Upload
vohanh
View
267
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI
TAHUN 2017 SRENA POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pada hakekatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Berbagai permasalahan / hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan
berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) serta merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur
Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Latar belakang dilaksanakan reformasi birokrasi diantaranya adalah maraknya
praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelayanan publik yang
belum mampu memenuhi harapan masyarakat, tingkat disiplin, etos kerja dan
produktifitas birokrasi yang belum optimal, serta tingkat akuntabilitas dan
transparansi pemerintah yang masih rendah. Secara umum sasaran reformasi
birokrasi adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set)
serta sistem manajemen pemerintahan dengan terwujudnya aparatur Polri yang
bersih dan bebas dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Kepolisian serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri.
Reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dilaksanakan secara
bertahap mulai dari Reformasi Birokrasi gelombang I tahun 2005-2009,
gelombang II tahun 2010-2014, gelombang III tahun 2015-2019 dan gelombang IV
tahun 2020-2025 searah dengan RPJPN 2005-2025.
Polri telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Gelombang I tahun 2005-2009 dan
Reformasi Birokrasi Gelombang II tahun 2011-2014. Keberlanjutan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan Polri yang
Profesional dan mandiri sesuai harapan masyarakat serta hasil-hasil yang telah
dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya menjadi
dasar . . . . .
2
dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2015–2019 yang
dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun
2016–2019 sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini merupakan
penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya.
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 memuat 9
(sembilan) program terdiri dari Program Revolusi Mental Aparatur, Program
Penguatan Sistem Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
Program Penguatan Kelembagaan, Program Penguatan Tatalaksana, Program
Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Penguatan
Peraturan Perundang–Undangan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dan Program Monitoring dan Evaluasi , 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan, 94
rencana aksi dan 15 quick wins yang tidak lain sebagai aktualisasi 8 area
perubahan bidang Revolusi Mental Aparatur, Organisasi, Tatalaksana, Peraturan
Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan,
Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.
Mengacu pada road map Reformasi Birokrasi Polri gelombang III tersebut maka
Srena Polri telah menjabarkan ke dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Srena
Polri, dimana terdapat 8 program, 17 kegiatan dan 34 rencana aksi Srena Polri
dalam pelaksanaannya selain kapasitasnya sebagai Satker, juga bertanggung
jawab terhadap program reformasi Polri meliputi Program Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Program Penguatan Kelembagaan, Program Penguatan Tatalaksana,
Program Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan Polri. Rencana
aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Srena Polri disusun pada awal
semester I Tahun 2017, untuk rencana aksi tahun 2016 secara umum dapat
terlaksana dengan baik, walaupun terdapat beberapa kegiatan yang hasilnya
belum optimal sedangkan pada tahun 2017 masih melanjutkan rencana aksi
sebelumnya.
Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri maka
secara konsisten Srena Polri telah melanjutkan kegiatan-kegiatan sebagai
implementasi dari rencana aksi yang telah disusun sebelumnya dengan sungguh-
sungguh sebagai upaya untuk mewujudkan perubahan di berbagai bidang terkait
dengan Revolusi Mental Aparatur, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan kelembagaan, Penguatan Tata Laksana,
Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Peraturan
Perundang-undangan dan Monitoring dan evaluasi yang merupakan laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Srena Polri berjalan sesuai dengan Road Map
dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gel. III tahun 2016-2019.
2. Dasar
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
b. Peraturan . . . . .
3
b. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
d. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja
Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Republik Indonesia;
e. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
f. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/370/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang
Rencana Strategis Polri Tahun 2015-2019;
g. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/541/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang
Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun
2016-2019;
h. Surat Perintah Asrena Kapolri Nomor : Sprin/407/VII/2016/Srena tanggal 26
Juli 2016 tentang Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III,
Tahun 2016-2019 Satker Srena Polri;
i. Surat Perintah Asrena Kapolri Nomor : Sprin/415/VII/2016/Srena tanggal 29
Juli 2016 tentang Perubahan Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Polri
Gelombang III Tahun 2016-2019.
j. Surat Perintah Asrena Kapolri Nomor : Sprin/423/VIII/2017/Srena tanggal 3
Agustus 2017 tentang Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Polri Gelombang
III Tahun 2016-2019.
