Upload
phunghanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN ANALISIS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KERJASAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KABUPATEN
BALANGAN
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2018
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Penelitian : Kajian Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
Kabupaten Balangan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ULM
2. Lokasi 3. Penanggung Jawab
: :
4. Ketua Peneliti a. Nama b. Jabatan/Pangkat/Golongan c. Alamat Instansi
: : :
Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si Guru Besar/Pembina/IVa Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Telp. (0511) 3302789 1. Dr. Meina Wulansari Yusniar, SE., M.Si 2. Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA 3. M. Ziyad, SE, M.M 4. Dr. R. R. Yulianti P, SE., M.Si 5. Dr. Meiske Claudia, SE, MM 6. Doni Stiadi, S.Si., M.Si 7. Dr. Ir. M. Anshar Nur, MM 8. Dr. Saharuddin, MA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULM
5. Anggota Peneliti :
6. Lembaga :
7. Sumber Dana : DIPA Anggaran Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 8. Periode Pelaksanaan :
Banjarmasin, 2018
MENGETAHUI/MENYETUJUI: Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat ULM
Ketua Peneliti
Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoeto, M.Sc Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si
NIP.19600623 198801 1 001 NIP.19671231 199512 1 002
MENGETAHUI/MENYETUJUI: Kepala Balitbangda
Kabupaten Balangan Pejabat Pembuat Komitmen
Balitbangda Kabupaten Balangan
Resty Fauriana, ST, MT Akhriani, S.Pd, M.AP NIP.19820417 200604 2 016 NIP. 19710228 199702 1 002
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga Tim Peneliti mampu merampungkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang ditandai dengan tersusunnya hasil kajian dalam bentuk Laporan Akhir. Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah kabupaten Balangan terutama Balitbangda Kabupaten Balangan, demikian pula halnya dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, serta Instansi terkait di Kabupaten Balangan yaitu Perusahaan Air Minum Daerah Balangan yang memfasilitasi pengumpulan data sekunder dan informasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian ini.
Berkenan dengan hal tersebut, selayaknyalah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan, demikian pula Bapak Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan beserta seluruh jajarannya dan bahkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua LPPM ULM, yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini. Semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya Tim peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kami sebagai manusia biasa tentu saja tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kehilafan dalam melaksanakan proses penelitian ini. Selayaknyalah pada kesempatan ini pula, kami sepatutnya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pelayanan dan Usaha PDAM Kabupaten Balangan.
Banjarmasin, 2018
Tim Peneliti
iii
RINGKASAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini yang berjudul ”Kajian Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan” secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, dan kelayakan investasi pengembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan. Adapun tujuan secara khusus adalah untuk 1) mengetahui dan menganalisis kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Balangan Berdasarkan aspek keuangan, administrasi dan operasional, 2) mengetahui dan menganalisis mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM Kabupaten Balangan, dan 3) mengetahui dan menganalisis mengenai kelayakan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terhadap pengembangan Usaha PDAM berupa bisnis air minum dalam kemasan.
Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan dilihat dari laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Penilaian kinerja keuangan PDAM didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Penilaian Kinerja ini terdiri dari 3 Aspek yaitu aspek keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administras. Analisis kinerja keuangan juga dilakukan dengan analisis vertikal dalam bentuk common- size dan analisis horizontal dengan melakukan perbandingan dari tahun 2014 sampai 2017. Data Primer diperoleh dari pelanggan PDAM secara langsung melalui kuesioner dengan membagi ke rumah-rumah pelanggan dan juga dengan pelanggan yang datang di kantor PDAM. Jumlah responden sebanyak 197 pelanggan. Adapaun kelayakan investasi untuk bisnis air mineral dalam kemasan, dilakukan dengan menggunakan metode Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return dan
Benefit Cost Ratio.
Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa: a) Berdasarkan kinerja aspek keuangan disimpulkan untuk aspek likuiditas selama periode 2014- 2017 diketahui bahwa PDAM Kabupaten Balangan telah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek yang rendah. Dilihat dariaspek rentabilitas selama periode tahun 2014-2017 belum menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata sebesar -9,03 persen. Rendahnya rasio rentabilitas (profitabilitas) ini disebabkan karena besarnya biaya operasional PDAM Kabupaten Balangan dibandingkan dengan pendapatan operasional PDAM Kabupaten Balangan. Namun jika melihat dari trendnya, ada kecenderungan PDAM Balangan sudah melakukan perbaikan efisiensi kinerja. Berdasarkan Aspek solvabilitas
menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Balangan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berdasarkan Aspek arus kas
iv
menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2017 arus kas PDAM Kabupaten Balangan menunjukkan trend kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber modal kerja PDAM Kabupaten Balangan semakin meningkat. b) Berdasarkan aspek kepuasan pelanggan dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesesuian antara harapan (kepentingan) dan kepuasan atas layanan PDAM Kabupaten Balangan secara rata-rata sebesar 91,07% ini menunjukan bahwa tingkat kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kenyataan kepuasan berada pada kategori tinggi (80% s.d 100%) artinya pelayanan perusahaan PDAM sudah memiliki tingkat pelayayan yang baik dan memiliki kesenjangan yang kecil antara tingkat pelayanan yang diharapkan dengan kinerja kepuasan yang dirasakan pelanggan. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) sebesar 80,18%. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Balangan secara keseluruhan sudah berada pada mutu pelayanan B (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Balangan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga kinerja pelayanan ini perlu dipertahankan dan juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi sehingga memberikan hasil kepuasan sangat baik. Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan secara keseluruhan kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Balangan sudah baik meskipun masih ada beberapa indikator yang perlu mendapat prioritas untuk perbaikan. Kesenjangan yang terjadi dalam kondisi lingkungan PDAM Kabupaten Balangan menunjukkan suatu kenyataan bahwa kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan pelanggan yang harus dipenuhi untuk meraih sukses, dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. c) berdasarkan hasil perhitungan kelayakan investasi untuk pengembangan bisnis PDAM Balangan untuk usaha Air Minum dalam Kemasan Layak untuk dilaksanakan.
Kata Kunci : Kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, Kelayakan investasi
v
DAFTAR ISI
Halaman
Ii
Iii
Iv
Vi
Viii
Ix
LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………..
KATA PENGANTAR…………………………………………………….......
RINGKASAN PENELITIAN…………………………………………………
DAFTAR ISI…………………………………………………………………..
DAFTAR TABEL……………………………………………………………..
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………….
1
1
5
5
5
6
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………..
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Latar Belakang……………………………………………...........
Perumusan Masalah...............................................................
Maksud dan Tujuan ..……………………………………..........
Sasaran Kegiatan...…………………………….……………....
Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan.....................................
7
7
7
8
10
11
11
11
16
18
21
24
25
27
31
32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………
2.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...........………………....
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)....................
2.1.2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...............
2.1.3. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..........................
2.1.4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..........
2.1.5. Fungsi dan Peran BUMD.......................................................
2.2. Kepuasan Pelanggan...............................................................
2.3. Konsep Kualitas........................................................................
2.4. Investasi Pemerintah Daerah...................................................
2.5. Penyertaan Modal....................................................................
2.6. Kinerja Keuangan.....................................................................
2.7. Pedoman Penilaian Kinerja PDAM...........................................
2.8. Studi Kelayakan Bisnis.............................................................
2.9. Analisa Investasi Proyek..........................................................
2.10. Penilaian Investasi..................................................................
35
35
35
36
36
37
42
42
BAB III METODE PENELITIAN…………………………………………….
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Desain Penelitian…………………………………………...........
Lokasi dan Sasaran Penelitian………………………………….
Jenis dan Sumber Data………………………….………………
Teknik Pengumpulan Data………………………………………
Teknik Analisis Data……………………………………………..
Jangka Waktu Penelitian.........................................................
Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian............................
vi
43
43
3.8. Biaya Penelitian......................................................................
3.9. Pelaksana Penelitian dan Tim Penelitian...............................
44
44
51
51 54 56
BAB IV KAJIAN DAN PEMBAHASAN …………………….
4.1. Gambaran Umum PDAM Kabupaten Balangan......................
4.2. Kinerja Keuangan PDAM Balangan Tahun 2014-2017...........
4.2.1. Perkembangan Rasio Keuangan PDAM Balangan............... 4.2.2. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi PDAM Balangan 4.2.3. Analisis Common Size Laporan Neraca PDAM Balangan.... 4.2.4. Kinerja Arus Kas PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014-
2017....................................................................................... 4.2.5. Prediksi Arus Kas Tahun 2018-2020........………………....... 4.3. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Kabupaten
Balangan Tahun 2018.............................................................. 4.3.1. Deskripsi responden.............................................................. 4.3.2. Analisis Tingkat Kesesuaian Harapan (Kepentingan) dan
Kepuasan............................................................................... 4.3.3. Indeks Kepuasan Pelanggan.................................................
4.3.4. Pemetaan Importance dan Performance Analysis (IPA).......
4.4. Analisis Kelayakan Investasi Usaha Air Minum dalam Kemasan PDAM......................................................................
4.4.1. Analisis Kebutuhan Investasi................................................ 4.4.2. Analisis Usaha.........................................………………....... 4.4.3. Analisis Kelayakan Usaha....................................................
59 61
63 63
70 73 78
86 86 89 91
106
106 108 113
BAB V PENUTUP…………………………………………………………… 5.1. Kesimpulan………………………………………………………… 5.2. Rekomendasi………………………………………………………
REFERENSI ..........………………………………………………………….
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1.
Tabel 4.3.
Penilaian Kinerja Berdasarkan Aspek Keuangan ...............
Klasifikasi Kinerja PDAM...................……………………......
Analisis Rasio PDAM Balangan Periode 2014 – 2017........
Kinerja Keuangan PDAM Balangan Tahun 2014-2017…..
Analisis Common Size Neraca PDAM Balangan Periode 2014-2017............................................................................ Laporan Arus Kas Periode Tahun 2014-2017 ........………..
Prediksi Arus Kas Tahun 2018 – 2020................................
Tingkat Kesesuaian Antara Harapan (tingkat kepentingan) dengan Kepuasan Pelanggan PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2018.......................................................................... Kriteria penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan...................
Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction
Index/CSI) Layanan PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2018.....................................................................................
38
39
51
56
58
Tabel 4.4.
Tabel 4.5.
Tabel 4.6.
59
62
72
Tabel 4.7.
Tabel 4.8.
75
75
Tabel 4.9. Tanggapan dan Harapan Responden Terhadap 76 Pelayanan PDAM Kabupaten Balangan 2018..................... Aspek dan Atribut Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Kabupaten Balangan 2018.................................................. Perkembangan Penduduk daerah Sasaran………………… Proyeksi Kebutuhan AMDK di Daerah Sasaran beserta Pangsa Pasar AMDK PDAM Balangan (5% dari total Kebutuhan AMDK) ............................................................. Proyeksi Pendapatan Penjualan dan Aliran Kas Bersih Usaha Air Minum Dalam Kemasan selama 5 Tahun……...
Aliran Kas (Proceed)………………………………………….. Hasil Perhitungan Net Present Value (NPV)……………….
Tabel 4.10. 81
Tabel 4.11
Tabel 4.12.
92
92
Tabel 4.13. 100
Tabel 4.14.
Tabel 4.15.
101
102
103
105
Tabel 4.16. Perhitungan Nilai Internal Rate of Return…………………..
Tabel 4.17. Nilai Perhitungan Kelayakan Investasi………………………
viii
Tabel 3.2.
Tabel 4.1.
Tabel 4.2.
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1.
Gambar 4.1.
Gambar 4.2.
Konsep Kepuasan Pelanggan................................................
Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Balangan……………
Responden berdasarkan wilayah/ Kecamatan Kabupaten
Balangan…………………………………………………………
Sebaran Jenis Kelamin Responden.......................................
Sebaran Usia Responden......................................................
Sebaran Status Keluarga Responden....................................
Sebaran Tingkat Pendidikan Responden...............................
Sebaran Pekerjaan Responden.............................................
Pelayanan pada Pelanggan saat Survey Kepuasan
Pelanggan PDAM Kabupaten Balangan 2018……………….
Konsep Kepuasan Pelanggan…………………………………
Distribusi Atribut Layanan PDAM Kabupaten Balangan
Berdasarkan Analisis IPA Tahun 2018..................................
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2014- 2017.......................................................................................
14
48
64 65
65 66
67
68
69
Gambar 4.3.
Gambar 4.8.
Gambar 4.9.
Gambar 4.10.
71
81
Gambar 4.11. 87
ix
Gambar 4.4.
Gambar 4.5.
Gambar 4.6.
Gambar 4.7.
P a g e 1 | 113
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah mendeksripsikan bahwa setiap pemerintah
daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah
kabupaten dituntut untuk mampu membiayai berbagai pembangunan
daerahnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap daerah diharuskan
untuk memiliki kemampuan dalam upaya mengoptimalkan berbagai
potensi sumberdaya yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun
sumber daya alam.
Kemampuan untuk menganalisis berbagai potensi sumber daya
daerah dan mengoptimalkan secara tepat akan menjadi sumber kekuatan
daerah dalam melanjutkan roda pembangunan. Sumber-sumber
penerimaan daerah keseluruhannya dalam pelaksanaan otonomi dan
desentralisasi ini adalah: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana
Perimbangan; (c) Pinjaman Daerah dan (d) Lain-lain Penerimaan yang
sah. Adapun sumber PAD tersebut meliputi; (a) hasil pajak daerah; (b)
hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil
kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan(d) lain-lain PAD yang sah.
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
pemanfaatan potensi daerah, pemerintah daerah pada hakikatnya dapat
P a g e 2 | 113
mendirikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun disisi lain
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga bertujuan untuk memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua peranan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) ini sering menimbulkan permasalahan dalam
pengelolaannya, hal ini karena jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
hanya mengejar fungsi sosial maka fungsi sebagai penyokong
sumberdana pembangunan daerah akan menurun, namun disisi lain jika
fungsi sebagai penyokong sumber pendapatan daerah ditingkatkan
dikhawatirkan fungsi sosial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak akan
optimal.
Selanjutnya dalam upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) dapat menganggarkan dan merealisasikan
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD). Adapun pelaksanaan penyertaan modal pemerintah
daerah kedalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu
bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan
pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Penyertaan
modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang
daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam Neraca pada sisi Aset.
Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui
sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan.
Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan
P a g e 3 | 113
dikategorikan sebgai PAD. Oleh karena itu, kebijakan umum APBD (KUA)
akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.
Dari hasil kajian evaluasi kinerja pembangunan daerah terkait
aspek keuangan daerah oleh Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNLAM Banjarmasih tahun
2017, Pemerintah Kabupaten Balangan diperkirakan belum memiliki
kinerja yang memuaskan pada periode 2016 – 2021 jika diukur dari
kerangka ideal yang diinginkan dalam rangka otonomi. Untuk itu
diperlukan peningkatan pencapaian PAD secara intensif dan ekstensif
baik dengan meningkatkan fasilitas publik bagi kegiatan taxable seperti
hiburan, rekreasi, property, perdagangan, transportasi dan lain-lain serta
melalui strategi yang menyeluruh dalam menciptakan kondisi yang
kondusif bagi perkembangan bisnis dalam menurunkan biaya investasi,
kemudahan perijinan dan sebagainya. Disamping itu, perlu juga
mempertimbangkan untuk memperluas dan mengintensifkan investasi
seperti melalui penyertaan modal kepada BUMD maupun peluang lainnya.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada
tahun 2018 ini melakukan kajian analisis terhadap kelayakan ekonomi,
sosial dan aspek lainnya yang dinilai berpotensi meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pendapatan
daerah dan meningkatkan kesejehteraan masyarakat. Penyertaan modal
yang direncanakan pada tahun 2018 adalah penyertaan modal terhadap
P a g e 4 | 113
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baik berwujud uang maupun
barang milik daerah (BMD).
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan
dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan
modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a) Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka
penugasan pemerintah;
b) Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha
Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Sehubungan dengan rencana penyertaan modal tersebut, maka
dilakukan analisis terhadap kelayakan, baik kelayakan terhadap peraturan
perundang-undangan, kondisi internal dan eksternal BUMD maupun
analisis kelayakan investasi penyertaan modal.
P a g e 5 | 113
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada kegiatan
pengkajian analisis investasi penyertaan modal Kab. Balangan ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Penilaian kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)
Kabupaten Balangan Berdasarkan aspek keuangan, administrasi dan
operasional pada tahun 2017?
2. Bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM
Kabupaten Balangan ?
3. Bagaimana kelayakan investasi Pemerintah Daerah Kab. Balangan
terhadap pengembangan Usaha PDAM Kabupaten Balangan ?
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Perusahaan Air Minum
Daerah (PDAM) Kabupaten Balangan Berdasarkan aspek keuangan,
administrasi dan operasional pada tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepuasan pelanggan
terhadap pelayanan PDAM Kabupaten Balangan.
3. Untuk mengetahu dan menganalisis mengenai kelayakan investasi
Pemerintah Daerah Kab. Balangan terhadap pengembangan Usaha
PDAM Kabupaten Balangan.
1.4. Sasaran Kegiatan
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pengkajian analisis
investasi penyertaan modal Kab. Balangan ini adalah sebagai berikut:
P a g e 6 | 113
1. Melakukan pengumpulan dan pengelompokan data primer dan
sekunder PDAM Kabupaten Balangan pada tahun 2017
2. Menghitung indikator–indikator kinerja PDAM pada tahun 2017.
3. Menganalisis aspek kelayakan investasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan terhadap pengembangan bisnis PDAM
Kabupaten Balangan yang meliputi aspek ekonomi dan sosial, dan
aspek lainnya.
1.5. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan
Ruang Lingkup/Batasan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Pengkajian dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Balangan
b. Ruang lingkup pengkajian
Penilaian kinerja PDAM Kabupaten Balangan sampai Tahun 2017
dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
Melakukan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan PDAM Kabupaten Balangan.
Penilaian kelayakan investasi Pemerintah Daerah terhadap
BUMD dari aspek ekonomi dan sosial dan aspek lainnya.
c. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Balangan.
P a g e 7 | 113
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2.1.1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan
Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu
Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan
Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh
satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang
didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian
besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan
kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan
daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah
untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya
Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan
pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat,
penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan
daerah. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus
memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi
P a g e 8 | 113
daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi
masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan
pendiriannya ditetapkan dengan Perda.
Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan
kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal
BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber
modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan
revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus
ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan
dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD ,
baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang
milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat
barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal
2.1.2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ditilik dari produk hukum yang ada BUMD telah dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 177 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintah
daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,penggabungan,
pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan
peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah atas
kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Perusahaan daerah adalah
P a g e 9 | 113
badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh
dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, peraturan daerah mulai
berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menggunakan
nomenklatur pendirian tetapi pembentukan. Pendirian perusahaan daerah
sendiri tidak memiliki paying hukum yang cukup kuat. Hanya dituangkan
pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Pasal 75
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal daerah berkenaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 ini tidak menjelaskan bagaimana pendirian atau
pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara jelas dan terinci.
Jika berbadan hukum Perusda (Perusahaan Umum Daerah),
pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengikuti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, sehingga
Perusda tidak perlu akte pendirian notaris. Selanjutnya pemerintah daerah
menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada
perusahaan daerah dimaksud. Jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas), terkait pendiriannya harus
mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
P a g e 10 | 113
2.1.3. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
b) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam
permodalan perusahaan.
c) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan
kebijakan perusahaan.
d) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
e) Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.
f) Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
g) Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli
daerah).
h) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah, dan
merupakan kekayaan yang dipisahkan.
i) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang
go public.
j) Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun
nonbank.
k) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di
pengadilan.
P a g e 11 | 113
2.1.4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
BUMD memiliki tujuan yaitu :
1. Memberikan sumbangsih pada perkonomian nasional dan
penerimaan kas negara dan daerah.
2. Mengejar dan mencari keuntungan.
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
6. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
7. Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan
di daerahnya.
2.1.5. Fungsi dan Peran BUMD
Fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai
berikut:
1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi
dan pembangunan.
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
2.2. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) atau sering disebut
juga dengan Total Customer Satisfaction menurut Barkelay dan Saylor
(1994:82) merupakan fokus dari proses Customer-Driven Project
Management (CDPM), bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan
P a g e 12 | 113
pelanggan adalah kualitas. Begitu juga definisi singkat tentang kualitas
yang dinyatakan oleh Juran (1993:3) bahwa kualitas adalah kepuasan
pelanggan. Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:146) bahwa
kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya.
Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang
dirasakan dengan harapan. Kualitas termasuk semua elemen yang
diperlukan untuk memuaskan tujuan pelanggan, baik internal maupun
ekternal, juga termasuk tiap-tiap item dalam produk kualitas, kualitas
layanan, performance, availibility, durability,aesthetic, reability,
maintainability, logistic, supportability, customer service, training, delivery,
billing, shipping, repairing, marketing, warranty, dan life cycle cost.
Melalui komunikasi, baik antar pelanggan maupun dengan supplier
akan menjadikan harapan bagi pelanggan terhadap kualitas produk yang
akan dibelinya. Pemahaman terhadap harapan pelanggan oleh supplier
merupakan input untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
produk, baik barang maupun jasa. Pelanggan akan membandingkan
dengan produk jasa lainnya. Bilamana harapanharapannya terpenuhi,
maka akan menjadikan pelanggan puas, dan kemudian loyal terhadap
produk barang atau jasa yang dibelinya. Sebaliknya, bilamana tidak puas,
supplier akan ditinggalkan oleh pelanggan.
Kunci keputusan pelanggan berkaitan dengan kepuasan terhadap
penilaian produk barang dan jasa. Kerangka kepuasan pelanggan
tersebut terletak pada kemampuan supplier dalam memahami kebutuhan,
P a g e 13 | 113
keinginan dan harapan pelanggan sehingga penyampaian produk, baik
barang maupun jasa oleh supplier sesuai dengan harapan pelanggan.
Selain faktor-faktor tersebut di atas, dimensi waktu juga mempengaruhi
tanggapan persepsi pelanggan terhadap kualitas produk, baik barang
maupun jasa.
Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan
harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa
faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan terhadap
produksi air minum di antaranya adalah sebagai berikut :
a. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang
dirasakan oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba
melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika pada saat itu
kebutuhan dan keinginan terhadap produksi air minum yang
ditawarkan oleh perusahaan air minum sangat besar, maka harapan-
harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan
layanan perusahaan akan tinggi pula, begitu juga sebaliknya.
b. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan
layanan, baik dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
c. Pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang kualitas
produk dan layanan perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan.
d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul
dari image periklanan dan pemasaran yang dilakukan oleh
perusahaan.
P a g e 14 | 113
Kepuasan pelanggan didasarkan pada kesesuaian antara harapan
pelanggan dengan persepsi yang dirasakan pelanggan dari kinerja
layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kondisi kepuasan pelanggan
tercipta apabila persepsi (kepuasan) bernilai lebih besar atau sama
dengan harapan (kepentingan), sebaliknya kondisi ketidakpuasan terjadi
apabila persepsi lebih kecil dari harapan. Secara konseptual kepuasan
pelanggan oleh Tjiptono (2000) digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1. Konsep Kepuasan Pelanggan
Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:148) terdapat empat
metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut:
1. Sistem keluhan dan saran, artinya setiap perusahaan yang
berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-
luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran,
pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi
P a g e 15 | 113
kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan
kartu komentar, menyediakan saluran telepon.
2. Survei kepuasan pelanggan, artinya kepuasan pelanggan dilakukan
dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon,
maupun wawancara pribadi. Dengan melalui survei, perusahaan akan
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari
pelanggan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa
perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.
Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan
dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut : a) Directly
reported satisfaction, yaitu pengukuran dilakukan secara langsung
melalui pertanyaan, seperti sangat tidak puas, tidak puas, netral,
puas, dan sangat puas, b) Derived dissatisfaction, yaitu pertanyaan
yang menyangkut besarnya harapan pelanggan terhadap atribut, c)
Problem analysis, artinya pelanggan yang dijadikan responden untuk
mengungkapkan dua hal pokok, yaitu (i) masalah-masalah yang
mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan (ii)
saran-saran untuk melakukan perbaikan, dan d) Importance-
performance analysis, artinya dalam teknik ini responden dimintai
untuk meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan
pentingnya elemen.
3. Ghost shopping, artinya metode ini dilaksanakan dengan cara
memperkerjakan beberapa orang (Ghost shopper) untuk berperan
atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk
P a g e 16 | 113
perusahaan dan pesaing. Kemudian Ghost shopper menyampaikan
temuan-temuan mengenai kekuatan dan kelemahan produk
perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam
pembelian produk-produk tersebut.
4. Lost customer analysis, artinya perusahaan menghubungi para
pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih
pemasok dan diharapkan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal
tersebut.
Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu
produk. Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk
tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Aspek mutu suatu produk dapat
diukur. Pengukuran tingkat kepuasan erat hubungannya dengan mutu
produk (barang atau jasa). Di samping itu, pengukuran aspek mutu
bermanfaat bagi pimpinan bisnis, yaitu (i) untuk mengetahui dengan baik
bagaimana jalannya proses bisnis; (ii) mengetahui di mana harus
melakukan perubahan dalam upaya menentukan apakah perubahan yang
dilakukan mengarah keperbaikan.
2.3. Konsep Kualitas
Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena
orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti
kesesuian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk
pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat,
pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang
membahagiakan. Dalam persepektif TQM (Total Quality Management),
P a g e 17 | 113
kualitas dipandang secara lebih luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang
ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini
jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang
dikutip Tjiptono (2000:51) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, menurut
Lukman (1999:9) definisi kualitas bervariasi dari yang kontroversional
hingga kepada yang lebih strategik. Definisi konvensional dari kualitas
biasanya menggambarkan karakteristik langsung suatu produk, seperti :
1. performansi (performance); 2. keandalan (reliability); 3. mudah dalam
penggunaan (ease for use); 4. estetika (esthetics), dan sebagainya. Oleh
karena itu, kualitas pada prinsipnya adalah upaya untuk menjaga janji
kepada pelanggan agar pihak yang dilayani merasa puas dan
diungkapkan.
Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan
pelanggan, dimana kualitas memberikan suatu dorongan kepada
pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan yang kuat dengan
perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan
perusahaan untuk memahami dengan saksama harapan pelanggan serta
kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat
menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang
memberikan kualitas memuaskan.
P a g e 18 | 113
Menurut Gaspersz yang dikutip Lukman (1999:146) pada dasarnya
sistem kualitas modern dapat dicirikan oleh lima karakteristik, yaitu
sebagai berikut:
1. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan yang berarti
produk-produk didesain sesuai dengan keinginan pelanggan melalui
suatu riset pasar kemudian diproduksi dengan baik dan benar
sehingga memenuhi spesifikasi desain yang pada akhirnya
memberikan pelayanan purnajual kepada pelanggan.
2. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang
dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas
secara terus menerus.
3. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap
orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas.
4. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang
berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, tidak berfokus
pada upaya untuk mendeteksi kerusakan saja.
5. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang
menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup.
2.4. Investasi Pemerintah Daerah
Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2012, dijelaskan bahwa
investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau
barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk
investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu
mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial,
P a g e 19 | 113
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi
Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi
pemerintah daerah bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah;
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah
yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah
berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan
Publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun
pada kenyataannya, hasil yang diperoleh dari aset yang dipisahkan ini
sangat minim, sehingga investasi yang dilakukan secara terus menerus
justru hanya seperti membebani APBD dan tidak memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi
jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam
neraca pada sisi aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau
investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai
pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi
yang telah dilakukan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Oleh karena itu, kebijakan umum APBD (KUA) akan memuat
informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.
P a g e 20 | 113
Ada beberapa persoalan dalam hal pengelolaan keuangan daerah,
diantaranya adalah:
1. Urgensi penyertaan modal Pemda
Salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan
pelayanan publik yang dapat diberikan oleh Pemda dengan
menggunakan pendekatan bisnis. Meski BUMD dibentuk untuk
mencari keuntungan, namun tanpa harus menghilangkan aspek
pelayanan publik. BUMD tidak mendapat saingan dari investasi
swasta karena bidang usaha yang dijalankannya membutuhkan
modal besar dan masa pengembalian investasi yang membutuhkan
waktu sangat lama.
2. Makna Pemda sebagai pemilik BUMD/pemodal terkait dengan
manajemen dan pengawasan BUMD.
Pemda sebagai pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila
keseluruhan modal BUMD bersumber dari Pemda. BUMD dengan
pemilik tunggal ini berbentuk perusahaan umum (Perum), sementara
jika Pemda bukan pemilik tunggal bentuk perusahaan adalah
perseroan terbatas (PT). Pemda sendiri melakukan investasi setelah
menganggarkan terlebih dahulu dalam Perda APBD komponen
pembiayaan berupa penyertaan modal daerah/investasi. Oleh
karena itu, penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu
dari lembaga perwakilan daerah (DPRD).
3. Besaran bagi hasil/dividen yang diperoleh Pemda dari
investasinya di BUMD.
P a g e 21 | 113
BUMD sebagai sumber pendapatan daerah secara legal formal
diakui dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncul
rekening “Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah (BUMD)” (Lampiran A.IV Permendagri Nomor 13 Tahun
2006). Namun, hal ini juga bermakna bahwa jika BUMD tidak
memperoleh laba, maka Pemda juga tidak akan memperoleh PAD
dari BUMD tersebut. Dengan demikian, besaran PAD yang diperoleh
Pemda dari BUMD tergantung pada besaran laba yang diperoleh
BUMD. BUMD tidak boleh dibebani target PAD apabila BUMD masih
merugi atau “berada” dalam upaya mendukung program Pemerintah
berupa penyediaan air bersih (khusus bagi PDAM).
2.5. Penyertaan Modal
Secara umum penyertaan modal dapat didefenisikan sebagai suatu
usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan,
dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan
Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan
perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN
dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan
P a g e 22 | 113
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah menyatakan Penyertaan Modal adalah
bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau
pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis
penyertaan modal yaitu, antara lain :
a. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan
Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
b. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam
perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda
untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan
masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan
bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal
kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri
tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat bahwa
penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
P a g e 23 | 113
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah
berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemda bersumber
dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau
penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.
c. Penyertaan Modal Bank Indonesia: sesuai dengan Pasal 64 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
dan Penjelasannya, Bank Indonesia hanya dapat melakukan
penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang
sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyertaan di luar
badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya
dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan modal tersebut hanya
dapat diambil dari dana cadangan tujuan. Dalam hal penyertaan
modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Badan Umum Milik
Daerah (BUMD) perlu dilihat modal awal yang dibutuhkan oleh BUMD
tersebut. Adapun aturan-aturannya terdapat didalam Bank for
International Settlement sebagai lembaga yang dipayungi oleh Bank
Dunia. Selanjutnya dapat dilihat kebijakan dari Bank Indonesia
sebagai bank sentral Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia tersebut
dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada
Bank-Bank di Indonesia. Antara peraturan Bank Indonesia dengan
P a g e 24 | 113
Bank or International Settlement adalah tidak boleh bertentangan satu
sama lain.
2.6. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan dapat diukur dengan keberhasilan suatu
perusahaan dalam mempertahankan kebijakan dividen yang
menguntungkan sampai perusahaan mampu menunjukkan adanya suatu
kenaikan modal yang stabil. Menurut Sucipto (2003) kinerja keuangan
adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur
keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.
Menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan
dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.
Menurut Horne (1998) kinerja kuangan adalah merupakan ukuran prestasi
perusahaan maka keuntungan adalah merupakan salah satu alat yang
digunakan oleh para manajer. Kinerja keuangan juga akan memberikan
gambaran efisiensi atas pengunaan dana mengenai hasil akan
memperoleh keuntungan dapat dilihat setelah membandingkan
pendapatan bersih setelah pajak. Nitisemito (1995) mengatakan bahwa
kinerja keuangan merupakan kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk
mendapatkan dan mengunakan modal dengan cara yang efektif dan
efisien. Menurut Sudarno, dkk (2010), kinerja keuangan adalah suatu
kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengukur prestasi
perusahaan dan mengunakan modal secara efektif dan efisien demi
tercapainya tujuan perusahaan.
P a g e 25 | 113
2.7. Pedoman Penilaian Kinerja PDAM
Laporan keuangan merupakan perangkat penilaian kinerja yang
digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau tidaknya
pada Perusahaan Daerah Air Minum, yang berpedoman pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 47 Tahun 1999 yaitu tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Untuk
melakukan penilaian kinerja aspek keuangan PDAM perlu dilakukannya
analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pada setiap akhir
tahun buku. Untuk mencapai nilai maksimum dan bobot kinerja dari
indikator aspek meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek
administrasi dapat dilihat sesuai dengan Kepmendagri no. 47 tahun 1999
pasal 3 berikut ini :
(1) Tingkat keberhasilan PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 0;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama
dengan 30.
(2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
a. Aspek Keuangan 45;
b. Aspek Operasional 40;
c. Aspek Administrasi 15.
(3) Indikator setiap aspek terdiri atas:
P a g e 26 | 113
a. Aspek Keuangan:
1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
2. Rasio Laba terhadap Penjualan;
3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap
Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
9. Jangka Waktu Penagihan Piutang;
10. Efektivitas Penagihan.
b. Aspek Operasional
1. Cakupan Pelayanan;
2. Kualitas Air Distribusi;
3. Kontinuitas Air;
4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
5. Tingkat Kehilangan Air;
6. Peneraan Meter Air;
7. Kecepatan Penyambungan Baru;
8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
9. Kemudahan Pelayanan;
10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.
P a g e 27 | 113
c. Aspek Administrasi:
1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
3. Prosedur Operasi Standar;
4. Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Tertib Laporan Internal;
8. Tertib Laporan Eksternal;
9. Opini Auditor Independen;
10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
2.8. Studi Kelayakan Bisnis
Menurut Kasmir dan Jakfar (2012) studi kelayakan bisnis
adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang
suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, untuk menentukan
layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Menurut Umar (2005) studi
kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang
tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun,
tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka
pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak
ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Suliyanto
(2010) menyatakan beberapa perbedaan studi kelayakan bisnis
dengan rencana bisnis (businessplan) berdasarkan sumber data
penelitian, penyusun penelitian, tujuan dari studi kelayakan dan
P a g e 28 | 113
rencana bisnis, waktu penelitian, dan biaya yang dibutuhkan oleh masing-
masing.
Ada beberapa Aspek dalam Studi Kelayakan Bisnis, yaitu :
a. Aspek Pasar dan Aspek Pemasaran
Dalam sebuah studi kelayakan bisnis aspek pasar dan pemasaran
merupakan salah satu aspek yang paling penting, karena aspek
pasar dan pemasaran menentukan hidup atau tidaknya sebuah
perusahaan di dalam industri. Menurut Thamrin dan Tantri (2012)
pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang
dirancang untuk merencanakan, menentukan harga,
mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat
memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini
maupun konsumen potensial.
b. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia
Dalam menganalisis studi kelayakan bisnis aspek manajemen
dan SDM penting dianalisis karena dalam menjalankan sebuah
organisasi, manajemen satu dengan yang lainnya memiliki
keterkaitan pekerjaan. Suatu organisasi selalu diibaratkan
dengan sebuah tubuh, apabila akan melakukan sebuah
perubahaan namun sebagian dari organ tubuh tidak siap untuk
menerima perubahan tersebut maka perubahan yang telah
direncanakan tidak akan dapat dijalankan.
