Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2017 Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
32/permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian salah satunya di Loka Pengkajian
Teknologi Pertanian (LPTP) Kepulauan Riau telah melaksanakan Pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LPTP Kepulauan Riau pada semester I
Tahun 2017.
Laporan Hasil Pengukuran IKM merupakan evaluasi terhadap penerapan
amanat Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 untuk penyediaan dan
pengelolaan informasi publik di lingkungan LPTP serta langkah-langkah tindak
lanjut yang tepat dan perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan LPTP
Kepulauan Riau sesuai dengan yang diharapkan.
Kepada semua pihak diharapkan saran dan masukannya untuk
perbaikan dan peningkatan pelayanan publik LPTP Kepulauan Riau dimasa
mendatang.
Kepala Loka,
Dahono, SP., M.Si NIP. 196204111998031001
i
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………..………….…..i
Daftar Isi………………………………………………………..………….……………ii
I. PENDAHULUAN………………………………………………………..………….…..1
1.1 Latar Belakang……………………………………………………….…..….1
1.2 Maksud dan Tujuan……………………………………………….….……3
1.3 Target Mutu Layanan……………………………………………...……..3
1.4 Sasaran……………………………………………………………….…….….4
1.5 Manfaat……………………………………………………………..………….4
1.6 Unsur IKM……………………………………….………………..……….….4
II. METODOLOGI…………………………………………………….…………..….……6
2.1 Persiapan………………………………………………………….….……....6
2.2 Pelaksanaan…………………………………………………………....…...8
2.3 Analisis Data………………………………………………………………....9
III. HASIL ANALISIS DATA……………………………………….……………….….10
IV. PENUTUP/REKOMENDASI………………………………………..……………..12
Lampiran…………………………………………………………………………….…14
ii
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi mutu yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan
masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat
fungsi utama pemerintah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus
berupaya meningkatkan mutu pelayanan.
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 mengesahkan Undang-
Undang nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik
adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.
Berdasarkan Undang-Undang nomor: 14 tahun 2008 tersebut,
Pemerinah Republik Indonesia telah megeluarkan Peraturan Menteri Pertanian
nomor: 32/permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan
informasi publik di lingkungan kementerian pertanian. Maksud Permentan
tersebut antara lain: (1) sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan
menggunakan informasi pertanian; (2) sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola
Informasi Dokumentasi (PPID) di Kementan dalam penyelenggaraan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Adapun tujuan
dari Permentan tersebut antara lain: (1) komunikasi yang harmonis antara
penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; (2)
integrasi antara penyedia informasi pertanian kepada publik.
1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
Pemerintah Republik Indonesia juga telah megeluarkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013 pada tanggal 12
Agustus 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di
lingkungan Kementerian Pertanian. Indeks Kepuasan Masyarakat yang
selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Sementara itu, Pelayanan Publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.
Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) sebagai salah salah satu unit
pelayanan publik lingkup kementerian petanian memiliki tugas pokok dan fungsi
sesuaidengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/
OT.140/10/2011 sebagai berikut. Tugas Pokok LPTP adalah melaksanakan
pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi. Adapun fungsi LPTP yaitu: (a) melaksanakan penyusunan
program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian, perakitan
dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (b)
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat
guna spesifik lokasi; (c) melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (d) melaksanakan
pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan
materi penyuluhan; (e) menyiapkan kerjasama, informasi, dokumentasi serta
penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan
pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (f) memberikan
pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian
2
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
tepat guna spesifik lokasi; (g) melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga & perlengkapan LPTP.
Sejak dimulainya Kabinet Kerja pada tahun 2015, LPTP Kepulauan Riau
mendukung keberhasilan 4 Sasaran strategis Kementerian Pertanian. Keempat
sasaran strategis tersebut yakni; (1) Meningkatnya ketahanan pangan
mencakup pengembangan komoditas padi, kedelai, sapi, kambing, bawang
merah, mentimun, kacang panjang, kangkung, sawi dan cabai; (2)
Meningkatnya pengembangan sayuran ramah lingkungan menuju ekspor; (3)
Meningkatnya penyediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi; dan (4)
Meningkatnya pendapatan petani melalui kegiatan model pertanian bio-
industri.
Dalam pelaksanaan tupoksinya, LPTP Kepulauan Riau selalau berinteraksi
dan bekerjasama dengan institusi/ instansi lain. Oleh karena itu perlu dilakukan
pengukuran kepuasan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap layanan
LPTP Kepulauan Riau selaku lembaga publik Negara.
