LAPORAN PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP

PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN KARANGASEM

Oleh:

Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH. (Ketua)

Prof Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. (Anggota)

Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MHum.(Anggota)

Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi (Mahasiswa S2)

Made Dandy Pranajaya, S.Sos (Sekretariat Peneliti)

PENELITIAN INI DIBIAYAI DARI DANA DIPA BLU PROGRAM

STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UNUD DENGAN SK

REKTOR NOMOR:

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap

Pertambangan Batuan di Kabupaten Karangasem.

2. Bidang Ilmu Penelitian : Ilmu Hukum

3. Ketua Pelaksana

a) Nama : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH.

b) Jenis Kelamin : Perempuan

c) NIP : 19660331 199303 2 003

d) Pangkat/ Golongan : Penata Tk I / III/d

e) Jabatan : Lektor

f) Program Studi/Konsentrasi : Hukum Administrasi

4. Jumlah Tim Peneliti : 5 (lima) orang

5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Karangasem

6. Waktu Penelitian : 6 Bulan

7. Biaya : Rp. 9.900.000

Mengetahui, Denpasar, 15 November 2015 Ketuan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Ketua Peneliti

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika,

SH.,MH

NIP. 19660331 199303 2 003 NIP. 19660331 199303 2 003

Menyetujui,

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp,S(K).

NIP. 195902151985102001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………

PRAKATA…………………………………………………………………………..

ABSTRACT dan ABSTRAK………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………... 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………… 4

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN…………………………….. 8

BAB IV METODE PENELITIAN………………………………………………… 9

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………….. 11

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN……………………………………………….. 28

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………. 30

LAMPIRAN

a. Perincian Biaya Penelitian…………………………………………. 33

b. Jadwal pelaksanaan………………………………………………… 34

c. Instrumen Penelitian………………………………………………...

d. Personalia Tenaga Penelitian……………………………………….

e. CV Peneliti…………………………………………………………... 35

PRAKATA

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas tuntunanNya laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keberhasilan penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan berbagai

pihak baik berupa finansial maupun moril. Penelitian ini kami lakukan dengan

maksud untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan juga untuk mengetahui dan

menganalisis temuan dari hasil penelitian.

Kerjasama yang baik antara anggota tim peneliti dalam proses menyelesaikan

laporan penelitian ini merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi saya selaku

ketua tim peneliti.

Kami juga tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya terhadap semua bantuannya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari harapan, untuk

itu kritik dan saran sangat diharapkan, akan tetapi kami yakin bahwa hasil penelitian

ini ada manfaatnya bagi pengembangan keilmuan.

Denpasar 15 Nopember 2015

Ketua Tim Peneliti

ABSTRACT

The central theme of this research is the Environmental Law Enforcement Against

Rock Mining District in Karangasem.

Based on the central theme of the sub-sub-issue of this study consists of: 1. How is the

supervisory arrangements in the field of mining rock in Karangasem? 2. How is the

administrative enforcement of environmental law and penal law in the field of mining rock in

Karangasem?

The issue of two sub-study was conducted using the approach of legislation (statute

approach) and approaches the concept (conceptual approach). The result achieved is to

provide prescriptions of what is supposed to be over the legal issues raised

With this approach the results of this research study are:

1. Monitoring the environment in mining rock in Karangasem by the Regent of the IUP

and IPR, while Team coordinated by Unit / SKPD in charge of monitoring and

controlling the implementation of mining rocks. Supervision is intended only for

administration, orderly excavation and preservation of the environment, thus not

reflecting the nature of the surveillance.

2. Enforcement of administrative law and penal law in the regulation is not adequate

because it only set of administrative sanctions in the form of a written warning,

temporary suspension of part or all activities of exploration or production operations,

and / or revocation of IUP or IPR. Organized criminal sanctions only in the form of

imprisonment and a maximum fine of Rp. 50 million. Criminal offenses there is only a

violation.

On that basis it is advisable to back revised Regulation No. 13 Year 2012 on the

Management of the Mining business, especially concerning administrative sanctions

and criminal sanctions are still visible light with the management objectives rock

mining can provide for the public welfare. This is in accordance with the law

enforcement carried out by the progressive nature of law. Supervision should be done

based on the stages in mining activities.

Keywords: rock mining, environmental law enforcement, supervision.

ABSTRAK

Tema sentral penelitian ini adalah Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap

Pertambangan Batuan Di Daerah Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan tema sentral tersebut sub-sub isu penelitian ini terdiri atas: 1.

Bagaimanakah pengaturan pengawasan dalam bidang pertambangan batuan di Kabupaten

Karangasem? 2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan administratif dan kepidanaan

di bidang pertambangan batuan di Kabupaten Karangasem?