P a g e 29 | 113
c. Aspek Teknis dan Operasional
Langkah selanjutnya dalam penentuan kelayakan suatu rencana
bisnis adalah menganalisis aspek teknis dan teknologi. Evaluasi
aspek teknis ini mempelajari kebutuhan - kebutuhan teknis bisnis,
seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang
dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi bisnis dan letak
perusahaan yang paling menguntungkan.
d. Aspek AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan Hidup)
Pertumbuhan dan pekembangan perusahaan berpengaruh
terhadap lingkungan sekitar apakah membawa dampak negative
atau positif terhadap masyarakat sekitar atau sebaliknya apakah
masyarakat sekitar membawa dampak positif atau negative terhadap
perusahaan. Analisa yang dilakukan terhadap aspek ini bermanfaat
untuk mengindentifikasi kelayakan bisnis yang dijalankan sesuai
dengan standar lingkungan hidup yang ada. Salah satu media
dari aspek ini adalah AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
yang sedang dan telah dikembangkan di beberapa Negara
maju dengan nama Environmental Impact analysis atau
Environmental Impact Assessment (EIA).
e. Aspek Hukum
Berdasarkan pendapat Husnan dan Suwarsono (2007) aspek
hukum dalam studi kelayakan menganalisis tentang: (1) Bentuk
badan usaha yang akan dipergunakan, (2) Jaminan-jaminan yang
bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dana berupa
P a g e 30 | 113
pinjaman. Berbagai akta, sertifikat, izin yang diperlukan dan
sebagainya.
f. Aspek Ekonomi dan Sosial
Kasmir dan Jafar (2012) menyebutkan beberapa dampak yang
akan mempengaruhi berbagai pihak tersebut, baik itu positif maupun
negatif sebagai berikut: (1) Bagi masyarakat dampak positif yang
diperoleh dari sebuah bisnis ditinjau dari aspek ekonomi adalah
peluang untuk meningkatkan pendapatan. Bagi pemerintah, dampak
positif yang diperoleh adalah memberikan pemasukan berupa
pendapatan. Selain itu dampak positif lainnya adalah pengaturan
dan pengelolaan SDA yang belum terjamah. (2) Dampak negatif
sebuah bisnis ditinjau dari aspek ekonomi adalah eksplorasi SDA
yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga
mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. (3) Dampak
positif sebuah bisnis ditinjau dari aspek sosial dari tinjauan
masyarakat secara umum adalah tersedia sarana dan prasarana yang
dibutuhkan seperti jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. (4)
dampak negatif sebuah bisnis ditinjau dari aspek sosial dari tinjauan
pemerintah adalah perubahan demografi disuatu wilayah,
perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Irham Fahmi
(2011) menyatakan bahwa tanggungjawab sosial (social
responsibility) adalah kewajiban manajemen untuk membuat
pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam
mewujudkan kesejahteraan dan masyarakat.
P a g e 31 | 113
g. Aspek Keuangan
Kismono (2011) menyatakan ada tiga keputusan penting dalam
manajemen keuangan sebuah perusahaan, yaitu: (1) Memperoleh
dana (keputusan pendanaan). (2) Penggunaan dana (keputusan
investasi). (3) Pembagian laba (kebijakan dividen). Kasmir dan Jafar
(2012) menyebutkan bahwa secara keseluruhan penilaian aspek
keuangan meliputi: (1) Sumber-sumber dana yang akan diperoleh.
(2) Kebutuhan biaya investasi. (3) Estimasi pendapatan dan biaya
investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan
jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. (4) Proyeksi
neraca dan laporan laba/rugi untuk beberapa periode ke depan. (5)
Kriteria penilaian investasi. (6) Rasio keuangan yang digunakan
untuk menilai kemampuan perusahaan.
2.9. Analisa Investasi Proyek
Konsep analisa investasi menurut Rochmanhadi (1996), dapat
dijabarkan dalam bagian-bagian sebagai berikut :
1. Biaya (Cost): adalah semua barang dan jasa yang mengurangi
pendapatan bersih pihak-pihak yang terkait (project participant). Biaya
itu sendiri dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu:
a. Biaya investasi (investment cost) adalah biaya modal yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek.
b. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak terpengaruh
dengan adanya kegiatan-kegiatan proyek, seperti gaji karyawan
(tenaga administrasi).
P a g e 32 | 113
c. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang langsung
berhubungan dengan kegiatan proyek.
d. Biaya tambahan (incremental cost) adalah biaya yang diakibatkan
oleh kenaikkan output suatu produk, bisa juga disebut marginal
cost.
e. Biaya hilang (sunk cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada
waktu yang lalu sebelum kepastian pelaksanaan proyek, namun
tidak diperhitungkan dalam analisa, seperti biaya survey
lapangan.
f. Biaya kesempatan (opportunity cost) adalah biaya yang
diakibatkan penggunaan sumber daya karena keterbatasan
kesempatan, seperti biaya penyiapan dokumen, administrasi dan
lain-lain.
2. Manfaat (Benefit): adalah peningkatan penerimaan barang atau jasa
yang meningkatkan pendapatan bersih pihak-pihak terkait. Kemudian
manfaat dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
a. Manfaat langsung (direct benefit) yaitu manfaat langsung yang
diperoleh sesuai tujuan investasi.
b. Manfaat tidak langsung (direct benefit) yaitu manfaat yang
merupakan dampak dari adanya kegiatan investasi tersebut.
2.10. Penilaian Investasi
Pada umumnya ada tiga metode yang dipakai untuk mengukur
atau menilai suatu investasi. Metode tersebut seperti, Metode Net Present
Value (NPV), Metode Internal Rate of Return (IRR) dan Metode Benefit-
P a g e 33 | 113
Cost Ratio (BCR) (Suad Husnan, et al 2000) yang selengkapnya
dijelaskan sebagai berikut:
a. Net Present Value (NPV): merupakan selisih antara nilai sekarang
investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih
dimasa yang akan datang. Secara matematis dapat ditampilkan
sebagai berikut :
dimana :
NPV = Nilai Sekarang bersih.
-Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke-0
At = Aliran kas masuk bersih pada tahun ke-t
r = Tingkat keuntungan yang diisyaratkan
n = Jumlah tahun (usia ekonomis) proyek
Mengkaji usulan proyek dengan NPV memberikan petunjuk
(indikasi) sebagai berikut: (1) bila NPV > 0 berarti usulan proyek
dapat diterima; (2) bila NPV < 0 berarti usulan proyek ditolak.
b. Benefit Cost Ratio (BCR): konsep BCR menekankan pada segi
manfaat (benefit) bagi kepentingan proyek. Rumus untuk analisis ini
adalah sebagai berikut :
dimana:
BCR = Ratio manfaat terhadap biaya.
P a g e 34 | 113
(PV)B = Nilai sekarang benefit.
Cf = Nilai sekarang biaya.
Sebagai indikasi analisis ini adalah bila BCR lebih besar satu,
usulan suatu proyek diterima dan bila BCR lebih kecil satu usulan
suatu proyek ditolak sedangkan bila BCR sama dengan satu
dikatakan proyek tersebut netral.
c. Internal Rate of Return (IRR): adalah tingkat bunga yang
menyamakan present value dari aliran kas keluar dan present value
merupakan tingkat bunga yang masuk (Suad Husnan, Suwarsono
Muhammad, 2000). Secara matematis pernyatan diatas dapat ditulis
sebagai berikut:
dimana :
At = Aliran kas pada periode t
R = tingkat bunga
N = Periode terakhir aliran kas diharapkan
∑ = Jumlah aliran kas yang di ´´discounted´´ kan pada akhir
tahun 0 sampai dengan tahun n
Menganalisis suatu usulan proyek dengan IRR akan didapat
petunjuk bahwa : (1) IRR > arus pengembalian (i) proyek diterima;
(2) IRR < bunga uang, proyek ditolak.
P a g e 35 | 113
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Untuk menilai atau menganalisa feasible tidaknya usulan investasi
penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap BUMD di Kabupaten
Balangan dapat dilakukan dengan menggunakan Mixed Methods
Research. Mixed Methods Research adalah suatu desain pengkajian yang
didasari asumsi filosofis sebagai sebuah metodologi yang memberikan
asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara
pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses pengkajian. Sebagai
sebuah metoda, mixed methods research berfokus pada pengumpulan
dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data
kualitatif. Premis sentral yang dijadikan dasar mixed methods research
adalah menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif
untuk menemukan hasil pengkajian yang lebih baik dibandingkan jika
hanya menggunakan salah satu pendekatan saja (misalnya dengan
pendekatan kuantitatif saja atau dengan pendekatan kualitatif saja).
3.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan, dengan fokus pada kinerja PDAM dilihat dari aspek
keuangan, administrasi dan operasional pada tahun 2014 sampai 2017
serta tingkat kepuasan konsumen. Sasaran kajian lainnya adalah
P a g e 36 | 113
kelayakan investasi pada pengembangan bidang usaha berupa
penyediaan air mineral kemasan PDAM Kabupaten Balangan.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
data kualitatif dan kuantitatif yang dapat diperoleh melalui proses
pengumpulan data. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Data primer adalah data yang bersumber dari responden yang terpilih
dalam penelitian ini, misalnya SKPD yang bersinggungan dengan
kajian, manajemen PDAM.
b. Data sekunder adalah data yang tersedia pada berbagai instansi
pemerintah (seperti PDAM, BPS, Badan Penanaman Modal, Kadin dll).
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam
penelitian ini antara lain:
a. Teknik penelusuran dokumentasi dan pencatatan Data Sekunder dari
berbagai Intansi maupun asosiasi yang berhubungan dengan kajian
ini.
b. Pengumpulan data langsung dari para responden melalui kuesioner
penelitian.
c. Pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok (Focus
Group Discussion/FGD) dengan pelaku usaha dan pejabat
pemerintah Kabupaten Balangan yang berwenang mengambil
kebijakan dalam kegiatan Investasi.
P a g e 37 | 113
3.5. Teknik Analisis Data
Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada 3 yaitu :
1. Melakukan penilaian terhadap kinerja PDAM. Untuk penilaian kinerja
PDAM didasarkan pada KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Penilaian Kinerja
ini terdiri dari 3 Aspek yaitu aspek keuangan, Aspek Operasional dan
Aspek Administrasi. Alat analisis pada tabel 3.1, memperlihatkan
perhitungan nilai kinerja aspek keuangan PDAM untuk dinyatakan
sudah mencapai nilai maksimum atau belum adalah sebagai berikut :
Penilaian indikator aspek keuangan :
Keterangan:
60 = Nilai maksimum indikator aspek keuangan
45 = Bobot kinerja aspek keuangan
Tabel 3.1. memperlihatkan penilaian Kinerja PDAM
berdasarkan Aspek Keuangan :
P a g e 38 | 113
Tabel 3.1.
Penilaian Kinerja Berdasarkan Aspek Keuangan NO INDIKATOR RUMUS RASIO NILAI
> 10% 5
> 7% - 10 % 4
> 3% - 7% 3
> 0% - 3 % 2
≤ 0 % 1
> 20% 5
> 14% - 20% 4
> 6% - 14% 3
> 0% - 6% 2
≤ 0% 1
> 1,75 – 2,00 5
> 1,50 – 1,75 4
> 1,25 – 1,50 3
> 1,00 – 1,25 2
≤ 1,00 1
< 0,5 5
> 0,5 – 0,7 4
> 0,7 – 0,8 3
> 0,8 – 1,0 2
> 1,0 1
> 2,0 5
> 1,7 – 2,0 4
> 1,3 – 1,7 3
> 1,0 – 1,3 2
≤ 1,0 1
≤ 0,50 5
> 0,50 – 0,65 4
> 0,65 – 0,85 3
> 0,85 – 1,00 2
> 1,00 1
> 2,0 5
> 1,7 – 2,0 4
> 1,3 – 1,7 3
> 1,0 – 1,3 2
≤ 1,0 1
≤ 2 5
> 2,0 – 4,0 4
> 4,0 – 6,0 3
> 6,0 – 8,0 2
> 8,0 1
< 60 5
> 60 – 90 4
> 90 – 150 3
> 150 – 180 2
> 180 1
> 90% 5
> 85% - 90% 4
> 80% - 85% 3
> 75% - 80% 2
≤75% 1
1
2
3
4
5
Rasio Laba
Terhadap Aktiva
Produktif
Rasio Laba
Terhadap Penjualan
Rasio Aktiva Lancar
Terhadap Utang
Lancar
Rasio Utang Jangka
Panjang Terhadap
Ekuitas
Rasio Total Aktiva
Terhadap Total
Utang
7
8
9
10
Rasio Biaya Operasi
Terhadap
Pendapatan Operasi
6
Rasio Laba Operasi sebelum
Biaya Penyusutan terhadap
Angsuran Pokok dan Bunga
Jatuh Tempo
Rasio Aktiva
Produktif Terhadap
Penjualan Air
Jangka Waktu
Penagihan Piutang
Efektivitas
Penagihan
Penilaian keadaan tingkat keberhasilan PDAM digolongkan, sebagai
berikut:
P a g e 39 | 113
Tabel 3.2. Klasifikasi Kinerja PDAM
Untuk Penilaian Aspek Operasional adalah sebagai berikut :
1. Cakupan Pelayanan;
Pengertian dari cakupan pelayanan teknis adalah suatu ukuran
untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk
terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di
wilayah pelayanan PDAM.
Formulasi indikator cakupan pelayanan teknis adalah:
Jumlah penduduk terlayani merupakan jumlah sambungan dikali
rata-rata jiwa per KK (didasarkan pada data BPS). Jumlah
sambungan adalah jumlah sambungan aktif pada akhir periode
penilaian. Jumlah penduduk di wilayah pelayanan merupakan
jumlah penduduk di wilayah pelayanan teknis (wilayah yang ada
dalam perencanaan).
2. Kualitas Air Distribusi;
Kualitas air pelanggan merupakan ukuran yang digunakan untuk
mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM
P a g e 40 | 113
kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti
yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor
492/MENKES/PER/V/2010 Tentang persyaratan Kualitas Air
Minum. Formulasi indikator kualitas air pelanggan adalah:
3. Kontinuitas Air;
4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
5. Tingkat Kehilangan Air;
6. Peneraan Meter Air;
7. Kecepatan Penyambungan Baru;
8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
Kemampuan pengaduan merupakan ukuran untuk menilai respon
atau tanggapan PDAM terhadap pengaduan pelanggannya.
Formulasi indikator tingkat penyelesaian aduan adalah:
Jumlah pengaduan yang tertangani adalah banyaknya pengaduan
pelanggan yang tercatat dan telah diselesaikan masalahnya dalam
satu periode evaluasi kinerja.Jumlah pengaduan adalah
banyaknya pengaduan dari pelanggan yang tercatat selama satu
periode evaluasi kinerja.
9. Kemudahan Pelayanan;
10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.
Sedangkan Penilaian Aspek Administrasi adalah sbb:
P a g e 41 | 113
1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
3. Prosedur Operasi Standar;
4. Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Tertib Laporan Internal;
8. Tertib Laporan Eksternal;
9. Opini Auditor Independen;
10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
2. Mengukur Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) secara menyeluruh
terhadap pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh PDAM
Kabupaten Balangan. Dalam mengukur IKM, dilakukan pengumpulan
data melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner (guided
interview). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang berupa
laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang yang diketahui (Arikunto
2002:128). Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun dengan
merujuk Peraturan Menteri PAN RBRI Nomor: Nomor 14 Tahun 2017
tentang pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelengara Pelayanan
Publik.
3. Melakukan analisis Studi Kelayakan Investasi pada PDAM Kabupaten
Balangan yang terdiri dari aspek pemasaran, Aspek operasional,
P a g e 42 | 113
Aspek Manajemen, Aspek Sosial dan Aspek Keuangan. Adapun
untuk Aspek Keuangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Melakukan Analisa biaya, yang terdiri dari : Biaya pelaksanaan
proyek (investasi) dan Biaya operasional Investasi
b. Analisa Manfaat (benefit), yang berupa pendapatan dari
operasional.
c. Pembuatan cash flow
d. Analisa NPV, IRR dan BCR
e. Kesimpulan apakah layak untuk dilakukan investasi atau tidak
3.6. Jangka Waktu Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu kurang
lebih 6 (enam) bulan, terhitung sejak pihak/Tim peneliti mendapatkan
Surat perintah pelaksanaan pekerjaan.
3.7. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan
penelitian ini sebagai berikut:
1. Penyusunan Proposal Penelitian
2. Pengajuan Proposal Penelitian
3. Seminar Proposal Penelitian
4. Penyusunan Instrumen Penelitian
5. Penentuan Sampel dan Obyek Penelitian
6. Uji Validitas Instrumen Penelitian
7. Perekrutan Dan Seleksi Enumerator
8. Pelatihan Enumerator
P a g e 43 | 113
9. Pengumpulan Data Penelitian
10. Pengolahan data Penelitian
11. Analisa Data Penelitian
12. Penulisan Draft Laporan Penelitian
13. Seminar Hasil Penelitian
14. Penyusunan Final Report / Laporan Akhir Penelitian
15. Penyerahan Laporan Akhir/ Final Report
3.8. Biaya Penelitian
Kegiatan penelitian ini dibiayai sepenuhnya dari DIPA Anggaran
Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
3.9. Pelaksana Penelitian dan Tim Penelitian
Pelaksanaan kegiatan penelitian ini, dilaksanakan oleh Tim peneliti
yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai, dengan
kualifikasi pendidikan, Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) yang sesuai
dengan bidang keahlian dari lembaga Penelitian yang kompeten dengan
susunan personalia sebagai berikut:
Ketua Tim Peneliti : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si
Anggota : 1. Dr. Meina Wulansari Yusniar, SE, Msi
2. Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA
3. M. Ziyad, SE, M.M.
4. Dr. RR Yulianti P, SE.,M.Si
5. Dr. Meiske Claudia, SE, MM
6. Doni Stiadi. S.Si. M.Si
7. Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM
8. Dr. Saharuddin, MA
P a g e 44 | 113
BAB IV
KAJIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum PDAM Kabupaten Balangan
Kabupaten Balangan merupakan kabupaten hasil pemekaran
dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten yang ditetapkan
berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang
tersebut, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Kabupaten
Balangan pada tanggal 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadi
yang dirayakan setiap tahunnya.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan
merupakan pemisahan dari PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara
menyusul pemekaran Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai
Utara, yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pemisahan PDAM
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan PDAM Kabupaten Balangan
beserta Penyerahan Aset dan Personilnya tanggal 6 April 2004, dengan
Modal Awal berupa Hibah dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
sebesar Rp1.489.085.292,00 dan dengan Neraca Pembuka per 1 Juli
2004. Pada tanggal 4 Juli 2007 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 15 tahun 2007 tentang Pendirian PDAM Kabupaten
Balangan untuk mengukuhkan berdirinya PDAM Kabupaten Balangan.
P a g e 45 | 113
PDAM Kabupaten Balangan adalah Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang bergerak pada bidang usaha pengelolaan dan pelayanan
air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Balangan. PDAM
Kabupaten Balangan saat ini memiliki 8 wilayah pelayanan:
1. Kantor Induk Kota Paringin
2. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Halong
3. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Juai
4. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Awayan
5. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Batu Mandi
6. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lampihong
7. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Paringin Selatan
8. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tebing Tinggi
Adapun dasar hukum perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Balangan adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun
2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan Kepada PDAM Kabupaten Balangan dan Kabupaten
Tabalong.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan
P a g e 46 | 113
Selatan Kepada PDAM Kabupaten Balangan dan Kabupaten
Tabalong.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun
2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Kepada PDAM Kabupaten Balangan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun
2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun
Anggaran 2010.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pendirian PDAM Kabupaten Balangan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas, dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Balangan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada
PDAM Kabupaten Balangan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2008
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan Kepada PDAM Kabupaten Balangan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2009
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan Kepada PDAM Kabupaten Balangan
P a g e 47 | 113
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2010
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan Kepada PDAM Kabupaten Balangan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan Kepada PDAM Kabupaten Balangan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2012
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan Kepada PDAM Kabupaten Balangan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 29 tahun 2013
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Balangan Tahun 2013.
