Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN PENELITIAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG TENTANG RUMAH KOS
KERJASAMA
DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG
DAN
FAKULTAS HUKUM UNUD
TAHUN 2015
2
TIM PENELITI
1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H.,M.H
2. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja,S.H.,M.Hum.
3. Ni Luh Gede Astariyani, S.H.,M.H.
4. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H.,M.Kn.,LLM.
5. Anak Agung Sri Utari, S.H.,M.H.
ii
ABSTRAK
Pengaturan dalam Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada
setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pengaturan
tersebut pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang
layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman,
harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Pengaturan dalam UUD 1945 membawa konsekuensi hukum
bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah merupakan pihak
yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan
perumahan. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Rumah
Kos secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat,
serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk
melaksanakan pelayanan public, diperlukan payung hukum dalam
bentuk peraturan daerah. . Berdasarkan hal tersebut, pembentukan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos ini diperlukan
dalam rangka kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan
pelayanan pengelolaan Rumah Kos yang baik dan berwawasan
lingkungan dan menjamin keberlangsungan akan kehidupan
sejahtera lahir dan bathin.
iii
DAFTAR ISI
Narasi Pengantar ……………………………………………………… i
Daftar Isi ………………………………………………………. ii Daftar Tabel ………………………………………………………. iii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang ………………………………………………. ………… 1 B Identifikasi Masalah…………………………………………………….. 4
C. Tujuan dan Kegunaan…………………………………………………. 4
D. Metode……………………………………………………………………… 5 Bab II Kajian Teoritis
A. Kajian Teoritis ………………………………………………................ 9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan
Penyusunan Norma ………………………………………….
12
C. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga
memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait
dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian …………………………………..
12
D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada,
serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
13
E Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan
diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah
terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara…………………………..
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
Terkait.....................................................................................
.......
14
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
A. Pandangan Ahli....................................................................... 19
Bab V. Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ..............................................
21
Bab VI Penutup
A. Simpulan................................................................................. 26 B. Saran ...................................................................................... 28
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN:
Racangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Rumah Kos
iv
DAFTAR TABEL
Tabel
Tentang Halaman
Tabel 1: Kewenangan Kabupaten berdasarkan UU No 23
Tahun 2014……
1
Tabel 2: Perbedaan rumah kontrakan dan
Kos…………………………………
11
Tabel 3: Data Rumah Kos Di Kabupaten
Klungkung…………………………..
13
Tabel 4: Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang
lain............................................................................
...................
18
Tabel 5: Ruang Lingkup materi muatan dalam Peraturan
Daerah………..
22
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang
untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Pengaturan tersebut menujukkan adanya pengaturan hak atas
perumahan dan hak untuk melakukan usaha. Berdasarkan pengaturan
tersebut pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan
terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu
bagian dari kabupaten/kota di Provinsi Bali berdasarkan kewenangannya
memiliki sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat.
Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa
Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang
layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis,
dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu
kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap
keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi
masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Di
Kabupaten Klungkung dalam setiap kecamatan terdapat rumah kos yang
dimiliki oleh warga klungkung.
Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18
ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
2
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal
18 ayat (5) UUD 1945).
Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan
dasar hukum pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan TugasPembantuan, Daerah
membentuk Perda.
(1) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda
dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan pengaturan Pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selajutnya disebut
UU PDRD). Dalam Pasal tersebut mengatur bahwa
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
3
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi,
tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis
Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari
Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Dalam kaitannya dengan penelitian pemahaman akan rumah kos
dapat dikaitkan dengan pemahaman akan tes dan konteks dalam ketentuan
Pasal 1 angka 21 Pemehaman dalam arti rumah Kos 10 kamar adalah
termasuk dalam pengertian hotel sebagaimana diatur bahwa :
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah Kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Dalam kaitannya dengan kewenangan konkuren dalam Pasal 12 UU
No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengatur bahwa :
Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Dalam lampiran D UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman mengatur bahwa :
Tabel 1 : Kewenangan Kabupaten berdasarkan UU No 23 Tahun 2014
Sub Urusan Kewenangan Kabupaten
4
Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
kabupaten/kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah
bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan.
d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
Kawasan pemukiman a. Penerbitan izin
pembangunan dan
pengembangan kawasan
permukiman.
b. Penataan dan
peningkatan kualitas
kawasan permukiman
kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha
Perumahan dan kawasan
pemukimanKumuh
Pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman
kumuh pada Daerah
kabupaten/kota.
Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum ( PSU)
Penyelenggaraan PSU
Perumahan
Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, dan
Registrasi Bidang
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Sertifikasi dan registrasi bagi
orang atau badan hukum
yang melaksanakan
perancangan dan
perencanaan rumah serta
perencanaan prasarana,
sarana dan utilitas umum
PSU tingkat kemampuan
Kecil
Sehingga berdasarkan dasar kewenangan tersebut perlu dibentuk
Peraturan Daerah tentang Rumah KOS.
5
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan
identifikasi masalah terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rumah KOS Berdasarkan pada
identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah,
yaitu sebagai berikut:
Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang
akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada
dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4
(empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:
1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rumah Kos
2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar
pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan
pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut
3) Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Klungkung tentang Rumah Kos ?.
4) Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rumah Kos ?.
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan
di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:
1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara
mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan
pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi
permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat.
6
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai
acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-
Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah
Kos.
D. Metode
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu
kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah
Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.
Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan
metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan
penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi
pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan
Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau
dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan
referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan
wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.
Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali
dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan
Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang
mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor
nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang diteliti. Penyusunan Naskah Akademik ini yang
7
pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah
Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.1
D.1 Jenis Penelitian.
Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yang
digunakan yaitu yaitu : Metode penelitian hukum normative atau
penelitian doctrinal dan Metode penelitian hukum sosiologis / empiris. 2
Bertitik tolak dari pemasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka
jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum
normative. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut
dengan penelitian dogmatik.3 Dalam penelitian hukum normatif, untuk
mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang
terdiri dari bahan hukum primer ( primary sources or authorities ) bahan-
bahan hukum sekunder ( secondary sources or authorities ) dan bahan
hukum tersier ( tertier sources or authorities ). Bahan-bahan hukum primer
dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum
sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan
bahan hukum tersier berupa kamus bahasa hukum dan kamus bahasa
Indonesia.
D.2. MetodePendekatan.
Dalam penelitian hukum normative ada beberapa metode pendekatan
yakni pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan
konsep (conceptual approach ), pendekatan analitis ( analytical approach ),
pendekatan perbandingan ( comparative approach ), pendekatan histories (
historical approach ), pendekatan filsafat ( philosophical approach ),dan
pendekatan kasus ( case approach).4 Dalam penelitian ini digunakan
beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan. Dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute
1 Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan
Refleksi,Yayasan Obor, h 177-178. 2 Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia
Jakarta, 1985, h 9. 3 Jan Gijsels,2005, Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori
Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, h. 109-110. 4 Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset, h.
93-137.
8
approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konsep
hukum ( conceptual approach ).
Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan ( statute approach ), dilakukan dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan
pendelegasian kewenangan, antara lain UU Pemda, UU Pajak dn Retribusi
Daerah dan Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Rumah Kos.
Pendekatan konsep hukum ( conceptual approach ) dilakukan dengan
menelaah pandangan-pandangan mengenai pendelegasian kewenangan
sesuai dengan penelitian tentang Rumah Kos5 Disamping itu digunakan
pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu
waktu yang tertentu.
D.3. Sumber Bahan Hukum.
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.6 Bahan hukum primer adalah segala dokumen
resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU Pemda ,
UU Perbendaharaan Negara dan PP tentang Pengelolaan Rumah Kos serta
peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan
pendelegasian kewenangan mengatur pada peraturan perundang-
undangan.
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil
penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan
penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia.
Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi
dari lembaga atau pejabatdi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung
D.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.
Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni
dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan
5 Ibid, h 19. 6 C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad
ke 2 , Alumni, Bandung, h 134.
9
masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
D.5 Teknis Analisis Bahan Hukum
Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan
dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi,
argumentasi dan evaluasi. Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa tehnik
deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.7 Pada
tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari
aturan-aturan hukum yang dikaji dengan demikian pada tahapan ini hanya
menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.8 Lebih lanjut
berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan :
The relation berween a given formulation and specific complex of facts.The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not.9 ( terjemahan bebas : Hubungan antara rumusan konsep yang
diberikan dan kumpulan fakta khusus. teknik argumentasi ini
dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu
sama lain )
Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede
Atmadja secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi :10
1. Penafsiran otentik ; yakni penafsiran yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah
merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-
undang yang bersangkutan ( biasanya sebagai lampiran ).
Penafsiran otentik ini mengikat umum ;
2. Penafsiran Yurisprudensi ; merupakan penafsiran yang ditetapkan
oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan ;
7 Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam
Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember h 33. 8 Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz, h 16. 9 Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los
Angeles, h 111. 10 I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran KOSitusi Dalam Rangka Sosialisasi
Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD, h 14 .
10
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum ; merupakan penafsiran yang
diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli
sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan
mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang
dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap
pelaksanaan undang-undang.
Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja
di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan
dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran
sejarah hukum.
Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran
yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-
undang, melalui penjelasan-penjelasannya dan peraturan perundang-
undangan yang lain.
Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam pengkajian dilakukan dalam
kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya
aturan hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Rumah Kos.
11
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas,
praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan
ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang,
Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab
ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:
A. Kajian teoretis
Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa
Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang
layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis,
dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu
kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap
keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi
masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara
juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan
perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan
kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan
fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan social budaya
yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan
semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah daerah
mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan
bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian
dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain,
tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan
komponen, jasa konstruksi dan rancang
12
bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal,
serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kebijakan umum
pembangunan perumahan diarahkan untuk:
a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau
dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta
yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang
berkepribadian Indonesia;
b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan
untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman,
serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai
dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan
berhasil guna;
d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan
negara; dan
e. mendorong iklim investasi asing.
Pengertian dan jenis bentuk rumah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 21
Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
KawasanPemukiman
1.Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan
perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah,
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, saranapembinaan keluarga, cerminan
harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13
8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan
tujuan mendapatkan keuntungan
Jenis dan Bentuk Rumah
(1) Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian
yang meliputi:
a. rumah komersial;
b. rumah umum;
c. rumah swadaya;
d. rumah khusus; dan
e. rumah negara.
(2) Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada
Kos merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau
tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap
kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan
juga mempunyai harga yang telah ditentukan oleh pemilik Kos sedangkan
lama waktu penyewaan ditentukan sendiri oleh si penyewa kamar. Kos ini
adalah salah satu tempat tinggal yang banyak diminati para pelajar
khususnya mahasiswa sebab Kos adalah salah satu
tempat hunian yang di sewa untuk di tinggalkan sementara.