Dari dua sub isu tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual

approach). Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya

atas isu hukum yang diajukan

Dengan pendekatan tersebut hasil kajian penelitian ini adalah:

1. Pengawasan lingkungan dalam bidang pertambangan batuan di Kabupaten

Karangasem dilakukan oleh Bupati terhadap IUP dan IPR sedangkan Tim yang

dikoordinir oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan.

Pengawasan ditujukan hanya untuk tertib administrasi, tertib penggalian serta

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan demikian belum mencerminkan

hakekat dari pengawasan.

2. Penegakan hukum administrasi dan kepidanaan dalam perda belum memadai

karena hanya diatur Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian

sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan /

atau pencabutan IUP atau IPR. Sanksi pidana diatur hanya berupa pidana

kurungan dan pidana denda paling banyak Rp. 50 juta. Tindak pidana yang ada

hanya merupakan pelanggaran.

Atas dasar itu disarankan untuk revisi kembali Perda No 13 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan usaha Pertambangan khususnya tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana

yang nampak masih ringan dengan tujuan pengelolaan usaha pertambangan batuan dapat

memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum yang

dilakukan dengan sifat hukum progresif. Pengawasan harus dilakukan berdasarkan tahapan-

tahapan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Kata kunci: pertambangan batuan, penegakan hukum lingkungan, pengawasan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telaah Pasal 33 UUD NRI 1945 selalu mengemuka dan dijadikan dasar dalam

pengelolaan pertambangan. UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) dengan jelas menentukan bahwa

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan ketentuan tersebut

dikuasai oleh negara dapat diartikan bahwa negara sebagai organisasi bangsa memiliki

kedaulatan tunggal yang tidak terbagi-bagi dan kekuasaan tertinggi terhadap segala sumber daya

alam termasuk pertambangan. Dengan demikian siapa saja yang memanfaatkan harus seizin

negara dan apabila tidak seizin negara dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum

dan dikenakan sanksi.

Menurut Bagir Manan bahwa penguasaan negara atas pertambangan dengan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara antara lain:

1. Bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil

yang didapat harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahtraan

masyarakat.

2. Negara menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi

yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

3. Negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan

rakyat tidak mempunyai kesempatan dan kehilangan hak yang terdapat di dalam

dan di atas bumi. Ketiga inilah yang seharusnya dijadikan pedoman oleh

2

pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di

bidang pertambangan.

Untuk tingkat Daerah penguasaan terhadap pertambangan dilakukan oleh Pemerintah

Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

kewenangannya dalam melakukan pengelolaan pertambangan meliputi wilayah administrasinya.

Daerah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari daratan dan perairan banyak

mengandung berbagai jenis mineral membawa keuntungan sehingga merupakan wilayah yang

kaya sumber daya alam jenis mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di

alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya

yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas dan padu. Batuan adalah mineral selain

mineral radioaktif, mineral logam dan mineral bukan logam. Pertambangan mineral adalah

pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, gas

bumi, serta air tanah.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa pemanfaatan sumber daya alam ada yang dapat

diperbaharui (renewable resources) dan ada yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable

resources). Bahan galian tambang yang terkandung di wilayah hukum Indonesia khususnya

mineral batuan di Karangasem sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diperbaharui

(unrenewable resources) yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang

banyak sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara, untuk memberi nilai tambah bagi

perekonomian nasional dan kesejahtraan rakyat yang berkeadilan, sekaligus pembangunan

daerah secara berkelanjutan.

Melakukan kegiatan usaha pertambangan dari segi ekonomi memang sangat

menguntungkan karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi namun dilain fihak juga dapat

3

menimbulkan hal yang buruk terhadap lingkungan hidup. Permasalahannya adalah seperti yang

diungkapkan oleh I Ketut Wage Saputra sebagai Asisten Tata Praja Pemerintah Daerah

Kabupaten Karangasem melalui media harian Bali Post bahwa ada 60 perusahaan yang

beroperasi mengeruk pasir ditiga kecamatan yaitu Selat, Rendang dan Bebandem. Dan beliau

juga mengatakan bahwa sampai saat ini ada puluhan pengusaha yang melakukan kegiatan

pertambangan batuan tanpa izin. Dan lebih jauh lagi bahwa Bupati Karangasem I Wayan

Geredeg juga mengakui belum bisa untuk melakukan penegakan hukum melalui Peraturan

Daerah (Perda) untuk menertibkan sejumlah penambang galian C tanpa izin.

Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan batuan wajib

dilakukan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab apabila penambang tanpa

izin dibiarkan terus menerus, tidak menutup kemungkinan dapat merusak lingkungan,

pengerukan juga semakin marak dilakukan dan dapat mengganggu warga sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, permasalahan pokok yang

dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengawasan dalam bidang pertambangan batuan di Kabupaten

Karangasem?

