Upload
duongkhue
View
251
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MADIUN
(LP2KD)
PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2012
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan KaruniaNya
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini dapat
terselesaikan dengan baik.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan
laporan yang disusun secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja
TKPK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Sebagaimana
peran dan fungsi TKPK dalam mengatasi tingkat kemiskinan, perencanaan
program dan kegiatan Pemerintah Kota Madiun yang berbasis pada
penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama TKPK.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan visi misi
Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana
Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2003-2012 yaitu “Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan Melalui
Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera”, menjadikan TKPK
sebagai lembaga yang berada di lini utama dalam pengentasan kemiskinan.
Demikian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini
disusun dengan harapan kedepannya mampu menjadi bahan evaluasi TKPK Kota
Madiun dalam menjalankan kapasitasnya sebagai lembaga yang fokus pada
penanggulangan kemiskinan.
Madiun, Agustus 2012
KEPALA BAPPEDA KOTA MADIUN / SEKRETARIS TKPK KOTA MADIUN
Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19570403 198203 1 013
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................... 1
1.2. Maksud Dan Tujuan ................................................................................................................... 4
1.3. Landasan Hukum ........................................................................................................................ 11
1.3. Sistematika Penulisan ................................................................................................................. 11
BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KOTA MADIUN ............................................................ 12
2.1. Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan ................................................................................. 12
2.2. Bidang Kesehatan ....................................................................................................................... 15
2.3. Bidang Pendidikan ..................................................................................................................... 17
2.4. Bidang Infrastruktur ................................................................................................................... 20
2.5. Bidang Ketahanan Pangan ......................................................................................................... 21
BAB III ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
MADIUN .......................................................................................................................................... 22
3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral ...................................................................................... 22
3.2. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Sumber Pembiayaan ........................................................ 24
3.3. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Mata Anggaran ................................................................ 25
3.4. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang Dibiayai .......................................... 26
3.5. Relevansi dan Efektifitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 26
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
MADIUN .......................................................................................................................................... 28
4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .................................................................................... 28
4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................................ 29
4.3. Program dan Kegiatan penanggulangan Kemiskinan ................................................................ 30
4.4. Pengaduan Masyarakat ............................................................................................................... 31
BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................... 32
5.1. Koordinasi penanggulangan Kemiskinan ................................................................................... 32
5.2. Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ............................................... 34
5.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ............................................................................................ 35
5.4. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 37
BAB V1 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................................................... 45
6.1. Prioritas Intervensi Sektoral dan Wilayah .................................................................................. 45
6.2. Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja ............................................................ 45
6.3. Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ... 45
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Penanggulangan Kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan
pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari
cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis melibatkan
semua unsur masyarakat, Pemerintah dan Badan Usaha.
Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi merupakan
permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut
segala sisi kehidupan. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan
kemiskinan tersebut akan memperparah permasalahan lain yang juga sedang dalam
penyelesaian.
Sedemikian pentingnya program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan
kemiskinan, sehingga Pemerintah menetapkan Kebiajkan Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan dalam Pembangunan Nasional yang dituangkan di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yang pelaksanaannya
dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.
Isu kebijakan penanggulangan kemiskinan beralih pada percepatan penanganan
kemiskinan setelah terjadi ekspos tingginya angka kemiskinan,pelambatan turunnya
angka kemiskinan dan ketimpangan antar-wilayah (Indeks Gini Kemiskinan Menaik)
yang menyertainya. Untuk itu, dalam agenda kebijakan pembangunan,
penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas nasional. Di
dalam RPJMN ditargetkan penurunan angka kemiksinan menjadi 8-10 persen pada
tahun 2014. Sebagai strategi pelaksanaan pencapaian, maka Pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut diperlukan
berbagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, salah
satunya dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagai inti penggerak kegiatan berbasis penanggulangan kemiskinan di tingkat
Pemerintah Pusat dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di
tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerus kebijakan dan
menjalankan tugas koordinasi serta pengendalian seperti yang telah diuraikan di
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 2
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
TKPK Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan
Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis
pada penanggulangan kemiskinan. Target pengurangan angka kemiskinan yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan. Target pencapaian disesuaikan dengan
jangka waktu perencanaan pembangunan, target jangka pendek untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target
jangka menengah yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) untuk jangka waktu pembangunan selama 5 (lima) tahun, dan
target jangka panjang untuk perencanaan pembangunan selama 25 (dua puluh lima)
tahun yang dimasukkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Berikut diuraikan perencanaan target dalam beberapa kurun waktu perencanaan
pembangunan :
a. Target RPJP (2004-2025) pada Tahun 2025
- Tingkat Kemiskinan : < 5 %
b. Target RPJMN (2009-2013) pada Tahun 2014
- Angka Kemiskinan : 8 – 10 %
- Angka Pengangguran : 5 - 6 %
c. Target RPJMD (2009-2014) pada tahun 2014
- Tingkat Kemiskinan : 9,22 %
d. Target dalam RKP 2012
- Penanggulangan Kemiskinan : 12 – 14 %
- Pengurangan Pengangguran : 7 %
Perlu lebih banyak dukungan dan apresiasi di bidang penanggulangan kemiskinan
untuk mewujudkan visi penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun sesuai dengan
Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota
Madiun Tahun 2003-2012 yaitu Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan Melalui
Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilakukan upaya – upaya terpadu melalui
misi penanggulangan kemiskinan Kota Madiun yaitu :
1. Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Seluruh Kebijakan dan
aksi publik
2. Mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, LSM dan
pemerintah dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin.
3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 3
4. Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk peningkatan
pendapatan dan perubahan pola pikir melalui perbaikan pendidikan, kesehatan
serta ketrampilan
5. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bagi
masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik
dan budaya serta memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif
Berdasarkan visi dan misi Kota Madiun dalam percepatan penanggulangan
kemiskinan, maka peran Pemerintah Kota Madiun dalam menetapkan berbagai
prioritas kebijakan sebagai dasar dan pedoman bagi seluruh instansi terkait,
stakeholder dan perseorangan untuk berperan serta aktif dan berkomitmen dalam
pengentasan kemiskinan benar-benar sangat diperlukan. Selama 3 tahun terakhir,
Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan prioritas pembangunan yang berbasis
penanggulangan kemiskinan di dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Berikut prioritas kebijakan yang berpihak dalam penanggulangan kemiskinan
di Kota Madiun :
Kebijakan Anggaran Yang Berorientasi pada Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan Integrasi Perencanaan
Kebijakan Penguatan Kelembagaan TKPK
Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar
- hak atas pangan
- hak atas layanan pendidikan
- hak atas layanan kesehatan
- hak atas perumahan dan prasarana dasar
- hak untuk berusaha
- hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik
- hak atas SDA dan LH
- hak untuk berpartisipasi
Kebijakan Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan SDM termasuk Kesetaraan Gender
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Sejalan dengan kebijakan tersebut dan dalam rangka upaya nyata percepatan
penanggulangan kemiskinan, Pemerint ah Kota Madiun menerapkan beberapa prinsip
utama sebagaimana yang terkandung di dalam dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Madiun 2009 – 2014, yaitu :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 4
1. Memperbaiki program perlindungan sosial
Program perlindungan sosial adalah program sosial yang bersifat perlindungan
terhadap masyarakat miskin. Program tersebut dapat berupa bantuan sosial atau
jaminan sosial. Bantuan sosial adalah suatu program yang bertujuan untuk
melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka
yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.
Sedangkan jaminan sosial adalah suatu program yang ditujukan bagi masyarakat
miskin untuk membantu dalam menghadapi goncangan dalam kehidupan
mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan,
ditimpa bencana dan sebagainya agar tidak jatuh menjadi masyarakat yang
sangat miskin.
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar
Prinsip yang kedua dalam menangani kemiskinan adalah dengan
meningkatkan/memudahkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi.
Pelayanan dasar menjadi salah satu prinsip utama dalam menangani kemiskinan,
karena kemampuan suatu individu terhadap pemenuhan akan pelayanan dasar
menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan.
3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin
Pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sangat penting dalam pengentasan
kemiskinan, karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk
membantu masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis batas kemiskinan.
4. Pembangunan yang inklusif
Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mampu memberikan manfaat
kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang perekonomiannya
tumbuh secara dinamis.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Sesuai dengan misi dan visi serta kebijakan dan program kegiatan yang telah
dijalankan selama ini, terjadi peningkatan dalam capaian penanggulangan
kemiskinan di Kota Madiun. Berikut diuraikan beberapa capaian indikator
pembangunan sebagai gambaran tingkat perkembangan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun.
Lapo
oran Pelaks
a. P
In
7
M
M
Pe
2
ke
su
b. P
A
A
d
se
se
d
ke
se
ku
sanaan Pen
Peningka
ndeks Pe
6,23. Di
Madiun 20
Madiun m
embangu
010 sam
eseluruha
umber da
Peningka
Angka Ha
Angka Ha
ibanding
ebesar 7
ebesar 0,
i Kota M
enaikan
ecara ke
ualitas ke
nanggulan
atan kua
embangu
bandingk
010 yang
meningkat
unan Ma
mpai 20
an dari t
aya manu
atan Kua
arapan
arapan H
kan deng
71,10 be
,41 perse
Madiun 7
kualitas k
eseluruha
esehatan
2009
76.23
gan Kemis
alitas su
nan Man
kan deng
g sebesa
t sebesa
anusia (I
011 terja
tahun 20
usia Kota
GRAF
alitas Ke
Hidup (A
idup (AH
gan Angk
erarti kua
en. Seda
71,29 ya
kesehata
an dari t
n masyara
skinan Dae
umberda
nusia (IPM
gan Ind
r 76,61
ar 0,5 pe
PM) di K
adi kena
009 samp
a Madiun
FIK DATATAHU
esehata
AHH)
HH) di Ko
ka Harap
alitas kes
ngkan pa
ang bera
an masya
ahun 20
akat Kota
2010
76.61
rah (LP2KD
aya man
M) di Kot
eks Pem
berarti
ersen, se
Kota Mad
aikan se
pai tahun
rata-rata
A IPM KN 2009
an
ota Madi
pan Hidu
sehatan
ada tahu
arti dari
arakat Ko
009 samp
a Madiun
1
D) Kota Ma
nusia be
ta Madiu
mbanguna
kualitas
edangkan
diun 77,2
ebesar 0
n 2011 t
a 0,66 pe
KOTA MA- 2011
un pada
p (AHH)
masyarak
n 2011 A
tahun
ota Madiu
pai tahun
n rata-rata
2011
77.2
adiun Tahu
erdasark
n pada t
an Manu
sumber
n pada t
25 yang
0,83 pe
terjadi pe
ersen.
