Upload
fatharani-kurniawati
View
321
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
Bab I
Pendahuluan
1.1 LatarBelakang
Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan menjadi salah satu
unsur kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Kesehatan adalah keadaan sehat,
baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu dan terjangkau. Pemerintah Indonesia dalam hal ini
bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan
fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negara1. Pelayanan kesehatan
yang dimaksud adalah pelayan kesehatan paripurna, yaitu meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Salah satu target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah Indonesia
di bidang kesehatan adalah cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100% pada tahun 2015. Seiring dengan komitmen Pemerintah Pusat tentang
peningkatan kesehatan yang dicanangkan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN)
ke-48 pada tahun 2012 dengan tema “Indonesia Cinta Sehat”, Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) di bawah kepemimpinan Gubernur Joko
Widodo meluncurkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menggratiskan
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI
Jakarta) bagi masyarakat DKI Jakarta.
Fenomena di atas dan berubahnya paradigma kesehatan yang lebih bersifat
patient oriented, turut meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih
memperhatikan kesehatannya. Dalam hal ini, puskesmas sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah yang paling dasar di tingkat masyarakat dituntut
untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk di
bagian farmasi (apotek). Salah satu upayanya adalah menjaga ketersediaan dan
menjamin kualitas sumber daya manusianya, yaitu tenaga teknis kefarmasian.
Menanggapi kebutuhan tenaga teknis kefarmasian khususnya ahli madya
farmasi yang terus meningkat, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan
D3 farmasi melalui institusi pendidikan kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
guna mencetak ahli madya farmasi yang berkualitas, berdaya saing, dan
berwawasan internasional. Salah satu proses untuk menghasilkan lulusan yang
berkualifikasi seperti di atas adalah dengan mengikuti program Praktek Kerja
Lapangan (PKL). PKL dilaksanakan pada semester VI di tiga tempat PKL, yaitu
industri, rumah sakit, dan puskesmas. Mahasiswa dengan melaksanakan PKL ini
diharapkan mampu belajar mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari,
mengembangkan keterampilan, menambah wawasan, dan memberikan gambaran
agar siap terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
Laporan ini dibuat setelah mahasiswa menjalankan PKL di Puskesmas
Kecamatan Johar Baru- Jakarta Pusat selama 10 hari kerja dan diharapkan dapat
memberikan masukan bagi pihak akademik bagaimana kebutuhan dan tuntutan
puskesmas sesungguhnya mengenai tenaga teknis kefarmasian (ahli madya
farmasi) sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan guna memenuhi tuntutan
tersebut.
1.2 Tujuan PKL
Tujuan PKL mahasiswa di Puskesmas Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat
adalah sebagai berikut :
1. Dapat mempraktekkan ilmu dan teori yang telah dipelajari.
2. Mengembangkan keterampilan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelayanan kefarmasian di
puskesmas.
4. Memberikan gambaran akan fungsi dan tugas ahli madya farmasi di
puskesmas.
5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D3 Farmasi
Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
6. Memberikan masukan bagi pihak akademik mengenai kebutuhan dan tuntutan
puskesmas mengenai ahli madya farmasi sehingga mutu pendidikan dapat
ditingkatkan.
Bab II
Tinjauan Pustaka
2.1 Sejarah Puskesmas
Di Indonesia puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan
masyarakat tingkat pertama. Konsep puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika
dilangsungkan Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) di Jakarta. Dalam upaya
mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan melalui program
Indonesia Sehat 2010, yakni tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi
setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara
optimal, maka sebagai salah satu unsur dalam mewujudkan tujuan nasional,
pemerintah telah membangun pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di
seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memperluas pemerataan dan jangkauan
kesehatan dasar bagi masyarakat.
2.2 Pengertian Puskesmas
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu
wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu
kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka
tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan
keutuhan konsep wilayah yaitu desa/kelurahan atau dusun/rukun warga.
2.3 Visi dan Misi Puskesmas
2.3.1 Visi Puskesmas
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah
tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya ”Indonesia Sehat 2010”. Yang
dimaksud kecamatan sehat adalah perilaku sehat yang memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta
memiliki derajat kesehatan yang setingi-tingginya.
2.3.2 Misi Puskesmas
Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas, yaitu:
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah
kerjanya.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan
masyarakat beserta lingkungannya.
2.3 Tujuan dan Fungsi Puskesmas
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah
mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yaitu
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat
kesehatan yang setingi-tingginya.
Sesuai PERDA DKI Jakarta No. 1 tahun 1984, fungsi puskesmas adalah
sebagai berikut :
1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
3. Memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat
wilayah kerjanya.
2.4 Wilayah Kerja Puskesmas
Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari
kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis, dan
keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan
wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat pemerintah daerah
tingkat II sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh walikota
dengan sarana teknis dari Ka. Sudinkesmas yang telah disetujui oleh Ka. Dinas
Provinsi, untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu
ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut
puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta lebih, wilayah
kerja puskesmas bisa meliputi satu kelurahan. Puskesmas kecamatan dengan
jumlah penduduk 15 ribu jiwa atau lebih merupakan “Puskesmas Pembina” yang
berfungsi sebagau pusat rujukan bagi puskesmas kelurahan dan juga mempunyai
fungsi koordinasi.
Secara nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan.
Jika ada lebih dari satu puskesmas dalam satu wilayah kecamatan, maka tanggung
jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan keutuhan
konsep wilayah (desa atau kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas
tersebut secara operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota.
2.5 Kedudukan Puskesmas
Kedudukan puskesmas kecamatan berada satu tingkat di bawah Suku Dinas
Kesehatan. Jadi secara struktural puskesmas tidak mempunyai hubungan secara
langsung dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Depkes yang berada langsung di
bawah Departemen Kesehatan. Kedudukan puskesmas dapat dibedakan menjadi:
1. Kedudukan puskesmas berdasarkan keterkaitannya dengan Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama
yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Kedudukan puskesmas berdasarkan keterkaitannya dengan Sistem Kesehatan
Kabupaten atau Kota adalah sebagai unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian
tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya.
3. Kedudukan Puskesmas berdasarkan Keterkaitannya dengan Sistem
Pemerintahan Daerah adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah
Kabupaten atau Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.
4. Kedudukan puskesmas antarsarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama di
wilayah kerja puskesmas seperti praktek dokter umum, praktek bidan, dan
poliklinik. Di sinilah peran puskesmas dituntut sebagai pembina utama
diantara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama.
