Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KINERJAKANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2017
1
KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KINERJAKANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2017
1
KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KINERJAKANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2017
2
3
LAPORAN KINERJAKANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2017
3
LAPORAN KINERJAKANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2017
3
LAPORAN KINERJAKANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2017
I
KATA PENGANTAR
Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing
unit di lingkungan pemerintah sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek
perencanaan penganggaran dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah. Upaya
mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada
penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai
salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan
penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), setiap unit penyelenggara harus
dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan
anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi, misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor
SE-24/MK.1/2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Kantor Wilayah Ditrektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang merupakan
instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan melaksanakan Visi Misi Unit organisasi yang mengacu pada
Visi Misi Unit Organisasi dari unit organisasi dari level diatasnya yaitu Ditjen Perbendaharaan
sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Kemenkeu Two Kanwil DJPB yang terdiri dari sejumlah
Sasaran Strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif yaitu : Perspektif Stakeholder,
Perspektif Customer, Perspektif Internal Process, dan Perspektif Learning and Growth.
Sasaran-sasaran Strategis tersebut dirinci lebih spesifik menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU). Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur oleh IKU. Setiap IKU disertai dengan target yang
menggambarkan kinerja yang harus dicapai, yang kesemuanya telah tertuang didalam Kontrak
Kinerja. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, maka bersama ini kami sampaikan Laporan
Kinerja (LAKIN) Tahun 2017 sebagai gambaran pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
Tindak Lanjut Evaluasi Laporan Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jabar Tahun 2017 merupakan
satu-kesatuan dengan LAKIN yang telah disusun sebelumnya sebagai evaluasi perbaikan. Harapan
kami LAKIN ini secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu secara internal dapat memberi manfaat untuk
II
meningkatkan kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada masa
selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi dan misi
keberadaannya akan semakin baik.
Bandung, 31 Januari 2018
III
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tahun 2007 merupakan tahun awal dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal sebagai perpanjangan
tangan pemerintah pusat di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang
Reformasi Keuangan Kementerian Keuangan bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang
bersih dan bertanggungjawab (clean government) serta birokrasi yang efektif sehingga menghasilkan
pelayanan publik yang optimal (good governance). Agar kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi dapat terarah diperlukan guidance sebagaimana tergambar dalam visi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang selaras dan mampu mendukung visi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah
“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
menetapkan misi, yaitu:
1. Mewujudkanpengelolaankasdaninvestasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu;
4. Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan.
Selanjutnya untuk mewujudkan misi di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat selaku kantor vertikal di daerah yang membawahi 12 KPPN di wilayah kerja Provinsi Jawa
Barat, mencanangkan tekad dan tujuan yang ingin dicapai yaitu “Menjalankan peran strategis dan
mengembangkan potensi yang ada untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan di
wilayah Provinsi Jawa Barat“.
Pada tahun 2017 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja baik di tingkat provinsi maupun
pada kantor vertikal di daerah. Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi
sebagaimana yang diharapkan. Pencapaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat pada tahun 2017 dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain:
1. Persentasekinerjapelaksanaananggaran K/L terealisasi sebesar 95,56% dari target 75%.
2. Nilaikualitas LaporanKajianFiskal Regional Kanwil terealisasi sebesar 92,15 dari target 85.
3. NilaikualitasLK BUN tingkat Kanwil terealisasi sebesar 94,69 dari target 93.
4. IndekskepuasansatkerterhadaplayananKanwil terealisasi sebesar 4,56 dari target 4,12.
IV
5. Persentaserekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar
99,68% dari target 97%.
6. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu
terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
7. Rata-rata nilaikinerja KPPN sebagaimanahasilpembinaandansupervisiKanwil terealisasi
sebesar 95,18 dari target 85.
8. Indeks efektivitasedukasidankomunikasi terealisasi sebesar 89,77 dari target 85.
9. Nilaikualitas laporanreviupelaksanaananggaranKanwilterealisasi sebesar 93,34 dari target
85.
10. Indeksketepatanwaktupenyampaian laporanpembinaan BLU terealisasi sebesar 4 dari target
3,5.
11. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 92,29% dari target
85%.
12. Persentaserekonsiliasioutstandingpinjaman yang andaldantepatwaktu terealisasi sebesar
100% dari target 97%.
13. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan monitoring dan evaluasi KUR terealisasi
sebesar 4 dari target 3.
14. Nilai kualitas Laporan Goverment Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar
84,48 dari target 70.
15. Persentase exception report laporan keuangan dapat meminimalkan realisasi sebesar
0,01% dari target 3%.
16. Nilai rata-rata hard competencypegawai terealisasi sebesar 90,61 dari target 75.
17. Nilaihasilevaluasipelaksanaantugaskepatuhan internal terealisasi sebesar 85,51 dari target
77.
18. NilaikualitaspengelolaankinerjaberbasisStrategy Focused Organizationterealisasi sebesar
94,17 dari target 79.
19. Persentasepemenuhan BMN sesuai standar terealisasi sebesar 120,63% dari target 90%.
20. PersentasekualitaspelaksanaananggaranKanwil terealisasi sebesar 111,59% dari target
95%.
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target adalah N I H I L
c. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang N/A (Not Availabel) adalah N I H I L
Selain keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas, Selama tahun 2017 Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga mempunyai prestasi antara lain:
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik kelima
pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-662/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017).
V
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik pertama
Tingkat Kanwil Kategori Besar dalam Penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional (Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-35/PB/2018 tanggal 3 Januari 2018).
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik ketiga
Tingkat Kanwil Kategori Besar dalam Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran/ RPA (Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8433/PB/2017 tanggal 27 September 2017).
4. KPPN Kuningan sebagai salah satu KPPN dilingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar memperoleh
predikat sebagai Satker yang berstatus WBK (wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah
Birokrasi Bersi dan Melayani) dari Kementerian PAN-RB.
5. KPPN Bandung Imemperolehsertifikat ISO 9001:2008 sebagaibukti proses
pengelolaankeuangannegaradilakukansecaratransparan, profesionaldanakuntabel.
Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 diharapkan dapat
dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan di tahun 2018. Sedangkan beberapa
kegiatan yang capaian kinerjanya belum pada tingkat yang optimal akan ditingkatkan pada
tahun mendatang melalui berbagai upaya. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
keberhasilan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan
Kinerja setelah periode pelaksanaan Kontrak Kinerja Tahun 2017 berakhir. LAKIN ini disamping
memuat rencana strategis dan rencana kerja tahunan, juga memuat realisasi, evaluasi hasil dan
analisa atas pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.
Hasil evaluasi dan analisis LAKIN ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
penyesuaian strategis dan penyusunan Kontrak Kinerja tahun berikutnya serta
pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas pemerintahan bagi terciptanya good
governance.
VI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I
IKHTISAR EKSEKUTIF III
DAFTAR ISI VI
DAFTAR TABEL VII
DAFTAR GAMBAR VIII
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
C. Peran Strategis 5
D. Sistematika Laporan 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Rencana Startegis 11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21
A. Capaian Kinerja Organisasi 22
B. Realisasi Anggaran 65
C. Kinerja Lainnya 68
BAB IV PENUTUP 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN1. Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat
Tahun 2017
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017
4. Lain-lain, meliputi:
Dokumen/Bagian Dokumen Pendukung Penjelasan atas capaian IKU atau kinerja
lainnya.
Informasi Keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja tahun 2017
Informasi relevan lainnya.
VII
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
Tabel.1.1 Jumlah SDM Kanwil DJPb Prov. Jabar tahun 2017 4
Tabel.1.2 Komposisi Pegawai bedasarkan Jenis Kelamin 5
Tabel.1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Usia 5
Tabel.1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan 5
Tabel.1.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Tabel.2.1 Target Kinerja antara Renstra 2015-2019 dan Kontrak Kinerja tahun 2017 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel.3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2016 - 2017 22
Tabel.3.2 Capaian IKU tahun 2017 22
Tabel.3.3 Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto 61
Tabel.3.4 Perhitungan Capaian Keluaran Riil 61
Tabel.3.5 Perhitungan Efisiensi 62
Tabel.3.6 Capaian IKU Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 62
Tabel.3.7 Realisasi DIPA Kanwil DJPb Prov. Jabar tahun 2016 – 2017 per jenis belanja 66
Tabel.3.8 Realisasi DIPA Kanwil DJPb Prov. Jabar tahun 2017 per output kegiatan 66
Tabel.3.9 Capaian Kinerja berdasarkan SMART tahun 2016 – 2017 67
Tabel.3.10 Hasil Efisiensi Belanja Barang tahun 2017 68
VIII
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
Gambar.1.1 Foto Gedung Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat di Jl. Diponegoro No.59 Bandung 2
Gambar.1.2 Struktur Orgainsasi Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Gambar.2.1 Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 15
Gambar.2.2 Perjanjian Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 17
Gambar.2.3 Target Kinerja kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Gambar.3.1 Inovasi Jaka Mantra 69
Gambar.3.2 Inovasi Si Adon 69
Gambar.3.3 Inovasi Si Jakki 70
Gambar.3.4 Inovasi Si Pinter 70
Gambar.3.5 Inovasi SEMAR 71
Gambar.3.6 Inovasi URC 71
Gambar.3.7 Inovasi Taman Gratifikasi 72
Gambar.3.8 Apresiasi Pengelolaan Kinerja 74
Gambar.3.9 Peresmian Museum Perbendaharaan 75
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
C. Peran Strategis
D. Sistematika Laporan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
C. Peran Strategis
D. Sistematika Laporan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
C. Peran Strategis
D. Sistematika Laporan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
2
A. LATARBELAKANG
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.28
Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya
diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).
LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan visi dan
mencapai misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan sekaligus sebagai
alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan
masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Gambar.1.1
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
2
A. LATARBELAKANG
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.28
Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya
diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).
LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan visi dan
mencapai misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan sekaligus sebagai
alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan
masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Gambar.1.1
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
2
A. LATARBELAKANG
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.28
Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya
diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).
LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan visi dan
mencapai misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan sekaligus sebagai
alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan
masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Gambar.1.1
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
3
B. TUGAS,FUNGSI, DANSTRUKTURORGANISASI
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahaaan Provinsi Jawa Barat adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Jawa Barat.Sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis,
monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang
perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :
a. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta
penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;
b. penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan
pelaksanaan di daerah;
c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
e. pembinaan teknissistem akuntansi pemerintahan;
f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
h. pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
i. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
j. pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pemberian pinjaman kepada daerah;
k. pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara
umum;
l. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
m. verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK);
n. pelaksanaan kehumasan;
o. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Untuk selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun
2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi
terdiri dari :
a. Bagian Umum;
b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
4
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu instansi vertikal unit
eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki sumber daya manusia
yang cukup.
Jumlah Sumber Daya Manusia
Tahun Kanwil KPPNBandung I
KPPNBandung II
KPPNSumedang
KPPNGarut
KPPNTasikmalaya
KPPNPurwaka
rta2016 125 52 41 25 28 41 282017 110 51 41 24 22 37 20
KPPNKarawang
KPPNBekasi KPPN Bogor KPPN
SukabumiKPPN
KuninganKPPN
Cirebon TOTAL
2016 30 33 60 30 25 40 5582017 29 31 51 27 20 36 499
Gambar.1.2
Tabel.1.1
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
5
C. PERANSTRATEGIS
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola
perbendaharaan negara di wilayah kerjanya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.
Sebagai pengelola perbendaharaan, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Jawa Barat diharapkan mampu menguasai
bidang tugasnya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan (hard skill) serta
integritas/moralitas (soft skill) yang memadai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi
yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga memudahkan sekaligus meningkatkan kualitas
hasil kerja.
Seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
6
mempertanggungjawabkan proses dan hasil pengelolaan keuangan negara untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan kepada publik/masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-
kaidah yang baik (best practice).
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melaksanakan peran strategisnya
sebagaiberikut:
1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan akuntabel
2. Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga mengambil peran penting dalam
mewujudkan Nawacita antara lain:
1. Sejalan dengan Nawacita ke 5, dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat, Kanwil
Ditjen Perbendaharaan berperan dalam upaya membina pengelolaan bantuan langsung
ke masyarakat serta pembinaan layanan kredit usaha mikro (Umi).
2. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam
mensukseskan program pembangunan kawasan perdesaan melalui pembinaan
penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik.
Seluruh fungsi dalam Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat senantiasa saling
sinergi dan terintegrasi, baik antar bidang maupun dengan KPPN-KPPN di daerah.
Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan
terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui
keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan terhadap organisasi ke
depan.
Dengan dukungan dan keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan kinerja maka organisasi
akan semakin berkembang mengikuti zaman dan memberikan pelayanan terbaik bagi
stakeholders.
D. SISTEMATIKALAPORAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi atas pencapaian sasaran
strategis dan hambatan dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja.
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
7
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB)
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
Agar mudah dipahami, penyajian LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut
:
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi
organisasi.
Pada bab ini memuat:
A. Latar Belakang
Menyajikan informasi latar belakang penyusunan LAKIN
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Menyajikan informasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta komposisi sumber
daya manusia baik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan golongan.
C. Peran Strategis
Menyajikan peran strategis organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta
isu strategis yang sedang dihadapi.
D. Sistematika Laporan
Menyajikan informasi sistematika atas LAKIN (Bab I s.d. Lampiran beserta
penjelasan ringkas atas apa yang akan disajikan dalam setiap bab dan lampiran).
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Pada bab ini memuat:
A. Rencana Strategis
Menyajikan informasi visi, misi, dan tujuan strategis tahun 2015-2019 dan target
kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA unit tahun 2015-2019.