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang
pencapaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III
Tahun 2016-2019 sampai dengan berakhirnya periode Semester I Tahun
2017 di Lingkungan Srena Polri.
b. Tujuan
Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan kepada
pimpinan guna menetapkan arah kebijakan dan rencana tindak lanjut
pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III yang menjadi
tugas dan tanggung jawab Srena Polri, baik kapasitasnya sebagai Satker
maupun bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri.
4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan ini terbatas pada pelaksanaan dan hasil yang dicapai
terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Polri sampai dengan berakhirnya
Semester I Tahun 2017 adalah 8 program yang meliputi Revolusi Mental Aparatur,
Penguatan . . . . .
4
Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia, Penguatan Peraturan Perundang-undangan serta Monitoring dan
evaluasi. Implementasi tersebut merupakan laporan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Srena Polri yang disesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi
Polri Gel. III tahun 2016-2019, baik kapasitasnya sebagai Satker maupun sebagai
bagian dari pelaksana program Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri yang
meliputi program penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana serta
monitoring dan evaluasi.
5. Tata Urut
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA AKSI;
BAB III PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI;
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI;
BAB V PENUTUP.
BAB II. . . . .
5
BAB II
PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA AKSI
6. Program Revolusi Mental Aparatur.
Kegiatan Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, dengan rencana aksi yaitu:
a. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat
apel pagi; b. Mengikutsertakan personel Srena Polri pada Dikjur/Diklat sesuai dengan
kompetensi; c. Mengikutsertakan personel Srena Polri dalam pelatihan revolusi mental.
Quick wins
Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik.
7. Program Penguatan Sistem Pengawasan
a. Kegiatan Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dengan rencana aksi yaitu:
1) Pelaksanaan Wasrik, reviu RKA-K/L, pemantauan tindak lanjut hasil
temuan BPK RI dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2) Pemenuhan LHKPN; 3) Penerapan disiplin dan kode etik;
b. Kegiatan Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, dengan rencana
aksi yaitu: • Penanganan benturan kepentingan.
8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja, dengan rencana aksi sebagai berikut:
a. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6
tahun 2015; b. Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan
pembayaran pegawai pada Srena Polri dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP;
c. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa; d. Penerapan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam Satker Srena Polri; e. Penyusunan Indikator Kinerja Utama yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.
Quick wins . . . . .
6
Quick wins
Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satker Srena Polri.
9. Program Penguatan Kelembagaan
a. Kegiatan Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Evaluasi kelembagaan dan Tupoksi masing-masing Biro/Bag dalam
Satker Srena Polri; 2) Penataan dan penguatan kelembagaan Satker Srena Polri.
b. Kegiatan Penguatan fungsi manajemen dan tatalaksana organisasi Satker
Srena Polri, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan
minimum personel dan perlengkapan Satker Srena Polri; 2) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Satker Srena Polri setiap
semester dan tahun.
Quick wins
Restrukturisasi Organisasi Polri tingkat Mabes, Polda dan Polres yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.
10. Program Penguatan Tata Laksana
a. Kegiatan Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada Srena Polri; 2) Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara
elektronik (e-document); 3) Pengkajian HTCK di lingkungan Srena Polri.
b. Kegiatan Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, dengan rencana
aksi sebagai berikut: 1) Penyusunan SOP di lingkungan Srena Polri; 2) Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka
efektifitas dan efisiensi kinerja.
c. Kegiatan Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi publik, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelaporan informasi dan dokumentasi (PID) Satker Srena
Polri; 2) Pelaksanaan sistem pengumuman rencana umum pengadaan
barang/jasa seluruh Satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP).
Quick wins. . . . .
7
Quick wins
Penerapan e-government yang terintegrasi dalam System Informasi Manajemen Teknologi Polri (Simtekpol), e-document dan e-office.
11. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
a. Kegiatan Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Srena Polri, dengan rencana aksi yaitu: • Penyusunan rencana kebutuhan personel Srena Polri dalam memenuhi
standar kebutuhan minimal sesuai dengan DSP dan ABK.
b. Kegiatan Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center, dengan rencana aksi yaitu : • Mengikutsertakan personel Srena Polri untuk Assessment.
c. Kegiatan Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel
Srena Polri, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Kebijakan penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK; 2) Kebijakan penilaian kinerja bagi PNS Polri dengan SKP.
d. Kegiatan Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja, dengan rencana aksi yaitu: • Implementasi kebijakan reward and punishment berbasis kinerja bagi
anggota Srena Polri;
e. Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi personel Srena Polri, dengan rencana aksi yaitu : • Pemanfaatan aplikasi rekam jejak personel Srena Polri.
Quick wins
Pemberlakuan promosi jabatan terbuka di lingkungan Srena Polri.
12. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan, dengan rencana aksi sebagai berikut : a. Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan
Srena Polri (Perkap); b. Evaluasi secara berkala Perkap yang berlaku di lingkungan Srena Polri.
13. Program monitoring dan evaluasi
a. Kegiatan Monitoring, dengan rencana aksi yaitu : • Laporan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang
III.
b. Kegiatan. . . . .
8
b. Kegiatan Evaluasi, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Laporan Tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang
III; 2) Laporan Akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III.
BAB III. . . . .
9
BAB III
PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI
14. Program Revolusi Mental Aparatur.
Kegiatan Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, dengan rencana aksi sebagai berikut:
a. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat
apel pagi; • Pada semester I tahun 2017 untuk Pembacaan Tribrata, Catur Prasetya
dan Panca Prasetya Korpri terlaksana 6 (enam) kali pada saat apel pagi bersama personel Srena Polri pada hari Rabu bertempat di selasar Gedung Srena Polri Lt. III (dokumen pendukung terlampir).
b. Mengikutsertakan personel Srena Polri pada Dikjur/Diklat sesuai dengan
kompetensi; 1) Mengikutsertakan 1 (satu) orang Inspektur untuk Dikbangspes
Pama/PNS Gol. III T.A. 2017 sesuai surat Asrena Kapolri Nomor: B/2/I/2017/Srena tanggal 3 Januari 2017 perihal Penghadapan (terlampir);
2) Mengikutsertakan 1 (satu) orang Polri untuk Dik Sespimen Polri Tingkat Dikreg ke-57 T.A. 2017 sesuai surat perintah Asrena Kapolri Nomor: Sprin/184/III/2017/Srena tanggal 24 Maret 2017 perihal pengiriman nama personel untuk Dik Sespimen Polri Tingkat Dikreg ke-57 T.A. 2017 (terlampir);
3) Mengikutsertakan 2 (dua) orang PNS Polri untuk Diklat Pim TK IV T.A 2017 sesuai surat perintah Asrena Kapolri Nomor: Sprin/222/IV/2017/Srena perihal pengiriman nama personel mengikuti untuk Diklat Pim TK IV T.A 2017 (terlampir);
4) Mengikutsertakan 1 (satu) orang PNS Polri untuk Diklat Pim TK III T.A 2017 sesuai surat perintah Asrena Kapolri Nomor: Sprin/223/IV/2017/Srena perihal pengiriman nama personel mengikuti untuk Diklat Pim TK III T.A 2017 (terlampir).
c. Mengikutsertakan personel Srena Polri dalam pelatihan revolusi mental. • Pada semester I tahun 2017 untuk personel Srena Polri untuk pelatihan
revolusi mental masih belum dilaksanakan.
15. Program Penguatan Sistem Pengawasan
a. Kegiatan Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dengan rencana aksi yaitu:
1) Pelaksanaan Wasrik, reviu RKA-K/L, pemantauan tindak lanjut hasil
temuan BPK RI dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Wasrik. . . . .
10
• Wasrik Itwasum Polri Tahap I T.A. 2017 bidang perencanaan dan pengorganisasian tanggal 29 Maret s.d April 2017.
2) Pemenuhan LHKPN: belum dilaksanakan.