ADIUN
tahun 2
di Kota
kat Kota
Angka Ha
2010 sa
un sebesa
n 2011 t
a 0,34 pe
25
un 2012
kan angk
tahun 20
usia (IPM
daya ma
tahun 20
berarti
ersen. Ja
eningkat
2009 seb
Madiun
Madiun
arapan H
ampai 20
ar 0,27 p
terjadi p
ersen.
ka IPM.
009 sebes
M) di Ko
anusia Ko
011 Inde
dari tah
adi seca
tan kualit
besar 70,
2010 ya
meningk
idup (AH
011 terja
persen. Ja
peningkat
IPM
5
sar
ota
ota
eks
un
ara
tas
,81
ng
kat
HH)
adi
adi
tan
Lapo
oran Pelaks
A
di
K
pe
Se
ya
ba
sa
pe
A
A
da
sanaan Pen
Angka Ke
Kota M
Kematian
enurunan
edangka
ang bera
ayi Kota
ampai ta
ersen.
Angka Ke
Angka kem
alam kur
nanggulan
ematian
adiun pa
Bayi (AK
n tingka
n pada t
arti dari ta
a Madiun
ahun 201
ematian
matian ib
run waktu
2009
70.81
2009
18.59
gan Kemis
GRAF
n Bayi (A
ada tahu
KB) di Ko
at kemat
tahun 20
ahun 201
n 15,69
11 terjad
GRAF
n Ibu (A
bu di Kota
u 3 (tiga
1
9
skinan Dae
FIK DATATAHU
AKB)
un 2009
ota Madi
tian bay
011 Angk
10 sampa
persen.
di penur
FIK DATATAHU
KI)
a Madiun
) tahun t
2010
71.10
2010
10.20
rah (LP2KD
A AHH KN 2009
sebesar
iun 2010
yi di Kot
ka Kemat
ai 2011 t
Jadi se
unan an
A AKB KN 2009
n sempat
terakhir.
0
0
D) Kota Ma
KOTA MA- 2011
18,59 d
0 yang se
ta Madiu
tian Bayi
terjadi pe
cara kes
ngka kem
KOTA MA- 2011
t mengal
Pada tah
2011
71
2011
8.6
adiun Tahu
ADIUN
ibanding
ebesar 1
un sebe
(AKB) d
enurunan
seluruhan
matian ba
ADIUN
ami kena
hun 2009
1.29
1
60
un 2012
kan den
10,20 ber
esar 45,1
i Kota M
n kualitas
n dari ta
ayi rata-
aikan di t
9, AKI me
gan Ang
rarti terja
13 perse
Madiun 8,
s kesehat
ahun 20
-rata 30,
tahun 20
enunjukk
AHH
AKB
6
gka
adi
en.
,60
tan
009
,41
010
kan
Lapo
oran Pelaks
a
pe
d
B
m
pe
M
ba
M
c. P
L
La
d
se
K
Pe
2
pe
pe
sanaan Pen
ngka 75,
er 100.0
i tahun
erdasark
melahirka
endaraha
Meskipun
awah tar
Madiun te
Peningka
aju Pert
aju Per
ibanding
ebesar 6
Kota Mad
ertumbu
010 sam
ersen. Ja
eningkat
nanggulan
87 dari 1
00 kelah
2011. A
kan data
n di Kot
an. Keja
angka ke
rget MDG
etap terus
atan Per
tumbuh
rtumbuha
kan den
6,93 pers
diun seb
han Ekon
pai 2011
adi secar
tan laju p
2009
75
gan Kemis
100.000 k
hiran hidu
AKI bera
a yang a
ta Madiu
dian ters
ematian
G’s yaitu
s mengup
GRAF
rtumbuh
an Ekon
an ekon
ngan Laj
sen bera
besar 0
nomi Kot
terjadi p
ra keselu
pertumbu
9
5.87
skinan Dae
kelahiran
up. Nam
ada di
ada, tah
un yang
sebut be
ibu bera
102/100
payakan
FIK DATTAHU
han Eko
nomi
nomi pa
ju Pertu
arti terjad
,87 per
ta Madiun
peningka
uruhan d
uhan ekon
2010
149
rah (LP2KD
n hidup ya
un, perg
posisi 7
hun 201
disebab
erada di
da di 74
0.000 kel
agar AKI
TA AKI KN 2009
onomi
ada tah
mbuhan
di pening
sen. Se
n adalah
tan laju p
dari tahu
nomi rata
0
9.97
D) Kota Ma
ang kem
erakan p
4,4 per
1 terdap
bkan ole
Kelurah
,4/100.0
ahiran h
I berada
KOTA MA- 2011
un 200
ekonom
gkatan L
edangkan
7,18 per
pertumbu
un 2009
a-rata se
2011
74
adiun Tahu
udian na
penuruna
100.000
pat 2 ka
eh embo
an Mojo
00 kelah
idup, Din
di titik te
ADIUN
09 sebe
mi pada
Laju Pert
n pada
rsen yang
uhan eko
sampai
ebesar 0,
1
4.40
un 2012
aik di ting
an kemud
0 kelahi
asus kem
li air ke
orejo dan
iran hidu
nas Kese
erendah.
sar 6,0
tahun 2
tumbuha
tahun
g berarti
onomi se
tahun 20
,56 perse
gkat 149,
dian terja
ran hidu
matian i
etuban d
n Sukosa
up masih
hatan Ko
06 perse
2010 ya
n Ekono
2011 La
dari tah
ebesar 0,
011 terja
en.
AKI
7
,97
adi
up.
ibu
dan
ari.
di
ota
en,
ng
omi
aju
un
,25
adi
Lapo
oran Pelaks
T
B
Pe
si
m
Se
K
9,
sanaan Pen
G
Tingkat P
erdasark
engangg
ignifikan.
meskipun
ebagaim
Kota Madi
,52% di
‐
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
nanggulan
GRAFIK
Pengang
kan data
uran Te
. Hal te
hanya se
ana gam
iun tahun
tahun 20
2009
6.06
‐
0
0
0
0
0
0
GR
gan Kemis
LAJU PE
gguran T
dari BPS
rbuka di
ersebut m
ebatas vi
mbaran da
n 2009 b
010 samp
GRAF
11.
2009
RAFIK T
skinan Dae
ERTUMBTAHUN
Terbuka
S Kota Ma
Kota M
menggam
isualisasi
ari grafik
erada pa
pai 5,11%
FIK DATTAHUN
2010
6.93
.27
DATA TTAHUN
rah (LP2KD
BUHAN EN 2009
a (TPT)
adiun sel
Madiun te
mbarkan
kasar.
di bawa
ada titik 1
% di tahu
TA TPT KN 2009
3
9.5
2010
TPT KON 2009
D) Kota Ma
EKONOM– 2011
ama 3 (t
erus men
adanya
h, Tingka
11,27% t
un 2011.
KOTA MA– 2011
2011
7.18
52
OTA M9‐201
adiun Tahu
MI KOTA
tiga) tahu
nunjukka
pening
at Penga
terus me
ADIUN
8
5.1
2011
MADIU11
un 2012
A MADIU
un terakh
an penur
katan ta
ngguran
engalami
11
UN
UN
hir, Tingk
runan ya
araf hidu
Terbuka
penurun
PDRB
TPT
8
kat
ang
up,
di
nan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 9
Tujuan
TKPK sebagai Tim Koordinasi yang menjadi motor penggerak sekaligus bertugas
melakukan monitoring dan pengendali seluruh kegiatan yang berbasis pada
penanggulangan kemiskinan, menjadikan TKPK sebagai bagian terpenting dalam
pengentasan kemiskinan. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi TKPK, maka kegiatan
yang telah dilaksanakan selama ini adalah memonitoring dan mengendalikan
kegiatan-kegiatan yang konsen terhadap pengendalian kemiskinan.
TKPK Kota Madiun mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kota Madiun
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota Madiun.
TKPK Kota Madiun dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan
kemiskinan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan SPKD Kota Madiun sebagai dasar penyusunan
RPJMD Kota Madiun di bidang penanggulangan kemiskinan;
b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
TKPK Kota Madiun dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:
a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian
tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerah;
b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan
kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan
dana dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program
penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan
kemiskinan;
e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan
kemiskinan; dan
f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 10
kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK ini direncanakan untuk dilaksanakan
delapan kali dalam setahun. Dalam koordinasi ini dibahas masalah-masalah strategis
dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk kendala-kendala yang terjadi di
lapangan dan sekaligus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Agar pelaksanaan program / kegiatan yang berbasis penanggulangan kemiskinan
memiliki landasan dan pedoman, maka Pemerintah Kota Madiun menetapkan
berbagai regulasi dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian
pengentasan kemiskinan. Beberapa peraturan yang menjadi pedoman tersebut
antara lain adalah sebagai berikut :
DAFTAR KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN
No Nama Produk Peraturan Keterkaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan
1 Perda Kota Madiun Nomor 12
Tahun 2003
Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2003-
2012
2 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 412.2-
401.204/459/2007
Pedoman Umum (PEDUM) dan Petunjuk
Pelaksanaan (JUKLAK) Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan
(PMDMK)
3 Peraturan Walikota Madiun
Nomor : 12 Tahun 2007
Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)
4 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 188-401.204/239/2009
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Madiun
5 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-401.103/251/2009
Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Madiun
6 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-401.202/303/2009
Penetapan Jumlah Masyarakat Kurang Mampu
peserta program Jamkesmasda
7 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 188-401.204/157/2009
Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas
Terpadu Lembaga Keuangan Kelurahan
8 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 518-401.105/301/2009
Koperasi Wanita Penerima Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2009
9 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-401.202/213/2010
Perubahan atas Keputusan Walikota nomor :
440-401.202/303/2009 tentang Penetapan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 11
Jumlah Masyarakat Kurang Mampu peserta
program Jamkesmasda
10 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-401.109/256/2010
Penerima Bantuan Langsung Masyarakat
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
di Kota Madiun Tahun Anggaran 2010
11 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-401.109/203/2010
Penerima Bantuan Langsung Masy Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
di Kota Madiun TA. 2010
12 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 050-401.202/39/2011
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Madiun
13 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-401.109/193/2011
Penerima Bantuan Langsung Masyarakat
Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) di Kota Madiun Tahun
Anggaran 2011
14 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 440-
401.109/1648/2011
Penerima Bantuan Langsung
Masyarakat/Daerah Kegiatan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun TA.
2011
15 Keputusan Walikota Madiun
Nomor : 420-401.104/122/2011
Penetapan Sekolah Penerima BKSM Tahap I
tahun 2011
I.3 LANDASAN HUKUM
1. RPJMN 2009 -2014
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.
3. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
4. Perda Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003
5. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.204/239/2009
6. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/39/2011
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
1. BAB 1 : PENDAHULUAN
2. BAB 2 : KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH
3. BAB 3 : ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4. BAB 4 : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5. BAB 5 : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
6. BAB 6 : REKOMENDASI
Lapo
II.1
oran Pelaks
1 BIDA
II.1.
sanaan Pen
ANG KEM
1 Perk
1. T
A
t
d
5
s
2
2. J
J
m
b
B
K
p
h
6
0.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
nanggulan
KONDI
MISKINA
kemban
Tingkat
Angka K
tahun 20
data sebe
5,66 %
sementar
2011, kar
G
Jumlah
Jumlah
mengalam
beberapa
Badan Pu
Kota Mad
pada tah
hingga 10
6.669 jiw
1
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
2002
gan Kemis
ISI KEM
AN DAN
gan Ant
kemisk
Kemiskina
009 ke ta
elumnya,
atau me
ra meng
rena data
GRAFIK
Pendud
pendudu
mi penu
a tahun,
usat Stat
diun seb
hun 2010
0.431 jiw
wa, hamp
0.169.0
2003 200
Tingkat Ke
skinan Dae
BAB
MISKINA
N KETENA
tar Wakt
kinan
an Kota
hun 201
, tingkat
enurun se
genai ting
a resmi d
K TINGKATA
uk Misk
uk miski
urunan d
namun t
tistik, pa
esar 17.
0 jumlah
wa. Dalam
ir 40% d
9 9.11
7.
04 2005 20
emiskinan ‐
rah (LP2KD
B II
AN DI KO
AGAKER
tu dan A
Madiun
0 untuk
kemiskin
ebesar 0
gkat kem
dari SUSE
KAT KEMAHUN 20
kin
n di Ko
dari tahu
tidak terla
ada tahu
100 jiwa
pendudu
m periode
dari jumla
.877.07
006 2007
Kota (%)
D) Kota Ma
OTA MA
RJAAN
Antar W
menga
proyeksi
nan di Ko
0,45%. N
miskinan
ENAS bel
ISKINA009 – 20
ota Mad
un ke t
alu signif
n 2003 j
a, hingga
uk miskin
e 7 tahun
ah pendu
6.695.93
2008 2009
Tin
adiun Tahu
DIUN
Wilayah
alami ken
di tahun
ota Madiu
Namun in
di Kota
um diteri
AN KOTA011
diun sec
tahun. K
fikan. Be
jumlah p
a data te
n di Kota
n terjadi
uduk misk
6.11 5.6
9 2010 201
ngkat Kemis
un 2012
naikan 0
n 2011 b
un berada
ni hanya
a Madiun
ima.
A MADIU
cara um
Kenaikan
rdasarka
penduduk
erakhir ya
a Madiun
penurun
kin di tah
66
11 2012 2
skinan ‐ DesP
PROYE
0,18% d
berdasark
a pada ti
gambar
n di tah
UN
mum sela
terjadi
n data d
k miskin
ang mas
berkura
nan sebes
hun 2003
013 2014
sa (%)
SumbePublikasi BP
EKSI
12
ari
kan
itik
ran
un
alu
di
ari
di
suk
ng
sar
.
r:PS
Lapo
oran Pelakssanaan Pen
3. I
I
I
k
g
P
(
p
P
b
p
nanggulan
GR
Indeks K
Indeks ke
Indeks y
kemiskina
garis ke
Poverty
(dalam
pengelua
Perkemba
bergerak
positif me
G
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
200
gan Kemis
RAFIK JU
Keparah
edalama
yang me
an) rata-
emiskinan
Severity
persen
aran pend
angan i
k turun,
engenai
GRAFIK
2002 2003
1.821.
0.49 0.
02 2003 20
skinan Dae
UMLAH PTA
han (P1)
n kemisk
nggamba
-rata ant
n. Sedan
Index
terhada
duduk mi
ndeks k
yang m
kemiskin
K TINGKATA
3 2004 200
.56
1.68
.41 0.37
004 2005 2
Indeks
rah (LP2KD
PENDUDAHUN 20
) dan Ke
kinan ata
arkan se
tara pen
ngkan in
(P2) a
ap gari
iskin den
keparaha
mengindik
an di Kot
KAT KEMAHUN 20
05 2006 20
1.15
0.94
0.280.20
2006 2007
Kedalaman
D) Kota Ma
DUK MIS003 – 20
edalama
au Povert
elisih (da
ngeluaran
ndeks ke
dalah ju
is kemi
gan garis
n kemis
kasikan
ta Madiu
ISKINA009 – 20
007 2008 2
1.01
0.68
0.24 0.19
2008 200
n Kemiskina
adiun Tahu
SKIN KO011
an Kemis
rty Gap I
lam pers
n pendud
eparahan
umlah da
iskinan)
s kemisk
skinan s
adanya
n.
AN KOTA011
2009 2010
8
0.97
9 0.26
09 2010 20
n (P1) (Inde
un 2012
OTA MAD
skinan (
Index ( P
sen terh
duk misk
n kemisk
ari kuad
rata-ra
kinan.
secara k
peningk
A MADIU
2011 201
P
011 2012 2
eks)
DIUN
(P2)
P1 ) adal
hadap ga
kin deng
kinan at
rat selis
ta anta
keseluruh
katan ya
UN
2 2013 20
SumbePublikasi BP
2013 2014
SumbePublikasi BP
13
lah
aris
gan
tau
sih
ara
han
ang
14
r:PS
er:PS
Lapo
oran Pelaks
II.1.2
II.1.3
sanaan Pen
4. T
B
t
m
m
s
S
T
m
2
2 Rele
Berd
prog
angk
efekt
kemi
3 Prio
Untu
meng
wilay
dirio
nanggulan
Tingkat
Berdasar
terakhir,
menunju
menggam
sebatas v
Sebagaim
Terbuka
mengalam
2011.
evansi d
dasarkan
ram dan
ka kemis
tif. Hal i
iskinan m
oritas In
uk Kota
gurangi
yah sekit
ritaskan
‐
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
gan Kemis
Pengan
kan dat
Tingkat
kkan
mbarkan
visualisas
mana gam
di Kota
mi penur
G
dan Efek
data per
n kegiat
skinan d
ni dibukt
maupun t
tervens
Madiun
tingkat p
tar kota
untuk me
200
skinan Dae
ngguran
a dari B
t Penga
penurun
adanya
si kasar.
mbaran d
Madiun t
runan 9,5
GRAFIK TA
ktivitas P
rkembang
an yang
an tingk
tikan ada
tingkat pe
si dan W
hal yan
pengangg
madiun
engurang
11.27
09
rah (LP2KD
Terbuk
BPS Kot
ngguran
an ya
peningk
dari graf
tahun 20
52% di t
DATA TAHUN 20
Program
gan anta
g dilaksa
kat peng
anya pen
enganggu
Wilayah
ng perlu
guran te
paling
gi tingkat
2010
D) Kota Ma
ka (TPT)
ta Madiu
Terbuk
ang si
katan pe
fik di baw
009 bera
tahun 20
PT KOTA009 – 20
m
r waktu d
anakan d
ganggura
nurunan
uran terb
di prior
erbuka ka
tinggi. J
t pengan
9.52
0
adiun Tahu
un selam
ka di K
gnifikan.
ndapatan
wah, Ting
da pada
010 samp
A MADIU011
di atas m
dalam ra
an terbu
di setiap
buka.
ritaskan
arena dib
Jadi prog
gguran t
5.
2011
un 2012
ma 3 (t
Kota Mad
Hal
n, meski
gkat Pen
titik 11,
pai 5,11%
UN
menunjuk
angka m
ka terny
p tahun
adalah
bandingk
gram da
terbuka
.11
iga) tah
diun ter
terseb
pun han
nganggur
,27% ter
% di tah
kkan bahw
menurunk
yata cuk
baik ang
bagaima
kan deng
n kegiat
TPT
14
un
rus
but
nya
ran
rus
un
wa
kan
kup
gka
ana
gan
tan
Lapo
II.2
oran Pelaks
2 BIDA
II.2.1
sanaan Pen
ANG KES
1 Perk
a. A
d
A
b
s
B
2
p
t
b. A
A
t
2
y
N
b
y
K
p
S
k
k
m
nanggulan
SEHATAN
kemban
Angka K
di Kota M
Angka Ke
berarti t
sebesar 4
Bayi (AKB
2011 terj
persen. J
terjadi pe
Angka K
Angka ke
tahun 20
2009, AK
yang kem
Namun,
berada d
yang ada
Kota Ma
pendarah
Sukosari.
kelahiran
kelahiran
mengupa
gan Kemis
N
gan Ant
Kematia
Madiun p
ematian
terjadi p
45,13 pe
B) di Kot
rjadi pen
Jadi seca
enurunan
G
Kematia
ematian
010 dalam
KI menu
mudian n
pergerak
di posisi 7
a, tahun
adiun y
han. Keja
. Meskip
n hidup
n hidup,
ayakan ag
2009
18.59
skinan Dae
tar Wakt
n Bayi
ada tahu
Bayi (AK
penuruna
ersen. Se
ta Madiu
urunan k
ara kesel
n angka k
GRAFIK TA
n Ibu
ibu di K
m kurun
njukkan
naik di ti
kan penu
74,4 per
2011 te
ang dis
adian te
pun angk
masih d
, Dinas
gar AKI b
2
9
rah (LP2KD
tu dan A
un 2009 s
KB) di Kot
n tingka
edangkan
n 8,60 y
kualitas
uruhan d
kematian
DATA AKAHUN 2
Kota Mad
waktu 3
angka 7
ingkat 14
urunan ke
100.000
erdapat 2
sebabkan
ersebut b
ka kema
di bawah
s Keseh
berada d
2010
10.20
D) Kota Ma
Antar W
sebesar
ta Madiu
at kema
n pada ta
yang bera
kesehata
dari tahu
bayi rata
KB KOTA009 - 20
diun sem
3 (tiga)
75,87 da
49,97 pe
emudian
0 kelahira
2 kasus
n oleh
berada d
atian ibu
h target
atan Ko
i titik tere
2
adiun Tahu
Wilayah
18,59 dib
un 2010 y
tian bay
ahun 201
arti dari
an bayi
un 2009 s
a-rata 30
A MADI011
pat men
tahun te
ari 100.0
er 100.00
terjadi d
an hidup
kematian
emboli
di Kelura
u berada
MDG’s
ota Ma
endah.