1.2. Maksud dan Tujuan
Pedoman pengukuran indeks kepuasan masyarakat di lingkungan
Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja pelayanan
publik di bidang pertanian dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat.
Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah untuk
mengevaluasi penerapan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 di
LPTP Kepulauan Riau dalam penyediaan dan pelayanan publik di lingkungan
LPTP selama periode 2017 semester I.
1.3. Target Mutu Layanan
Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau mempunyai target
indeks kepuasan masyarakat dengan standar mutu pelayanan Baik (B) atau
interval nilai IKM 2,51-3,25 dengan nilai interval konversi IKM 62,51-81,25.
3
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
1.4. Sasaran
1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja UKPP dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;
2. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang mudah,
sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih bermutu, berdaya
guna dan berhasil guna;
3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan publik.
1.5. Manfaat
1. Tersedianya informasi tentang kelemahan atau kekurangan dari
masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Tersedianya informasi tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan
yang telah dilaksanakan oleh UKPP secara periodik;
3. Tersedianya informasi sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu
diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Tersedianya informasi tentang IKM secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Memacu persaingan positif, antar UKPP di lingkungan Kementerian
Pertanian dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
1.6. Unsur IKM
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 14 (empat
belas) unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang
harus ada untuk dasar pengukuran IKM sebagai berikut:
4
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;
3. Kejelasan pelaksana pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian
pelaksana yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan
dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan pelaksana pelayanan, yaitu kesungguhan pelaksana
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab pelaksana pelayanan, yaitu kejelasan wewenang
dan tanggung jawab pelaksana dalam penyelenggaraan dan
penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan pelaksana pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
ketrampilan yang dimiliki pelaksana dalam memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara
pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan pelaksana, yaitu sikap dan perilaku
pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
5
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan
rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan
6
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
BAB II METODOLOGI
2.1 Persiapan
2.1.1. Penetapan Pelaksana
Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim
Pengukuran IKM yang terdiri atas:
1) Pengarah : Kepala LPTP Kepulauan Riau
2) Pelaksana yang terdiri atas:
a. Ketua : Robinson Putra, SP.,M.Si
b. Anggota : Zulfawilman, SPt.
Muhammad Nasir
Jonri Suhendra Sitompul, SP.
2.1.2 Penyiapan Bahan
1. Daftar Pertanyaan
Alat bantu survey adalah daftar pertanyaan yang bersifat
close ended dimana pertanyaan-pertanyaan dalam daftar
pertanyaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terdapat 14 (empat
belas) unsur yang relevan, valid dan reliabel.
2. Bagian Daftar pertanyaan
Daftar pertanyaan dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:
1. Bagian kesatu: Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin,
pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis
profil responden dalam penilaiannya terhadap UKPP.
2. Bagian kedua: Identitas pencacah, berisi data pencacah.
(apabila daftar pertanyaan diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak
diisi).
7
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
3. Bagian ketiga: Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima
pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden
terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai. c. Bentuk jawaban
pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat mutu pelayanan, yaitu dari yang sangat
baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi
nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi
nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.
Contoh:
Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:
1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu
banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan sangat mudah, sangat sederhana, sehingga
prosesnya mudah dan efektif.
2.1.3. Penetapan Responden dan Lokasi Pengumpulan Data
1. Penetapan Responden
Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai
dengan cakupan wilayah masing-masing UKPP. Untuk memenuhi
akurasi hasil pengukuran indeks, responden sebanyak 25 orang
atau lebih yang terdiri dari:
1) Pengawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau
8
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
2) Pengawai Dinas Pertanian Kepulauan Riau
3) Petani penerima Pelayanan LPTP Kepulauan Riau
4) Penyuluh Pertanian
5) Gapoktan
6) Poktan
7) Mahasiswa/Pelajar
8) Dll
2. Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi pengumpulan data dilakukan di Loka Pengkajian
Teknologi Pertanian Kepulauan Riau.
2.2. Pelaksanaan
2.2.1 Jadwal Pengukuran IKM
Pengukuran IKM diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu)
bulan dengan rincian sebagai berikut:
a. persiapan, 6 hari kerja;
b. pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;
c. pengolahan data indeks, 6 hari kerja;
d. pengukuran dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.
2.2.2 Pelaksanaan Pengukuran IKM
1. Pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan
kepada masyarakat terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan
yang telah ditetapkan.
