LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO …

BIRO ADMINISTRASI APARATUR

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

BIRO ADMINISTRASI APARATUR

TAHUN 2014

PERIODE

1 JANUARI – 31 DESEMBER 2014

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-

Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Aparatur Tahun

2014 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi sebagaimana tertuang

dalam rencana kerja tahun 2014, dan dapat memberikan gambaran mengenai besaran tingkat

pencapaian target kinerja Biro Administrasi Aparatur Tahun 2014.

Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Aparatur Tahun 2014 ini

dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan kinerja di masa yang akan

datang.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................ i

DAFTAR ISI................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL....................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR.................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................... 1

A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi ........................................ 1

B. Struktur Organisasi............................................................................................ 3

C. Sumber Daya Manusia....................................................................................... 4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN................................................................. 6

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Kabinet ............................................................................................

6

1. Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya

berada di Tangan Presiden (5009)

6

a. Pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan

usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang penetapannya

memerlukan persetujuan Presiden (501)..............................................

6

1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pengangkatan,

pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan

pemerintahan, jabatan pada Badan Usaha Milik Negara, dan

jabatan lainnya. (AB)

6

b. Penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat

dan/ atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan

persetujuan Presiden (502)....................................................................

8

1) Penelitian dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pejabat

dan/atau pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya

memerlukan persetujuan Presiden (AB)...........................................

8

iii

c. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun

pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya

memerlukan persetujuan Presiden (503)...............................................

9

1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan

pensiun pegawai negeri sipil (AB)...................................................

9

d. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat

pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya

berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden

(504)......................................................................................................

10

1) Pencatatan, pemilahan dan pendistribusian persuratan tentang

jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA).................

10

2) Penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

(AB).................................................................................................

13

3) Pendokumentasian dan penggandaan kepangkatan, pemberhentian

dan pensiun (AC).............................................................................

13

e. Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak

yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat

Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro

Administrasi Aparatur (505)................................................................

13

1) Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan,

kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA).............................

13

2) Rapat konsinyasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan,

kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AB)...............................

14

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang

Administrasi (560).................................................................................

14

1) Menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/workshop/sosiali-

sasi/konsinyering (AA)....................................................................

14

BAB III PERMASALAHAN TINDAK LANJUT................................................... 15

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 18

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Biro Administrasi Aparatur...................................................... 5

Tabel 2. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pemerintahan...................................................

7

Tabel 3. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Kepangkatan PNS........................ 8

Tabel 4. Penyelesaian Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pensiun PNS. 9

Tabel 5. Jumlah Usulan Semester I Tahun 2014........................................................... 11

Tabel 6. Jumlah Pertimbangan Teknis BKN Semester I Tahun 2014.......................... 11

Tabel 7. Jumlah Keputusan Presiden Semester I Tahun 2014...................................... 12

Tabel 8. Permasalahan dan Tindak Lanjut.................................................................... 15

v

DAFTAR GAMBAR

Gbr. 1. Struktur Organisasi 4

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012,

Biro Administrasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan

pengadministrasian pengangkatan dan pemberhetian dalam dan dari jabatan negeri,

jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pusat dan daerah,

serta penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemrintah atau

pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden atau

memerlukan persetujuan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Administrasi Aparatur

menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian

dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha

milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan

atau memerlukan persetujuan Presiden;

2. penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau

Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di

tangan Presiden;

3. penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat

dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya

berada di tangan Presiden;

4. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau

pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan

persetujuan Presiden;

2

5. penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang

berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur; dan

6. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

Biro Administrasi Aparatur terdiri dari:

a. Bagian Mutasi Jabatan;

b. Bagian Kepangkatan;

c. Bagian Pemberhentian dan Pensiun;

d. Bagian Administrasi Umum; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Biro Administrasi Aparatur

adalah sebagai berikut:

1. Bagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian

pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan

pemerintahan, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di

tangan atau memerlukan persetujuan Presiden, penyiapan dan penyelesaian

administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang

wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan

Presiden.

2. Bagian Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kenaikan

pangkat, penetapan alih status anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil atau

pengangkatan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang wewenang

penetapannya berada di tangan Presiden.

3. Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan administrasi

pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang

wewenang penetapannya berada di tangan Presiden.

4. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan

persuratan, penyajian data, reproduksi dan ekspedisi yang berkaitan dengan

3

pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan,

pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil serta administrasi kepegawaian

lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan

persetujuan Presiden.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Biro Administrasi Aparatur

C.