2011
8.60
un 2012
bandingk
yang seb
yi di Ko
11 Angka
tahun 20
Kota Ma
sampai t
0,41 pers
UN
ngalami k
erakhir. P
00 kelah
00 kelah
di tahun
p. Berdas
n ibu me
air ket
ahan Mo
a di 74
yaitu 10
diun te
kan deng
besar 10,
ota Madi
a Kemati
010 samp
diun 15,
tahun 20
sen.
kenaikan
Pada tah
hiran hid
iran hidu
2011. A
sarkan da
elahirkan
tuban d
ojorejo d
4,4/100.0
02/100.0
etap ter
AKB
15
gan
,20
un
ian
pai
,69
011
di
un
up
up.
AKI
ata
di
dan
dan
000
000
rus
Lapo
oran Pelaks
II.2.2
sanaan Pen
c. B
J
j
d
B
K
d
2 Rele
Seca
masy
deraj
kegia
nanggulan
Balita G
Jumlah B
jumlah 1
dan dipa
Berdasar
Kota Mad
dari tahu
evansi d
ara kese
yarakat d
jat kese
atan yan
gan Kemis
G
izi Buru
Balita di K
11.329 te
antau pe
kan peng
diun pad
n sebelu
GRAFI
dan Efek
luruhan,
di Kota M
hatan m
ng telah
2009
75.8
2010
0.42
skinan Dae
GRAFIK TA
uk
Kota Mad
ersebut y
ertumbu
gamatan
a tahun
mnya se
IK BALITTA
ktivitas P
tingkat
Madiun ta
masyaraka
dilaksa
87
2%
rah (LP2KD
DATA AAHUN 2
diun tahu
yang dat
hannya
n yang d
2011 se
besar 43
TA GIZI AHUN 20
Program
kesehat
ahun 201
at di Kot
nakan. H
2010
149.9
2011
0.22
D) Kota Ma
AKI KOTA009 - 20
un 2011
tang ke
sebanya
ilakukan,
ebanyak
balita at
BURUK010 – 20
m
tan dan
1 menga
ta Madiu
Hal terse
97
2%
adiun Tahu
A MADIU011
tercatat
posyand
ak 10.22
, untuk
22 balita
tau seban
K KOTA M011
perkem
alami ken
un sejala
ebut me
2011
74.40
un 2012
UN
11.329 o
du untuk
29 balita
balita giz
a (0,22%
nyak 0,42
MADIUN
mbangan
naikan. P
n denga
embuktika
0
Balita Giz
orang. D
k ditimba
a (90,3%
zi buruk
%) menur
2%.
N
kesehat
Peningkat
an progra
an adan
i Buruk
16
Dari
ng
%).
di
run
tan
tan
am
nya
Lapo
II.3
oran Pelaks
II.2.3
3 BIDA
II.3.1
sanaan Pen
keter
Peme
3 Prio
Untu
angk
yang
terdi
keca
ANG PEN
1 Perk
a. A
A
ti
sa
te
b
d
S
b. A
A
ti
sa
te
nanggulan
rkaitan
erintah K
oritas In
uk Kota
ka kemat
g naik tu
ri dari t
matan te
NDIDIKA
kemban
Angka Pa
Angka Pa
ingkat SD
ampai t
erakhir,
bertamba
di bawah
GRAFI
Sumber : D
Angka Pa
Angka Pa
ingkat SD
ampai t
erakhir,
S
S
S
gan Kemis
dan efe
Kota Mad
tervens
Madiun
tian ibu
urun. Sed
tiga keca
ersebut, s
AN
gan Ant
artisipas
rtisipasi
D/MI tida
tingkat S
hal ters
h. APK ta
ini.
IK ANGK
Dinas Pendi
artisipas
rtisipasi
D/MI tida
tingkat S
hal ters
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/M
25710121517
skinan Dae
ektivitas
iun
si dan W
hal yang
melahirka
dangkan
amatan,
sehingga
tar Wakt
si Kasar
Kasar (A
ak menga
SMA/SMK
sebut di
ahun 201
KA PARTTA
idikan, Keb
si Murni
Murni (A
ak menga
SMA/SMK
sebut di
MA
025507500255075
rah (LP2KD
program
Wilayah
g perlu d
an karen
untuk a
tidak ad
a tidak di
tu dan A
r (APK)
APK) di K
alami ke
K/MA m
pengaruh
10-2011
TISIPASAHUN 20
budayaan P
i (APM)
APM) di K
alami ke
K/MA m
pengaruh
2010
119.06
117.61
161.62
D) Kota Ma
m kegia
di priorit
na angka
antar wil
da dispa
perlukan
Antar W
Kota Mad
naikan, t
engalam
hi oleh
sebagaim
SI KASAR010 – 20
Pemuda da
Kota Mad
naikan, t
engalam
hi oleh
adiun Tahu
atan yan
taskan ad
a tersebu
ayah di
aritas wil
interven
Wilayah
iun tahu
tapi untu
i kenaik
jumlah
mana terg
R (APK)011
an Olahrag
diun tahu
tapi untu
i kenaik
jumlah
un 2012
ng dilak
dalah me
ut menga
Kota Ma
layah dia
nsi wilaya
n 2010-2
uk tingka
kan di d
siswa y
gambar p
) KOTA M
ga
un 2010-2
uk tingka
kan di d
siswa y
2011
119.06
118.86
163.44
kukan ol
enstabilk
alami gra
adiun ya
antara ti
ah
2011 unt
at SMP/M
dua tah
yang ter
pada gra
MADIUN
2011 unt
at SMP/M
dua tah
yang ter
17
leh
kan
afik
ang
iga
tuk
MTs
un
rus
afik
N
tuk
MTs
un
rus
Lapo
oran Pelakssanaan Pen
b
se
S
c. A
B
1
b
h
d
S
nanggulan
bertamba
ebagaim
GRAFI
Sumber : D
Angka M
Berdasark
00% dar
bahwa Ko
huruf. An
alam gra
G
Sumber : D
S
S
S
9797.297.497.697.898
98.298.498.698.899
gan Kemis
h dan
ana terga
K ANGK
Dinas Pendi
Melek Hu
kan data
ri tahun
ota Madiu
ngka mel
afik di baw
GRAFIK A
Dinas Pendi
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/M
020406080
100120140
97
2009
skinan Dae
keters
ambar pa
KA PARTTA
idikan, Keb
uruf
angka m
2009 sam
un untuk
ek huruf
wah.
ANGKATA
idikan, Keb
MA
00000000
7.75
20
ANG
rah (LP2KD
ediaan
ada grafi
TISIPASIAHUN 20
budayaan P
melek hu
mpai tah
k usia 15
f tahun
MELEK AHUN 20
budayaan P
2010
109.4
92.41
115.46
97.79
010
GKA ME
D) Kota Ma
kelas.
k di baw
I MURN010 – 20
Pemuda da
uruf yang
hun 2011
tahun k
2009-20
HURUF 009 – 20
Pemuda da
98.
2011
ELEK H
adiun Tahu
APM
ah ini.
NI (APM)011
an Olahrag
g ada, m
1. Hal ter
keatas tel
11 sebag
DI KOTA011
an Olahrag
.32
HURUF
un 2012
tahun
) KOTA M
ga
menunjuk
rsebut m
lah beba
gaimana
A MADI
ga
2011
109.4
92.56
115.63
F
ANGKA M
2010-20
MADIUN
kkan ang
menandak
s dari bu
tergamb
UN
ELEK HURU
18
011
N
gka
kan
uta
bar
F
Lapo
oran Pelaks
II.3.2
II.3.3
sanaan Pen
d. A
A
se
y
y
d
A
te
S
2 Rele
Bida
pem
satu
pent
sehin
bidan
digam
telah
deraj
3 Prio
Untu
men
SMA/
dari
terse
nanggulan
Angka Pu
Angka Pu
ekolah d
yang ber
yang mur
dipengaru
Adapun g
ersebut t
GRA
Sumber : D
evansi d
ng pend
banguna
faktor
tingnya
ngga ham
ng pendi
mbarkan
h dilaksan
jat pendi
oritas In
uk Kota M
urunkan
/MA/SMK
tiga keca
ebut, seh
S
S
S
gan Kemis
utus Sek
utus Seko
dengan s
sangkuta
rni kelua
uhi oleh
gambara
terlihat pa
AFIK ANG
Dinas Pendi
dan Efek
idikan di
n. Pemb
penun
peranan
mpir 40%
idikan. B
dalam g
nakan me
idikan ma
tervens
Madiun ha
lagi ana
K. Sedang
amatan,
hingga tid
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/M
00.0.20.30.40.50.60.70.80.9
skinan Dae
kolah (A
olah (AP
siswa ya
an. Nam
ar dari s
siswa y
n besarn
ada grafi
GKA PUTA
idikan, Keb
ktivitas P
Kota Ma
bangunan
njang d
pendid
% APBD K
Berdasark
grafik dia
embawa
asyaraka
si dan W
al yang p
k-anak y
gkan unt
tidak ada
dak diper
MA
0123456789
rah (LP2KD
APS)
PS) meru
ng mem
un, data
sekolah k
yang pind
nya rasi
ik di baw
TUS SEKAHUN 20
budayaan P
Program
adiun me
n bidang
alam p
dikan da
Kota Mad
kan indika
atas, terl
hasil yan
at Kota M
Wilayah
perlu di p
yang putu
tuk antar
a disparit
rlukan int
2010
0.014
0.053
0.75
D) Kota Ma
upakan r
mutuskan
a ini sel
karena a
dah seko
o dari s
wah ini.