3) Penerapan disiplin kode etik: belum ada.
b. Kegiatan Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, dengan rencana
aksi yaitu: • Penanganan benturan kepentingan.
Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Srena Polri dilaksanakan melalui lelang sederhana, pengadaan langsung dan penunjukan langsung sehingga penyedia barang/jasa dari pihak ketiga telah mengacu kepada Perpres Nomor 54 beserta perubahannya.
16. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja, dengan rencana aksi sebagai berikut:
a. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6
tahun 2015: sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 dan sudah dilaksanakan evaluasi capaian kinerja Polri TW I pada bulan April 2017;
b. Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan
pembayaran pegawai pada Srena Polri dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP; • Telah mengimplementasikan Sistem Aplikasi BPP & GPP pada
pelaporan bidang keuangan di Satker Srena Polri;
c. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa; • Tahun 2017 belum dilaksanakan pelatihan/sertifikasi pengadaan
barang/jasa;
d. Penerapan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam Satker Srena Polri, pengadaan secara e-proc telah dilaksanakan;
e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap
masyarakat, • Telah tersusunnya IKU Polri sebagaimana yang telah tertuang dalam
renstra Polri perubahan nomor 2015-2019 Kep/370/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 (terlampir).
17. Program Penguatan Kelembagaan
a. Kegiatan Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri, dengan rencana aksi sebagai berikut:
1) Evaluasi. . . . .
11
1) Evaluasi Kelembagaan dan Tupoksi masing-masing Biro/Bag dalam Satker Srena Polri a) Rapat penyusunan Laporan Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Srena Polri T.A 2016 hari Selasa-Rabu tanggal 24-25 Januari 2017 bertempat Hotel Diradja Jl.Kapten Tandean mampang Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
b) Laporan hasil evaluasi kelembagaan dan Tupoksi terhadap naskah SOTK Satuan fungsi Srena Polri (terlampir).
2) Penataan dan penguatan kelembagaan Satker Srena Polri
a) Telah disahkan Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perkap Nomor 21 tahun 2010 tentang SOTK tingkat Mabes Polri (terlampir);
b) Laporan hasil revisi kelembagaan Satker Srena Polri (terlampir).
b. Kegiatan Penguatan fungsi manajemen dan tatalaksana organisasi Satker
Srena Polri, dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan
minimum personel dan perlengkapan Satker Srena Polri; • Telah dikirimkan rencana kebutuhan PNS Satker Srena Polri
kepada SSDM Polri dengan surat Asrena Kapolri Nomor: B/75/I/2017/Srena tanggal 27 Januari 2017 tentang permohonan penambahan PNS pada Satker Srena Polri (terlampir);
• Surat As SDM Kapolri Nomor: R/722/V/2017/SSDM tangal 26 Mei
2017 Perihal Permohonan persetujuan pindah a.n Pengatur TK I Mukhdaril, A.Md Nip. 1983082320011011002 ke Srena Polri;
• Tembusan Surat Kapolda Maluku Nomor: R/215/VII/2017 tanggal
27 Juli 2017 perihal Persetujuan Mutasi. (terlampir)
2) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Satker Srena Polri setiap triwulan. • Telah dilaksanakan Analisa dan evaluasi capaian kinerja Satker
Srena Polri Triwulan I tahun 2017 (terlampir).
18. Program Penguatan Tata Laksana
a. Kegiatan Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan rencana aksi sebagai berikut:
1) Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada Srena Polri.
a) Paket pengadaan barang dan jasa yang nilainya sebesar 200 juta < (lebih dari 200 juta) dengan lelang umum melalui LPSE yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada semester I, belum dapat dilakukan dikarenakan adanya perubahan spesifikasi teknis (spektek) beberapa item barang yang sudah discontinued maupun rentan dalam perawatannya. Terkait hal tersebut Tim Teknis menyusun kembali spektek untuk selanjutnya dilakukan lelang umum melalui LPSE pada semester II T.A.2017;
b) Telah . . . . .