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja
Menyajikan informasi perjanjian kinerja tahun 2017 yang memuat peta strategis
unit, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan pendanaan dalam
rangka pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun
2017;
Penjelasan atas penyebab perbedaan indikator kinerja dan/atau target kinerja tahun
2017 antara yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2015-2019 dan yang
ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2017.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
8
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Pada Sub bab ini memuat:
1. Capaian/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2017
2. Perbandingan NKO beberapa tahun terakhir.
3. Capaian/nilai kinerja unit untuk setiap perspektif (stakeholder, customer,
internalprocess, dan learning and growth).
4. Tabel meneyeluruh atas capaian/NKO (dari IKU ke SS, perspektif, sampai dengan
NKO).
5. Penjelasan setiap sasaran strategis yang meliputi:
a. Definisi sasaran strategis;
b. IKU-IKU dalam pencapaian sasaran strategis.
c. Target dan realisasi IKU.
6. Penjelasan setiap capaian IKU untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi:
a. Definisi IKU;
b. Cara menghitung capaian IKU;
c. Penjelasan target IKU tahun 2017;
d. Penjelasan realisasi IKU tahun 2017;
e. Perhitungan IKU (bagaimana realisasi IKU dihitung/diperoleh nilainya);
f. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017;
g. Perbandingan antara capaian kinerja (target dan realisasi) tahun 2017 dengan
beberapa tahun terakhir;
h. Perbandingan antara capaian kinerja (target dan realisasi) sampai dengan tahun ini
(2015-2017) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi (Renstra 2015-2019);
i. Perbandingan capaian kinerja (target dan realisasi) tahun 2017 dengan target
kinerja pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional);
j. Perbandingan realisasi/capaian kinerja unit dengan unit sejenis (sepanjang
informasi tersebut dapat diperoleh, biasanya berupa suatu nilai yang diumumkan
sehingga dapat diketahui nilai untuk unit sejenis dimaksud);
k. Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan (analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, program/kegiatan
penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, dan alternatif solusi yang telah
dilakukan);
l. Penjelasan atas capaian inisiatif strategis yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja
Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian IKU .
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
9
b. Realisasi AnggaranPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Pada Sub bab ini memuat:
1. Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (per jenis belanja) beberapa tahun
terakhir;
2. Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit tahun 2017 per kegiatan/output;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) yang terkuantifikasi dan
dapat dijelaskan.
a. Kinerja Lain-lain
Pada sub bab ini diuraikan pelaksanaan kinerja lainnya yang mendukung tercapainya target
kinerja utama, Kinerja lainnya dituangkan dengan klasifikasi:
1. Inovasi manajemen/pelayan;
2. Inisiatif pemberantasan korupsi;
3. Penghargaan; dan
4. Capaian-capaian pada tahun 2017 lainnya.
.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta menyajikan
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki dan
meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran-lampiran
Perjanjian Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017,
dan Lain-lain yang dianggap perlu.
Dengan sistematika laporan di atas, diharapkan LAKIN ini dapat mudah dipahami oleh
internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat khususnya, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, serta masyarakat luas pada umumnya guna terwujudnya tujuan bangsa
dan negara Republik Indonesia.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
10
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
10
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
10
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
11
A. RENCANASTRATEGIS
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai visi :
“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional”
Dalam visi tersebut yang dimaksud dengan tugas Menjadi Pengelola Perbendaharaan
Negara adalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
Sebagai suatu pernyataan yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai misi adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan,
dan tepat waktu;
4. Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan.
Adapun 12 (dua belas) Tujuan dan Sasaran Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L serta mewujudkan kualitas
penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
SS : Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
kepada mitra kerja.
SS : Kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
3. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi/konfirmasi seluruh UAPPA-W lingkup
wilayah kerjanya.
SS : Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi.
4. Mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar selalu mengedepankan
pelayanan prima.
SS : Pelayanan Prima.
5. Mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan
pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.
SS : Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal.
6. Mewujudkan laporan reviu pelaksanaan anggaran yang berkualitas.
SS : Pelaksanaan anggaran yang efektiv dan optimal.
7. Meningkatkan efektivitas penyusunan GFS regional oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
SS : Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan,
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
12
dan tepat waktu.
8. Meningkatkan efektivitas pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan..
SS : Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan.
9. Meningkatkan kompetensi dan integritas para pegawai.
SS : SDM yang profesional dan berintegritas.
10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penanganan risiko, pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan pengendalian intern.
SS : Organisasi sehat yang berkinerja tinggi.
11. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana BMN yang memadai dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil.
SS : Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
12. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian
output.
SS : Pengelolaan anggaran yang optimal.
Perbandingan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015-2019 dengan
Kontrak Kinerja Tahun 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah
sebagai berikut:
No Sasaran Strategis IKUTarget
Renstra 2017(1) (2) (3) (4) (5)
1 PengelolaPerbendaharaanNegara yangunggul di tingkatregional
1 Persentase kinerja pelaksanaananggaran K/L
75% 75%
2 Nilai kualitas Laporan Kajian FiskalRegional Kanwil
80 85
3 Nilai kualitas LK BUN tingkatKanwil
92 93
2 Kepuasanpengguna layananyang tinggi
4 Indeks kepuasan satker terhadaplayanan Kanwil
4,09 4,12(skala
5)3 Kepatuhan atas
pengelolaanperbendaharaannegara yang tinggi
5 Persentase rekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepat waktu danandal
N/A 97%
4 Pemenuhanlayanan unggulanyang prima
6 Persentase revisi dokumenpelaksanaan anggaran Satker yangdiselesaikan tepat waktu
100% 100%
5 Pembinaan yangberkesinambungan
7 Rata-rata nilai kinerja KPPNsebagaimana hasil pembinaan dansupervisi Kanwil
75 85
(Tabel.2.1)
Target Kinerja antara Renstra 2015-2019 dan Kontrak Kinerja 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
13
8 Indeks efektivitas edukasi dankomunikasi
N/A 85
6 Pelaksanaananggaran yangefektif, optimal dantepat waktu
9 Nilai kualitas laporan reviupelaksanaan anggaran Kanwil
75 85
10 Indeks ketepatan waktupenyampaian laporan pembinaanBLU
3 3,5
7 Pengelolaan kasdan investasi yangpruden, efisien danoptimal
11 Persentase akurasi rencanapenarikan dana satker
85% 85%
12 Persentase rekonsiliasi outstandingpinjaman yang andal dan tepatwaktu
95% 97%
13 Indeks ketepatan waktupenyampaian laporan monitoringdan evaluasi KUR
N/A 3(skala
4)
8 Akuntansi danpelaporankeuangan negarayang akuntabel,transparan, dantepat waktu
14 Nilai kualitas Laporan GovernmentFinance Statistic (GFS) tingkatwilayah
3(Indeks)
70
15 Persentase exception reportlaporan keuangan
N/A 3%
9 SDM yangkompetitif
16 Nilai rata-rata hard competencypegawai
90% 75
10 Organisasi yangkondusif
17 Nilai hasil evaluasi pelaksanaantugas kepatuhan internal
85 77
18 Nilai kualitas pengelolaan kinerjaberbasis Strategy FocusedOrganization
80 79
11 PengelolaanSarana dan TIKyang optimal
19 Persentase pemenuhan BMNsesuai standar
95% 90%
12 Pengelolaananggaran yangoptimal
20 Persentase kualitas pelaksanaananggaran Kanwil
95% 95%
Untuk memperoleh hasil yang maksimal, target dari sasaran strategis di atas perlu selalu
dicermati dan dikelola secara benar. Mencermati dan memahami semua peraturan
perundangan yang mendukung dengan benar serta dalam pengelolaannya harus
menggunakan strategi maupun pemikiran-pemikiran yang rasional, analitis dan
komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan dan
sasaran yang diharapkan.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
14
Dengan memperhitungkan kekuatan maupun kekurangan yang dimiliki maupun peluang
dan tantangan / ancaman yang dihadapi maka strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :
Strategi mengoptimalkan kekuatan memanfaatkan peluang yang ada.Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, harus cepat diantisipasi
oleh segenap jajaran instansi dengan cara mengoptimalkan SDM dan peralatan yang
kita miliki agar tidak ketinggalan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tuntutan pelayanan, dan kesadaran
masyarakat akan hak dan kewajibannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan,
namun beberapa kendala yang dihadapai diantaranya 70% (77 dari 110) pegawai yang
telah berusia di atas 50 tahun, serta keterbatasan dana. Untuk meminimalkan
kelemahan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada maka perlu dilakukan
penjagaan motivasi para pegawai agar kinerjanya terus bertahan serta pengoptimalan
sarana dan prasarana yang ada.
Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.Kekurangpahaman masyarakat maupun instansi/satker tentang mekanisme pengelolaan
perbendaharaan negara yang baru sebagai akibat dari kurang tersedianya sarana
informasi keuangan negara merupakan tantangan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misinya. Namun dengan kemampuan
SDM, tersedianya perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada, dapat digunakan
untuk mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan sosialisasi peraturan
perbendaharaan maupun peraturan-peraturan yang terkait lainnya secara
berkesinambungan
Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan.Kelemahan disiplin pegawai dan orientasi pegawai yang kurang dapat diselesaikan
dengan penegakan disiplin pegawai, mutasi pegawai dan pembinaan mental agama.
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan informasi keuangan negara dan
kekuranganpahaman masyarakat maupun instansi / satker didalam mengelola keuangan
negara maka perlu diadakan Diklat maupun GKM sebagai bekal bagi pegawai untuk
menyampaikan informasi yang benar dan juga meningkatkan pelayanan.
Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat mengambil kebijakan berupa Layanan Unggulan Kanwil yaitu penerapan
konsep layanan unggulan untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan
trasparan dengan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kompeten
dan berintegrasi tinggi merupakan cermin budaya organisasi serta perwujudan kode etik
pegawai anti korupsi.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
15
(Gambar.2.1)
Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jabar Tahun 2017
B. PENETAPAN/PERJANJIANKINERJA
Penetapan Perjanian Kinerja tahun 2017 yang merupakan Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan,
dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Knerja
Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta
Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 seperti gambar di
bawah ini:
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
15
(Gambar.2.1)
Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jabar Tahun 2017
B. PENETAPAN/PERJANJIANKINERJA
Penetapan Perjanian Kinerja tahun 2017 yang merupakan Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan,
dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Knerja
Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta
Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 seperti gambar di
bawah ini:
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
15
(Gambar.2.1)
Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jabar Tahun 2017
B. PENETAPAN/PERJANJIANKINERJA
Penetapan Perjanian Kinerja tahun 2017 yang merupakan Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan,
dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Knerja
Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta
Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 seperti gambar di
bawah ini:
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
16
PetaStrategi yang telahdisusuntersebutdapatdilihatberdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:
1. Stakeholder PerspectivePerspective ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku
kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung
atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu
organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
2. Customer PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi
terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan
pelayanan suatu organisasi.
3. Internal Proces PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian
proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi
stakeholder dan customer (value chain).
4. Learning and Growth PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya
internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi
untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi
yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
17
Gambar.2.2
Perjanjian Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
17
Gambar.2.2
Perjanjian Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
17
Gambar.2.2
Perjanjian Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
18
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
18
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
18
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
19
Gambar.2.3
Target Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
19
Gambar.2.3
Target Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
19
Gambar.2.3
Target Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
20
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
20
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
20
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Kinerja Lainnya
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Kinerja Lainnya
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Kinerja Lainnya
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
22
Tabel.3.1
NKO Tahun 2016 dan tahun 2017
A. CAPAIANKINERJAORGANISASI
Pengukur capaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada setiapperspektif. Dari hasil pengukuran kinerja terebut, diperoleh
data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat adalah sebesar 112,29 (sangat baik). Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja
pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Perspective BobotNilai Nilai Akhir Nilai Nilai Akhir
Tahun 2016 Tahun 2017
Stakeholder 25% 111,95 27,99% 111,13 27,78%
Customer 15% 113,45 17,02% 106,72 16,01%
Internal Process 30% 111,83 33,55% 110,18 33,05%
Learning andGrowth 30% 112,46 33,74% 118,15 35,44%
Nilai Kinerja Organisasi / NKO 112,29 112,29
Selama tahun 2017, capaian IKU pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
seluruhnya telah berstatus hijau, yang berarti semua indikator yaitu sebanyak 20 indikator
kinerja utama telah memperoleh realisasi di atas target yang telah ditentukan. Adapun
realisasi capaian IKU tersebut dapat ditunjukkan pada tabel.3.2 di bawahini:
No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
I. Stakeholder Perspektif (25%) 27,78%
1 Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional
1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% 95,55% 120,00%
1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal RegionalKanwil
85 92,15 108,41%
1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil 93 94,69 101,82%
II Customer Perspektif (15%) 16,01%
2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layananKanwil
4,12(skala
5)
4,56 110,68%
Tabel.3.2Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
23
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi
3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secaratepat waktu dan andal
97% 99,68% 102,76%
III. Internal Process Perspektif (30%) 33,05%
4 Pemenuhan layanan unggulan yang prima
4a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaananggaran Satker yang diselesaikan tepatwaktu
100% 100% 100%
5 Pembinaan yang berkesinambungan
5a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimanahasil pembinaan dan supervisi Kanwil
85 95,18 111,98%
5b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85 89,75 105,59%
6 Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu
6a-N Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaananggaran Kanwil
85 93,34 109,81%
6b-N Indeks ketepatan waktu penyampaian laporanpembinaan BLU
3,5 4 114,29%
7 Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal
7a-N Persentase akurasi rencana penarikan danasatker
85% 92,29% 108,58%
7b-N Persentase rekonsiliasi outstanding pinjamanyang andal dan tepat waktu
97% 100% 103,09%
7c-N Indeks ketepatan waktu penyampaian laporanmonitoring dan evaluasi KUR
3
(skala4)
4 120,00%
8 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
8a-N Nilai kualitas Laporan Government FinanceStatistic (GFS) tingkat wilayah
70 84,48 120,00%
8b-N Persentase exception report laporankeuangan
3% 0,01% 120,00%
IV. Learning and Growth Perspektif (30%) 35,44%
9 SDM yang kompetitif
9a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 75 90,61 120,00%
10 Organisasi yang kondusif
10a-N Nilaihasilevaluasipelaksanaantugaskepatuhaninternal
77 85,51 111,05%
10b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasisStrategy Focused Organization
79 94,17 119,20%
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
24
11 Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal
11a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 90% 120,63% 120,00%
12 Pengelolaan anggaran yang optimal
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaranKanwil
95% 111,59% 117,46%
CAPAIAN KINERJA PEGAWAI/ORGANISASI (NKO) 112,29%
Jumlah Anggaran Program Rp. 8.361.615.000,-
Realisasi Anggaran Rp. 7.042.671.000,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 1.318.944.000,-
Hasil Efisiensi Belanja Rp. 1.230.163.000,-
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel.3.2 di atas bahwa pada tahun 2017 Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selain berhasil memperoleh realisasi capaian kinerja
yang sangat baik yaitu dengan nilai sebesar 112,29 namun juga dapat memberikan
kontribusi yang besar dalam program penghematan yaitu sebesar Rp.1.230.163.000,- (satu
milyar dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Definisi Sasaran Strategis, Definisi Indikator Kinerja Utama, Formula Perhitungan IKUserta Penjelasan Capaian IKU pada setiap sasaran strategis dapat dijelaskan sebagaiberikut:
SS.1PengelolaanPerbendaharaannegara yang ungguldi tingkat regional
Pengelolaan perbendaharaa negara artinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai
tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Unggul di tingkat regional memiliki makna bahwa pengelolaan perbendaharaan negara oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan
negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah.