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Balangan.
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih Pada PDAM Kabupaten
Balangan.
Adapun struktur Organisasi PDAM Balangan Berdasarkan
Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Balangan
P a g e 48 | 113
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Balangan
Visi organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
analisis stakeholder dan harapan mereka, pengaruh lingkungan eksternal,
peluang yang disediakan lingkungan internal, aktivitas dan skala
prioritasnya, dan kekuatan keuangannya. Oleh karena itu, dalam
mengembangkan visi diperlukan pemahaman yang jelas atas:
a) Pihak terkait (stakeholders) dan harapan-harapan mereka
b) Lingkungan (internal dan eksternal) tempat organisasi
beroperasi
c) Aktivitas yang dilakukan organisasi
d) Posisi keuangannya
PDAM Kabupaten Balangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Balangan, secara terus menerus
dituntut meningkatkan pelayanan air bersih ke masyarakat, meningkatkan
P a g e 49 | 113
kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Balangan.
Harapan masyarakat Kabupaten Balangan adalah selalu
memperoleh air bersih secara kontinyu untuk pemenuhan kebutuhan
sehari-hari selama 24 jam, serta mendapatkan kemudahan fasilitas dan
cara pembayaran sehingga dapat membayar kewajibannya tepat waktu.
Dalam usaha mewujudkan pelayanan prima, perusahaan terus menerus
berusaha untuk menekan tingkat kehilangan air, pemenuhan kapasitas
produksi dan kesiapan sistem distribusi agar membantu percepatan
tumbuh kembangnya perusahaan menuju perusahaan yang sehat dan
mandiri.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka VISI PDAM Kabupaten
Balangan dirumuskan sebagai berikut “MENJADI TETAP SEHAT DAN
HANDAL MENUJU PDAM MANDIRI”
Rumusan visi tersebut mengandung makna atau nilai-nilai sebagai
berikut:
a) Sehat: dapat tumbuh dan berkembang serta membiayai diri sendiri .
b) Handal : konsekuen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
dengan berorientasi untuk masa depan yang diinginkan serta mampu
memanfaatkan potensi yang ada meliputi kekuatan dan peluang untuk
meminimalisir kelemahan dan ancaman.
c) Mandiri: dapat memecahkan persoalan-persoalan internal, mampu
menilai kelemahan sendiri sebagai bentuk koreksi, mampu melakukan
komunikasi dengan pihak lain untuk dijadikan bahan pengambilan
P a g e 50 | 113
keputusan, dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mempertahankan pelayanan secara terus-menerus.
Tindak lanjut untuk mencapai visi, diperlukan definisi yang lebih rinci
tentang bagaimana, apa, siapa, di mana, dan mengapa, yaitu berupa
MISI. Pernyataan misi harus memberikan jawaban atas semua hal
tersebut. Pernyataan misi diperlukan untuk membawa organisasi untuk
lebih fokus, yang membentuk kaitan untuk menerjemahkan visi ke dalam
aktivitas tertentu. Pernyataan misi harus mencakup hal-hal yang tertuang
dalam Komponen Pernyataan Misi, yaitu 1) Mengapa organisasi itu ada –
apa maksud organisasi; 2) Apa yang dilakukan organisasi – produk dan
jasa apa yang harus dihasilkan untuk mencapai maksud; 3) Bagaimana
hal itu dilakukan – aktivitas dan proses yang organisasi lakukan untuk
menghasilkan produk dan jasa; 4) Identifikasi siapa yang menerima –
kebutuhan publik atau pelanggan yang harus dipenuhi organisasi; dan 5)
Kenali dan sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah dirumuskan
MISI PDAM Kabupaten Balangan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan profesional SDM
2. Meningkatkan pelayanan menuju kepuasan pelanggan
3. Meningkatkan pendapatan dan efisiensi dalam operasional
perusahaan
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
5. Meningkatkan pencarian sumber daya eksternal
P a g e 51 | 113
4.2. Kinerja Keuangan PDAM Balangan Tahun 2014 – 2017
4.2.1. Perkembangan Rasio Keuangan PDAM Balangan
Analisis Rasio Keuangan atau Financial Ratio adalah merupakan suatu alat
analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan
berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di
laporan keuangan seperti Laporan Neraca, Rugi/Laba, dan Arus Kas
dalam periode tertentu. Berikut adalah analisis rasio keuangan PDAM
Balangan periode 2014 – 2017.
Tabel 4.1. Analisis Rasio PDAM Balangan periode 2014 – 2017
Sumber : PDAM Balangan data diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa terdapat tiga rasio yang
digunakan untuk menilai kinerja keuangan PDAM Balangan yaitu rasio
Rentabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas.
2014 2015 2016 2017
RENTABILITAS
laba bersih setelah pajak
Jumlah Equity
Biaya Operasi
Pendapatan Operasi
LIKUIDITAS
Aktiva Lancar
Utang Lancar
Kas + Setara Kas
Utang Lancar
Jumlah Penerimaan Rekening air
Jumlah Rekening Air
SOLVABILITAS
Jumlah Utang
Jumlah Aktiva
Jumlah Utang
Jumlah Ekuitas
a. Return On Equity %
INDIKATOR RUMUS SATUAN
b. Rasio Operasi % 180.68165.47 165.78214.45 177.02
b. Debt to Equty Ratio %
a. Debt to Asset Ratio %
c. Efektivitas Penagihan %
b. Cash Ratio %
4349.73 1452.20a. Current Ratio %
TAHUN RATA-
RATA
-10.75 -9.67 -9.75 -9.15 -9.83
1379.59 866.36 2011.97
2824.50 937.51 920.23 555.19 1309.36
0.18 0.65 0.83 1.62 0.82
0.18 0.66 0.92 1.50 0.81
P a g e 52 | 113
1. Rasio Rentabilitas atau rasio Profitabilitas menggambarkan
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset dan
ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan tabel 4.1.
diketahui bahwa ROE perusahaan PDAM Balangan dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2017 rata-rata sebesar -9,83%. ROE PDAM
Balangan negatif disebabkan karena PDAM Balangan dari periode
2014 sampai dengan 2017 mengalami kerugian. Rata-rata kerugian
setiap tahunnya sebesar Rp 10.878.609.194. Berdasarkan tabel 4.1
dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum efisien dalam mengelola
asetnya.
Dilihat dari rasio Operasinya diketahui bahwa rata-rata rasio operasi
selama 4 tahun sebesar 180,68 %. Hal ini memperlihatkan bahwa
biaya operasional PDAM Balangan lebih besar 1,8 kali dibandingkan
pendapatan operasionalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa PDAM
Balangan masih belum efisien dalam kegiatan operasionalnya. Jika
dilihat dari laporan laba rugi, biaya operasional terbesar adalah biaya
penyusutan dan beban pegawai. Hal ini yang mungkin perlu menjadi
perhatian bagi pihak manajemen PDAM Balangan dalam rangka
memperbaiki kinerja keuangannya. Idealnya, Rasio Operasional
perusahaan sebesar 80 %. Namun jika melihat dari trendnya, ada
kecenderungan PDAM Balangan sudah melakukan perbaikan
efisiensi kinerja. Hal ini dilihat dari adanya penurunan rasio operasi
dari 214,45 % ditahun 2014 menjadi 165,78 % ditahun 2017.
P a g e 53 | 113
2. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
melunasi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel 4.1.
diketahui bahwa rasio likuiditas perusahaan dalam hal ini current
ratio, cash ratio dan efektivitas penagihan. Pada tahun 2014 current
ratio PDAM Balangan sebesar 4349,73% yang berarti bahwa setiap
Rp 1 kewajiban lancar perusahaan hanya dijamin oleh aktiva lancar
perusahaan sebesar Rp 43,50. Ini memperlihatkan bahwa
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya jangka
pendeknya sangat baik. Demikian juga untuk tahun 2015, 2016 dan
2017 dimana current rationya lebih dari 100 % yang berarti bahwa
perusahaan menjamin utang mereka dengan asset perusahaan
sangat baik. Rata-rata current ratio selama 4 tahun PDAM Balangan
sebesar 2011,97 %. Tingginya nilai current ratio disebabkan karena
utang jangka pendek perusahaan tidak terlalu besar. Hal ini membuat
perusahaan mempunyai risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek
yang rendah. Untuk cash ratio perusahaan dari tahun 2014 sampai
dengan 2017 rata-rata sebesar 1309,06 %, yang berarti bahwa setiap
hutang lancar sebesar Rp 1 dijamin oleh kas dan setara kas
perusahaan sebesar Rp 13,09. Ini memperlihatkan bahwa
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya jangka
pendeknya sangat baik.
3. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Indikator Rasio solvabilitas
ada dua yaitu Rasio Hutang terhadap Aset dan Rasio Hutang
P a g e 54 | 113
terhadap Modal (Ekuitas). Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui
bahwa rata-rata Rasio Hutang terhadap aset dan Rasio hutang
terhadap Ekuitas selama 4 tahun adalah 0,82 persen dan 0,81
persen, yang berarti bahwa hutang PDAM Balangan sangat kecil
yang berarti bahwa sebagian besar aset PDAM berasal dari Modal
Sendiri. Rata-rata modal sendiri berasal dari modal yang disetor daari
Pemerintah Kabupaten Balangan.
4.2.2. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi PDAM Balangan
Analisis Common Size adalah analisis dengan pembacaan data-
data keuangan untuk beberapa periode (untuk mencari trend-trend
tertentu). Analisis common size laporan laba rugi disusun dengan cara
menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba-rugi menjadi proporsi
dari total pendapatan usaha. Tabel 4.2 memperlihatkan analisis common
size PDAM Balangan periode 2014 sampai dengan 2017. Berdasarkan
tabel tersebut diketahui sebagai berikut:
1. Berdasarkan Tabel 4.2. diketahui bahwa sumber pendapatan berasal
dari penjualan air dan pendapatan non air. Selama periode 2014 –
2017 diketahui bahwa rata-rata pendapatan dari penjualan air sebesar
80,87 persen sedangkan pendapatan non air rata-rata sebesar 19,13
%. Berdasarkan tabel 4.2. juga dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan proporsi pendapatan dari penjualan air dimana pada
tahun 2014 penjualan air sebesar 75,34 % dari total pendapatan
meningkat menjadi 87,87 % di tahun 2017. Pendapatan non air
terbesar adalah berasal dari pendapatan sambungan baru dengan
P a g e 55 | 113
rata-rata pendapatan sebesar 13 % selama 4 tahun, namun ada
kecenderungan mengalami penurunan. Hal yang perlu mendapatkan
perhatian dari pihak manajemen PDAM adalah pendapatan dari
denda yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini berarti
kesadaran pelanggan PDAM Balangan unuk membayar tagihan air
perlu untuk ditingkatkan.
2. Dilihat dari jumlah beban usaha, beban operasional PDAM Balangan
yang paling besar yang menyebabkan PDAM Balangan mengalami
kerugian dari tahun 2014 sampai 2017 adalah beban penyusutan
dimana rata-rata beban penyusutan selama 4 tahun adalah 97,92 %.
Beban operasional terbesar kedua adalah beban pegawai dimana
rata-rata beban pegawai sebesar 38,49 %, dan ada kecenderungan
meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu
melakukan evaluasi terhadap biaya pegawai. Beban usaha ketiga
terbesar adalah beban listrik dengan rata-rata sebesar 14,09 %.
P a g e 56 | 113
Tabel 4.2 Analisis Common Size Laba Rugi PDAM Balangan
Periode 2014-2017
Sumber : PDAM Balangan, Data Diolah 2018
4.2.3. Analisis Common Size Laporan Neraca PDAM Balangan
Analisis common size laporan neraca disusun dengan cara
menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan neraca menjadi proporsi dari
Total Asser. Tabel 4.3 memperlihatkan analisis common size neraca
PDAM Balangan periode 2014 sampai dengan 2017 dengan penjelasan
sebagai berikut :
2014 2015 2016 2017
PENDAPATAN USAHA
Penjualan Air
Harga Air 75.34% 77.18% 83.07% 87.87%
Subsidi Tarif 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.34% 77.18% 83.07% 87.87%
PENDAPATAN NON AIR
Pendapatan Sambungan Baru 19.10% 16.98% 10.41% 5.50%
Pendapatan Pendaftaran 0.17% 0.36% 0.21% 0.52%
Pendapatan Denda 1.53% 1.31% 1.75% 1.96%
Pendapatan Pembukaan Kembali 0.51% 0.41% 0.65% 0.70%
Pendapatan Balik Nama 0.01% 0.02% 0.02% 0.01%
Pendapatan Pipa Line 1.02% 1.67% 1.71% 1.19%
Pendapatan Pindah Boering 0.03% 0.08% 0.29% 0.02%
Pendapatan Administrasi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pendapatan Transfer TNI & Polri 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pendapatan Non Air Lain-lain 0.00% 0.04% 0.02% 0.06%
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Bunga Bank 2.29% 1.96% 1.87% 2.17%
JUMLAH PENDAPATAN NON AIR 24.66% 22.82% 16.93% 12.13%
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
BEBAN USAHA:
Beban pegawai 34.08% 40.21% 38.73% 40.92%
Beban Sumber Air 0.00% 0.00% 0.04% 0.21%
Beban Pemakaian Bahan Kimia 4.53% 2.42% 4.82% 5.94%
Beban BBM 0.13% 0.23% 0.30% 0.56%
Beban Listrik 16.11% 13.68% 13.03% 13.53%
Beban Pipa Persil 1.37% 1.04% 3.64% 3.92%
Beban Bunga Adm & Bank 0.12% 0.03% 0.06% 0.07%
Beban Kantor 1.20% 0.85% 1.13% 1.44%
Beban Hubungan Langganan 0.28% 0.40% 1.09% 1.73%
Beban Perencanaan 0.05% 0.08% 0.21% 0.04%
Beban Penyisihan Piutang 0.25% 1.95% 0.95% 2.02%
Beban Operasi Lainnya 10.66% 8.65% 4.96% 6.68%
Beban Pemeliharaan 12.92% 4.62% 4.49% 5.01%
Beban Penyusutan 127.82% 94.60% 90.64% 78.61%
Beban Imbalan Kerja 0.00% 4.79% 1.37% 5.09%
Beban Lain-lain 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
JUMLAH BEBAN USAHA 209.54% 173.55% 165.47% 165.78%
LABA (RUGI) USAHA -109.54% -73.55% -65.47% -65.78%
PAJAK PENGHASILAN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LABA (RUGI) BERSIH -109.54% -73.55% -65.47% -65.78%
TAHUNURAIAN
P a g e 57 | 113
1. Neraca PDAM Balangan menunjukkan bahwa nilai aset terbesar ada
pada komponen aset tidak lancar dengan rata-rata selama tahun 2014
sampai 2017 sebesar 89,31% per tahun. Hal ini sangat erat kaitannya
dengan beban penyusutan yang sangat besar dalam laporan laba rugi
PDAM Balangan. Untuk asset lancar sendiri rata-rata selama tahun
2014 sampai dengan 2017 sebesar 10,69 % dengan akun terbesar
berada pada kas dan bank serta investasi jangka pendek.
2. Rata-rata total kewajiban selama tahun 2014 sampai 2017 sebesar
0,82% per tahun yang berasal dari kewajiban jangka pendek. Tabel
4.3. juga memperlihatkan bahwa selama periode 2014- 2017 PDAM
Balangan tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Hampir
sebagian besar harta PDAM Balangan berasal dari modal disetor
Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu rata-rata sebesar 132,75%.
Selain dari Pemda Balangan, juga menerima modal disetor dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari Penyertaan YBDS
yaitu rata-rata sebesar 8,53 % dan 10,62 %. Selain itu, PDAM
Balangan juga menerima dana hibah rata-rata sebesar 1,34 % dari
total asset.
P a g e 58 | 113
Tabel 4.3
Analisis Common Size Neraca PDAM Balangan Periode 2014-2017
Sumber : PDAM Balangan, Data Diolah 2018
2014 2015 2016 2017
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank 5,04% 6,12% 2,95% 3,84% 4,49%
Investasi Jangka Pendek 0,00% 0,00% 4,71% 5,15% 2,47%
Piutang Usaha 1,27% 2,19% 2,45% 3,45% 2,34%
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha -0,08% -0,34% -0,45% -0,80% -0,42%
Piutang Usaha Bersih 1,18% 1,85% 2,00% 2,65% 1,92%
Piutang Lain-lain 0,03% 0,40% 0,37% 0,36% 0,29%
Persediaan Bahan Kimia 0,24% 0,10% 0,14% 0,13% 0,15%
Persediaan Asesoris 1,26% 1,01% 1,31% 1,90% 1,37%
Persediaan Bersih 1,50% 1,11% 1,45% 2,03% 1,52%
Jumlah Aset Lancar 7,76% 9,48% 11,48% 14,03% 10,69%
ASET TETAP
Nilai Perolehan 147,68% 158,93% 165,54% 181,92% 163,51%
Akumulasi Penyusutan -55,44% -68,41% -77,02% -95,95% -74,20%
Nilai Buku Aset Tetap 92,24% 90,52% 88,52% 85,97% 89,31%
TOTAL ASET 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,01%
Biaya yang Masih Harus Dibayar 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02%
Kewajiban imbalan kerja 0,00% 0,63% 0,78% 1,62% 0,76%
Utang Lain-lain 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,18% 0,65% 0,83% 1,62% 0,82%
Kewajiban Jangka Panjang
EKUITAS
MODAL DISETOR
Modal Disetor Pemprov Kalsel 8,50% 8,59% 8,14% 8,89% 8,53%
Modal Disetor Pemkab Balangan 119,07% 128,45% 135,51% 147,99% 132,75%
Jumlah Modal Disetor 127,58% 137,04% 143,65% 156,88% 141,29%
Penyertaan Belum Ditetapkan Statusnya
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS 0,00% 0,00% 7,83% 8,55% 4,09%
Penyertaan Pemprov Kalsel YBDS 0,00% 0,00% 0,28% 0,31% 0,15%
Penyertaan Pemkab HSU YBDS 1,14% 1,15% 1,09% 1,19% 1,14%
Penyertaan Pemkab Balangan YBDS 0,98% 0,99% 0,94% 1,02% 0,98%
Jumlah Penyertaan YBDS 10,59% 10,69% 10,13% 11,07% 10,62%
Modal Hibah 1,33% 1,35% 1,28% 1,39% 1,34%
Jumlah Modal 139,50% 149,07% 155,06% 169,34% 153,24%
LABA DITAHAN
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu -28,95% -40,06% -47,12% -61,06% -44,30%
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan -10,73% -9,67% -8,78% -9,90% -9,77%
Akumulasi Kerugian -39,67% -49,73% -55,91% -70,96% -54,07%
Jumlah Ekuitas 99,82% 99,35% 99,15% 98,38% 99,18%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
URAIANTAHUN RATA-
RATA
P a g e 59 | 113
4.2.4. Kinerja Arus Kas PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014-2017
Arus Kas PDAM Kabupaten Balangan menunjukkan kemampuan
untuk menghasilkan kas dan setara kas setiap periode. Arus kas dibagi
berdasarkan aktivitas pokok dalam perusahaan, yaitu 1) aktivitas
operasional, 2) aktivitas investasi, dan 3) aktivitas pendanaan.
