Upload
andiwelareng
View
139
Download
26
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Laporan orientasi CASN Pemprov Sulsel 2015
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan
sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu agar aparatur dapat melaksanakan upaya
tersebut tentunya perlu dipersiapkan sedini mungkin mulai dari rekruitmen, penempatan
sampai dengan jenjang kariernya. Kemudian untuk menindaklanjuti hasil seleksi CPNS
formasi tahun 2014, pelamar yang dinyatakan lolos dari proses rekruitmen ditetapkan
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diperkuat dengan diterbitkannya Surat
Keputusan (SK) Penempatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku mulai
tanggal 1 April 2015.
Untuk membantu agar para CPNS siap dan produktif dalam melaksanakan tugas yang
diembannya, serta agar upaya reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditentukan maka pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat kebijakan
tentang pelaksanaan orientasi CPNS. Kegiatan oritentasi ini bertujuan sebagai acuan dan
penilaian untuk persiapan Diklat Prajabatan juga sebagai sistem pengenalan organisasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Orientasi CPNS merupakan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh seluruh CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Orientasi CPNS dilakukan dalam dua (2) tahap yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara
1
berurutan. Pertama pembekalan pengetahuan yang kegiatannya disebut dengan kegiatan
orientasi organisasi, dan yang ke dua merupakan implementasi dari kegiatan orientasi
organisasi disebut dengan kegiatan praktik kerja. Diharapkan dengan melakukan orientasi
praktek kerja akan mendapat pengetahuan dan pengalaman mendasar di ruang lingkup kerja
yang baru.
Hal ini sangat mendukung kondisi CPNS yang belum siap untuk mulai melaksanakan
tugas sesuai dengan SK penempatan. Disamping itu organisasi yang menerima CPNS juga
tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketidakjelasan ini sangat mempengaruhi
ketidakpuasan CPNS, karena saat pertama tugas, biasanya yang bersangkutan melaksanakan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Atau sebaliknya, instansi
yang menerima CPNS menduga para CPNS sudah langsung mampu melaksanakan tugasnya
dengan benar, sehingga banyak tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh CPNS tersebut.
Sementara instansi tidak melakukan bimbingan atas tugas yang diberikannya. Kejadian ini
tidak menutup kemungkinan membuat para CPNS diawal pelaksanaan tugas merasa kurang
nyaman.
Salah satu instansi yang menjadi tempat kegiatan praktek kerja CPNS adalah Rumah
Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah
sebuah institusi kesehatan milik pemerintah daerah yang memberikan pelayanan jasa kepada
masyarakat (Zivani, 2012). RSUD Labuang Baji mendapat 14 staf CPNS dari formasi
pelamar CPNS alokasi tahun 2014 dengan rincian 2 staf Dokter Umum, 2 staf Analis
Kepegawaian Pertama, serta 10 staf Bidan Pelaksana yang kemudian ditempatkan sesuai
dengan bidang ilmu masing-masing dan sesuai kebutuhan rumah sakit.
2
Sesuai dengan nama jabatan sebagai Analis Kepegawaian, maka penempatannya dalam
Sub Unit Organisasi RSUD Labuang Baji berada di Bagian Sumber Daya Manusia. Adapun
salah satu tugas harian yang dilaksanakan adalah membantu mengelola data absensi yang
terintegrasi dengan sistem E-TD.
E-TD merupakan sistem yang dikembang untuk mengelola data absensi dan tunjangan
daerah dalam ruang lingkup Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No.
56 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Harun,
2014). Perhitungan data absensi dan tunjangan daerah yang meliputi keterlambatan, sakit,
izin, cuti, tanpa keterangan dan jumlah tunjangan daerah telah disesuaikan dengan
perhitungan yang ada dalam peraturan Gubernur (Pedoman ETD, 2014).
Sistem ini terdiri atas tiga subsistem yaitu Web Base Application, AppServ dan
AppMobile. Web Base Application merupakan subsistem utama berbasis web yang dapat
diakses melalui http://etd-provsulsel.net/ yang diperuntukan untuk mengelola master data,
pengaturan dan laporan. Web Base Application terdiri atas beberapa modul yang dapat
dikelola secara dinamis sesuai hak akses yang diberikan. AppServ berupa aplikasi pendukung
berbasis desktop yang dipasang pada komputer SKPD yang terhubung dengan mesin finger
print dimana komputer tersebut terkoneksi dengan internet. AppServ mendukung seluruh
jenis finger print karena subsistem ini hanya mengambil record absensi dari database mesin
finger Print. AppMobile, merupakan aplikasi tambahan yang memudahkan dalam mengakses
informasi pemberitahuan, kehadiran, pembayaran tunjangan daerah dan pengiriman pesan
antar pegawai.
3
B. Tujuan
Adapun tujuan dari laporan ini adalah :
1. Untuk melaporkan hasil praktek kerja orientasi Calon Aparatur Sipil Negara Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di RSUD
Labuang Baji
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jadwal pemberian tunjangan daerah
di RSUD Labuang Baji
C. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan laporan implementasi pelaksanaan praktek kerja
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Labuang Baji.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak RSUD Labuang Baji untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
4. Sebagai bahan masukan bagi pihak RSUD Labuang Baji untuk mengoptimalkan
manajemen absensi agar pemberian tunjangan daerah tepat waktu
D. Lingkup Bahasan
Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam laporan ini antara lain:
1. Orientasi CPNS, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti
hasil seleksi dan penempatan CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014
4
sebagai pembekalan akan sistem pemerintahan agar mampu beradaptasi dan mendapat
pengetahuan mendasar di ruang lingkup yang baru.
2. RSUD Labuang Baji, adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah TK.I
Sulawesi Selatan dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Elektronik Tunjangan Daerah (E-TD), merupakan sistem Manajemen Absensi dan
Tunjangan Daerah sesuai Pergub No. 53 Tahun 2013 dan Pergub No.27 Tahun 2014.