2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan administratif dan kepidanaan di bidang

pertambangan batuan di kabupaten Karangasem?

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pertambangan mempunyai keterkaitan dengan hukum lingkungan karena setiap

usaha pertambangan khususnya pertambangan batuan diwajibkan untuk memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Salim HS, mengemukakan

bahwa: “Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan

Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan Negara dengan

orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian”1

Sebagai salah satu bidang ilmu hukum, hukum pertambangan mempunyai berbagai

dimensi yang salah satunya adalah lingkungan karena objek dan aktivitas pertambangan adalah

lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah abiotik dan biotik. Hukum

pertambangan menempatkan aspek lingkungan merupakan aspek yang penting karena adanya

perubahan sifat dan fisik dari lingkungan sehingga perlakuan khusus terhadap lingkungan sangat

diperlukan dalam rangka lingkungan yang dikelola akibat pertambangan senantiasa memiliki

fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga dan dimungkinkan untuk ada peningkatan.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, substansi undang-undang tentang pengelolaan

lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan (Principles of environmental

policy) untuk dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukum sebagai berikut:

a) Abatement at the source (penanggulangan pada sumbernya)

b) The best available Technology (Bat) = the “alara principle” (“as law as

reasonably achieveable”).

c) The polluter pays principle (prinsip pencemar membayar)

d) Stand still principle (prinsip cegat tangkal/cekal)

e) Principle of regional differentiation (prinsip perbedaan regional)

1 Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakatra, 2005, hal 8.

5

f) Shifting the burden of proof = “het beginsel van de omkering der bewijlast” (beban

pembuktian terbalik)2

Asas-asas sebagaimana tertuang diatas mendasari penetapan instrument hukum

pengelolaan lingkungan sebagai sarana pencemaran lingkungan dan merupakan salah satu kunci

keberhasilan pengelolaan lingkungan.3

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (Regulatory chain) yang meliputi :

legislation, regulation, issueing permit, implementation, and enforcement yang digambarkan

dalam skema berikut:

Legislation Regulation

Enforcement Isuueing permit

Implementation

2 Rangkuti, Siti Sundari, Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constituendum,

disampaikan pada Seminar “ Good Governance and Good Environmental Governance” Penyelenggara FH UNAIR

tanggal 28 Pebruari 2008, Surabaya, hal 5. 3 Ibid.

6

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan

kepastian bagi masyarakat (social control) juga sebagai sarana pembangunan ( a tool social

engineering) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change.Dalam fungsinya

sebagai sarana pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan

lingkungan, yaitu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL dan

perizinan lingkungan.

Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan sehingga izin itu sifatnya umum

dan mutlak. Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena Negara atau pemerintah berkeinginan

agar setiap perusahaan untuk sungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat

dicegah dan diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kedudukan izin lingkungan

merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan sebagaimana diatur berdasarkan

Pasal 40 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yaitu: “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk

memperoleh izin usaha dan atau kegiatan”.

Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

larangan perundang-undangan.4 Berdasarkan pengertian dari izin tersebut, maka izin berfungsi

sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin juga

digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat

mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Sehingga izin juga merupakan instrument yang

4 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1994 hal 2.

7

biasa dipakai di dalam bidang hukum Administrasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para

warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.5

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti

berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan

yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata, hal ini

senada dengan pengertian tentang penegakan hukum lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh

Biezeveld yaitu:

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal

governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by mean of;

a. Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (=

inspection) (mainly preventive activity);

b. Administrative measures or sanction in case of non compliance (= corrective

activity);

c. Criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);

d. Criminal measures or sanction in case offices (= repressive activity);

e. Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or

corrective activity)

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, bagaimana kita menarik sinergisitas antara

aspek hukum lingkungan dengan aktivitas pertambangan sehingga integrasi yang holistik

diantara aspek-aspek tersebut menghasilkan perpaduan yang ideal sehingga tercipta suatu tatanan

norma yang mengarah kepada pembangunan hukum yang efektif dan efisien.

Peran aparatur negara sebagai pemegang kewenangan aktif memiliki peran penting

dalam proses penegakan hukum. Aparatur negara yang berkompeten dan memiliki integritas

yang tinggi terhadap penegakan hukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktif yang

bersenjatakan norma perundang-undangan yang berlaku sehingga dikemudian hari kelak sistem

pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan khususnya pertambangan batuan dapat

diterapkan secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Tatik Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas

Airlangga, 2004, hal.1.

8

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan instrument hukum lingkungan di bidang pertambangan batuan di

Kabupaten Karangasem

2. Mengkaji dan menganalisis untuk menentukan penegakan hukum lingkungan terhadap

pertambangan batuan di Kabupaten Karangasem.

B. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

dan bobot keilmuan yang dapat disampaikan kepada peserta didik serta menjadi dasar

untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait dengan topik penelitian ini.

2. Bagi Praktisi melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

bagaimana menerapkan hukum yang tepat apabila dihadapkan pada suatu kasus yang

konkrit sama sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat keilmuan mengenai penegakan

hukum lingkungan terhadap pertambangan batuan sehingga berguna bagi pemerintah

daerah khususnya daerah Kabupaten Karangasem dalam pembuatan kebijakan dan

pengambilan keputusan.

C. Luaran Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat keilmuan untuk

menghasilkan Publikasi Ilmiah berupa jurnal.

9

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Morris L. Cohen, Legal Research is the

process of finding the law that governs activities in human society. Begitu pula Cohen

mengemukakan bahwa “it involves locating both the rules which are enforced by the states and

contraries which explain or analyze the rules”6 Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep

(conceptual approach). Hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas permasalahan hukum.

Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum

yang diajukan.

B. Sumber Bahan Hukum.

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian

hukum salah satunya adalah sumber utamanya yaitu bahan hukum bukan data atau fakta sosial,

karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi

aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pertambangan

Batuan di Daerah Kabupaten Karangasem. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum, hasil-hasil penelitian ilmu hukum, jurnal ilmiah

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 29.

10

ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum khususnya berkait dengan Penegakan Hukum Lingkungan

Terhadap Pertambangan Batuan di Daerah Kabupaten Karangasem.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui

penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,

pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan telaah

penelitian ini. Dilakukan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan

sekunder secara cermat. Atas bahan-bahan yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara

sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk

melakukan penilaian bahan hukum berdasar tema-tema analisis yang relevan dengan

menggunakan kartu catatan.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (legal

reasoning) yang logis sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berfikir yang

dikenal dalam logika. Namun demikian penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung cirri

khas yang berkenaan dengan hakikat hukum (the nature of law), sumber hukum (the sources of

laws) dan jenis hukum (the kinds of laws)7.

Dalam penelitian ini pembahasan dilakukan dengan pengkajian deskriptif analisis

dengan maksud untuk menelaah konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian

hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum

Lingkungan Terhadap Pertambangan Batuan di Daerah Kabupaten Karangasem. Interpretasi

juga dilakukan dalam rangka mempertajam analisis terhadap permasalahan.

7 Irving M. Copi, Introduction to logic dalam P. M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika,

No. 6 Tahun XI November-Desember 1994, hal 8.

11

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tentang Pengawasan

Untuk menganalisis pengawasan dalam bidang pertambangan batuan di Kabupaten

Karangasem digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui aturan

hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

12

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5110);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5142);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04 / P / M / Pertamben / 1977 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Akibat

Urusan Pertambangan Umum;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha

Pertambangan Batuan ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem No. 13).

13

Pengawasan merupakan factor yang sangat penting dalam penegakan hukum

lingkungan. Tanpa adanya pengawasan, hukum lingkungan materiil tidak akan berarti dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Siti Sundari Rangkuti bahwa penegakan hukum lingkungan berkait erat dengan

kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku antara

lain bidang hukum administrasi, hukum pidana dan juga hukum perdata. Oleh karena itu

penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan

persyaratan yang berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, pidana dan

sarana perdata. Penegakan hukum menjadi begitu penting atau sangat dibutuhkan mengingat

kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan kehidupan

manusia serta makhluk lainnya. 8

J.B.J.M. Ten Berge mengemukakan bahwa kewajiban yang muncul dari peraturan

perundang-undangan tidak selalu ditaati oleh subyek hukum. Hal tersebut bukanlah kenyataan

baru. Sepanjang ada hukum, maka ada ketidakpatuhan terhadap hukum. Oleh sebab itu

penegakan hukum dilaksanakan untuk mengatasi ketidakpatuhan dimaksud. Penegakan hukum

dapat dilakukan melalui pengawasan dan penerapan sanksi dengan menggunakan berbagai

sarana baik sarana hukum administrasi, hukum pidana maupun sarana hukum perdata agar

ketentuan hukum yang berlaku dapat ditaati.9

Menurut Kusnadi Harjasoemantri, pandangan berbagai kalangan yang memandang

penegakan hukum hanyalah melalui proses peradilan dan pertanggungjawaban penegakan

8 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press,

Surabaya, 1996, hal 190. 9 J.B.J.M. ten Berge, ……

14

hukum semata-mata adalah tanggung jawab aparat penegak hukum adalah sesuatu yang keliru.

Penegakan hukum adalah merupakan kewajiban dari seluruh elemen masyarakat.10

Dalam konsep hukum administrasi, pengawasan adalah bagian dari penegakan hukum.

Pengawasan dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memaksakan agar orang mematuhi

ketentuan yang ada, sedangkan sanksi merupakan langkah refresif untuk memaksakan kepatuhan

warga masyarakat terhadap hukum.

Dalam hal pengelolaan usaha pertambangan, pengawasan adalah hal yang harus

menjadi perhatian utama, oleh karena usaha pertambangan potensial dengan terjadinya

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengawasan adalah sarana penegakan hukum lingkungan

yang sifatnya preventif, guna untuk memastikan peraturan perundang-undangan telah ditaati.

Pengawasan ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya untuk

meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap

pemenuhan aturan.

Menurut Moestaji pengawasan yang dilakukan pada kegiatan pertambangan meliputi:

1. Izin, apakah izin yang diterbitkan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga

sudah dirumuskan dengan jelas tentang persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Pelaksanaan ketentuan izin, untuk mengetahui apakah pemegang izin mematuhi ketentuan

yang terdapat dalam izin.

Pengawasan terletak pada pejabat pemberi izin di bidang pertambangan sesuai dengan

kewenangannya. Kewenangan di bidang pertambangan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah

Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga

berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Adapun kewenangan tersebut adalah:

10

Koesnadi Hardjasoemantri,…….

15

PP 38 tahun 2007 UU No. 4 Tahun 2009

No Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota

1 Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten

/Kota tentang Mineral dan Batubara

Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten

/Kota tentang Mineral dan Batubara

2 Penyusunan data dan informasi wilayah

kerja usaha pertambangan mineral dan

batubara skala Kabupaten/Kota

Pemberian IUP dan IPR, pembinaan,

penyelesaian konflik masyarakat, dan

pengawasan wilayah pertambangan di

wilayah kabupaten/Kota.

3 Pemberian izin usaha pertambangan

mineral dan batubara pada wilayahlintas

kabupaten/kota

Pemberian IUP dan IPR pembinaan,

penyelesaian konflik masyarakat dan

pengawasan usaha pertambangan usaha

operasi produksi yang kegiatannya berada di

wilayah Kabupaten/Kota.

4 Pemberian izin usaha pertambangan

mineral, dan batubara untuk operasi

produksi lintas kabupaten/kota

Penginventarisasian, penyelidikan dan

penelitian, serta eksplorasi dalam rangka

memperoleh data dan informasi mineral dan

batubara

5 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

izin usaha pertambangan mineral dan

batubara pada wilayah lintas

kabupaten/kota

Pengelolaan informasi geologi, informasi

potensi mineral dan batubara, serta

informasi pertambangan pada wilayah

Kabupaten/Kota.

6 Pemberian izin badan usaha jasa

pertambangan mineral dan batubara dalam

rangka PMA dan PMDN lintas

kabupaten/kota

Penyusunan neraca sumber daya mineral

dan batubara pada wilayah kabupaten/Kota.

7 Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan

mineral dan batubara dalam rangka

penanaman modal lintas kabupaten/kota

Pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat setempat dalam usaha

pertambangan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan.

8 Pembinaan dan pengawasan keselamatan

dan kesehatan kerja, lingkungan

Pengembangan dan peningkatan nilai

tambah dan manfaat kegiatan usaha

16

pertambangan terhadap usaha

pertambangan mineral dan batubara

(lintas kab/kota yang berdampak regional)

pertambangan secara optimal

9 Pembinaan dan pengawasan pengusahaan

KP lintas kabupaten/kota

Penyampaian informasi hasil inventarisasi,

penyelidikan umum, dan penelitian, serta

eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri

dan Gubernur

10 Pembinaan dan pengawasan keselamatan

dan kesehatan kerja, lingkungan

pertambangan terhadap KP lintas kab/kota

Penyampaian informasi hasil produksi,

penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada

Menteri dan Gubernur

11 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

izin usaha pertambangan mineral, dan

batubara untuk operasi produksi (lintas

kab/kota)

Pembinaan dan pengawasan terhadap

reklamasi lahan pascatambang

B. Pengawasan menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,

pengawasan diatur dalam pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 143.

Pasal 140.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha

pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota.

17

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan

pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 141

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain dapat berupa:

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengolahan data mineral dan batubara;

e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang

bangun dalam negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakal setempat:

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut

kepentingan umum;

n. pengelolaan lUPatau R/PK; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

18

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g,

huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur tambang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum

mempunyai inspektur tambang, menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah

diangkat untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 143.

(1) Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan

peraturan daerah kabupaten/kota.

Adapun pengawasan lingkungan di bidang pertambangan sebagaimana tertuang dalam

Pasal 141 huruf (h) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara yaitu pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Mengenai pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan instrumen lingkungan yang

meliputi Baku Mutu Lingkungan (BML), Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL),

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL serta izin lingkungan.

Reklamasi dan pasca tambang berkaitan dengan pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan

yang digunakan setelah kegiatan pertambangan.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 144 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan

Mineral dan Batubara maka keluarlah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan.

