Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Jawa Timur 2016... · pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Timur, diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai

Ringkasan Eksekutif

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI JAWA TIMUR

IKPLHD Jawa Timur │ 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

Ringkasan Eksekutif

(Executive Summary)

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

I PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa

terletak antara 111⁰ 0’ hingga 114⁰ 4’ Bujur Timur dan 7⁰ 12’ hingga 8⁰ 48’

Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 48.682,81 km2. Secara administratif

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, terdiri atas 29 kabupaten

dan 9 kota. Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar,

yaitu Jawa Timur daratan sebesar 90% dan wilayah Kepulauan Madura sekitar

10%. Kondisi fisik dan geografis Jawa Timur dikelompokkan menjadi: (1) Bagian

Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur yang berupa

pantai, dataran rendah dan pegunungan; (2) Bagian Tengah merupakan daerah

yang relatif subur; (3) Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan yang

memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan

perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan dan tambang.

Secara umum pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2016 mengalami

peningkatan. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja pembangunan

menunjukkan angka sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi meningkat dari

5,44% (2015) menjadi 5,55%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang

tumbuh 5,02%; (2) Persentase Kemiskinan menurun dari 12,28% (2015) menjadi

11,85%; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 4,47% (2015) menjadi

4,21%; (4) Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,95 (2015) menjadi

69,75; dan (5) Disparitas Wilayah yang ditunjukkan dengan Gini rasio mencapai

0,40 atau masuk dalam kategori sedang.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan tersebut belum disertai

dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang memuaskan. Hasil perhitungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur yang merupakan

indikator keberhasilan dan untuk mengevaluasi efektifitas program pengelolaan

lingkungan, menunjukkan nilai 66,81 atau kategori “cukup” pada tahun 2016, dan

lebih tinggi bila dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 62,96.

Pada dasarnya Jawa Timur telah menetapkan tujuan pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development). Hal ini termuat dalam salah satu poin

kebijakan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019 yaitu



peningkatan fungsi

kawasan lindung,

kelestarian sumber

daya alam dan

optimasi fungsi

kawasan budidaya

sebagai upaya perlin

dungan lingkungan

sumber daya alam

/buatan dan

ekosistemnya dalam

rangka pengemba

ngan pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama yang terkait dengan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Timur, diperlukan suatu

sarana penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

Provinsi Jawa Timur tahun 2016 disusun untuk menjelaskan kondisi aktual

lingkungan (state), tekanan terhadap lingkungan (pressure), dan upaya-upaya

yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (response). Proses

penyusunan dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang

meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas

dengan melibatkan masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data dengan pendekatan Pressure-State-Response (PSR).

II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan

terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Pada

umumnya permasalahan lingkungan hidup menyangkut dimensi yang luas, yaitu

lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Penentuan isu

prioritas Laporan IKPLHD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan pertimbangan:

a. Mendapat perhatian publik yang luas

dan aktual

b. Perlu ditangani segera

c. Sesuai kebutuhan masyarakat

d. Dampak yang ditimbulkannya

terhadap publik

Gambar. Pembahasan isu prioritas di DLH Jatim

Gambar. Peta Ekoregion Jawa timur



e. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi

f. Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda.

Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif melalui Focus

Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dan

masyarakat. Pelaksanaan FGD dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2017, 20

Maret 2017, dan 17-19 April 2017 dengan melibatkan beberapa Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi dan LSM lingkungan hidup di

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil FGD dan proses penentuan prioritas isu

lingkungan hidup yang menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP),

diperoleh urutan isu prioritas:

1. Penurunan Kualitas Air

2. Alih Fungsi Lahan yang Memicu Bencana

Alam

3. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

4. Pengelolaan Wilayah Pesisir

5. Perubahan Iklim.

III ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU

LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi lingkungan Jawa Timur di tahun 2016 berdasarkan nilai Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 66,81 merupakan gambaran

kondisi tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara. Berdasarkan kondisi

lingkungan yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.1 Tata Guna Lahan dan Laut

Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 61,40

mengalami penurunan dari 64,01 pada tahun 2015. Penurunan tersebut

dipengaruhi kegiatan penggunaan lahan di daratan dan pengukuran luasan lahan

dengan interpretasi citra satelit untuk penggunaan lahan dengan skala yang detail.