5
BAB II
PROFIL TEMPAT CPNS PRAKTEK KERJA
A. RSUD Labuang Baji
Rumah Sakit Labuang Baji didirikan oleh Zending Gereja Geroformat Surabaya, Malang
dan Semarang sebagai rumah sakit Zending yang diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938
dengan kapasitas 25 tempat tidur. Tahun 1946 – 1948 Rumah Sakit Umum Labuang Baji
mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia Timur (NIT) dengan merehabilitasi gedung-
gedung yang hancur akibat perang, dan digunakan untuk penampungan korban akibat perang
tersebut. Kemudian pada tahun 1949 – 1951, Zending mendirikan bangunan permanen
sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 170 buah. Pada tahun 1952 – 1955, oleh Pemerintah
Daerah Kotapraja Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan sehingga kapasitas
tempat tidur menjadi 190 buah. Sejak tahun 1955 Rumah Sakit Labuang Baji dibiayai oleh
Pemerintah Daerah TK.I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960, oleh Zending Rumah Sakit
Umum Labuang Baji diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah TK.I Sulawesi
Selatan dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Klasifikasi
Rumah Sakit kelas C (Profil RSUD Labuang Baji, 2014).
Terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996 melalui Peraturan Daerah Provinsi Dati I
Sulawesi Selatan Nomor : 2 tahun 1996 kelas Rumah Sakit ditingkatkan dari Rumah Sakit
kelas C menjadi Rumah Sakit kelas B non pendidikan. Peraturan Daerah tersebut disahkan
oleh Mentri Dalam Negeri pada tanggal 7 Agustus 1996. Untuk struktur kelas B non
pendidikan tersebut Direktur sebagai pimpinan Rumah Sakit dilantik dan dikukuhkan pada
6
tanggal 13 Juni 1998, sedang personalia yang mengisi struktur tersebut dilantik dan
dikukuhkan pada tanggal 12 Maret 1999.
Pada tanggal 13 September 2002 melalui Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 6 tahun
2002 Rumah Sakit Labuang Baji berubah status Rumah Sakit Non Pendidikan menjadi
Badan Pengelola RSUD Labuang Baji. Kepala Badan serta pejabat yang mengisi struktur
organisasi Badan Pengelola tersebut diangkat melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan No.
821.22-158 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 November 2002 dan dilantik
tanggal 24 Desember 2002 kemudian melaluai SK Gubernur Provinsi Sulawesi selatan
Nomor 09 tahun 2009 berubah menjadi rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi
selawesi selatan.
B. Visi dan Misi
1. Visi
“Rumah Sakit Unggulan se-Sulawesi Selatan”
2. Misi
a. Mewujudkan profesionalisme SDM
b. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
c. Memberikan pelayanan prima
d. Efisiensi biaya rumah sakit
e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
7
C. Data Monografi
Berikut gambaran data monografi yang ada di RSUD Labuang Baji (Data Agustus 2015):
Tabel 1. Data Monografi RSUD Labuang Baji berdasarkan kualifikasi pendidikanNO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGANA. Dokter
1. Dokter Spesialis Bedah2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam3. Dokter Spesialis Anak4. Dokter Spesialis Obgyn5. Dokter Spesialis Radiologi6. Dokter Spesialis Anesthesi7. Dokter Spesialis Patologi Klinik8. Dokter Spesialis Jiwa9. Dokter Spesialis Mata10. Dokter Spesialis THT11. Dokter Spesialis Kulit & Kelamin12. Dokter Spesialis Jantung13. Dokter Spesialis Paru14. Dokter Spesialis Saraf15. Dokter Spesialis Bedah Saraf16. Dokter Spesialis Orthopedi17. Dokter Spesialis Urologi18. Dokter Spesialis Patologi Anatomi19. Dokter Spesialis Gizi Medik20. Dokter Spesialis Rehab Medik21. Dokter Spesialis Forensik22. Dokter Gigi Spesialis Prostodons23. Dokter Umum24. Dokter PPDS25. Dokter PPDGS26. Dokter Gigi27. Dokter/Dokter Gigi MHA/MARS28. Dokter/Dokter Gigi S2/S3 Kes-Mas
Jumlah
344331312331
2
2
1
111825
63
1 Direktur
2 Struktural
3B Tenaga Keperawatan
1. S1 Keperawatan2. D.IV Keperawatan3. D.IV Kebidanan4. Akper/D3 Keperawatan5. Akbid/D3 Kebidanan6. D.IV Keperawatan Anestesi 7. D.III Keperawatan Gigi8. Sekolah Perawat Kesehatan
88148
107211312
8
9. Sekolah Perawat Kesehatan Jiwa10. Perawat Bidan11. Sekolah Pengatur Rawat Gigi
Jumlah
204
260C Tenaga Kefarmasian
1. Apoteker2. S1 Farmasi/Farmakologi3. D.IV Farmasi4. Akademi Farmasi (AKFAR)5. Sekolah Menengah Farmasi (SMF)
Jumlah
12316527