Gbr. 1. Struktur Organisasi

BIRO

ADMINISTRASI

APARATUR

BAGIAN MUTASI

JABATAN

BAGIAN

KEPANGKATAN

BAGIAN

PEMBERHENTIAN

DAN PENSIUN

Subbagian

Jabatan

Struktural

Subbagian

Jabatan Non

Struktural

Subbagian

Kepangkatan Non

Kementerian

Subbagian

Kepangkatan

Kementerian

BAGIAN

ADMINISTRASI

UMUM

Subbagian

Pemberhentian

dan Pensiun

non Kementerian

Subbagian

Pemberhentian

dan Pensiun

Kementerian

Subbagian Umum

Subbagian

Penyajian Data

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

4

C. Sumber Daya Manusia

Biro Administrasi Aparatur didukung oleh 35 (tiga puluh lima) orang

pegawai, yang dapat diklasifikasi berdasarkan jenjang golongan/ruang, jenis

kelamin, dan jabatan.

1. Golongan/ruang.

Kekuatan sumber daya manusia berdasarkan golongan/ruang, terdiri dari IV/d

berjumlah 1 (satu) orang, IV/b berjumlah 1 (satu) orang, IV/a berjumlah 3

(tiga) orang, III//d berjumlah 2 (dua) orang, III/c berjumlah 5 (lima) orang,

III/b berjumlah 8 (delapan) orang, III/a berjumlah 10 (sepuluh) orang, II/d

berjumlah 3 (tiga) orang, dan II/c berjumlah 2 (dua) orang.

2. Jabatan.

Sebagaimana telah tergambar dalam struktur organisasi, kekuatan sumber daya

manusia Biro Administrasi Aparatur, terdiri dari seorang Kepala Biro, dan

didukung oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 7 (tujuh) Kepala Subbagian, serta

23 (dua puluh tiga) pejabat fungsional umum.

3. Pendidikan

Kekuatan sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari

Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 3 (tiga) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 14 (empat

belas) orang, Diploma (D-3) sebanyak 1 (satu) orang, dan SLTA sebanyak 17

(tujuh belas) orang.

4. Jenis kelamin.

Kekuatan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 21 (dua

puluh satu) orang laki-laki dan 14 (empat belas) orang perempuan.

5

Tabel 1. Data Pegawai

Biro Administrasi Aparatur

Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin

Golongan Jumlah Nama Jabatan Jumlah Tingkat Jumlah Jenis Jumlah

II/c 2 Kepala Biro 1 S-2 3 Laki-laki 21

II/d 3 Kepala Bagian 4 S-1 14 Perempuan 14

III/a 10 Kepala

Subbagian 7 D-3 1

III/b 8 Analis Hukum 2 SLTA 17

III/c 5 Pengelola

Sistem Informasi 1

III/d 2 Pengelola

Kepegawaian 5

IV/a 3 Pengolah Data 9

IV/b 1 Pengadministrasi

Umum I 6

IV/c -

IV/d 1

Selain tenaga pegawai negeri sipil organik, terdapat 3 (tiga) orang pegawai

outsourcing yang sudah ditempatkan di Biro Administrasi Aparatur, yang ditempatkan

di Bagian Administrasi Umum dan Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

6

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Kabinet

1. Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya

Berada di Tangan Presiden (5009)

a. Pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada Badan Usaha

Milik Negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya

memerlukan persetujuan Presiden. (501)

1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pengangkatan,

pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan

pemerintahan, jabatan pada Badan Usaha Milik Negara dan

jabatan lainnya (AB)

Pelaksanaan kegiatan penyelesaian administrasi pengangkatan

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan,

jabatan pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang

wewenang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden, telah

diterbitkan 217 Keputusan Presiden, terdiri dari pengangkatan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I sebanyak 543

orang, setingkat eselon I sebanyak 84 orang, jabatan fungsional jenjang

utama sebanyak 639 orang, Non Eselon (keanggotaan dalam lembaga

non struktural, Kepala Satker) sebanyak 391 orang, dan jabatan Konsul

dan Utusan Khusus Presiden sebanyak 63 orang.

7

Tabel 2. Penyelesaian Keputusan Presiden

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari

Jabatan Pemerintahan

No. Tugas dan Fungsi

Proses

Selesai Menunggu

Penetapan (masih

proses)

Koreksi

Draft

Jumlah

Keppres

Jumlah

Orang

Jumlah

RKeppres

Jumlah

Orang

1.

Jabatan

Menteri/Setingkat

Menteri Negara

3 7 - - -

2.

Jabatan Wakil Menteri 3 23 - - -

3.

