. Anggota PKS JATENG I

12. A-

504 H. SUNGKONO Anggota PAN JATIM I

13. A-

473

H. IIP MIFTAHUL CHOIRI, S.Pd.I Anggota PPP BANTEN I

14. -

Agus Widijatmoko, SH. Sekretariat Komisi VIII DPR RI

15. - Reno Bulan Sekretariat Komisi VIII DPR RI

16. -

Heru Pribadi, SAP Sekretariat Komisi VIII DPR RI

17. - Mardiyana

Sekretariat Komisi VIII DPR RI

18. - Mohammad Hasyim, M.Si.

Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI

19. - Puntho Pranowo Wienahyu

Pemberitaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan

Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan

Kerja Masa Reses II Tahun Sidang 2019-2020 telah membentuk 3 Tim yakni

ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulsel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dan

Provinsi Riau.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,

20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan

Pengawasan.

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah

diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Komisi DPR RI pada Masa Reses.

4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII

DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang

agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

penanggulangan bencana.

b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah

maupun masyarakat.

2. Tujuan

a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual

tentang pelaksanaan program pembangunan di bidang agama, sosial,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan

penanggulangan bencana di daerah.

b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data akurat mengenai

kinerja Kanwil Kemenag Sulut di bidang kerukunan umat beragama,

kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos); kinerja

DP3AD Prov Sulut dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak; serta kinerja BPBD dalam penanggulangan

banjir dan longsor di Manado.

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat

(1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang.*). Kemudian Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa

”Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.**)1

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dibentuk alat kelengkapan Dewan,

antara lain Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama RI;

Kementerian Sosial RI; Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB); dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta

Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam konteks pengawasan terhadap mitra-mitra kerjanya itulah, Komisi VIII

melakukan kunjungan kerja ke daerah. Tim kunker reses ke Manado, Sulawesi

Utara, menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan serangkaian pertemuan

bersama para pimpinan satuan kerja (satker) di bidang agama, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.

1. Pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Sulawesi Utara, Tim Kunker

Komisi VIII DPR RI diterima oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintah dan

Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulawesi Utara Drs. Edison Humiang

mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE.

Dari jajaran Kementerian Agama, hadir Kepala Kanwil Kemenag

Provinsi Sulawesi Utara DR. H. Abdul Rasyid, M.Si beserta jajarannya; Kepala

Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag RI DR. Nifasri, M.Pd;

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulut Pdt. Lucky Rumopa;

Kabag Perencanaan dan Informasi Ditjen Katolik Kemenag RI Yohanes

Dwimbo Kamil, S.Sos., M.Si; serta perwakilan Baznasda dan BWI Sulut.

Dari jajaran Kementerian Sosial, hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Utara dr. Rinny Tamuntuan beserta jajarannya; serta Kepala Subdit

Bantuan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Ditjen Linjamsos

Kemensos RI Keukeu Komarawati, S.ST., M.Si.

1 http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Daerah (P3AD) Provinsi Sulut Ir. Meike Pangkong, M.Si beserta jajarannya;

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Prof. DR.

Vennetia Ryckerens Danes; Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam

Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kementerian PPPA Nyimas Aliah, SE.,

S.Sos., M.Ikom.

Dari jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hadir

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Sulut Drs. Joi

EB Oroh dan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Berton

SP Panjaitan, Ph.D.

Dalam sambutan yang dibacakan Asda Pemerintah dan Kesra Drs.

Edison Humiang, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE menjelaskan bahwa

Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) secara geografis berada di kawasan perbatasan

Indonesia-Filipina. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 287 pulau yang terdiri dari

59 pulau berpenghuni dan 228 pulau berlum berpenghuni dengan 12 pulau

terluar yakni 7 pulau berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 5 pulau

berada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Secara geoposisi, Provinsi Sulawesi Utara berada di bibir pasifik yang

sangat prospektif untuk perdagangan regional maupun internasional. Apalagi

daerah ini ditunjang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik

di sektor kelautan, perikanan, energi terbarukan, pertanian, perkebunan serta

tentunya pariwisata.

Dari aspek administrasi, pemerintahan dan kemasyarakatan, Provinsi

Sulawesi Utara memiliki 11 kabupaten dan 4 kota, yang di dalamnya terdapat

171 kecamatan serta 1.838 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk

mencapai 2.484.392 jiwa.