2.6 Sarana dan fasilitas Puskesmas
2.7 Upaya Kesehatan Puskesmas
2.8 Unit Pelayanan Penunjang Puskesmas
2.9 Azas Penyelenggaraan Puskesmas
Azas penyelenggaraan puskesmas menurut kemenkes nomor 128 tahun 2004:
1. Azas pertanggungjawaban wilayah.
a. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya
b. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung
c. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, bidan di desa, puskesmas keliling
2. Azas pemberdayaan masyarakat.
a. Puskesmas harus memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat
agar berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas
b. Potensi masyarakat perlu dihimpun
3. Azas keterpaduan.
Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu:
a. Keterpaduan lintas program
UKS : keterpaduan Promkes, pengobatan, kesehatan gigi, kespro, remaja,
kesehatan jiwa
b. Keterpaduan lintas sektoral
c. Upaya Perbaikan gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK
d. Upaya promosi kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama
4. Azas rujukan
a. Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan
- Rujukan kasus
- Bahan pemeriksaan
- Ilmu pengetahuan
b. Rujukan upaya kesehatan masyarakat
- Rujukan sarana dan logistik
- Rujukan tenaga
- Rujukan operasional
2.10 Kefarmasian di Puskesmas
2.11 Kegiatan Pokok Puskesmas
Kegiatan pokok puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun
fasilitasnya, karenanya kegiatan pokok di setiap puskesmas dapat berbeda-beda.
Namun demikian kegiatan pokok puskesmas yang lazim dan seharusnya
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Kesejahteraan ibu dan Anak (KIA)
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Usaha Peningkatan Gizi
4. Kesehatan Lingkungan (KesLing)
5. Pemberantasan Penyakit Menular
6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
9. Perawatan Kesehatan Masyarakat
10. Usaha Kesehatan Kerja
11. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
12. Usaha Kesehatan Jiwa (UKJ)
13. Kesehatan Mata
14. Laboratorium (diupayakan tidak lagi sederhana)
15. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan
16. Kesehatan Usia Lanjut
17. Pembinaan Pengobatan Tradisional
18. Dan masih banyak lagi kegiatannya
Pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai
satuan masyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok puskesmas ditujukan
untuk kepentingan kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah
kerjanya. Setiap kegiatan pokok puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
2.12 Struktur Organisasi Puskesmas
Struktur organisasi puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas
masing-masing puskesmas, namun secara umum struktur organisasi puskesmas
terdiri dari :
1. Unsur pemimpin (Kepala puskesmas)
Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan
puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.
2. Unsur pembantu pimpinan (Unit Tata Usaha)
Mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan :
Data dan informasi
Perencanaan dan penilaian
Keuangan
Umum dan kepegawaian
3. Unit pelaksana teknis fungsional puskesmas
Terdiri dari tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional, dimana jumlah unit
tergantung pada kegiatan, tenaga, dan fasilitas daerah masing-masing yang terdiri
dari :
Unit I yaitu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan
anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi.
Unit II yaitu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam pencegahan dan
pemberantasan penyakit seperti imunisasi, kesehatan lingkungan dan
laboratorium sederhana.
Unit III yaitu melaksanakan tugas kesehatan gigi dan mulut secara kesehatan
tenaga kerja dan manula.
Unit IV yaitu mempunyai tugas melaksanakan perawatan masyarakat,
kesehatan sekolah dan olah raga, kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan
khusus lainnya.
4. Jaringan pelayanan puskesmas terdiri dari :
Unit puskesmas pembantu
Unit puskesmas keliling
Unit bidan desa
BAB III
Tinjauan Tempat PKL
3.1 Profil Organisasi
Puskesmas Kecamatan Johar Baru merupakan satu kesatuan unit
kerja yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara prima dan
paripurna kepada seluruh lapisan masyarakat serta tersedianya sumber
daya manusia yang kompenten di bidangnya dan didukung oleh sarana dan
prasarana yang cukup memadai, Puskesmas Kecamatan Johar Baru
berusaha untuk menjadi pilihan utama dalam mengatasi masalah kesehatan
khususnya di wilayah Kecamatan Johar Baru dan umumnya Jakarta Pusat.
Puskesmas sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan
Propinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
pelayanan, pembinaan, dan pengendalian, pengembangan upaya
kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas Kecamatan Johar Baru mempunyai tugas memberikan
pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus penduduk
Kecamatan Johar baru serta seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.
Puskesmas Kecamatan Johar Baru yang terletak di Kecamatan Johar Baru
adalah salah satu kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, yang
mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara Kelurahan Cempaka Sari Kecamatan Kemayoran.
- Sebelah Selatan Kelurahan Pramuka Sari Kecamatan Cempaka Putih.
- Sebelah Barat Kelurahan Paseban Kecamatan Senen.
- Sebelah Timur Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih.
3.2 Keadaan Umum dan Lingkungan
Puskesmas Kecamatan Johar Baru terdiri dari 6 puskesmas
kelurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Johar Baru, yaitu:
1. Puskesmas Kelurahan Johar Baru I
2. Puskesmas Kelurahan Johar Baru II
3. Puskesmas Kelurahan Johar Baru III
4. Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi
5. Puskesmas Kelurahan Galur
6. Puskesmas Kelurahan Kampung Rawa
Penduduk Kecamatan Johar Baru pada tahun 2010 berjumlah 100.616 jiwa
dengan kepadatan penduduk rata-rata 472,1 jiwa/km2.
3.3 Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan
Johar Baru meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Pelayanan
kesehatan dasar antara lain dengan melakukan upaya promotif, preventif,
kuratif (pengobatan). Pelayanan kesehatan Puskesmas Johar Baru yang
dilakukan terdiri dari :
1. Penerimaan pasien rawat jalan
2. Pelayanan kesehatan dasar
2.1 BPUA/BPUD/ASKES/JAMSOSTEK/GAKIN
2.2 Poli Tindakan
2.3 BPG
2.4 KI/KB
2.5 Poli TB Paru
2.6 Apotek dan Unit Farmasi
2.7 MTBS
2.8 Imunisasi
3. Pelayanan Kesehatan Spesialis
3.1 Poli Spesialis Kandungan
4. Rumah Bersalin (RB)
5. Pelayanan Penunjang Medik
5.1 Laboratorium
5.2 Klinik Gizi
5.3 USG
5.4 Ambulance
6. Unit Gawat Darurat
6.1 UGD
7. Kesehatan Masyarakat
7.1 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)
7.2 PTM dan Lansia
7.3 Gizi Komunitas
7.4 Penyehatan Lingkungan
7.5 Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM)
7.6 Promkes dan Keswa
8. Pelayanan Administrasi
8.1 Tata Usaha
8.1.1 Pemegang Khusus Barang (PKB)
8.1.1.1 Pemeliharaan
8.1.2 Pengadaan
8.1.3 Kepegawaian
8.1.4 Administrasi Umum
8.1.5 Perencanaan, Pendataan dan Program (Dapro)
8.2 Keuangan
8.2.1 Bendahara Penerimaan
8.2.2 Bendahara Pengeluaran
Dengan semakin berkembangnya jumlah dan jenis pelayanan
kesehatan dan semakin beragamnya tuntutan dari masyarakat saat ini dan
di masa yang akan datang maka Puskesmas Kecamatan Johar Baru selalu
berusaha untuk dapat memenuhi kriteria mutu pelayanan kesehatan yang
baik dengan selalu meningkatkan sarana, prasarana dan kinerja sumber
daya manusia serta mengembangkan fungsi sosial puskesmas. Dengan
diterapkan sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan ISO 9001 :
2008 diharapkan Puskesmas Kecamatan Johar Baru dapat menjadi pusat
pelayanan kesehatan yang prima dan dapat memenuhi kepuasan
pelanggan.