IKU.1a-CPPersentase Kinerjapelaksanaananggaran K/L
Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat
berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan
anggaran.
Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain sebagai
berikut :
a. Kesesuaian dengan perencanaan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
25
b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan
c. Efisiensi pelaksanaan kegiatan
Indikator kesesuaian dengan perencanaan anggaran diukur melalui frekuensi revisi yang
diajukan oleh satuan kerja, indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat
penyerapan anggaran, dan indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah
penerbitan SPM satker yang benar (tidak dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu
pertanggungjawaban Uang Persediaan.
Formula Perhitungan IKU:
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaranK/L 75% 95,55% 120,00%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 75% adalah sama dengan target yang
ditetapkan pada Renstra 2015-2019.
Realisasi presentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada tahun 2017 sebesar 95,55%
diperoleh dari rata-rata realisasi pada triwulan I : 98,34%, triwulan II: 94,12%, triwulan III:
96,52% dan triwulan IV: 93,24%. Dengan realisasi 95,55% maka kenaikan realisasi dari
target sebesar +20,55%.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
26
Perbandingancapaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase kinerjapelaksanaan anggaran K/L 70% 70% 75% 87,40% 95,52% 95,55%
Sebagaimana dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan target
sebesar 5% menjadi 75% dibandingkan dengan target pada tahun 2015 dan tahun 2016
sebesar 70%. Dari sisi realisasi nampak terjadi kenaikan terus menerus dari tahun ke tahun
yaitu pada tahun 2016 sebesar 95,52% naik 8,12% dari tahun 2015 sebesar 87,40%. Dan
pada tahun 2017 naik lagi sebesar 0,03% menjadi 95,55%.
Isu Utama
Dengan terpenuhinya tiga variabel yaitu kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas
pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan maka persentase kinerja
pelaksanaan anggaran akan dapat tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Permasalahan yang terjadiMasih tingginya jumlah revisi yang dilakukan oleh satker karena adanya perubahan pejabat
perbendaharaan dan revisi halaman III DIPA, serta proses pelaksanaan pengadaan dalam
pelelangan yang tidak tepat waktu akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Telah dilaksanakan sosialisasi tata cara revisi pelaksanaan anggaran tahun 2017 pada
seluruh satker di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
2. Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan satker pada setiap
triwulanan pada tahun 2017.
3. Telah dilaksanakan inovasi layanan berupa Unit Revisi Cepat (URC) yang memberikan
layanan konsultasi dan revisi yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permintaan
layanan dari satker pada KPPN.
4. Telak dilaksanakan pelayanan konsultasi kepada satker baik di meja CSO maupun
melalui Pojok Konsultasi.
Action Plan1. Memantau persentase realiisasi anggaran satuan kerja kementerian/lembaga melalui
aplikasi OM-SPAN.
2. Melakukan reviu atas jumlah penyelesaian revisi DIPA satuan kerja
kementerian/lembaga.
3. Melakukan focus group discussion dengan mengundang satker yang mempunyai
masalah untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan pelaksanaan anggaran yang
dihadapi.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
27
4. Melaksanakan kegiatan URC sesuai kebutuhan satker.
IKU.1b-NNilai kualitas LaporanKajian FiskalRegional Kanwil
Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta
menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Dalam
rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan
dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan
kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan
Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan
tersebut kepada kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan
penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan
meningkatkan kualitas Kajian Fiskal tingkat wilayah.
Kategori nilai Kajian Fiskal Regional Kanwil adalah sebagai berikut:
Level 5 = 91-100 (Excellent)
Level 4 = 75-90 (Good)
Level 3 = 61-74 (Fair)
Level 2 = 41-60 (Poor)
Level 1 = 0-40 (Unqualified)
Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan KFR yang bersifat
historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2017 merupakan hasil
penilaian Laporan KFR tahunan 2016, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2017
merupakan hasil penilaian Laporan KFR semester I tahun 2017.
Formula Perhitungan IKU:
Hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal RegionalKanwil 85 92,15 108,41%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 85 adalah naik +3 dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 82, dan naik +5 apabila dibandingkan
dengan Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 80.
Realisasi nilai kualitas laporan kajian fiskal regional Kanwil adalah 92,15 yaitu diperoleh dari
rata-rata nilai yang diperoleh dari Kantor Pusat pada semester I sebesar 91,92 dan
semester II sebesar 92,38.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
28
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai kualitas Laporan KajianFiskal Regional Kanwil 80 82 85 93,40 91,97 92,15
Sebagaimana dilihat pada tabel di atas bahwa selama tiga tahun sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017 terjadi kenaikan target yaitu 85 naik +3 dibanding target tahun 2016
yaitu 82 dan naik +5 dibanding target tahun 2015 yaitu 80. Realisasi pada tahun 2017
sebesar 92,15 naik +0,18 dibandingkan tahun 2016 yaitu 91,97. Namun bila dibandingkan
dengan tahun 2015 yaitu 93,40 terjadi penurunan sebesar -1,25.
Isu Utama
Waktu penyelesaian laporan KFR di akhir batas waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh
Kantor Pusat dapat mempengaruhi penilaian kualitas penyajian laporan.
Permasalahan yang terjadi
1. Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten serta keterbatasan SDM mendapatkan diklat.
2. Kelengekapan data yang diterima baik dari internal maupun eksternal di ujung batas
akhir waktu penyelesaian laporan.
Tindakan yang telah dilaksanakan1. Telah dilaksanakan gugus kendali mutu serta mengusulkan para pejabat/pegawai untuk
mengikuti diklat.
2. Telah dilakukan sinergi dengan berbagai pihak baik internal Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dengan pihak eksternal antara lain BI, BPS, Pemda
Provinsi/Kabupaten/Kota, satker Pemda serta KPPN se Prov. Jabar dalam
pengumpulan data dan sharing informasi.
3. Telah dilaksanakan diskusi hasil kajian Kanwil dengan Regional Economist.
4. Telah dilakukan coaching para pejabat dan pegawai.
Action Plan1. Menyusun dan menyelesaikan KFR Tahunan (quarterly flash report) tahun 2017.
2. Melakukan FGD antara Tim Penyusun dengan para akademisi.
IKU.1c-NNilai kualitas LK BUNtingkat Kanwil
Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-
262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
Kanwil DItjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan
Keuangan tingkat UAKKABUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemprosesan data gabungan dan
LK UAKABUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
29
LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik (triwulanan, semesteran dan
tahunan) disampaikan kepada Dit. PK (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen
Perbendaharaan.
Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK
memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) ketepatan waktu
(10%), (2) Akurasi Data (75%), (3) Kelengkapan Dokumen (5%), (4) Partisipasi (5%),
Beban Kerja (5%).
Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:
Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
Level 3 = 80-94 (Baik)
Level 2 = 65-79 (Cukup)
Level 1 = 0-64 (Kurang)
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang
bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2017, merupakan hasil penilaian
kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2016.
Formula Perhitungan IKU:
Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil 93 94,69 101,82%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 93 adalah naik +1 dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2016 dan Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 92.
Realisasi nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil pada tahun 2017 adalah 94,69. Nilai ini
diperoleh berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.KEP-503/PB/2017
tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat
Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Penilaian Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN Daerah, KPPN Khusus Penerimaan serta KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah tahun 2016.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai kualitas LK BUN tingkatKanwil 92 92 93 97,46 93,37 94,69
Sebagaimana dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan target
sebesar 1 poin menjadi 93 dibandingkan dengan target pada tahun 2015 dan tahun 2016
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
30
sebesar 92. Dari sisi realisasi nampak terjadi kenaikan menjadi 94,69 naik +1.32 dari
realisasi tahun 2016 sebesar 93,37, namu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun
2015 yaitu 97,46 terjadi penurunan sebesar -2,77.
Isu UtamaDiterbitkannya Surat Direktur APK Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah dan
Koordinator Kuasa BUN Kanwil.
Permasalahan yang terjadi
Perbaikan-perbaikan yang belum semuanya dilaksanakan secara penuh oleh para
penyusun laporan di tingkat KPPN.
Tindakan yang telah dilaksanakan
Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Bidang PAPK dengan para Kepala Seksi Vera KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar pada tanggal 28 s.d. 30 November 2017
Action PlanMelakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan LK Kuasa BUN tingkat
KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
SS.2Kepuasan Penggunalayanan yang Tinggi
Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai
sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur
dengan tingkat kepuasan customer (pelanggan) terhadap layanan yang diberikan oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Kepuasan pengguna layanan didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk
atau layanan Kanwil Ditjen perbendaharaan yang telah memenuhi atau melebihi harapan.
Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.
IKU.2a-NIndeks kepuasansatker terhadaplayanan Kanwil
Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker
terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil .Indeks kepuasan satker diukur
melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden
terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I.
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :
5 = Sangat Puas
4 = Puas
3 = Cukup Puas
2 = Kurang Puas
1 = Tidak Puas
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
31
Formula Perhitungan IKU:
Indeks hasil survei kepuasan satker
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layananKanwil
4,12(skala 5) 4,56 110,68%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 4,12 lebih tinggi +0,03 dibandingkan
dengan yang ditetapkan pada Renstra 2015-2015 yaitu sebesr 4,09. Berdasarkan hasil
survei yang disebarkan pada bulan Maret 2017 kepada 191 responden memperoleh nilai
indeks sebesar 4,56
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Indeks kepuasan satkerterhadap layanan Kanwil 4,06 4,09 4,12 4,38 4,64 4,56
Sebagaimana dilihat di tabel di atas bahwa untuk target terjadi kenaikan terus-menerus dari
tahun 2015 targetnya 4,06 menjadi 4,09 di tahun 2016 naik 0,03 dan pada tahun 2017
target naik lagi sebesar +0,06 menjadi 4,12.
Untuk realisasi Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil pada tahun 2017 sebesar
4,56 turun sebesar -0,08 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 4,64.
Hal ini terjadi karena jumlah pegawai di Bidang PA I yang semakin berkurang karena
pensiun dan mutasi sehingga petugas FO banyak yang merangkap dengan tugas teknisnya.
Isu UtamaTerdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan indeks kepuasan
satker di antaranya adalah petugas FO yang senantiasa standby walaupun saat jam
istirahat dan gangguan pada aplikasi atau jaringan.
Permasalahan yang terjadi
1. Ketiadaan petugas FO saat jam istirahat.
2. Terjadinya gangguan pada aplikasi dan atau terputusnya jaringan internet.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Untuk melayani satker di FO, telah dibuat jadwal pegawai yang bertugas selama jam
istirahat, guna melayani satker yang datang.
2. Adanya gangguan pada aplikasi atau jaringan langsung ditindaklanjuti/ dilaporkan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
32
kepada service desk guna untuk mendapatkan penyelesaian
3. Adanya inovasi layanan berupa Unit Revisi Cepat (URC) yang memberikan layanan
konsultasi dan revisi yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permintaan layanan
dari satker pada KPPN
Action Plan1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan petugas piket.
2. Membangun komunikasi yang intensif dengan service desk.
3. Melaksanakan kegiatan URC sesuai kebutuhan satker.
SS.3Kepatuhan ataspengelolaanperbendaharaannegara yang Tinggi
Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap
berbagai peraturan dan kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan yang telah
ditetapkan.
Kepatuhan pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi diukur dari tingkat kepatuhan
Satuan Kerja/KL lingkup Kanwil dalam melakukan rekonsiliasi tingkat UAKPA.
IKU.3a-CPPersentaserekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepatwaktu dan andal
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA
melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.
Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016
tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Ekternal tingkat KPPN Bulan Januari
s.d. Mei 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara
UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA
pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya.
Realisasi IKU dihitung berdasarkan:
1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan
secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan
keuangan (bobot 50%)
2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan
secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan
keuangan (bobot 50%).
Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan
upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.
Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
33
memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara
Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik pelaksanaan
rekonsiliasi yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun
2017 merupakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember, Januari dan Februari
2017, dst (atau sesuai aturan khusus terkait pelaksanaan rekonsiliasi).
