“Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020”

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Follow us :

Webbsite (https://kesbangpol.jatengprov.go.id/)

@Bakesbangprov

@Kesbang Jateng

@kesbangpoljateng

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020. Laporan

tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan

Penguatan PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati kami memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan

berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua

pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi

Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

ii

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 1

Bab II

Gambaran umum Pelaksanaan pelayanan Informasi publik Tahun 2020

4

Bab III

Rincian pelaksanaan Pelayanan informasi Publik 7

Bab IV

Kendala Internal dan Eksternal Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

10

Bab V Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut 12 Penutup 14

1

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur

dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan

menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka

penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin

dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga

relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap

Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan

melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan kepatuhan

kepada Undang-undang keterbukaan informasi publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berdasarkan pada : (1) Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah; (3) Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3235 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

3

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government

(pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah.

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pada

penilaian tersebut meraih penghargaan sebagai Badan Publik menuju informatif

dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dengan Total Nilai 86,4.

Selanjutnya, dalam rangka mempermudah dan mempercepat pemberian

layanan informasi, kami melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi

publik. Selanjutnya, untuk informasi yang bersifat terbuka dilakukan pengkategorian

informasi menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi informasi berkala

dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan dilakukan uji konsekuensi.

Selanjutnya hasil uji konsekuensi tersebut ditetapkan sebagai Daftar Informasi yang

Dikecualikan oleh Atasan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Tengah.

Harapan dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID Pembantu

dan daftar informasi publik agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-

baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan

serta perwujudan good governance dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan

dilayani sesuai dengan prosedur layanan. Apabila ada permohonan informasi yang bisa

dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani,

namun untuk permohonan informasi yang informasinya tidak dalam penguasaan PPID

Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, maka kami akan

merekomendasikan ke PPID Pembantu SKPD dan BUMD lain yang ada di Jawa Tengah.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu :

Telepon : 024-8454990

Faksimili : 024-8414205

Website : https://kesbangpol.jatengprov.go.id/

Twitter : @Bakesbangprov

Facebook : @Kesbang Jateng

Instagram : @kesbangpoljateng

5

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah (1)

mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID

Pembantu kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf

untuk meminta / mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu adalah dalam bentuk hardcopy

dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan

informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di lantai 1

Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Jalan Ahmad Yani

Nomor 160, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di desk PPID Pembantu

dimulai pada pukul 08.00 s/d. 14.00 WIB untuk hari Senin s/d Kamis, dan Pukul 08.00

s/d 14.30 untuk hari Jum’at. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan

bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan

dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang

langsung ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, seperti

email, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti Twitter, Facebook,

Instagram.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pembantu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif

memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

(https://kesbangpol.jatengprov.go.id/) menjadi sarana utama dalam

penyampaian informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Tengah masyarakat dapat langsung melihat transparansi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja

dan anggaran, profil, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi

6

penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Tengah.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah melaksanakan pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, dalam pelaksanaannya PPID

Pembantu membantu PPID Utama.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Jawa Tengah Tengah dikelola oleh Sekretariat, dan dibantu Bidang yang

menguasai Informasi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu dengan menghimpun

informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi

publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID

Pembantu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah selalu mengikuti

sosialisasi, bintek, forum penguatan kelembagaan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2020, pada tahun 2020 terdiri dari

belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa konsultasi non

konstruksi.

7

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang

Keterbukaan Informasi Publik, kami telah mengikuti pelaksanaan agenda PPID Utama

dan Komisi Informasi Jawa Tengah pada Tahun 2020 meliputi :

1. Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik Badan Kesbangpol Provinsi Jawa

Tengah selaku PPID Pembantu.

2. Update Website Badan Publik.

3. Uji Konsekuensi untuk Informasi yang dikecualikan.

4. Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan.

5. Penilaian mandiri atas keterbukaan informasi Badan Publik.

6. Visitasi dan verifikasi dari hasil penilaian mandiri oleh Komisi Informasi Jawa Tengah.

8

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2020, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Tengah telah menerima 1 (satu) permohonan informasi dengan waktu

pelayanan 3 hari kerja.