KOLAH (010 – 20
Pemuda da
m
erupakan
g pendidi
pengentas
alam pe
diun dipe
ator pem
lihat bah
ng cukup
adiun.
prioritaska
us sekola
r wilayah
tas wilay
tervensi w
4
adiun Tahu
rasio dar
untuk k
ain men
alasan te
olah tan
siswa ya
(APS) K011
an Olahrag
n salah s
ikan juga
san ke
nanggula
eruntukka
mbanguna
hwa prog
p effektiv
an untuk
ah khusu
di Kota
yah diant
wilayah.
un 2012
ri siswa
keluar da
nggamba
ertentu j
pa pemb
ang putu
KOTA MA
ga
satu prior
a merup
miskinan
angan k
an pemba
an pendi
gram keg
dalam p
k diinterve
usnya unt
Madiun y
tara tiga
2011
0.009
0.01
0.77
yang lu
ari sekol
rkan sisw
juga mas
beritahua
us sekol
ADIUN
ritas dala
akan sal
n. Demi
kemiskina
angunan
dikan ya
giatan ya
peningkat
ensi adal
tuk jenja
yang terd
kecamat
19
lus
lah
wa
sih
an.
lah
am
lah
ian
an,
di
ang
ng
tan
lah
ng
diri
tan
Lapo
II.4
oran Pelaks
4 BIDA
II.4.1
II.4.2
II.4.3
sanaan Pen
ANG INF
1 Perk
Akse
Untu
bersi
dari
dari
men
Sum
2 Rele
Keef
terja
masy
Madi
3 Prio
Untu
men
yang
diprio
untu
ada
diper
nanggulan
FRASTRU
kemban
es Air Be
uk pening
ih yang
tabel di
tahun 2
unjukkan
mber : BPS
evansi d
fektivitasa
adi pada
yarakat K
iun telah
oritas In
uk Kota
ingkatka
g meman
oritaskan
k antar w
disparita
rlukan in
gan Kemis
UKTUR
gan Ant
ersih
gkatan k
telah dim
bawah d
2009 sa
n kualitas
GRAFI
S Kota Madi
dan Efek
an progr
akses a
Kota Mad
terlayan
tervens
Madiun
n akses
nfaatkan
n untuk m
wilayah d
as wilaya
tervensi
2009
78,5
skinan Dae
tar Wakt
kualitas
miliki ole
dapat me
mpai de
s Infrastr
IK AKSETAH
diun
ktivitas P
ram kegi
air bersi
diun, ata
ni oleh air
si dan W
hal yan
sanitasi
sungai
meningka
di Kota M
ah dianta
wilayah.
3 %
rah (LP2KD
tu dan A
Infrastru
eh sebagi
enggamb
engan ta
ruktur Ko
ES AIR BHUN 200
Program
atan terl
h yang
u sekitar
r bersih P
Wilayah
ng perlu
yang la
untuk
atkan ak
Madiun ya
ara tiga k
2010
85,43 %
Akses a
D) Kota Ma
Antar W
uktur dili
ian besa
barkan p
ahun 201
ota Madiu
BERSIH 09 – 201
m
lihat dar
telah di
r 87% da
PDAM.
di prior
ayak kare
MCK, ja
kses sanit
ang terdir
kecamata
%
ir bersih
adiun Tahu
Wilayah
ihat berd
r masya
eningkat
11 sebes
un terus m
KOTA M11
i adanya
imiliki ol
ari seluru
ritaskan
ena mas
adi prog
tasi yang
ri dari tig
an terseb
2011
87,00 %
un 2012
dasarkan
rakat Ko
tan akses
sar 8,47
meningka
MADIUN
a peningk
eh seba
uh masya
adalah
sih ada m
ram dan
g layak.
ga kecam
but, sehi
n akses
ota Madiu
s air bers
7%. Ha
a.
N
katan ya
gian bes
arakat Ko
bagaima
masyarak
n kegiat
Sedangk
matan, tid
ingga tid
20
air
un,
sih
ini
ng
sar
ota
ana
kat
tan
kan
dak
dak
Lapo
II.5
oran Pelaks
5 BIDA
II.5.1
II.5.2
II.5.3
sanaan Pen
ANG KET
1 Perk
Untu
prod
padi.
ketah
padi
Sumb
2 Rele
Berd
tana
dari
kegia
dikat
dan
pred
3 Prio
untu
diprio
kesia
inter
nanggulan
TAHANA
kemban
uk bidang
uksi tana
. Pening
hanan a
di Kota M
GR
ber : Madiu
evansi d
dasarkan
man pad
tahun 20
atan yan
takan tid
perlu m
iksi terja
oritas In
k kedep
oritaskan
apan dala
rnal.
15,50
16,00
16,500
17,000
17,500
18,000
gan Kemis
AN PANG
gan Ant
g ketaha
aman pa
katan pr
kan sub
Madiun
RAFIK P
un Dalam A
dan Efek
data d
di di Kot
008, nam
ng berba
dak efekt
mendapatk
di wabah
tervens
pan, mu
n pada
am men
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
200
skinan Dae
GAN
tar Wakt
anan pan
angan ter
roduksi t
sidi pang
PRODUKTAH
Angka Tahu
ktivitas P
an grafi
a Madiun
mun di ta
sis pada
tiv, karen
kan perh
h dan lain
si dan W
ungkin
menjaga
ghadapi
082009
Produk
rah (LP2KD
tu dan A
ngan, ind
rutama k
tanaman
gan. Ber
SI TANAHUN 200
hun 2011
Program
ik yang
n, tahun
ahun 201
a peningk
na ada f
hatian, s
n sebaga
Wilayah
program
a kestab
ganggua
2010
ksi Tan
D) Kota Ma
Antar W
dikator u
komodita
padi me
rikut gam
AMAN PA09 – 201
m
mengga
2009 se
10 grafik
katan ta
faktor ek
seperti ga
inya.
m kegiat
bilan pro
an produk
naman
adiun Tahu
Wilayah
utamanya
as utama
enggamb
mbaran
ADI KOT11
ambarkan
empat m
kembali
naman p
ksternal y
angguan
an yang
duksi ta
ksi secara
n Padi
Pro
un 2012
a ada pa
nya, yait
barkan p
produks
TA MAD
n tingka
mengalam
menurun
pangan b
yang dilu
hama y
g dilaku
anaman
a ekstern
oduksi Tana
ada tingk
tu produ
peningkat
si tanam
DIUN
at produ
mi kenaik
n. Progra
belum b
uar predi
yang dilu
ukan leb
padi se
nal maup
aman Padi
21
kat
ksi
tan
man
ksi
kan
am
isa
ksi
uar
bih
rta
pun
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 22
BAB III
TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KOTA MADIUN
III.1 KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA SEKTORAL
Begitu concern nya Pemerintah Kota Madiun terhadap pengentasan kemiskinan
sehingga, selain diwujudkan dalam dukungan kebijakan, adanya dukungan
anggaran juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Madiun benar-benar
menganggap bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu poin
penting dalam pembangunan di Kota Madiun.
Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan
Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MURNI DI DANAI APBD KOTA MADIUN TAHUN 2012
No NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN APBD
TA 2012 (Rp)
SKPD PELAKSANA
1 2 3 4 5 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
1 Bantuan kelompok pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (P2KP)
123.000.000
Sekretariat Daerah/DPPKAD
2 Bantuan rehab rumah tidak layak huni
1.190.000.000
Sekretariat Daerah/DPPKAD
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.313.000.000
BELANJA LANGSUNG Program pendidikan
menengah
3 Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM)
1.742.520.000 Dinas Pendidikan
JUMLAH DINAS PENDIDIKAN 1.742.520.000 Program upaya
kesehatan masyarakat
5 Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Jamkesmasda
4.200.000.000 Dinas Kesehatan
JUMLAH DINAS KESEHATAN 4.200.000.000 6 Kegiatan Peningkatan
Pembuatan Desain Batik Tulis di sekitar perusahaan rokok
100.000.000 Disperindagkoparta
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 23
7 Kegiatan pembinaan dan pendampingan koperasi wanita
50.000.000 Disperindagkoparta
8 Kegiatan pengembangan klinik bisnis UMKM
50.000.000 Disperindagkoparta
9 Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM
25.000.000 Disperindagkoparta
10 Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas
40.000.000 Disperindagkoparta
12 Kegiatan pembinaan pedagang kaki lima
25.000.000 Disperindagkoparta
13 Pameran produk unggulan dalam rangka MTQ
150.000.000 Disperindagkoparta
14 Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis
40.000.000 Disperindagkoparta
15 Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok
100.000.000 Disperindagkoparta
16 Kegiatan pelatihan peningkatan teknik bordir bagi IKM/IRT bordir di sekitar perusahaan rokok
100.000.000 Disperindagkoparta
17 Kegiatan pembinaan PKL 25.000.000 Disperindagkoparta
18 Penyaluran dana pinjaman Kredit Usaha (KUR) melalui bank penyalur
48.571.000.000 Disperindagkoparta
JUMLAH DISPERINDAGKOPARTA 49.376.000.000
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
19 Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim)
150.000.000 Dinas sosial dan tenaga kerja
20 Pendataan PMKS 20.000.000 Dinas sosial dan tenaga kerja
JUMLAH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 170.000.000 Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
21 Kegiatan pelaksanaan sunatan massal
90.000.000 Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial
Program pelayanan PMKS
22 Kegiatan nikah masal 65.000.000 Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 24
Program peningkatan ketahanan pangan
23 Kegiatan penanganan daerah rawan pangan
867.520.000 Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial
JUMLAH BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN SOSIAL 1.022.520.000 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
24 Kegiatan lomba karya penanggulangan kemiskinan
105.000.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan ketahanan pangan
25 Kegiatan pembentukan rintisan kelurahan mandiri pangan
17.500.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan
JUMLAH BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN 122.500.000 Program lingkungan
sehat perumahan
27 Kegiatan PNPM mandiri perkotaan /P2KP
120.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
28 Kegiatan operasional pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni
28.500.000 Dinas Pekerjaan Umum
JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM 148.500.000 Program perencanaan
pembangunan daerah
29 Kegiatan koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kota Madiun
100.000.000 Bappeda
JUMLAH BAPPEDA 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 56.882.040.000 JUMLAH TOTAL 58.195.040.000
Sumber : APBD Kota Madiun
III.2 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT SUMBER PEMBIAYAAN
III.2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
No KEGIATAN APBD KOTA (Rp)
APBD PROV. (RP)
APBN (Rp)
1 Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim)
150.000.000
2 Peningkatan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja di lingkungan pabrik
300.000.000 (DBHCHT)
3 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
75.000.000
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 25
III.2.2 Bidang Kesehatan
No KEGIATAN APBD KOTA (Rp)
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
1 Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Askesmaskin
4.200.000.000
III.2.3 Bidang Pendidikan
No KEGIATAN APBD KOTA (Rp) APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
1 Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM)
1.742.520.000 1.569.360.000 1.021.020.000
III.2.4 Bidang Infrastruktur
No KEGIATAN APBD KOTA (Rp)
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
104.400.000 939.600.000 (DAK)
2 Sanitasi Lingkungan 123.066.000 943.730.000 (DAK) III.2.5 Bidang Ketahanan Pangan
No KEGIATAN APBD KOTA (Rp)
APBD PROV. (Rp)
APBN (Rp)
1 Kegiatan penanganan daerah rawan pangan
867.520.000
2 Lomba Cipta Menu 30.000.000 3 Pelatihan & bimbingan
pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
30.000.000
III.3 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT MATA ANGGARAN
III.2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
No KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1 Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim)
150.000.000
2 Peningkatan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja di lingkungan pabrik
251.656.000
3 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 50.000.000 III.2.2 Bidang Kesehatan
No KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1 Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Askesmaskin 4.200.000.000
III.2.3 Bidang Pendidikan
No KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1 Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM) 1.742.520.000
III.2.4 Bidang Infrastruktur
No KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1.044.000.0002 Sanitasi Lingkungan 1.066.796.000
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 26
III.2.5 Bidang Ketahanan Pangan
No KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1 Kegiatan penanganan daerah rawan pangan 867.520.0002 Lomba Cipta Menu 30.000.0003 Pelatihan & bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna 30.000.000
III.4 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT JENIS PROGRAM YANG
DIBIAYAI
III.2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 340.000.0002 Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 325.000.0003 Program peningkatan kesempatan kerja 150.000.000
III.2.2 Bidang Kesehatan
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Program upaya kesehatan masayarakat 4.470.000.000
III.2.3 Bidang Pendidikan
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Program pendidikan menengah 10.121.200.000
III.2.4 Bidang Infrastruktur
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
air limbah 1.185.400.000
2 Program lingkungan sehat perumahan 1.176.656.000 III.2.5 Bidang Ketahanan Pangan
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Program peningkatan ketahanan pangan (Bag. Adm.