12
b) Telah dilaksanakan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang nilainya sebesar 200 juta > (kurang dari 200 juta) dengan pengadaan langsung pada Semester I T.A.2017;
2) Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara
elektronik (e-document). a) Software/hardware penerapan e-document telah terpasang di
lingkungan Srena Polri dan telah berfungsi, namun untuk tahun 2016 aplikasi digitalisasi dokumen Srena Polri baru terlaksana pada Bagrenmin Srena Polri dan belum terintegrasi dengan 4 Biro dan Spri Asrena;
b) Penerapan e-document pada Rolemtala dan Ro RBP untuk perangkat telah terpasang, tetapi tidak berfungsi dikarenakan ada kendala teknis, yakni adanya kerusakan pada peralatan scanner dan jaringan yang terintegrasi dengan admin e-document pada Bagrenmin.
3) Pengkajian HTCK pada Biro dan Bag di lingkungan Srena Polri
Telah dilakukan pengkajian dan evaluasi HTCK pada tingkat Mabes Polri pada bulan Maret 2012. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi tersebut dinyatakan bahwa susunan HTCK Srena Polri sudah sesuai dengan ketentuan. Apabila terdapat perubahan pada organisasi Srena Polri akan dilakukan penyesuaian terhadap HTCK Srena Polri.
b. Kegiatan Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, dengan rencana
aksi sebagai berikut:
1) Penyusunan SOP di lingkungan Srena Polri
Telah tersusun 10 (sepuluh) SOP di lingkungan Srena Polri, yang terdiri dari :
SOP
• SOP tentang Penyusunan ABK.
• SOP tentang Pembentukan dan Peningkatan Satwil.
• SOP tentang Hibah Barang, Jasa dan Uang di lingkungan Polri.
• SOP tentang Pengajuan Pinludagri di lingkungan Polri.
• SOP tentang LAKIP.
• SOP tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Organisasi Polri.
• SOP tentang Penyusunan Renja Polri.
• SOP tentang Penyusunan Rancangan Renja Polri.
• SOP tentang Penyusunan Domren Polri.
• SOP tentang Penyusunan Renstra Polri.
2) Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja.
a) Telah dilaksanakan kajian dan evaluasi terhadap komposisi personel dikaitkan dengan ABK masing-masing Satfung di
lingkungan . . . . .
13
lingkungan Mabes Polri pada bulan Juni 2012 (hasil kajian terlampir);
b) Adapun hasil kajian dan evaluasi ABK Satfung Srena Polri dengan EU 1.05 nilai A yaitu sangat baik;
c) Pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap personel dikaitkan dengan ABK terkait penambahan Subbag pada Bagrengarsus, penambahan Pamin dan Banum pada Baglakgarrev serta pengurangan Subbag pada Baglapgungar Rojemengar (hasil kajian terlampir).
c. Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi
1) Pelaksanaan pelaporan informasi dan dokumentasi (PID) Satker Srena
Polri.
Telah dikirimkan produk Perkap/Perkasatfung/Kep. Kapolri Satker Srena Polri via email Srena Polri ke email Divhumas Polri ([email protected]).
2) Pelaksanaan sistem pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh Satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). • Telah dilaksanakan up-load rencana umum pengadaan
barang/jasa pada Satker Srena Polri T.A. 2017 dengan menggunakan aplikasi SIRUP pada tanggal 21 Desember 2016.
19. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
a. Kegiatan perbaikan berkelanjutan system perencanaan kebutuhan personel Srena Polri, dengan rencana aksi yaitu penyusunan rencana kebutuhan personel Srena Polri dalam memenuhi standar kebutuhan minimal sesuai dengan DSP dan ABK: dilaksanakan pada Semester I;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Mengikutsertakan personel Srena Polri untuk Assessment: 1) Assessment jabatan Kapolres: 2 orang anggota Polri, sesuai surat
Asrena Kapolri Nomor: B/48/I/2017/Srena tanggal 18 Januari 2017 dan Nomor: B/190/III/2017/Srena tanggal 13 Maret 2017 tentang penghadapan peserta Assesment jabatan Kapolres (terlampir);
2) Assessment jabatan Eselon III PNS Polri T.A. 2017 : 2 orang anggota
PNS, sesuai surat Asrena Kapolri Nomor: B/235/III/2017/Srena tanggal 29 Maret 2017 (terlampir);
3) Assessment Pati Polri: 1 orang anggota Polri, sesuai surat perintah
Asrena Kapolri Nomor: Sprin/265/V/2017/Srena tanggal 9 Mei 2017 (terlampir);
c. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Srena Polri.