Struktural Eselon I 144 543 - - -

4. Setingkat Eselon I

(Utusan Khusus

Presiden/Dewan

Pertimbangan

Presiden)

13 84 - - -

5. Fungsional Jenjang

Utama

33 639 - - -

6. Non Eselon

(keanggotaan dalam

lembaga non struktural,

Kepala Satker)

18 391 - - -

7. Konsul dan Utusan

Khusus Presiden

3 63 - - -

Jumlah 217 1750 - - -

8

b. Penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat

dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan

persetujuan Presiden.

1) Penelitian dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pejabat

dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan

persetujuan Presiden (AB)

Penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat

pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang

penetapannya memerlukan persetujuan Presiden, telah diselesaikan

kenaikan pangkat gol IV/c ke atas sebanyak 9.365 orang, Alih Status

TNI/Polri sebanyak 2 orang, pengangkatan tenaga ahli sebagai CPNS

sebanyak 6 orang. dan permasalahan ralat sebanyak 15 orang.


tentang Kepangkatan PNS


Proses

Selesai Menunggu

Penetapan (masih

proses)

Koreksi

Draft

Jumlah

Keppres

Jumlah

Orang

Jumlah

RKP

Jumlah

Orang

1.

Kenaikan pangkat

gol./ruang IV/c ke

atas

55 9.365 - - -

2. Alih status TNI/Polri 2 2 - - -

3. Pengangkatan tenaga

ahli sebagai CPNS

1 6 - - -

4. Ralat 15 - - -

9

c. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun

pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya memerlukan

persetujuan Presiden (503)

1) Penelitian dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan

pensiun PNS (AB)

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengadministrasian

pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang

penetapannya memerlukan persetujuan Presiden selama tahun 2014,

telah diselesaikan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS

Gol. IV/c ke atas sebanyak 12.852 orang, usul kenaikan pangkat

pengabdian dan pensiun janda/duda/anak sebanyak 1.676 orang, usul

pensiun langsung sebanyak 717 orang, ralat SK pemberhentian dan

pensiun sebanyak 144 orang.

Proses penetapan pemberhentian dan pensiun yang masih

menunggu penetapan dari Presiden, yaitu usul kenaikan pangkat

pengabdian dan pensiun PNS gol. IV/c ke atas sebanyak 212 orang.


Tentang Pemberhentian dan Pensiun PNS


Proses

Selesai Menunggu Penetapan

(masih proses)

Koreksi

Draft

Jumlah

Keppres

Jumlah

Orang

Jumlah

RKeppres

Jumlah

Orang

1 2 3 4 5 6 7

1.

Kenaikan pangkat

pengabdian dan

pensiun

48 12.852 1 212 -

10

1 2 3 4 5 6 7

2.

Kenaikan pangkat

pengabdian dan

pensiun

Janda/Duda/Anak

20 1.676 - - -

3. Pensiun langsung 19 717 - - -

4.

Pemberhentian

dengan hormat/tidak

dengan hormat

17 21 - - -

5. Ralat 144 - -

6. Perbaikan Pertek

BKN

- - -

7. Penarikan/pembatalan

usul pensiun

- - -

8. Permohonan Petikan

II

- -

d. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat

pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada

di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden (504)

1) Pencatatan, pemilahan dan pendistribusian persuratan tentang

jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA)

Pada tahun 2014, Biro Administrasi Aparatur telah memproses

20.422 surat yang diusulkan oleh pejabat Pembina kepegawaian pusat

dan daerah, terdiri dari fungsional utama berjumlah 639 orang,

kepangkatan berjumlah 9.141 orang, kenaikan pangkat pengabdian dan

pensiun berjumlah 9.269 orang, pensiun berjumlah 302 orang,

pemberhentian dan pensiun janda/duda/anak berjumlah 1.071 orang.

11

Tabel 5. Jumlah Usulan Tahun 2014

No. Mutasi Jumlah Usulan

1. Fungsional Utama 639

2. Kenaikan Pangkat 9.141

3. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun 9.269

4. Pensiun 302

5. Pensiun Janda/Duda/Anak 1.071

Total 20.422

Jumlah pertimbangan teknis yang telah diterima dari Badan

Kepegawaian Negara pada tahun 2014 berjumlah 20.104 pertimbangan

teknis.