2. Pengisian daftar pertanyaan
Pengisian daftar pertanyaan dapat dilakukan dengan Dilakukan oleh
pencacah melalui wawancara oleh: Unit pelayanan sendiri Dengan
cara ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena
dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan
9
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
mempengaruhi obyektifitas penilaian. Untuk mengurangi
subyektifitas hasil pengukuran indeks, dapat melibatkan Satuan
Pelaksana Sistem Pengendalian Internal, unsur pengawasan atau
sejenisnya yang terkait.
2.3. Analisis Data
Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”
masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14
(empat belas) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan
memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:
Bobot nilai rata-rata = Jumlah bobot = 1 = 0,071 Tertimbang Jumlah Unsur 14
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata
tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Total unsur yang terisi Penimbang
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-
100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar
25, dengan rumus sebagai berikut: IKM UKPP x 25.
Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja
Nilai Persepsi
Nilai Interval IKM
Nilai Interval Konversi
IKM
Mutu Pelayanan
1 1,00-1,75 25,00-43,75 D Tidak Baik
2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik
3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik
4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik
11
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
Analisis hasil pengukuran dilakukan dengan tabulasi data dan menghitung IKM
berdasar telah ditetapkan.
12
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
BAB III HASIL ANALISIS DATA
Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau telah
melaksanakan pengukuran IKM pada semenster I Januari sampai dengan Juni
2017 dengan menggunakan 14 unsur yang telah ditetapkan sesuai peraturan
menteri pertanian. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Loka
Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau menargetkan hasil pelayanan
dengan kategori BAIK. Setelah dilaksanakan pengukuran terhadap 14 unsur
pelayanan di LPTP Kepulauan Riau pada periode Januari sampai dengan Juni di
hasilkan data sebagai berikut, secara lengkap tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Unsur Pelayanan LPTP Kepulauan Riau, Tahun 2017
NO UNSUR PELAYANAN Nilai Rata-Rata (Nrr ) Per Unsur
Pelayanan
NRR Tertimbang per
Unsur = IIx 0,0071
1 Prosedur pelayanan 3,508 0,249
2 Persyaratan pelayanan 3,492 0,248
3 Kejelasan pelaksana pelayanan
3,446 0,245
4 Kedisiplinan pelaksana pelayanan
3,447 0,247
5 Tanggung jawab pelaksana pelayanan
3,492 0,248
6 Kemampuan pelaksana pelayanan
3,508 0,249
7 Kecepatan pelayanan 3,415 0,242
8 Keadilan mendapatkan pelayanan
3,892 0,276
9 Kesopanan dan keramahan pelaksana
3,538 0,251
10 Kewajaran biaya pelayanan
3,262 0,232
11 Kepastian biaya pelayanan
3,231 0,229
12 Kepastian jadwal pelayanan
3,415 0,242
13
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
13 Kenyamanan lingkungan
3,385 0,240
14 Keamanan pelayanan 3,446 0,245
Total (Nilai Indeks) 3,444
Hasil analisis IKM Unit Pelayanan LPTP Kepulauan Riau adalah = Nilai indeks x 25
= 3,444 x 25 = 86,101 Mutu Pelayanan : A
Kinerja Unit Pelayanan: Sangat Baik
14
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
L a p o r a n S e m e s t e r I I K M
LPTP Kepulauan Riau
BAB IV PENUTUP/REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisa IKM yang sudah dilaksanakan, secara umum
Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan di LPTP –
KEPRI sudah Sangat Baik. Namun ada beberapa catatan dari masing-masing
unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Unsur pelayanan umum yang perlu ditingkatkan
No Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan Nilai
1 Kewajaran biaya pelayanan 0,232
2 Kepastian biaya pelayanan 0,229
Adanya unsur-unsur layanan yang masih kurang memuaskan antara lain:
1. Pada unsur kewajaran biaya pelayanan sudah dalam kategori baik
dengan NRR tertimbang perunsur 0,232, akan tetapi perlu ditingkat
menjadi sangat baik, menurut pengamatan bahwa pada masing-masing
pelayanan yang dilaksanakan pada masih belum menetapkan standar
biaya pelayanan yang konsisten. Sehingga perlu ditetapkan standar
biaya pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan.
2. Pada unsur kepastian biaya pelayanan sudah dalam kategori baik dengan
NRR tertimbang perunsur 0,229, akan tetapi perlu ditingkat menjadi
sangat baik, menurut pengamatan bahwa pada masing-masing
pelayanan yang dilaksanakan pada masih belum menetapkan standar
biaya pelayanan yang konsisten. Sehingga perlu ditetapkan standar
biaya pelayanan
15