Pemohon informasi yakni mahasiswa. Tujuan penggunaan informasi untuk tugas

kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, dan informasi pelayanan publik.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu 3 hari kerja dalam

melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2020 ini, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Tengah mengabulkan 1 (satu) pemohon informasi dari 1 (satu) permintaan

informasi publik yang telah diterima.

E. Jumlah Pemohon Informasi yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun

2020 mengabulkan 1 (satu) pemohon informasi dari 1 (satu) permintaan informasi

publik. Tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak dan diarahkan karena data /

informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai.

9

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani Nomor 160 Semarang Telp. (024) 8454990 Fax. (024) 8414205, Kode Pos 50136

Surat Elektronik : bakesbangpol@jatengprov.go.id; ppid.kesbangpoljateng@gmail.com Laman : https://kesbangpol.jatengprov.go.id/

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

NO Bulan Register Permohonan Informasi Jumlah

Permohonan Informasi

Waktu yang

diperlukan Menjawab

Permohonan (hari)

Permohonan

Informasi Publik Yang Dikabulkan

Permohonan

Informasi Publik Yang

Ditolak

Permohonan Keberatan

Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi

Ket.

KI PTUN MA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 JANUARI 0 0 0 0 0 0 0 0

2 FEBRUARI 0 0 0 0 0 0 0 0

3 MARET 0 0 0 0 0 0 0 0

4 APRIL 0 0 0 0 0 0 0 0

5 MEI 0 0 0 0 0 0 0 0

6 JUNI 0 0 0 0 0 0 0 0

7 JULI 0 0 0 0 0 0 0 0

8 AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 0 0

9 SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0

10 OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0 0

11 NOPEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0

12 DESEMBER 1 3 1 0 0 0 0 0

JUMLAH 1 3 1 0 0 0 0 0

RATA-RATA 1 3 1 0 0 0 0 0

10

BAB IV Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Faktor Internal

Kultur SDM.

Selama ini pelayanan akses informasi publik masih terbiasa ditangani langsung oleh

bidang, sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi dan

penerapan SOP pelayanan informasi publik. Pemohon informasi masih banyak yang

tidak melalui desk informasi publik, dikarenakan secara langsung personal dengan

pejabat penguasa informasi.

Sumber Daya Manusia (SDM).

Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum

serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat

diperlukan oleh personel yang menangani pengolahan informasi khususnya dalam

rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada personel

yang ada hanya menguasai sebagian kompetensi yang dipersyaratkan disamping

adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang dihadapi.

11

B. Faktor Eksternal

Kondisi publik.

Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan

informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat

pendidikan dan pengetahuan yang berbeda- beda menyebabkan ada sebagian besar

masyarakat dengan baik, selain sebaian yang justru memanfaatkan keterbukaan

informasi untuk kepentingan internal kelembagaan.

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa

Tengah tidak mengalami kendala yang berarti. Hal yang agak mempengaruhi proses

pelayanan informasi publik adalah keterbatasan personel. Selama ini personel yang

melayani informasi terbatas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohon

informasi yang bervariasi maka dirasakan perlu peningkatan personil atau pejabat

fungsional kehumasan baik kuantitas maupun kualitas. Namun kendala tersebut

masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu

pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat.

Disamping itu, tersedianya informasi terkait Kesbangpol melalui website Kesbangol

Provinsi Jawa Tengah dan produk-produk dalam bentuk hard copy, lebih

memudahkan pelayanan informasi yang diminta.

12

BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut

Rekomendasi dan Rencana

Tindak lanjut

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami kendala yang berarti, namun

kendala tersebut masih dapat teratasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi

kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana dan prasarana secara bertahap antara lain komputer, laptop dan

printer temasuk peningkatan layout dan desain web serta system informasi, guna

meningkatkan keterbukaan informasi publik.

2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan

teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada

publik. Disamping melakukan updating informasi secara terus menerus, hal yang

penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan

dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil

dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan serta kursus-kursus.

3. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi

yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat

pada media online dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

13

Jawa Tengah, sehingga dapat diakses oleh publik secara langsung. Dengan semakin

banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di media online dan media sosial,

maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

4. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data dan

single data system sebagai alternatif database data sektoral.

5. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang.

14

Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan

evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 25 Januari 2021 PPID Pembantu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Sulistyo Yuli Utomo, S. Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670726 199003 1 005