19

Pengawasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010, diatur dalam Bab

III, yaitu dalam Pasal 13 -Pasal 37. Dari 24 Pasal ada 3 macam pengawasan yang dilakukan yaitu

Pengawasan yang bersifat Umum sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 13 sebagai berikut:

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha

pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan

pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertarnbangan yang dilakukan oleh pemegang IUP,

IPR, atau IUPK.

Selanjutnya Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 14. Pengawasan ini meliputi :

a. penetapan WPR;

b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;

c. pemberian WIUP mineral logam dan batubara;

d. penerbitan IPR;

e. penerbitan IUP; dan

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang

IPR dan IUP.

Lebih lanjut Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana

diatur berdasarkan ketentuan PasaI 16. Pengawasan ketiga ini meliputi:

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran

c. keuangan;

20

d. pengelolaan data mineral dan batubara;

e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam

negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Secara khusus pengaturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan ada di Pasal 16 huruf h PP No. 55 Tahun 2010

tentang pengawasan penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara. Didalam penjelasan lebih lanjut pada Pasal 28 PP tersebut dinyatakan bahwa:

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi. dan pascatambang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf h paling sedikit meliputi:

a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan

lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;

b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;

c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi:

21

d. pengelolaan pascatambang;

e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan

f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 13 tahun 2012 tentang

Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem No. 13), pengawasan

diatur dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 37

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang

dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR

Pasal 38

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan

ditujukan untuk tertib administrasi, tertib penggalian serta kelestarian fungsi lingkungan

hidup.

(2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Tim yang dikoordinir oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pertambangan batuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pengawasan sebagaimana diatur dalam Perda tersebut diatas yaitu Bupati melakukan

pengawasan terhadap pemegang IUP dan IPR, sedangkan pengawasan terhadap usaha

pertambangan batuan dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinir oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Adapunp pengawasan ditujukan untuk tertib administrasi, tertib penggalian serta

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

22

C. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting

karena melalui penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah

terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum administrasi

juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.11

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian

yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan, berhenti dan megembalikan kepada

keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran).12

Hukum administrasi lebih menekankan pada

perbuatan, berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan pada subyek hukum dari

pencemar atau perusak lingkungan. Disamping memberi ganjaran atau ganti kerugian

(retribution), juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban

individual maupun kolektif.13

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan- kemudahan pengelolaan

lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat- alat pencegahan

pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya. Sanksi administrasi

terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendali perbuatan terlarang. Disamping itu

sanksi administrasi ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang

dilanggar tersebut.14

Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa : Menteri, gubemur, atau bupati/walikota menerapkan

sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan

11

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Tahun 2009, hal 92. 12

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 82. 13

Ibid. 14

Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit., hal. 217.

23

ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi admnistratif menurut Pasal 76 ayat 2

UUPPLH meliputi:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Jadi sanksi- sanksi tersebut merupakan urutan dari pengenaan sanksi dari teguran

tertulis sampai dengan pencabutan izin. Tetapi dalam Pasal 80 ayat 2 menyatakan bahwa

pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran

yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran

dan/atau perusakannya; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan

pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi Admnistratif menurut Pasal 151 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi

produksi; dan/ atau;

c. pencabutan IUP, IPR dan SUPK.

Jadi pada dasarnya pengenaan sanksi admnistratif di dalam UUPPLH dan UU Minerba

adalah sama hanya saja dalam UUPPLH menambahkan aspek paksaan pemerintah yang berupa:

24

a. penghentian sementara kegiatan produksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan

memulihkan fungsi lingkungan hidup.

D. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut UUPPLH

Tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah

nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak

lingkungan diharapkan menjadi jera (detterent effect) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di

dalam UUPPLH juga mengenai sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal

mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH yang berkaitan dengan kegiatan

pertambangan yaitu :

a. Berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan. Di dalam ayat 1 Pasal 100 UUPPLH

menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi. atau

baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 Pasal 100

ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi

administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau peianggaran yang dilakukan lebih

dari satu kali.

25

b. Limbah B3. Pasal 103 menyatakan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan

tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Berhubungan dengan izin lingkungan. Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 36 ayat 1 berhubungan dengan persyaratan perizinan atas suatu usaha/dan atau

kegiatan.

d. Tindak Pidana Korporasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115-118 UUPPLH.

e. Pidana tambahan atau lindakan tata tertib dalam Pasal 119 UUPPLH yang berupa :

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

3. perbaikan akibat tindak pidana;

4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

26

E. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Menurut Perda Kabupaten

Karangasem No. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.

Pengaturan sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 40 yaitu:

a. Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas

pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 11, Pasal

13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat

(2), Pasal 34, atau Pasal 35 ayat (1).

b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : peringatan

tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau

operasi produksi; dan / atau pencabutan IUP atau IPR.

D. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut UU Minerba.

Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang

berhubungan dengan lingkungan meliputi :

a. Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap orang yang

melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

b. Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal

110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana

27

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Pidana tambahan. Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa :

1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

F. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut Perda Kabupaten

Karangasem No. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.

Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur berdasarkan Bab XIII Pasal 42 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 ayat (3), Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sanksi pidana sebagaimana diatur berdasarkan Perda hanya berupa pidana kurungan da

pidana denda paling banyak Rp. 50 juta. Tindak pidana sebagaimana tersebut diatas hanya

merupakan pelanggaran.

28

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan lingkungan dalam bidang pertambangan batuan di Kabupaten

Karangasem dilakukan oleh Bupati terhadap IUP dan IPR sedangkan Tim yang

dikoordinir oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan

dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan.

Pengawasan ditujukan hanya untuk tertib administrasi, tertib penggalian serta

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan demikian belum mencerminkan hakekat

dari pengawasan.

2. Penegakan hukum administrasi dan kepidanaan dalam perda belum memadai karena

hanya diatur Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara

sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan / atau

pencabutan IUP atau IPR. Sanksi pidana diatur hanya berupa pidana kurungan dan

pidana denda paling banyak Rp. 50 juta. Tindak pidana yang ada hanya merupakan

pelanggaran.

B. Saran-Saran

1. Untuk mengoftimalkan pengawasan maka sebaiknya pengawasan itu harus dilakukan

berdasarkan tahapan-tahapan dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu

2. Disarankan untuk revisi kembali Perda No 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan usaha

Pertambangan agar pengaturan tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana yang

29

nampak masih ringan disesuaikan dengan tujuan pengelolaan usaha pertambangan

batuan dapat memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan

penegakan hukum dilakukan dengan sifat hukum yang progresif.

30

Daftar Bacaan.

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hadjon Philipus M, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Rangkuti, Siti Sundari, Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius

Constituendum, disampaikan pada Seminar “ Good Governance and Good Environmental

Governance” Penyelenggara FH UNAIR tanggal 28 Pebruari 2008.

…………., Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University

Press, Surabaya, 1996.

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Tahun 2009.

Tatik Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana

Universitas Airlangga, 2004.

Irving M. Copi, Introduction to logic dalam P. M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik

(Normatif), Yuridika, No. 6 Tahun XI November-Desember 1994

J.B.J.M. ten Berge, dan Spelt N.M, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata lingkungan, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta, 1999.

Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD NRI 1945.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

31

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5110);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5142);

32

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04 / P / M / Pertamben / 1977 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Akibat

Urusan Pertambangan Umum;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha

Pertambangan Batuan ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem No. 13).

33

LAMPIRAN:

PERINCIAN BIAYA PENELITIAN

1 Persiapan (Pembuiatan Proposal/ATK) 25% Rp. 2. 750.000.00

2 Honor 20% Rp. 1. 100.000.00

3 Pelaksanaan Penelitian (Bahan Habis Pakai/ ATK, Perjalanan)

50% Rp. 5. 500.000.00

4 Pelaporan 5% Rp. 550.000.00

TOTAL BIAYA KESELURUHAN Rp 9.900.000,-

34

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

NO

Bulan ke

Kegiatan

Mei

2015

J

Juni

2015

J

Juli

2015

Agustus

2015

September

2015

Oktober

2015

1 Persiapan & Proposal

2 Pengumpulan Data/Bahan

Hukum

3 Pengolahan & Analisis data

4 Penulisan Laporan

5 Pelaporan - FGD

35

CV PENELITI

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH, MH.

NIP/NIK : 19660331 199303 2003

Tempat dan Tanggal Lahir : Karangasem, 31 Maret 1966.

Jenis Kelamin : � Perempuan

Status Perkawinan : � Kawin

Agama : Hindu

Golongan / Pangkat : III/d

Jabatan Akademik : Lektor

Perguruan Tinggi : Universitas Udayana

Alamat : Bukit Jimbaran

Telp / Faks : (0361) 701812, 701954

Alamat Rumah : Jalan Pudak gang Pudak Harum I No 11A

Telp / Hp. : 085935197954

Alamat e-mail : akartika09@yahoo.co.id.

36

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Pendidikan

Nama Sekolah

Jurusan/

Program

Studi

1980 SD SD Negeri II Sidemen -

1963 SMP SMP Negeri Sidemen -

1966 SMA SMA Negeri I Karangasem -

1979 S1 S1 FH UNRAM Ilmu Hukum

2002 S2 S2 UNAIR Ilmu Hukum

2008 S3 S3 UNAIR Ilmu Hukum

Penelitian - Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Lembaga Politik

- Perspektif Etika dalam penegakan hukum - Perlindungan dan penegakan hukum

terhadap benda cagar budaya. - Pembagian kewenangan pemerintah dalam

pengelolaan pajak dan retribusi berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi

- Legal aspek of one service implementation system in licience proses of financial capital invest for building tourism bali.

- Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dalam Bidang Perizinan Pertambangan Minerba.

-

Jurnal Ilmiah 5 Tahun Terakhir - Pembagian Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pajak (Yustitia, Oktober 2009).

- Otonomi Daerah dalam pengelolaan Wilayah Laut (Yustitia, April 2010).

- Etika Hakim dalam mewujudkan keadilan tinjauan dari aspek Efistemologi.(Kerta Patrika, September Tahun 2010)

- Peran logika dan Bahasa dalam Argumentasi Hukum (Yustitia, Volume 4 No.2 Oktober 2010)

- Menguji Asas Droit De Suite dalam

37

Jaminan Fidusia (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015

- Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal di Bali (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015)

- Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Alam (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015)

-

Penulisan Buku Belajar argumentasi Hukum (Penerbit

Humanika Cerdas Harmoni, Tahun 2010).

Buku Ajar Sosiologi Hukum

Pengalaman Mengajar - Pengantar Ilmu Hukum - Filsafat Hukum - Etika dan Tanggung Jawab Profesi - Penalaran dan Argumentasi Hukum - Hak Asasi Manusia - Sosiologi Hukum - Filsafat Pancasila - Pengantar Filsafat

Kegiatan Ilmiah - Languange center faculty of humanities airlangga university, Surabaya,09 Juli 2009.

- Pinlabs Universitas Airlangga, Center for Information and Service in International Languanges, Surabaya, 06 Juli 2009.

- Sandiwch Program, Utrecht University the Netherlands, 15 September – 15 Desember 2010.

- Workshop Nasional Legal Reasoning, Legal Research, Legal Writing, and Publication, Denpasar 28 Maret 2011.

- Presenter dalam International Indonesia Law Society (ILS) Conference : Right to Justise, Exploring Legal Innovation Toward Ideal State of Sosial Order, Utrecht University, The Netherlands. Utrecht, 8 Desember 2010.

- Peserta Dalam Seminar Nasional, Hukum Dan Globalisasi, Diselenggarakan Dalam Rangka HUT FH Dan BKFH UNUD KE-47

38

Serta Dies Natalis ke-49 Universitas Udayana, Denpasar, 17 September 2011.

- Social Research Method. - Workshop on Administrative Law and

Corruption. - In Training Educational Methodology

Problem Base Learning to Support Curriculum.

- Training In Basic Computer SkiELLS, The Use of Appropriate Software, and Internet.

- Workshop for conducting Research and wraiting on environmental law and Economic.

- Criminal Law and Criminal Prosedure. - Pelatihan Program Peningkatan

Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI).

- Penataran pendekatan terapan (Applied Approarch/AA).

- Peserta Dalam Stadium Generale, Sustainability : Conceptual Ideas Sustainability & Financial Market, Surabaya 14 April 2011.

- Peserta dalam seminar ” Pancasila Sebagai Ideologi Dan Pandangan Hidup Bangsa Menguak Ancaman Teroris Dan Bahaya Laten Komunis” Denpasar 25 Juli 2011.

- Debat publik identifikasi masalah pemberantasan Korupsi di indonesia.

- Building Blocks for the rule of Law Workshop on Land Law

- International Workshop on Land Law ”Good Land Governance from the Comparative Perspective of Indonesia and the Netherlands”, Yogyakarta, 21- 25 februari 2011.

- Seminar ”Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa menguak ancaman teroris dan budaya laten komunis” Denpasar, 25 Juli 2011.

- Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual”Strategi Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) Indonesia Dan Isu Terkini Di Bidang HKI Dalam Menghadapi Liberalisasi

39

Perdagangan Internasional”. FH Denpasar 26 September 2013.

- Seminar Nasional Eksistensi Koperasi Sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Rakyat di Era Globalisasi, Bandung 12 Juni 2013.

- Presenter dalam The 3��Acikita

International Conference on Science and Technologi in BKKBN Building, August

25��- 27��, 2013.

- Narasumber, Pengembangan Hukum Di Indonesia, Kanwil Agama Provinsi Bali, 8 September 2013.

- Pembicara pada Seminar Hasil Penelitian Dan Penulisan Buku Ajar” Denpasar 11 Nopember 2013.

- Peserta dalam Training of Trainer (TOT) Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, Selasa 18 Pebruari 2014.

- As Participant at: 2 ND International Cyberlaw Seminar ” Trusted Digital Identity And Authentication Policy For E-Public Servaces And Global Commerce, Bali-Indonesia, 18-19 Maret 2014

Pengabdian - Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali (Program Studi Magister Kenotariatan, tahun 2015)