Tabel 2 : Perbedaan rumah kontrakan dan Kos
Sudut pandang Rumah kontrakan Rumah kos
Sistem
pembayaran
Pertahun atau kelipatanya Perbulan atau kelipatanya
Jangka waktu sewa
Tahunan, jadi kalau sudah bayar uang sewa tapi
bosen maka harus over
kontrak.
Bulanan, sehingga cocok bagi yang hendak mencari rumah
sewa dalam waktu pendek.
Garasi / tempat parkir
kendaraan
Setiap rumah punya garasi masing-masing.
Satu garasi untuk seluruh penghuni rumah Kos
Tagihan listrik
& air
Masing-masing rumah ada
meteran dan tagihan pembayarn sendiri.
Satu meteran untuk seluruh
kamar Kos, jadi uang sewa bulanan sudah termasuk
14
bayar listrik dan air.
Pengawasan sudah seperti milik sendiri, jadi langsung
berhubungan dengan RT
atau perangkat desa setempat.
Ada bapak Kos, atau ibu Kos yang bertugas mengawasi
seluruh anak Kos.
Kondisi
bangunan
Bangunan berdiri sendiri,
sama seperti rumah warga
pada umumnya.
Rata-rata menyatu dengan
pemilik rumah, hal ini untuk
memudahkan pengawasan
dan penagihan bulanan
Dapur Setiap rumah punya dapur
khusus.
Ada juga yang setiap kamar
ada dapurnya, tapi
kebanykan satu dapur untuk seluruh anak Kos.
Kebebasan
tamu
Bebas bertamu asalkan
masih mematuhi norma
agama dan adat setempat.
Jam bertamu dan lokasi
penerimaan tamu dibatasi.
Kondisi penyewa
Cocok bagi yang sudah berkeluarga, untuk
ditempati bersama
pasangan dan anak-anak.
Cocok disewa oleh para pelajar, pekerja perantauan,
mahasiswa dan sejenisnya.
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah
dipositipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-
undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam
Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian
masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang
bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.
Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 mengatur :
1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 4. dapat dilaksanakan
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. kejelasan rumusan
15
7. Keterbukaan
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang
Bersifat Materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011
antara lain :
1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan 5. Kenusantaraan
6. Bhinneka Tunggal Ika
7. Keadilan 8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam
perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung
dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma
hukum dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Derah tentang Pengelolaan Rumah Kos.
C. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan
berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan
Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
Dalam 95 ayat (4) Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah
ditentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan
mengenai:
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
dalam halhal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
dan/atau
c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan,
keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan
kelaziman internasional.
16
Dalam penelitian terkait dengan Penyusunan Raperda Kabupaten
Klungkung didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal,
materiil, maupun asas yang termuat dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dalam pelaksanaannnya praktik penyelenggaraan selama ini di
Kabupaten Klungkung pengelolaan rumah Kos dalam bentuk pendataan
yang dilakukan oleh masing-masing kelurahan di Kabupaten Klungkung.
Berdasarkan data yang diperoleh dalam bentuk sebaran jumlah rumah Kos
di Kabupaten Klungkung antara lain :
Tabel 3 : Data Rumah Kos Di Kabupaten Klungkung
No Kelurahan Jumlah Rumah Jumlah Pemilik
1 Kelurahan Semarapura Kelod
a. Lingkungan Kemoning Kaja
b. Lingkungan Kemoning Kelod
c. Galiran
d. Pekandelan
65
247
206
25
15
32
24
4
2 Kelurahan Semarapura Kaja
a. Lingkungan Semarapura
Kaja
b. Budaga
c. Pengending
58
32
29
8
6
3
3 Semarapura Klod Kangin
a. Pande
160
23
17
b. Menega 74 11
4 Kelurahan Semarapura Kangin
1.Lingkungan Senggoan
2. Lingkungan Lebah
42
49
8
13
Sumber : Data yang disampaikan oleh Bagian Hukum DPRD Klungkung berdasarkan surat No 08/198/Pemtrantib, Tanggal 16 Oktober
2015
E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur
dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban
keuangan negara.
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah
Kos merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan rumah kos ;
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan Rumah Kos mengatur mengenai
pemanfaatan, pengelolaan, perijinan, pengawasan; dan
c. terwujudnya pengaturan tentang rumah Kos, sehingga dapat
dijadikan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan rumah kos.
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang
Rumah Kos membawa implikasi pada aspek keuangan daerah dan
pendapatan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan.
18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Kewenangan pengaturan Pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selajutnya
disebut dalam UU PDRD). Dalam Pasal tersebut mengatur bahwa
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang
memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota
otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis
Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah
kabupaten/kota.
Dalam kaitannya dengan penelitian pemahaman akan rumah KOS
dapat dikaitkan dengan pemahaman akan tes dan konteks dalam ketentuan
Pasal 1 angka 21 Pemehaman dalam arti rumah Kos 10 kamar adalah
termasuk dalam pengertian hotel sebagaimana diatur bahwa :
19
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah Kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Berdasarkan Lampiran D UU No23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kewenangan kepada
kabupaten/kota untuk mengatur tentang perumahan.
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah
Kos adalah :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
20
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No 2)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan
landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah.
Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945).
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).
Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Pengelolaan . Sebagai dasar
hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,
sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12/2011, yang
menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
A. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG LAIN
21
Kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara
dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan
dalam organisasi negara di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan
rakyat misalnya kekuasaan membentuk undang-undang merupakan
kekuasaan negara yang dipegang oleh badan legislatif.11 Sedangkan cabang
kekuasaan pemerintahan negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif
hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang
legislative. Sementara itu cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif
bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui
proses peradilan.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah KOS
dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dalam bentuk pengelolaan rumah
Kos dalam bentuk pengendalian.
Tabel 4 : Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain
Materi Muatan
Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan
UU PDRD UU PKP UU Pemda
1. Pengelolaan rumah kos
2. Izin pengelolaan
3. Pemutahiran izin
4. Pungutan
5. Hak dan kewajiban
6. Partisipasi Masyarakat
7. Pembinaan dan Penga
Pasal 2 ayat (2)
Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan
Jalan; f. Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang
Burung Walet; j. Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Jenis dan Bentuk Rumah Pasal 21 (1) Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi: a. rumah komersial; b. rumah umum; c. rumah swadaya; d. rumah khusus; dan e. rumah negara.
(2) Rumah komersial sebagaima
a. Penyediaan danehabilitasi rumah korbanbencana kabupaten/kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakatyang terkena relokasi
c. program PemerintahDaerah kabupaten/kota.
d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
f. Penerbitan izin pembangunan danpengembangan
11 Made Subawa, 2003, Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk
Undang-Undang terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, h. 1.
22
wasan 8. Sanks
i Administratif
9. Pendanaan
Bangunan na dimaksud pada
kawasan permukiman.
g. Penataan dan peningkatan kualitasan kawasan perumahan
h. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota
i. Penyelenggaraan PSU perumahan.
Sumber : UU PDRD, UU tentang Perumahan dan Pemukiman, UU tentang
Pemerintahan Daerah
23
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Validitas hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen,
adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu
norma adalah valid adalah sama halnya dengan mengakui eksistensinya
atau menganggap norma itu mengandung “kekuatan mengikat” bagi
mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut.12
Merujuk pada pandangan teoritik dari para sarjana yang telah
dikemukakan di atas, dikaitkan dengan ketentuan tentang teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan13 dan teknik penyusunan
naskah akademik14 yang diadopsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(UU No 12/2011),
A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Rumah Kos Daerah landasan Filosofis adalah landasan
filosofisnya : Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan
daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana
dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien
12 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul
Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), h. 40 13 Angka 18 dan 19 TP3 (vide Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).
14Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
24
Landasan filosofis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rumah Kos, bahwa rumah merupakan salah satu bentuk pemenuhan
kebutuhan dasar yang wajib untuk dipenuhi sebagai bentuk perlindungan
bagi masyarakat.
B. Landasan Sosiologis.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alas an yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis
sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah
dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan Sosiologis dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Kos yaitu :
Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Dalam penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang rumah KOS landasan sosiologis yaitu
peningkatan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan
fasilitas dan rumah tanggan untuk bertempat tinggal di rumah Kos dalam
kurun waktu tertentu
C. Landasan Yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi keKosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat.
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk
Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,
antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak
harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari
Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada
tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
25
Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
kabupaten/ kota berwenang untuk mengatur dalam bentuk Peraturan
Derah tentang Pengelolaan Rumah Kos;
26
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. ARAH, SASARAN DAN JANGKAUAN PENGATURAN
Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah
memberikan landasan dan kepastian hukum bagi:
a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing dalam
memberikan arah pengaturan terkait dengan rumah kos;
b. Pemilik rumah kos dalam melakukan pengelolaan rumah kos
Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan
dibentuk ini adalah terwujudnya pengelolaan rumah kos. Jangkauan
pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah
memberikan pedoman bagi pemilik rumah kos dan pemangku kepentingan
terkait dengan rumah kos..
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang
lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang
akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi
muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan
pengaturan.
Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab
sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya
mencakup: isi sesuai dengan materi muatan dalam PP
A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian
istilah, dan frasa; B. materi yang akan diatur;
C. ketentuan sanksi; dan
D. ketentuan peralihan.
Jangkauan materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah :
27
1. Ketentuan Umum
2. Pengelola Rumah Kos
3. Izin Pengelolaan Rumah Kos
4. Pemutahiran Izin Pengelolaan Rumah Kos
5. Pungutan
6. Hak dan Kewajiban
7. Partisipasi Masyarakat
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Sanksi Administratif
10. Pendanaan
11. Ketentuan Penutup
Penjabaran jangkauan dan arah pengaturan dalam bentuk materi muatan
sebagimana dalam tabel di bawah ini :
Tabel 5 : Ruang Lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah PENGELOM
POKAN
KATEGORI
DALAM BATANG
TUBUH
SUBSTANSI
Umum BAB I
KETENTUAN UMUM
1. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan menyediakan dan mengurus Rumah Kos.
2. Rumah Kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang
sebagian atau seluruhnya
diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara
menyewakan kepada orang lain sebagai
tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
3. Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik
sebagai bagian dari Rumah Kos maupun
berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
dengan cara menyewakan kepada orang
lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan
4. …
Pengelolaan BAB II
PENGELOLAAN
(1) Pemilik Rumah Kos merupakan Pengelola
Rumah Kos.
28
RUMAH KOS (2) Pengelola Rumah Kos melaksanakan
Pengelolaan Rumah Kos. (3) Pengelola Rumah Kos dapat
melimpahkan pengurusan Rumah Kos
kepada orang lain.