Preksos) 867.520.000
2 Program peningkatan ketahanan pangan (BPM, KB & Ketahanan Pangan)
67.500.000
3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
80.000.000
III.5 RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
III.2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
Berdasarkan data yang tersaji dalam grafik dan jumlah anggaran yang
direncanakan untuk melayani program kegiatan di bidang kemiskinan
dan ketenagakerjaan, terbukti efektiv dalam menurunkan tingkat
pengangguran terbuka, tapi angka kemiskinan masih terus merangkak
naik. Hal ini disebabkan antara lain oleh naiknya indikator kemiskinan
yang mencakup 40% dari masyarakat berpenghasilan terendah, berbeda
dengan indikator di tahun sebelumnya.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 27
III.2.2 Bidang Kesehatan
Bidang kesehatan menempati posisi kedua setelah Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dalam porsi penggunaan anggaran
dalam APBD Kota Madiun. Melihat grafik dari beberapa indikator di
bidang kesehatan yang secara umum dapat dikatakan mengalami trend
yang positif. Sehingga, relevansi dan efektivitas program antara
anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan berbanding lurus.
III.2.3 Bidang Pendidikan
Penggunaan anggaran dalam bidang pendidikan dalam APBD, kurang
lebih 40% . persentase yang hampir separuh daru jumlah APBD Kota
Madiun tersebut diikuti dengan peningkatan pencapaian di bidang
pendidikan, sebagaimana grafik dari beberapa indikator dalam
pendidikan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.
III.2.4 Bidang Infrastruktur
Bidang infrastruktur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan
proyek fisik. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan
pembangunan adalah salah satu tujuan dari pembangunan di bidang
infrastruktur. Penggunaan anggaran pun tidak bisa dikatakan tidak
banyak. Meskipun belum semua sarana dan prasarana umum terpenuhi
dan mengalami perbaikan. Namun, dari sekian pelaksanaan kegiatan
sudah terjadi peningkatan di bidang infrastruktur, terutama
meningkatnya akses air bersih di masyarakat Kota Madiun.
III.2.5 Bidang Ketahanan Pangan
Bidang ketahanan pangan mengalami penurunan dalam produksi
tanaman padi, namun meskipun demikian masyarakat Kota Madiun
masih dalam posisi aman untuk cadangan beras. Beberapa pos anggaran
sudah dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan
pangan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 28
BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA MADIUN
IV.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota adalah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis,
terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat yang memiliki tujuan
utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
derajat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka ikut serta mensukseskan program
pemerintah serta turut serta aktif dalam penanggulangan kemiskinan dan
melaksanakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010,
maka Pemerintah Kota Madiun membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Madiun nomor 39 Tahun
2011. Pembentukan Tim dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebenarnya
telah dilakukan Pemerintah Kota Madiun sejak tahun 2003 melalui pembentukan
Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan dilanjutkan dengan penyusunan
Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun
2003-2012 yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003.
Diharapkan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di
Kota Madiun dapat mewujudkan adanya harmonisasi dalam perumusan dan
penyelenggaraan kebijakan di berbagai program dan kegiatan, serta percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun dapat berjalan dengan lancar, berdaya
guna dan berhasil guna.
Perlu lebih banyak dukungan dan apresiasi di bidang penanggulangan kemiskinan
untuk mewujudkan visi penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun sesuai dengan
Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota
Madiun Tahun 2003-2012 yaitu Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan Melalui
Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera.
Dukungan dan apresiasi tersebut dapat diwujudkan salah satu nya dengan
mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan.
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai beberapa
kebijakan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai program kegiatan
yang berbasis pada pengentasan kemiskinan, membuktikan begitu besarnya
perhatian Pemerintah Kota Madiun terhadap kemiskinan. Kebijakan-kebijakan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 29
tersebut diwujudkan dalam pola dan strategi dalam menghadapi kemiskinan, dan
diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.
IV.2 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Program penanggulangan
kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan
diprioritaskan ke dalam 3 (tiga) kluster antara lain :
1. KLUSTER I : Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup,
dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
2. KLUSTER II : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat
bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok
masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada
prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
3. KLUSTER III : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha
berskala mikro dan kecil
4. KLUSTER IV : Program-program lainnya yang baik secara langsung
ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
Sejalan dengan kebijakan tersebut dan dalam rangka upaya nyata percepatan
penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Madiun menerapkan beberapa
prinsip utama sebagaimana yang terkandung di dalam dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Madiun 2009 – 2014, yaitu:
1. Memperbaiki program perlindungan sosial
Program perlindungan sosial adalah program sosial yang bersifat perlindungan
terhadap masyarakat miskin. Program tersebut dapat berupa bantuan sosial
atau jaminan sosial. Bantuan sosial adalah suatu program yang bertujuan untuk
melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka
yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 30
Sedangkan jaminan sosial adalah suatu program yang ditujukan bagi
masyarakat miskin untuk membantu dalam menghadapi goncangan dalam
kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan
pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya agar tidak jatuh menjadi
masyarakat yang sangat miskin.
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar
Prinsip yang kedua dalam menangani kemiskinan adalah dengan
meningkatkan/memudahkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan
dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan
gizi. Pelayanan dasar menjadi salah satu prinsip utama dalam menangani
kemiskinan, karena kemampuan suatu individu terhadap pemenuhan akan
pelayanan dasar menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan.
3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin
Pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sangat penting dalam pengentasan
kemiskinan, karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk
membantu masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis batas kemiskinan.
4. Pembangunan yang inklusif
Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mampu memberikan
manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang
perekonomiannya tumbuh secara dinamis.
IV.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah
Kota Madiun adalah sesuai dengan yang ada Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan melalui
program Tri Daya.
a. Pemberdayaan Manusia
1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
2. Penanggulangan krisis.
3. Pemberian bantuan penanggulangan dampak krisis, bencana dan
musibah.
4. Perlindungan dan jaminan sosial.
5. Pengembangan kesetiakawanan sosial.
b. Pemberdayaan Usaha
1. Pengembangan dan pembinaan usaha mikro
2. Integrasi dan sinkronisasi upaya melalui pembentukan jaringan kemitraan
diantara berbagai lembaga mitra
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 31
3. Peningkatan kemandirian kelompok Keluarga miskin (Gakin)
4. Program pengembangan sumber daya pendamping
c. Pemberdayaan Lingkungan
Pengembangan dan pembinaan kelembagaan, infrastruktur program
danlingkungan terutama di wilayah tertinggal, dikembangkan kegiatan-kegiatan
untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, antara lain :
1. Meningkatkan akses wilayah pada fasilitas dan hasil pembangunan,
khususnya fasilitas-fasilitas yang menungkinkan diakses oleh keluarga
miskin yang baru mulai dengan usaha ekonomi produktif.
2. Meningkatkan kesiapan masyarakat dan keluarga di wilayah tertinggal untuk
dapat mengikuti upaya-upaya pengentasan kemiskinan dengan mengajak
keluarga miskin untuk bergabung dengan usaha mereka yang sudah maju.
3. Meningkatkan kesiapan sumber-sumber pembangunan ekonomi mikro lain
yang diperlukan untuk mendukung upaya pengentasa kemiskinan.
IV.4 PENGADUAN MASYARAKAT
Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan,
masyarakat Kota Madiun khususnya dapat melakukan koordinasi mengenai
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang ada di
lapangan terkait dengan berbagai upaya di bidang penanggulangan kemiskinan
pada TKPKD Kota Madiun.
Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik
secara langsung maupun secara tertulis dengan metode penanganan permasalahan
dilakukan secara hierarki dan birokrasi, karena TKPKD Kota Madiun merupakan
salah satu sistem organisasi yang melekat di dalam tata pemerintahan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 32
BAB V
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
V.1 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Koordinasi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan di bidang
penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang
maksimal. Koordinasi yang dilakukan, tidak hanya bersifat intern tapi harus
melibatkan berbagai bidang dan sektor. Mulai dari koordinasi yang dilakukan secara
vertikal dengan instansi terkait (top down and bottom up strategies ), sampai
dengan koordinasi yang dilakukan secara horizontal (network sector ). Secara
keseluruhan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan
penanggulangan kemiskinan harus melibatkan peran aktif seluruh unsur lapisan
masyarakat, membangun kerjasama dan kemitraan seluruh pihak serta dukungan
dan partisipasi berbagai organisasi maupun dunia usaha. Untuk itu TKPK harus
secara bersama sama dengan semua pelaku penanggulangan kemiskinan
manyatukan visi dan misi nya agar kinerja program berjalan fokus dan searah serta
lebih optimal.
V.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah
Sebagaimana Keputusan Walikota Madiun Nomor 050-401.202/39/2012
tanggal 7 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Madiun, TKPK Kota Madiun
memiliki tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan yang mempunyai
fungsi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Koordinasi yang dilakukan meliputi koordinasi dengan instansi terkait
sehubungan dengan penyusunan rencana kerja baik dalam jangka
panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun rencana kerja jangka
pendek (RKPD). Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di
dalam rencana kerja tahun ini, TKPKD Kota Madiun melakukan koordinasi
dengan anggota Tim sebanyak 8 (delapan) kali dalam setahun.
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian TKPK Kota Madiun dalam
melakukan koordinasi dan dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan antara lain adalah :
1. Mensosialisasikandan mengkampanyekan pendekatan berbasis
hakkepada masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan
mediacetak, elektronik, spanduk-spanduk dan penyuluhan-penyuluhan
yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 33
2. Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui penetapan
peraturan daerah, untuk mendorong kecamatan dan kelurahan/desa
dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan.
3. Mengembangkan sistem penghargaan bagi kecamatan dan
kelurahan/desa yang berhasil menanggulangi kemiskinan.