State

Luas lahan di Jawa Timur sebesar 4.868.281 ha, termasuk wilayah pesisir

dan laut sejauh 12 mil dari pantai.

Penggunaan lahan yang

mengalami penurunan adalah

lahan kering sebesar 0,64% (4.231

ha), namun kualitas tanah kering

Gambar. Permasalahan lingkungan di Jawa Timur



di beberapa daerah masih belum memenuhi baku mutu kerusakan tanah berada di

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Malang. Kawasan hutan di Jawa Timur

mencapai sekitar 28.38% dari luas daratan, yaitu sekitar 1.361.310 ha, difungsikan

sebagai hutan produksi 782.772 ha (22,37%), kawasan hutan lindung 344.742 Ha

(9,85%) dan kawasan hutan konservasi 233.796,60 ha (6,68%).

Wilayah perairan Provinsi Jawa Timur sepanjang 208.138 km dengan

panjang garis pantai 1.600 km, memiliki 446 pulau, dan penduduk wilayah pesisir

sebesar 60% berada di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo

dan Lamongan (Gerbangkertasusilo) sebagaimana ditetapkan dalam PP No.26

tahun 2008 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Wilayah Nasional sebagai Pusat

Pelayanan Nasional. Hal ini berdampak pada trend kualitas dan kuantitas sumber

daya alam pesisir.

Ekosistem mangrove di Jawa

Timur mempunyai kerapatan 1.280

pohon/ha dengan presentase tutupan

mangrove 63,18%. Luasan

mangrove meningkat 8% pada tahun

2016 dari 91.890,561 ha menjadi

99.935,14 ha. Peningkatan luasan

berada di Kabupaten Pacitan,

Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Sidoarjo, Bangkalan,

Sampang, Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Ekosistem terumbu karang yang tergolong kondisi sangat baik mencapai

20%, kondisi baik 35%, kondisi sedang 22% dan kondisi rusak 39%. Kondisi

sangat baik sebesar 56,32% berada di Kabupaten Tulungagung, kondisi baik

sebesar 99,95% di Kabupaten Pasuruan, kondisi sedang sebesar 39,53% di

Kabupaten Blitar sedangkan terumbu karang rusak 90,37% berada di Kabupaten

Gresik.

Ekosistem padang lamun mengalami penurunan 24% dari luasan 2.535 ha

menjadi 503,63 ha dengan laju kerusakan hingga 47% dengan kerusakan terbesar

berada di Kabupaten Gresik.

Pressure

Luas lahan kritis mengalami peningkatan 1,5% dari 294.613,24 ha menjadi

299.019 ha pada tahun 2016, dengan rincian 65,32% atau 195.540 ha berupa lahan

kritis dan 34,68% atau berupa lahan sangat kritis 202.730,59 ha. Aktivitas lainnya

yang memengaruhi perubahan lahan karena kebutuhan pemukiman naik 2,96%

atau 5.895 ha, perkebunan sebesar 3,62% atau 874.180 ha, pertambangan 29,64%



atau sebesar 755.592 ha. Penata gunaan

lahan menurut BPN di Jawa Timur belum

seluruhnya didukung dengan peta dasar

sebesar 96,57% hal ini juga berdampak

terhadap penguasaan lahan di luar hak milik

yang mencapai 5,6%.

Tekanan pada wilayah pesisir akibat pengembangan wilayah, industri,

pelabuhan, perubahan pemanfaatan lahan di daratan, dan perubahan garis pantai

mengakibatkan meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air laut, sebagai

contoh di Pelabuhan Pasuruan, Kranji dan Probolinggo beberapa titik pantau

menunjukan TSS danTotal Coliform belum memenuhi baku mutu air laut.