(4) Dalam hal melimpahkan pengurusan
Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Rumah Kos wajib
melimpahkan kepada orang yang
berdomisili di desa /kelurahan tempat
Rumah Kos berada.
(5) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pengurus Rumah Kos.
Izin BAB III
IZIN PENGELOLAAN
RUMAH KOS
(1) Pengelola Rumah Kos wajib memiliki
izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2) Izin Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Bupati.
(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Kepala Badan. (4) Izin Pengelolaan Rumah Kos berlaku
selama Pengelola Rumah Kos
menjalankan usahanya.
BAB IV PEMUTAHIRA
N IZIN
PENGELOLAAN RUMAH
KOS
(1) Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan
permohonan pemutakhiran Izin
Pengelolaan Rumah Kos apabila terdapat
suatu perubahan kondisi terhadap hal
yang tercantum di dalam Izin
Pengelolaan Rumah Kos paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu
perubahan terjadi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Bupati
melalui Kepala Badan.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
dokumen penunjang yang terkait.
Pungutan BAB V (1) Izin Pengelolaan Rumah Kos tidak
29
PENGUTAN dipungut retribusi perizinan tertentu.
(2) Pengelolaan Rumah Kos yang mengelola paling sedikit 10 (sepuluh) Kamar Kos
dikenakan Pajak Hotel sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
Hak dan Kewajiban
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos wajib:
a. meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penghuni Rumah Kos;
b. meminta Penghuni Rumah Kos
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduknya;
c. melakukan registrasi Penghuni Rumah Kos;
d. melaporkan Penghuni Rumah Kos kepada
Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun
paling lama 1x24 jam sejak diterimanya
sebagai Penghuni Rumah Kos; dan
e. membuat tata tertib Rumah Kos.
Partisipasi
BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKA
T
(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam
pengelolaan Rumah Kos.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menyampaikan keluhan kepada
Pengelola Rumah Kos dan/atau
Pengurus Rumah Kos apabila Pengelolaan Rumah Kos menimbulkan
gangguan ketertiban masyarakat; atau
b. menyampaikan keluhan kepada
Kepala Lingkungan atau Kepala
Dusun apabila Pengelolaan Rumah
Kos menimbulkan gangguan
ketertiban masyarakat;
Pembinaan BAB VIII
PEMBINAAN DAN
PENGAWASA
N
(1) Bupati melakukan pembinaan atas
Pengelolaan Rumah Kos.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sosialisasi peraturan perundang-
undangan berkenaan dengan Pengelolaan Rumah Kos dan
administrasi kependudukan kepada
Pengelola Rumah Kos dan/atau
Pengurus Rumah Kos;
b. sosialisasi peraturan perundang-
undangan berkenaan dengan
30
administrasi kependudukan kepada
Penghuni Rumah Kos;
koordinasi dengan Bendesa Desa
Pakraman untuk mencegah Pengelolaan
Rumah Kos menimbulkan hal yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau hukum
adat
Sanksi BAB IX
SANKSI ADMINISTRA
TIF
(1) Pengelola Rumah Kos dan/atau
Pengurus Rumah Kos yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4
ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau
Pasal 16 dikenai teguran tertulis
pertama.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah diberikan teguran
tertulis pertama, Pengelola Rumah Kos
dan/atau Pengurus Rumah Kos tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4
ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau
Pasal 16 dikenai teguran tertulis kedua.
(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah diberikan teguran
tertulis kedua, Pengelola Rumah Kos
dan/atau Pengurus Rumah Kos tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4
ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau
Pasal 16, Izin Pengelolaan Rumah Kos
dibekukan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah Izin Pengelolaan
Rumah Kos dibekukan, Pengelola
Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah
Kos tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat
(1), dan/atau Pasal 16, Izin Pengelolaan
31
Rumah Kos dicabut.
Pendanaan BAB X
PENDANAAN
Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan
Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten
Klungkung.
Penutup BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
||||
32
BAB VI PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah di lakukan di BAB terdahulu, dapat
ditarik kesimpulan
Pertama, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung memiliki
kewenangan untuk melakukan pengaturan tentang rumah Kos
Kedua kewenangan tentang pembentukan Peraturan Daerah tentang rumah
Kos berdasarkan :
a. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
33
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2008 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah No 2)
Ketiga, penyusunan Peraturan Daerah diperlukan agar rumah Kos
memiliki landasan dan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Keempat, pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah :
a. Pertimbangan Filosofis, bahwa rumah merupakan salah satu bentuk
pemenuhan kebutuhan dasar yang wajib untuk dipenuhi sebagai bentuk
perlindungan bagi masyarakat ;
b. Pertimbangan Sosiologis bahwa peningkatan perkembangan masyarakat
dan kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan rumah tanggan untuk
bertempat tinggal di rumah Kos dalam kurun waktu tertentu
c. Pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
kabupaten/ kota berwenang untuk mengatur dalam bentuk Peraturan
Derah tentang Rumah Kos.
Kelima, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup
materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah:
1. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini
adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam
Pengelolaan Rumah Kos.
2. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang
akan dibentuk ini adalah Pengelolaan Rumah Kos yang transparan,
efektif dan memiliki kepastian hukum.
34
3. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk
ini adalah memberikan pedoman bagi:
a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dalam Pengelolaan
Rumah Kos;
b. Pemilik Rumah Kos dalam menetapkan pelaksaan Pengelolaan
Rumah Kos Penyewa Rumah Kos
4. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan
dibentuk Pembinaan dan Pengawasan.