3.4 Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Puskesmas Kecamatan Johar Baru
3.4.1 Visi
Terwujudnya Puskesmas Kecamatan Johar Baru yang memberikan
pelayanan prima, berorientasi pada kepuasan pelanggan menuju
masyarakat sehat dan mandiri.
3.4.2 Misi
1. Memberikan pelayanan kesehatan prima dan merata.
2. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan medis dan non medis
puskesmas
3. Menggalang kemitraan pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas.
4. Mengembangkan upaya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.
3.4.3 Kebijakan mutu
Puskesmas Kecamatan Johar Baru bertekad memberikan pelayanan
prima, menuju masyarakat sehat yang mandiri secara berkesinambungan
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta
senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk
mencapai kepuasan pelanggan.
3.5 Motto dan Tata Kerja Puskesmas Kecamatan Johar Baru
Motto Puskesmas Kecamatan Johar Baru adalah pelayanan utama
bagi masyarakat. Tata kerja Puskesmas Kecamatan Johar Baru adalah :
1. Profesional dalam memberikan pelayanan.
2. Responsibility dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
3. Inovatif dalam kualitas pelayanan kesehatan.
4. Measurable dalam kualitas pelayanan kesehatan.
5. Aktif dalam melakukan perbaikan dan pengembangan.
3.6 Pengelolaan Perbekalan Farmasi Puskesmas Kecamatan Johar Baru
Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu rangkaian kegiatan
yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan
obat serta pencatatan dan pelaporan. Dengan memanfaatkan sumber-
sumber yang tersedia mencakup pola atau tata laksana dan perangkat lunak
lainnya, tenaga, sarana dalam rangka mencapai tujuan puskesmas.
Tujuan dari pengelolaan itu sendiri di puskesmas, yaitu memelihara
dan meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan ekonomis di unit-
unit pelayanan melalui penyediaan obat-obatan yang tepat jenis, waktu,
jumlah, dan tempat.
3.6.1 Perencanaan Obat di Puskesmas
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat, perbekalan
farmasi, alat kesehatan, menentukan dan melaksanakan kegiatan
penyusunan dan jumlah jenis obat atau perbekalan farmasi dan alat
kesehatan. Persiapan-persiapan yang diperlukan dalam memilih jenis dan
menetapkan jumlah obat secara tepat, antara lain :
a. Menetapkan tujuan dan sasaran serta metode atau prosedur pencapaian.
b. Mengumpulkan dan menganalisa data.
c. Evaluasi proses perencanaan.
Perencanaan disusun berdasarkan :
a. Pemakaian obat pada tahun sebelumnya
b. Sisa stok obat pada akhir tahun
c. Perkiraan kebutuhan obat pada tahun anggaran
d. Alokasi dana
e. Permintaan dari masing-masing puskesmas kelurahan
f. Pola penyakit dan permintaan dari puskesmas kelurahan
Tujuan perencanaan :
a. Mendapatkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan kebutuhan
b. Menghindari terjadinya kekosongan stok obat
c. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional
d. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat
Di samping itu terdapat pula proses perencanaan obat yang utama :
1. Pemilihan obat
Pemilihan obat dapat dilakukan setelah mengetahui pola penyakit,
karakteristik pasien di daerah yang dilayani puskesmas serta tenaga kesehatan
yang ada. Puskesmas juga harus memperhatikan daftar obat yang tersedia, harga
obat, pola penggunaan obat, dan mekanisme pendistribusiannya. Hal ini dilakukan
oleh seorang petugas melalui komite atau panitia yang khusus dibentuk. Cara ini
dimaksudkan untuk mencegah keputusan yang bersifat subjektif.
2. Menentukan jumlah obat
Dalam menentukan jumlah obat diperlukan informasi dan data yang
lengkap, akurat dan terpercaya. Perhitungan dan perencanaan kebutuhan
mengarahkan pencatatan dan pelaporan serta kemampuan mengolah data
dari puskesmas tersebut. Kebutuhan akan obat direncanakan dari tingkat
bawah berdasarkan anggaran APBD yang selanjutnya akan diajukan
sebagai daftar permintaan kebutuhan obat. Laporan Pemakaian Obat dan
Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dibuat oleh puskesmas kecamatan dan
puskesmas kelurahan, kemudian laporan tersebut direkapitulasi oleh
puskesmas kecamatan dan dilaporkan kepada Suku Dinas Kesehatan
(Sudinkes) Jakarta Pusat.
Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat merekapitulasi LPLPO semua
Puskesmas Kecamatan yang ada di wilayah Suku Dinas Kesehatan
tersebut, kemudian disampaikan kepada dinas kesehatan DKI Jakarta.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta merekapitulasi kebutuhan obat dari Suku
Dinas Kesehatan yang ada di wilayahnya.
3.6.2 Pengadaan Obat di Puskesmas
Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat dan alat kesehatan
untuk memenuhi kebutuhan puskesmas dan berdasarkan hukum Perpres
80/2002 & perubahannya.
Tujuan pengadaan obat di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, yaitu :
1. Memperoleh obat dengan jenis dan jumlah yang tepat.
2. Memperoleh obat dengan mutu yang tinggi.
3. Menjamin penyampaian yang cepat dan tepat waktu.
4. Optimasi pengelolaan persediaan obat melalui prosedur pengadaan atau
permintaan yang baik.
Kegiatan pengadaan di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, yaitu :
1. Menyusun daftar permintaan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan
kemudian mengajukan permintaan obat tersebut kepada Dinas Kesehatan
Daerah Tingkat II atau gedung obat dengan menggunakan formulir Daftar
Permintaan Obat.
2. Mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan penyediaan yang sesuai
dengan kriteria puskesmas.
3. Penetapan kriteria untuk pemilihan dan evaluasi kembali kepada Tim
Evaluasi Pemasok.
4. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat.
5. Penerimaan dan pemeriksaan obat dan alat kesehatan pada waktu
kedatangan obat dan alat kesehatan.
3.6.3 Pendistribusian Obat di Puskesmas
Distribusi adalah serangkain kegiatan yang menyangkut aspek-aspek
penerimaan dan pengecekan, pengendalian persediaan, penyimpanan,
penyerahan termasuk penyerahan kepada pasien.
1. Penerimaan
Penerimaan adalah suatu kegiatan dalam menerima obat atau perbekalan
farmasi dari unit yang lebih tinggi ke unit pengolahan dibawahnya disertai
dokumen yang lengkap. Tujuan penerimaan adalah:
Agar obat atau perbekalan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan
atau pesanan, berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas.
Terpenuhinya obat atau perbekalan farmasi dengan jumlah jenis yang tepat
dengan mutu yang terjamin serta diperoleh pada waktu yang tepat.
Kegiatan penerimaan meliputi:
Penyusunan rencana pemasukan barang
Pemeriksaan ditempatkan diruang khusus
Pemeriksaan dengan teliti kelengkapan dokumen, jenis dan jumlah barang,
sertifikat dan tanggal kadaluarsa.
2. Penyimpanan
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan
cara menempatkan obat-obatan, dan alat kesesehatan yang diterima pada tempat
yang dinilai aman dari pencurian serta terhindar dari gangguan fisik maupun
kimia yang dapat merusak mutu obat, dimana obat tersebut setelah dilakukan ke
berbagai pemeriksaan mutu obat secara organoleptik sehingga mutunya tetap
terjamin. Tujuan penyimpanan, yaitu :
Memelihara mutu obat agar tetap terjamin
Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab
Menjaga kelangsungan persediaan
Mempemudah pengaturan sehingga memudahkan pencarian dan
pengawasan
Menghindari dari kerusakan baik fisik maupun kimia
Aman
Kegiatan penyimpanan, yaitu :
Pengaturan tata ruang berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran
obat berdasarkan sistem arus garis lurus, arus U atau arus L
Penyusunan stok obat disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis.
Beberapa langkah menyusun obat di Puskesmas Kecamatan Johar yaitu
dengan menggunakan prinsip First in First Out (FIFO) atau First Expire
First Out (FEFO), obat disusun berdasarkan golongan dan jenis obat yang
disertai oleh kartu stok setiap item obat dengan pengamatan mutu. Mutu
obat yang disimpan di gudang obat dapat mengalami perubahan baik fisik
maupun kimiawi. Perubahan mutu obat diamati secara visual dan tanda –
tanda perubahan mutu obat.
3.6.4 Penggunaan Obat di Puskesmas
Penggunaan obat di puskesmas mencakup pengeluaran dan pengiriman
obat–obatan yang bermutu serta terjamin keabsahannya secara tepat jenis dan
jumlah dari obat untuk memenuhi pelayanan unit kesehatan. Alur penggunaan
obat di Puskesmas Kecamatan Johar Baru yaitu mulai dari gudang obat kecamatan
(G.O.K) Puskesmas kelurahan & gudang atau kamar obat apotek puskesmas
kecamatan ke ruang pelayanan.
3.6.5 Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas
Sebelum dilaksanakannya pencatatan dan pelaporan di puskemas,
diadakan evaluasi yang dilakukan oleh koordianator farmasi atau apoteker
sebagai penanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan obat atau
perbekalan farmasi di puskesmas dan diketahui oleh kepala puskesmas.
Evaluasi dilakukan dengan mengadakan supervisi ke unit pelayanan ruang
lingkup dan langkah – langkah :
1. Lakukan pemeriksaan dengan mencocokkan jumlah obat yang diterima
dan dicatat pada kartu stok berdasarkan data LPLPO (Lembar Pemakaian
dan Lembar Permintaan Obat).
2. Memeriksa penyimpanan sesuai dengan persyaratan penyimpanan.
3. Mencocokkan obat atau perbekalan farmasi yang keluar pada kartu stok
dengan buku pemakaian harian
4. Mencocokkan sisa stok pada kartu stok harian dengan barang yang ada.
5. Mengevaluasi tingkat kecukupan obat atau perbekalan farmasi dengan
melihat data kekosongan obat dan lead time.
6. Mengevaluasi kepatuhan petugas sebagai pengelola dan melihat
kelengkapan dokumen pengelolaan.
Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu kegiatan penting dari
pengelolaan obat yang menentukan keberhasilan keseluruhan rangkaian
pengelolaan obat dan perbekalan farmasi puskesmas. Kegiatan pelaporan, yaitu :
1. Pencatatan dalam kartu stok
2. Buku catatan harian pemasukan obat
3. Buku catatan harian pengeluaran obat
4. LPLPO bulanan
5. Jumlah kunjungan resep.
3.7 Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Johar
Puskesmas Kecamatan Johar Baru dipimpin oleh seorang kepala dengan
membawahi beberapa bagian yaitu :
Sub bagian tata usaha dan keuangan
Seksi pelayanan kesehatan
Kegiatan seksi pelayanan kesehatan meliputi UGD (Unit Gawat Darurat),
Unit KI dan KB, Unit Balai Pengobatan Umum, Unit Balai Pengobatan Gigi
dan Unit Rumah Bersalin
Seksi penunjang dan kesehatan masyarakat puskesmas
Kegiatan Seksi penunjang dan kesehatan masyarakat puskesmas mencakup
Unit Laboratorium, Unit Farmasi, Unit Gizi, Unit Penyakit Tidak Menular,
Unit Kesehatan Lingkungan, Unit Promosi Kesehatan dan Unit Penyakit
Menular.
BAB IV
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Kecamatan
Johar Baru Jakarta Pusat dilaksanakan dalam satu periode dan kelompok.
Kelompok mahasiswa yang melaksanakn kegiatan PKL di Kecamatan
Johar Baru Jakarta Pusat terdiri dari sembilan orang mahasiswa yang
dilaksanakan pada periode 18 Februari–1 Maret 2013. Kegiatan PKL
berlangsung setiap hari kerja, yaitu hari Senin hingga Jumat dari pukul
08.00–15.00 WIB dengan penempatan di kamar obat (Apotek) puskesmas
kecamatan maupun puskesmas kelurahan dan gudang obat puskesmas.
4.1 Kamar Obat (Apotek)
Kamar obat merupakan tempat melakukan kegiatan kefarmasian
berupa pelayanan obat, baik kepada pasien, dokter maupun balai
pengobatan lain yang terdapat di puskesmas.
Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek
adalah tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran sediaan kefarmasian, perbekalan kesehatan lainnya kepada
masyarakat. Menurut definisi tersebut dapat diketahui bahwa apotek
merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu
mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,
selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi
apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
Kamar obat berada di bawah tanggung jawab seorang apoteker.
Sumber daya manusia yang ada di kamar obat puskesmas kecamatan Johar
Baru terdiri atas 5 orang, yaitu 2 orang apoteker dan 3 orang asisten
apoteker, sedangkan untuk di puskesmas kelurahan hanya terdiri dari 1
orang yang mencakup seluruh kegiatan di apotek selama pelayanan
berlangsung.
Pelayanan obat adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan
nonteknis yang harus dikerjakan mulai dari menerima resep dokter dari
pasien sampai penyerahan obat kepada pasien. Pelayanan obat meliputi
penerimaan resep, peracikan, penyerahan dan pemberian informasi yang
dibutuhkan pasien mengenai obat.
Sistem penyusunan obat di apotek lebih mengutamakan obat–obat fast
moving, dimana obat–obat yang sering diresepkan diletakkan di dalam laci
plastik yang telah dinamai dan disusun berdasarkan khasiat obat tersebut
sehingga mempercepat dalam melakukan proses pelayanan, seperti
vitamin B1, B6, B6, B12, C,dan B complek disusun satu deret atau GG,
CTM, Prednisone, DMP , dan Dexa satu deret. Sedangkan untuk obat–obat
jenis lain yang jarang diresepkan disusun tidak beraturan di atas laci dan
untuk obat–obat sediaan sirup, krim, salep, tetes mata dan telinga,
pembasuh luka, dan bedak tabur disusun di lemari kaca khusus obat–obat
tersebut. Obat–obat golongan psikotropik dan narkotik disimpan di lemari
khusus dan dikunci, sedangkan untuk puskesmas kelurahan obat
psikotropik disusun bersama obat–obat golongan lain karena lemari
psikotropik hanya ada di gudang sehingga setelah pelayanan obat–obat
psikotropik akan dikembalikan kembali ke lemari penyimpanannya di
gudang.
Kegiatan pelayanan farmasi yang dilakukan di kamar obat, yaitu :
1. Penerimaan resep
Resep berasal dari dokter di seluruh poli yang ada di Puskesmas
Kecamatan Johar Baru. Pasien mendaftarkan diri ke loket, kemudian dari
loket pasien membawa buku status dan nomor urut, selanjutnya pasien
menuju ruang poli sesuai dengan jenis penyakitnya, setelah melakukan
pemeriksaan di poli pasien keluar membawa resep yang telah ditulisi
nomor urut pasien dan nomor kartu berobat oleh perawat di lembar
resepnya, setelah itu pasien menyerahkan resep kepada bagian apotek
puskesmas. Resep yang telah diletakkan pasien di keranjang resep diambil
oleh petugas farmasi kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap
kelengkapan resep seperti tanggal resep, nama obat beserta kekuatan
sediaannya, aturan pakai, cara pakai, nama pasien, umur pasien, dan berat
badan. Apabila terdapat keraguan dengan penulisan resep atau
ketidaksesuaian dosis obat dan sediaan obat pada pasien maka petugas
farmasi harus menanyakan dan menkonfirmasikan kepada dokter yang
bertanggung jawab atas resep tersebut.
2. Penyiapan obat dan peracikan
Setiap obat yang diminta dalam resep baik dalam bentuk sediaan
tablet, kapsul, puyer standar maupun puyer racikan dokter, bedak tabur,
salep, tetes mata dan telinga, krim, sirup, pencuci luka, suppositaria atau
vaginal, dan injeksi vitamin bagi ibu hamil disiapkan oleh petugas farmasi
sesuai dengan permintaan jumlah obat di resep. Obat yang telah disiapkan
kemudian dimasukkan kedalam plastik pengemas obat dan ditulis aturan
pakai obat pada masing-masing etiketnya, selanjutnya setiap obat masing–
masing akan distrapples menjadi satu.
Resep obat yang berbentuk racikan dokter, diperiksa dahulu
komposisinya dan dilakukan perhitungan dosis serta jumlah obat yang
disediaakan kemudian setelah dianggap rasional antara dosis dengan efek
terapi yang diharapkan, obat diracik dan dibungkus sesuai permintaan
resep kemudian dimasukkan ke dalam plastik obat serta diberi etiket.
Resep berbentuk racikan khusus untuk anak diperiksa terlebih
dahulu umur pasien, berat badan, dan kekuatan sediaan dari obat tersebut
kemudian petugas mengambil sediaan puyer racikan standar sesuai
ketentuan dengan resep yang telah di stock sebelumnya kemudian diberi
etiket. Resep standar tersebut hanya berlaku di seluruh naungan
Puskesmas Kecamatan Johar Baru karena dibuat oleh gabungan dokter
MTBS di puskesmas tersebut.
Resep tersebut adalah sebagai berikut ( setiap resep untuk puyer 1000 bungkus ) :
NO NAMA OBAT
PP ( BERAT BADAN DAN UMUR )
PPI ( 3 -
6 kg dan
tahun )
PP II ( 6 -
9 kg dan
tahun )
PPIII ( 9 -
12 kg dan
tahun )
PP IV ( 12
- 15 kg dan
tahun )
PP V ( 15 -
17 kg dan
tahun )
1 CTM 0,4 mg 0,6 mg 0,9 mg 1,2 mg 1,4 mg
2 EPHEDRINE o,5 mg 1,0 mg 1,5 mg 2,0 mg 2,5 mg
3 GG 6,25 mg 12,5 mg 25 mg 37,5 mg 50 mg
4 DMP 0,63 mg 1,26 mg 1,89 mg 2,52 mg 3,15 mg
3. Pemberian etiket
Petugas menuliskan etiket obat yang telah disiapkan oleh petugas pada
kantong plastik masing–masing obat. Etiket berisi nama pasien, aturan pakai
dan keterangan lain sesuai dengan lembar resep obat. Obat yang telah diberi
etiket kemudian disusun berdasarkan susunan obat di resep lalu di strapples
menjadi satu dan setelah obat selesai dikemas diberikan kepada petugas
penyerahan resep.
4. Pengecekan obat
Sebelum obat diserahkan kepada pasien, obat terlebih dahulu diperiksa
oleh petugas penyerahan terhadap kelengkapan obat, kesesuaian dan
ketepatan obat, jumlah obat, etiket, dan nama pasien.
5. Penyerahan obat
Obat yang telah diperiksa kemudian diserahkan kepada pasien dengan
sistem:
a. Petugas memanggil nama pasien yang tertera di lembar resep
b. Petugas meminta nomor urut dan kartu berobat pada pasien
c. Petugas kemudian mencocokkan nomor yang tertulis dilembar resep,
jika dilembar resep tidak tertera nomor daftar pasien maka petugas
farmasi yang menuliskannya di lembar resep
d. Petugas menanyakan umur pasien dan untuk anak–anak ditanyakan
berat badannya untuk memastikan kembali agar obat tidak tertukar
e. Kemudian obat diserahkan kepada pasien disertai dengan informasi
obat yang harus diperhatikan selama penggunaan obat maupun aturan
dan cara pakai obat tertentu.
6. Pengadministrasi dan pembukuan obat
Pembukuan dan pengadministrasi obat dilakukan setelah kegiatan
pelayanan di apotek berakhir. Di akhir pelayanan petugas akan
menghitung jumlah resep dan memisahkan resep berdasarkan
penggolongan obat, yaitu resep dari poli gigi, umum, KIA dan ibu hamil
atau resep KJS, KS, GAKIN, JAMKESMAS, ASKES, asuransi kantor,
dan bayar. Setelah dihitung kemudian ditulis jumlah resepnya di buku
kunjungan resep PKM yang akan di laporkan dalam laporan perbulan.
Selain itu untuk resep psikotropik dan narkotik, resepnya akan dipisahkan
oleh petugas kemudian ditulis di buku laporan narkotika dan psikotropik
harian (dengan format : No – Tanggal – Nama obat – Jumlah obat keluar)
yang akan dilaporkan satu bulan sekali dan di kartu stock obat tersebut
(formatnya No–Tanggal–Jumlah keluar obat–Sisa obat–Ket. Nama pasien
yang menggunakan atau paket obat racikan yang menggunakan).
Petugas juga mendata obat–obat pada resep yang digunakan pada
hari tersebut, dimana petugas menuliskan pemakaian obat dan jumlahnya
pada buku rekapan pengeluaran obat harian yang kemudian diakhir bulan
akan di akumulasi jumlahnya dan di sesuaikan dengan jumlah fisik
obatnya. Setelah semua penggunaan obat di rekap maka selanjutnya
petugas akan mendata obat–obat yang persediaannya hampir habis
kemudian ditulis di kertas beserta jumlah obat kemudian setelah di rekap
di bawa ke gudang untuk diambil persediaan obat–obatnya besok pagi.
7. Penyetokan persediaan obat dan pemorsian obat
Penyetokan persediaan obat dan pemorsian obat dilakukan oleh
petugas farmasi baik sebelum maupun sesudah pelayanan di apotek atau di
keadaan penting dilakukan bersamaan saat kegiatan pelayanan di apotek
berlangsung. Petugas akan menyetok obat–obat yang kosong atau hampir
habis kedalam laci pemyimpanan obat, jika ditengah pelayanan obat habis
maka petugas akan pergi ke gudang untuk mengambil obat dari gudang
dengan menuliskan jumlah pengeluaran obat pada kartu stock obat dan
buku pengeluaran obat perhari. Di akhir pelayanan petugas juga memorsi
obat–obat tablet yang sering diresepkan pada pasien seperti CTM,
prednisone, DMP, GG, Vitamin B1, B6, B12, C, Komplek,
Dexamethasone, dan Antasid. Petugas akan memorsi obat–obat tersebut
sebanyak 10 tab kedalam plastik kemudian di straples dan diletakkan
dalam laci obat masing–masing. Sedangkan untuk obat–obat racikan
standar, petugas akan menyiapkan sediaan jumlah obat yang diperlukan
kemudian diracik lalu dibungkus dalam bentuk sediaan puyer dan
dimasukkan kedalam plastik sebanyak sembilan bungkus lalu di straples
selanjutnya disusun kedalam laci obat standar berdasarkan golongannya,
kemudian petugas akan menuliskan pemakaian jumlah obat pada buku
puyer PKM, hal ini dilakukan untuk memantau jumlah persediaan obat di
apotek.
4.2 Gudang obat
Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, pendistribusian dan
pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan lainnya yang tujuannya digunakan untuk melaksanakan program
kesehatan di kabupaten/kodya yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang ada
di gudang obat puskesmas kecamatan Johar Baru terdiri atas 2 orang, yaitu 1
orang apoteker dan 1 orang asisten apoteker, sedangkan untuk di puskesmas
kelurahan hanya terdiri dari 1 orang asisten apoteker.
Kunjungan ke gudang obat Puskesmas Kecamatan Johar baru berlangsung
pada hari jumat tanggal 1 Maret 2013 dan untuk kelurahannya dilakukan pada hari
mahasiswa ditugaskan disana.
Selama di gudang kita diberitahukan mengenai sistem yang diterapkan di
gudang:
1. Penyusunan obat
Penyusunan obat–obat sediaan tablet dan kapsul disusun berdasarkan
alphabet, sedangkan untuk obat–obat sediaan bedak tabur, salep, tetes mata dan
telinga, krim, sirup, pencuci luka, suppositaria atau vaginal, dan injeksi vitamin
bagi ibu hamil disusun pada satu lemari kaca dimana obat–obat dan alkes untuk
ibu hamil disusun pada satu lemari. Pada pintu kaca di tempel daftar obat yang
ada untuk memudahkan dalam pencarian dan obat disusun dari expiredenya yang
tercepat hingga terlama. Sedangkan untuk alkes yang lain disusun pada lemari
yang berbeda–beda.
2. Penyimpanan obat
Penyimpanan obat pada gudang lebih mengutamakan sistem FEFO (First Exp
First Out) dibandingkan dengan FIFO (First Input First Out). Obat-obat disimpan
pada suhu ruangan 15–25 ˚ C . Dimana suhu ruangan selalu dipantau dan dicatat
pada form pemantauan suhu ruangan. Kemudian untuk obat–obat yang
memerlukan penyimpanan pada suhu dingin maka obat akan disimpan pada
lemari es. Sedangkan untuk obat–obat narkotik dan psikotropik disimpan pada
lemari khusus yang terpisah dari obat–obat yang lain. Di lemari itu juga disimpan
resep harian yang mengandung obat–obat psikotropik dan narkotika, tetapi bentuk
lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropik tidak sesuai dengan
persyaratan yang ada , yaitu tidak double lock dan bentuk lemari tidak menempel
didinding sehingga lemari dapat dipindahkan dengan mudah kapan saja,
sedangkan untuk obat–obat yang tidak mampu disimpan di dalam lemari lagi, obat
disimpan di dalam kardus yang telah dituliskan nama–nama obat yang ada di
dalamnya.