D Tenaga Kesehatan Masyarakat1. S2 MARS2. S2 Kesehatan Masyarakat3. S1 Kesehatan Masyarakat4. D.III Sanitarian/AKL5. D.I Sanitarian/SPPH
Jumlah
2685223
E Tenaga Nutrisionis/Gizi1. S2 Gizi2. S1 Gizi3. Akademi Gizi/D.III Gizi4. D.I Gizi (SPAG)
Jumlah
1710119
F Tenaga Keteknisan Medis1. S1 Fisioterapi2. S1 Kimia/Fisika3. S1 Analis Kesehatan4. D.IV Analis Kesehatan5. D.IV Fisioterapi6. D.IV Radiografer (APRO/ATRO)7. D.III Fisioterapi8. D.III Radiografer (APRO/ATRO)9. D.III Perekam Medik10. D.III Teknik Elektromaknetik
(ATEM)11. D.III Anlis Kesehatan12. Sekolah Pengatur Teknikal Gigi13. Sekolah Menengah Analis Kesehatan14. Sekolah Menengah Analis Kimia
Jumlah
1354412914419149
G Tenaga Administrasi1. S2 Manajemen2. S2 Administrasi Kesehatan3. S2 Administrasi Publik4. S1 Administrasi Publik
4372
9
5. S1 Ekonomi/Akuntansi6. S1 Administrasi7. S1 Sosial8. S1 Hukum9. S1 Komputer10. S1 Manajemen/Manajemen Industri11. D.III Tata Laksana12. D.III Komputer13. D.III Bahasa & Seni14. D.III Pariwisata 15. D.III Tata Boga16. D.III Sastra17. D.III Akuntansi/Manajemen
Keuangan18. D.I Informatika RS19. Pekarya Kesehatan (Pekkes)20. SMA/SMU/SLTA21. SMEA22. STM23. SMKK/SMTK24. SMK Kesehatan25. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)26. SMPS27. SMEP28. KPAA29. SMP30. MTsN31. SD
Jumlah
63801
1238665021101117
115
Data pegawai berdasarkan tempat tugas :
Tabel 2. Data Pegawai RSUD Labuang Baji berdasarkan tempat tugas
NO UNIT KERJAKUALIFIKASI JUMLAH
PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH SAAT INI
A
1 DIREKTUR S2 14
WAKIL DIREKTUR S2 3
10
2 SDM S2 2
8 S1 4
SMA 2
3 DIKLAT S2 3
5 S1 1
SMA 1
4 MOBILISASI DANA S2 12
PERBENDAHARAAN S1 1
5VERIFIKASI & AKUNTASI S2 2 4
S1 2
6 FASILITAS MEDIK & KEPERAWATAN S2 2
4
S1 1
SMA 1
7 PELAYANAN MEDIK S3 1 4 S2 2
S1 1
8BIDANG KEPERAWATAN S2 2 6
S1 3
11
SMA 1
9 RUMAH TANGGA S1 2 6 SMA 3
SD 1
10 BAGIAN UMUM/ TATA USAHA S2 2 5
SMA 3
11 PERENCANAAN S2 3 6 S1 2
SMA 1
12 PERBENDAHARAAN S2 1
7 S1 3
SMA 3
13 MOBILISASI DANA S2 1
12 S1 6
SMA 5
14 KOMITE MEDIK SI 1 1
15 SATPOL SMA 7 9
12
SMP 2
B
16 SMF ANAK S2 SPESIALIS ANAK 4 4
17 SMF ANASTESI S2 SPESIALIS ANASTESI 1 1
18 SMF BEDAH S2 SPESIALIS BEDAH 3 3
19 SMF GIGI & MULUT SPESIALIS PROS 1
8
S1 DOKTER GIGI 4
PPDGS 3
20 SMF INTERNASPESIALIS PENYAKIT DALAM
3
4
SPESIALIS PENYAKIT DALAM (MPP)
1
21 SMF JIWASPESIALIS JIWA 1 1
22 SMF KARDIOLOGISPESIALIS KARDIO 1 1
23 SMF KULIT KELAMIN
SPESIALIS KULIT KELAMIN
3 3
13
24 SMF INSTALASI PATOLOGI ANATOMI
SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI
1 1
25 SMF INSTALASI PATOLOGI KLINIK
SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
5 5
26 SMF MATASPESIALIS MATA 2 2
27 SMF OBGINSPESIALIS OBGIN 3 3
28 SMF ORTOPHEDI & TRAUMATOLOGY
SPESIALIS ORTHO 2 2
29 SMF RADIOLOGISPESIALIS RADIOLOGI 3 3
30 SMF SARAFSPESIALIS SARAF 2 2
31 SMF PARUSPESIALIS PARU
32 SMF THT S3 13
SPESIALIS THT 2
33INSTALASI BANK DARAH S1 7 7
14
34INSTALASI ANASTESI S1 3 4
D.IV ANASTESI 1
35INSTALASI BEDAH SENTRAL
S1 KEPERAWATAN 7
12 S.ST 4
AMK 2
36
INSTALASI CARE UNIT (ICCU/ICU)
S1 KEPERAWATAN 6 9
AMK 3
INSTALASI FARMASI APOTEKER 12
27
S1 FARMASI 3
DIV FARMASI 1
DIII FARMASI 6
SMF 5
37INSTALASI FORENSIK SMA 1 1
38 INSTALASI GIZI S2 134 S1 7
DIII 8
15
SMA 15
SMP 1
SD 2
39INSTALASI LABORATORIUM PK S2 1
20S1 6
D.III 6
ANALIS 8
40 INSTALASI LOUNDRY SMA 4
11
SMP 3
SD 1
41 STERILISASI/CSSD SMA 2
SD 1
42INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS
S2 1
9
S1 1
D.III 4
SMA 2
SMP 1
43INSTALASI RADIOLOGI S1 3
12
D.III 8
16
SMA 1
44INSTALASI RAWAT JALAN (DOKTER UMUM)
S1 1119
PPDS 8
45INSTALASI RAWAT INAP S2 1 2
46INSTALASI RAWAT JALAN S1 1
47INSTALASI REHAB MEDIK S1 2
8 D.IV FT 3
D.III FT 3
48INSTALASI REKAM MEDIK S1 4
14 D.III 1
D.I 1
SMA 7
SPK 1
49 INSTALASI SANITASI KESEHATAN LINGKUNGAN
D3 4
7SMA 2
SMP 1
50 BPJS S1 1 5 SMA 4
17
51 POLI ANAK S1 3 3
52 POLI BEDAH S1 23
D.III Keperawatan 1
53 POLI ENDOKTRIN S1 23
D.III Keperawatan 1
54 POLI GIGID.III Keperawatan 5 6
SPRG 1
55 POLI GIZI S1 23
D.III Keperawatan 1
56 POLI INTERNA S1 2
4 D.III Keperawatan 2
57 POLI JIWA S1 2 2
58 POLI KANDUNGAN S1 2 3 D.III Kebidanan 1
18
59 POLI KARDIOLOGI S1 23
D.III Keperawatan 1
60 POLI KIA S1 1 1
61POLI KULIT KELAMIN S1 2 2
62 POLI MATA S2 1 5 S1 4
63 POLI MDR S1 34
D.III Keperawatan 1
64POLI MEDICAL CHECK UP S1 1 2
D.III Keperawatan 1
65 POLI ORTHOPEDI S1 23
D.III Keperawatan 1
66 POLI PARU S1 3 4 D4 1
67 POLI SARAF S1 1 2
19
D.III Keperawatan 1
68 POLI THT S1 2 3 DIII 1
69 POLI VCT S1 1 2 SMA 1
70 PERAWATAN CVCU S1 6 7 DIII 1
71PERAWATAN HEMODIALISA S1 8 10
DIII 2
72 PERAWATAN KAMAR BERSALIN S1 1
13
DIV 2
DIII 9
ORIENTASI 1
73RUANG PERAWATAN BAJI ADA I
S1 35
D.III Keperawatan 2
20
74RUANG PERAWATAN BAJI ADA II
S1 6 7
D.III Keperawatan 1
75RUANG PERAWATAN BAJI ARENG
S1 34
D.III Keperawatan 1
76RUANG PERAWATAN BAJI ATI
S1 57
D.III Keperawatan 2
77RUANG PERAWATAN BAJI DAKKA I
S1 7 7
78 RUANG PERAWATAN BAJI DAKKA II
S1 37D.III
Keperawatan 4
79RUANG PERAWATAN BAJI GAU I
S2 1
5 S1 2
D.III Kebidanan 2
80RUANG PERAWATAN BAJI GAU II
S1 5 7
DIII 2
21
81RUANG PERAWATAN BAJI GAU III
S1 1 5
DIII 4
82 RUANG PERAWATAN BAJI KAMASE I
S1 4 7AMK 3
83 RUANG PERAWATAN BAJI KAMASE II
S2 1
8S1 5
AMK 2
84 RUANG PERAWATAN BAJI MINASA
S1 6 12AMK 6
85 RUANG PERAWATAN BAJI PA'MAI I
S1 9 8
86 RUANG PERAWATAN BAJI PA'MAI II
S1 10 10
87RUANG PERAWATAN IRD S1 Keperawatan 6
19
D.III Keperawatan 12
D.III Kebidanan 1
22
88RUANG PERAWATAN MAMMINASA BAJI
S1 Keperawatan 612
D.III Keperawatan 6
89RUANG PERAWATAN KHUSUS/RPK
S1 Keperawatan 56
D.III Keperawatan 1
572
Rekapitulasi berdasarkan status kepegawaian :
Tabel 3. Data Pegawai RSUD Labuang Baji berdasarkan status kepegawaianNO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH
1 PNS Provinsi Sulawesi Selatan 572
2 Non PNS / Swakelola 203
3 Konsultan 3
4 Partimer 2
5 Titipan 1
Total 781
D. Struktur Organisasi RSUD Labuang Baji
23
E. Kegiatan
24
Gam
bar 1
. Stru
ktur
Org
anis
asi L
abua
ng B
aji
Adapun jenis kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan (Profil RSUD Labuang Baji, 2014), meliputi:
1. Pelayanan administratif dan sentral opname (rekam medik)
2. Pelayanan rawat darurat
Instalasi Rawat Darurat (IRD) melayani penderita selama 24 jam, dipimpin oleh seorang
Dokter Spesialis Bedah dan dibantu oleh dua orang dokter umum sebagai Kepala Unit
Bedah dan Kepala Unit Non Bedah.
3. Pelayanan rawat inap dan kapasitas 325 tempat tidur, meliputi:
a. Perawatan umum (14 ruang perawatan)
b. Perawatan khusus (6 ruang perawatan)
1) Bedah sentral
2) Bedah kebidanan/kandungan
3) Perawatan khusus/RPK
4) Perawatan intensif
5) Haemodialisa
6) Kamar bersalin
4. Pelayanan rawat jalan
a. Pelayanan medik umum
b. Pelayanan medik gigi dan mulut
c. Pelayanan medik spesialistik, antara lain:
1) Spesialis mata
2) Spesialis bedah
3) Spesialis paru dan TB
25
4) Spesialis kebidanan dan Kandungan/KB
5) Spesialis Kia dan Laktasi
6) Spesialis penyakit dalam
7) Spesialis saraf
8) Spesialis kardiologi
9) Spesialis fisioterapi
10) Spesialis endokrin
11) Spesialis THT
12) Spesialis kulit dan kelamin
13) Spesialis jiwa
14) Spesialis anak
d. Pelayanan konsultasi gizi
e. Pelayanan haemodialisa
f. Pelayanan general check up
5. Pelayanan bedah sentral
Pelayanan bedah sentral dengan 4 kamar operasi yang didukung oleh 11 dokter ahli dari 6
spesialisasi yaitu: Bedah, Bedah tulang, Anesthesi, Obgyn, THT dan Mata, 5 orang piñata
anasthesi, 2 orang perawat anasthesi, 13 perawat bedah dan 3 orang bidan.
6. Pelayanan penunjang medik, meliputi:
a. Pelayanan radiologi
b. Pelayanan patologi klinik
c. Pelayanan patologi anatomi
d. Pelayanan farmasi
26
7. Pelayanan penunjang non medik
a. Instalasi gizi
b. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit
c. Instalasi sanitasi lingkungan
d. Pelayanan isolasi, siaga bencana dan VCT
27
BAB III
PERMASALAHAN
A. Permasalahan Terkait Dengan Organisasi
Salah satu tugas utama negara adalah memberi pelayanan kepada masyarakat baik dalam
bentuk jasa maupun fasilitas. Bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara,
kualitas pelayanan publik dapat digunakan sebagai salah satu indikator. Oleh karena itu, bila
sebuah negara berada dalam posisi menuju pada kemajuan, hal utama yang perlu diperbaiki
adalah pelayanan publik di negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang bergerak
menuju negara maju juga memprioritaskan pelayanan publik sebagai salah satu aspek yang
perlu ditingkatkan. Karena pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat
sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat
juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran.
Berbicara masalah pelayanan publik, dalam UU No 25 tahun 2009 dikatakan bahwa
ruang lingkup pelayanan publik meliputi :
1. Pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran,
pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
28
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas pemerintah yang paling dominan adalah
menyediakan barang-barang publik (publik utility) dan memberikan pelayanan (publik
service) misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan
perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Tidak mengherankan
apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya
adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan
bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat
secara jasmani dan rohani.
Berangkat dari kesadaran tersebut, rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia baik
milik pemerintah maupun swasta termasuk RSUD Labuang Baji selalu berupaya untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan keluarganya. Baik melalui
penyediaan peralatan pengobatan, tenaga medis yang berkualitas sampai pada fasilitas
pendukung lainnya seperti tempat penginapan, kantin, ruang tunggu, apotik dan sebagainya.
Dengan demikian masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan
cepat.
Dari beberapa kasus kita menemukan suatu kenyataan bahwa sering sekali pasien harus
menunggu dalam waktu yang tidak wajar untuk mendapatkan pelayanan media karena urusan
birokrasi, misalnya urusan kartu berobat yang terlalu berbelit-belit. Bahkan bukan merupakan
hal yang berlebihan apabila dikatakan bahwa jiwa pasien yang seharusnya dapat tertolong
menjadi melayang sia-sia karena keterlambatan penanganan akibat birokrasi yang harus
29
dipenuhi pasien atau keluarga pasien. Biasanya hal ini terjadi bagi pasien yang menggunakan
layanan berobat gratis seperti Jamkesmas, Jamkesda, Askes, maupun layanan gratis lainnya.
Masalah manajemen atau pelayanan di rumah sakit pada akhir-akhir ini memang banyak
menjadi bahan pembahasan baik di lingkungan akademik maupun di berbagai seminar.
Terutama pelayanan administrasi terhadap pasien yang menggunakan program layanan
kesehatan gratis atau layanan kesehatan dari pemerintah seperti Jamkesmas, Askes, BPJS,
maupun Jamkesda. Sering sekali masyarakat yang menggunakan fasilitas ini mengalami
kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan agar dapat memperoleh layanan kesehatan
yang diinginkan. Keterlambatan layanan medis yang mereka terima disebabkan oleh
birokrasi yang tidak dapat diajak kompromi. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi apabila ada
kesepakatan antara pemerintah dengan pihak rumah sakit untuk mempermudah dan
memperpendek jalur birokrasi dan prosedur administrasi.
B. Permasalahan Terkait Dengan Praktek Kerja
Pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum dan kriteria serta indikator
penilaian yang terukur sehingga diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja,
dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pergub Sulsel No.56 Tahun 2013). Tunjangan Daerah
yang selanjutnya disingkat TD merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada
PNS dan CPNS, berdasarkan penilaian kehadiran dalam satu bulan. Sistem Informasi e-TD
adalah sistem penilaian kehadiran berbasis web (online system).
30
Pemberian Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Daerah bertujuan (Pergub Sulsel
No.27 Tahun 2014):
1. Meningkatkan disiplin PNS dan CPNS
2. Meningkatkan motivasi PNS dan CPNS
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan kinerja PNS, dan CPNS
5. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS
6. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah
Adapun mekanisme pembayaran TD sebagai berikut (Pergub Sulsel No.27 Tahun 2014):
1. Operator setiap SKPD menginput data kehadiran bulanan PNS dan CPNS ke BKD paling
lambat tanggal 8 (delapan) secara on-line melalui system informasi e-TD
2. Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1
(satu), maka BKD akan memproses dan mencetak daftar TD
3. Pada saat yang bersamaan, operator SKPD mencetak daftar TD untuk diverifikasi oleh
petugas verifikasi SKPD
4. Pada proses verifikasi, petugas verifikasi dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian
daftar TD ke BKD
5. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar BKD dicetak dan diverifikasi,
petugas verifikasi menyampaikan daftar TD kepada kepala SKPD untuk ditanda tangani
6. Setelah ditanda tangani oleh kepala SKPD, Bendahara SKPD membuat dan mengajukan
SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D
31
7. Setelah SP2D diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka bendahara
SKPD membayarkan TD kepada PNS dan CPNS.
Wak
tuK
elen
gkap
an
-prin
t fin
ger
-prin
t fin
ger
-dat
a re
kap
prin
t fin
ger
-sua
rt iji
n-s
urat
saki
t-s
urat
per
inta
h tu
gas
-dat
a re
kap
abse
n ha
rian
-rek
ap a
bsen
bul
anan
-dok
umen
pen
duku
ng
-rek
ap a
bsen
bul
anan
-dok
umen
pen
duku
ng
-rek
ap a
bsen
bul
anan
-dok
umen
pen
duku
ng
-rek
ap a
bsen
bul
anan
-dok
umen
pen
duku
ng
-rek
ap a
bsen
bul
anan
-sur
at p
enga
ntar
PEL
AK
SAN
A
Dir
ektu
rW
adir
SD
MV
erifi
kato
r2
Kab
ag
SDM
Ver
ifika
tor
1 K
asub
ag
SDM
Staf
O
pera
tor
KE
GIA
TA
N
Men
ghid
upka
n p
rint
fin
ger
peg
awai
se
suai
jadw
al a
bsen
si
Men
gupl
oad
da
ta d
ari
prin
t f
inge
r m
enja
di r
ekap
abs
en k
e da
lam
har
disk
ko
mpu
ter
Men
ginp
ut r
ekap
abs
en p
egaw
ai h
aria
n da
n m
engi
nput
ket
eran
gan
pega
wai
yan
g tid
ak
men
gabs
en
berd
asar
kan
bu
kti
pem
berit
ahua
n
Mem
prin
t re
kap
abs
en h
aria
n p
egaw
ai
dan
m
elap
orka
n
kepa
da
kasu
bag
pere
ncan
aan
dan
peng
emba
ngan
SD
M
Mer
ekap
abs
en p
egaw
ai b
ulan
an d
enga
n m
elam
pirk
an b
ukti
pend
ukun
g
Men
gore
ksi
dan
mem
araf
rek
ap a
bsen
pe
gaw
ai b
ulan
an d
an k
onse
p s
urat
pe
ngan
tar
Men
gore
ki d
an m
enan
data
ngan
i re
kap
abse
n
pega
wai
bu
lana
n
dan
su
rat
peng
anta
r
Mel
akuk
an p
enom
oran
sur
at p
enga
ntar
re
kap
abse
n pe
gaw
ai
Mem
perb
anya
k re
kap
abse
n ya
ng s
udah
di
tand
atan
gai
dan
men
gars
ipka
n u
ntuk
SK
PD k
emud
ian
men
girim
kan
1rkp
ke
bagi
an k
euan
gan
dan
1rkp
ke
BK
D
32
Gam
bar 2
. SO
P M
anaj
emen
Abs
ensi
dan
Tun
jang
an D
aera
h R
SUD
Lab
uang
Baj
i
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Idealnya pembayaran tunjangan daerah di setiap SKPD adalah tanggal 10-15 atau setiap
pertengahan bulan, namun tidak demikian yang terjadi di RSUD Labuang Baji. Seringkali
pembayaran tunjangan daerah diberikan pada akhir bulan bahkan terkadang loncat hingga
bulan berikutnya. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan pada pegawai. Berdasarkan
hasil pengamatan dan pengalaman penulis selama 3 (tiga) bulan pertama bekerja praktek
sebagai CPNS, ada 2 (dua) hal utama yang menjadi faktor keterlambatan pembayaran
tunjangan daerah di RSUD Labuang Baji, yaitu:
1. Jaringan internet
Aplikasi E-TD ini memerlukan koneksi internet yang stabil dan maksimal pada proses
penginputan, pengecekan, serta pengiriman data absensi dari SKPD ke BKD, sedangkan
jaringan internet yang ada tidak cukup stabil dan lemah karena berbagi pakai dengan
bagian/ divisi lain. Koneksi yang tidak stabil dan lemah sangat menghambat kinerja
operator untuk mengolah data absensi.
2. Prosedur Kerja
E-TD di RSUD Labuang Baji menggunakan sistem absensi regular dan shift, dengan
lembar pembagian jadwal shift sebagai acuan yang harus disetorkan setiap sebelum awal
bulan. Namun yang terjadi seringkali lembar jadwal shift tersebut disetor di pertengahan
bulan dan tidak diberi keterangan yang jelas, sehingga menyulitkan operator untuk
mengidentifikasi data yang diberikan. Hal tersebut juga menghambat kinerja operator.
33
BAB IV
ANALISA DAN SOP ORGANISASI
A. Analisa Terkait Dengan SOP Organisasi
Berdasarkan uraian permasalahan pelayanan di rumah sakit, dapat disimpulkan bahwa
perlu adanya pembenahan yang bukan hanya berkisar pada pelayanan medis rumah sakit,
tetapi juga terkait dengan masalah birokrasi administrasi seperti pengurusan kartu berobat
maupun berkas-berkas lainnya. Pembenahan di bidang administrasi ini meliputi pembenahan
fasilitas administrasi maupun peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas di rumah
sakit tersebut. Misalnya menambah fasilitas komputer dan membekali petugas dengan ilmu
dan ketrampilan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tetap menjaga etika
profesi.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengukur dan
mengevaluasi bagaimana kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan yaitu dengan
membandingkan antara indikator pelayanan publik dengan yang terjadi di lapangan atau yang
dirasakan oleh konsumen. Dan salah satu hal yang dapat dievaluasi adalah prosedur
administrasi yang harus dilalui oleh pasien sebelum mendapatkan pelayanan atau berobat.
Setelah mengetahui hasil dari evaluasi tersebut, apabila hasilnya menunjukkan hasil yang
buruk, langkah selanjutnya adalah mencari penyebab dari buruknya kualitas pelayanan
tersebut, untuk selanjutnya dicari bagaimana penyelesaian yang tepat.
Sebenarnya perbaikan terhadap mutu rumah sakit baik dari layanan administrasi maupun
medis memang benar-benar mutlak dibutuhkan. Bukan saja karena banyaknya keluhan-
34
keluhan masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit, baik dari segi mutu,
kemudahan prosedur administrasi, tarif, dan juga dengan adanya perkembangan zaman yang
sudah mendesak untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Beberapa alasan untuk
meningkatkan kemampuan manajemen rumah sakit dalam rangka penyediaan pelayanan
yang memuaskan yaitu :
1. Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin cepat.
Dalam 10 sampai 20 tahun terakhir ini, ilmu kedokteran di dunia, termasuk di
Indonesia telah berkembang tidak saja di tingkat spesialisasi dalam bidang-bidang ilmu
kedokteran, tetapi sudah ke superspesialisasi. Sejalan dengan ini, teknologi yang
dipergunakan juga semakin meningkat. Bisa dipahami bahwa modal dalam dunia
kedokteran juga akan semakin mahal, demikian juga dengan biaya rumah sakit. Karena
itu, manajemen rumah sakit yang tidak baik akan menimbulkan pelayanan kesehatan
yang semakin mahal atau apabila tidak memiliki fasilitas yang memadai maka rumah
sakit tersebut tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Dengan menghadapi dilema ini,
rumah sakit dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik tetapi dengan biaya
yang terjangkau.
2. Permintaan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks.
Masyarakat tidak saja menghendaki pelayanan kedoteran yang baik tetapi juga
semakin meluas. Masalah-masalah yang pada masa lalu tidak menjadi tugas seorang
dokter, saat ini juga menjadi tugas seorang dokter. Dapat dimengerti bahwa karenanya
beban rumah sakit dan dokter juga menjadi semakin berat.
3. Dengan semakin meluasnya bidang kegiatan rumah sakit, diperlukan unsur-unsur
penunjang medis yang semakin meluas juga, misalnya masalah administrasi, pengelolaan
35
keuangan, hubungan masyarakat dan aspek-aspek hukum/legalitas. Ditambah lagi dengan
unsur-unsur penunjang non medis lainnya, misalnya penyediaan sarana penginapan bagi
keluarga pasien. Dengan adanya berbagai tuntutan ini, manajemen rumah sakit dituntut
untuk terus meningkatkan mutu pelayanannya.
B. Analisa Terkait Dengan Praktek Kerja
Berdasarkan uraian permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan daerah
di RSUD Labuang Baji, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya solusi yang efektif dan
efisien. Adapun solusi yang telah dan dapat dilakukan terkait permasalahan ETD, antara lain:
1. Pemasangan Sistem Simpeg yang terintegrasi langsung dengan BKD
Diharapkan dengan pemasangan sistem SIMPEG yang terintegrasi langsung dengan
BKD akan lebih mempermudah dan mempercepat proses penginputan dan pengolahan
data dari SKPD ke BKD.
2. Komunikasi efektif dengan Kepala ruangan tiap unit
Diharapkan dengan adanya komunikasi yang lebih efektif antara staf operator dengan
kepala ruangan tiap unit untuk mengumpulkan lembar pembagian jadwal shift yang lebih
lengkap setiap sebelum awal bulan mampu mempercepat kinerja staf operator sehingga
tunjangan daerah dapat dibayarkan tepat waktu.
3. Pelatihan aplikasi E-TD Manajemen Absensi dan Tunjangan Daerah bagi staf operator
Diharapkan dengan adanya pelatihan lanjutan aplikasi E-TD Manajemen Absensi dan
Tunjangan Daerah bagi staf operator dapat menambah pengetahuan dan skill dalam
mengoperasikan aplikasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja staf
sehingga pembayaran TD juga dapat dilakukan tepat waktu.
36
BAB V
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA
A. Implementasi Pelaksanaan Praktek Kerja
Hari 1
Tabel 4. Impelementasi pelaksanaan praktek kerja hari pertamaNO KEGIATAN TUJUAN SASARAN METODE PELAKSANAAN WAKTU TEMPAT BIAYA KET
1 Mengumpulkan dan menerima lembar pembagian jadwal shift pegawai
Mengetahui unit mana yang belum mengumpulkan lembar shift
Memudahkan untuk tahap memilah dan mengidentifikasi
Mencentang lembar yang sudah terkumpul
Menerima lembar shift
08.00 – 16.15
Ruang ETD RSUD Labuang Baji
-
2 Memilah dan Mengidentifikasi nomor id berdasarkan nama pegawai
Agar id pegawai PNS tidak salah terinput dgn id non PNS
Memudahkan proses penginputan
Menandai dengan stabilo
Mengidentifikasi id pegawai
08.00 – 16.15
Ruang ETD RSUD Labuang Baji
-
3 Menginput rekap absen pegawai harian maupun jadwal shift sebulan
Jadwal absensi dan shift yang akurat
Absensi karyawan masuk dalam etd
Menginput ke dalam aplikasi ETD
Menginput absen harian dan shift
08.00 – 16.15
Ruang ETD RSUD Labuang Baji
-
Hari 2
Tabel 5. Impelementasi pelaksanaan praktek kerja hari keduaNO KEGIATAN TUJUAN SASARAN METODE PELAKSANAAN WAKTU TEMPAT BIAYA KET
1 Menerima dan mengumpulkan bukti ketidakhadiran pegawai
Memudahkan dalam proses pengarsipan yang terabjad
Memudahkan untuk tahap memilah dan mengidentifi-kasi
Mencentang lembar yang sudah terkumpul
Menerima bukti ketidakhadiran
08.00 – 16.15
Ruang ETD RSUD Labuang Baji
-
2 Memilah dan mengidentifikasi id pegawai yang tidak hadir
Agar id pegawai PNS tidak salah terinput dgn id non PNS
Memudahkan proses penginputan
Menandai dengan stabilo
Mengidentifikasi id pegawai
08.00 – 16.15
Ruang ETD RSUD Labuang Baji
-
3 Menginput keterangan pegawai yang tidak absen berdasarkan bukti ketidakhadiran
Keterangan ketidakhadiran yang akurat
Absensi karyawan masuk dalam etd
Menginput ke dalam aplikasi ETD
Menginput keterangan ketidakhadiran
08.00 – 16.15
Ruang ETD RSUD Labuang Baji
-
37
B. Penjelasan Implementasi Pelaksanaan Praktek Kerja
Hari 1
1. Mengumpulkan dan menerima lembar pembagian jadwal shift pegawai dari Karu tiap
unit, kemudian mencentang atau menandai dari daftar yang sudah dibuat untuk
mengetahui unit mana yang belum mengumpulkan lembar shift. Hal ini dilakukan
untuk memudahkan pada tahap memilah dan mengidentifikasi.
2. Memilah dan Mengidentifikasi nomor ID berdasarkan nama pegawai, kemudian
menuliskan ID yang diperoleh dari data E-TD di lembar shift. Hal ini dilakukan agar
ID pegawai PNS tidak salah terinput dgn ID NON PNS, sehingga memudahkan
proses penginputan.
3. Menginput rekap absen pegawai harian maupun jadwal shift sebulan. Jadwal absensi
dan shift yang sudah dipilah dan diidentifikasi berdasarkan ID menjadi lebih akurat
untuk diinput dalam etd.
Hari 2
1. Menerima dan mengumpulkan bukti ketidakhadiran pegawai dari Karu atau pegawai
yang bersangkutan. Staf kemudian menandai sesuai tanggal masuk yang akan
memudahkan dalam proses pengarsipan yang terabjad.
2. Memilah dan mengidentifikasi ID pegawai yang tidak hadir agar id pegawai PNS
tidak salah terinput dgn ID NON PNS.
3. Menginput keterangan pegawai yang tidak absen berdasarkan bukti ketidakhadiran ke
dalam aplikasi E-TD, sehingga absensi karyawan masuk dalam E-TD menjadi lebih
akurat.
38
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan implementasi organisasi
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu
untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk
masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat,
tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan
pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan
rohani. Berangkat dari kesadaran tersebut, rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia
baik milik pemerintah maupun swasta termasuk RSUD Labuang Baji selalu berupaya untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan keluarganya. Baik melalui
penyediaan peralatan pengobatan, tenaga medis yang berkualitas sampai pada fasilitas
pendukung lainnya seperti tempat penginapan, kantin, ruang tunggu, apotik dan sebagainya.
Dari beberapa kasus kita menemukan suatu kenyataan bahwa sering sekali pasien harus
menunggu dalam waktu yang tidak wajar untuk mendapatkan pelayanan medis karena urusan
birokrasi. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi apabila ada kesepakatan antara pemerintah
dengan pihak rumah sakit untuk mempermudah dan memperpendek jalur birokrasi dan
prosedur administrasi.
39
Berdasarkan uraian permasalahan pelayanan di rumah sakit, dapat disimpulkan bahwa
perlu adanya pembenahan yang bukan hanya berkisar pada pelayanan medis rumah sakit,
tetapi juga terkait dengan masalah birokrasi administrasi seperti pengurusan kartu berobat
maupun berkas-berkas lainnya. Pembenahan di bidang administrasi ini meliputi pembenahan
fasilitas administrasi maupun peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas di rumah
sakit tersebut. Misalnya menambah fasilitas komputer dan membekali petugas dengan ilmu
dan ketrampilan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tetap menjaga etika
profesi. Beberapa alasan untuk meningkatkan kemampuan manajemen rumah sakit dalam
rangka penyediaan pelayanan yang memuaskan yaitu perkembangan ilmu dan teknologi
kedokteran yang semakin cepat, permintaan masyarakat yang semakin meningkat dan
kompleks, serta dengan semakin meluasnya bidang kegiatan rumah sakit, diperlukan unsur-
unsur penunjang medis yang semakin meluas juga, misalnya masalah administrasi,
pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat dan aspek-aspek hukum/legalitas. Ditambah
lagi dengan unsur-unsur penunjang non medis lainnya, misalnya penyediaan sarana
penginapan bagi keluarga pasien. Dengan adanya berbagai tuntutan ini, manajemen rumah
sakit dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanannya.
Kesimpulan implementasi praktek kerja
Pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum dan kriteria serta indikator penilaian yang
terukur sehingga diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub Sulsel No.56 Tahun 2013 dengan menggunakan
40
aplikasi E-TD. Idealnya pembayaran tunjangan daerah di setiap SKPD adalah tanggal 10-15
atau setiap pertengahan bulan, namun seringkali pembayaran tunjangan daerah di RSUD
Labuang Baji dibayarkan pada akhir bulan bahkan terkadang loncat hingga bulan berikutnya.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis selama 3 (tiga) bulan pertama
melakukan praktek kerja sebagai CPNS, ada dua hal yang menjadi faktor keterlambatan
pembayaran tunjangan daerah di RSUD Labuang Baji, yaitu jaringan internet yang tidak
stabil dan keterlambatan tiap unit mengumpulkan jadwal shift. Hal tersebut dapat diatasi
dengan pemasangan sistem SIMPEG yang terintegrasi langsung dengan BKD sehingga
proses penginputan dan pengiriman data dari SKPD ke BKD diharapkan lebih cepat. Hal
lainnya yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif ke
KARU tiap ruangan agar mengumpulkan jadwal shift lebih tepat waktu. Hal ketiga yang
penulis anggap perlu untuk dilaksanakan adalah pelatihan lanjutan aplikasi E-TD bagi staf
operator agar dapat menambah pengetahuan dan skill dalam mengoperasikan aplikasi E-TD.
Diharapkan dengan dilakukannya hal-hal tersebut di atas dapat meningkatkan efektifitas dan
efisiensi kinerja staf sehingga pembayaran TD juga dapat dilakukan tepat waktu.
B. Saran
Adapun yang menjadi saran penulis, antara lain:
1. Unit organisasi RSUD Labuang Baji terkhusus Manajemen rumah sakit, untuk terus
meningkatkan mutu pelayanannya baik dari segi medis maupun non medis.
2. Sub unit praktek kerja, agar staf operator diberikan pelatihan E-TD dan Sistem SIMPEG
yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna menambah pengetahuan dan skill yang
dapat menunjang efektifitas dan efisiensi kinerja.
41
DAFTAR PUSTAKA
BKD Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. Buku Panduan E-TD (Web Base Application, AppServ,
dan AppMobile) Manajemen Absensi dan Tunjangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Harun, A. 2014. Bimtek Penerapan Sistem e-TD Bagi Operator dan Petugas Verifikasi Unit
Kerja Lingkup Pemprov Sulsel. (Online) (http://sulselprov.go.id/berita-bimtek-penerapan-
sistem-etd-bagi-operator--petugas-verifikasi--unit-kerja-lingkup-pemprov-
sulsel.html#ixzz3spZZhLh4).
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan No. 56 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan.
RSUD Labuang Baji. 2014. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
42
Zivani, C. 2012. Analisis Faktor Personal, Kepuasan Kerja dan Persepsi Sanksi Hukuman
dengan Kehadiran Pegawai Bagian Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
SKRIPSI Diterbitkan. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
43
44