B. SARAN
Penyusunan Naskah Akademik ini berikut Konsep Awal Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos diadakan FGD yang
melibatkan SKPD terkait maupun para pengemban kepentingan dengan
tujuan mendapat saran dan kritik menuju penyempurnaan naskah ini.
sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi
masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 354 ayat (4) UU
Pemerintahan Daerah 2004. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan
Daerah 2014. Pasal partisipasi masyarakat dalam bentuk :
a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi;
e. pengawasan; dan/atau
f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
35
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely
& Los Angeles C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni, Bandung
Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul
Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State,
(Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006
I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran KOSitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen”
Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata
Negara Pada FH.UNUD. Jan Gijsels,2005, Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah
Teori Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan
Bandung.
Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985
Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi,Yayasan Obor.
Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset.
Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Klungkung ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480 ).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
36
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagimana diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang No
2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indoensia Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
negara republik Indonesia Nomor 5657).
37
38
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
NOMOR [………….] TAHUN […………………]
TENTANG
PENGELOLAAN PENGELOLAAN RUMAH KOS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang : a. bahwarumah kos merupakan salah satu
bentuk usaha dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan yang perlu mendapat
penghormatan,perlindungan, dan
pemenuhan dari pemerintahan daerah;
b. bahwarumah kos merupakan salah satu
upaya pemenuhan bertempat tinggal
telah tumbuh dan berkembang, yang
pengelolaannya perlu mendapat
pengaturan agar tidak mengganggu
ketertiban masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan
kepastian hukum bagi pengelola rumah
kos, pemerintah daerah, dan
pengemban kepentingan dalam
melakukan pengelolaan rumah kos,
perlu diadakan pengaturan dengan
peraturan daerah;
39
d bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Rumah Kos;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat Dan Nusa Tengggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
lll
4. (dasar hukum materiil)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG
40
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan menyediakan dan
mengurus Rumah Kos.
2. Rumah Kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian
atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan
keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain
sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu)
bulan.
3. Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan
gedung baik sebagai bagian dari Rumah Kos maupun berdiri
sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan
keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain
sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu)
bulan.
4. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung.
6. Bupati adalah Bupati Klungkung.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat
BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
DaerahKabupaten Klungkung.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu DaerahKabupaten Klungkung.
Pasal 2
41
(1) Pengelolaan Rumah Kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
termasuk Kamar Kos. (2) Pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini
meliputi Pengelola Rumah Kos, Izin Pengelolaan Rumah Kos,
Pemutahiran Izin Pengelolaan Rumah Kos, Hak dan Kewajiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan
Sanksi Administratif.
BAB II PENGELOLA RUMAH KOS
Pasal 3
(6) Pemilik Rumah Kos merupakan Pengelola Rumah Kos. (7) Pengelola Rumah Kos melaksanakan Pengelolaan Rumah Kos.
(8) Pengelola Rumah Kos dapat melimpahkan pengurusan Rumah Kos
kepada orang lain. (9) Dalam hal melimpahkan pengurusan Rumah Kos sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Rumah Kos wajib melimpahkan
kepada orang yang berdomisili di desa /kelurahan tempat Rumah Kos
berada.
(10) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pengurus
Rumah Kos.
Pasal 4 (1) Pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dilakukan secara tertulis antara Pengelola Rumah Kos dengan Pengurus
Rumah Kos. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
berisi:
a. pelimpahan pengurusan Rumah Kos dari Pengelola Rumah Kos kepada Pengurus Rumah Kos; dan
b. kesediaan Pengurus Rumah Kos untuk mengurus Rumah Kos.
(3) Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos wajib memberitahukan pelimpahan pengurusan Rumah Kos kepada Lurah
atau Perbekel setempat.
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan
menyerahkan salinan pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Lurah atau Perbekel dapat memerintahkan kepada Pengelola Rumah Kos
dan/atau Pengurus Rumah Kosuntuk memperlihatkan naskah asli pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS
Pasal 5
(5) Pengelola Rumah Kos wajib memiliki izin Pengelolaan Rumah Kos.
42
(6) Izin Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Bupati. (7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.
(8) Izin Pengelolaan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kos menjalankan usahanya.
Pasal 6
(1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Rumah Kos, Pengelola Rumah Kos harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
(2) Persyaratan Izin Pengelolaan Rumah Kos meliputi:
a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan
memperlihat dokumen aslinya;
c. melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan
tempat dilakukan usaha Rumah Kosdan memperlihat dokumen
aslinya;dan
d. melampirkan fotokopi Izin Gangguan dan memperlihatkan dokumen
aslinya;
(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling sedikit memuat: a. nama Pengelola Rumah Kos;
b. alamat Pengelola Rumah Kos;
c. lokasi Rumah Kos; d. nomor telepon Pengelola Rumah Kos;
e. ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
menjalankan usaha Rumah Kos; dan f. pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala Badan harus memberikan bukti penerimaan permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos kepada pemohon dengan mencantumkan nama
dokumen yang diterima.
Pasal 7
(1) Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan,
kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah
Kos.
(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos
belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala
Badan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan
kepada pemohon.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan
kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala
Badan.
43
(4) Apabila Kepala Badan tidak memberitahukan secara tertulis
kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
sejak permohonan diterima, permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos
dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah menerbitkan
Izin Pengelolaan Rumah Kos.
Pasal 8
(1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan
Rumah Kos telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan,
Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh
Kepala Badan.
Pasal 9
(1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kos, hanya berlaku kepada
Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 3 (tiga) Kamar Kos.
(2) Pengelola Rumah Kos yang mengelola paling banyak 2 (dua) Kamar Kos
wajib melaporkan Pengelolaan Rumah Kos kepada Lurah atau Perbekel. (3) Lurah atau Perbekel meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
laporan. (4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak diterimanya laporan.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam
Peraturan Bupati.
BAB IV PEMUTAHIRAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS
Pasal 11
(4) Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan permohonan pemutakhiran
Izin Pengelolaan Rumah Kos apabila terdapat suatu perubahan kondisi
terhadap hal yang tercantum di dalam Izin Pengelolaan Rumah Kos
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati melalui Kepala Badan.
(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen penunjang yang terkait.
44
Pasal 12
(1) Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan,
kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Izin
Pengelolaan Rumah Kos.
(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan
Rumah Kos belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan,
Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang
ditemukan kepada pemohon.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan
kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala
Badan.
(4) Apabila Kepala Badan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan
yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan diterima, permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan
Rumah Kos dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah
menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kos.
Pasal 13
(1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan
Rumah Kos telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan,
Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan
pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kos diterima oleh Kepala Badan.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V
PUNGUTAN Pasal 15
(3) Izin Pengelolaan Rumah Kos tidak dipungut retribusi perizinan tertentu.
(4) Pengelolaan Rumah Kos yang mengelola paling sedikit 10 (sepuluh)
Kamar Kos dikenakan Pajak Hotel sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
45
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 16
Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos wajib:
f. meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penghuni Rumah Kos;
g. meminta Penghuni Rumah Kos memperlihatkan Kartu Tanda
Penduduknya;
h. melakukan registrasi Penghuni Rumah Kos;
i. melaporkan Penghuni Rumah Kos kepada Kepala Lingkungan atau Kepala
Dusun paling lama 1x24 jam sejak diterimanya sebagai Penghuni Rumah Kos;
dan
j. membuat tata tertib Rumah Kos.
Pasal 17
(1) Pengelola Rumah Kos berhak mendapat pelayanan yang baik dalam:
a. mengurus Izin Pengelolaan Rumah Kos; dan
b. mengurus pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2) Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos berhak mendapat
pelayanan yang baik dalam mengurus pelaporan Penghuni Rumah Kos.
BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 18 (3) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan Rumah Kos.
(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa: c. menyampaikan keluhan kepada Pengelola Rumah Kos dan/atau
Pengurus Rumah Kos apabila Pengelolaan Rumah Kos menimbulkan
gangguan ketertiban masyarakat; atau d. menyampaikan keluhan kepada Kepala Lingkungan atau Kepala
Dusun apabila Pengelolaan Rumah Kos menimbulkan gangguan
ketertiban masyarakat;
Pasal 19
(1) Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun memiliki kewajiban untuk
memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
(2) Apabila tidak mampu memberikan penyelesaian atas hal yang
dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b, Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun meneruskan keluhan
masyarakat kepada Lurah atau Perbekel.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20
46
(3) Bupati melakukan pembinaan atas Pengelolaan Rumah Kos.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: c. sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan
Pengelolaan Rumah Kos dan administrasi kependudukan kepada
Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos; d. sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan
administrasi kependudukan kepada Penghuni Rumah Kos;
e. koordinasi dengan Bendesa Desa Pakraman untuk mencegah
Pengelolaan Rumah Kos menimbulkan hal yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau hukum adat setempat.
Pasal 21
(1) Bupati melakukan pengawasan atas Pengelolaan Rumah Kos. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
a. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan
kesesuaian Pengelolaan Rumah Kos dengan Izin Pengelolaan Rumah
Kos; dan/atau b. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan
kesesuaian Pengelolaan Rumah Kos dengan Izin Pengelolaan Rumah
Kosdengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22
(5) Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16 dikenai teguran
tertulis pertama.
(6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis pertama, Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus
Rumah Kos tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16
dikenai teguran tertulis kedua.
(7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus
Rumah Kos tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16,
Izin Pengelolaan Rumah Kos dibekukan.
(8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Izin Pengelolaan
Rumah Kos dibekukan, Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus
Rumah Kos tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16,
Izin Pengelolaan Rumah Kos dicabut.
47
Pasal 23
(1) Pengelola Rumah Kos yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenai teguran
tertulis pertama.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis pertama, Pengelola Rumah Kos tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9
ayat (2)dikenai teguran tertulis kedua.
(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengelola Rumah Kos tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9
ayat (2) dikenai teguran tertulis ketiga.
(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengelola Rumah Kos tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9
ayat (2),Pengelolaan Rumah Kos ditutup.
BAB X
PENDANAAN Pasal 24
Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari
Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah []
Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal []
BUPATI KLUNGKUNG
<NAMA>
|||
48
Diundangkan di Klungkung
pada tanggal []
SEKRETARIS DAERAH
KLUNGKUNG
<NAMA>
NIP.
LLLL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN [] NOMOR []
49
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR [] TAHUN []
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS
I. UMUM
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
mengamanatkan tanggungjawab Pemerintah Negara Indonesia antara lain
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Berkenaan dengan memajukan kesejahteraan umum,Pasal 28Cayat (1)
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan
setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnyademi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umatmanusia. Usaha merupakan bentuk dari hak mengembangkan diri,
yakni dengan cara melakukan usaha setiap orang dapat mengembangkan
dirinya. Salah satu bentuk usahaitu adalah usaha rumahkos.