1) Kebijakan penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK.
Telah . . . . .
14
Telah dilaksanakan penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK Semester I tahun 2017 terkompulir 60 orang (data di Subbagsumda Bagrenmin Srena Polri);
2) Kebijakan penilaian kinerja bagi PNS Polri dengan SKP;
Penilaian kinerja bagi PNS Polri dengan SKP dan PPK dilaksanakan pada setiap akhir tahun sehingga sampai saat ini belum terkompulir karena belum waktunya, (terlampir nota dinas pemberitahuan ke Biro dan Bag);
3) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja. a) Implementasi kebijakan reward berbasis kinerja bagi anggota
Srena Polri dengan mengusulkan kenaikan pangkat Pamen Polri, sesuai surat Asrena Kapolri Nomor: R/62/V/2017/Srena tanggal 18 Mei 2017 (terlampir);
b) Implementasi kebijakan punishment berbasis kinerja bagi anggota Srena Polri: telah dilaksanakan pemotongan Tunkin (terlampir);
d. Kegiatan Pembangunan/pengembangan system informasi personel Srena Polri, dengan rencana aksi yaitu: • Pemanfaatan aplikasi rekam jejak personel Srena Polri
Telah memanfaatkan aplikasi rekam jejak personel Srena Polri guna memudahkan dalam pencarian data personel untuk kenaikan pangkat, mengikuti pelatihan dan pendidikan pengembangan lainnya.
20. Program Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan, dengan rencana aksi sebagai berikut:
a. Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Srena Polri (Perkap):
PERKAP YANG ADA DI LINGKUNGAN SRENA POLRI
• Perkap Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
• Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
• Perkap Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Di LingkunganKepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perkap Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapja) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PERKAP . . . . .
15
PERKAP YANG ADA DI LINGKUNGAN SRENA POLRI
• Perkap Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan.
• Perkap Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Alat Material Khusus Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang SOTK tingkat Mabes Polri.
Total Perkap yang berlaku di lingkungan Srena Polri dari tahun 2005 s.d. 2017 sebanyak 12 Perkap.
b. Evaluasi secara berkala Perkap yang berlaku di lingkungan Srena Polri
Bahwa dari hasil evaluasi secara berkala terhadap Perkap yang berlaku di lingkungan Srena Polri dapat dijelaskan sebagai berikut:
PERKAP YANG MASIH RELEVAN
• Perkap Nomor 10 Tahun 2011 Tentang HTCK di lingkungan Polri.
• Perkap Nomor 18 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama
• Perkap Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Perkap Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus).
• Perkap Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Analisis Beban Kerja di lingkungan Polri.
• Perkap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perkap Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapja) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang SOTK tingkat Mabes Polri.
PERKAP . . . . .
16
PERKAP YANG TIDAK RELEVAN
• Perkap Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
• Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
• Perkap Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Strategis Polri.
• Perkap Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peningkatan Kesatuan Kewilayahan.
Laporan evaluasi pilun satker Srena Polri terlampir.
21. Program monitoring dan evaluasi
a. Monitoring;
Telah menyusun Laporan semesteran monitoring pelaksanaan RB Srena Polri gelombang III tahun 2016-2019 sesuai pedoman yang ada.
b. Evaluasi;
1) Laporan Tahunan: - 2) Laporan Keseluruhan: -
TABEL PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN RBP SRENA POLRI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
NO KEGIATAN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN
%
BUKTI
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6
PROGRAM REVOLUSI MENTAL APARATUR
1 Pengemba ngan nilai- nilai untuk menegakk an integritas.
Pembacaan Tribrata, Catur Prasetya dan Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi.