Perkembangan arus kas tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas Periode Tahun 2014-2017
2014 2015 2016 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba (Rugi) Bersih (11.984.143.797) (10.698.044.300) (10.250.611.698) (10.581.636.982)
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Bersih
Penyesuaian untuk:
Beban Penyusutan dan Amortisasi
13.984.722.328
13.759.935.261
14.192.107.914 12.645.623.711
Beban Penyisihan
27.726.753
283.943.719
149.231.060 325.400.158
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha (303.481.100) (1.008.459.110) (442.260.171) (819.436.060)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain (34.171.360) (405.931.989) 11.273.260 49.458.069
Penurunan (Kenaikan) Persediaan (273.875.513) 451.612.880 (444.618.830) (494.953.440)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek
75.814.180 523.022.970 249.031.167 758.706.082
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 1.492.591.491
2.906.079.431
3.464.152.702 1.883.161.538
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian Aset Tetap (2.704.263.650) (10.871.057.545) (17.311.209.822) (1.216.421.400)
Investasi Jangka Pendek
4.000.000.000 - - -
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
1.295.736.350 (10.871.057.545) (17.311.209.822) (1.216.421.400)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penyetoran Modal
1.092.480.000 9.109.324.175
16.013.909.822
-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
1.092.480.000
9.109.324.175
16.013.909.822
-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
3.880.807.841 1.144.346.061 2.166.852.702 666.740.138
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1.745.842.631 5.626.650.472 6.770.996.533 8.937.849.235
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
5.626.650.472 6.770.996.533 8.937.849.235 9.604.589.373
Sumber: PDAM Kabupaten Balangan, Data Diolah 2018
P a g e 60 | 113
Berdasarkan data pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa dari sisi
aktivitas operasi, PDAM Kabupaten Balangan selalu mengalami kerugian
yaitu pada tahun 2014 saampai 2017 secara rata-rata sebanyak
Rp.10.878.609.194. Penyebab kerugian tersebut adalah karena beban
penyusutan begitu tinggi dibandingkan dengan beban-beban yang lainnya
selama tahun 2014 sampai 2017 dengan rata-rata sebanyak
Rp13.645.579.304 atau jika dihitung rata-rata secara common-size
sebesar 97,91 % per tahun dibandingkan dengan total pendapatan usaha.
Pembebanan beban penyusutan dalam laporan laba rugi merupakan
alokasi pembebanan dari harga perolehan selama masa manfaat aset
tetap tersebut.
Pembebanan beban penyusutan tersebut tidak mengakibatkan
adanya pengeluaran kas, dengan kata lain merupakan beban non-tunai.
Beban penyusutan yang signikan tersebut sangat wajar terjadi pada
perusahaan dengan karakteristik didominasi oleh aset tetap sperti PDAM.
hal ini dapat dilihat pada Neraca yang ditampilkan secara common-size di
mana harga perolehan aset tetap secara rata-rata sebesar 163,51% dari
total aset. Dengan demikian, informasi pada laporan laba rugi harus
dikombinasikan dengan informasi keuagan pada laporan arus kas,
sehingga pengguna laporan keuangan memahami secara menyeluruh
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan ditinjau dari
keuntungan secara akuntansi, disamping itu laporan arus kas
memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas itu
sendiri.
P a g e 61 | 113
Selanjutnya Tabel 4.4. juga menunjukkan bahwa secara
keseluruhan arus kas bersih cenderung mengalami penurunan, kecuali
pada tahun 2016 terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan arus kas bersih tersebut disebabkan karena arus kas keluar
dari aktivitas investasi sehubungan dengan pembelian aset tetap pada
tahun 2015 dan tahun 2016 signifikan mengalami kenaikan, sebaliknya
tidak ada kas masuk dari aktivitas investasi mulai tahun 2015 sampai
2017. Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 sampai 2016
mengalami peningkatan karena adanya kenaikan penetoran modal.
Namun demikian, kenaikan pendanaan tersebut belum mampu menaikkan
arus kas bersih. Bahkan pada tahun 2017, tidak ada lagi tambahan
modal, sehingga pada tahun tersebut arus kas bersih turun signifikan
sebesar 69,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4.2.5. Prediksi Arus Kas Tahun 2018-2020
Berdasarkan data riil dari laporan arus kas selama tahun 2014
sampai 2017, maka menjadi dasar untuk memprediksi arus kas untuk
tahun-tahun berikutnya. Tabel di bawah ini menunjukkan prediksi arus kas
dari tahun 2018 sampai tahun 2020.
P a g e 62 | 113
Tabel 4.5 Prediksi Arus Kas Tahun 2018 – 2020
2018 2019 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba (Rugi) Bersih (9.714.870.933) (9.249.375.628) (8.783.880.323)
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Bersih
Penyesuaian untuk:
Beban Penyusutan dan Amortisasi 12.749.316.504 12.390.804.184 12.032.291.864
Beban Penyisihan 386.152.312 461.983.067 537.813.823
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha (888.825.596) (986.992.190) (1.085.158.784)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain 72.180.379 138.989.733 205.799.086
Penurunan (Kenaikan) Persediaan (580.325.099) (736.271.648) (892.218.197)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek
845.314.576 1.022.782.966 1.200.251.356
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI
2.868.942.144 3.041.920.485 3.214.898.826
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian Aset Tetap (8.519.894.486) (8.717.557.039) (8.915.219.591)
Investasi Jangka Pendek 0 0 0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (8.519.894.486) (8.717.557.039) (8.915.219.591)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penyetoran Modal 7.460.714.911 7.823.429.476 8.186.144.040
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
7.460.714.911 7.823.429.476 8.186.144.040
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
1.809.762.569 2.147.792.922 2.485.823.275
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
9.604.589.373 11.414.351.942 13.562.144.863
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
11.414.351.942 13.562.144.863 16.047.968.138
Sumber: PDAM Kabupaten Balangan, Data Diolah 2018
Penjelasan dari Tabel sebelumnya yang menunjukkan bahwa
secara keseluruhan arus kas bersih cenderung mengalami penurunan,
sehingga kondisi tersebut tentunya mempengaruhi perhitungan prediksi
arus kas untuk tahun 2018 sampai 2020. Nampak bahwa prediksi arus
kas dan setara kas pada periode tersebut menunjukkan bahwa arus kas
bersih masih positif. Artinya bahwa PDAM Kabupaten Balangan masih
memiliki ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya,
P a g e 63 | 113
walaupun sumber kas kas tersebut sebagian besar berasal dari
penyetoran modal Pemerintah Kabaupaten Balangan. Hal ini
menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk
terus berkontribusi dalam pemenuhuhan air bersih untuk kepentingan
masyarakat. Hal lain yang dapat diketahui dari laporan laba rugi adalah
adanya pembebanan penyusutan terhadap aset tepat yang ada. Beban
tersebut sebenarnya merupakan sumber dana karena menjadi unsur
penambah dalam menghitung arus kas bersih.
4.3. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2018
4.3.1. Deskripsi Responden
Deskripsi hasil survey kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten
Balangan adalah menggambarkan responden/pelanggan ditinjau dari
wilayah (kecamatan) pelayanan, jenis kelamin, usia responden,
pekerjaan, status keluarga, tingkat pendidikan dan juga jenis pelayanan
pada PDAM Kabupaten Balangan.
Penelitian ini dilakukan terhadap 200 responden pelanggan PDAM
Kabupaten Balangan. Survey dilakukan dua kali yaitu: petugas survey
mendatangi responden terpilih, dan kedua survey dilakukan di tempat
pelayanan PDAM ketika responden selesai mendapatkan pelayanan
PDAM. Adapun sebaran responden berdasarkan wilayah (kecamatan)
dimana responden tinggal adalah seperti grafik berikut ini.
P a g e 64 | 113
Gambar 4.2. Responden berdasarkan wilayah/kecamatan Kabupaten Balangan
PDAM Kabupaten Balangan memiliki 8 kecamatan wilayah
pelayanan seperti terlihat pada Gambar 4.2. Pada 4.2. terlihat bahwa
sebanyak 49 responden (24,50%) diperoleh dari kecamatan Paringin
(Paringin Kota), kemudian kecamatan Batumandi sebanyak 40 responden
(20%), dan terbesar ketiga adalah Kecamatan Paringin Selatan sebanyak
36 responden (18%). Sedangkan responden yang paling sedikit diperoleh
dari Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 8 responden (4%).
Pemilihan responden dilakukan dengan melihat proporsional jumlah
penduduk dan cakupan PDAM pada masing-masing kecamatan sehingga
responden kecamatan Paringin kota, Batu Mandi dan Paringin Selatan
mencakup 62,50% responden pada survey ini.
Responden berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden
dalam survey ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 114 orang (57%) dan
wanita sebanyak 86 orang (43%).
P a g e 65 | 113
Gambar 4.3.
Sebaran Jenis Kelamin Responden
Responden berdasarkan kelompok usia dikelompokan pada 6
(enam) kategori, yaitu < = 20 tahun, 21-29 Tahun, 30-39 tahun, 40-49
tahun, 50-59 tahun, dan usia >= 60 tahun sebagaimana pada gambar
4.3. berikut ini.
Gambar 4.4.
Sebaran Usia Responden
Gambar 4.4. menunjukkan sebagian besar responden pada survey
ini berusia 30-39 tahun sebanyak 66 orang (33%), kemudian 21-29 tahun
P a g e 66 | 113
sebanyak 60 orang (30%), sedangkan usia < = 20 tahun, dan >= 60
tahun masing-masing adalah 15 (lima belas) orang dan 3 (tiga) orang
responden.
Karakteristik Responden berdasarkan status keluarga, sebagian
besar responden sudah menikah yaitu sebanyak 144 orang (72%),
kemudain yang masih lajang sebanyak 42 orang (22%), dan sisanya
status keluarga bercerai sebanyak 11 orang (6%).
Gambar 4.5
Sebaran Status Keluarga Responden
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat
dilihat pada gambar 4.5. Pada gambar 4.5 terlihat sebagian besar
responden berpendidikan SMA dan Sarjan yaitu masing-masing 46% dan
26%, pendidikan SMP 16%, Pendidikan SD 10% dan pendidikan S2-S3
2%.
P a g e 67 | 113
Gambar 4.6
Tingkat Pendidikan Responden
Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dikategorikan
menjadi 5 (lima) kategori, yaitu PNS/TNI/Polri, Wirausaha/Dagang,
Karyawan Swasta, Petani, dan Lainya. Gambar 6 menunjukkan distribusi
responden berdasarkan jenis pekerjaan. Hasil analisis deskripsi
menunjukan sebagian besar responden pada survey ini bekerja sebagai
wirausah/dagang yaitu sebanyak 66 responden (33%), kemudian Petani
sebanyak 43 responden (22%), karyawan swasta sebanyak 40 orang
(20%), dan sisanya PNS/TNI/Polri dan lainya masing-masing sebanyak 25
responden (12%) dan 26 responden (13%).
P a g e 68 | 113
Gambar 4.7
Pekerjaan Responden
Responden berdasarkan pelayanan pada saat survey dilakukan
dapat dilihat pada gambar 4.7. Hasil analisis deskripsi menunjukan
sebagian besar responden pada saat survey dilakukan sebanyak 83
responden (41,50%) menilai pelayanan pada saat responden melakukan
pemasangan baru. Kemudian dikuti dengan layanan penanggulangan
kemacetan air ke pelanggan sebanyak 33 responden (16,50%),
pelayanan gangguan kualitas air ke pelangan sebanyak 20 responden
(10%), penanggulangan kebocoran pipa dari laporan masyarakat 19
responden (9,5%), pelayanan meter air bermasalah sebanyak 18
responden (9 %) dan sisanya sebanyak 14% masing-masing adalah
pelayanan air dengan mobil tangki sebanyak 10 responden (5%), pelayan
balik nama 9 responden (4,50%), pelayanan tutup sementara sebanyak 7
responden (3,5%), dan terkahir pelayanan tutup total sebanyak 1
responden (0,50%). Melihat kondisi ini masyarakat Kabupaten Balangan
sangat membutuhkan pelayanan air bersih dari PDAM dimana animo
P a g e 69 | 113
masyarakat yang tinggi untuk melakukan pemasangan air PAM dari
PDAM Kabupaten Balangan yaitu dengan ditunjukan pada penilaian saat
survey responden cenderung menilai pelayanan ketika mereka melakukan
pemasangan PDAM. Hail ini mengindikasikna bahwa PDAM di Kabupaten
Balangan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan layanan
pada masyarakat selain berorientasi profit juga tetap memperhatikan
pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu
diperlukan kejelasan dan kemudahan dalam prosedur serta persyaratan
serta informasi biaya yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat.
Gambar 4.8
Pelayanan pada Pelanggan saat Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Kabupaten Balangan 2018
P a g e 70 | 113
4.3.2. Analisis Tingkat Kesesuaian Harapan (Kepentingan) dan Kepuasan
Kepuasan pelanggan merupakan representasi dari pengukuran antara
kinerja dan kebutuhan pelanggan (Hill et al, 2003), jadi mengukur
kepuasan pelanggan melalui pengukuran kualitas layanan. Pelanggan
mengungkapkan pandangan mereka tentang layanan dengan
memberikan penilaian pada beberapa aspek layanan dengan cara survey,
yang dikenal survey kepuasan pelanggan (Eboli dan Mazzula, 2009).
Pada konteks kepuasan pelanggan, umumnya harapan (kepentingan)
merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan
diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian
dahulu, komentar teman dan kenalannya serta janji dari perusahaan
tersebut. Harapan-harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu
berkembang seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman
pelanggan.
Kepuasan pelanggan didasarkan pada kesesuaian antara harapan
pelanggan dengan persepsi yang dirasakan pelanggan dari kinerja
layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kondisi kepuasan pelanggan
tercipta apabila persepsi (kepuasan) bernilai lebih besar atau sama
dengan harapan (kepentingan), sebaliknya kondisi ketidakpuasan terjadi
apabila persepsi lebih kecil dari harapan. Secara konseptual kepuasan
pelanggan oleh Tjiptono (2000) digambarkan sebagai berikut:
P a g e 71 | 113
Gambar 4.9. Konsep Kepuasan Pelanggan
Analisis tingkat kesesuaian harapan (kepentingan) dan kepuasan
dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja layanan PDAM
Kabupaten Balangan berdasarkan penilaian Responden
(Pelanggan/pengguna PDAM). Pengukuran tersebut dilakukan dengan
menghitung perbandingan antara kenyataan atas layanan yang diterima
(kepuasan) dengan harapan atas layanan yang diinginkan (kepentingan
pelanggan).
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PDAM
Kabupaten Balangan Tahun 2018 ini antara lain untuk mengetahui tingkat
kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat (kesesuaian antara harapan
pelanggan dengan kinerja pelayanan) pada pelanggan PDAM di
Kabupaten Balangan untuk menentukan prioritas pembenahan terhadap
salah satu pelayanan Publik di Kabupaten Balangan.
P a g e 72 | 113
Nilai dari tingkat kesesuaian yang diperoleh dari perbandingan
antara kenyataan atas layanan (kepuasan) yang diterima terhadap
harapan (kepentingan) responden tersebut menggambarkan kualitas
kinerja layanan yang dinilai dalam bentuk persen kesesuaian. Berikut ini
adalah perhitungan tingkat kesesuaian antara layanan PADM untuk
masing-masing aspek layanan.
Tabel 4.6. Tingkat Kesesuaian antara Harapan (tingkat kepentingan) dengan
Kepuasan Pelanggan PDAM Kabupaten Balangan tahun 2018
Sumber: data diolah (2018)
Pada Tabel 4.6. terlihat bahwa tingkat kesesuian antara harapan
(kepentingan) dan kepuasan atas layanan PDAM Kabupaten Balangan
secara rata-rata sebesar 91,07% ini menunjukan bahwa tingkat
kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kenyataan kepuasan
berada pada kategori tinggi (80% s.d 100%) artinya pelayanan
perusahaan PDAM sudah memiliki tingkat pelayayan yang baik dan
memiliki kesenjangan yang kecil antara tingkat pelayanan yang
diharapkan dengan kinerja kepuasan yang dirasakan pelanggan,
No ASPEK LAYANAN
RERATA
TINGKAT
HARAPAN
(KEPENTINGAN)
RERATA
TINGKAT
KEPUASAN
(KINERJA)
GAP
TINGKAT
KESESUAIAN
(%)
1 Persyaratan Pelayanan 3.51 3.22 -0.29 91.73
2 Prosedur Pelayanan 3.51 3.21 -0.30 91.54
3 Waktu Pelayanan 3.44 3.25 -0.19 94.50
4 Biaya / Tarif 3.57 3.16 -0.41 88.51
5 Produk Pelayanan 3.37 3.15 -0.22 93.54
6 Kompetensi Petugas Pelaksana 3.59 3.25 -0.34 90.52
7 Perilaku/Sikap Pelaksana 3.63 3.26 -0.37 89.93
8 Maklumat Pelayanan 3.57 3.23 -0.34 90.48
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3.54 3.14 -0.39 88.90
3.52 3.21 -0.32 91.07RERATA ASPEK LAYANAN
P a g e 73 | 113
meskipun demikian perusahaan PDAM tetap harus terus melakukan
peningkatan-peningkatan pelayanan agar hasil yang sudah baik ini tetap
terjaga dan konsisten atar waktu. Tingkat kesesuaian yang masih perlu
untuk terus ditingkatkan antara lain aspek biaya/tarif yang tingkat
kesesuianya masih di bawah rata-rata yaitu baru mencapai 88,51%,
kemudian aspek layanan penanganan pengaduan, sarana dan masukan
dengan tingkat kesesuaian 88,90% dan aspek perilaku/sikap pelaksanan
pemberi pelayanan PDAM yaitu 89,93%. Sedangkan aspek layanan yang
lainya sudah baik karena berada pada kriteria tingkat kesesuaian tinggi
(diatas rata-rata keseluruhan aspek pelayanan) antara lain persyaratan
pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, produk pelayanan,
kompetensi petugas pelaksana, dan maklumat pelayanan.