Salahsatukebutuhan dasar tersebut adalahtempat tinggal.Mengenai
bertempat tinggal, Pasal 28Eayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang bebas memilih tempat
tinggal di wilayah Negara, danPasal 28Hayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang berhak
bertempat tinggal. Rumah adalah bentuk tempat tinggal itu, dengansebutan
lain, orang bertempattinggal di dalam rumah. Rumah merupakan
kebutuhan dasar yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu jenis rumah
adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapat keuntungan,
yang dapat berupa rumah kos.
Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, maka terdapat
jaminan konstitusional untuk melakukan usaha rumah kos dan bertempat
tinggal dalam rumah kos. Sebagai hak asasi manusia, maka perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawabnegara, terutamapemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal
28I ayat (4) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.Termasuk dalam pengertian Negara, tidak saja pemerintah pusat tapi
juga pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 18 Undang-UndangDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
50
Perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak melakukan
usaha rumah kos dan bertempat tinggal di dalam rumah kos merupakan
tanggungjawab pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintahan daerah
Kabupaten Klungkung. Salah satu bentuk pemenuhan tersebut adalah
pembentukan peraturanperundang-undangan, dalam hal ini pembentukan
peraturandaerah, yang juga berfungsi perlindungan dan penegakan hak
melakukan usaha rumah kos dan bertempat tinggal di dalamrumahkos.
Hak melakukan usaha rumah kos dan bertempat tinggal di dalam
rumah kos, tidak saja merupakan jaminan konstitusional secara tekstual,
tapi secara kontekstual telahtumbuh dan berkembang usaha rumah kos di
KabupatenKlungkung.
Pembangunan rumahkos di Kabupaten Klungkung telah
berkembang dengan pesat. Selainitu, juga berpotensi menimbulkan
masalahsosial. Potensima salah social ini perlu diantisipasi agar tidak
mengganggu ketertiban umum, yang dengan demikian juga melindungi
hak-hak warganegara lainnya dan melindungi kepentingan umum.
Pembentukan Peraturan Daerah tentang PengelolaanRumah Kos
dimaksudkan untuk itu, yakni melindungi, menegakkan, dan memenuhi
hak melakukan usaha rumah kos dan bertempattinggal di dalam
rumahkos, dan melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak-hak
warganegara lainnya dan melindungi kepentinganumum.
Sampaisaa tsekarang, pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung
belum memiliki Peraturan Daerah tersebut.PembentukanPeraturan Daerah
tentangPengelolaanRumah Kos dimaksudkan juga untuk memberikan
landasan hokum dan kepastian hokum dalam pengelolaan rumah kos, baik
bagi pengelola rumah kos, aparatur pemerintah daerah, dan para
pengemban kepentingan, seperti masyarakat termasuk des apakraman,
saat melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan rumah kos.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukupjelas.
Pasal 2 Cukupjelas.
Pasal 3
Cukupjelas.
Pasal 4
Cukupjelas.
Pasal 5
Ayat (1)
51
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melimpahkan kewenangan” adalah
Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor292, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601).
Ayat (4)
Cukupjelas.
Pasal6 Cukupjelas.
Pasal7
Cukupjelas.
Pasal8
Cukupjelas.
Pasal9
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “3 (tiga) Kamar Kos” adalahbaik yang
berada dalam 1 (satu) lokasi maupun berada lebih dari1 (satu)
lokasi.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Ayat (4) Cukupjelas.
Pasal10 Cukupjelas.
Pasal 11 Cukupjelas.
Pasal 12 Cukupjelas.
52
Pasal 13
Cukupjelas.
Pasal 14
Cukupjelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Ketentuan ini sesuai dengan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang -UndangNomor 23
Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang di
dalamPasal 286 ayat (1) menentukan, Pemerintah Daerah dilarangmelakukanpungutanataudengansebutan lain di luar
yang diaturdalamundang-undang.
Pungutan daerah diaturdalam Undang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049), yang mengelompokan pungutandaerah kedalam pajakdaerahdanr
etribusidaerah. Salah satu jenis retribus idaerah
adalahRetribusiPerizinanTertentu, dan di dalamnyatidak mengatur tentang retribusi izinpengelolaanrumahkos.
Ayat (2) KetentuaninisesuaidenganUndang-undangNomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), yang di dalamPasal 1 angka 19 menentukan, Pajak Hotel
adalahpajakataspelayanan yang diberikanoleh Hotel, danPasal 1
angka 20 menentukan, Hotel adalahfasilitaspenyedia jasapenginapan/peristirahatantermasukjasaterkaitlainnyadenga
ndipungutbayaran, yang mencakupjuga motel, losmen,
gubugpariwisata, wismapariwisata, pesangrahan, rumah penginapand ansejenisnya, sertarumahkosdenganjumlahkamar
lebihdari 10 (sepuluh).
Perihal pajak hotel, Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKlungkungNomor 1).
53
Pasal 16
Cukupjelas.
Pasal 17
Cukupjelas.
Pasal 18
Cukupjelas.
Pasal 19
Cukupjelas.
Pasal20
Cukupjelas.
Pasal21
Cukupjelas.
Pasal22
Cukupjelas.
Pasal23
Cukupjelas.
Pasal24
Cukupjelas.
Pasal25
Cukupjelas.
(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
[] NOMOR []
54