Response

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan Indeks

Tutupan Lahan (ITL) telah menetapkan target capaian ITL dalam dokumen revisi

RPJMD tahun 2014-2019. Peningkatan tutupan lahan dilakukan melalui reboisasi

seluas 7.010,75 Ha (8.607.551 pohon), penghijauan seluas 80.056,66 ha

(57.233.685 pohon) dan penghijauan hutan kota seluas 269,07 ha. Untuk menekan

laju lahan kritis, BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah

merehabilitasi luasan lahan kritis dikawasan hutan ±10.326 ha. Kebijakan lainnya

melalui inventarisasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pendelegasian wewenang Gubernur kepada

Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan validasi terhadap dokumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota khususnya terkait

RTRW/RDTR di Kabupaten/Kota, perhitungan status daya dukung lingkungan di

beberapa wilayah dan pemetaan Ekoregion Jawa Timur.

Pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan melalui

pengembangan hutan rakyat seluas seluas 44.097 Ha terbesar di Kab. Malang

sebesar 93.092,64 Ha. Upaya lainnya dilakukan melalui model desa konservasi

sebanyak 4 lokasi untuk pengembangan pertanian, ternak, penangkaran satwa dan

produksi madu di sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan hutan bersama

masyarakat dilakukan melalaui PHBM dengan LMDH sebanyak 399 kelompok.

Dinas Kehutanan juga menganggarkan program perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan sebesar

Rp.8.411.940.560

Kebijakan pengendalian

pesisir dan laut dilakukan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

melalui Pergub No.131 tahun 2016

Gambar. Alih fungsi lahan pertanian menjadi

perumahan di Kab. Mojokerto

Gambar. Transplatasi terumbu karang oleh TNI di Situbondo



tentang Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Timur tahun 2016-2019 dan sedang melakukan proses revisi penyusunan

penetapan zonasi RTRW sebagai pengganti Perda No.6 tahun 2012 tentang

Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tahun

2012-2032. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui program

pengembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah menganggarkan

sebesar Rp.36.823.204.856 naik dari tahun 2015 sebelumnya Rp.23.548.703.580.

Agar terkelolanya sumber daya pesisir dan peningkatan kesejahteraan

nelayan, dilaksanakan program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan, yang menghasilkan realisasi penurunan tingkat kerusakan mangrove

sebesar 0,02% dan terumbu karang sebesar 0,001% serta telah diterbitkannya

Perda No.3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pemberdayaan masyarakat melalui konservasi mangrove salah satunya dilakukan

oleh PT. Pertamina Hulu Energi-West Madura Offshore (PHE-WMO) di

Kabupaten Bangkalan, Tuban, Lamongan dan Kota Surabaya. Konservasi pesisir

dan sumber daya laut untuk pemasaran pariwisata dilakukan Kabupaten

Banyuwangi melalui berbagai festival dengan melibatkan kelompok Masyarakat

Pengawas (Pokmaswas) salah satunya di Bangsring Underwater, yang merupakan

kawasan konservasi perairan, transplantasi terumbu karang dan habitat ikan hias.

III.2 Kualitas Air

Provinsi Jawa Timur memiliki 7 wilayah sungai antara lain Wilayah

Sungai (WS) Brantas, Solo, Bondoyudo-Bedadung, Madura, Pekalen-Sampean,

Baru-Bajulmati, dan Welang-Rejoso. Wilayah DAS Brantas mempunyai sungai

dengan catchment area terluas (13.880 km2) dan mengalir pada 17 kabupaten/kota

di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Total penduduk di

DAS Brantas hampir 50% dari total penduduk di Jawa Timur (18.995.043 jiwa

dari total 38.847.561).

State

Indeks Kualitas Air (IKA) di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 50,75

mengalami penurunan dari 52,51 pada tahun 2015 atau masih berada pada status

“sangat kurang”. Adapun Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah sungai strategis

Nasional hasil perhitungan KLHK, yaitu Wilayah Sungai Brantas pada tahun

2016 sebesar 47,68 menurun dibandingkan tahun sebelumnya 49,17. Demikian

juga kualitas air di Wilayah Sungai Bengawan Solo yang menunjukkan angka

48,75. Kedua sungai strategis Nasional ini berada dalam kondisi “waspada”. Pada

tahun 2016 jumlah pemantauan pada sumber pencemar lebih banyak.