Formula Perhitungan IKU:
Capaian =
a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktub. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang
batas suspen.c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPAsecara tepat waktu dan andal 97% 99,68% 102,76%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 ini adalah target baru karena IKU sebelumnya
adalah Persentase rekonsiliasi/konfirmasi realisasi APBN tingkat UAPPA-W secara tepat
waktu. Realisasi sebesar 99,68% didapat dari persentase jumlah satker yang upload data
ke E-Rekon sebanyak 1.267 dibagi dengan jumlah satker aktif yaitu sebanyak 1.270
ditambah dengan persentase jumlah satker yang suspensnya tidak melebih ambang batas
sebanyak 1.265 dibagi lagi dengan jumlah satker yang aktif.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase rekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepat waktudan andal
N/A N/A 97% N/A N/A 99,68%
Berhubung IKU ini adalah baru maka untuk perbandingan pada tahun 2016 dan tahun 2015
ataupun dengan Renstra 2015-2019 tidak tersedia datanya (not availabel).
Isu Utama
Diterbitkannya penyempurnaan pedoman penyusunan rekonsiliasi yang baru yaitu sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang PedomanRekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan K/L.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
33
memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara
Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik pelaksanaan
rekonsiliasi yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun
2017 merupakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember, Januari dan Februari
2017, dst (atau sesuai aturan khusus terkait pelaksanaan rekonsiliasi).
Formula Perhitungan IKU:
Capaian =
a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktub. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang
batas suspen.c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPAsecara tepat waktu dan andal 97% 99,68% 102,76%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 ini adalah target baru karena IKU sebelumnya
adalah Persentase rekonsiliasi/konfirmasi realisasi APBN tingkat UAPPA-W secara tepat
waktu. Realisasi sebesar 99,68% didapat dari persentase jumlah satker yang upload data
ke E-Rekon sebanyak 1.267 dibagi dengan jumlah satker aktif yaitu sebanyak 1.270
ditambah dengan persentase jumlah satker yang suspensnya tidak melebih ambang batas
sebanyak 1.265 dibagi lagi dengan jumlah satker yang aktif.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase rekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepat waktudan andal
N/A N/A 97% N/A N/A 99,68%
Berhubung IKU ini adalah baru maka untuk perbandingan pada tahun 2016 dan tahun 2015
ataupun dengan Renstra 2015-2019 tidak tersedia datanya (not availabel).
Isu Utama
Diterbitkannya penyempurnaan pedoman penyusunan rekonsiliasi yang baru yaitu sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang PedomanRekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan K/L.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
33
memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara
Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik pelaksanaan
rekonsiliasi yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun
2017 merupakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember, Januari dan Februari
2017, dst (atau sesuai aturan khusus terkait pelaksanaan rekonsiliasi).
Formula Perhitungan IKU:
Capaian =
a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktub. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang
batas suspen.c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPAsecara tepat waktu dan andal 97% 99,68% 102,76%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 ini adalah target baru karena IKU sebelumnya
adalah Persentase rekonsiliasi/konfirmasi realisasi APBN tingkat UAPPA-W secara tepat
waktu. Realisasi sebesar 99,68% didapat dari persentase jumlah satker yang upload data
ke E-Rekon sebanyak 1.267 dibagi dengan jumlah satker aktif yaitu sebanyak 1.270
ditambah dengan persentase jumlah satker yang suspensnya tidak melebih ambang batas
sebanyak 1.265 dibagi lagi dengan jumlah satker yang aktif.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase rekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepat waktudan andal
N/A N/A 97% N/A N/A 99,68%
Berhubung IKU ini adalah baru maka untuk perbandingan pada tahun 2016 dan tahun 2015
ataupun dengan Renstra 2015-2019 tidak tersedia datanya (not availabel).
Isu Utama
Diterbitkannya penyempurnaan pedoman penyusunan rekonsiliasi yang baru yaitu sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang PedomanRekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan K/L.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
34
Permasalahan yang terjadi
Petugas Operator satker rekonsiliasi yang memahami permasalahan jumlahnya terbatas.
Tindakan yang telah dilaksanakan
Telah dilaksanakan pengawasan terhadap monitoring rekonsiliasi E-Rekon.
Action Plan
Berkoordinasi dengan KPPN dalam pelaksanaan rekonsiliasi tingkat KPPN.
SS.4Pemenuhanlayanan unggulanyang prima
Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau
internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan
masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.
IKU.4a-NPersentase revisidokumenpelaksanaananggaran Satkeryang diselesaikantepat waktu
Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah
ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.
Berdasarkan PMK 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2017, untuk
usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran yang dilampiri notifikasi
dari sistem, paling lambat 1 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan notifikasi
dari sistem telah tercetak.
Formula Perhitungan IKU:
∑ revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktux 100%∑Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
4a-NPersentase revisi dokumen pelaksanaananggaran Satker yang diselesaikan tepatwaktu
100% 100% 100%
Untuk target dan realisasi persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang
diselesaikan tepat waktu sebesar 100%.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
35
Perbandingancapaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase revisi dokumenpelaksanaan anggaran Satkeryang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perbandingan target maupun realisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 serta
dibandingkan dengan Renstra 2015-2019 nilainya sama yaitu 100%.
Isu Utama
Proses revisi DIPA telah diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu, namun demikian
beberapa hal yang dapat mengganggu kelancaran proses revisi seperti adanya gangguan
aplikasi atau jaringan dan keterlambatan penyampaian kekurangan dokumen pendukung.
Permasalahan yang terjadi1. Gangguan pada aplikasi atau jaringan.
2. Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung revisi DIPA oleh satker.
Tindakan yang telah dilaksanakan1. Setiap adanya gangguan aplikasi atau jaringan telah ditindaklanjuti dengan melaporkan
hal tersebut kepada service desk.
2. Usulan revisi yang masuk terlebih dahulu dicek kelengkapan usulannya untuk
menghindari kekurangan dokumen pendukung.
3. Adanya inovasi layanan berupa Unit Revisi Cepat (URC) yang memberikan layanan
konsultasi dan revisi yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permintaan layanan
dari satker pada KPPN
Action Plan1. Melaporkan setiap gangguan aplikasi dan/atau jaringan
2. Membangun sinergi dan komunikasi dengan service desk.
3. Meningkatkan ketelitian petugas melalui GKM setiap hari.
4. Melaksanakan kegiatan URC sesuai kebutuhan satker
SS.5Pembinaan yangberkesinambungan
Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan
terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel
maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara dan satuan kerja di wilayah kerjanya secara berkala.
IKU.5a-NRata-rata nilai kinerjaKPPN sebagaimanahasil pembinaan dan
Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 261/PB/2016 tentang Pedoman
Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup wilayah
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
36
supervisi Kanwil kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.
Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada
kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN
melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya berdasarkan
indikator-inikator pada setiap unsur berikut:
1. Pelaksanaan tugas Kuasa BUN
2. Pelayanan Perbendaharaan
3. Kinerja dan Tata Kelola KPPN
Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU Semester I
tahun 2017 merupakan rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan semester II tahun 2016
Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2017 merupakan rata-rata hasil pembinaan
semester I tahun 2017.
Formula Perhitungan IKU:
Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan KanwilJumlah KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
5a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimanahasil pembinaan dan supervisi Kanwil 85 95,18 111,98%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebesar 85, terjadi kenaikan +5
dibandingkan dengan target tahun 2016 dan naik +10 bila dibandingkan dengan target
Renstra 2015-2019 yang sebesar 75. Realisasi capaian IKU diperoleh dari rata-rata nilai
semester I yaitu 95,30 ditambah dengan nilai semester II yaitu 95,06 dan didapatkan hasil
akhir sebesar 95,18.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Rata-rata nilai kinerja KPPNsebagaimana hasil pembinaandan supervisi Kanwil
75 80 85 87,24 97,18 95,18
Sebagaimana dilihat pada tabel di atas untuk target dari tahun 2015 sampai dengan target
tahun 2017, setiap periodenya terjadi kenaikan +5. Untuk realisasi tahun 2017 sebesar
95,18 mengalami penurunan -2 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 97,18. Hal ini
karena pada tahun 2017 terdapat perubahan obyek pembinaan yang lebih komplek serta
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
37
perubahan pejabat teknis karena mutasi di KPPN.
Isu Utama
Meningkatkan peringkat hasil penilaian penyusunan laporan pembinaan untuk semester II
tahun 2017.
Permasalahan yang terjadi
Masih minimnya pengetahuan tentang sistematika penyusunan Laporan Hasil Pembinaan
Kanwil.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Telah membuat pedoman Pembinaan berupa Smartbook Supervisi Pembinaan KPPN.
2. Telah Mengevaluasi terhadap temuan-temuan saat Supervisi Pembinaan semester
sebelumnya.
3. Telah diberikan Penghargaan kepada KPPN yang mempunyai nilai tertinggi pada
Semester II Tahun 2016.
Action Plan
1. Smartbook Pembinaan KPPN.
2. Mendorong KPPN menerapkan self audit compliance.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja KPPN.
4. Pemberian penghargaan terhadap KPPN Terbaik atas Hasi l pembinaan dan supervisi untuk
memotifasi KPPN.
IKU.5b-NIndeks efektivitasedukasi dankomunikasi
Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakehoklders)
terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang
dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan
pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang
lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh
Kanwil Ditjen perbendaharaan.
Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner.
Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan
sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot
sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.
Formula Perhitungan IKU:
Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
38
0 < x ≤ 20 = sangat tidak efektif21 < x ≤ 40 = tidak efektif41 < x ≤ 60 = kurang efektif61 < x ≤ 80 = efektif81 < x ≤ 100 = sangat efektif
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
5b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85 89,75 105,59%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 85 terjadi kenaikan +5 dibandingkan
dengan tahun 2016, sedangkan untuk Renstra 2015-2019 IKU tidak ada.IKU ini ada dengan
tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.
Realisasi capaian IKU sebesar 89,77 diperolah dari rata-rata indeks semester I sebesar
91,43 dan semester II sebesar 88,10.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Indeks efektivitas edukasi dankomunikasi N/A 80 85 N/A 84,08 89,75
Perbandingan realisasi Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2017 sebesar
89,75 dan tahun 2016 sebesar 84,08 ada kenaikan +5,67.
Isu UtamaBelum optimalnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh
narasumberpada saat sosialisasi.
Permasalahan yang terjadi1. Tingkat pemahaman stakeholders yang masih tidak merata.
2. Tingkat kompetensi narasumber yang belum optimal
3. Masih ada satker/UAKPA yang belum memahami penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual.
Tindakan yang telah dilaksanakan1. Menyebarkan pretest dan postest kepada satker di acara Rakorda
PelaksanaanAnggaran dan setiap acara sosialisasi.
2. Melaksanakan Bimtek UAPPA-W.
3. Melaksanakan pembinaan pada satker.
4. Melaksanakan Rakor Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat dengan Pemda lingkupJawa Barat
tanggal 17 Oktober 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
39
Action Plan1. Pelaksanaan Bimtek dan sosialisasi Pelaksanaan Anggaran, bahan materi pre-test dan
post-test pada acara bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, sebagai bahan evaluasi
penilaian tingkat efektivitas edukasi kepada satker.
2. Mengevaluasi hasil penilaian atas soal pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat
efektivitas edukasi kepada satker sebagai bahan untuk melakukan langkah kebijakan
selanjutnya terkait peningkatan edukasi dan komunikasi kepada satker
SS.6Pelaksanaananggaran yangefektif, optimal dantepat waktu
Pelaksanaan anggaran yang efektif adalah anggaran dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Optimal berarti bahwa
anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan tepat waktu adalah anggaran
dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah mempunyai
peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran K/L yang efektif dan
optimal, dengan cara melakukan pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan
anggaran.
IKU.6a-NNilai kualitas laporanreviu pelaksanaananggaran Kanwil
Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-
kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan
anggaran lainnya .
Tujuan disusunnya Laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah untuk
mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L,
menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai
apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator
lain yang mewakili kinerja atau kualitas.
Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil
Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan
penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan
meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah.
Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut:
Level 5 = 91-100 (Excellent)
Level 4 = 75-90 (Good)
Level 3 = 61-74 (Fair)
Level 2 = 41-60 (Poor)
Level 1 = 0-40 (Unqualified)
Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan monitoring dan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
40
evaluasi spending review pelaksanaan anggaran yang bersifat historical report. Artinya,
untuk realisasi IKU semester I tahun 2017 merupakan hasil penilaian Laporan semester II
tahun 2016, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2017 merupakan hasil penilaian
Laporan semester I tahun 2017.
Formula Perhitungan IKU:
Hasil penilaian laporan reviu pelaksanaan anggaran oleh Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
6a-N Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaananggaran Kanwil 85 93,34 109,81%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 85 mengalami kenaikan +5 dibandingkan
tahun 2016 sebesar 80. Untuk realisasi capaian IKU 2017 sebesar 93,34 diperoleh dari rata-
rata nilai semester I sebesar 93,08 dan semester II sebesar 93,60.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai kualitas laporan reviupelaksanaan anggaran Kanwil 75 80 85 87,69 91,87 93,34
Penetapan target pada tahun 2017 sebesar 85 mengalami kenaikan +5 dibandingkan
dengan target tahun 2016 sebesar 80 dan naik +10 bila dibandingkan dengan target tahun
2015 sebesar 75.
Realisasi capaian IKU dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan terus. Realisasi tahun
2017 sebesar 93,34 naik +1,47 dibandingkan tahun 2016 sebesar 91,87 dan naik +5,65 bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 87,69.
Isu UtamaUntuk mendapatkan hasil penilaian RPA yang memuaskan harus didukung oleh data yang
akurat dan koordinasi yang baik pada tim pembuatan RPA.
Permasalahan yang terjadi
1. Keterlambatan petunjuk teknis tentang penyusunan RPA diterima oleh Kanwil.
2. Data dukung yang kurang akurat.
3. Koordinasi tim internal penyusun RPA masih perlu ditingkatkan lagi.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
41
Tindakan yang telah dilaksanakan
Telah dilakukan evaluasi hasil penilaian RPA untuk perbaikan penyusunan RPA.