4.3.3. Indeks Kepuasan Pelanggan
Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan
faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan
pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan
biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap
populasi sasaran. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan antara harapan layanan
dengan hasil layanan yang diinginkan (Kotler, 2003). Jika kinerja
memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi
harapan, maka pelanggan akan merasa amat puas. kepuasan juga dapat
dikatakan rasa lega atau senang karena harapan tentang sesuatu
terpenuhi.
P a g e 74 | 113
Kepuasan pelanggan dapat di ukur dengan Indeks Kepuasan
Pelanggan (IKP). Indeks Kepuasan Pelanggan merupakan data dan
informasi tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam
memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan dengan
membandingkan antara harapan/kepentingan dan kinerjanya
(kepuasanya).
Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan data ini adalah prosentase hasil
dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita/kinerja yang
dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepentingan (harapan yang
diinginkan responden) yang menggambarkan sejauh mana kesenjangan
(gap) kedua variabel tersebut terjadi. Indeks Kepuasan Pelanggan
digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara
menyeluruh dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat
kepentingan dari atribut-atribut kualitas pelayanan yang diukur.
Indeks Kepuasan Pelanggan atau pada pelayanan publik sering
disebut Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat berguna untuk tujuan
internal perusahaan/internal pelayanan publik. Contohnya adalah
memantau perbaikan pelayanan, pemotivasian karyawan maupun
pemberian bonus sebagai gambaran yang mewakili tingkat kepuasan
menyeluruh pelanggan.
Tingkat Kepuasan responden survey secara menyeluruh dapat
dilihat dari kriteria tingkat kepuasan pelanggan. Adapun kriteria kepuasan
pelanggan berdasarkan Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
P a g e 75 | 113
Masyarakat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 adalah
berikut ini.
Tabel 4.7. Kriteria penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan
Sumber: Permenpan No. 14 tahun 2017
Hasil analisis Indek Kepuasan Pelanggan pada layanan PDAM
Kabupaten Balangan tahun 2018 disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 4.8. Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index/CSI)
layanan PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2018
Sumber: data diolah (2018)
NILAI
PERSEPSI
NILAI
INTERVAL
NILAI
INTERVAL
KONVERS1
MUTU
PELAYANAN
KINERJA
UNIT
PELAYAN
1 1.0000 - 2.5996 25.00 - 64.99 D Tidak Baik
2 2.6000-3.0640 65.00 - 76.60 C Kurang Baik
3 3.0644-3.5320 76.61 - 88.30 B Baik
4 3.5324 - 4.000 88.31 - 100.00 A Sangat Baik
No. ASPEK LAYANAN
RERATA
TINGKAT
HARAPAN
(KEPENTINGAN)
BOBOT
TINGKAT
KEPENTINGAN
RERATA
TINGKAT
KEPUASAN
(KINERJA)
BOBOT
NILAI
1 Persyaratan Pelayanan 3.51 0.111 3.22 0.36
2 Prosedur Pelayanan 3.51 0.111 3.21 0.36
3 Waktu Pelayanan 3.44 0.108 3.25 0.35
4 Biaya / Tarif 3.57 0.113 3.16 0.36
5 Produk Pelayanan 3.37 0.106 3.15 0.33
6 Kompetensi Petugas Pelaksana 3.59 0.113 3.25 0.37
7 Perilaku/Sikap Pelaksana 3.63 0.114 3.26 0.37
8 Maklumat Pelayanan 3.57 0.113 3.23 0.36
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3.54 0.112 3.14 0.35
31.703
TOTAL BOBOT 3.21
INDEKS KEPUASAN PELANGGAN (%)
(Customer Satisfaction Index /CSI)
TOTAL
80.18
P a g e 76 | 113
Pada Tabel 4.8. diperoleh nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP)
sebesar 80,18%. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan PDAM
Kabupaten Balangan secara keseluruhan sudah berada pada mutu
pelayanan B (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PDAM
Kabupaten Balangan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan
harapan pelanggan, sehingga kinerja pelayanan ini perlu dipertahankan
dan juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi sehingga
memberikan hasil kepuasan sangat baik. Ketika kinerja sesuai dengan
harapan maka pelanggan akan merasa puas, dan ketika kinerja melebihi
harapan maka pelanggan akan merasa sangat puas. Harapan pelanggan
ini dapat terbentuk oleh pengalaman masa lampau. Berdasarkan hal itu
hasil survey juga merangkum pendapat masyarakat atas harapan dan
kritik terhadap layanan PDAM Kabupaten Balangan untuk perbaikan yang
akan datang, hasil survey atas harapan pelanggan disajikan pada tabel
4.9 ini.
Tabel 4.9.
Tanggapan dan Harapan Responden terhadap pelayanan PDAM
Kabupaten Balangan 2018
Kritik atau Saran yang berkaitan dengan pelayanan PDAM Kab. Balangan
Air yang mengalir kurang deras
Kejernihan air ditingkatkan
Air mengalir dengan lancar tetapi kadang tidak deras
P a g e 77 | 113
Biasanya dalam pendistribusian banyak terjadi kebocoran yang bisa
mengakibatkan mutu air pdam menurun
Meskipun pdam sudah menjamin kualitas dan kejernihan airnya terkadang
untuk musim kemarau sesekali air PDAM juga keruh dan berbau kaporit
Para pengguna air pdam perlu merogoh kocek lebih untuk membayar tagihan
rekening air setiap bulannya
PDAM pakai pulsa
Semoga yang baru mendaftar buat pemasangan, dipasangkan secepat
mungkin
Pelayanan perbaikan pipa bocor agar cepat diatasi
Semoga kedepan lebih baik lagi
Penanganan untuk pipa dijalan yang bocor agar segera diperbaiki agar air
tidak terbuang-buang dan tidak menggenang dijalan
Pelayanan lebih ditingkatkan
Semoga menjadi lebih baik
Habis melakukan perbaikan pipa di jalan, tutup jalan yang habis digali dengan
baik dan benar
Perlu peningkatan kualitas penjernihan air
Sediakan nomor sms hotline dan nomor tersebut terpampang jelas disetiap
cabang PDAM disetiap kecamatan, serta pastikan respon cepat, tanggap atas
pengaduan
Waktu air mulai mengalir terlambat sehingga aktivitas dipagi hari menjadi
terlambat
Pada saat air surut air keruh pada saat mati lampu air mati, tingkatkan
pelayanan
Pelayanan semakin ditingkatkan
Kompetensi petugas lapangan perlu ditingkatkan
Kadang endapan air PDAM dibak mandi banyak, sehingga perlu ditingkankan
lagi kualitas dan kejernihan air. Pembayaran diusahakan bisa melalui online
seperti PLN dan Telkom
P a g e 78 | 113
Air PDAM tidak mengalir lagi pada malam hari. Baru mengalir lagi pukul 4 atau
5 pagi dan terjadi tiap hari
Kedepannya PDAM harus lebih cepat tanggap apabila ada pengaduan dari
masyarakat apabila terjadi masalah pipa bocor yang ada disekitar
Tingkatkan pelayanan
Kalo bisa air PDAM tetap jalan 24 jam dan tagihan air normal
Sering padam
Pemeriksaan meteran PDAM tidak setiap bulan bagaimana tahu berapa total
pemakaian pelanggan
Kalau bisa jangan dimatikan PDAM kalau malam hari atau pada saat listrik
mati karena air sangat berguna dikehidupan sehari-hari
Sumber: Data diolah (2018)
4.3.4. Pemetaan Importance Dan Performance Analysis (Ipa)
Importance Performance Analysis (IPA) terdiri atas analisis kuadran
dan analisis kesenjangan (gap). Analisis kuadran berfungsi untuk
menunjukan hubungan antara penilaian tingkat kepentingan dan tingkat
kepuasan responden pelanggan PDAM Kabupaten Balangan.
Skor kepentingan dan skor kepuasan diperoleh dari distribusi jawaban
responden pada kuesioner survey kepuasan pelanggan PDAM tahun
2018. Rata-rata skor kepentingan sebagai kordinat pada diagram
kartesius, sedangkan skor kepuasan sebagai nilai kordinat absis. Dari
skor kepentingan terlihat nilai rata-rata sebesar 3,52 dan skor kinerja
(kepuasan) sebesar 3,21 (pada Tabel 4.6). Perpotongan kedua sumbu ini
kemudian akan dijadikan titik potong yang akan memisahkan diagram
kartesius menjadi 4 kuadran, sehingga akan terlihat jelas unit pelayanan
P a g e 79 | 113
yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam perbaikan kualitas
pelayanan PDAM Kabupaten Balangan.
Empat kuadran pada diagram kartesius Importance Performance
Analysis (IPA) menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang dapat
dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing atribut pelayanan
Tjiptono dan Chandra (2011). Keempat kuadran IPA untuk pelayanan
PDAM Kabupaten Balangan adalah:
a. Kuadran A (attributes to improve). Posisi ini menunjukkan faktor
yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Atribut-atribut kualitas
pelayanan yang dianggap sangat penting oleh pelanggan belum
dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Balangan sesuai dengan
keinginan pelanggan, sehingga pelanggan menuntut adanya
perbaikan atribut-atribut kualitas pelayanan tersebut. PDAM
Kabupaten Balangan hendaknya melakukan usaha untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan yang berarti pula bahwa atribut-
atribut kualitas pelayana ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara
terus-menerus sehingga kinerja atribut kualitas pelayanan yang ada
dalam kuadran ini akan meningkat dan kepuasan pelanggan pun
dapat dicapai.
b. Kuadran B (maintain performance). Posisi ini menunjukkan unsur
pelayanan pokok yang telah berhasil dilaksanakan oleh PDAM
Kabupaten Balangan, untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat
penting dan memuaskan. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat
mempertahankan posisinya.
P a g e 80 | 113
c. Kuadran C (attributes to maintain). Posisi ini menunjukkan
beberapa atribut kualitas pelayanan yang kurang penting
pengaruhnya bagi pelanggan, dan pelaksanaannya oleh PDAM
Kabupaten Balangan biasa-biasa saja. Peningkatan atribut-atribut
yang terdapat dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali
karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh
pelanggan sangat kecil.
d. Kuadran D (main priority). Posisi ini menunjukkan faktor yang
kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan, akan tetapi
pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat
memuaskan dalam pelaksanaannya. Atribut-atribut yang termasuk
dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat
biaya.
Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA) anatara tingkat
kepentingan dan kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Balangan
terlihat pada Gambar 4.10.
P a g e 81 | 113
Gambar 4.10.
Distribusi atribut layanan PDAM kabupaten Balangan berdasarkan analisis IPA Tahun 2018
Pada gambar grafik 4.11. P.1-P.23 merupakan atribut dari masing-
masing aspek pelayanan yang diukur pada survey kepuasan pelayanan
PDAM kabupaten Balangan. Adapun masing-masing aspek dan atribut itu
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.10 Aspek dan Atribut Survey Kepuasan Pelanggan
PDAM Kabupaten Balangan 2018
PERSYARATAN PELAYANAN
P.1 Informasi tentang prosedur persyaratan yang harus dipersiapkan dapat diperoleh dengan mudah
P.2 Informasi tentang prosedur persyaratan pelayanan yang harus dipersiapkan dapat dipahami dengan jelas
P.3 Persyaratan pelayanan yang harus dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah
PROSEDUR PELAYANAN
P.4 Informasi tentang prosedur pelayanan dipahami dengan jelas
P.5 Prosedur pelayanan sangat memudahkan para calon pelanggan atau pelanggan
P.6 Prosedur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan
KUADRAN A
KUADRAN D KUADRAN C
KUADRAN B
P a g e 82 | 113
WAKTU PELAYANAN
P.7 Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas
P.8 Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan
P.9 Pelayanan diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan
BIAYA / TARIF
P.10 Informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis diketahui dengan jelas
P.11 Informasi tentang biaya tarif sesuai dengan yang ditetapkan
PRODUK PELAYANAN
P.12 Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas
P.13 Seluruh produk/jasa sesuai dengan yang ditawarkan
KOMPETENSI PETUGAS PELAKSANA
P.14 Petugas pelayanan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi keperluan pengguna
P.15 Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan tepat dan akurat
PERILAKU/SIKAP PELAKSANA
P.16 Petugas pelayanan memberikan solusi kepada pelanggan apabila ada permasalahan
P.17 Petugas pelayanan melayani pelanggan dengan ramah dan sopan
MAKLUMAT PELAYANAN
P.18 PDAM menyatakan janji layanan yang sesuai dengan SOP
P.19 PDAM siap bertanggung jawab jika layanan yang diberikan tidak sesuai
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
P.20 Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center) mudah diakses
P.21 Prosedur pengaduan jelas dan mudah untuk dilaksanakan
P.22 Sistem pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada pelapor apabila ada permasalahan
P.23 Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan
Berdasarkan grafik IPA pada Gambar 4.10. maka atribut-atribut
yang berkaitan dengan pelayanan PDAM Kabupaten Balangan dapat
dikelompokan dalam masing-masing kuadran sebagai berikut:
Kuadran A
Kuadran A menunjukkan atribut-atribut yang dianggap sangat penting,
namun pihak layanan PDAM belum melaksanakan sesuai
keinginan/harapan dari pelanggan PDAM Kabupaten Balangan sehingga
menimbulka rasa tidak puas. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam
kuadran A berdasarkan urutan prioritas perbaikannya adalah (P.10)
P a g e 83 | 113
informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis diketahui dengan
jelas, (P.21) prosedur pengaduan jelas dan mudah untuk dilaksanakan,
(P.22) sistem pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada
pelapor apabila ada permasalahan, dan (P.11) informasi tentang biaya
tarif sesuai dengan yang ditetapkan.
Kuadran B
Kuadran B menunjukkan atribut-atribut yang dianggap sangat penting,
berhasil dilaksanakan sesuai keinginan/harapan pelanggan dan sangat
memuaskan pelanggan PDAM Kabupaten Balangan, sehingga wajib
dipertahankan. Adapun atribut-atribut tersebut adalah (P.17) petugas
pelayanan melayani pelanggan dengan ramah dan sopan, (P.15) petugas
pelayanan melaksanakan pelayanan tepat dan akurat, (P.14) petugas
pelayanan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi
keperluan pengguna, (P.23) Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan
pengaduan, (P.4) Informasi tentang prosedur pelayanan dipahami dengan
jelas, (P.19) PDAM siap bertanggung jawab jika layanan yang diberikan
tidak sesuai, dan (P.16) petugas pelayanan memberikan solusi kepada
pelanggan apabila ada permasalahan.
Kuadran C
Kuadran C menunjukkan beberapa atribut yang kurang penting
pengaruhnya bagi pelanggan, karena itu sebaiknya layanan PDAM
menjalankannya secara sedang saja. Adapun atribut-atribut tersebut
adalah (P.20) fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center)
mudah diakses, (P.12) informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat
P a g e 84 | 113
diketahui dengan jelas, (P.13) seluruh produk/jasa sesuai dengan yang
ditawarkan, (P.8) pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional
yang ditetapkan, (P.9) pelayanan diterima sesuai dengan waktu
penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, (P.7) Informasi waktu
operasional pelayanan diketahui dengan jelas, dan (P.18) PDAM
menyatakan janji layanan yang sesuai dengan SOP.
Kuadran D
Kuadran D menunjukkan atribut yang mempengaruhi pelanggan kurang
penting, akan tetapi pelaksanaanya berlebihan dengan kata lain dianggap
kurang penting bagi pelanggan akan tetapi pelayanan sangat
memuaskan. Hal inilah yang dianggap berlebihan. Aadapun atibut-atribut
itu adalah (P.1) informasi tentang prosedur persyaratan yang harus
dipersiapkan dapat diperoleh dengan mudah, (P.2) informasi tentang
prosedur persyaratan pelayanan yang harus dipersiapkan dapat dipahami
dengan jelas, (P.6) Prosedur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang
ditetapkan, (P.5) prosedur pelayanan sangat memudahkan para calon
pelanggan atau pelanggan, dan (P.3) persyaratan pelayanan yang harus
dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah.
Gap atau kesenjangan antara tingkat kepentingan dengan tingkat
kepuasan pada analisis Importance Performance Analysis (IPA)
menunjukkan secara keseluruhan kualitas pelayanan PDAM Kabupaten
Balangan sudah baik meskipun masih ada beberapa indikator yang perlu
mendapat prioritas untuk perbaikan yaitu indikator-indikator pada kuadran
A pada diagram Cartesius (prioritas pertama). Ada dua aspek pengukuran
P a g e 85 | 113
yang atribut-atributnya masuk dalam kategori prioritas pertama yang
berarti sangat perlu mendapat perhatian untuk perbaikannya. Aspek
pertama yaitu: Biaya/Tarif dengan seluruh atributnya (P.10 dan P.11)
berada dalam kuadran A, dan aspek kedua adalah: aspek Penanganan
Pengaduan, Saran Dan Masukan dengan dengan tiga indikatornya (P.21,
dan P.22). Kesenjangan yang terjadi dalam kondisi lingkungan PDAM
Kabupaten Balangan menunjukkan suatu kenyataan bahwa kualitas
pelayanan menjadi suatu tuntutan pelanggan yang harus dipenuhi untuk
meraih sukses, dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan
harapan pelanggan.
Kenyataan ini merujuk pada asumsi bahwa secara umum pelanggan
membandingkan kinerja pelayanan dengan harapan pelayanan yang
sesuai dengan persepsi masing-masing pelanggan. Bila kinerja pelayanan
PDAM Kabupaten Balangan tidak dapat melampaui standar pelayanan
yang diharapkan para pelanggan, maka dengan sendirinya persepsi para
pelanggan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
manajemen PDAM Kabupaten Balangan dapat dijadikan isyarat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan ini
merujuk pada pemahaman akan arti penting harapan pelanggan sebelum
atau selama menggunakan suatu layanan sebagai standar acuan untuk
mengevaluasi kinerja pelayanan PDAM Kabupaten Balangan. Evaluasi
terhadap kinerja pelayanan tersebut dapat merujuk pada atribut-atribut
pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan kepada para pelanggan.