4. Menyediakan sarana bagi aparatur di lapangan agar dapat melakukan
pencegahan terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab kedaruratan
dan timbulnya kemiskinan (rawan pangan, gizi buruk, epidemik).
5. Membangun jejaring stakeholders kecamatan dan kelurahan untuk
mendapatkan pembelajaran melalui pelaksanaan dialog secara rutin,
serta memberikan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah
kabupaten/kota.
6. Menyusun kebijakan pemerintah daerah secara transparan dan
partisipatif guna mendukung pemenuhan hak-hak dasar bagi
penduduk miskin.
7. Menyusun prioritas dan target pencapaian penanggulangan
kemiskinan yang disepakati bersama dengan para pemangku
kepentinga di kabupaten /kota berdasarkan acuan pemerintah pusat.
8. Melakukan analisa kemiskinan secara partisipatif bersama dengan
masyarakat miskin sebagai bahan bagi penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
9. Mengembangkan sistem pendataan penduduk miskin secara akurat
dengan menggunakan metoda yang sesuai pada masing-masing
kabupaten, sehingga dapat digunakan untuk menentukan target
pencapaian program penanggulangan kemiskinan.
10. Merumuskan SPKD secara transparan dan partisipatif.
11. Mengintegrasikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan menjadi acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
12. Memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penilaian
laporan pertanggung jawaban pimpinan daerah (perda kabupaten).
13. Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya dan
pemanfaatan perzakatan untuk penanggulangan kemiskinan.
V.1.2 Koordinasi dengan Pusat
TKPK daerah merupakan kepanjangan tangan dari TNP2K, yang
diharapkan terjalin adanya koordinasi antara satu dengan yang lainnya.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 34
Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
mengamanatkan untuk segera dibentuk TKPK Daerah (Provinsi,
Kabupaten dan Kota). Untuk itulah Kementerian Dalam Negeri
menetapkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan kebijakan diatas, TKPK Daerah merupakan lembaga yang
berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K yang bertugas melakukan koordinasi
penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai dengan
pedoman yang telah dikeluarkan oleh TNP2K.
Sampai dengan saat ini, TKPKD Kota Madiun telah melakukan koordinasi
dengan TNP2K mengenai data PPLS 2011.
V.2 PERMASALAHAN DALAM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan ada beberapa
permasalahan yang ditemukan. Permasalahan tersebut antara lain :
1. Pendataan Program Perlindungan Sosial
Data yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai program
kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan seringkali
tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Validitas data selalu menjadi
pertanyaan. Selain faktor bias data, faktor penentuan standar dan indikator
dalam penyajian jumlah total penduduk miskin juga mempengaruhi jumlah.
indikator dan standar yang selalu berubah-ubah mengakibatkan sasaran
kegiatan yang berbasis pada pengentasan kemiskinan sering tidak tepat pada
sasaran.
2. Koordinasi dan sinkronisasi
Kegiatan yang tidak terakomodir, serta masyarakat miskin yang tidak tersentuh
oleh program penanggulangan kemiskinan seringkali merupakan akibat dari
koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program yang kurang. Meskipun
permasalahan tersebut tidak hanya diakibatkan oleh koordinasi dan sinkronisasi
yang kurang, namun dapat menjadi permasalahan dalam penanggulangan
kemiskinan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh
dengan SKPD pelaksana program / kegiatan penanggulangan kemiskinan,
organisasi, dunia usaha, maupun tokoh masyarakat yang membahas segala
sesuatu yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota
Madiun.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 35
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Selain mengenai data masyarakat miskin, koordinasi, dan sinkronisasi, hal lain
yang perlu mendapatkan perhatian adalah strategi dalam melancarkan sejumlah
aksi penanggulangan kemiskinan. Seringkali strategi yang telah dibuat tidak
sesuai dengan keadaan di lapangan, karena strategi direncanakan dalam jangka
waktu tertentu. Sehingga penyesuaian antara strategi dengan keadaan eksisting
di tahun berjalan sering tidak sesuai. Oleh karena itu, strategi sebaiknya
direncanakan dan ditetapkan dalam jangka pendek agar kegiatan terlaksana
sesuai dengan kondisi eksisting yang ada.
V.3 PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012
Pelaksanaan kegiatan TKPKD Kota Madiun Tahun 2012 yang direalisasikan dalam
bentuk program kegiatan berbasis penanggulangan kemiskinan adalah sebagai
berikut :
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MURNI DI DANAI APBD KOTA MADIUN TAHUN 2012
No NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN SKPD PELAKSANA
1 2 3 4 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
1 Bantuan kelompok pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (P2KP)
Sekretariat Daerah/DPPKAD
2 Bantuan rehab rumah tidak layak huni Sekretariat Daerah/DPPKAD
BELANJA LANGSUNG Program pendidikan menengah
3 Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM)
Dinas Pendidikan
Program upaya kesehatan masyarakat
5 Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Jamkesmasda
Dinas Kesehatan
6 Penyelenggaraan pembinaan IRT kecil dan menengah dan UMKM
Dsprndagkoparta
7 Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi produktif
Dsprndagkoparta
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 36
8 Kegiatan pengembangan klinik bisnisn UMKM
Dsprndagkoparta
9 Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM
Dsprndagkoparta
10 Penyelenggaraan pembinaan usaha skala mikro
Dsprndagkoparta
11 Temu usaha bagi KUMKM Dsprndagkoparta
12 Penyaluran dana pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank penyalur
Dsprndagkoparta
13 Pameran produk unggulan dalam rangka MTQ
Dsprndagkoparta
14 Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis
Dsprndagkoparta
15 Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok
Dsprndagkoparta
16 Penyaluran dana bergulir dari APBD II Dsprndagkoparta
17 Kegiatan pembinaan PKL Dsprndagkoparta
18 Penyaluran dana PKBL dari PT.INKA dan Perum Peruri
Dsprndagkoparta
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
19 Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim)
Dinas sosial dan tenaga kerja
20 Pendataan PMKS Dinas sosial dan tenaga kerja
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
21 Kegiatan pelaksanaan sunatan massal Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial
Program pelayanan PMKS 22 Kegiatan nikah masal Bagian Adm.
Perekonomian dan Sosial
Program peningkatan ketahanan pangan
23 Kegiatan penanganan daerah rawan pangan
Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 37
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
24 Kegiatan lomba karya penanggulangan kemiskinan
BPM, KB dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan ketahanan pangan
25 Kegiatan pembentukan rintisan kelurahan mandiri pangan
BPM, KB dan Ketahanan Pangan
Program lingkungan sehat perumahan
27 Kegiatan PNPM mandiri perkotaan /P2KP
Dinas Pekerjaan Umum
28 Kegiatan operasional pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni
Dinas Pekerjaan Umum
Program perencanaan pembangunan daerah
29 Kegiatan koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kota Madiun
Bappeda
V.4 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
V.4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah
Tangga
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban
hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program
penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga di Kota Madiun pada
tahun 2012 berupa kegiatan :
1. RASKIN
Bantuan langsung kepada Masyarakat miskin yang berupa pemberian
beras miskin diwujudkan dalam kegiatan penanganan daerah rawan
pangan yang dikendalikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan
Sosial sebagai leading sektornya.
2. BKSM
BKSM adalah kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak
usia sekolah dari keluarga miskin. BKSM dikendalikan oleh Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga agar penanganannya
dapat lebih intens karena berhubungan dengan UPTD-UPTD yang ada
di bawah kewenangannya.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 38
3. JAMKESMASDA
Jamkesmasda adalah program pelayanan kesehatan yang bertujuan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin,
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau. Jamkesmasda diperuntukkan bagi keluarga miskin yang
sedang mendapatkan layanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan
dasar maupun lanjutan. Jamkesmasda bekerjasama dengan
Puskesmas dan Rumas Sakit Umum Daerah Kota Madiun serta PT.
ASKES sebagai pengelola manajemen nya. Kegiatan ini dikendalikan
oleh Dinas Kesehatan.
4. Nikah massal dan sunat massal
Nikah dan sunat merupakan salah satu bentuk kebutuhan pribadi yang
menjadi bagian dari kehidupan. Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun
melalui Bagian Perekonomian dan Sosial memberi bantuan dalam nikah
dan sunat masal yang ditujukan bagi masyarakat miskin yang tidak
mampu membiayai proses pernikahan dan sunat anak-anaknya.
5. Rehab rumah tidak layak huni
Program pemberian bantuan rumah tidak layak huni merupakan salah
satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Madiun dalam rangka
memberikan fasilitas yang layak untuk hidup bagi masyarakat miskin di
Kota Madiun yang masih memiliki rumah berdinding kayu dan tidak
layak untuk dihuni. Pengendalian kegiatan ini diserahkan kepada Dinas
Pekerjaan Umum sebagai pelaksana kegiatan.
V.4.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
(Pemberdayaan Masyarakat)
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Pemberdayaan
Masyarakat) bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat
kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan
yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas
(pemberdayaan masyarakat) di Kota Madiun pada tahun 2012 antara lain:
1. Bantuan kelompok pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan
Kegiatan nya hampir sama dengan kegiatan PMDMK yang pernah
dilakukan sebelum pemberian bantuan kelompok pengentasan
kemiskinan masyarakat perkotaan dilakukan pada tahun ini. Tujuannya
adalah memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar untuk ikut
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 39
serta dalam pembangunan. Pengendalian kegiatan ini dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum bersama Tim PNPM Mandiri Perkotaan dan
Kelurahan setempat.
2. Kegiatan PNPM mandiri perkotaan /P2KP
Kegiatan PNPM mandiri perkotaan adalah kegiatan sandingan dengan
pemberian bantuan kelompok pengentasan kemiksinan masyarakat
perkotaan yang menggunakan dana Anggaran Pembangunan dan
Belanja Negara, namun pengendalian kegiatannya dilakukan di Dinas
Pekerjaan Umum.
V.4.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan
Kecil
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil. Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun untuk tahun 2012 antara
lain :
1. Kegiatan pengembangan klinik bisnis UMKM
Kegiatan pengembangan klinik bisnis UMKM adalah kegiatan yang
berbasis usaha mikro dan kecil. Pengendalian kegiatan ini dilakukan
oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota
Madiun. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, usaha mikro dan
kecil dapat berkembang.
2. Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok
Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok merupakan kegiatan
yang bersumber dari dana DBH-CHT. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat dan memberikan akses bagi pelaku
usaha untuk mengembangkan usaha nya dan meningkatkan dan
menguatkan perekonomiannya.