Tabel 6. Jumlah Pertimbangan Teknis BKN Tahun 2014

No. Mutasi Jumlah Usulan

1. Fungsional Utama 639

2. Kenaikan Pangkat 8.822

3. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun 9.148

4. Pensiun 399

5. Pensiun Janda/Duda/Anak 1.096

Total 20.104

12

Jumlah Keputusan Presiden yang telah diterbitkan berjumlah 379

buah, terdiri dari kepangkatan berjumlah 55 buah, kenaikan pangkat

pengabdian dan pensiun berjumlah 48 buah, pensiun berjumlah 19 buah,

pemberhentian dan pensiun janda/duda/anak berjumlah 20 buah,

pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat berjumlah 17 buah,

alih status TNI/Polri berjumlah 2 buah, pengangkatan tenaga ahli

sebagai CPNS berjumlah 1 buah, dan pemberhentian dan pengangkatan

dalam Jabatan negeri, Pemerintahan dan jabatan pada BUMN serta

jabatan lainnya berjumlah 217 buah (daftar terlampir).

Tabel 7. Jumlah Keputusan Presiden

Tahun 2014

No. Jenis Keppres Jumlah

(Keppres) Jumlah (orang)

1 Kepangkatan 55 9.365

2 Kenaikan pangkat dan pensiun 48 12.852

3 Pensiun 19 717

4 Pemberhentian dan pensiun

janda/duda/anak 20 1.676

5 Pemberhentian dengan hormat/tidak

dengan hormat 17 21

6 Alih Status TNI/Polri 2 2

7. Pengangkatan tenaga ahli sebagai

CPNS 1 6

8.

Jabatan negeri, Pemerintahan dan

jabatan pada BUMN serta jabatan

lainnya

217 1750

Jumlah 379 26.389

Pengiriman dan pendistribusian Keputusan Presiden kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian pusat dan daerah serta kepada pegawai

negeri sipil yang bersangkutan telah menyerap anggaran sebesar

Rp. 150.892.615.

13

2) Penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

(AB)

Dalam tahun 2014 telah disusun laporan penyajian data jabatan,

kepangkatan, pemberhentian dan pensiun sebanyak 8 laporan, yaitu:

1. Laporan realisasi output triwulan I;

2. Laporan realisasi output triwulan II;

3. Laporan realisasi output triwulan III;

4. Laporan realisasi output triwulan IV;

5. Laporan pencapaian keberhasilan Inpres Nomor 1 Tahun 2014

triwulan I;


triwulan II.


triwulan III.


triwulan IV.

3) Pendokumentasian dan penggandaan kepangkatan, pemberhentian

dan pensiun (AC)

Penjilidan dokumen dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi

(Pusdatin) dengan menggunakan anggaran Biro Administrasi Aparatur.

e. Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang

berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur

(505)

1) Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan,

kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AA)

Dalam rangka koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak

yang berkepentingan, telah dilaksanakan satu kali rapat koordinasi pada

tanggal 27 Januari 2014 tentang pembahasan batas usia pensiun ASN

sebagaimana diamanatkan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

14

2) Rapat konsinyasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan,

kepangkatan, pemberhentian dan pensiun (AB)

Selama kurun waktu Tahun 2014, penyelenggaraan koordinasi

dalam bentuk rapat-rapat konsinyasi dengan lembaga/unit/instansi terkait

belum dapat terlaksana.

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang

Administrasi (560)

1) Menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/workshop/sosialisasi/

konsinyering (AA)

Kegiatan menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/workshop/

sosialisasi/konsinyering belum terlaksana pada Tahun 2014.

15

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur,

masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan terhadap

penyelesaian penerbitan Keputusan Presiden yang berkaitan dengan jabatan,

kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, sesuai target waktu yang telah

ditetapkan dalam standard operasional prosedur (SOP), serta kendala

manejemen pengendalian kegiatan yang bersifat teknis.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur

selama satu semester, beberapa kendala yang dijumpai antara lain di bidang

sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, koordinasi kepegawaian

dan teknis.

Tabel 8. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan Chek-

list

(V)

Keterangan

Permasalahan

Tindak Lanjut

yang

diperlukan

Pihak yang dapat

membantu

penyelesaian

masalah

(1) (2) (3) (4) (5)