12
50%
Data dukung
terlampir
Mengikutsertakan personel Srena Polri pada Dikjur/Diklat sesuai dengan kompetensi
AKBP / Kompol: 2
Inspektur:1 PNS:3
AKBP = 1 IPDA = 1 PNS = 3 83,33%
SDA
Mengikutsertakan personel Srena Polri dalam pelatihan revolusi mental
AKBP:5 Kompol: 3 Inspektur:2 PNS : 7
0%
Tabel . . . . .
17
NO KEGIATAN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN
%
BUKTI
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
2 Pembangu nan unit kerja untuk mempero- leh predi- kat menuju WBK/WBB M
Pelaksanaan Wasrik,
reviu RKA-K/L. Pemantauan tindak lanjut hasil temuan BPK RI.
Hasil evaluasi AKIP Srena Polri dengan Predikat "BB" (70-80)
2
2
50%
BB
50%
100%
0%
100%
Data dukung Terlampir
SDA
SDA
Pemenuhan LHKPN. - 100% Es I - 50% Es IIA
- 25% Es IIB
0%
Penerapan disiplin dan kode etik.
100% Penyelesai an kasus disiplin/ kode etik.
0%
3 Pelaksana- an peman- tauan ben- turan ke- pentingan.
Penanganan benturan kepentingan.
100% proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
100% Data dukung
terlampir
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
4 Pembangu nan/ pengemba ngan TI dalam ma- najemen kinerja.
Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6 tahun 2015.
1 100%
Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan pembanyaran gaji pegawai pada Srena Polri dengan
100% 100% Data dukung
terlampir
Tabel . . . . .
18
NO KEGIATAN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN
%
BUKTI
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6
menggunakan aplikasi BPP & GPP.
Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa.
20 orang, Lulus 5 orang
0%
Penerapan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam Satker Srena Polri.
100% 100% Data dukung
terlampir
Penyusunan Indikator Kinerja Utama yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.
1 Naskah 100% Data dukung
terlampir
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
5 Evaluasi dan res- trukturisasi kelembaga an di ling- kungan Polri.
Evaluasi kelembagaan dan Tupoksi masing- masing Biro/Bag dalam Satker Srena Polri.
- 100% Data dukung
terlampir
Penataan dan penguatan kelembagaan Satker Srena Polri.
1 Dokumen 100% SDA
6 Penguatan fungsi ma- najemen, dan tata- laksana organisasi satuan kerja Sre- na Polri.
Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan minimum personel dan perlengkapan Satker Srena Polri.
1 Dokumen 50% SDA
Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Satker Srena Polri setiap Triwulan.
4 Dokumen 50% 2 kali capaian
kinerja TW I
PROGRAM PENGUATAN TATA LAKSANA
7 Perluasan penerapan e-govern- ment yang terintegrasi
Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada Srena Polri.
100% -
Tabel . . . . .
19
NO KEGIATAN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN
%
BUKTI
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6
dalam penyeleng- garaan pemerintah an dan pembangu nan.
Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara elektronik (e-document).
75% 50 %
(penerapan e- document pada Rolemtala dan Ro RBP untuk perangkat telah terpasang, tetapi masih mengalami kendala teknis sehingga tidak berfungsi.
Data dukung
terlampir
Pengkajian HTCK di lingkungan Srena Polri.
1 Dokumen -
8 Penerapan efisiensi penyeleng garaan pemerintah
Penyusunan SOP di lingkungan Srena Polri.
10 SOP -
Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja.
1 Dokumen -
9 Implemen- tasi undang- undang keterbuka- an infoma- si publik.
Pelaksanaan pelaporan informasi dan dokumentasi (PID) Satker Srena Polri.
1 Dokumen 100% Data dukung
terlampir
Pelaksanaan sistem pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh Satker
1 Dokumen 100% SDA
Tabel . . . . .
20
NO KEGIATAN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN
%
BUKTI
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6
di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM
10 Perbaikan berkelanju- tan sistem perencana an kebutu- han perso- nel Srena Polri.
Penyusunan rencana kebutuhan personel Srena Polri dalam memenuhi standar kebutuhan minimal sesuai dengan DSP dan ABK.