P a g e 86 | 113
PDAM Kabupaten Balangan merupakan perusahaan milik daerah
(BUMD) yang tidak lepas dari pengaruh budaya kerja birokrasi
pemerintahan. Dalam konteks ini, Ratminto dan Atik (2005) menjelaskan
bahwa dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah
dan bersifat sekunder, adaptabilitas tidaklah setinggi sebagaimana terjadi
di privat. Terkadang pelayanan yang diberikan memang mengalami
perubahan, tetapi perubahan ini terjadi bukan karena tuntutan pengguna.
Keadaan yang demikian itu terjadi karena PDAM Kabupaten Balangan
menyelenggarakan suatu pelayanan publik bukan semata-mata
berorientasi profit yang fokus pada pelanggan tetapi mengembangkan
misi pelayanan publik.
4.4. Analisis Kelayakan Investasi Usaha Air Minum dalam Kemasan
PDAM Balangan
4.4.1. Analisis Kebutuhan Investasi
Kabupaten Balangan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan
Selatan pada garis 114°50'31 - 115°50'24 Bujur Timur dan 2°1'31 -
2°35'58 Lintang Selatan, berdasarkan letak geografis maka kabupaten
Balangan cukup strategis karena dilalui lintas trans Kalimantan dan
berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi
perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah. Luas kabupaten Balangan adalah 1.819,75 km² yang terdiri
8 kecamatan dan 160 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah
kecamatan Halong dengan luas 659,84 km², sedangkan kecamatan
P a g e 87 | 113
dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Lampihong dengan luas
96,96 km².
Pada tahun 2017 jumlah penduduk di kabupaten balangan
mencapai 127.503 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar
125.537 jiwa yang tersebar di 8 Kecamatan.
Gambar 4.11. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan
tahun 2014 -2017
Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan maka
kebutuhan akan air bersih dan berkualitas terus meningkat. Peningkatan
pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik
semakin meningkatkan kebutuhan akan air minum yang sehat dan
berkualitas serta aman dan praktis untuk dikonsumsi membuat
produk air minum dalam kemasan saat ini menjadi salah satu
kebutuhan utama bagi masyarakat.
Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan
Indonesia (ASPADIN), pada 2015, total produksi nasional AMDK
P a g e 88 | 113
mencapai 25 miliar liter. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen atau 15
miliar liter dikonsumsi di Jabodetabek dan sisanya menyebar di seluruh
Indonesia. Kebutuhan akan air minum dalam kemasan semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Asosiasi perusahaan
Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin),
kebutuhan AMDK pada 2013 sebesar 21,34 miliar liter dan meningkat
23,8 miliar liter pada tahun 2014. Pada tahun 2017 volume penjualan air
mencapai 27 miliar liter dan diharapkan akan meningkat ditahun 2018
sebesar 10% . Hal ini memperlihatkan bahwa peluang bisnis untuk usaha
Air Minum Dalam Kemasan masih sangat menguntungkan.
Menjamurnya AMDK ini, selain karena gaya hidup, juga karena ada
jaminan bahwa air yang diminum benar-benar sehat. Hal ini ditunjukkan
dengan label yang melekat dalam kemasannya, seperti Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan label kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Bagi investor, industri AMDK merupakan salah satu primadona pilihan
investasi karena: (1) proses pengolahannya tidak terlalu rumit dan
teknologinya mudah diperoleh, (2) nvestasinya tidak terlalu besar, apalagi
dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan lokal yang mampu
membuat mesin-mesin pengolah AMDK dengan kualitas internasional, (3)
prospek pasarnya sangat menjanjikan.
PDAM Kabupaten Balangan sebagai salah satu perusahaan
daerah berencana untuk mengembangkan usahanya dengan membuat
Air Minum Dalam Kemasan dengan tujuan akan semakin banyak
masyarakat yang mampu menikmati air minum yang sehat dan berkualitas
P a g e 89 | 113
khususnya masyarakat kabupaten Balangan dan Kalimantan Selatan
pada umumnya. Usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja
perusahaan sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan dan pembangunan
masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
PDAM Kabupaten Balangan berencana melakukan pengembangan
usaha dengan membuka bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) yang
peruntukannya bagi masyarakat di kabupaten Balangan. Harapannya
produk ini dapat memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat
sekitarnya. Untuk jangka pendek Pendirian pabrik AMDK merupakan
upaya PDAM kabupaten Balangan dalam mengembangkan usaha untuk
menambah pendapatan daerah, sedangkan dalam jangka panjang PDAM
ingin menangkap peluang bisnis yang potensial seiring dengan
permintaan AMDK yang terus meningkat. Melihat peluang tersebut, PDAM
Kabupaten Balangan melakukan kajian kelayakan usaha AMDK untuk
mendapatkan informasi bagi investasi yang akan dilakukan. Kelayakan
usaha ini akan memberikan masukan dan juga sebagai acuan bagi
pengembangan koorporasi yang ditinjau dari semua aspek, usaha AMDK
ini layak untuk dikembangkan. Kajian kelayakan usaha bertujuan untuk
mengetahui layak tidaknya bisnis AMDK dilnilai dari berbagai aspek.
4.4.2. Analisis Usaha
Salah satu alat untuk menganalisis layak tidaknya suatu investasi
dimulai atau dikembangkan adalah analisis Studi kelayakan usaha
P a g e 90 | 113
(Suryana, 200: 141). Beberapa kriteria yang dapat dijadikan aspek
penilaian meliputi:
a. Aspek Pasar, yaitu mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang
pasar, permintaan dan penawaran, harga, segmentasi pasar, pasar
sasaran, ukuran pasar, perkembangan pasar, struktur pasar dan
strategi pesaing.
b. Aspek Teknik Produksi/Operasi, meliputi lokasi, gedung
bangunan, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong,
tenaga kerja, metode produksi, lokasi dan layout pabrik, atau tempat
usaha.
c. Aspek Manajemen, meliputi organisasi, aspek pengelolaan, aspek
lingkungan perlu menjadi bahan analisis sebab perusahaan harus
mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus ramah
lingkungan.
d. Aspek Keuangan/Finansial, meliputi sumber dana, penggunaan dana,
proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan dan
proyeksi aliran kas (cash flow).
P a g e 91 | 113
4.4.3. Analisis Kelayakan Usaha
a. Aspek Pasar dan Pemasaran
Analisis aspek pasar meliputi proyeksi kebutuhan air minum dalam
kemasan di Kabupaten Balangan, Kabupaten HSU, Kabupaten HST dan
Kabupaten Tabalong sebagai daerah sasaran, proyeksi kebutuhan air
minum dalam kemasan, proyeksi pasar potensial dan target pasar produk.
a.1. Proyeksi Kebutuhan Air Minum dalam Kemasan di Daerah
Sasaran
Tabel 4.12. memperlihatkan Jumlah Penduduk daerah Sasaran.
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah
penduduk daerah sasaran sebesar 1,75 %. Peningkatan jumlah penduduk
ini otomatis menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan air minum
termasuk air minum dalam kemasan. Kebutuhan air minum dalam
kemasan dihitung melalui pendekatan kebutuhan air minum rata-rata
setiap orang yaitu 2 liter/hari. Dalam perhitungan ini digunakan
pendekatan dengan asumsi 10 % dari kebutuhan tersebut dipenuhi oleh
produk air minum dalam kemasan. Sehingga Konsumsi air minum dalam
Kemasan per orang per tahun adalah sebagai berikut :
Konsumsi AMDK per orang/tahun = 10 % x 2 L/hari x 365 hari
= 73 L/tahun
P a g e 92 | 113
Tabel 4.11 Perkembangan Penduduk daerah Sasaran
Tahun Jumlah Penduduk
Tabalong Balangan HSU HST
2016 243.477 125.534 225.386 263.376
2017 247.106 127.503 231.594 266.501
% growth 1.49% 1.57% 2.75% 1.19%
Sumber : BPS data diolah
Selain itu, jika kita mengambil asumsi jumlah penduduk daerah
sasaran yang menggunakan AMDK sebanyak 30 % dari jumlah penduduk
daerah sasaran maka kita akan melihat jumlah kebutuhan AMDK selama
10 tahun. Jika diasumsikan jumlah kebutuhan AMDK itu PDAM
Kabupaten Balangan mampu mengambil market share sebesar 5 % maka
proyeksi jumlah kebutuhan AMDK yang dapat di jual oleh PDAM
Kabupaten Balangan dapat di Lihat Pada tabel 4.12 berikut ini.
Tabel 4.12 Proyeksi Kebutuhan AMDK di Daerah Sasaran beserta Pangsa Pasar
AMDK PDAM Balangan (5% dari total Kebutuhan AMDK)
Tahun Jumlah
Penduduk
30% dari Jumlah
Penduduk
Jumlah Kebutuhan
AMDK (Liter)
Pangsa Pasar AMDK PDAM Balangan (5 %)
(Liter)
2016 857,773 257,332 18,785,228.70 939,261
2017 872,704 261,811 19,112,217.60 955,611
2018 887,635 266,291 19,439,206.50 971,960
2019 902,566 270,770 19,766,195.40 988,310
2020 917,497 275,249 20,093,184.30 1,004,659
2021 932,428 279,728 20,420,173.20 1,021,009
2022 947,359 284,208 20,747,162.10 1,037,358
2023 962,290 288,687 21,074,151.00 1,053,708
2024 977,221 293,166 21,401,139.90 1,070,057
2025 992,152 297,646 21,728,128.80 1,086,406
a.2. Bauran Pemasaran
1) Produk yang akan diproduksi dan dipasarkan oleh PDAM
Kabupaten Balangan untuk tahap pertama adalah air mineral dalam
P a g e 93 | 113
kemasan (AMDK) terbagi dalam 3 kemasan yaitu kemasan gelas
ukuran 240 ml, kemasan botol ukuran 600 ml dan kemasan Galon
ukuran 19 Liter. Untuk gelas ukuran 240 ml dikemas dalam kardus
masing-masing 48 gelas. Sedangkan untuk yang kemasan botol
dikemas dalam kardus masing masing 24 botol.
2) Price. Harga yang ditetapkan adalah harga yang lebih murah, wajar
dan terjangkau bagi konsumen namun tetap mampu bersaing dengan
pelaku usaha produk sejenis lainnya. Harga 1 dus ditetapkan sebesar
Rp 10.800,- (dua belas ribu rupiah) atau Rp.225 per gelas. Kemasan
botol per dus ditetapkan sebesar Rp 36.000, sedangkan gallon dijual
dengan harga Rp 12.500.
3) Place (Saluran Distribusi). Jalur distribusi yang akan digunakan
adalah mendekati pasar dengan jalur distribusi yang tidak terpusat.
Agar mempermudah aktivitas distribusi dan meminimalkan biaya,
maka kabupaten yang memiliki potensi padat akan memiliki 1
distributor. Sedangkan kabupaten yang pasar potensinya relatif
rendah, jalur distribusi akan dipenuhi dari distributor terdekat dengan
kabupaten tersebut.Kriteria nilai kepadatan ini tidak menunjuk pada
angka tertentu. Perusahaan menentukan kebijakan bahwa jika ada
dua daerah berdekatan yang memiliki kepadatan relatif rendah
dibandingkan daerah lain, maka kedua daerah itu akan dilayani oleh
satu distributor. Pengelolaan jalur distribusi ini dilakukan dengan cara
kerjasama dengan pihak distributor mandiri. Jadi, pihak ini
merupakan distributor yang mengelola wilayah distribusi sesuai
P a g e 94 | 113
perjanjian kerjasama yang disepakati sebelumnya dengan produsen.
Untuk efisiensi, pengiriman dilakukan berkala dengan jadwal hari
tertentu setiap minggunya untuk setiap distributor.
Pengiriman kepada distributor menggunakan alat angkut berupa
mobil
box ukuran medium. Motor digunakan untuk mengirimkan produk
kepada pelanggan tertentu yang melakukan kontak langsung dengan
perusahaan, misalnya pelanggan dari instansi, perusahaan, dan
catering yang jarak pengirimannya dekat dengan perusahaan dan
pemesanannya teratur dalam skala yang cukup besar.
4) Promotion. Sasaran utama pemasaran produk ini adalah masyarakat
dengan tingkat ekonomi menengah yang sering menggunakan
produk air minum dalam kemasan. Konsumen yang menjadi sasaran
ini biasanya memilih produk dengan harga rendah. Untuk
memperkenalkan produk pertama kali, perusahaan akan melakukan
promosi dalam bentuk sponsorship kegiatan-kegiatan, seperti : event
olahraga, seminar, musik dan seni, dan promosi pada media cetak
(spanduk) dan radio. Hal ini diperkirakan cukup efektif karena pada
event-event tersebut terdapat banyak orang yang yang memiliki
kebutuhan potensial. Sedangkan untuk media cetak (spanduk) dan
radio efektif untuk calon konsumen yang tersebar pada daerah
sasaran yang luas terutama di daerah pinggiran dan desa.
Diharapkan, dengan mendengarkan promosi produk ini, calon
konsumen dapat mengetahui adanya produk baru.
P a g e 95 | 113
b. Aspek Produksi/Operasi
1) Lokasi Operasi. Lokasi usaha AMDK PDAM Balangan adalah
dekat dengan sumber bahan baku yaitu air bersih yang siap diolah
untuk produk AMDK.
2) Aliran Proses Produksi.
Pada dasarnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diproses
melalui 3 tahap yaitu : penyaringan, desinfeksi, dan pengisian.
Penyaringan dimaksudkan untuk menghilangkan partikel padat
dan gas-gas yang terkandung dalam air.
Desinfeksi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dalam
air.
Pengisian merupakan tahap akhir proses produksi dimana air
dimasukkan melalui sebuah peralatan yang dapat melindungi air
tersebut dari kontaminasi selama pengisian ke dalam kemasan.
3) Bahan Baku
Bahan baku utama yang digunakan adalah air yang diambil dari
sumber yang terjamin kualitasnya, untuk itu beberapa hal yang
perusahaan lakukan untuk menjamin mutu bahan baku air
meliputi :
Pemeriksaan organoleptik, fisika, kimia, mikrobiologi dan radio
aktif.
P a g e 96 | 113
Sumber air baku harus terlindung dari cemaran kimia dan
mikrobiologi yang bersifat merusak / mengganggu kesehatan.
4) Mesin dan Peralatan
Mesin dan peralatan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi
AMDK, memperhatikan beberapa hal yaitu :
Bahan mesin dan peralatan Seluruh mesin dan peralatan yang
kontak langsung dengan air harus terbuat dari bahan yang tara
pangan (food grade), tahan korosi dan tidak bereaksi dengan
bahan kimia.
Mesin dan peralatan dalam proses produksi AMDK minimal
terdiri dari : Bak atau tangki penampung air baku , Unit
pengolahan air (water treatment) memiliki alat desinfeksi
seperti: ozonator,& lampu UV. Tindakan desinfeksi selain
menggunakan ozon, dapat ditambahkan cara lain yang efektif
seperti penyinaran Ultra Violet (UV), Mesin pencuci kemasan
(bottle washer), Mesin Pengisi kemasan (filling machine) dan
Mesin penutup kemasan (capping machine).
5) Fasilitas Laboratorium
Untuk menguji AMDK perusahaan harus memiliki laboratorium
pengawasan mutu. Peralatan laboratorium harus mampu menganalisa
parameter uji mikrobiologi dan uji fisiko-kimia yang minimal diperlukan.
Perusahaan harus memiliki seseorang yang mampu mengoperasikan
peralatan laboratorium untuk pengujian mutu air
P a g e 97 | 113
6) Proses Produksi
Urutan proses produksi AMDK adalah sebagai berikut :
Penampungan air baku dan syarat bak penampung. Air baku
ditampung dalam bak atau tangki penampung (reservoir).
Bila sumber air letaknya jauh dari pabrik, maka air tersebut
dapat dialirkan melalui pipa atau diangkut menggunakan
tangki. Tangki, selang, pompa, dan sambungan harus
terbuat dari bahan tara pangan, tahan korosi dan bahan
kimia. Tangki harus dibersihkan, disanitasi, dan diinspeksi,
luar dan dalam minimal 1(satu) bulan sekali.
Penyaringan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari :
Prefiltrasi.
Penyaringan menggunakan pasir atau saringan lain yang
efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir
adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang
dipakai adalah butir-butir silika (SiO2) minimal 95%. Ukuran
butir-butir yang dipakai tergantung dari mutu kejernihan air
yang dinyatakan dalam NTU.
Penyaringan dengan karbon aktif.
Fungsi penyaringan dengan karbon aktif adalah untuk
menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik.
Bahan baku karbon aktif bisa berasal dari batu bara atau
batok kelapa. Daya serap terhadap I2 minimal 75%
berdasarkan SNI 06-4253-1996 atau revisinya.
P a g e 98 | 113
Penyaringan dengan mikrofilter
Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10
(sepuluh) mikron, berfungsi menyaring partikel halus.
c. Aspek Manajemen
1) Kepemilikan: Usaha AMDK ini akan menjadi salah satu unit
bisnis dari PDAM Balangan.
2) Manajemen: Dalam mengelola unit bisnis AMDK ini akan
melibatkan orang lain di luar karyawan tetap PDAM Kabupaten
Balangan. Dalam hal ini akan dilakukan perekrutan sejumlah 7
(tujuh) orang tenaga kerja sebagai tim manajemennya dengan
kualifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha.
d. Aspek Keuangan
1) Investasi Awal
Investasi awal yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik AMDK
kabupaten Tabalong adalah sebesar Rp 4.000.000.000,-. Sumber
modalnya berasal dari Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Balangan
dimana Rp 1.000.000.000 untuk pembangunan gedung sedangkan Rp
3.000.000.000,- untuk biaya persiapan, biaya pembelian mesin dan
peralatan serta biaya modal kerja. Semua investasi diterima sebelum
pembangunan pabrik dilaksanakan.