Sumber Daya

Manusia

√ - Kurangnya

kemampuan

analisis hukum

di bidang

kepegawaian

Diklat Analisis

Hukum Bidang

Kepegawaian

Biro Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana

√ - Rendahnya

kemampuan

pegawai dalam

mengelola

arsip

Diklat

Pengelolaan

Arsip

Biro Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana

√ - Kurangnya Diklat Biro Kepegawaian,

16

kemampuan

pegawai untuk

mengoperasi-

kan komputer

Komputer Organisasi dan Tata

Laksana

Sarana dan

Prasarana

√ - Belum

optimalnya

Sistem

Informasi

kepegawaian

- Uji coba

Simpeg belum

diimplementa-

si

- Pengembang-

an Simpeg

Pusat Data dan

Informasi

Koordinasi

Kepegawaian

√ - Masih adanya

pertimbangan

teknis ganda

yang

diterbitkan

BKN

Perlu

meningkatkan

koordinasi

antara

Sekretariat

Kabinet, BKN

dan instansi

pengusul

Biro Administrasi

Aparatur

BKN

Instansi Pengusul

√ - Kurangnya

koordinasi

dengan

instansi

pengusul

terkait

pencabutan

usulan,

kelengkapan

berkas dll

Peningkatan

koordinasi

dengan instansi

pengusul

Biro Administrasi

Aparatur

Instansi pengusul

17

Teknis √ - Banyaknya

tamu yang

berkunjung

untuk mencari

informasi

sehingga

mengganggu

dan

menghambat

aktifitas

pekerjaan

- ruang khusus

untuk

penerimaan

tamu

- penunjukan

staf untuk

bertugas

sebagai front

officer

- Diseminasi

Simpeg ke

stake holder

Biro Umum

√ - Belum

tertibnya

pengiriman

dan

pendistribusian

Keputusan

Presiden

- Penertiban

metode

pengiriman

Keppres

- Menyusun

juklak

pengiriman

Keppres

- Implementasi

juklak

pengiriman

Keppres

Biro Administrasi

Aparatur

18

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami sampaikan hal-hal yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu kiranya untuk

diselenggarakan berbagai pelatihan, terutama pelatihan kearsipan dan

komputer.

2. Dalam hal pengelolaan arsip, perlu kiranya untuk mengelola arsip secara

elektronis, yaitu dengan melakukan scanning berkas usulan dan Keputusan

Presiden terkait kepangkatan dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas.

3. Guna meminimalisir hilang/tidak dapat ditemukannya arsip baik berupa usulan

maupun Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat, pemberhentian dan

pensiun PNS golongan IV/c ke atas, perlu kiranya diterapkan manajemen arsip

yang lebih baik.

4. Perlu segera disusun petunjuk pelaksanaan pengiriman Keputusan Presiden

mengatur tata cara pengiriman surat, memorandum dan Keputusan Presiden.

5. Keberadaan pegawai outsourcing yang dipekerjakan di Biro Administrasi

Aparatur dinilai cukup membantu pelaksanaan kerja.

Demikian laporan kami, mohon arahan lebih lanjut.

19

LAMPIRAN

TABEL REALISASI ANGGARAN

PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2014

SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA BIRO ADMINISTRASI APARATUR

Kode Program/Kegiatan/Komponen/ Sub Komponen

Indikator Kegiatan

Rencana Realisasi % Realisasi Keterangan

Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5009.001 Laporan penyelesaian kepegawaian yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden

19.166 dokumen

744.654.000 26.414 dokumen

393.864.615 137,82% 52,89 %

501 Pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara dan jabatan lainnya yang penetapannya memerlukan persetujuan Presiden

308.256.000 222.018.000 72,02 %

AA Penelitian dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada Badan Usahan Milik Negara, dan jabatan lainnya

308.256.000 222.018.000 72,02%

502 Penyelenggaran dan pengadministrasian kenaikan pangkat dan atau pegawai negeri sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan presiden

32.364.000 9.262.000 28,61 %


Indikator Kegiatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AA Penelitian dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pejabat dan atau pegawai negeri sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan presiden

32.364.000 9.262.000 28,61 %

503 Penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan atau pegawai negeri sipil yang penetapannya memerlukan persetujuan presiden

34.422.000 - 0 %

AA Penelitian dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun PNS

34.422.000 - 0 %

504 Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden

214.712.000 150.892.615 70,27 %

AA Pencatatan, pemilahan, pendistribusian persuratan tentang jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

175.740.000 150.892.615 85,86 %

AB Penyajian data jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

21.472.000 - 0 %


Indikator Kegiatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AC Pendokumentasian dan penggandaan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

17.500.000 - 0 %

505 Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur

139.104.000 11.692.000 8,4 %

AA Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

80.304.000 11.692.000 14,55 %

AB Rapat koordinasi berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

58.800.000 - 0 %

506 Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Administrasi

15.796.000 - 0 %

AA Menghadiri rapat koordinasi/diskusi/seminar/ workshop/sosialisasi/konsinyering

15.796.000 - 0 %

Documents

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO …