LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN PT ACSET INDONUSA TBK€¦ · 4. Tanggal Penilaian (Cut off Date) Tanggal efektif penilaian adalah per 30 Juni 2019, dimana batas tersebut diambil atas

YANUAR BEY & REKAN Business & Property Appraisers tlCUKr. '-0 (l . &\1..11

LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

PT ACSET INDONUSA TBK

LOKASI Dl:

ACSET Building Jl. Majapahit No. 26

Jakarta 10160, Indonesia

NO. FILE: 00165/2.0041-00/BS/03/0384/1NIII/2019

Trusted Appraisal Services

YANUAR BEY & REKAN Busine., & Property Appl'31 ;er• LJ CftiCl toO 1.~·1 , (11)"1

VlEA SERVED INDON(StA & WOR\.0 WID~

No. File: 00165/2.0041 -00/ BS/03/0384/1NI II/2019

Jakarta , 19 Agustus 2019

Kepada Yth. PT Acset lndonusa Tbk ("ACST") Jl. Majapahit No. 26 Jakarta 10160, Indonesia

Dengan hormat,

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR BEY DAN REKAN ("Y&R") ditunjuk oleh PT ACSET INDONUSA Tbk ("ACST"), berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran No. Pr.Y&R-00 / IT/BS/ACSET/ IV/2019/ IT/ 0044 tanggal25 April2019 dan adendum No.Pr.Y&R-00/ IT /BS/ ACSET /VII/2019 / IT / 0057 tanggal 19 Juli 2019, dengan maksud untuk memberikan Pendapat Kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara PT ACSET INDONUSA TBK ("ACST") dengan PT UNITED TRACTORS Tbk ("UNTR").

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497 I KM.112009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan lzin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/PM.22/STTD-P/B/2015.

1. Status Penilai

Penilai adalah partner dari KJPP Yanuar Bey & Rekan dengan kualifikasi sebagai berikut :

Nama Penilai ljin Penilai Publik STTD Pasar Modal STTD IKNB MAP PI Klasifikasi lzin

: Ivan T Khristian, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert) : B.1-14.00384 : STTD.PB-35/PM.2/2018 : 086/NB.122/STTD-P /2017 : 1 0-S-02664 : Penilaian Bisnis (B)

KJPP Yanuar Bey dan Rekan ("Y&R") adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian ini.

Dalam mempersiapkan Laporan Penilaian ini kami bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas, Obyek Penilaian ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Obyek Penilaian. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini .

Laporan Penilaian ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. lmbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai

yang dihasilkan. KJPP Yanuar Bey & Rekan

Trustor# ~n ~~f:!rvices i

Branch Office :

The Manhattan Square - Mid Tower 15th Floor Un~t F

Jl Tb~ S1matupang Ka-.~ 1 S Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560

1 : +62-21 2940 6860 (Hunting I : +62-21 2940 6863

E : [email protected]

Ujung Menteng- Jakarta (P), Medan (P), Semarang (P). Surabaya (P), Denpasar P) Bandung (P Pekanbaru (PS). Solo (PS). Banyumas (PS), Yogyakarta (PS), C1rebon (PS), Balikpapan (PS)

YANUAR BEY & REKAN Busin•ss & Property Appraisers

'· ,.,., ·~t

2. ldentitas Pember i Tugas

Pemberi tugas kepada Y&R dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini adalah :

Nama Perusahaan Alamat

PT Acset lndonusa Tbk Acset Building Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat

Tel Persetujuan Pekerjaan

(021) 3511 961 Surat Penawaran 00/ IT / BS / ACSET / IV / 2019/IT /0044 2019 dan adendum 00/ IT /BS/ ACSET /VII/2019 / IT / 0057 2019.

3. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewaj aran

No. Pr.Y&R· tanggal 25 Apri l

No.Pr.Y&R· tanggal 19 Juli

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran transaksi afiliasi dan material berupa Rencana Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara ACST dengan UNTR dalam kaitannya dengan pemenuhan Peraturan OJK (d/h Bapepam · LK) No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" dan No. IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".

4. Tanggal Penilaian (Cut off Date)

Tanggal efektif penilaian adalah per 30 Juni 2019, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

5. lndependensi Penilai

Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini Y&R bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan ACST ataupun pihak· pihak yang terafiliasi dengan ACST. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan 1m. Berdasarkan Penawaran No. No. Pr.Y&R-00/IT/BS/ACSET/IV/2019/ IT/0044 tanggal 25 April 2019 dan adendum No. Pr. Y&R-00/ IT I BS/ ACSET /VII / 2019 I IT /0057 tanggal 19 Juli 2019, penugasan Y&R adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran (fairness opinion) atas rencana transaksi.

6. Tanggung Jawab Penilai

Dalam batas kemampuan dan keyakinan Y&R sebagai penilai, Y&R menyatakan bahwa semua perhitungan dan analisis yang dibuat dalam penyusunan Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan Y&R bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran yang diterbitkan.

7. Pendapat Mengenai Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi , data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini , kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah waj ar bagi ACST dan pemegang saham minoritas ACST serta akan memberikan manfaat bagi pemegang saham ACST.

ii


YANUAR BEY & REKAN Business ' Property Appraisers l((lj(( ,.,0 &').&(l.ll

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada ACST maupun secara eksternal yai tu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan, dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran ini. Pendapat Kewajaran ini juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk merevisi atau memperbaharui Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran ini. Pendapat Kewajaran ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (corporate seal) dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR BEY DAN REKAN ("Y&R").

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, KJPP YANUAR BEY & REKAN

ljin P~ilai Publik STID Pasar Modal STID IKNB MAP PI

: 8.1·14.00384 : STID.PB-35/PM.2/2018 : 086/NB.122/STID·P /2017 : 1 0-S-02664

iii


YANUAR BEY & REKAN Busin. ;s & Property Appra.,er·

crMF •,o ~, E-~·'l

lu PERNYATAAN PENILAI I Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap Obyek Rencana Transaksi pada tanggal Penilaian;

2. Analisa telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran;

3. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

4. Data ekonomi dan industri dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini Penilai Usaha dapat dipertanggungjawabkan;

5. Laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisa, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini;

6. Pernyataan yang menjadi dasar dari analisa, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalam laporan ini adalah benar.

7. Laporan ini di susun dengan mengacu pada peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3, No. IX.E.1 , No. IX. E.1 dan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Jakarta, 19 Agustus 2019

Ivan T Khristian, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)- Penanggungjawab ljin Penilai No. : 8.1-14.00384 MAPPI No. : 10-S-02664

Wahyu Mahendra, ST., M.Ec.Dev, MAPPI (Cert)- Quality Assurance ljin PenilaiNo.: P.1-13.00379 MAPPI No. : 08-S-02231

H. Andi Noviastoko- Penilai MAPPI No. : 12-T-03566

Mery Ganis Siam, SE. - Penilai MAPPI No. : 17-P-07610

iv


.. c~+-··· ·· ···· ···· ··

KJPP YANUAR BEY DAN REKAN Pendapat Kewajaran – PT Acset Indonusa Tbk (“ACST”)

Halaman - 1

D A F T A R I S I

Halaman

SERTIFIKAT PENILAIAN PERNYATAAN PENILAI DAFTAR ISI DAFTAR FIGUR 1 PENDAHULUAN ......................................................................................4 1.1 Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian ........................................................... 4 1.2 Tanggal Penilaian (Cut off Date).................................................................. 4 1.3 Identitas Pemberi Tugas ............................................................................ 4 1.4 Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran ......................................... 4 1.5 Independensi Penilai ................................................................................ 5 1.6 Tanggung Jawab Penilai ............................................................................ 5 1.7 Keterkaitan Rencana Transaksi dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (“Bapepam LK”) ............................................................. 5

1.8 Penugasan Penilaian Profesional .................................................................. 6 1.9 Pernyataan Penilai ................................................................................... 6 1.10 Data, Informasi dan Prosedur ...................................................................... 7

1.11 Ruang Lingkup ........................................................................................ 8 1.12 Asumsi dan Kondisi Pembatas ..................................................................... 8

2 TINJAUAN DAN ANALISIS RENCANA TRANSAKSI ............................................ 11 2.1 Latar Belakang Transaksi ......................................................................... 11 2.2 Bentuk Transaksi ................................................................................... 11 2.3 Besaran Nilai Transaksi ........................................................................... 11 2.4 Pertimbangan Bisnis yang Digunakan oleh Manajemen ACST .............................. 11 2.5 Obyek Rencana Transaksi ........................................................................ 12

2.6 Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi ......................................................... 13

2.7 Informasi Material Lainnya yang Diungkapkan ................................................ 15

3 ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF ACST ............................................. 16 3.1 Analisis Kualitatif .................................................................................. 16


Halaman - 2

Halaman

3.2 Analisis Kuantitatif ................................................................................ 33

4 ANALISIS KEWAJARAN NILAI RENCANA TRANSAKSI ........................................ 50 4.1 Alasan dan Latar Belakang ACST untuk Melakukan Rencana Transaksi Pinjaman

Pemegang Saham dengan UNTR ................................................................. 50 4.2 Analisis Kewajaran Kualitatif .................................................................... 50 4.3 Analisis Kewajaran Kuantitatif ................................................................. 50

5 PENDAPAT MENGENAI KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI ............................... 51

6 KUALIFIKASI PENILAI USAHA .................................................................... 52

• LAMPIRAN KEUANGAN


Halaman - 3

D A F T A R F I G U R

Halaman Figur 1. Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan ......................................... 5 Figur 2. Unsur Transaksi Material (Dalam Jutaan Rupiah) .............................................. 6 Figur 3. Rincian Laporan Keuangan ACST .................................................................. 7 Figur 4. Susunan Pemegang Saham ....................................................................... 14 Figur 5. Susunan Pemegang Saham ....................................................................... 15 Figur 6. Komposisi Pemegang Saham ACST .............................................................. 16 Figur 7. Anak Perusahaan, Asosiasi dan Ventura Bersama ............................................ 17 Figur 8. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran ....................................................... 19 Figur 9. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan usaha ................................................... 20 Figur 10. Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Triwulan I 2019 ........................................... 20 Figur 11. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah ................................................................ 21 Figur 12. Peta Inflasi Daerah, April 2019 (yoy) ......................................................... 22 Figur 13. Rasio Keuangan dengan transaksi ............................................................. 30 Figur 14. Rasio keuangan tanpa transaksi ............................................................... 30 Figur 15. Rasio Keuangan dengan transaksi ............................................................. 30 Figur 16. Rasio keuangan tanpa Transaksi ............................................................... 31 Figur 17. Rasio keuangan dengan transaksi ............................................................. 31 Figur 18. Rasio keuangan tanpa transaksi ............................................................... 32 Figur 19. Ikhtisar Keuangan ACST 2014 – 2019 (Dalam Jutaan Rupiah) ............................. 33 Figur 20. Grafik Pertumbuhan Laba Kotor, Laba Usaha & Laba Bersih ACST (2014-2018) ...... 34 Figur 21. Grafik Margin Laba Kotor, Laba Usaha & Laba Bersih ACST (2014 – 2018) ............. 34 Figur 22. Posisi keuangan ACST 2014 – 2019 (Dalam Jutaan Rupiah) ............................... 34 Figur 23. Grafik Aset Lancar ACST ........................................................................ 35 Figur 24. Grafik Total Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar ACST (Tahun 2014-Juni 2019) ...... 36 Figur 25. Grafik Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang ACST (2014 – Juni 2019) ....... 36 Figur 26. Grafik Total Ekuitas ACST (2014 – Juni 2019) ............................................... 37 Figur 27. Arus Kas Periode 2014 – 2019 (Dalam Rp Juta) ............................................ 37 Figur 28. Proyeksi Keuangan dengan adanya rencana transaksi Periode 2019 - 2024 (Dalam

Jutaan Rupiah) ..................................................................................... 38 Figur 29. Margin dari Gross Profit, Operating Profit dan Net Profit Periode 2019- 2024 ...... 39 Figur 30. Komposisi Aset, Liabilitas dan Ekuitas dengan adanya rencana transaksi Periode 2019

– 2024 ................................................................................................ 40 Figur 31. Pertumbuhan Posisi Keuangan Periode Proyeksi Pada Periode 2019 – 2024 ........... 40 Figur 32. Proforma Posisi Keuangan ACST (dalam Jutaan Rupiah) .................................. 41 Figur 33. Perbandingan DER ............................................................................... 43 Figur 34. Nilai Tambah atas Proyeksi Laba (Rugi) (Dalam Jutaan Rupiah) ........................ 43 Figur 35. Nilai Tambah atas Proyeksi Laba (Rugi) (dalam persentase) ............................. 44 Figur 36. Nilai Tambah atas Proyeksi Posisi Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah) ................... 44 Figur 37. Nilai Tambah atas Proyeksi Posisi Keuangan (dalam persentase) ....................... 46 Figur 38. Nilai Tambah Arus Kas (Dalam Jutaan Rupiah) ............................................. 48 Figur 39. Nilai Tambah Arus Kas (Dalam Persentase) ................................................. 48 Figur 40. Analisis Sensitivitas .............................................................................. 49


Halaman - 4

1 PENDAHULUAN

1.1 Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR BEY DAN REKAN (“Y&R”) ditunjuk oleh

PT ACSET INDONUSA Tbk (“ACST”), berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran No. Pr.Y&R-00/IT/BS/ACSET/IV/2019/IT/0044 tanggal 25 April 2019 dan adendum No.Pr.Y&R-00/IT/BS/ACSET/VII/2019/IT/0057 tanggal 19 Juli 2019, dengan maksud untuk memberikan Pendapat Kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara PT ACSET INDONUSA TBK (“ACST”) dengan PT UNITED TRACTORS Tbk (“UNTR”).

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“OJK d/h Bapepam dan LK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/PM.22/STTD-P/B/2015.

Selanjutnya Y&R telah menyusun Laporan Pendapat Kewajaran terhadap Rencana Transaksi dengan Laporan No. 00166/2.0041-00/BS/03/0384/1/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

1.2 Tanggal Penilaian (Cut off Date)

Tanggal efektif penilaian adalah per 30 Juni 2019, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

1.3 Identitas Pemberi Tugas Pemberi tugas kepada Y&R dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini adalah :

Nama Perusahaan : PT Acset Indonusa Tbk Alamat : Acset Building

Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat.

Tel : (021) 3511 961 Persetujuan Pekerjaan : Surat Penawaran No. Pr.Y&R-

00/IT/BS/ACSET/IV/2019/IT/0044 tanggal 25 April 2019 dan adendum No.Pr.Y&R-00/IT/BS/ACSET/VII/2019/IT/0057 tanggal 19 Juli 2019.

1.4 Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran transaksi afiliasi dan material berupa Rencana Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara ACST dengan UNTR dalam kaitannya dengan pemenuhan Peraturan OJK (d/h Bapepam - LK) No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" dan No. IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".


Halaman - 5

1.5 Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini Y&R bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan ACST ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan ACST. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Berdasarkan Penawaran No. Pr.Y&R-00/IT/BS/ACSET/IV/2019/IT/0044 tanggal 25 April 2019 dan adendum No. Pr.Y&R-00/IT/BS/ACSET/VII/2019/IT/0057 tanggal 19 Juli 2019, penugasan Y&R adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran (fairness opinion) atas rencana transaksi.

1.6 Tanggung Jawab Penilai

Dalam batas kemampuan dan keyakinan Y&R sebagai penilai, Y&R menyatakan bahwa semua perhitungan dan analisis yang dibuat dalam penyusunan Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan Y&R bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran yang diterbitkan.

1.7 Keterkaitan Rencana Transaksi dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (“Bapepam LK”) 1.7.1 Hubungan Afiliasi

Berikut struktur kepemilikan yang menggambarkan hubungan afiliasi antara ACST dengan UNTR : Figur 1. Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan

KSP memiliki kepemilikan saham sebesar 50,10% atas ACST, sementara UNTR yang akan melakukan transaksi dengan ACST memiliki 99,91% atas KSP. Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut nampak bahwa ACST memiliki hubungan afiliasi dengan UNTR melalui KSP, sehingga rencana transaksi ini perlu mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.E.1”).


Halaman - 6

Berdasarkan pernyataan manajemen ACST diketahui tidak ada benturan kepentingan atas rencana transaksi yang dilakukan. Manajemen menilai rencana transaksi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan atas rencana transaksi ini.

1.7.2 Unsur Transaksi Material dalam Rencana Transaksi

Berdasarkan laporan keuangan ACST yang telah dilakukan Limited Riview oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers) untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019, Nilai Rencana Transaksi yang akan dilakukan ACST terhadap ekuitas ACST per tanggal 30 Juni 2019 menjadi material dikarenakan kondisi ekuitas ACST dengan gambaran sebagai berikut : Figur 2. Unsur Transaksi Material (Dalam Jutaan Rupiah)

Rencana Transaksi Jumlah Ekuitas 30 Juni 2019

(Rp Juta)

Nilai Rencana Transaksi (Rp Juta)

Pinjaman Pemegang Saham Rp1.020.293 Rp4.000.000

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, ACST mengajukan pinjaman sebesar Rp1.600.000 Juta dan beban bunga sebesar JIBOR + 3,00% p.a, yang kemudian ACST mengajukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham menjadi sebesar Rp4.000.000 Juta dan beban bunga menjadi sebesar JIBOR + 2,5% p.a maka diketahui bahwa Nilai Rencana Transaksi ACST dan UNTR yakni pinjaman yang dipergunakan untuk modal kerja memenuhi unsur Transaksi Material dengan nilai lebih dari 50% ekuitas ACST, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.E.2”).

1.8 Penugasan Penilaian Profesional

• Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh ACST dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan untuk perhitungan dan analisis telah dilakukan dengan benar. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit atas informasi yang disediakan tersebut.

• Sebagai tambahan, kami tidak terlibat dalam diskusi dengan ACST sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut dan kami tidak terlibat dalam komunikasi ataupun interaksi apapun dalam mencapai konsensus mengenai persyaratan dan kondisi Rencana Transaksi tersebut.

1.9 Pernyataan Penilai

• Laporan kami disusun berdasarkan permintaan dari ACST yang dipakai semata-mata untuk membantu ACST dalam memberikan gambaran mengenai Rencana Transaksi yang memerlukan pendapat dari pihak independen, pendapat tertulis yang akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan akan diumumkan kepada masyarakat, dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya. Karena pihak lain mungkin bermaksud untuk menggunakan laporan ini untuk tujuan yang lain, perlu ditegaskan bahwa laporan ini tidak dapat dikutip, direferensikan atau diperlihatkan


Halaman - 7

ke pihak lain tanpa ijin tertulis dari kami terlebih dahulu kecuali diharuskan oleh pengadilan atau undang-undang yang berlaku.

• ACST telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan ACST, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.

• Kami ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek komersial dan finansial transaksi, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.

• Manajemen ACST menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut Rencana Transaksi telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

• Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini kami bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan ACST ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan ACST. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat kewajaran yang disimpulkan.

• Perhitungan dan Analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar.

• Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran yang dihasilkan.

1.10 Data, Informasi dan Prosedur

1.10.1 Data Dan Informasi Rencana Transaksi

Kami telah melakukan analisis dan mempertimbangkan data dan informasi yang disediakan ACST untuk tujuan penugasan ini, yaitu :

a. Laporan Keuangan ACST

Figur 3. Rincian Laporan Keuangan ACST

Tahun Auditor Nomor dan Tanggal Opini

31 Des 2014

KAP Purwantono, Suherman & Surja

No : RPC-6987/PSS/2015 Tanggal : 13 Maret 2015

Wajar dalam semua hal yang material

31 Des 2015

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

No : A160220037/DC2/LBD/2016 Tanggal : 20 Februari 2016


31 Des 2016


No : A170220030/DC2/LBD/2017 Tanggal : 20 Februari 2017


31 Des 2017


No : A180226008/DC2/NSR/2018 Tanggal : 26 Februari 2018


31 Des 2018


No : 00151/2.1025/AU.1/03/0232-2/1/II/2019 Tanggal : 25 Februari 2019


30 Juni 2019


No : N20190815004/DC2/NSR/2019 Tanggal : 15 Agustus 2019


b. Draft Perjanjian Perubahan Pinjaman atas Pemegang Saham; c. Legalitas dan perijinan terkait;


Halaman - 8

d. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan rencana transaksi; e. Diskusi dengan manajemen ACST terkait dengan penugasan; f. Data-data lain sebagai informasi pendukung.

1.10.2 Prosedur yang Digunakan Manajemen

Dengan adanya strategi pengembangan bisnis ACST yang memerlukan modal kerja yang besar khususnya untuk membiayai proyek konstruksi berikutnya, maka ACST memerlukan tambahan pendanaan guna kelangsungan kegiatan operasinya. Pada awal tahun 2018, ACST mengajukan pinjaman kredit modal kerja pada UNTR dengan total fasilitas sebesar Rp1.600.000 Juta. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga JIBOR + 3% p.a berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 01 Maret 2018, ACST dapat menarik pinjaman dalam persediaan ketersediaan dana dan dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 21 Desember 2019 dan saat ini ACST berencana melakukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, sesuai dengan Draft Perjanjian dimana rencana total fasiltas pinjaman berubah menjadi sebesar Rp4.000.000 Juta dan beban bunga menjadi sebesar JIBOR + 2,5% p.a. Pendanaan alternatif melalui pinjaman bank juga menjadi pertimbangan ACST, namun mengingat adanya keterbatasan BMPK, proses pengajuan yang cukup memakan waktu dan tingkat suku bunga bank saat ini, maka ACST memutuskan untuk mengajukan fasilitas pinjaman pemegang saham sebagai alternatif terbaik. Pengambilan keputusan ini telah melalui pengkajian transaksi mendalam oleh ACST, dimulai dengan menentukan rencana dan nilai transaksi yang disampaikan kepada Dewan Direksi, meminta persetujuan Dewan Komisaris dan akan menjadi efektif setelah RUPS menyetujui transaksi ini.

1.11 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan Y&R dalam penyusunan laporan ini adalah :

• Melakukan analisis atas obyek yang ditransaksikan.

• Melakukan analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

• Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen ACST terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

• Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

1.12 Asumsi dan Kondisi Pembatas Asumsi Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

• Laporan pendapat kewajaran bersifat non disclaimer opinion.

• Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen - dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.

• Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh ACST dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.


Halaman - 9

• Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

• Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh ACST dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

• Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional ACST.

• Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.

• Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.

• Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.

• Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.

• Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban ACST dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen ACST.

• Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

• Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah :

• Kami tidak melakukan proses due diligence terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

• Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh ACST atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada keterangan dari manajemen ACST bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

• Analisis pendapat kewajaran atas Rencana aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas


Halaman - 10

perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

• Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada ACST dalam kaitan dengan Rencana aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan rencana aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.

• Pekerjaan kami yang berkaitan dengan rencana aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk ACST serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap rencana aksi korporasi ini.


Halaman - 11

2 TINJAUAN DAN ANALISIS RENCANA TRANSAKSI 2.1 Latar Belakang Transaksi

Guna menjalankan kegiatan operasionalnya, ACST membutuhkan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja khususnya untuk membiayai proyek konstruksi khususnya di sektor infrastruktur yang merupakan kontributor utama dalam usahanya. Pinjaman dilatar belakangi oleh kebutuhan pendanaan untuk pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dengan momentum ini ACST terus berkontribusi aktif dalam proyek-proyek infrastruktur. Untuk itu, ACST membutuhkan fasilitas standby loan guna kelancaran kegiatan operasinya agar tidak terhambat khususnya terkait pembayaran ke vendor dan lainnya.

Pendanaan alternatif melalui pinjaman bank juga menjadi pertimbangan ACST, namun mengingat adanya keterbatasan BMPK, proses pengajuan yang cukup memakan waktu dan tingkat suku bunga bank saat ini, maka ACST memutuskan untuk mengajukan fasilitas pinjaman pemegang saham sebagai alternatif terbaik.

ACST berencana memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan pinjaman pemegang saham berupa fasilitas pokok sebesar Rp1.600.000 Juta yang diperoleh dari UNTR. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 01 Maret 2018, ACST dapat menarik pinjaman dalam persediaan ketersediaan dana dan dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 21 Desember 2019 dan saat ini ACST berencana melakukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, sesuai dengan Draft Perjanjian dimana rencana total fasilitas pinjaman berubah menjadi sebesar Rp4.000.000 Juta dan beban bunga menjadi sebesar JIBOR + 2,5% p.a.

2.2 Bentuk Transaksi

Berdasarkan pembahasan unsur afiliasi dan materialitas transaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi yang akan dilakukan yakni rencana perubahan perjanjian pinjaman pemegang saham merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material. Rencana Transaksi tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam butir 1 huruf d Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan butir 2 huruf b angka 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

2.3 Besaran Nilai Transaksi Perubahan jumlah fasilitas pokok yang semula Rp1.600.000 Juta dalam bentuk fasilitas revolving dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah JIBOR + 3% p.a. menjadi sebesar Rp4.000.000 Juta dan beban bunga menjadi sebesar JIBOR + 2,5% p.a.

2.4 Pertimbangan Bisnis yang Digunakan oleh Manajemen ACST

Pertimbangan bisnis yang digunakan manajemen ACST :

a. ACST memerlukan pendanaan yang besar untuk strategi pertumbuhan bisnis, dengan mempertimbangkan bahwa kondisi BMPK yang hampir mencapai limit. Untuk itu, ACST memerlukan sumber pendanaan baru. Dengan ini, ACST berencana meminjam dana dari UNTR untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

b. Timing juga menjadi pertimbangan ACST dimana ACST berkomitmen untuk mengejar proyek infrastruktur yang sedang berjalan, dan akses pendanaan ke Bank akan memerlukan waktu yang lebih lama.

c. Dengan adanya pinjaman UNTR, maka dapat memperkuat struktur pendanaan. d. Tingkat suku bunga yang lebih rendah.


Halaman - 12

2.5 Obyek Rencana Transaksi

Obyek rencana transaksi adalah Rencana Perubahan Perjanjian pinjaman pemegang saham antara ACST dan UNTR.

2.5.1 Draft Perubahan Pertama atas Peranjian Pinjaman Pemegang Saham antara ACST dengan UNTR

Draft Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang dimana ACST telah menyampaikan pemberitahuan permohonan perubahan Perjanjian Pemegang Saham melalui surat No. 050/AI-FIN/VIII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 kepada UNTR yang berisi permohonan perpanjangan periode ketersediaan Dana, Tingkat Suku Bunga, Jangka Waktu dan penghapusan Biaya Fasilitas dan Kreditur telah menyetujui perubahan tersebut. Para Pihak antara ACST dan UNTR akan Para Pihak telah saling setuju untuk dan dengan ini melakukan perubahan atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham sebagai berikut :

1. Pendahuluan :

a. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham

tertanggal 01 Maret 2018 untuk digunakan sebagai modal kerja perusahaan

(“Perjanjian Pinjaman”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut Kreditur

telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur senilai

IDR1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan Tingkat

Suku Bunga yaitu JIBOR + 3% p.a dalam bentuk fasilitas berulang (revolving).

b. Untuk kebutuhan komersial Debitur, Para Pihak sepakat untuk menambah

fasilitas pinjaman sebesar IDR2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus

miliar Rupiah) sehingga jumlah fasiitas pinjaman menjadi

IDR4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) dan mengubah tingkat suku

bunga menjadi JIBOR + 2,5% p.a. serta mengubah detail dalam Lampiran 1

Perjanjian.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pihak telah saling setuju untuk dan dengan ini melakukan perubahan atas Perjanjian sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk mengubah definisi Pinjaman sehingga untuk

selanjutnya akan tertulis dan dibaca menjadi sebagai berikut:

Pinjaman berarti jumlah fasilitas pokok senilai IDR4.000.000.000.000,00 (empat

triliun Rupiah), untuk pinjaman pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran

1.

2. Para Pihak sepakat untuk mengubah definisi Tingkat Suku Bunga sehingga untuk

selanjutnya akan tertulis dan dibaca menjadi sebagai berikut:

Tingkat Suku Bunga berarti jumlah keseluruhan dari suku bunga pinjaman per

tahun sebagaimana telah disetujui oleh Kreditur dan Debitur atau sebagaimana

diatur dalam Perjanjian, yaitu JIBOR + 2,5% p.a. (per annum).

3. Para Pihak sepakat untuk mengubah Lampiran 1 Perjanjian Pinjaman sehingga

untuk selanjutnya menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perubahan

Perjanjian ini.

4. Para Pihak sepakat menghapuskan definisi Biaya Fasilitas dalam Pasal 1

Perjanjian Pinjaman dan menghapus ketentuan Pasal 2.5 Perjanjian Pinjaman.

5. Para Pihak sepakat untuk mengubah definisi Periode Ketersediaan Dana

sehingga untuk selanjutnya akan tertulis dan dibaca menjadi sebagai berikut:


Halaman - 13

Periode Ketersediaan Dana berarti periode yang dimulai dari sejak tanggal 1

Maret 2018 dan berakhir pada 18 Agustus 2022.

6. Para pihak juga sepakat untuk mengubah ketentuan pada Pasal 3 Jangka Waktu

dan Pembayaran ayat 1, sehingga Pasal 3.1 akan tertulis dan dibaca menjadi

sebagai berikut:

3.1 Para Pihak sepakat bahwa Pinjaman beserta bunga pinjaman akan

dibayarkan secara penuh oleh Debitur kepada Kreditur selambat-lambatnya

pada 30 April 2023. Dengan demikian Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1

Mei 2023.

7. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Pinjaman yang tidak diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian ini, akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

2.6 Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi 2.6.1 PT Acset Indonusa Tbk (“ACST”)

Pendirian dan Informasi Umum PT Acset Indonusa Tbk (“ACST”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo. SH., No. 2 tanggal 10 Januari 1995, Notaris di Bekasi. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928. Anggaran Dasar ACST telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali sebagaimana dituangkan dalam akta No. 16 Tanggal 8 September 2016 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik No.AHU-AH.06.03.0080327 tanggal 15 September 2016 dan perubahan anggaran dasar terakhir mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan komposisi Direksi Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 34, tertanggal 10 April 2019, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024544.AH.01.02 tertanggal 8 Mei 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0235976. ACST berdomisili di ACSET Building Jakarta, Jl. Majapahit No.26, Jakarta. Entitas induk langsung ACST adalah PT Karya Supra Perkasa (“KSP”), yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Pada Tanggal 30 Juni 2019, ACST memiliki 415 karyawan. Kegiatan Usaha Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar ACST, ruang lingkup kegiatan ACST terutama menjalankan kegiatan usaha seperti membangun. ACST memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 1995.


Halaman - 14

Susunan Pemegang Saham

Susunan permodalan dan kepemilikan saham ACST berdasarkan daftar pemegang saham dalam laporan keuangan per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut : Figur 4. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor

Penuh

Persentase Kepemilikan

Jumlah

PT Karya Supra Perkasa 350.700.000 50,10% 35.070

Masyarakat 349.300.000 49,90% 34.930

Total 700.000.000 100,00% 70.000

Sumber : Annual Report Susunan Dewan Komisaris dan Direksi ACST pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Frans Kesuma Komisaris : Iwan Hadiantoro : Tan Tiam Seng Ronnie Komisaris Independen : Tjandrawati Waas : Wiltarsa Halim Direksi Presiden Direktur : Jeffrey Gunadi Chandrawijaya Direktur : Hilarius Arwandhi Direktur : Yohanes Eka Prayuda Direktur : Ellyjawati Direktur Independen : Djoko Prabowo Pada saat laporan ini dikeluarkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ACST di atas belum mengalami perubahan.

2.6.2 PT United Tractors Tbk (“UNTR”)

Pendirian dan Informasi Umum UNTR didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works, berdasarkan Akta Pendirian No. 69, dihadapan Djojo Muljadi, S.H. Akta Pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/34/8 tanggal 6 Pebruari 1973 dan diumukan dalam Lembaran Berita Negara No 31. Tambahan No. 281 tanggal 17 April 1973. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan Anggaran Dasar terakhir terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dituangkan dalam akta No.64 tanggal 19 April 2019 terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 Mei 2019 No. AHU-0024570.AH.01.02. tahun 2019 dan No.AHU-AH.01.03.0236212.


Halaman - 15

Kegiatan Usaha Ruang Lingkup kegiatan utama UNTR dan entitas anak meliputi Penjualan dan Penyewaan alat berat beserta pelayanan purna jual; penambangan dan kontraktor penambangan; engineering, perencanaan, perakitan, dan pembuatan komponen mesin, alat, peralatan, dan alat berat; pembuatan kapal serta jasa perbaikannya penyewaan kapal dan angkutan pelayaran; industri konstruksi pembangkit listrik; dan industri perikanan. UNTR mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1973. Struktur Permodalan dan Direksi Susunan permodalan dan kepemilikan saham UNTR berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut : Figur 5. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham Jumlah Saham

Ditempatkan dan Disetor Penuh


Jumlah

PT Astra Internastional Tbk 2.219.317.358 59,50% 554.829

Publik (


Halaman - 16

3 ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF ACST 3.1 Analisis Kualitatif 3.1.1 Struktur ACST

ACST didirikan pada tahun 1995 oleh Tan Tiam Seng Ronnie dan Hilarius Arwandhi sebagai perusahaan spesialis jasa fondasi. ACST memiliki pengalaman dan kompetensi terpercaya dalam bidang jasa konstruksi dan fondasi selama lebih dari 24 tahun. Selain memperkuat layanan jasa fondasi, ACSET secara berkala melakukan diversifikasi keahlian sehingga dapat memberikan pelayanan jasa konstruksi secara menyeluruh. Pada saat ini, spesialisasi usaha ACSET telah meliputi spesialisasi fondasi, struktur dan infrastruktur. Adanya diversifikasi usaha yang konsisten dilakukan menegaskan posisi ACST sebagai perusahaan konstruksi di Indonesia yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan jasa konstruksi secara menyeluruh. ACST grup saat ini bergerak dalam bidang (i) pekerjaan spesialis di bidang fondasi; (ii) pekerjaan spesialis di bidang pembongkaran; (iii) konstruksi Gedung; (iv) konstruksi sipil; (iv) mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP); (v) jasa penunjang konstruksi; (vi) perdagangan; dan (vii) pekerjaan kelautan. Pada 24 Juni 2013, ACST resmi menjadi Perusahaan Terbuka dan listing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2015, PT United Tractors Tbk (UT) melalui anak perusahaannya, yakni PT Karya Supra Perkasa (KSP) melakukan pembelian sebanyak 200.000.000 saham atau mewakili 40% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan dsetor penuh di dalam ACST, dari PT Loka Cipta Kreasi (LCK) dan PT Cross Plus Indonesia (CPI). KSP menyelesaikan pembelian tahap kedua pada tanggal 11 Mei 2015, dengan melakukan pembelian sebanyak 50.500.000 saham atau mewakili 10,1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam ACST dari LCK dan CPI. Pada tanggal 23 Juni 2016, ACST melalui Penawaran Umum Terbatas I menerbitkan 300.000.000 lembar saham dengan harga penawaran Rp3.000 per saham. ACST sebagai Perusahaan konstruksi terintegrasi (grup), telah memperluas mata rantai bisnis konstruksi dengan mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi untuk menyediakan pelayanan yang terpadu.

Figur 6. Komposisi Pemegang Saham ACST

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor

Penuh


Jumlah

PT Karya Supra Perkasa 350.700.000 50,10% 35.070

Publik (


Halaman - 17

Figur 7. Anak Perusahaan, Asosiasi dan Ventura Bersama

Sumber : Annual Report ACST

3.1.2 Kinerja Operasional dan Prospek Perusahaan

Kinerja Operasional ACST memiliki tiga segmen bisnis utama yaitu konstruksi, penunjang jasa konstruksi, dan perdagangan. Segmen konstruksi memiliki pangsa pasar terbesar dibanding kedua segmen bisnis lainnya. Konstruksi Segmen bisnis ACST berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur, baik dalam ruang lingkup pengerjaan pembongkaran, fondasi maupun struktur bangunan. Sepanjang tahun 2018, segmen konstruksi membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4.333.161 Juta dan laba sebelum eliminasi Rp18.077 Juta. Sedangkan per tanggal 30 Juni 2019 pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp1.533.856 Juta dan rugi sebelum eliminasi segmen sebesar negatif Rp436.325 Juta. Penunjang Jasa Konstruksi Segmen bisnis ACST lainnya berkenaan dalam penyediaan kebutuhan alat-alat konstruksi, seperti formwork system, concrete pumping system, dan penyewaan passenger hoist serta tower crane.


Halaman - 18

Sepanjang tahun 2018, segmen penunjang jasa konstruksi membukukan pendapatan bersih sebesar Rp300.338 Juta dan laba sebelum eliminasi Rp22.296Juta. Sedangkan per tanggal 30 Juni 2019 pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp222.714 Juta dan laba sebelum eliminasi sebesar Rp33.062 Juta. Perdagangan Segmen bisnis ACST ini bergerak pada bidang perdagangan alat-alat konstruksi, seperti kegiatan penjualan, layanan purna jual, perawatan, serta penyediaan peralatan proyek konstruksi dalam bentuk penjualan alat berat, meliputi stationery concrete pump, mobile concreate pump, passenger hoist, drilling rig, crawler crane, dan tower crane. Sepanjang tahun 2018, segmen perdagangan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp86.844 Juta dan laba sebelum eliminasi Rp2.128 Juta. Sedangkan per tanggal 30 Juni 2019 pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp48.466 Juta dan laba sebelum eliminasi sebesar Rp1.217 Juta. Adapula proyek signifikan yang masih berjalan yang dimiliki oleh ACST pada tanggal 30 Juni 2019 antara lain :

• Pada bulan Februari 2017 ACST memiliki kontrak sebesar Rp6.028.623 Juta dari pemberi tugas PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek, dengan nama proyek Tol Jakarta-Cikampek Elevated dan periode kontrak 30 bulan.

• Pada bulan Maret 2016 ACST memiliki kontrak sebesar Rp1.817.100 Juta dari pemberi tugas PT China Sonangol Media Investama, dengan nama proyek Indonesia 1 Tower dan periode kontrak 45 bulan.

• Pada bulan Maret 2015 ACST memiliki kontrak sebesar Rp1.129.273 Juta dari pemberi tugas PT Putragaya Wahana, dengan nama proyek Thamrin Nine dan periode kontrak 63 bulan.

• Pada bulan April 2017 ACST memiliki kontrak sebesar Rp975.763 Juta dari pemberi tugas PT China Sonangol Media Investama, dengan nama proyek Indonesia 1 Tower Electricity dan periode kontrak 38 bulan.

• Pada bulan September 2015 ACST memiliki kontrak sebesar Rp888.964 Juta dari pemberi tugas PT Harapan Global, dengan nama proyek West Vista dan periode kontrak 33 bulan.

• Pada bulan September 2018 ACST memiliki kontrak sebesar Rp488.475 Juta dari pemberi tugas PT Surya Raya Capital, dengan nama proyek The Stature Kebon Sirih dan periode kontrak 32 bulan.

• Pada bulan Oktober 2017 ACST memiliki kontrak sebesar Rp413.974 Juta dari pemberi tugas PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan nama proyek LRT Ruas Cawang Dukuh Atas dan periode kontrak 12 bulan.

• Pada bulan Januari 2017 ACST memiliki kontrak sebesar Rp379.347 Juta dari pemberi tugas PT Permata Birama Sakti, dengan nama proyek Millenium Centennial Center dan periode kontrak 37 bulan.

• Pada bulan Mei 2017 ACST memiliki kontrak sebesar Rp291.532 Juta dari pemberi tugas PT Marga Trans Nusantara, dengan nama proyek Tol Kunciran Serpong dan periode kontrak 21 bulan.

• Pada bulan April 2019 ACST memiliki kontrak sebesar USD 89.973.100 dari pemberi tugas PT Soma Daya Utama, dengan nama proyek PLTU Soma Karimun dan periode kontrak 25 bulan.

• Pada Bulan Desember 2018 ACST memiliki kontrak sebesar USD 11.856.900 dari pemberi tugas Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd, dengan nama proyek PLTU Cirebon dan periode kontrak 26 bulan.


Halaman - 19

Prospek Perusahaan Optimisme terhadap pertumbuhan makro ekonomi memberi harapan pada berlanjutnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat memberi sentimen positif terhadap sektor konstruksi yang menjadi bisnis inti ACST. ACST sangat antusias menyambut momentum pertumbuhan ini dan akan terus melanjutkan pertumbuhan usaha dengan cara lebih aktif berkontribusi dalam proyek-proyek infrastruktur, dan mencari peluang untuk memperoleh proyek-proyek dalam pembangunan fondasi untuk gedung-gedung bertingkat. Hal ini akan diimbangi dengan meningkatkan kualitas SDM yang professional. ACST menargetkan menjadi kontraktor swasta terbesar. Untuk mencapai target, dimulai dengan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari peran subkontraktor, bekerja sama dengan mitra terkemuka, dan selanjutnya sebagai kontraktor utama. Pembentukan pilar ke-7 Astra Grup di bisnis properti memberi peluang lebih besar bagi ACST untuk terlibat dalam pengerjaan proyek konstruksi dan pembangunan properti. Selain daripada itu, berdasarkan kepada hubungan kerjasama dengan PT Astra Tol Nusantara, ACST memproyeksikan untuk dapat berpartisipasi lebih jauh dalam proyek infrastruktur.

3.1.3 Analisis Industri dan Lingkungan 3.1.3.1 Tinjauan Ekonomi Makro Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari prakiraan yang dipengaruhi ekonomi global yang menurun. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2019 tumbuh 5,07% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18% (yoy), meskipun meningkat dari 5,06% pada triwulan I 2018. Menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas yang lebih rendah telah berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekspor Indonesia, yang kemudian berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan yang melambat. Pengaruh belanja terkait kegiatan Pemilu 2019 terhadap konsumsi lebih rendah dari prakiraan. Secara spasial, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan di Jawa, Kalimantan, dan Papua, sedangkan kawasan lain meningkat. Ke depan, upaya untuk mendorong permintaan domestik dari sisi investasi khususnya swasta perlu ditingkatkan untuk memitigasi dampak negatif dari belum pulihnya kinerja ekspor akibat perlambatan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%. Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan dengan Pemerintah, dan otoritas terkait guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Figur 8. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Sumber : Bank Indonesia Triwulan I 2019


Halaman - 20

Figur 9. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan usaha

Sumber : Bank Indonesia Triwulan I 2019 Figur 10. Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Triwulan I 2019

Sumber : Bank Indonesia Triwulan I 2019 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus sehingga menopang stabilitas eksternal. Pada triwulan I 2019, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus 2,4 miliar dolar AS seiring dengan lebih besarnya surplus neraca modal dan finansial sebesar 10,1 miliar dolar AS dari defisit transaksi berjalan yang tercatat sebesar 7,0 miliar dolar AS (2,6% dari PDB). Pada April 2019, neraca perdagangan mengalami defisit 2,5 miliar dolar AS sejalan dengan perlambatan ekonomi global, di samping karena faktor musiman. Sementara itu, aliran masuk modal asing berlanjut pada April 2019, terutama ditopang aliran masuk investasi portofolio. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir April 2019 tercatat sebesar 124,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan bahwa prospek aliran masuk modal asing masih berlanjut sehingga NPI 2019 diprakirakan mencatat surplus. Defisit transaksi berjalan 2019 juga diprakirakan lebih rendah dari tahun 2018, yaitu dalam kisaran 2,5–3,0% PDB, meskipun tidak serendah prakiraan semula. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan Otoritas terkait akan terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan eksternal.


Halaman - 21

Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar Rupiah melemah pada Mei 2019 dipengaruhi dampak ketidakpastian global serta pola musiman peningkatan permintaan valas. Setelah sebelumnya menguat pada April 2019, nilai tukar Rupiah pada 15 Mei 2019 tercatat melemah 1,45% secara point to point dibandingkan dengan level akhir April 2019 dan 1,36% secara rerata dibandingkan rerata April 2019. Nilai tukar Rupiah yang melemah pada Mei 2019 tidak terlepas dari pengaruh sentimen global terkait eskalasi perang dagang sehingga memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah. Selain itu, pola musiman peningkatan permintaan valas untuk kebutuhan pembayaran dividen nonresiden turut memengaruhi pelemahan Rupiah. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan bergerak stabil dengan mekanisme pasar yang tetap terjaga sejalan dengan prospek NPI 2019 yang membaik. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik di pasar uang maupun valas. Figur 11. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Sumber : Bank Indonesia Triwulan I 2019 Inflasi Inflasi April 2019 terkendali sehingga menopang stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap rendah yang pada April 2019 tercatat sebesar 0,44% (mtm) atau 2,83% (yoy), meskipun meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,11% (mtm) atau 2,48% (yoy). Peningkatan inflasi April 2019 terutama dipengaruhi kenaikan inflasi volatile food dan inflasi administered prices, sedangkan inflasi inti stabil. Inflasi volatile food terutama bersumber dari komoditas bawang, cabai dan telur. Inflasi kelompok administered prices terutama berasal dari tarif angkutan udara dan rokok. Sementara itu, inflasi inti yang terkendali tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil yang diprakirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran inflasi 3,5±1% pada 2019.


Halaman - 22

Figur 12. Peta Inflasi Daerah, April 2019 (yoy)

Sumber : Bank Indonesia, triwulan I 2019 Prospek dan Risiko Perekonomian Domestik Di tengah pemulihan ekonomi global yang lebih rendah dari prakiraan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang kembali meningkat, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020 diprakirakan masih tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diprakirakan berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%. Prakiraan tersebut didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada 2019 tidak sekuat prakiraan semula, sedangkan pertumbuhan investasi tertahan akibat investasi nonbangunan yang tumbuh lebih rendah dari prakiraan. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor pada 2019 diprakirakan masih akan mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas dunia yang menurun. Sejalan dengan itu, kinerja impor juga diprakirakan menurun pada 2019 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang melambat dan dampak kebijakan untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada 2020 diprakirakan akan membaik pada kisaran 5,1-5,5%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi dan investasi yang diprakirakan membaik sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan dampak dari reformasi struktural. Secara keseluruhan, prospek pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 tetap berada dalam lintasan perbaikan di tengah risiko dinamika ekonomi global yang masih mengemuka. Tantangan eksternal berasal dari prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, serta ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang AS dan Tiongkok. Ketidakpastian tersebut kembali memicu peralihan modal dari negara berkembang ke negara maju, meskipun respon kebijakan moneter global mulai melonggar. Sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, harga komoditas global diprakirakan menurun, kecuali harga minyak yang naik pada periode terakhir dipengaruhi faktor geopolitik. Perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan tersebut memberikan tantangan dalam upaya menjaga stabilitas eksternal baik untuk mendorong ekspor maupun menarik modal asing. Dari domestik, tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia antara lain terkait dengan upaya menurunkan defisit neraca transaksi berjalan berada pada level yang sehat. Percepatan pembangunan infrastruktur dan serangkaian kebijakan reformasi struktural.


Halaman - 23

Prospek Inflasi Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 diperkirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran inflasi 3,5±1% pada 2019. Terjaganya tingkat inflasi pada 2019 dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi volatile food sejalan dengan terjaganya pasokan bahan pangan dan turunnya harga pangan global. Selain itu, inflasi inti juga diperkirakan masih rendah sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi serta nilai tukar Rupiah yang stabil. Risiko kenaikan inflasi berasal dari risiko meningkatnya harga bahan pangan dan kecenderungan harga minyak dunia yang meningkat dan mengakibatkan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat baik di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi TPIP dan TPID tetap akan difokuskan pada empat kebijakan utama (4K) yakni terkait Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Risiko Inflasi Dalam jangka pendek, risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain terkait kenaikan harga bahan pangan dan masih tingginya tarif transportasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (“HBKN”), serta harga minyak yang cenderung meningkat. Sesuai pola musiman menjelang HBKN, permintaan masyarakat akan bahan pangan cenderung meningkat sehingga mendorong kenaikan harga bahan pangan. Selain meningkatnya permintaan, risiko kenaikan harga bahan pangan juga diperkirakan bersumber dari gangguan pasokan komoditas bawang merah dan bawang putih. Meskipun demikian, kenaikan harga kedua komoditas tersebut diperkirakan bersifat temporer seiring dengan masuknya pasokan impor (bawang putih) dan masuknya musim panen (bawang merah). Tarif transportasi juga diperkirakan tinggi menjelang HBKN (Mei dan akhir tahun). Selain itu, harga minyak dunia yang cenderung meningkat juga berisiko meningkatkan tekanan inflasi apabila terjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri, baik BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. Mencermati hal tersebut, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil yang diprakirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran inflasi 3,5±1% pada 2019.

3.1.3.2 Gambaran Umum Industri Infrastruktur

Industri Infrastruktur di Indonesia Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu ditingkatkan. The Global Competitiveness report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi dan infrastruktur untuk pembangunan perkotaan. Pembangunan pada ketiga fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi, ketenagalistrikan, dalam pelaksanaan transformasi digital, dan mengedepankan ketangguhan bencana,


Halaman - 24

kesetaraan gender tata kelola pemerintah yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya sebagai pengarusutaman dalam kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp6.241 triliun atau rata-rata 6,08 persen dari PDB (perhitungan sementara), sehingga stok kapital infrastruktur akan mencapai 50 persen dari PDB di tahun 2024. Namun demikian, kemampuan penyediannya hanya sebesar 3,46 persen dari PDB, sehingga terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kapasitas pendanaan infrastruktur, seperti review kebijakan tarif, peningkatan kapasitas fiskal dan realokasi belanja pemerintah. Capaian pembangunan RPJMN 2015 – 2019, terdiri dari :

1. Peringkat kualitas infrastruktur Indonesia di 2017 yang naik dari 62 di tahun 2015. 2. Global Competitiveness Index Indonesia di 2017 membaik dari capaian di tahun

2015 yang di peringkat 37. 3. Rasio elektrifikasi 2018 yang meningkat dari tahun 2015 yang hanya 88,3%. 4. Peringkat logistik Indonesia membaik di 2018 jika dibandingkan tahun 2016 (63). 5. Indeks Kualitas Lingkungan (ILKH) tahun 2017 yang meningkat dibandingkan tahun

2013 (63,20%). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang mendapatkan penekanan pada periode RPJMN 2015-2015. Pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan dan pemukiman, sumber daya air (penyediaan air baku untuk air bersih dan peningkatan pendapatan dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan produktivitas irigasi), serta keselamatan dan keamanan transportasi, pembangunan infrastruktur konektivitas, dan didukung dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara masif dan merata. Perumahan dan Permukiman Sebagai salah satu sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni pada tahun 2018 telah mencapai 38,3 persen atau meningkat sekitar 4 persen dari tahun 2015. Peningkatan tersebut salah satunya disumbang oleh peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, dimana pada tahun 2018 proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tercatat sebesar 61,29 persen dan yang memiliki akses sanitasi (air limbah) layak dan sanitasi dasar tercatat sebesar 77,91 persen (Susenas 2018, diolah Bappenas berdasarkan definisi SDGs). Sumber Daya Air Dalam rangka peningkatan kehandalan penyediaan air, 29 buah bendungan ditargetkan selesai dibangun akhir tahun 2019 sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m3/detik. Dengan tambahan bendungan baru sampai dengan 2019 tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5 persen lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, pada periode yang sama telah dibangun 0,99 juta ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta ha irigasi eksisting. Selain itu, tambahan kapasitas air baku sebesar 24,9 m3/detik juga berhasil disediakan dalam upaya mendukung akses air minum universal.


Halaman - 25

Aksesibilitas Daerah 3T, Daerah Rawan Bencana, dan Daerah Terisolir Dalam rangka pelaksanaan prioritas membangun Indonesia dari pinggiran, Pemerintah telah membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu 128 bandara juga telah dibangun di daerah rawan bencana, perbatasan dan daerah terisolir untuk membuka aksesibilitas daerah disamping penyediaan layanan transportasi perintis melalui subsidi pada 899 trayek angkutan (jalan, SDP, KA, Laut dan udara). Konektivitas Dalam rangka peningkatan konektivitas wilayah, 18 rute konektivitas tol laut telah dibangun pada periode 2015-2018 dan ditunjang pembangunan fasilitas pelabuhan di 120 lokasi (tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT dan Papua). Peningkatan konektivitas wilayah juga dilakukan dengan pembangunan 14 bandara baru yang ditargetkan selesai pada 2019. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan kinerja pelayanan transportasi udara dimana on time performance pada tahun 2018 mencapai 88 persen telah melampaui rata-rata dunia saat ini yang hanya sebesar 63 persen. Selain itu, dalam rangka penguatan konektivitas jalur utama logistik, telah dibangun 3.387 km jalan baru, 947 km jalan tol baru, dan 1.147 km jalur KA baru. Dalam upaya untuk memperkuat konektivitas multimoda dan antarmoda, juga telah dilakukan penerapan Bus Rapid Transit di 38 lokasi (antara lain Trans Pakuan, Trans Jogja, Trans Batam, Trans Metro Bandung dan Trans Jakarta) serta pembangunan KA perkotaan di 4 lokasi (KA Bandara Kualanamu-Medan, KA Akses Bandara International Minangkabau, KA Bandara Soekarno-Hatta dan LRT Sumatera Selatan). Energi Ketenagalistrikan Implementasi Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pengembangan jaringan distribusi oleh PT PLN dan swadaya masyarakat serta pembangunan energi skala kecil melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) telah mendukung pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 98,30 persen pada kuartal IV 2018. Pada periode yang sama, konsumsi listrik juga telah mencapai 1.064 kWh/ kapita dengan kapasitas pembangkit mencapai 62,4 GW. Sedangkan bauran EBT di pembangkitan telah mencapai 12,4 persen pada 2018. Penyediaan energi bersih untuk memasak dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur jaringan gas kota dengan capaian hingga 2018 sebesar 463.619 Sambungan Rumah. Teknologi Informasi dan Komunikasi Sampai dengan 2019, seluruh ibukota kabupaten dan kota telah tersambung dengan jaringan tulang punggung pita lebar yang dibangun bersama-sama oleh operator telekomunikasi serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui proyek Palapa Ring. Peningkatan konektivitas digital ini juga diikuti dengan semakin meluasnya jangkauan jaringan seluler ke seluruh Indonesia dimana 95,7 persen wilayah telah terjangkau jaringan 4G. Lingkungan dan Isu Strategis Pembangunan infrastruktur 2020-2024 akan dihadapkan pada beberapa dinamika lingkungan strategis baik yang dipengaruhi situasi dalam negeri maupun tuntutan agenda global. RPJMN 2020-2024 yang merupakan periode terakhir untuk memastikan seluruh amanat RPJMN 2005-2025 juga menjadi langkah awal dari upaya perwujudan Visi Indonesia 2045. Di sisi lain, pada periode ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan rencana aksi global untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin keberlanjutan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Agenda 2030


Halaman - 26

untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai lingkungan strategis ini kemudian menjadi bagian kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGSs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 196 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, dimana pembangunan infrastruktur akan berkontribusi langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan antara lain seperti : (i) pembangunan waduk irigasi dan jaringan irigasi yang sejalan dengan upaya Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan”; (ii) pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi komunal untuk mendukung pencapaian Tujuan 6 “Air Besih dan Sanitasi Layak”; (iii) pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang akan memberikan dampak pada upaya pemenuhan Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”; dan (iv) penyediaan perumahan dan permukiman, pengembangan konektivitas dan transportasi nasional dalam rangka pencapaian Tujuan 9 “industri, inovasi dan infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan permukiman yang Berkelanjutan”. Sejalan dengan tahapan yang diamanatkan RPJMN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini struktur perekonomian diharapkan sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga sudah semakin maju dan sejahtera yang didukung oleh diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih serta irigasi yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung dapat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat diwujudkan. Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan on grid dan off grid untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk multi-purpose dan irigasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, Internet of Things (IoT) maupun artificial intelligence (AI). Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutaman ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan


Halaman - 27

berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud. Untuk mendukung infrastruktur, perusahaan konstruksi merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan infrastruktur di Indonesia. Di indonesia terdapat beberapa perusahaan konstruksi antara lain : 1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan

publik yang bergerak di bidang konstruksi yang bermarkas di Jakarta, yang didirikan pada 11 Maret 1960. Pada tanggal 1 Juni 1974, perusahaan ini berubah status menjadi Perseroan Terbatas. Hingga pada tahun 2004 perusahaan ini telah menjadi konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. PT Amarta Karya (Persero), PT Amarta Karya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi yang didirikan pada tahun 1962. Amarta Karya membagi layanannya dalam dua kategori, yaitu jasa konstruksi spesialis dan industri penunjang konstruksi.

3. PT Brantas Adipraya (Persero), PT Brantas Abipraya merupakan persero yang didirikan pada tanggal 12 November 1980 sebagai hasil pemekaran dari proyek induk pengembangan wilayah sungai kali Brantas, yang lebih dikenal dengan sebutan proyek Brantas. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi terutama bendungan dan konstruksi air lainnya.

4. PT Hutama Karya (Persero), PT Hutama Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, serta penyedia jalan tol. Perusahaan ini berawal dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.

5. PT Leighton Contractors Indonesia, PT Leighton Contractors merupakan kontraktor swasta internasional yang berasal dari Hong Kong, Cina ini menangani proyek-proyek arsitektur dan sipil. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975, yang dahulu diberi nama Leighton Asia dan juga beroperasi di Indonesia masuk pada tahun 2000-an.

6. PT Nindya Karya (Persero), PT Nindya Karya adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, Engineering Procurement Construction (EPC) yang didirikan pada tahun 1961. Hasil karya konstruksi berupa pembangunan hotel yang berada di Semarang, Stadion Patriot Bekasi, dan lain-lain.

7. PT PP (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (PP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan, seperti manajemen gedung, pengembangan properti dan realti. Mayoritas 51% kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya 49% dipegang karyawan dan manajemen PT PP.

8. PT Total Bangunan Persada Tbk, PT Total Bangunan Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bangunan dan konstruksi. Pada tahun 2006, Perusahaan ini mencatat 2.750 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode TOTL. Total memiliki pengalaman dan kompetensi yang terpecaya dalam bidang jasa konstruksi selama lebih dari 40 tahun.

9. PT Wijaya Karya (Persero), PT Wijaya Karya adalah perusahaan konstruksi yang didirikan pada 19 Maret 1960. Di akhir 1960-an WIKA berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Pada 20 Desember 1972, perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya (Persero).

10. PT Waskita Karya (Persero), Waskita Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan didirikan dengan nama Perusahaan Negara Waskita Karya tanggal 01 Januari 1961. Pemegang saham mayoritas Waskita Karya (Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 66,004%.


Halaman - 28

Sektor bangunan dan konstruksi Indonesia sedang mengalami pertumbuhan berkelanjutan, dengan adanya peningkatan pengeluaran dari pihak swasta maupun pemerintah. Sektor bangungan dan konstruksi adalah salah satu sektor terkuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor konstruksi berada di posisi ketiga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor konstruksi yang berkembang menjadikan perekonomian Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5.01% dan PDB sebesar 10.38%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

• Pada tahun 2018, total proyek konstruksi di Indonesia, tidak termasuk sektor minyak dan gas, diprediksi berharga sebesar IDR 451,337 miliar (USD 32.2 miliar).

• Sektor konstruksi Indonesia tumbuh sebesar 7-8% per tahun.

• Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia adalah kunci untuk meningkatkan sektor konstruksi di Indonesia.

• Antara tahun 2017 dan 2022, pasar konstruksi Indonesia diprediksi tumbuh sebesar 6.6%.

• Pada tahun 2017, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10.38% dari PDB.

• Konstruksi sipil akan bertumbuh lebih jauh sebesar 4% menjadi IDR 293,827 miliar (USD 21 miliar) pada tahun 2018.

• Konstruksi bangunan (terutama di sektor rumah tinggal dan industri) diproyeksi bertumbuh sebesar 1% pada tahun 2018 menjadi IDR 157,511 miliar (USD 11.3 miliar).

• Konsumsi semen tahunan per kapita di Indonesia adalah sekitar 200 kilogram.

• Indonesia merupakan negara Asia teratas untuk pertumbuhan pasar konstruksi.

Total proyek konstruksi di Indonesia pada tahun 2018, tidak termasuk sektor minyak dan gas, diprediksi mencapai IDR 451,337 miliar (USD 32.2 miliar) pada tahun 2018—65% berada di area sipil dan 35% di sektor bangunan. Selain itu, keseluruhan sektor konstruksi di Indonesia terus tumbuh sebesar 7-8% per tahun, didorong oleh proyek-proyek energi dan rumah tinggal serta investasi infrastruktur di berbagai kota di Indonesia. Ini menyebabkan tingginya permintaan untuk industri konstruksi. Fokus terhadap perkembangan infrastruktur transportasi, sumber air dan konstruksi unit rumah tinggal dengan harga terjangkau akan menjadi penggerak kunci untuk industri ini, didukung oleh Program Pengembangan 2015-2019, sebagai rencana pemerintah Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur transportasi Indonesia. Indonesia memiliki peringkat tinggi sehubungan dengan pertumbuhan pengeluaran untuk konstruksi, serta juga pasar konstruksi paling menguntungkan kedua di Asia, menurut Asia Construction Outlook. Pengeluaran Indonesia untuk konstruksi diperkirakan merangkak naik sekitar 5.2% per tahun selama 2018-2019, di atas rata-rata regional sebesar 4.4%. Perusahaan-perusahaan konstruksi asing telah memasuki pasar bangunan dan konstruksi Indonesia selama beberapa tahun, termasuk dari Jepang dan India. Menurut Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI), sektor swasta mengembangkan hingga 65% dari seluruh proyek konstruksi. Beberapa tahun ke depan akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kebanyakan pemain pasar dalam sektor ini karena pemerintah Indonesia menargetkan untuk memulai beberapa proyek infrastruktur besar. Informasi dari Oxford Business Group menunjukkan bahwa proyek-proyek ini mencakup 2,600 km jalan raya, 5,500 km rel kereta, 49 bendungan dan 24 pelabuhan laut, 1,000 km jalan tol, dan pabrik listrik dengan total kapasitas sebesar 35,000 MW. Di atas semua itu, di bawah master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (MP3Ei) untuk tahun 2011-2025, Pemerintah Indonesia memperkirakan sebesar IDR 2.55 triliun (USD 181.8 miliar) disiapkan untuk investasi infrastruktur.


Halaman - 29

Investasi ini akan

Documents

LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN PT ACSET INDONUSA TBK€¦ · 4. Tanggal Penilaian (Cut off Date) Tanggal efektif penilaian adalah per 30 Juni 2019, dimana batas tersebut diambil atas