Kondisi eksisiting konsentrasi beberapa parameter kunci hasil pemantauan

kualitas air yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta I,

dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur maupun BLH kabupaten/kota

menunjukkan bahwa untuk beberapa parameter kunci di DAS Brantas melebihi

baku mutu kualitas air sungai kelas II. Berdasarkan dianalisis pada 7 WS di Jawa

Timur, maka sebaran persentase pemenuhan terhadap baku mutu kualitas air

sungai kelas II untuk parameter urutan terbesar BOD (87%), TSS (65%), Fecal

Coli (56%) , Total Coli (49%) dan COD (7%).

Pressure

Penyebab menurunnya kualitas air adalah air limbah, dimana sumber

pencemar utama adalah air limbah domestik dan air limbah industri. Potensi air

limbah domestik dipengaruhi oleh jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan

proyeksi jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2016 sebesar 39.952.083 jiwa, maka

potensi air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik sebesar 4.794.250

m3/hari. Dari jumlah tersebut diperkirakan beban BOD dari air limbah domestik

sebesar 390,811 ton per tahun, terbesar di Kota Surabaya sebesar 124.767.950

m3/tahun. Sumber air limbah domestik juga dipengaruhi oleh perilaku buang air

sembarangan sebesar 16,43% atau sebanyak 1.829.515 rumah tangga dari

11.199.157 rumah tangga di Jawa Timur.

Beban BOD dari sektor industri

skala menengah-besar yang

berhasil diinventarisasi adalah

sebesar 11.177 ton/tahun. Namun,

secara umum dapat diperoleh

gambaran bahwa beban BOD dari

sektor domestik memang jauh

lebih tinggi jika dibandingkan dari

sektor industri karena sektor

industri sudah memiliki infrastruktur pengolahan air limbah (IPAL), sedangkan

untuk sektor domestik belum dikembangkan secara terintegralistik.

Beban air limbah industri yang berhasil diinventarisir dari industri yang

mengikuti PROPER (85 industri) untuk parameter TSS sebesar 5.588 ton/tahun

dan COD sebesar 14.541 ton/tahun. COD dan TSS cenderung diatas baku mutu

air sungai kelas II. Beban pencemaran utama adalah air limbah domestik yang

berasal dari aktifitas mandi dan cuci (grey water) serta limbah tinja (black water).

Selain itu, terdapat aktifitas lain yang merupakan non-point sources (seperti

aktifitas pertanian, perkebunan, erosi tanah, dll).

Gambar . Kondisi sungai di pintu air



Response

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur telah menetapkan target capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dalam

dokumen perencanaan revisi RPJMD tahun 2014-2019. Upaya penanggulangan

pencemaran air dari sektor industri dilaksanakan dengan pemberlakukan Pergub

No.72 Tahun 2013 dan Pergub No.52 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Kebijakan anggaran sebesar

2,9% dari APBD Provinsi Jawa Timur atau sebesar Rp.721.182.711.296.

Pemantauan kualitas air telah dilaksanakan di lokasi sampel sebanyak 1.230

sampling. Peningkatan kapasitas pengelola lingkungan melalui pelatihan dan

bimbingan teknis PPLHD sebanyak 14 personil.

Kontrol terhadap pelaku usaha dilakukan dengan pembinaan dan

bimbingan teknis kepada penghasil air limbah. Pemberlakuan izin lingkungan dan

dan rekomendasi berupa

AMDAL, UKL-UPL &

SPPL sebanyak 78 rencana

usaha dan/atau kegiatan.

Monitoring kualitas effluent

air limbah dilakukan

melalui pengawasan

terhadap 159 Industri,

Pengawasan PROPER

sebanyak 188. Penegakan

hukum diberlakukan kepada industri yang belum memenuhi ketentuan dalam

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 diterapkan Sanksi Pidana sebanyak 7 industri

dan rekomendasi Sanksi Administrasi sebanyak 3 industri.

Pencemaran air dari sektor domestik (perumahan/permukiman penduduk

dan real esatate) dapat dilakukan dengan mendorong pembuatan IPLT dan IPAL

Komunal sudah terbangun di Kabupaten Lumajang. Upaya pengendalian

pencemaran air dengan pelibatan masyarakat melalui Patroli Air, dan pengelolaan

ekosistem sungai melalui suaka ikan berdasar Kepgub No.188/785/kpts/013/2013.

III.3 Kualitas Udara

Informasi mengenai kualitas udara yang disajikan berdasarkan hasil

pemantauan kualitas udara menggunakan pengamatan sesaat yang dilakukan di 38

Kabupaten/kota dan passive sampler di 15 kabupaten/kota yang dilakukan oleh

Kementerian LHK.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3 6 12 6 918 16 21

52 5874

110

127 127138 143

21 26

46

2436

29 31

1213 15 154 0 1 1 0

Perolehan PROPER 2009 - 2016 Jawa Timur

Emas

Hijau

Biru

Merah

Hitam



State

Indeks Kualitas Udara (IKU) Jawa Timur tahun 2016 adalah 90,09 atau

berstatus “sangat baik”. Capaian IKU di Jawa Timur tahun 2016 sedikit menurun

dibandingkan tahun 2015 sebesar 91,09, hal ini lebih banyak disebabkan oleh

factor iklim. Konsentrasi CO, O3, partikulat (PM10) dan Pb dari udara ambien

perkotaan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur memenuhi baku

mutu. Nilai CO tertinggi ada pada area padat transportasi di Kabupaten Tuban

(1.4733,1 µg/Nm3) dan terendah di area Permukiman di Kabupaten Bondowoso

(68,75 µg/Nm3). Nilai O3 tertinggi berada pada area industri di Kabupaten

Bangkalan (125,2 µg/Nm3) dan terendah di area transportasi Kabupaten Blitar (4

µg/Nm3). Nilai rata rata O3 secara umum semakin tinggi dari area permukiman,

padat transportasi, dan industri berturut-turut sebesar 25,09 µg/Nm3; 27,93

µg/Nm3 dan 31,87 µg/Nm

3. Kadar partikulat di beberapa kabupaten/kota

melampaui baku mutu yang ditetapkan, antara lain di area industri Kabupaten

Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, dan area transportasi di Kabupaten

Tulungagung, Gresik, Probolinggo, dan Kota Surabaya. Nilai Pb tertinggi ada

pada area permukiman di Kabupaten Kediri (0,928 µg/Nm3) dan terendah di area

permukiman Kota Mojokerto (0,0232 µg/Nm3).

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),

rata-rata kualitas air hujan di Jawa Timur tahun 2016 mempunyai kandungan

derajat keasaman (pH) sebesar 4,77 (kecenderungan bersifat asam).

Pressure

Penggunaan bahan bakar dari sector transportasi tahun 2016 didominasi

oleh bensin sebanyak 14,46 juta kilo liter dan solar sebanyak 6.723,01 kilo liter.

Penggunaan besin tersebut mengalami penurunan dimana pada tahun 2015

mencapai 15,08 juta kilo liter, sedangkan penggunaan solar mengalami

peningnkatan, dimana pada tahun 2015 mencapai 586,44 kilo liter. Berdasarkan

metode IPCC GL 2006, dari pemakaian bahan bakar minyak 2016 diperoleh emisi

gas rumah kaca sebesar 33.891,51 Gg CO2e. Sektor transportasi dipengaruhi oleh

jumlah kendaraan di Jawa Timur yang mencapai 15,67 juta unit dan meningkat

21% dibanding tahun 2014, terdiri dari 96% kendaraan berbahan bakar bensin dan

4% kendaraan berbahan bakar solar. Selain itu panjang ruas jalan di Jawa Timur

pun mengalami penambahan secara signifikan.

Total jumlah industri pada tahun 2016 adalah 813.140 industri meningkat

0,23% dari tahun 2015, yang terdiri dari 790.991 industri kecil (97,3%), 19.146

industri menengah (2,5%) dan 1.136 industri besar (0,1%). Keberadaan industri

kecil dan menengah dengan jumlah besar berkontribusi besar terhadap



pencemaran udara. Keberadaan teknologi pengendali pencemaran udara yang

murah belum banyak berkembang dan digunakan oleh pelaku usaha skala kecil

dan menengah. Industri skala besar pada umumnya telah diawasi sedemikian rupa

oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga sebagian besar telah memiliki

infrastruktur pengendali pencemaran udara yang baik.

Jawa Timur memiliki beberapa industri pembangkit (PLTU) untuk

menyuplai energi listrik di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Bahan bakar utama

industri pembangkit adalah batu bara. Pembakaran bahan bakar fosil (batu bara)

dengan jumlah pemakaian sebesar 15.875.006 ton pada tahun 2015, memiliki

potensi tinggi dalam pencemaran udara yang menghasilkan gas SO2 dan NO2.

Emisi GRK dari pembakaran batu bara oleh industri penghasil energi pada tahun

2015 adalah 28.979,43 Gg CO2e.

Timbulan sampah di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 17.394.879,20

kg/hari atau 6.349.130.908 ton/tahun, terbesar di Kota Surabaya (1.709,15

ton/hari) dan terkecil di Kota Mojokerto (62,85 ton/hari). Sebagian besar

pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan pengolahan secara controlled

landfill dan open dumping, dalam hal ini emisi CH4 di TPA akan di-release ke

udara. Dari timbulan sampah tahun 2016 tersebut diperoleh emisi CH4 sebesar

0,037 Gg atau setara dengan 0,777 Gg CO2e.

Kebakaran hutan dan aktifitas pembakaran lain berpotensi menghasilkan

Emisi gas berupa CO2, CO, PM10, PM2.5, NOx, CH4, senyawa organik volatil,

HC, dll. Kebakaran hutan di luar kawasan pada tahun 2016 tercatat sebanyak

239,5 ha berasal dari wilayah Kabupaten Situbondo, Probolinggo, dan Nganjuk.

Sedangkan untuk didalam kawasan sebesar 1.013,9 ha. Aktifitas pembakaran lain

seperti pembakaran sampah pertanian dan pembakaran untuk aktifitas domestik

juga berkontribusi menambah beban pencemaran.

Response

Dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), Pemerintah

Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target capaian Indeks Kualitas Udara

dalam revisi RPJMD tahun 2014-2019. Kebijakan pengendalian pencemaran

udara dilakukan melalui penerapan baku mutu udara emisi dan ambien melalui

Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 Tahun 2009. Upaya lain juga melalui

Penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.67 Tahun 2012 tentang Rencana

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dikontrol oleh SKPD

terkait di level provinsi dengan dana APBD Provinsi Jawa Timur. Pemantauan

kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan

sekitar industri di 38 kabupaten/kota. Penerapan ecco office melalui surat edaran

Gubernur Jawa Timur.



Tindakan persuasif dilakukan melalui program pembinaan dan penilaian

kinerja lingkungan Instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat umum yang

berdampak pada perbaikan mutu udara seperti pembinaan pengelolaan lingkungan

bagi industri dan kegiatan usaha lainnya, penghargaan PROPER dan industri hijau

untuk industri oleh K/L terkait, penghargaan Kalpataru, Adiwiyata, Program

Desa/Kelurahan Bersih Sehat Lestari (Berseri), Perindangan dan Hutan Kota.,

Program Kampung Iklim untuk skala dusun, car free day, penghijauan dan

reboisasi. Tindakan represif berupa pelaksanaan pengawasan dan penegakan

hukum lingkungan.

III.4 Resiko Bencana

State

Kerugian akibat banjir

tahun 2016 mencapai

Rp.125.874.531.500 atau lebih

tinggi dari tahun 2015 sebesar

Rp.40.325.622.900. Kejadian

tertinggi terjadi di Kabupaten

Pasuruan. Kerugian akibat

kekeringan yang terjadi pada

tahun 2016 hanya

Rp.5.735.333.000 dan sangat

menurun drastis dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp.146.800.000.000.

Kejadian kebakaran hutan di tahun 2016 menurun dari tahun 2015. Kerugian

akibat kebakaran hutan mencapai Rp.3.241.716.775 atau menurun dari tahun 2015

yang mencapai Rp.25.223.200.000. Kejadian longsor tahun 2016 meningkat

dibanding tahun 2015 dengan kerugian meningkat tiga kali lipat mencapai

Rp.44.541.755.000.

Pressure

Intensitas bencana pada 2016 meningkat jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Dari 2.384 bencana selama 2016, sekitar 92% adalah bencana

hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung. Hal ini

dikarenakan pada 2016 terjadi musim kemarau basah yang meningkatkan potensi

terjadinya bencana hidrometeorologi. Curah hujan rata-rata Jawa Timur tahun

2014 sampai dengan 2016 terus menunjukkan peningkatan dari 106,3 mm ditahun

2014 dan menjadi 217,64 di tahun 2016 kondisi tersebut meningkatkan resiko

bencana khususnya banjir dan tanah longsor yang besar, sedangkan potensi

bencana kekeringan menurun drastis, karena tahun 2016 hampir setiap bulan

Gambar. Banjir Porong, 2016



terjadi hujan yang

berdampak pada

tercukupinya persediaan

air. Kondisi ini berdampak

sebaran titik panas (hot

spot) di Jawa Timur juga

mengalami penurunan

hingga 86% dari 358 titik

menjadi 50 titik. Adapun daerah yang rentan bencana tanah longsor di Jawa

Timur adalah Kabupaten Trenggalek, Probolinggo dan Ponorogo yang memiliki

potensi longsor tinggi. Hal ini lebih banyak disebabkan karena kondisi

geografisnya.

Response

Pengendalian bencana di Jawa Timur

dilakukan dengan pemetaan wilayah rawan

bencana, penyusunan rencana terintegrasi

(rencana kontigensi) yang dilakukan oleh

pemerintah provinsi, kabupaten/kota,

masyarakat serta lembaga usaha dalam

menghadapi ancaman bencana. Guna

mengantisipasi terjadinya longsor akibat

curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun

2016 ini, BPBD Jatim mengoptimalkan ekstensometer. Alat untuk mendeteksi

dini gerakan tanah atau longsor itu menjadi upaya mitigasi mengurangi resiko

jatuhnya korban dan pemasangan sistem peringatan dini Early Warning Systems

(EWS) yang dipasang berfungsi untuk pengendali bencana tsunami, banjir, tanah

longsor dan gunung api sebanyak 74 titik. Kegiatan lainnya adalah pembangunan

embung untuk pengendalian kekeringan.

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana dilakukan edukasi

penanggulangan bencana (pena sekolah), simulasi/gladi posko bencana banjir,

tsunami dan gunung api; inisiasi KKN tematik bencana, serta pembentukan desa

tangguh bencana yang sudah terbentuk sebanyak 137 sampai dengan tahun 2016.

III.5 Perkotaan

State

Jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38.847.561 jiwa dengan 12,93%

merupakan penduduk miskin. Penduduk berkontribusi terhadap besarnya timbulan

Gambar. Pemasangan EWS



sampah 17.394.879,2 kg/hari atau 6.349.130.908 ton/tahun dengan asumsi

komposisi sampah organik 60% dan sampah plastik 14%. Sedangkan timbulan

sampah padat sektor industri dari 85 perusahaan (PROPER) mencapai 24,75

m3/hari, dengan asumsi sampah yang dihasilkan adalah 0,5 liter/karyawan/hari

(SNI 3242:2008). Timbulan sampah yang dihasilkan dari sumber bergerak

(terminal, bandara, stasiun dan pelabuhan) sebesar 63.230 m3/hari, sedangkan

timbulan sampah yang dihasilkan dari sumber tidak bergerak (pariwisata) sebesar

16.42 m3/hari.

Tak hanya sampah rumah tangga maupun

sampah sejenis rumah tangga, jenis

sampah spesifik yang mengandung

limbah bahan berbahaya dan beracun

(limbah B3) juga memiliki potensi besar

dihasilkan dari sektor industri. Jumlah

kasus pengaduan lingkungan yang

dilaporkan tahun 2016 kebanyakan terkait limbah B3, antara lain kasus dumping

limbah B3 tanpa izin. Dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin

membawa dampak negatif bagi lingkungan. Tak hanya itu, dampak sosial seperti

timbulnya keresahan dan kekhawatiran pada masyarakat juga perlu mendapatkan

perhatian. Jumlah kasus pengaduan lingkungan di Jawa Timur mengalami

peningkatan dari 28% pada tahun 2015 menjadi 40% dari total pengaduan

lingkungan yang diterima sebanyak 47 kasus pada tahun 2016. Sebanyak 73%

dari total pengaduan yang disampaikan terkait dengan kegiatan dumping limbah

B3 tanpa izin. Timbulan limbah B3 meningkat sebesar 0,0053% dari

18.335.247,25 menjadi 18.336.211,97 ton/tahun (PROPER tahun 2016). Tingkat

kesehatan masyarakat Jawa Timur tertinggi menderita ISPA dan diare. Sanitasi

masyarakat menggunakan sumber air minum ledeng dan sumur sebanyak 9 juta

KK dengan rincian 20,75% menggunakan air ledeng dan 25,39% menggunakan

air sumur.