1 Dokumen 100% Data dukung
terlampir
11 Perumu- san dan penetapan kebijakan pemanfaa- tan as- sessment center.
Mengikutsertakan personel Srena Polri untuk Assessment.
5 Orang 100% Data dukung
terlampir
12 Perumu- san dan penetapan kebijakan penilaian kinerja per- sonel Sre- na Polri.
Kebijakan penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK.
100% 100% SDA
Kebijakan penilaian kinerja bagi PNS Polri dengan SKP.
100% 50% SDA
13 Perumu- san dan penetapan kebijakan reward and punish- ment ber- basis kinerja.
Implementasi kebijakan reward and punishment berbasis kinerja bagi anggota Srena Polri.
2 Dokumen 100% SDA
14 Pembangu nan / pengemba ngan sistem in-
Pemanfaatan aplikasi rekam jejak personel Srena Polri.
100% 100% SDA
Tabel . . . . .
21
NO KEGIATAN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN
%
BUKTI
PENDUKUNG
1 2 3 4 5 6
formasi personel Srena Polri.
PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
15 Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang -undangan yang se- dang diber- lakukan.
Memetakan peraturan per- UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Srena Polri (Perkap).
12 Perkap 100% Data dukung
terlampir
Evaluasi secara berkala Perkap yang berlaku di lingkungan Srena Polri.
100% SDA
16 Monitoring Laporan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III.
2 Laporan 50% Data dukung
terlampir
17 Evaluasi Laporan Tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III.
1 Laporan -
Laporan akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III.
-
BAB IV. . . . .
22
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
22. Kesimpulan
Rencana aksi yang telah diagendakan dalam program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Srena Polri sampai dengan berakhirnya semester I tahun 2017sebagaimana yang telah jabarkan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Srena Polri telah
dilaksanakan berdasarkan surat perintah Asrena Kapolri Nomor: Sprin/415/VIII/2016/Srena tanggal 29 Juli 2016 tentang Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III, Tahun 2016-2019 Satker Srena Polri dan rencana aksi yang telah dirumuskan sebagai penjabaran dari road map RBP gelombang III Tahun 2016-2019;
b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Srena Polri telah berjalan sesuai
rencana aksi Road Map RBP gelombang III Tahun 2016-2019 sebanyak 8 program, 17 kegiatan dan 34 rencana aksi dengan pencapaian hasil :
a) Program Revolusi Mental Aparatur : 44,44%; b) Program Penguatan Sistem Pengawasan : 50%; c) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 80%; d) Program Penguatan Kelembagaan : 75%; e) Program Penguatan Tata Laksana : 41%; f) Program Penguatan Sstem Manajemen SDM : 91,66%; g) Program Penguatan Peraturan Perundang – Undangan : 100%.
23. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka disampaikan saran sebagai berikut:
a. Dalam rangka tindak lanjut Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Srena
Polri pada pelaksanaan reformasi birokrasi Polri gelombang ke III Tahun 2016-2019 maka diperlukan peran serta aktif dari seluruh Tim Kerja RBP Srena Polri dalam mengimplementasi rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga hasilnya akan lebih optimal;
b. Dalam pelaksanaan/implementasi Reformasi Birokrasi Polri di jajaran Srena
Polri perlu adanya konsistensi dan komitmen bersama dari anggota tim pelaksana RB Srena Polri serta adanya dukungan motivasi kepada seluruh anggota dan Pimpinan;
c. Perlu adanya asistensi dan sosialisasi dari tim RBP guna peningkatan
pemahaman personel Srena Polri tentang RB Polri, sehingga mempunyai persamaan persepsi dalam pemahaman Reformasi Birokrasi Polri, khususnya kepada personel yang telah ditunjuk sebagai Tim Kerja RBP Srena Polri.
BAB V . . . .
23
BAB V PENUTUP
Demikian naskah laporan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Semester I Tahun 2017 Satker Srena Polri, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan gambaran tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri gelombang III tahun 2016-2019 di lingkungan Srena Polri, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diamanahkan.
Jakarta, Agustus 2017
ASISTEN KAPOLRI
BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
24