Action Plan1. Memberikan arahan dalam rapat pendahuluan terkait persiapan dan pembagian tugas
penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dengan Kepala Seksi PPA I serta
pelaksana terkait
2. Melakukan rapat konsolidasi dan memberikan arahan dan koreksi dalam pembahasan
draft Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dengan Kepala Seksi PPA I dan staf
pelaksana terkait
3. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan untuk memastikan pengiriman
dokumen Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran baik softcopy maupun hardcopy
dikirimkan tepat waktu atau mendahului jadwal yang telah ditetapkan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran Jakarta
IKU.6b-NIndeks ketepatanwaktupenyampaianlaporan pembinaanBLU
Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Dit. PPK
BLU bertugas melakukan pembinaan terhadap satker BLU berupa dalam bentuk
pengembangan kapasitas SDM/pegawai (capacity building), konsultasi, monitoring dan
evaluasi keuangan satker BLU di wilayah kerjanya.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
menyusun laporan pembinaan yang meliputi laporan periodik dan laporan kegiatan. Tepat
waktu adalah laporan pembinaan BLU disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan, yaitu 10 hari kerja setelah pelaksanaan pembinaan untuk laporan kegiatan, dan
10 hari kerja sejak akhir semester berkenaan untuk laporan periodik.
Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pembinaan BLU yang berkualitas:
4 = ≥ 3 hari lebih awal
3,5 = tepat waktu s.d. 2 hari lebih awal
3 = 1 hari melebihi batas waktu
2 = 2 hari s.d. 1 minggu melebihi batas waktu
1 = lebih dari 1 minggu melebihi batas waktu
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyampaian laporan
pembinaan BLU yang bersifat historical report.
Formula Perhitungan IKU:
Indeks ketepatan waktu laporan pembinaan BLU
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
42
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
6b-N Indeks ketepatan waktu penyampaianlaporan pembinaan BLU 3,5 4 114,29%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 3,5 tidak mengalami kenaikan
dibandingkan dengan target 2016, tapi bilan dibandingkan dengan target 2015 dan Renstra
2015-2019 mengalami kenaikan sebesar +0,5. Setiap semester pada tahun 2017
penyampaian laporan pembinaan BLU senantiasa lebih awal dari yang telah dtetapkan
pada peraturan sehingga mendapatkan indeks 4.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Indeks ketepatan waktupenyampaian laporanpembinaan BLU
3 3,5 3,5 4 4 4
Sebagaimana dilihat pada tabel di atas bahwa target tahun 2017 dan 2016 adalah sama
yaitu sebesar 3,5 sedangkan target tahun 2015 dan target Renstra 2015-2019 sebesar 3.
Realisasi capaian IKU Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pembinaan BLU
sepanjang tahun 2015, 2016 dan 2019 telah mendapatkan indeks yang maksimal yaitu 4.
Isu UtamaLaporan Pembinaan BLU telah disampaikan sebelum waktu yang ditetapkan, namun
demikian keterlambatan dapat terjadi apabila terlambat mendapatkan data.
Permasalahan yang terjadiKeterlambatan mendapatkan data dukung akan mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan BLU.
Tindakan yang telah dilaksanakanPengumpulan data dilakukan sebelum batas waktu pengiriman
Action PlanMengumpulkan data dukung untuk pembuatan laporan pembinaan BLU semester II 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
43
SS.7Pengelolaan Kasdan Investasi yangpruden, efisien danoptimal
Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara
adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan
kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin
ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.
Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai
regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang
kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.
IKU.7a-NPersentase akurasirencana penarikandana satker
Teknisnya, KPA menyampaikan RPD dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian,
dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala
KPPN.
Persentase rencana dan penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila rencana
penarikan dengan realisasinya mencapai 85%.
Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi
yang maksimal (100%) dengan tingkat deviasi pada periode tertentu.
Formula Perhitungan IKU:
(100%-Tingkat Deviasi)
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
7a-N Persentase akurasi rencana penarikan danasatker 85% 92,29% 108,58%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 85% sama dengan target 2016,
sedangkan target pada tahun 2015 dan Renstra 2015-2019 sebesar 15%. Definisi yang
digunakan pada tahun 2017 dan 2016 adalah tingkat akurasi perencanaan kas sedangkan
definisi yang digunakan untuk tahun 2015 dan Renstra adalah Tingkat Deviasinya.
Realisasi capaian IKU sebesar 92,29% diperoleh dari rata-rata tingkat akurasi pada triwulan
I sebesar 90,10%, triwulan II sebesar 94,77%, triwulan III sebesar 92,31% dan triwulan IV
sebesar 91,98%.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase akurasi rencanapenarikan dana satker N/A 85% 85% N/A 95,77% 92,29%
Realisasi capaian IKU tahun 2017 sebesar 92,29% mengalami penurunan -3,48
dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 95,77%. Penurunan ini dampak dari banyaknya
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
44
kebijakan-kebijakan pada tahun 2017 yang banyak berpengaruh terkait pelaksanaan
anggaran, seperti revisi DIPA yang timbul dari kebijakan penghematan.
Isu Utama
Deviasi rencana penarikan satker pada KPPN secara keseluruhan sudah cukup baik,
namun kedisiplinan dalam penyampaian SPM sesuai RPD harian masih perlu ditingkatkan.
Permasalahan yang terjadi
1. Masih terdapat satker yang tidak disiplin dalam penyampaian SPM yang tidak sesuai
dengan RPD harian.
2. Masih banyaknya dispensasi tanpa RPD yang diberikan oleh KPPN kepada satker.
Tindakan yang telah dilaksanakan
Tindaklanjutdarikomitmentersebutadalahtelah dilakukan pemantauan RPD
harianpadaaplikasi OM SPAN danKPPN dimintauntuk melakukan sosialisasi dalam
pelaksanaan RPD Harian kepadasatker yang ada di wilayahbayarnya yang
dilaksanakansecaraterusmenerus.
Action Plan1. Melakukankoordinasidengan KPPN yang terindikasimengalamideviasi RPD yang
tinggidanmenghimbau agar mempedomaniDeklarasiDwiWarna (Dwiwarna
Charter)terkaitmitigasiDeviasi RPD pada KPPN
lingkupKanwilDitjenPerbendaharaanProvinsiJawa Barat.
2. Meningkatkan pemahaman satker mengena rencana penarikan dana melalui KPPN.
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum dalam hal ini Subbag Pengelolaan Kinerja
Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat untuk penghitungan nilai deviasi RPD per KPPN.
IKU.7b-NPersentaserekonsiliasioutstanding pinjamanyang andal dan tepatwaktu
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 08/PB/2011 tentang Pendelegasian Sebagian
Tugas Dit. SMI kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
berkewajiban melaksanakan rekonsiliasi outstanding pinjaman dengan debitur dalam
rangka pengelolaan pinjaman RDI/RDP kepada BUMN/Pemda/BUMD. Tepat waktu adalah
debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun
berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara
Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data.
IKU ini diukur berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan
berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari
satu.Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik pelaksanaan
rekonsiliasi outstanding pinjaman yang bersifat historical report.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
45
Formula Perhitungan IKU:
∑ Pinjaman yang direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal
--------------------------------------------------------------------------------- x 100%
∑ Pinjaman yang seharusnya direkonsiliasi
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
7b-N Persentase rekonsiliasi outstandingpinjaman yang andal dan tepat waktu 97% 100% 103,09%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 97% mengalami kenaikan +2%
dibandingkan dengan target tahun 2015, tahun 2016 dan juga target Renstra 2015-2019
yang hanya sebesar 95%. Realisasi capaian IKU tahun 2017 sebesar 100% diperoleh dari
rata-rata capaia pada semester I sebesar 100% dan semester II sebesar 100%.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase rekonsiliasioutstanding pinjaman yangandal dan tepat waktu
95% 95% 97% 100% 100% 100%
Realisasi capaian IKU baik pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 100%,
berarti semua pinjaman telah direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal.
Isu Utama
Target s.d. Semester II tahun 2017 telah tercapai, isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu
perbedaan data pembayaran pinjaman antara Debitur dan data yang disajikan dari aplikasi
SLIM (data Dit. SMI).
Permasalahan yang terjadi
1. Adanya perbedaan pencatatan data pembayaran, debitur sudah mencatat pembayaran,
sementara Dit. SMI belum mencatat pembayaran tersebut.
2. Terbitnya surat keputusan pelunasan hutang dari Kementerian Keuangan untuk debitur
yang sudah melakukan pelunasan pinjaman membutuhkan waktu yang lama dan debitur
tetap mempunyai kewajiban untuk rekonsiliasi ke Kanwil.
Tindakan yang telah dilaksanakan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
46
1. Rekonsiliasi outstanding pinjaman Semester I - 2017 untuk periode per 31Desember
2016 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 dengan dihadiri oleh 29 debitur
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pinjaman
sebanyak 50 pinjaman (100% dari jumlah pinjaman).
2. Rekonsiliasi outstanding pinjaman Semester II Tahun 2017 untuk periode per 30 Juni
2017 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 dengan dihadiri oleh 29 debitur
dengan pimjaman sebanyak 50 Loan (rekonsiliasi 100% dari jumlah LOAN) dan laporan
telah disampaikan ke Kantor Pusat dengan Nomor Surat S-881/WPB.13/BD.03/2017
tanggal 14 Juli 2017.
3. Setiap rekonsiliasi dilaksanakan dan ditemukan masalah/perbedaan data, Kanwil
langsung mengkomunikasikan dengan petugas yang ditunjuk di Kantor Pusat (Dit. SMI)
untuk dilakukan koreksi/perbaikan data.
4. Menjelaskan & memberikan kepahaman kepada debitur, bahwa terbitnya SK Kemenkeu
atas pelunasan pinjaman membutuhkan waktu yang lama, sehingga debitur dapat
memahami kewajiban rekon yang masih harus dilaksanakan walaupun sudah lunas.
Action Plan1. Melaksankan rekonsiliasi outstanding pinjaman untuk periode per 31Desember 2017
sesuai jadwal penugasan dari Kantor Pusat (Dit.SMI).
2. Melakukan koordinasi dengan Dit.SMI terkait permasalahan yang terjadi pada saat
rekonsiliasi periode sebelumnya.
IKU.7c-NIndeks ketepatanwaktu penyampaianlaporan monitoringdan evaluasi KUR
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah
melaksanakan tugas pembinaan pemerintah daerah termasuk monitoring dan evaluasi
(monev) kredit program. Hal ini juga sejalan dengan PMK 253/PMK.05/2016 tentang
pedoman penggunaan SIKP dimana Kanwil DJPB juga berperan dalam menandatangani
MOU/perjanjian kerja sama SIKP dengan Pemerintah Daerah.
Kegiatan monev dilakukan terhadap skema-skema kredit program yang masih aktif dan
tersebar di seluruh provinsi, antara lain terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Monev SIKP
merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari monev untuk pelaksanaan KUR ini
sehingga dapat dianggap menjadi monev KUR.
KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang
produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum
cukup. SIKP adalah sistem yang menjadi data base terintegrasi untuk penyaluran KUR.
Kegiatan monev ini dilakukan oleh unit vertikal Ditjen Perbendaharaan sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam satu tahun.
Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi KUR dituangkan dalam Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kredit Program, dan disampaikan kepada Dit. SMI
paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
47
Formula Perhitungan IKU:
Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan Monev KUR
Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan Monev KUR:
4 = ≥ 3 hari lebih awal
3,5 = 1 s.d. 3 hari lebih awal
3 = tepat waktu
2 = 1 hari s.d. 1 minggu melebihi batas waktu
1 = lebih dari 1 minggu melebihi batas waktu
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
7c-N Indeks ketepatan waktu penyampaianlaporan monitoring dan evaluasi KUR
3(skala 4) 4 120,00%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 3. IKU ini adalah baru jadi tidak terdapat
pada Renstra 2015-2017. IKU ini bertujuan meningkatkan peran kanwil dalam pelaksanaan
monev kredit program khususnya skema yang telah didukung dengan data base SIKP.
Realisasi capaian IKU adalah 4, diperoleh karena Laporan Monitoring dan Evaluasi KUR
disampaikan lebih awal dari yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 3 Januari 2018
dengan Surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Jabar Nomor S-014/WPB.13/BD.03.01/2018.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Indeks ketepatan waktupenyampaian laporanmonitoring dan evaluasi KUR
N/A N/A 3 N/A N/A 4
Berhubung IKU Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan monitoring dan evaluasi KUR adalah
baru maka tidak tersedia data (N/A) untuk pembanding tahun sebelumnya.
Isu Utama
Dalam Juknis Monev KUR tidak diatur jangka waktu pelaksanaan kegiatan Monev yang
diatur hanya batas waktu penyampaian laporan 10 hari setelah pelaksanaan kegiatan.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
48
Permasalahan yang terjadi1. SDM dan Anggaran yang terbatas
2. Alamat calon debitur yang disurvei tidak jelas
Tindakan yang telah dilaksanakan1. Telah dilakukan Monev KUR terhadap Debitur, Pemda dan Bank Penyalur pada tanggal
20 November s.d. 22 Desember 2017 dengan berkoordinasi dengan KPPN.
2. Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait pelaksanaan Monev KUR.
3. Menunjuk pejabat/pegawai sebagai petugas pencacah dalam kegiatan survei efektifias
pelaksanaan program KUR.
4. Memonitor/mengevaluasi progres dan hasil survei KUR dari petugas pencacah.
5. Menyetujui dan menandatangani hasil isian kuisioner/survei dari responden yang
diterima dari petugas pencacah.
6. Memantau penyusunan Laporan Monev SIKP/KUR Semester II Tahun 2017, agar
laporan disamapaikan ke Dit. SMI paling lambat 1 hari sebelum batas waktu
penyampaian.
Action Plan1. Melakukan kegiatan Monev KUR terhadap Pemda, Bank Penyalur dan Debitur sesuai
dengan juknis dari kantor Pusat.
2. Melakukan Monev KUR dengan melibatkan KPPN.
3. Menyampaikan laporan monev KUR sebelum batas waktu yang ditetapkan.
SS.8Akuntansi danPelaporanKeuangan negarayang akuntabel,transparan, dantepat waktu
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan
Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka,
tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam
mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu
akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang
berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.
IKU.8a-NNilai kualitas LaporanGovernment FinanceStatistic (GFS)tingkat wilayah
Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi
manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan
pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah
dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan
Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal,
pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.
Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil
Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
49
selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan
Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya
diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
(GFS regional).
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik
(triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK)
untuk dilakukan penilaian.
Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai
berikut:
Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)
Level 3 = 60-89 (Baik)
Level 2 = 40-59 (Cukup)
Level 1 = <39 (Kurang)
Formula Perhitungan IKU:
Hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
8a-N Nilai kualitas Laporan Government FinanceStatistic (GFS) tingkat wilayah 70 84,48 120,00%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 70 naik +10 dibandingkan dengan target
tahun 2016 sebesar 60 sedangkan bila dibandingkan dengan target tahun 2015 serta
renstra 2015-2019 yaitu 3 menjadi tidak line (sejenis) karena menggunakan definisi indeks.
Realisasi capaian IKU sebesar 84,48 diperoleh berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.KEP-556/PB/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kriteria Penilaian
dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2016.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai kualitas LaporanGovernment Finance Statistic(GFS) tingkat wilayah
N/A 60 70 N/A 91,76 84,48
Realisasi capaian IKU tahun 2017 sebesar 84,48 mengalami penurunan -7,28 dibandingkan
realisasi tahun 2016 sebesar 91,76. Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan karena
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
50
pada bidang teknis baru mendapatkan para pejabat-pejabat yang baru yang perlu adaptasi
terlebih dahulu.
Isu Utama
Simplifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (S-1069/PB.6/2017 tanggal 26-01-
2017).
Permasalahan yang terjadiPenyampaian LRA dan Neraca dari Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Menyampaikan surat ke Pemda dengan nomorS-1160/WPB.13/BD.05/2016 tanggal 28
November 2016 hal penyampaian laporan keuangan pemerintah konsolidasi tingkat
wilayah dan laporan statistik keuangan pemerintah umum tingkat wilayah tahun 2015
audited dan triwulan III tahun 2016.
2. Melaksanakan Bimtek UAPPAW tanggal 13 Juli 2017.
3. Melaksanakan Rakor Kanwil DJPb Prov.Jawa Barat dengan Pemda lingkup Jawa Barat
tanggal 17 Oktober 2017.
Action Plan
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (28 pemda prov/kab/kota) dalam rangka penyusunan
GFS
IKU.8b-NPersentase exceptionreport laporankeuangan
Dalam rangka peningkatan kualitas LK UAKBUN D pada Kanwil dan KPPN, perlu adanya
langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data dalam LK UAKBUN. Salah satu
parameter yang digunakan adalah data exeption report.
Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015
hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Period) SPAN dan nomor S 8848/PB/2015 hal
batas waktu dan sanksi atas penyelesaian exeption report, dijelaskan bahwa proses
open/close period pada SPAN sering terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal karena
adanya exeption report pada modul PM, GR, CM. untuk itu, KPPN harus memastikan agar
tidak ada transaksi yang muncul pada exeption report masing-masing KPPN sebelum masa
penutupan tanggal 13 bulan berikutnya.
1. Exeption Report pada modul Payment Management (PM) saja
2. Capaian bersifat historical report, artinya capaian IKU triwulan I tahun 2017 merupakan
data exception report triwulan IV tahun 2016 (bulan Desember tahun 2016, Januari dan
Februari 2017), dst
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
51
Formula Perhitungan IKU:
Jumlah exception report pada seluruh KPPN lingkup KanwilX 100%Jumlah transaksi SP2D pada seluruh KPPN lingkup Kanwil
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
8b-N Persentase exception report laporankeuangan 3% 0,01% 120,00%
Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 3% sedangkan di Renstra 2015-2019
tidak ada. IKU ini baru dengan tujuan untuk mendorong Kanwil agar melakukan upaya terus
menerus dalam membina KPPN untuk meningkatkan kualitas LK UAKBUN Daerah.
Realisasi capaian IKU pada tahun 2017 sebesar 0,01% diperoleh dari rata-rata capaian
presentase triwulan I sebesar 0,0027%, triwulan II sebesar 0,0071%, triwulan III sebesar
0,032% dan triwulan sebesar 0,001%.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase exception reportlaporan keuangan N/A N/A 3% N/A N/A 0,01%
Berhubung IKU Persentase exception report laporan keuangan adalah baru maka tidak tersedia data
(N/A) untuk pembanding tahun sebelumnya.
Isu Utama1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015
hal Jadwal Buka Tutup (Open Close Period) SPAN
2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8848/PB/2015 hal batas waktu dan
sanksi atas penyelesaian exception report.
Permasalahan yang terjadiMasih ada 1 (satu) exception report pada triwulan IV sampai dengan tanggal 14 Desember
2017.
Tindakan yang telah dilaksanakan
Telah dilaksanakan monitoring serta koordinasi dengan KPPN untuk menyelesaikan
Exception Report laporan keuangan.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
52
Action PlanMemantau hasil monitoring Exception Report dari Direktorat APK dan berkoordinasi dengan
KPPN yang bersangkutan.
SS.9SDM yangkompetitif
SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui
apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang
dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
IKU.9a-NNilai rata-rata hardcompetencypegawai
IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen
Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya
dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.
Pengukuran tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi dilakukan dengan cara
memberikan tes secara online kepada para pegawai, yang terdiri dari beberapa soal untuk
diselesaikan.
Untuk Kemenkeu-Two Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes
yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil.
Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan
tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.
Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan
karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon
II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).
Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan
adalah 0 (nol).
Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU
atasan.
Formula Perhitungan IKU:
Jumlah Nilai Hard compertency pegawai kanwilJumlah pegawai kanwil yang mengikuti tes hard competency
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
9a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 75 90,61 120,00%
Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 75 sedangkan pada Renstra 2015-2019
adalah 90% sehingga tidak line (sejenis), karena pada renstra definisinya Presentase
pegawai yang mendapatkan nilai hard competency baik.
Realisasi capaian IKU tahun 2017 adalah 90,61 diperoleh dari penjumlahan Nilai hard
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
53
comptency seluruh pegawai pelaksana Kanwil yaitu sebanyak 7.973,98 dibagi dengan 88
jumlah pegawai pelaksana.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai rata-rata hardcompetency pegawai N/A 72 75 N/A 91,51 90,61
Target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 75 mengalami kenaikan +3 dibandingkan
dengan target tahun 2016 sebesar 72. Sedangkan realisasi capaian IKU tahun 2017
sebesar 90,61 mengalami penurunan -0,9 dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar
91,51. Hal ini terjadi karena berdasarkan informasi dari pelaksana yang melaksanakan tes
bahwa soal-soal yang disajikan pada tahun 2017 lebih beragam dan bervariasi dalam
lingkup satu seksi.
Isu UtamaNilai hard competency pegawai sangat menunjang ketercapaian tujuan organisasi dalam
melaksanakan tupoksinya.
Permasalahan yang terjadiNilai hard competency pegawai belum seluruhnya sangat baik.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Telah dilakukan bimbingan secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaksana baik melalui
GKM maupun Bimtek.
2. Telah dilakukan briefing kepada pegawai per Bidang/Bagian setiap hari salah satunya
tentang update informasi terkini (baik kebijakan maupun kegiatan).
Action Plan1. Dilakukan bimbingan secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaksana baik melalui
GKM maupun Bimtek.
2. Dilakukan briefing kepada pegawai perBidang/Bagian setiap hari salah satunyatentang
update informasi terkini (baikkebijakan maupun kegiatan).
SS.10Organisasi yangkondusif
Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang
memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap
anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat
tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi
dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja;
program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan,
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
54
model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian
pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program
peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif,
pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.
IKU.10a-NNilai hasil evaluasipelaksanaan tugaskepatuhan internal
Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan
internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
C.q. Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan.
Unsur-unsur pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:
1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 40%)
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 40%)
3. Kode etik dan disiplin pegawai, dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu:
a. Direktorat (bobot: 20%)
b. Kantor Wilayah (bobot: 15%)
4. Pengelolaan pengaduan (khusus Kantor Wilayah, bobot: 5%)
Formula Perhitungan IKU:
Hasil penilaian dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
10a-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugaskepatuhan internal 77 85,51 111,05%
Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 77 sedangkan pada Renstra 2015-
2019 adalah 80. Hal ini tidak serta merta target menjadi turun karena definisi pada renstra
adalah Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern. Pada
perkembangan tusi kepatuhan internal terjadi perbaikan dan penambahan komponen-
komponen yang menyertainya sehingga perlu dilakukan evaluasi target yang lebih terukur.
Realisasi capaian IKU tahun 2017 sebesar 85,51 diperoleh berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-663/PB/2017 tanggal 29 desember 2017.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai hasil evaluasipelaksanaan tugas kepatuhaninternal
N/A 75 77 N/A 85,46 85,51
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
55
Target IKU pada tahun 2017 sebesar 77 mengalami kenaikan +2 dibandingkan dengan
target tahun 2016 sebesar 75. Untuk realisasi IKU tahun 2017 adalah 85,51 naik +0,05
dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 85,46.
Isu Utama
Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tidak mencapai target akan
mengakibatkan kemungkinan terjadinya fraud.
Permasalahan yang terjadi
Pemahaman para pegawai terhadap peraturan tentang kode etik, gratifikasi dan pengaduan yang
belum menyeluruh.
Tindakan yang telah dilaksanakanMelakukan gugus kendali mutu terkait peraturan kode etik dan kepatuhan internal
Action Plan1. PenerapanManajemenRisiko.
2. Pelaksanaandanpemantauanpengendalianinternal.
3. PenerapanKodeetikdandisiplinpegawai.
4. Pengelolaanpengaduan.
IKU.10b-NNilai kualitaspengelolaan kinerjaberbasis StrategyFocusedOrganization
Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan
pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah
disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.
Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan
bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang
implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan
penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.
Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:
a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode
sampai dengan triwulan III 2017 (60%).
b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2016 (40%).
Formula Perhitungan IKU:
Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
56
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
10b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasisStrategy Focused Organization 79 94,17 119,20%
Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 79 kurang -1 poin bila dibandingkan
dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 80.
Realisasi capaian IKU tahun 2019 sebesar 94,17 diperoleh berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-662/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang
Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017. Dengan nilai tersebut Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terbaik Kelima Tingkat Kanwil.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Nilai kualitas pengelolaankinerja berbasis StrategyFocused Organization
75 77 79 89,78 90,86 94,17
Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 79 naik +2 dibandingkan target tahun
2016 sebesar 77 dan naik +4 bila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 75.
Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused
Organizationsenantiasa menunjukkan tren kenaikan terus-menerus. Realisasi IKU tahun
2017 sebesar 94,17 naik +3,31 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 90,86
dan naik +4,39 dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 89,78.
Isu UtamaNilai kualitas pengelolaan Kinerja tergantung pelaksanaan performance dialogue secara
rutin tiap bulan.
Permasalahan yang terjadiDisamping performance dialogue,banyak kegiatan Kanwil dalam bulan yang sama sehingga
pelaksanaan performance dialogue tiap bulan dapat tidak terlaksana.
Tindakan yang telah dilaksanakanTelah dilaksanakanperformance dialogue secara berkala setiap bulan dalam rangka
monitoring dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target-target
IKU-IKU yang telah ditetapkan.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
57
Action PlanDilaksanakanperformance dialoguesecara rutinsetiapbulan.
SS.11Pengelolaansarana dan TIKyang optimal
Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang
dimiliki oleh suatu unit.
Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan
tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.
IKU.11a-NPersentasepemenuhan BMNsesuai standar
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016
tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan,
standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah
dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.
Jenis BMN peralatan dan mesin pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai acuan
standardisasi adalah sebanyak 11 (sebelas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD
Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin
Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi.
Sedangkan, sfesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.
Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen
Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin
pada masing-masing unit secara periodik.
Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q.
Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
Hasil evaluasi dimaksud disampaikan oleh Setditjen Perbendaharaan sebagai dasar
pengukuran capaian IKU Kanwil dan KPPN.
Formula Perhitungan IKU:
Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar BMN peralatan dan mesin oleh Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
58
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
11a-N Persentase pemenuhan BMN sesuaistandar 90% 120,63% 120,00%
Target IKU yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 90%. Realisasi IKU Persentase
pemenuhan BMN sesuai standar diperoleh berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Nomor S-332/PB.1/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Penyampaian Nilai
Capaian IKU Kemenkeu-Two “Persentase Pemenuhan BMN Sesuai Standar” Tahun 2017
yaitu sebesar 120,63%.
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase pemenuhan BMNsesuai standar 95% 80% 90% 97,88% 95,69% 120,63%
Target IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar tahun 2017 tidak dapat
diperbandingkan dengan target pada tahun 2016 sebesar 80%, target 2015 serta target
Renstra 2015-2019 sebesar 90% karena definisi serta formula perhitungannya berbeda-
beda.Definisi IKU tahun 2015 sama dengan renstra 2015-2019 yaitu Persentase Barang
Milik Negara dengan kondisi baik. Definisi IKU tahun 2016 yaitu Persentase penetapan
status penggunaan BMN Peralatan dan Mesin, dan definisi IKU tahun 2017 yaitu
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar.
Isu Utama
Seluruh BMN harus sudah ditetapkan status penggunaannya apabila akan dimanfaatkan,
dihapuskan atau dipindahtangankan.
Permasalahan yang terjadi
Pengajuan usulan penetapan status apabila terlalu sering (misalnya; setelah pembelian
BMN langsung diajukan penetapan statusnya) cukup merepotkan kantor pusat DJPBN
Tindakan yang telah dilaksanakan
Telah dikirimkan usulan Penetapan Status Penggunaan dan telah diterima Surat Keputusan
Penetapan Status Penggunaan dari Kantor Pusat DJPBN.
Action PlanSetiap pembelian BMN akan segera diusulkan penetapan status BMNnya.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
59
SS.12Pengelolaananggaran yangoptimal
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai
rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap
memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA
IKU.12a-CPPersentase kualitaspelaksanaananggaran Kanwil
Implementasi pelaksanaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu:
a. penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja
Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan
Belanja Modal yang telah ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja pegawai tidak diukur
karena penyerapannya relatif mudah tercapai.
b. Efisiensi : komponen ini mengukur perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana
kontrak dengan pagu kontrak.
c. pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan
rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator.
Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.
Data efisiensi diperoleh dari sisa pagu kontrak dalam DIPA dikurangi nilai kontrak
Data realisasi volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima barang/jasa.
Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Capaian IKU ini diatur sebagai berikut :
1. Batasan persentase dari unsur IKU ini adalah :
a. Persentase penyerapan anggaran setinggi-tingginya 100%
b. Persentase efisiensi setinggi-tingginya 100%
c. Persentase pencapaian keluaran setinggi-tingginya 120%
2. Batasan realisasi IKU ini adalah setinggi-tingginya 110,64%
Namun pada Triwulan IV Tahun 2017 terdapat perubahan unsur-unsur perhitungan IKU
sebagaimana surat Kepala Biro Cankeu Setjen Kemenkeu nomor S-30/SJ.1/2017 hal
Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali Formula Perhitungan Capaian IKU
"Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran", bahwa pagu self-blocking tidak
diperhitungkan sebagai total pembanding dalam perhitungan penyerapan anggaran.
Dasar Hukum : Surat Edaran Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan
IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
60
Formula Perhitungan IKU Lama:
Formula Perhitungan IKU Baru (tmt. Triwulan IV 2017)
SEMULA MENJADI
Unsur Penghitungan BobotSE-32/2015 Unsur Penghitungan
Bobot2017
Bobot2018
1. Penyerapananggaran
11,86% 1. Penyerapananggaran atas paguneto
10% 9%
2. Capaian Output 53,18% 2. Capaian KeluaranRiil
39% 32%
3. Efisiensi 34,96% 3. Efisiensi 51% 42%
4. Konsistensi - 17%
Periode 1 Oktober s.d 31 Desember TA 2017
Unsur Penghitungan Memiliki objekefisiensi
Tidak memilikiobjek efisiensi
1. Penyerapan anggaran atas pagu neto 10% 21%
2. Capaian Keluaran Riil 39% 79%
3. Efisiensi 51% n/a
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
61
Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU
IKU Target Realisasi Capaian
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaranKanwil 95% 111,59% 117,46%
Target IKUPersentasekualitas pelaksanaan anggaran Kanwil yang ditetapkan pada tahun
2017 sebesar 95%, target ini sama baik dengan target 2016, target 2015 dan target Renstra
2015-2019.
Realisasi capaian IKU tahun 2017 sebesar 111,59% diperoleh dari:
1)
2)
Tabel.3.3
Tabel.3.4
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
62
3)
4) Hasil Nilai Capaian IKU
Tabel.3.5
Tabel.3.6
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
63
Perbandingan capaian IKU
IKU Target Realisasi2015 2016 2017 2015 2016 2017
Persentase kualitaspelaksanaan anggaran Kanwil 95% 95% 95% 95,94% 96,77% 111,59%
Target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil yang ditetapkan pada tahun
2017 sebesar 95%, target ini sama baik dengan target 2016, target 2015 dan target Renstra
2015-2019. Sedangka Realisasi capaian IKU tahun 2017 sebesar 111,59% naik +14,82
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 96,77% dan naik +15,65 bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 95,94%. Kenaikan yang signifikan ini
dampak dari formula perhitungan yang efisiensi. Sepanjang realisasi riil/output yang telah
ditetapkan dalam penyusunan anggaran/ rkakl DIPA tercapai 100% dan dapat menghemat
penggunaan dananya maka berpotensi capaian IKUnya akan besar.
Isu Utama
Penyerapan anggaran yang sesuai rencana kegiatan/ kerja tahunan yang telah ditetapkan
akan menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kinerja organisasi.
Permasalahan yang terjadi
Dalam pelaksanaannya kadang terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan perlunya
revisi.
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Melaksanakan realisasi anggaran mengikuti rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Menyusun daftar efisiensi terhadap sisa belanja yang sudah tercapai output riilnya.
Action PlanIdentifikasi kebijakan sehingga dapat dilakukan revisi pada awal waktu.
Capaian InisiatifStrategis
Pada tahun 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 (tiga)
Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
1. Mempersiapkan kompetensi penulisan karya tulis (essay) oleh pejabat eselon III dan IV
lingkup Kanwil
2. Pembentukan Forum Komunikasi antara Kanwil DJPB dengan satker pengelola PNBP
3. Koordinasi dan komunikasi dalam rangka terwujudnya kesepakatan penggunaan SIKP
antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan Pemda/Pemkot lingkup Provinsi Jawa
Barat.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
64
Adapun capaian dari ketiga pelaksanaan inisiatif strategis adalah
I. Sasaran Strategis : SDM yang kompetitif
1. Inisiatif Strategis (IS) :Mempersiapkan kompetensi penulisan karya tulis (essay) oleh pejabat eselon III
dan IV lingkup Kanwil
Output/outcome :
75% para pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil telah mengusulkan pelatihan
penyusunan karya tulis ilmiah (essay) pada TNA
Target Waktu Penyelesaian : Desember 2017
Keterangan :
Telah dilaksanakan Lokakarya Peningkatan Kompetensi Penulisan Karya Tulis :
Pembuatan Berita dan atau Artikel Untuk Surat Kabar Jabar Express pada
tanggal 14 s.d. 17 November 2017 dengan peserta semua pejabat eselon III
sebanyak 4 pegawai dan semua pejabat eselon IV sebanyak 17 pegawai,
sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Jabar Nomor ST-
400/WPB.1/BG.01/2017 tanggal 26-09-2017.
Telah dibuat Laporan Pelaksanaan Lokakarya Writing Skill sesuai dengan Surat
Kepala Kanwil DJPb Prov. Jabar Nomor SP-670/WPB.13/BG.01/2017 tanggal
20 November 2017.
II. Sasaran Strategis: Pembinaan yang berkesinambungan
2. Inisiatif Strategis (IS) :
Pembentukan Forum Komunikasi antara Kanwil DJPB dengan satker pengelola
PNBP
Output/outcome :
Terbentuknya forum / pertemuan rutin satker pengelola PNBP dengan Kanwil DJPB
Target Waktu Penyelesaian : November 2017
Keterangan :
Telah dilaksanakan pertemuan dengan satker pengelola PNBP dengan Kanwil
DJPB pada bulan Januari 2017.
Telah dilaksanakan pertemuan dengan Satker PNBP untuk membentuk forum
/pertemuan rutin satker pengelola PNBP dengan Kanwil DJPB Provinsi Jawa
Barat sesuai surat nomor S-379/WPB.13 /BD.02.02/2017 tanggal 9 Maret 2017.
Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi sesuai surat nomor S-
870/WPB.13/BP.0204/2017 tanggal 11 Juli 2017.
Telah dibentuk forum komunikasi melalui whatapps grup dengan nama
FORKOM PNBP satker Kanwil DJPb Prov. Jabar.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
65
III. Sasaran Strategis : Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, optimal dan
tepat waktu
3. Inisiatif Strategis (IS) :
Koordinasi dan komunikasi dalam rangka terwujudnya kesepakatan penggunaan
SIKP antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan Pemda/Pemkot lingkup
Provinsi Jawa Barat.
Output/outcome :
100% terlaksananya MOU antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan
Pemda/Pemkot lingkup Provinsi Jawa Barat
Target Waktu Penyelesaian: Desember 2017
Keterangan :
Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi Kanwil DJPb Prov. Jabar
dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota dalam wilayah provinsi Jawa
Barat.
Telah dilaksanakan penandatangan MOU dengan Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kota sebanyak 25 Kabupaten/Kota.
Untuk Kabupaten Majalengka, penandatangan MOU masih dalam proses
menunggu pemerintah daerah menunjuk pejabat definitif yang berwenang.
B. REALISASIANGGARAN
1. Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Jawa Barat TA 2017Berdasarkan data per 26 Januari 2017 dengan menggunakan online monitoring SPAN,
realisasi penyerapan DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun
anggaran 2017 untuk semua jenis belanja sebesar Rp7.042.513.216 atau mencapai
84,22% dari total pagu sebesar Rp8.361.615.000. Penyerapan DIPA tahun 2017 ini
menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,46% (menurun 11,24%).
Seluruh kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dapat
digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun
2017, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp1.334.714.000 (97,35% dari
pagu sebesar Rp1.371.012.000), belanja barang mencapai sebesar Rp5.371.713.116
(80,87% dari pagu sebesar Rp6.642.693.000), dan belanja modal sebesar
Rp336.086.100 (96,60% dari pagu sebesar Rp347.910.000). Adapun rincian realisasi
per jenis belanja selama periode 2016-2017 dapat ditunjukkan pada Tabel.3.3
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
66
Tabel.3.7
Tabel.3.8
Realisasi DIPA Kanwil DJPb Prov. Jabar per Output Kegiatan
Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jabar TA 2016-2017 per Jenis Belanja
Jenis BelanjaTahun 2016
Pagu (Rp) Realisasi %
Belanja Pegawai 9.036.479.000 8.912.855.509 98,63
Belanja Barang 7.355.635.000 6.728.122.766 91,47
Belanja Modal 443.146.000 430.218.000 97,08
Total 16.835.260.000 16.071.196.275 95,46
Jenis BelanjaTahun 2017
Pagu (Rp) Realisasi %
Belanja Pegawai 1.731.012.000 1.334.714.000 97,35
Belanja Barang 6.642.693.000 5.371.713.116 80,87
Belanja Modal 347.910.000 336.086.100 96,60
Total 8.361.615.000 7.042.513.216 84,22
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel.3.7 persentase penyerapan DIPA secara
keseluruhan menurun dari tahun 2016 (95,46%) ke tahun 2017 (84,22%). Penurunan
penyerapan tersebut juga ditunjukkan pada penyerapan belanja pegawai, belanja
barang dan belanja modal.
2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA Kanwil Ditjen PerbendaharaanProvinsi Jawa Barat per Output Kegiatan
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat melaksanakan 4 (empat) Output Kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 4
(empat) output kegiatan tersebut pada tahun 2017 ditunjukkan pada tabel 3.8
Kode Output Kegiatan Pagu Realisasi %
1706. Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah
1706.003 LKPP Tingkat Wilayah dan LaporanStatistik Pemerintah Tingkat Wilayah 440.430.000 282.381.972 64,12
1706.009 Layanan Pembinaan Perbendaharaandi Wilayah 1.461.430.000 1.083.507.386 74,14
1706.951 Layanan Internal (Overhead) 347.910.000 336.086.100 96,60
1706.994 Layanan Perkantoran 6.111.845.000 5.340.537.758 87,38
Total 8.361.615.000 7.042.513.216 84,22
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
67
Tabel.3.9
Capaian Kinerja berdasarkan SMART tahun 2016 -2017
Sebagaimana ditunjukkan Tabel.3.8 di atas presentase realisasi paling kecil ada pada
output kegiatan LKPP Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Pemerintah Tingkat
Wilayah, yaitu penyerapannya hanya 64,12% turun -19,42% dibandingkan realisasi
pada tahun 2016 yaitu sebesar 83,54%.
3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya
Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32
/MK.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator
Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan
Kementerian, efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah
pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari kegiatan yang target sasarannya
telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama dengan 100%).
Seiring perkembangan dengan kebijakan Program Go Green, cakupan efisiensi tidak
terbatas pada Kontrak/ Belanja Modal tapi juga berkembang pada efisiensi belanja
operasional dan/atau non operasional perkantoran serta belanja langganan daya dan
jasa sepanjang tidak mengurangi kinerja dan capaian output yang telah ditetapkan pada
RKAKL DIPA. Untuk mengakomodasi efisiensi tersebut Menteri Keuangan
memperbaharui SE-32/MK.01/2015 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-
35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.
Sehingga penurunan penyerapan DIPA tahun 2017 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat sebagai hasil kebijakan efisiensi di atas bukanlah menjadikan
kinerja dan capaian output Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menjadi
berkurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel.3.9 di bawah ini (data berdasarkan dari aplikasi
monev.anggaran.kemenkeu.go.id/ SMART) sebagai berikut:
UraianTahun
2016 2017 Penyerapan Anggaran 95,46% 84,22%
Capaian Output 100% 100%
Hasil Efisiensi *) 4,54% 15,78%
Kinerja 88,51 (baik) 85,29 (baik)
*) Hasil efisiensi dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
68
Tabel.3.10
Efisiensi Belanja Barang Tahun 2017
Pelaksanaan kebijakan penghematan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat dilakukan terhadap ketiga jenis belanja, baik pada belanja pegawai, belanja
barang serta belanja modal. Pelaksanaan efisiensi Belanja Pegawai terjadi pada
kegiatan lembur yang selektif yaitu terhadap pekerjaan yang mendesak harus segera
diselesaikan. Untuk efisiensi pada Belanja Modal dapat diperoleh dari penawaran yang
baik saat pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Sedangkan efisiensi pada belanja
barang diperoleh dari semua komponen-komponen yang ada seperti perjalanan dinas,
paket pertemuan, langganan daya dan jasa dan lain-lain. Hasil efisiensi belanja barang
dapat dilihat pada tabel.3.10 Sebagai berikut:
Belanja Barang Pagu Sisa Pagu /Hasil Efisiensi %
Perjalanan Dinas 1.523.892.000 369.768.000 24,26
Konsinyering/Paket Meeting 90.658.000 44.283.000 48,85
Kudapan dan Makan Siang Rapat 230.000.000 39.649.000 17,24
Langganan Daya dan Jasa 470.864.000 169.460.000 35,99
Honorarium Tim 187.420.000 9.000.000 4,80
Pengadaan Barang/Jasa 1.164.340.000 269.773.000 23,17
Belanja Operasional 302.010.000 33.152.000 10,98
Belanja Jasa 140.187.000 46.137.0000 32,91
Belanja Pemeliharaan 1.207.750.000 242.361.000 20,07
Total Hasil Efisiensi 5.324.121.000 1.223.583.000 22,98
C. KINERJALAINNYA
Selain 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga menghasilkan kinerja-kinerja lain
selama tahun 2017 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
69
1. INOVASI MANAJEMEN/ PELAYANAN1) JAKA MANTRA DENGAN EWS( Sistem Jaringan Komunikasi Antar Mitra )
a. EARLY WARNING SYSTEM (EWS)
Peringatan Dini kepada Satker melalui notifikasi 5 (lima) hari kalender sebelum
jatuh tempo atas :
UangPersediaan (UP)/TambahanUang Persediaan (TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan , dan
Rencana Penarikan Dana (RPD) yang belum diajukan SPM-nya
Contoh EWS TUP : Contoh EWS UP : Contoh EWS RPD :
b. NOTIFIKASI PENYELESAIAN DISPENSASI SPM AKHIR TAHUN
Contoh Notifikasi Dispensasi : Aplikasi akan memberikannotifikasi ke Satker
terkaitpenyelesaian surat dispensasipengajuan SPM akhir tahun. Satker tidak
perlu mengambil surat tersebut namun memperlihatkan notifikasi keKPPN untuk
diproses pengajuanSPMnya.
2) Si Adon ( Sistem Pengaduan Online )
Saluranpengaduanyang dapat dipergunakan oleh satker terkaitlayanan yangditerima.
Pengaduan tersebut dikirim keKPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara online.
Gambar.3.1
Inovasi Jaka Mantra
Gambar.3.2
Inovasi Si Adon
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
70
3) Si JaKKi ( SistemJaringan Kompetensi Pegawai Kanwil-KPPN )
adalahAplikasiuntukmemetakan kompetensi pegawai di setiap Seksi di Kanwil dan
KPPN dengandatabase terpusat diKanwil. Selain itu juga untuk mendata kebutuhan
bimtek pegawai yangdibutuhkan sesuai dengan kompetensi di setiap seksi.
4) Si Pinter (SistemPengendalian Internal)
adalahAplikasiuntukmembuat laporanpengaduan yang masuk yang melalui media
telepon, email,pesansingkat, tatap muka danmedia massa dan laporan
pengendalian gratifikasi Inovasi Kanwil DJPB Prov. Jawa Barat.
Gambar.3.3Inovasi Si Jakki
Gambar.3.4Inovasi Si Pinter
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
71
Gambar.3.6Inovasi URC
5) SEMAR( AplikasiSistemEletronikManajemen Risiko )
Aplikasi yang databaseterpusat di Kanwil membantu dalam pembuatan laporan
Manajemen Risiko baik diKanwil maupun KPPN. Dengan database terpusat di
Kanwil akan memudahkan pemantauan dalam pembuatan laporan. Inovasi Kanwil
DJPB Prov. Jawa Barat.
6) Unit Revisi Cepat (URC)
Unit RevisiCepat (URC) adalah inovasi
yang dikembangkan oleh KanwilDJPB
Prov.Jawa Barat untuk mempercepat
proses penyelesaian revisi DIPA yang
biasanya dilakukan dengan tatap muka
langsung antar petugas revisi DIPA
Satkerdengan petugas FO revisi
Kanwil. URC menggunakan
kendaraan yang dimodifikasikhusus
untuk melayani penerimaan berkas revisi yang menjadi kewenangan Kanwil dan
petugas revisi dari pegawai Bidang PPA 1, Bagian Umum dan Bidang PAPKuntuk
konsultasi e-rekon. Melalui URC penerimaan berkas revisi DIPA satker dapat
dilakukan. Proses penerimaan berkas sangat simple jika dokumen diterima dalam
keadaan lengkap dan benar, proses selanjutnya adalah upload ADK revisi ke dalam
sistem aplikasi custom web SPAN kemudian proses approval serta posting
hinggapenerbitan surat pengesahan revisi DIPA dari Kanwil.
Gambar.3.5Inovasi SEMAR
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
72
7) SilihEmutan
SilihEmutanartinyasaling mengingatkan merupakan inovasi untuk mengingatkan
dan memotivasi para pegawai yang dikemas dalam bentuksiaran dengan nama
program Silih Emutan. Silih Emutan dilakukan
melaluisarana radio dwi warna yang tayang setiap
pukul 7.45 sampai selesai. Program acara silih
emutan berisi materi antara lain integritas, motivasi,
ajaran agama secara umum,peraturan terkait
kepegawaian dan isu-isu strategis lainnyaseperti kode etik, kedisiplinan, kepatuhan,
pengendalian internal, benturankepentingan, Whistle Blowing System, Motivasi dan
informasi terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kanwil
DJPB Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya silih emutan berkembang
menjadi saranainformasi lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Kanwil DJPBProvinsi Jawa Barat.
8) Taman Anti Gratifikasi
Taman Anti Gratifikasi adalah taman yang dibuat di dalam maupun di luar ruangan
dengan tujuan mengingatkan pegawai/stake holder untuk selalu mendukung anti
gratifikasi selain sebagai fungsi memperindah kantor :
Taman Di dalam ruangan :terutama ditujukan kepada pegawai Internal Kanwil
DJPBN agar selalu menolak segala pemberian dalam bentuk apapun yang
terkait dengan pelayanan yang diberikan.
Taman di luarruangan: mengingatkan kepada stake holder Kanwil agar tidak
memberikan sesuatu kepada pegawai Kanwil atas semualayanan yang
diberikan.
Gambar.3.7Taman Anti Gratifikasi
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
73
9) Inovasi Lainnya
Inovasi lain dalam upaya memberikan kesempurnaan pelayanan kepada
stakeholder :
a. Penerbitan / Penyempurnaan SOP
b. Penetapan Monev Dana Desa dan DAK Fisik sebagai IKU tambahan PPA II
c. Pelaksanaan coaching dan conseling untuk memastikan tercapainya kinerja dan
pengembangan pegawai
d. Penandatanganan kerja sama penggunaan – SIKP
e. Co Location/ Layanan Bersama Kementrian Keuangan (DJKN dan LPSE)
dandiperluas dengan PT. Taspen
f. Forum Komunikasi PNBP
g. Layanan Pemda pada Front Office
2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI
Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-1251 PB/2017
tanggal 31 Januari 2017 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti WBK/WBBM Tahun
2017, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat telahmelaksanakan pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan manajemen perubahan di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat yang
bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam membangun Zona Integritas menuju
WBK/ WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sesuai usulan sebagai Zona Integritas
menuju WBK/ WBBM.
2. Melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
dengan melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai dan perwakilan
Satker bahwa Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat telah siap membangun Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM dalam bentuk penandatanganan dokumen Pakta
Integritas pada tanggal 10 Februari 2017.
3. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
dan kepada seluruh pegawai Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan Satuan kerja
mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
4. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dan melibatkan
seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM untuk
memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengatasi kendala
atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
74
Gambar.3.8Apresiasi Pengelolaan Kinerja 2017
pembangunan zona integritas.
6. Melaksanakan pendokumentasian secara lengkap, rapi dan menggunakan aplikasi
terhadap dokumen-domunen pada semua komponen yaitu komponen manajemen
perubahan,penataan tatalaksana,penataan sistem manajemen SDM,penguatan
akuntabilitas,penguatan pengawasan dan yang terakhir komponen peningkatan
kualitas pelayanan publik.
3. PENGHARGAAN
1) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mendapatkan Piagam
Penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik Pertama di Lingkungan Kementerian
Keuangan Tahun 2016 oleh Menteri Keuangan.
2) Pemenang Pertama Penilaian Kajian Fiskal Regional Tahun 2017 Kategori Kanwil
Besar oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3) Peringkat Ketiga Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2017 Kategori
Kanwil Besar oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4) Peringkat Kedua Penilaian Laporan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun
2016.
5) Peringkat Kelima Penilaian
Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja
Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2017
oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
6) Peringkat Kelima Pemilik Peta
Strategis Kemenkeu-Two Tingkat
Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2017 oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7) Apresiasi dari Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Jawa barat atas
bantuan dan koordinasi dalam proses
revisi anggaran sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang
diterapkan dengan baik dengan
menyelesaikan 332 satker di
lingkungan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat.
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
75
4. CAPAIAN TAHUN 2017 LAINNYA
Sebagai cikal bakal Museum Treasury, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat telah membangun Museum Perbendaharaan. Berbagai koleksi yang berasal dari
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat maupun dari KPPN di lingkup
Provinsi Jawa barat telah dikumpulkan. Melalui bantuan Kantor Pusat barang-barang
koleksi semakin bertambah karena adanya kiriman barang dari Kanwil dan KPPN di
seluruh Indonesia.
Visi Museum Perbendaharaan:
“Menjadi sumber informasi, edukasi publik, serta sarana apresiasi sejarah
perbendaharaan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang
modern, transparan, profesional, dan akuntabel”
Sedangkan Misi yang akan diraih adalah:
1. Mewujudkan museum sebagai informasi pendidikan, dan dokumentasi sejarah
pelaksanaan perbendaharaan di Indonesia.
2. Mewujudkan museum sebagai pusat pengemangan dan penelitian pelaksanaan
perbendaharaan di Indonesia.
3. Mewujudkan museum sebagai sarana rekreasi edukatif di bidang perbendaharaan.
Museum terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari keuangan
negara khususnya di bidang perbendaharaan secara lebih dalam. Baik bagi para
pelajar/ mahasiswa, pegawai negeri/ swasta, serta masyarakat umum sebagai wahana
rekreasi edukatif yang berkualitas. Pada tahun 2017, Museum Perbendaharaan telah
resmi dibuka untuk umum oleh Bapak Haryana, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
Jadwal kunjungan Museum Perbendaharaan adalah setiap hari Sabtu, Minggu, dan
Senin dari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB dan tidak dipungut biaya/ gratis.
Gambar.3.9 Peresmian Museum Perbendaharaan
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
76
BAB IVPENUTUP
Simpluan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi
Langkah Perbaikan di masa yang akan datang
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
76
BAB IVPENUTUP
Simpluan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi
Langkah Perbaikan di masa yang akan datang
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
76
BAB IVPENUTUP
Simpluan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi
Langkah Perbaikan di masa yang akan datang
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
77
Simpulan umumatas capaiankinerja organisasi
Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil Dtjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam tahun anggaran 2017 dan disusun berdasarkan
Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai
perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pencapaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 telah
sesuai dengan target yang ditetapkan di mana keseluruhan IKU yaitu sebanyak 20 (dua
puluh) IKU telah tercapai target yang ditentukan. Secara umum kinerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang
diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai
112,29 (sangat baik).
b. Dari total 20 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan
terdapat 6 IKU yang capaian kinerjanya dapat memberikan nilai yang maksimal yaitu
sampai dengan 120%.
c. Untuk IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil, agar pencapaian kinerja
bisa maksimal maka kriteria ini harus terpenuhi yaitu penyerapan anggaran yang efektif
dan efisien untuk menghasilkan 100% capaian riil output yang telah ditetapkan dalam
RKAKL DIPA.
Langkahperbaikan dimasa yang akandatang
Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang
terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.
Salah satu contohnya adalah pada capaian IKU Nilai Kualitas Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (BUN) Tingkat Kanwil capainya sebesar 94,69 dari target 93.
Melihat angka di atas walaupun capaian telah melampaui target namun range_nya masih
bisa dioptimalkan. Langkah perbaikan yang dilakukan seperti lebih meningkatkan intensitas
konsolidasian dan verifikasi data laporan keuangan yang dihasilkan KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan
baik kepada pimpinan Direktur Jenderal Perbendaharaan maupun seluruh pihak yang
terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan
untuk seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
78
umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRANLAPORAN KINERJA (LAKIN)
KANWIL DJPb PROV. JAWA BARATTAHUN 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
78
umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRANLAPORAN KINERJA (LAKIN)
KANWIL DJPb PROV. JAWA BARATTAHUN 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
78
umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRANLAPORAN KINERJA (LAKIN)
KANWIL DJPb PROV. JAWA BARATTAHUN 2017
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
79
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
79
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
79
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
80
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
80
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
80
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
81
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
81
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
81
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
82
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
82
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
82
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
83
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
83
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
83
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
84
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
84
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
84
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
85
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
85
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
85
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
86
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
86
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
86
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
87
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
87
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
87
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
88
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
88
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
88
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
89
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
89
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
89
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
90
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
90
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
90
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
91
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
91
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
91
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
92
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
92
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
92
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
93
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
93
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
93
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
94
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
94
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
94
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
95
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
95
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
95
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
96
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
96
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
96
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
97
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
97
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
97
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
98
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
98
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
98
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
99
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
99
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
99
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
100
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
100
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
100
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
101
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
101
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
101
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
102
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
102
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
102
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
103
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
103
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
103
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
104
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
104
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
104
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
105
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
105
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
105
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
106
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
106
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
106
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
107
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
107
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
107
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
108
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
108
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
108
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
109
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
109
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
109
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
110
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
110
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
110
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
111
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
111
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
111
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
112
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA BARAT
Jalan Diponegoro Nomor 59Telepon : 022-7207046, 7207049 Faximile : 022-7207048Website : //www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id
Bandung 40122
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
112
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA BARAT
Jalan Diponegoro Nomor 59Telepon : 022-7207046, 7207049 Faximile : 022-7207048Website : //www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id
Bandung 40122
LAKIN Kanwil DJPb Prov. Jabar 2017
112
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA BARAT
Jalan Diponegoro Nomor 59Telepon : 022-7207046, 7207049 Faximile : 022-7207048Website : //www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id
Bandung 40122