Secara umum kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara berjalan rukun,

damai dan harmonis meskipun masyarakatnya sangat majemuk baik dari sisi

etnis, agama, budaya dan adat-istiadat. Hal ini terpelihara dan terjaga berkat

kerja nyata dan pengabdian dari aparat TNI, Polri serta dukungan pemuka

agama dan tokoh masyarakat yang senantiasa proaktif dalam merespon dan

meredam isu-isu yang berpotensi menganggu stabilitas keamanan dan

kerukunan di daerah Sulawesi Utara.

Hasil dari sinergitas dan kerja sama seluruh stakeholders terkait telah

memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini

dapat dilihat dari Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis

Kementerian Agama RI bahwa Sulawesi Utara berada di peringkat ke-4 dari

34 Provinsi di Indonesia.

Berkat stabilitas keamanan dan kerukunan daerah, berbagai program

kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pun

mampu diwujudkan dan mencapai progress yang signifikan serta

membanggakan. Melalui optimalisasi program Operasi Daerah Selesaikan

Kemiskinan (ODSK), kemiskinan di Sulawesi Utara turun cukup signifikan

yakni 1 digit dari angka 8,89% di tahun 2015 menjadi 7,51% pada tahun 2019.

Capaian ini juga berkat program-program sosial seperti Program Keluarga

Harapan (PKH) yang berjalan baik.

Pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara diakhiri dengan

penyerahan secara simbolis bantuan PKH dan juga pemberian pengharagaan

kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berprestasi.

2. Peninjauan ke Kantor BPBD Sulut

Dalam peninjauan ke Kantor BPBD Sulut, Tim Kunker Komisi VIII DPR

RI didampingi oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Pemprov Sulawesi Utara Drs. Edison Humeang dan Kepala BPBD

Sulut Drs. Joi EB Oroh.

Dalam peninjauan ini, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI diajak berkeliling

melihat dukungan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana termasuk

persiapan atau stok logistik yang berada di dalam gudang. Selain itu, Tim

Komisi VIII juga diajak meninjau ke ruang Pusat Komando Pengendalian dan

Operasi (Puskodalops) BPBD Sulut yang terkoneksi secara langsung ke Call

Center 24 Jam BNPB.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI DR. H. TB.

Ace Hasan Syadzily, M.Si mengakui bahwa sarana dan prasarana

kesiapsiagaan bencana di kantor BPBD Sulut cukup baik. Mulai dari perahu

motor, perahu karet, serta peralatan bencana lainnya termasuk bantuan tenda

dan selimut juga sembako sudah tersedia di kantor BPBD Sulut.

Selain itu teknologi yang dipersiapkan untuk memitigasi bencana di

Sulut sudah memadai. Tim di Puskodalops BPBD Sulut dapat berkomunikasi

secara audio dan visual dengan Call Center 24 Jam BNPB untuk melaporkan

setiap pantauan bencana melalui pantauan kamera yang ada.

Namun demikian, Komisi VIII DPR RI juga meminta agar kelengkapan

sarana dan prasarana serta kecanggihan teknologi yang dimiliki BPBD Sulut

dapat didistribusikan juga ke kantor BPBD kabupaten/kota yang ada di Sulut

agar mereka juga siap menghadapi bencana.

Jika kesiapsiagaan seperti itu hanya dimiliki di kantor BPBD Sulut tetapi

tidak sampai ke kabupaten/kota yang ada di Sulut, hal itu tidak akan efektif

dalam penanggulangan bencana. Oleh sebab itulah Komisi VIII DPR meminta

kesiapsiagaan bencana itu ditularkan hingga ke tingkat kabupaten/kota,

bahkan jika perlu sampai ke kecamatan dan desa.

Selain itu, masalah edukasi terhadap bencana juga harus dimulai sejak

dini. Di Jepang, masyarakat sudah dibiasakan untuk melakukan simulasi

bencana agar mereka sigap dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi

bencana. Bahkan dalam setiap pertemuan akbar di dalam gedung, ada

penyampaian informasi tentang cara menyelamatkan diri apabila terjadi

bencana. Edukasi seperti ini juga diberikan kepada anak sekolah.

Oleh sebab itulah Komisi VIII DPR RI meminta BPBD Sulut untuk giat

melakukan edukasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana karena

Sulut juga berada di daerah rawan bencana, baik bencana gunung api,

tsunami, banjir ataupun likuifaksi.