V.4.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Meningkatkan
Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)
Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebijakan pemenuhan hak dasar selalu
erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Pemenuhan hak
dasar sebenarnya sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar
1945, sebagai tata perundang-undangan yang tertinggi agar menjdai
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 40
pedoman bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Berikut adalah
hak dasar yang wajib untuk diperhatikan :
1. Pemenuhan hak atas pangan
2. Pemenuhan hak atas layanan pendidikan
3. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan
4. Pemenuhan hak atas perumahan dan prasarana dasar
5. Pemenuhan hak untuk berusaha
6. Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik
7. Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
8. Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi
V.4.5 Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah
1. JAMKESMASDA
Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia, dan semua warga
negara berhak mendapatkan pelayanan kesehata n tidak terkecuali
masyarakat miskin sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 28 H, Demikian juga didalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
menetapkan bahwa setiap individu, keluarga, masyarakat berhak
memperoleh perlindungan kesehatannya , dan negara bertanggung
jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya
termasuk bagi masyarakat miskin.
Di Kota Madiun Program Jamkesmas Tahun 2008 terjadi penurunan
Quota peserta Jamkesmas dari 58.267 Jiwa menjadi 20.861 Jiwa
atau ada 37.406 yang tidak menjadi peserta Jamkesmas.
Mereka yang dikeluarkan dari kepesertaan Jamkesmas, ternyata
setelah di lakukan pengecekan ke lapangan merupakan masyarakat
yang miskin atau tidak mampu, sehingga dikawatirkan terjadi
penurunan derajat kesehatan masyarakat di Kota Madiun.
Atas dasar pemikiran tersebut, di Kota Madiun diprogramkan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Madiun (JAMKESMASDA), sasaran
Kepesertaannya Maskin Non Quota di mulai Agustus 2008 sampai
sekarang, Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Madiun.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 41
DATA PERBANDINGAN ANTARA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MADIUN DENGAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2009 – 2011
TAHUN MASYARAKAT MISKIN
JAMKESMAS JAMKESMASDA
2008 16.109 20.861 35.000
2009 10.316 20.861 35.070
2010 10.413 20.861 34.451
2011 33.922 20.861 35.000
Program Jamkesmasda yang dimulai di tahun 2008 dan masih
berlanjut sampai dengan saat ini, sudah dilaksanakan selama 4
periode. Adapun rincian periode sebagai bukti keberlanjutan program
Jamkesmasda, adalah sebagai berikut :
1. PERIODE I : September 2008 S/D Agustus 2009
2. PERIODE II : September 2009 S/D Agustus 2010
3. PERIODE III : September 2010 S/D Agustus 2011
4. PERIODE IV : September 2011 S/D Agustus 2012
5. PERIODE V : September 2012 S/D Desember 2012
Dilakukan dengan pengajuan PAK
Pada awal tahun 2013 sudah direncanakan untuk dilakukan
JAMKESMAS SEMESTA dengan rencana anggaran sebesar
Rp. 17.568.000.000, dan asumsi premi sebesar 122.000 jiwa X 12
bln X Rp 12.000,-
2. RTLH
Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program
pemerintah yang langsung tertuju pada obyek yang menjadi indikator
dalam kemiskinan. Kegiatan utamanya adalah merehabilitasi rumah
yang belum layak huni menjadi rumah yang sudah layak untuk dihuni.
Penurunan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah berdinding
kayu atau semi permanen, berarti mengurangi jumlah indikator tingkat
kemiskinan seseorang dan itu juga berarti membantu masyarakat
miskin dalam pemenuhan akan kebutuhan dasar.
Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Madiun diperoleh dari 3
(tiga) sumber pembiayaan. Mulai dari dana bantuan langsung APBN
melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan (PNPM-MP), dana dari APBD Kota Madiun, sampai
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 42
keikutsertaan/partisipasi dari dunia usaha (BUMN/BUMD) yang ada di
Kota Madiun melalui pengalokasian dana CSR nya untuk
penanggulangan kemiskinan.
Berikut data rumah tidak layak huni di Kota Madiun :
1. Tahun 2009
Total sementara rumah tidak layak huni : 1.793 rumah
- rumah yang di rehab : 698 rumah
- sisa rumah : 1.095 rumah
2. Tahun 2010
Total rumah tidak layak huni : 1.095 rumah
- rumah yang di rehab : 352 rumah
- sisa rumah : 743 rumah
3. Tahun 2011
Total rumah tidak layak huni : 743 rumah
- rumah yang di rehab : 624 rumah
- sisa rumah : 119
Anggaran Belanja yang telah dialokasikan di dalam APBD Tahun 2012
untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dari sisa tahun 2011 adalah
sebesar Rp. 1.190.000.000,- . diharapkan dana alokasi di tahun 2012
tersebut dapat menuntaskan kepemilikan masyarakat miskin akan
rumah yang tidak layak huni, sehingga Kota Madiun dapat benar-
benar bebas dari rumah yang tidak layak huni.
3. LKK
Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam
meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan
mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat khususnya serta memberikan kontribusi terhadap
pendapatan daerah maka Pemerintah Kota Madiun melalui
peningkatan kapasitas kemandirian perekonomian masyarakat
khususnya perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat miskin,
maka dibentuklah Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota
Madiun.
Adapun tujuan dibentuknya LKK itu sendiri lebih terfokus kepada :
1. Mendorong pertumbuhan potensi ekonomi Kelurahan khususnya
potensi ekonomi yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 43
2. Tersedianya modal usaha dengan bunga murah bagi sektor usaha
mikro, kecil dan menengah khususnya yang diusahakan keluarga
miskin/kurang mampu yang belum dapat mengakses permodalan
dari lembaga perbankan karena berbagai persyaratan teknis
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga
miskin/kurang mampu yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi
produktif
4. Mengurangi keluarga miskin/kurang mampu di Kelurahan
modal awal berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kota Madiun melalui program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Mengatasi Kemiskinan (PMDMK) atau Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang
dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan usaha dan usaha lain yang
sah dan selanjutnya menjadi kekayaan/aset Pemerintah Kota Madiun
di Kelurahan.
Ruang lingkup usaha LKK itu sendiri adalah :
1. Memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat yang
mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di
wilayah Kelurahan setempat, khususnya kepada masyarakat
miskin yang mempunyai usaha produktif
2. Menerima simpanan tabungan dari peminjam sebagai uapaya
pembentukan modal usaha peminjam yang jumlah dan
pengembaliannya diatur dalam musyawarah Kelurahan.
3. Mengembangkan usaha lain sesuai keputusan musyawarah
Kelurahan
Program kegiatan LKK telah dilaksanakan mulai tahun 2004 dan
sampai saat ini masih terus berlanjut dan berkembang di 27 (dua
puluh tujuh) Kelurahan di Kota Madiun, sebagaimana tertuang di
dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 12 tahun 2007 tentang
Lembaga Keuangan Kelurahan dan Keputusan Walikota Madiun tahun
2009 sampai dengan tahun 2011 tentang pembentukan tim pembina
dan pengawas terpadu Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun.
Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kebijakan tersebut,
Pemerintah Kota Madiun sebagai pembina kelembagaan dan pembina
teknis operasional LKK yang mempunyai kewajiban untuk
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 44
mengembangkan LKK secara profesional dan berkelanjutan selalu
secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi.
Berikut tabel data jumlah modal dari salah satu LKK di Kota Madiun.
DATA JUMLAH MODAL LKK KANIGORO TAHUN 2009 – 2011
MODAL TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011
UED – SP 512.500 512.500 512.500
PMDMK 519.500.000 519.500.000 519.500.000
PEMUPUKAN MODAL 148.918.200 220.858.475 296.915.850
CADANGAN 21.020.575 21.020.575 21.020.575
JUMLAH 689.951.275 761.891.550 837.948.925
SHU 143.842.875 151.939.375 162.504.275
TOTAL 833.794.150 913830.925 1.000.453.200
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 45
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
VI.1 PRIORITAS INTERVENSI SEKTORAL DAN WILAYAH
Prioritas intervensi sektoral dan wilayah untuk program kegiatan penanggulangan
kemiskinan di Kota Madiun lebih difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi. Masing-masing bidang telah terpogram kegiatan yang membantu
tercapainya tujuan utama pengentasan kemiskinan dan mewujudkan Penurunan
Angka Kemiskinan Melalui Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan
Sejahtera sebagaimana yang telah tertuang di dalam Rencana Induk Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2012.
Jamkesmasda adalah prioritas utama dalam bidang kesehatan yang menjadi target
Dinas Kesehatan sebagai bentuk pelayanan dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat miskin. Seluruh masyarakat miskin yang termasuk di dalam data base
masyarakat penerima dana jamkesmasda dan sedang mendapatkan pelayanan
kesehatan di pusat-pusat kesehatan baik tingkat dasar maupun lanjutan di Kota
Madiun berhak atas jaminan kesehatan.
Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
merupakan prioritas Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan rumah yang layak
untuk dihuni bagi masyarakat miskin di Kota Madiun. Kepemilikan atas rumah yang
layak huni merupakan salah satu hak dasar yang wajib untuk diperhatikan.
Lembaga Keuangan Kelurahan adalah salah satu program prioritas yang menjadi
bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan
Pangan dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.
Oleh karena itu, diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perencanaan program dan kegiatan sebaiknya disatukan dengan visi dan misi Kota
Madiun dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan.
VI.2 IMPLIKASI PENYESUAIAN PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA
Perencanaan program dengan perencanaan biaya adalah satu kesatuan yang harus
saling mendukung satu sama lain. Kegiatan yang telah terprogram dan terencana
untuk tahun selanjutnya harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Efisiensi dan
optimalisasi digunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan analisa,
representasi, perencanaan dan formulasi kebijakan sebagaimana prioritas
pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2013, yaitu :
Pengembangan ekonomi melalui penguatan lembaga ekonomi, pemberdayaan
masyarakat & penanggulangan kemiskinan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012 46
Pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik
Peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan
Peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan Sekolah Standart Nasional
(SSN)
Peningkatan kinerja aparatur dan kerjasama pembangunan daerah dalam
rangka pengembangan Standar Pelayanan Publik
Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
VI.3 RENCANA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
yang dilakukan pada tahun ini perlu dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan
peningkatan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun
selanjutnya. Monitoring dan evaluasi yang merupakan salah satu tugas pokok dan
fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dalam rangka
memantau sejauh mana program kegiatan yang selama ini dilakukan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, memperbaiki kinerja yang kurang
optimal, dan melihat perkembangan yang dihasilkan.
Koordinasi yang intens dan perencanaan yang tepat akan membantu terwujudnya
percepatan di dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana target yang telah
disepakati bersama, baik yang tertuang di dalam RPJMD Kota Madiun, MDG’s,
maupun target di dalam SPM masing-masing bidang.