2) Pendapatan dan Pengeluaran
P a g e 99 | 113
Pendapatan dari Perusahaan AMDK PDAM Kabupaten Balangan
berasal dari Penjualan AMDK yang terdiri dari 3 ukuran yaitu ukuran
gelas 240 ml, Botol 600 Ml dan Galon 19 Liter. Diawal tahun pertama
merupakan tahun pengenalan produksi AMDK PDAM Kabupaten
Balangan. Sehingga pada tahun pertama target dari Penjualan AMDK
yang diproduksi oleh PDAM Kabupaten Balangan di fokuskan pada
pemenuhan kebutuhan AMDK dinas dinas atau instansi yang berada
di Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat sekitar. Ditahun
tahun berikutnya ditargetkan terjadinya peningkatan penjualan setelah
PDAM melakukan promosi promosi kepada masyarakat. Selain itu
penjualan juga dilakukan dengan menunjuk distributor untuk setiap
daerah target penjualan.
Selain pendapatan, hal yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran.
Beban terbesar ada pada Biaya Produksi yang dapat dilihat pada HPP.
Pada dasarnya biaya terbesar dari komponen HPP adalah biaya
kemasan yang mencapai 70 % dari HPP. Selain biaya produksi biaya
yang juga diperhitungkan adalah biaya gaji dan biaya adminitrasi
lainnya. Tabel 4.13 memperlihatkan Proyeksi Pendapatan,
Pengeluaran dan Arus Kas Masuk bersih Penjualan Air minum dalam
Kemasan Selama 5 tahun.
P a g e 100 | 113
Tabel 4.13 Proyeksi Pendapatan Penjualan dan Aliran Kas Bersih Usaha
Air Minum Dalam Kemasan selama 5 Tahun
3). Analisis Investasi
Analisis ini untuk melihat kelayakan investasi yang direncanakan
perusahaan apakah rencana pengembangan usaha AMDK PDAM
Balangan layak atau tidak layak untuk dijalankan. Ada beberapa
metode yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi dari
Pengembangan Bisinis AMDK PDAM Balangan antara lain Payback
period, Net Present Value, Internal Rate of Return dan Profitability
Indeks.
1 2 3 4 5
Cup/Gelas 324,000,000 356,400,000 427,680,000 555,984,000 722,779,200
Botol 540,000,000 594,000,000 712,800,000 926,640,000 1,204,632,000
Galon 187,500,000 206,250,000 247,500,000 321,750,000 418,275,000
Total 1,051,500,000 1,156,650,000 1,387,980,000 1,804,374,000 2,345,686,200
Beban
HPP Cup 126,000,000 138,600,000 166,320,000 216,216,000 281,080,800
HPP Botol 324,000,000 356,400,000 427,680,000 555,984,000 722,779,200
HPP Galon 120,000,000 132,000,000 158,400,000 205,920,000 267,696,000
Total 570,000,000 627,000,000 752,400,000 978,120,000 1,271,556,000
Beban Gaji 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Biaya Administrasi dan
Umum15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Biaya Promosi 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Biaya Lab dan sertifikasi 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Total 134,000,000 129,000,000 129,000,000 129,000,000 129,000,000
Total Biaya 704,000,000 756,000,000 881,400,000 1,107,120,000 1,400,556,000
Laba Bersih 347,500,000 400,650,000 506,580,000 697,254,000 945,130,200
Depresiasi 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000
Net Cash Flow 947,500,000 1,000,650,000 1,106,580,000 1,297,254,000 1,545,130,200
Pendapatan PenjualanTAHUN
P a g e 101 | 113
Pay Back Period
Metode ini digunakan untuk menghitung jangka waktu yang
diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan.
Tabel 4.14 Aliran Kas (Proceed)
Tahun Arus Kas Kumulatif
0 -4,000,000,000.00 -4,000,000,000.00
1 947,500,000.00 -3,052,500,000.00
2 1,000,650,000.00 -2,051,850,000.00
3 1,106,580,000.00 -945,270,000.00
4 1,297,254,000.00 351,984,000.00
5 1,545,130,200.00 1,897,114,200.00
Dengan asumsi umur ekonomis selama 5 (lima) tahun maka :
𝐏𝐚𝐲 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 = 𝟑 + 𝟗𝟒𝟓. 𝟐𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝟏. 𝟐𝟗𝟕. 𝟐𝟓𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝟏 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧
Pay Back Period = 3,73 tahun atau 3 tahun 9 bulan
Berdasarkan perhitungan Pay Back Period, maka investasi
pengembangan usaha air minum ini memerlukan jangka waktu 3,73
tahun untuk pengembalian innvestasinya atau lebih pendek dari
proyeksi umur ekonomisnya sehingga usaha ini layak untuk
dilaksanakan.
Net Present Value
Adalah metode penilaian investasi yg menggunakan discounted
cash flow. (mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yg
terjadi) yaitu nilai sekarang dari cash inflow dikurangi pengeluaran
P a g e 102 | 113
untuk investasi. Adapun Kriteria Penilaian investasi jika dikatakan
layak atau tidak untuk dijalankan adalah sebagai berikut :
NPV > 0 (nol) maka usaha/proyek layak (feasible) untuk
dilaksanakan
NPV < 0 (nol) maka usaha/proyek tidak layak (non feasible)
untuk dilaksanakan
NPV = 0 (nol) maka usaha/proyek berada dalam keadaan BEP
dimana TR=TC dalam bentuk present value.
Tabel 4.15 memperlihatkan hasil perhitungan investasi dari
pengembangan bisnis PDAM Balangan.
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Net Present Value (NPV)
Tahun Proceed DF 10 % PV
1 947,500,000 0.909090909 861,363,636
2 1,000,650,000 0.826446281 826,983,471
3 1,106,580,000 0.751314801 831,389,932
4 1,297,254,000 0.683013455 886,041,937
5 1,545,130,200 0.620921323 959,404,288
PV Of Proceed 4,365,183,265
PV Outlay 4,000,000,000
NPV 365,183,265
Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah tingkat suku
bunga sebesar 10 %. Berdasarkan Perhitungan dengan metode Net
Present Value diketahui bahwa Nilai Net Present Value dari
investasi ini bernilai positif yaitu sebesar Rp 365.183.265.Karena
nilai Net Present Value positif atau lebih besar dari nilai investasi
yang dikeluarkan sehingga rencana usaha AMDK ini dinyatakan
layak untuk dijalankan.
P a g e 103 | 113
Internal Rate of Return
Internal Rate of Return (IRR), metode perhitungan investasi dengan
menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang
investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas
bersih dimasa datang. Internal Rate of Return (IRR) adalah nilai
discount rate (i) atau tingkat diskonto yang membuat nilai NPV dari
usaha sama dengan nol. Suatu nilai IRR jika lebih besar daripada
atau sama dengan social discount rate menyatakan investasi dapat
dilanjutkan,sedangkan IRR lebih kecil dari social discount rate maka
investasi sebaiknya tidak dilakukankan. Tabel 4.16. memperlihatkan
perhitungan nilai IRR untuk investasi PDAM Balangan.
Tabel 4.16 Perhitungan Nilai Internal Rate of Return
Tahun Proceed DF 10 % PV DF 20 % PV
1 947,500,000 0.9091 861,363,636 0.8333 789,583,333
2 1,000,650,000 0.8264 826,983,471 0.6944 694,895,833
3 1,106,580,000 0.7513 831,389,932 0.5787 640,381,944
4 1,297,254,000 0.6830 886,041,937 0.4823 625,604,745
5 1,545,130,200 0.6209 959,404,288 0.4019 620,953,173
PV Of Proceed 4,365,183,265 3,371,419,030
PV Outlay 4,000,000,000 4,000,000,000
NPV 365,183,265 -628,580,970
12
21
11
)(ii
NPVNPV
NPViIRR
%10%20)628580970265.183.365(
265.183.365%10
IRR
IRR = 13,67 %
P a g e 104 | 113
Berdasarkan hasil perhitungan IRR dari Investasi PDAM Balangan
diperoleh nilai IRR sebesar 13,67 %. Hal ini berarti bahwa nilai IRR
dari Investasi lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan yaitu
sebesar 10 % sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak
untuk dijalankan.
Metode Profitability Index atau Benefit Cost Ratio
Analisis B/C Ratio merupakan pendekatan analisis yang digunakan
untuk melihat nilai rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara
nilai manfaat dengan nilai biaya dilihat pada kondisi nilai saat
ini/present value (PV). Dasar dari perhitungan BCR adalah tingkat
suku bunga secara umum digunakan. Penilaian Nilai B/C Ratio akan
mempengaruhi kelayakan proyek dengan mengacu pada sebagai
berikut :
Jika BCR > 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan.
Sebaliknya, jika nilai BCR < 1, proyek tersebut tidak layak
untuk dikerjakan.
Hasil Perhitungan Benefit Cost Ratio adalah sebagai berikut :
𝐵𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 = 𝟒. 𝟑𝟔𝟓. 𝟏𝟖𝟑. 𝟐𝟔𝟓
𝟒. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
Benefit Cost Ratio =1,1
Karena nilai profitability index atau Benefit Cost Ratio dari
investasi yang diusulkan nilainya sebesar 1,1 lebih besar dari 1,
pengembangan maka usaha ini layak dilaksanakan.
Tabel 4.17 memperlihatkan rangkuman dari hasil
perhitungan kelayakan investasi usaha AMDK PDAM Balangan
P a g e 105 | 113
dari 4 metode yang digunakan. Berdasarkan perhitungan diketahui
bahwa pengembangan bisnis PDAM Balangan untuk usaha Air
Minum Dalam Kemasan Layak untuk dilaksanakan.
Tabel 4.17 Nilai Perhitungan Kelayakan Investasi
METODE PERHITUNGAN NILAI KRITERIA KESIMPULAN
PAYBACK PERIODE 3,73 TAHUN < 5 TAHUN LAYAK
NET PRESENT VALUE 365,183,265 >1 LAYAK
INTERNAL RATE OF RETURN 13,67% > 10 % LAYAK
BENEFIT COST RATIO 1,09 >1 LAYAK
P a g e 106 | 113
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kajian ini adalah:
1. Berdasarkan kinerja aspek keuangan disimpulkan sebagai berikut:
a. Berdasarkan aspek likuiditas selama periode 2014-2017 diketahui
bahwa PDAM Kabupaten Balangan telah mampu memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Hal ini memperlihatkan bahwa
perusahaan risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek yang
rendah.
b. Berdasarkan aspek rentabilitas selama periode tahun 2014-2017
belum menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata
sebesar -9,03 persen. Rendahnya rasio rentabilitas (profitabilitas)
ini disebabkan karena besarnya biaya operasional PDAM
Kabupaten Balangan dibandingkan dengan pendapatan
operasional PDAM Kabupaten Balangan. Namun jika melihat dari
trendnya, ada kecenderungan PDAM Balangan sudah melakukan
perbaikan efisiensi kinerja.
c. Berdasarkan Aspek solvabilitas menunjukkan bahwa PDAM
Kabupaten Balangan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka
panjangnya.
d. Berdasarkan Aspek arus kas menunjukkan bahwa dari tahun
2014-2017 arus kas PDAM Kabupaten Balangan menunjukkan
P a g e 107 | 113
trend kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber modal
kerja PDAM Kabupaten Balangan semakin meningkat.
2. Berdasarkan aspek kepuasan pelanggan dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Tingkat kesesuian antara harapan (kepentingan) dan kepuasan
atas layanan PDAM Kabupaten Balangan secara rata-rata
sebesar 91,07% ini menunjukan bahwa tingkat kesesuaian antara
harapan pelanggan dengan kenyataan kepuasan berada pada
kategori tinggi (80% s.d 100%) artinya pelayanan perusahaan
PDAM sudah memiliki tingkat pelayanan yang baik dan memiliki
kesenjangan yang kecil antara tingkat pelayanan yang diharapkan
dengan kinerja kepuasan yang dirasakan pelanggan.
b. Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) sebesar 80,18%. Hal ini
menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten
Balangan secara keseluruhan sudah berada pada mutu
pelayanan B (Baik) dan kinerja PDAM Kabupaten Balangan sudah
memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan,
sehingga kinerja pelayanan ini perlu dipertahankan dan juga
masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi sehingga
memberikan hasil kepuasan sangat baik.
c. Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA)
menunjukkan secara keseluruhan kualitas pelayanan PDAM
Kabupaten Balangan sudah baik meskipun masih ada beberapa
indikator yang perlu mendapat prioritas untuk perbaikan.
P a g e 108 | 113
Kesenjangan yang terjadi dalam kondisi lingkungan PDAM
Kabupaten Balangan menunjukkan suatu kenyataan bahwa
kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan pelanggan yang harus
dipenuhi untuk meraih sukses, dengan cara memberikan
pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.
3. Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan investasi untuk
pengembangan bisnis PDAM Balangan untuk usaha Air Minum dalam
Kemasan Layak untuk dilaksanakan.
Nilai Perhitungan Kelayakan Investasi
METODE PERHITUNGAN NILAI KRITERIA KESIMPULAN
PAYBACK PERIODE 3,73 TAHUN < 5 TAHUN LAYAK
NET PRESENT VALUE 365,183,265 >1 LAYAK
INTERNAL RATE OF RETURN 13,67% > 10 % LAYAK
BENEFIT COST RATIO 1,09 >1 LAYAK
5.2. Rekomendasi
Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan
yang telah diuraikan, maka rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh
tim peneliti adalah sebagai berikut :
1. Perlunya meningkatkan kinerja keuangan PDAM Kabupaten Balangan
dengan melakukan peningkatan efisiensi perusahaan di beberapa
aspek seperti :
a. Aspek Teknis, pada aspek teknis dapat dilakukan efisiensi
melalui:
Pengoptimalan biaya operasional dan peningkatan
pemanfaatan sumber air baku
P a g e 109 | 113
Peningkatkan pendapatan usaha melalui optimalisasi dan
peningkatan instalasi eksisting, jaringan distribusi dan
transmisi untuk meningkatkan produksi dan penjualan air
kemasyarakat.
Penurunkan tingkat kehilangan air yang terjadi dengan
membentuk tim teknis penanggulangan kehilangan air.
b. Aspek Kelembagaan, pada aspek kelembagaan dapat dilakukan
efisiensi melalui peningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya
manusia atau kemampuan karyawan PDAM Kabupaten Balangan.
c. Aspek Keuangan, dasi sisi aspek keuangan efisiensi biaya dapat
dilakukan melalui :
Penyesuaian tarif jasa layanan PDAM kabupaten Balangan.
Hal ini disebabkan karena biaya operasional PDAM Balangan
lebih besar daripada pendapatan operasional Kabupaten
Balangan. Namun yang perlu diperhatikan adalah Tarif yang
ditetapkan harus seimbang dengan mutu pelayanan yang
diberikan oleh PDAM Kabupaten Balangan. Dengan adanya
penyesuaian tarif diharapkan PDAM Kabupaten Balangan
mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat
menutup seluruh biaya usaha PDAM diharapkan mampu
mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan
kontinuitas pelayanan, sehingga kemudian PDAM mampu
menghasilkan keuntungan yang memadaI untuk
pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi
P a g e 110 | 113
terhadap pendapatan daerah sebagai hasil devidan atas
ekuitas pemerintah daerah.
Perlunya mencari sumber-sumber pendapatan yang baru
melalui perluasan bisnis yang masih berhubungan dengan
bisnis utama PDAM Kabupaten balangan. Salah satu perluasan
bisnis yang layak untuk dipertimbangkan adalah mendirikan
Pabrik AMDK. Dengan pendirian pabrik AMDK diharapkan
kinerja keuangan perusahaan PDAM Kabupaten Balangan
mengalami peningkatan.
2. Perlunya melakukan peningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan
PDAM Kabupaten Balangan. Hal ini merupakan upaya untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan dan untuk menarik minat
masyarakat menjadi pelanggan PDAM. Upaya-upaya yang perlu
dilakukan oleh PDAM Kabupaten Balangan adalah :
a. Mempertahankan serta meningkatkan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
b. Memberikan kemudahan pelayanan dan pemberlakuan tarif
yang terjangkau pada waktu pemasangan sambungan baru.
c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola perusahaan di
segala bidang melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Hal-hal yang juga perlu diperhatikan oleh pihak manajemen PDAM
Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Minum
P a g e 111 | 113
b. Menurunkan Tingkat Kehilangan Air. Hal-hal yang dapat
dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat kehilangan air
adalah sebagai berikut :
Membuat sistem pelayanan distribusi dengan sistem zona
dan pemasangan meter zona untuk memudahkan dalam
melakukan pengotrolan dan pengendalian kehilangan air.
Memasang meter induk pada jaringan pipa transmisi
maupun distribusi untuk dapat mengukur produksi air secara
pasti.
Melakukan peneraan/kalibrasi meter air pelanggan dan
penggantian meter air pelanggan apabila terjadi kerusakan
untuk memperoleh ketelitian dalam mengukur pemakaian
air.
Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap
jaringan pipa yang ada melalui pencucian pipa,
penggantian pipa yang sudah tua dan habis umur
ekonomisnya, penggantian pipa yang sering bocor serta
memperbaiki setiap sumber kebocoran yang terdeteksi
dengan cepat dan dalam waktu yang singkat
c. Menjamin ketersediaan sumber air baku yang berkualitas
melalui :
Konservasi hutan dan perlindungan suber air baku.
Air baku merupakan faktor utama yang harus diperhatikan
sehingga melalui konservasi hutan merupakan upaya untuk
P a g e 112 | 113
menambah daerah resapan dan tangkapan air sekaligus
memanfaatkan hutan sebagai upaya perlindungan terhadap
kualitas dan kuantitas air.
Monitoring kualitas air baku secara rutin dan berkala.
Kualitas air baku saat ini telah memenuhi syarat kesehatan
untuk kategori air bersih yang ditetapkan berdasarkan
PERMENKES RI No. 907/MENKES.SK /VII/2002. Kualitas
air baku ini perlu dijaga,dipertahankan dan ditingkatkan
melalui pengawasan/monitoring secara rutin maupun
berkala sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
P a g e 113 | 113
REFERENSI
Eboli, L., and G.Mazzulla. 2008b. Willingness-to-Pay of Public Transport Users for Improvement in Service Quality. European Transport 38: 107-118.
Hill N., G. Brierley, and R. MacDougall. 2003. How to Measure Customer Satisfaction. Gower Publishing, Hampshire.
Kotler, P. 2003. Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol. Edisi Bahasa Indonesia Jilid I. Pearson Education Asia. PT Prenhalindo. Jakarta
Supranto, J. 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Tjiptono, Fandy 2000, Pemasaran Jasa, Penerbit: Andi offset, Yogyakarta
Tjiptono, F. dan Chandra, G. 2011. Service, Quality, Satisfaction. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.