Tahapan kesiapsiagaan bencana yang harus selalu diperhatikan

adalah prabencana dalam konteks memitigasi bencana, tanggap darurat pada

saat terjadinya bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan

pasca-bencana.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily,

M.Si selaku Ketua Panja RUU tentang Penanggulangan Bencana memastikan

akan memprioritaskan kesiapsiagaan bencana ini agar masuk dalam

pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.

BAB III

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Sulawesi Utara dibahas berbagai hal

yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang agama, sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Hasil

pertemuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan di Bidang Agama

Permasalahan di Bidang Agama meliputi masalah kerukunan umat

beragama. Peristiwa pengrusakan rumah ibadah di Perumahan Agape

Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada 29 Januari

2020 adalah yang dipertanyakan oleh Tim Komisi VIII DPR RI.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Kemenag Sulut DR. H. Abdul

Rasyid, M.Ag menjelaskan bahwa peristiwa tanggal 29 Januari 2020 itu dipicu

oleh kehadiran orang luar yang ingin membuat kerusuhan antar-umat

beragama di Sulawesi Utara.

Kakanwil memaparkan, proses pendirian rumah ibadah di perumahan

Agape sudah diajukan sejak 2 tahun lalu tetapi belum memenuhi syarat yang

ditentukan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian

Rumah Ibadah bahwa dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60

(enam puluh) orang yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Karena belum memenuhi syarat yang diperlukan, maka Kantor

Kemenag Kabupaten Minahasa Utara tidak dapat mengeluarkan rekomendasi.

Namun pada saat menunggu proses untuk memenuhi prasyarat pendirian

rumah ibadah inilah tiba-tiba terjadi peristiwa perusakan yang dipicu oleh

kehadiran orang-orang di luar perumahan tersebut.

Aparat keamanan dari Polres dan Kodim, Forkopimda, Kemenag dan

FKUB Minahasa Utara segera mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh

agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Akhirnya disepakati umat Islam,

umat Kristen dan umat Katolik yang ada di perumahan itu bergotong royong

untuk memperbaiki lagi rumah ibadah yang rusak tersebut.

Selanjutnya kantor Kemenag Kabupaten Minahasa Utara

mengeluarkan Surat Rekomendasi Pendirian RUmah Ibadah (Masjid) Al-

Hidayah sehingga rekomendasi pendirian rumah ibadah dari FKUB Minahasa

Utara pun diterbitkan.

Selain menjelaskan tentang kerukunan umat beragama, Kepala Kanwil

Kemenag Sulawesi Utara DR. H. Abdul Rasyid, M.Ag juga menyampaikan

mengenai keinginan Sulut menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Qur’an

(MTQ) Tingkat Nasional Tahun 2020.

Menurut Kakanwil, Gubernur Sulut Olly Dondokambey sangat

mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Sulut.

Selain itu, Gubernur Sulut juga memberi perhatian yang besar terhadap

kegiatan agama Islam, misalnya memberikan bantuan kepada jamaah haji

asal Sulawesi Utara.

2. Permasalahan di Bidang Sosial

Persoalan di bidang sosial seperti penurunan angka kemiskinan sudah

berhasil ditekan dalam lima tahun terakhir. Jika angka kemiskinan di Sulawesi

Utara pada September 2015 mencapai angka 8,89 persen kini angka tersebut

turun menjadi 7,51 persen.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dr. Rinny Tamuntuan

menjelaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi instrumen penting

dalam menurunkan angka kemiskinan dengan menggulirkan bantuan yang

besar dan juga didukung oleh APBD Sulut.

Pada tahun 2019, bantuan PKH yang disalurkan untuk hampir 100 ribu

KPM di Sulut mencapai angka Rp 324,4 Miliar. Bantuan ini didistribusikan

melalui 4 tahap melalui bank-bank yang tergabung dalam Himbara. Selama

lebih dari 12 tahun digulirkan, progam PKH di Sulut telah meluluskan atau

graduasi sebanyak 20ribu KPM dari pra-sejahtera menjadi sejahtera.

Selain itu, Dinsos Sulut juga telah merehabilitasi 1.269 rumah tidak

layak huni (RTLH) dalam 4 tahun terakhir, membantu 453 komunitas adat

terpencil (KAT), menyalurkan bantuan untuk 450 Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) serta program-program bantuan dan pemberdayaan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI sempat mempertanyakan

angka partisipasi Dinsos Sulut yang dinilai rendah dalam verifikasi dan validasi

data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari

aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation)

yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI

diketahui bahwa partisipasi Dinsos Sulut dalam verifikasi dan validasi DTKS

hanya 58 persen.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinsos Sulut dr. Rinny Tamuntuan

menyatakan siap untuk meningkatkan kinerjanya di bidang verifikasi dan

validasi DTKS. Hal ini berarti bahwa kinerja verifikasi dan validasi di tingkat

dinsos kabupaten/kota juga harus ditingkatkan.

3. Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Daerah (P3AD) Provinsi Sulawesi Utara Ir. Mieke Pangkong, M.Si

menjelaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak ibarat

gunung es. Kasus-kasus yang dilaporkan hanyalah fenomena yang muncul

dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut catatan P3AD Sulut, kasus kekerasan terhadap perempuan di

Sulut pada tahun 2019 menurun menjadi 232 kasus dibanding tahun 2018

yang mencapai 496 kasus. Sedangkan data kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak sampai Februari 2020 yang dilaporkan ke Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulut

sebanyak 45 kasus.

Kasus yang paling menonjol dari kekerasan terhadap perempuan dan

anak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) dan juga penelantaran hingga trafficking.

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak adalah perceraian, masalah ekonomi, pola

hidup konsumtif, minim pemahaman agama, tidak memiliki

Pendidikan/keterampilan memadai, salah asuh dan dampak gadget/situs

porno.

Untuk mencegah agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

tidak meningkat, P3AD telah melakukan sosialisasi dan kampanye

perlindungan hak perempuan, pelatihan bagi SDM perlindungan perempuan

dari tindakan kekerasan, pelatihan pencegahan dan penanganan tindak

pidana perdagangan orang, monitoring dan evaluasi gugus tugas tindak

pidana perdagangan orang, pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan

serta pembentukan Forum Puspa Prov. Sulut yang terdiri dari 19 lembaga.

4. Permasalahan Penanggulangan Bencana

Dalam penjelasannya, Kepala BPBD Sulut Drs. Joi EB Oroh

menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan tanggap darurat untuk

membantu korban banjir dan longsor di Manado dan Kabupaten Sangihe yang

terjadi Januari 2020 lalu.

Banjir dan longsor di Sangihe termasuk yang cukup besar karena

menewaskan 3 orang dan merusak rumah warga di 4 desa. Bantuan tenda

dan makanan telah diturunkan untuk membantu para korban.

Dalam kunjungan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD Sulut

Drs. Joi EB Oroh juga menjelaskan bahwa peralatan penanggulangan

bencana di BPBD Sulut rata-rata sudah berumur lebih dari 10 tahun sehingga

perlu diremajakan.

Selain itu, bantuan logistik yang disiapkan di dalam Gedung BNPB juga

hanya sedikit karena kapasitas ruangannya yang kecil sehingga tidak mampu

menampung stok logistik yang dipersiapkan jika terjadi bencana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

A. Di Bidang Agama

Masalah kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara sebetulnya

sudah selesai. Masyarakat Sulut diikat dengan semboyan “Torang Samua

Basudara” yang berarti “kita semua bersaudara”, sehingga mereka

menempatkan ikatan persaudaraan di atas aliran agama, etnis, budaya

dan adat-istiadat. Mereka terbiasa hidup rukun dan membaur dalam

masyarakat tanpa mempersoalkan agama, etnis, budaya dan adat-istiadat.

Kepada Tim Kunker Komisi VIII DPR RI yang mempertanyakan

kasus perusakan rumah ibadah di Perumahan Agape Tumaluntung,

Kabupaten Minahasa Utara, pada 29 Januari 2020 lalu, Kepala Kantor

Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Utara DR. H. Abdul Rasyid, M.Ag

memastikan bahwa persoalan itu sudah selesai.

“Saya jamin masalah ini sudah selesai. Warga di sana baik dari

umat Islam, Kristen dan Katolik sudah sepakat untuk bergotong royong

memperbaiki rumah ibadah yang dirusak. Dan kami juga sudah

memberikan izin pendirian rumah ibadah. Tinggal sekarang Bapak/Ibu

kalau ada yang mau bersodaqoh silakan bantu pembangunannya,”

ujarnya.