3. Monitoring kadaluarsa obat
Kegiatan monitoring ED dilakukan oleh petugas farmasi setiap 6 bulan sekali,
dimana obat akan digolongkan dalam 3 golongan, yaitu bendera merah untuk ED-
nya dibawah 6 bulan, bendera kuning untuk ED-nya di atas 6 bulan dan bendera
hijau untuk obat yang ED-nya di atas 1 tahun. Bendera–bendera tersebut di tempel
di bagian depan obat sehingga memudahkan petugas dalam melakukan
monitoring. Semua hasil monitoring tersebut ditulis pada buku monitoring obat
untuk memudahkan petugas dalam mengetahui kadaluarsa obat–obat yang
disimpan dan mengetahui obat–obat mana yang akan mendekati waktu kadaluarsa
obat.
4. Pendistribusian obat
Pendistribusian obat dilakukan dari PBF obat ke gudang maupun dari gudang
ke apotek semuanya harus melalui proses yang cukup lama. Pendistribusian obat
dari PBF ke gudang dimulai dari obat diterima oleh tim penerima kemudian dicek
kembali antara obat yang diterima dengan daftar pemesanan dan mutu obat yang
diterima lalu dikirim ke gudang dan di gudang petugas menuliskan stock awalnya
di kartu stok dan buku rekap obat. Sedangkan untuk pendistribusian obat dari
gudang ke apotek diawali dengan penerimaan daftar permintaan persediaan obat
lalu petugas akan menyiapkan obat–obat yang dibutuhkan lalu ditulis di kartu stok
obat masing–masing kemudian ditulis pada buku rekap obat sehingga kita tahu
jumlah pengeluaran dan sisa stock obat di gudang, lalu obat baru siap untuk di
distribusikan ke apotik. Untuk alkes pedistribusiannya langsung di berikan pada
poli–poli yang membutuhkan, ditulis juga pada buku rekap obat sedangkan untuk
obat injeksi vitamin ibu hamil hanya bisa diberikan jika disertai resep dokter atau
bidan.
5. Perencanaan dan pengadaan obat di gudang
Setiap bulan petugas puskesmas kelurahan akan membuat laporan pemakaian
obat dan setiap tiga bulan sekali petugas gudang akan menuliskan daftar obat–obat
yang diperlukan kemudian diserahkan kepada puskesmas kecamatan, setelah itu
permintaan diproses, jika disetujui maka obat akan dikirim sesuai permintaan. Jika
dalam persediaan obat telah kosong sebelum tiga bulan, maka petugas gudang
akan melakukan permintaan cito kepada gudang besar kecamatan dengan
menuliskan daftar obat yang diinginkan lalu diserahkan kepada kepala gudang
farmasi kecamatan, kemudian permintaan diproses lalu petugas gudang akan
mengirimkan daftar obat yang disetujui, setelah itu petugas gudang kelurahan
akan membuat daftar obat yang telah disetujui sebanyak dua rangkap, satu untuk
gudang kecamatan sedangkan satu lagi untuk puskesmas kelurahan. Begitu juga
dengan puskesmas kecamatan, petugas akan membuat depo bon sebanyak dua
rangkap, satu untuk gudang kecamatan sedangkan satu lagi untuk puskesmas
kelurahan.
Puskesmas kecamatan sendiri pengadaan obat di gudang besar dilakukan
hanya satu tahun sekali dari PEMDA melalui tender, sehingga petugas farmasi
gudang harus pintar dalam mengelolah persediaan obat jika sewaktu–waktu terjadi
endemik besar. Perencanaan obat dilakukan berdasarkan resep–resep obat tahun
lalu dan permintaan dari puskesmas kelurahan yang disesuaikan dengan anggaran
yang diberikan, kemudian disusun daftar obatnya lalu diberikan kepada tim
perencanaan puskesmas kecamatan yang kemudian di proses dan diajukan kepada
kepala puskesmas lalu dilakukan lelang tender dari PEMDA. Untuk gudang
puskesmas kecamatan sendiri jika sewaktu–waktu mengalami kehabisan
persediaan obat maka akan dilakukan pertukaran obat atau bon obat kepada
puskesmas kelurahan lain atau puskesmas kecamatan lain, dengan menuliskan
surat permintaan kepada kepala puskesmas yang dituju yang diketahui kepala
puskesmas yang bersangkutan kemudian jika disetujui maka permintaan obat akan
diberikan oleh puskesmas yang diminta.
4.3 Metadon
Program Terapi Rumatan Metadon di Indonesia adalah bagian dari
upaya nasional untuk pengendalian dan pencegahan infeksi penyakit
berbahaya, seperti HIV/AIDS, hepatitis, yang dikenal sebagai strategi
pengurangan dampak buruk atau Harm Reduction. Klinik Program Terapi
Rumatan Methadon (PTRM) di Puskesmas Kecamatan Johar Baru dibuka
tahun 2011. Program Terapi Rumatan Methadon di Puskesmas Johar Baru
saat ini hanya mampu menyediakan methadon cair. Pasien ketergantungan
obat yang dilayani di klinik PTRM ini sekitar 97 orang. Di klinik ini,
pasien melakukan terapi rumatan methadon dan konsultasi dengan dokter
terkait dosis penggunaan methadon cair. Penggunaan dosis methadone cair
untuk pasien awal 15-40 mg selama 7 hari pertama. Pada 7 hari
selanjutnya penggunaan dosis methadon cair boleh diatas 40 mg, namun
peningkatan dosis methadon cair selama seminggu tidak boleh lebih dari
30 mg. Kegiatan mahasiswa saat melakukan PKL di tempat ini
antara lain memasukkan data ke dalam status pasien (tanggal datang, dosis
yang digunakan, waktu minum), menyiapkan dan menyerahkan methadon
cair sesuai dosis terapi masing-masing pasien, memastikan pasien minum
methadon cair sampai habis di tempat (tidak boleh dibawa pulang kecuali
THD-Take Home Dose).
Bab V
Pembahasan
Mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL di Puskesmas Kecamatan Johar
Baru selama sepuluh hari kerja. Jumlah mahasiswa PKL sebanyak sembilan orang
sehingga tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam satu puskesmas karena
keterbatasan tempat. Oleh karena itu, pihak Puskesmas Kecamatan Johar Baru
menerapkan kebijakan dimana setiap mahasiswa PKL ditempatkan di seluruh
Puskesmas Kelurahan secara rolling (satu mahasiswa PKL untuk masing-masing
kelurahan selama satu hari) kecuali di Puskesmas Kecamatan Johar Baru
ditempatkan dua orang mahasiswa PKL selama dua hari.
Kegiatan PKL dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Mahasiswa
PKL melakukan pelayanan di puskesmas kelurahan pukul 08.00 s.d 12.00 WIB,
selanjutnya seluruh mahasiswa melakukan pelayanan di puskesmas kecamatan
sampai pukul 15.00 WIB. Khusus untuk pelayanan PTRM kegiatan PKL dimulai
pukul 09.00 s.d 12.00 WIB.
Puskesmas Kecamatan Johar Baru membawahi enam puskesmas kelurahan
dan satu pelayanan Program Terapi Rumatan Methadon (klinik methadon).
Adapun enam puskesmas kelurahan tersebut adalah Puskesmas Kelurahan Johar
Baru I, Johar Baru II, Johar Baru III, Galur, Tanah Tinggi, dan Kampung Rawa.
Saat ini sudah ada empat puskesmas yang meraih sertifikat ISO, yaitu: Puskesmas
Kecamatan Johar Baru, Puskesmas Kelurahan Johar Baru I, Puskesmas Kelurahan
Johar Baru II, dan Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi.
Jumlah tenaga kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Johar Baru ada
empat orang yakni dua orang apoteker dan dua orang asisten apoteker. Asisten
apoteker melakukan pelayanan di apotek sementara apoteker melakukan tugasnya
di gudang farmasi dalam hal pengadaan dan penyimpanan barang seperti obat dan
perbekalan farmasi lainnya. Seiring dengan meningkatnya animo masyarakat
dalam berobat, setelah diberlakukan program KJS (Kartu Jakarta Sehat) maka
pelayanan kefarmasiaan di Puskesmas Kecamatan Johar Baru dirasakan kurang
prima. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga
jobdesk petugas farmasi bertambah (sering merangkap tugas yang lain seperti
administrasi). Bahkan di beberapa puskesmas kelurahan tidak memiliki tenaga
teknis kefarmasiaan. Sehingga pekerjaan kefarmasiaan harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, dsb.
Waktu kerja pegawai di puskesmas kecamatan dan kelurahan pada hari
Senin-Kamis dimulai pukul 07.30 sampai pukul 16.00, pada hari Jumat dimulai
pukul 07.30 sampai 16.30, sedangkan pada hari Sabtu di puskesmas kelurahan
dimulai pukul 07.30 sampai pukul 12.00. Kegiatan di apotek puskesmas
kecamatan dan kelurahan yaitu menyiapkan sediaan racikan puyer sebelum pasien
datang, skrinning resep, menyiapkan obat, menuliskan etiket, melakukan
penyerahan dan pemberian informasi obat ke pasien. Pelayanan apotek selesai
pada pukul 12.00, selanjutnya petugas farmasi di puskesmas kelurahan melakukan
kegiatan administrasi seperti merekapitulasi penggunaan obat, penyusunan
defekta, monitoring expired date, dsb sampai jam kerja berakhir. Sedangkan di
puskesmas kecamatan, pelayanan apotek dilanjutkan kembali pada pukul 14.00
sampai pukul 16.00.
Pemantauan stok dan expired date seharusnya dilakukan secara berkala
oleh petugas farmasi. Obat-obat yang hampir kadaluwarsa diberi tanda
(penempelan bendera) di rak penyimpanan. Sistem distribusi obat di apotek
maupun di gudang menganut sistem FEFO (First Expired First Out) dan FIFO
(First In First Out) dimana obat yang mendekati tanggal kadaluwarsa dan datang
lebih dahulu yang akan didistribusikan lebih cepat. Namun pada prakteknya,
masih ditemukan beberapa penyimpanan obat yang tidak memenuhi sistem FEFO
dan FIFO. Pemantauan stok dan expired date pun belum dapat dilakukan secara
berkala karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.
Sarana dan prasarana di apotek kelurahan maupun kecamatan dirasakan
belum memadai. Sebagai contoh, tidak tersedianya etiket kertas dan plastik klip
obat sehingga signa harus ditulis dengan menggunakan spidol di plastik biasa
bahkan ada yang harus menulis signa di strip obat karena tidak tersedia plastik
yang berukuran besar. Tidak tersedianya kantong plastik obat beukuran besar
sehingga pasien sering kesulitan bila mendapat beberapa macam obat. Pasien pun
tidak mendapatkan sendok obat untuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, dsb.
Karena hampir semua puskesmas belum memiliki gedung sendiri maka sarananya
pun belum memadai, seperti tidak disediakan ruang tunggu pasien yang nyaman
di depan loket apotek, ruang apotek belum disediakan AC sehingga suhu ruangan
tidak dapat dikontrol. Hal ini meningkatkan resiko kerusakan obat dalam
penyimpanan di apotek. Selain itu, di ruang apotek puskesmas kecamatan dan
beberapa puskesmas kelurahan tidak dilengkapi wastafel untuk mencuci peralatan
racik habis pakai seperti lumpang, alu, blender, sudip, dll.
Peracikan di puskesmas relatif tidak memenuhi kaidah meracik yang benar
karena frekuensi dan kuantitas permintaan yang besar sementara tenaga dan waktu
yang terbatas. Beberapa masalah yang ditemukan terkait peracikan yang tidak
memenuhi kaidah antara lain: serbuk masih kasar dan belum homogen, pembagian
dosis per bungkus tidak rata karena membagi untuk 50 bungkus sekaligus. Hal ini
dikhawatirkan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi pasien. Petugas
tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) yang cukup memadai saat
meracik obat sehingga resiko terpapar sangat besar.
Penyiapan obat dimulai dari skrining resep sampai penyerahan obat tidak
melakukan double checking karena terkadang hanya satu orang yang bertugas di
ruang apotek sehingga resiko kesalahan pemberian obat (medication error) relatif
besar. Pelayanan PIO (Pelayanan Informasi Obat) dirasakan pula belum maksimal
bahkan ada beberapa pasien yang sama sekali tidak mendapatkan PIO. Ada
beberapa pasien sering kali tidak mau diberikan PIO karena merasa sudah terbiasa
minum obat tersebut. Dalam hal ini, petugas farmasi dituntut untuk tetap
memberikan PIO namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Karena keterbatasan sumber daya manusia dan beban volume kerja yang
meningkat, ada beberapa asisten apoteker yang dilibatkan dalam tim ISO
puskesmas, di beberapa puskesmas kelurahan melibatkan petugas farmasi dalam
membantu program kebidanan (kunjungan ke rumah ibu hamil dan menyusui,
dsb). Hal ini dapat mengganggu pelayanan farmasi secara tidak langsung karena
petugas farmasi tidak dapat fokus dibidangnya.
Secara keseluruhan, pelayanan kefarmasian di apotek sudah dilakukan
secara maksimal meskipun masih terdapat banyak kekurangan seperti
keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.
ssBAB VI
Penutup
6.1 Kesimpulan
Setelah melaksanakan kegiatan PKL selama 10 hari kerja, mahasiswa dapat
menyimpulkan beberapa hal, antara lain:
1.
6.2 Saran