B. Di Bidang Sosial

Di bidang sosial penurunan angka kemiskinan mengalami trend

yang positif dalam 5 tahun terakhir, ditandai dengan penurunan angka

kemiskinan dari 8,89 persen menjadi 7,51 persen melalui pengucuran

program PKH dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Secara umum program rehabilitasi sosial di Provinsi Sulut juga

berjalan baik dengan digulirkannya berbagai bantuan sosial yang

diperlukan bagi masyarakat miskin, komunitas adat terpencil, kaum lansia

dan penyandang disabilitas.

Namun angka partisipasi Dinsos Sulut dalam melakukan verifikasi

dan validasi data kemiskinan masih rendah atau baru mencapai angka 58

persen saja.

C. Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas

P3AD Provinsi Sulut sudah memiliki strategi untuk mencegah kekerasan

terhadap perempuan dan anak meskipun belum optimal.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak memang

menurunkan pada tahun 2019 menjadi 232 kasus dari 496 kasus pada

tahun 2018, tetapi untuk tahun 2020 ini angka kekerasan itu bisa jadi naik

sebab baru 2 bulan saja yakni Januari dan Februari 2020 angkanya sudah

mencapai 45 kasus.

D. Di Bidang Penanggulangan Bencana

Peralatan, sarana dan prasarana serta logistik untuk

penanggulangan bencana di BPBD Sulut secara umum sudah cukup baik

dan tinggal ditingkatkan jumlahnya.

Kesiapsiagaan bencana juga sudah cukup dipahami oleh jajaran

BPBD dan hanya perlu sosialisasi yang terus-menerus dan masif agar

kesadaran mengenai bencana tumbuh di tengah masyarakat

2. Rekomendasi

A. Di Bidang Agama

i. Meningkatkan peran Kementerian Agama dalam membina

kerukunan antar umat beragama.

ii. Meningkatkan koordinasi antar umat beragama dalam Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

iii. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang

moderat dan damai.

B. Di Bidang Sosial

i. Meningkatkan program-program bantuan sosial dan pemberdayaan

masyarakat pra-sejahtera.

ii. Memperluas sebaran program bantuan sosial agar lebih banyak

masyarakat pra-sejahtera yang mendapat bantuan.

iii. Meningkatkan partisipasi dan aktivasi Dinsos Sulut dan Dinsos

Kabupaten/Kota dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan.

C. Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i. Meningkatkan program-program pembangunan yang berperspektif

gender.

ii. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

iii. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan memberikan

pelatihan dan keterampilan.

D. Di Bidang Penanggulangan Bencana

i. Meningkatkan dukungan peralatan, sarana dan prasarana serta stok

logistik untuk bantuan bencana.

ii. Meningkatkan kapasitas gudang agar agar mampu menampung

stok logistik yang lebih banyak.

iii. Meningkatkan peran BNPB/BPBD dalam penanggulangan bencana

melalui revisi atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

BAB V

PENUTUP

Demikian bahan bacaan ini dibuat untuk menjadi referensi bagi Anggota Tim

Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi

pengawasan ke Provinsi Sulawesi Utara.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA,

ttd

DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB.

Ace Hasan Syadzily, M.Si

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Didampingi Para Pejabat Kemenag, Kemensos, KemenPPPA dan BNPB serta Masyarakat Penerima Program PKH

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Para Anggota Komisi VIII DPR RI sedang mengikuti pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara

pada Kunker Reses di Manado

Para Anggota Komisi VIII DPR RI sedang mengikuti pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara

pada Kunker Reses di Manado

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si bertukar cenderamata dengan

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara DR. H. Abdul Rasyid, M.Ag.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily bertukar cenderamata dengan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dr. Rinny Tamuntuan

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si menyerahkan bantuan kepada

Keluarga Penerima Manfaat Progam PKH yang berprestasi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si menyerahkan bantuan PKH

secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Rombongan Kunker Komisi

VIII DPR melakukan pertemuan di Kantor BPBD Sulut

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan sarana dan prasarana serta stok logistic di

Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Utara

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan di Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si

Pertemuan dan peninjauan di Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Utara diakhiri dengan acara foto

bersama Tim Kunker Komisi VIII DPR RI