Pressure

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan metode controlled

landfill dan open dumping, sehingga belum sesuai dengan metode dan teknik

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Permasalahan sampah mulai

muncul pada saat jumlah lahan yang tersedia semakin terbatas akibat dari

tingginya angka pertumbuhan penduduk dan semakin beragamnya aktifitas seiring

dengan pesatnya kegiatan pembangunan. Selain itu, aspek pembiayaan sering

menjadi kendala suatu daerah dalam mengatasi masalah sampah, karena APBD

yang terbatas untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Begitu juga, partisipasi

Gambar. TPA Pakusari Kab. Jember



masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan jumlah sampah yang

dihasilkan masih minim. Pengelolaan sampah di Jawa Timur dilakukan dengan

berbagai cara, yaitu diangkut, ditimbun, dibakar, dibuang ke kali atau tempat

lainnya. Pengelolaan dengan cara diangkut khususnya untuk pemukiman yang

terlayani angkutan truk sampah untuk selanjutnya dikelola di TPA, sedangkan

bagi yang tidak terlayani angkutan truk sampah pada umumnya sampah ditimbun

atau dibakar di pekarangan rumah, bahkan ada sebagian penduduk yang masih

membuang sampah ke sungai terutama yang pemukimannya di bantaran sungai.

Pengolahan limbah B3 oleh beberapa hotel dan rumah sakit di Provinsi

Jawa Timur masih belum optimal. Jenis limbah B3 yang umumnya dihasilkan

hotel adalah lampu bekas, oli bekas dan aki bekas. Sedangkan untuk rumah sakit,

yaitu limbah laboratorium dan sisa operasi juga termasuk dalam limbah B3. Hal

inilah yang menyebabkan biaya pengolahan limbah B3 menjadi mahal.

Dikarenakan biayanya yang mahal, beberapa hotel dan rumah sakit kurang

memperhatikan pengolahan limbah B3 dan melakukan tindakan pembuangan

limbah B3 ke media lingkungan secara illegal. Padahal, jenis limbah ini termasuk

jenis yang berbahaya bagi lingkungan.

Response

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kebijakan

pengelolaan sampah diwujudkan melalui Perda No.4 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Sampah Regional. Provinsi Jawa Timur telah memulai pembebasan

lahan untuk pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) yang akan

dibangun di Kabupaten Mojokerto sebagai solusi pengelolaan limbah B3.

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui program

Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri, Program Kampung Iklim (Proklim) dan

Adipura. Pelayanan masyarakat t melalui penanganan kasus pengaduan sebanyak

47 kasus. Disisi lain para pihak yang terkait juga mengembangkan rumah kompos,

bank sampah, kreatifitas pengelolaan sampah untuk kesejahteraan keluarga dan

pengembangan ekonomi masyarakat sebesar Rp 14.588.226.743 yang dilakukan

Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Upaya pemerintah lainnya melalui persetujuan proyek kerjasama SPAM

Umbulan, pengembangan akses sanitasi sebesar 84% dan desa/kelurahan bebas

BABS (ODF) sebesar 2,4%. Tentunya hal ini mendorong capaian peningkatan

produk domestik bruto (PDRB) atas harga yang berlaku dengan peningkatan

perkapita 9,75% dari tahun 2015.



IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai unsur terpenting dalam

pembangunan di Jawa Timur, hal tersebut telah dilakukan sinergi/sinkronisasi

RPJMN dan RPJMD, dengan merevisi RPJMD 2014-2019. Indikator Kepala

Daerah yang sebelumnya hanya fokus pada Biological Oxygen Demand (BOD)

dan Chemical Oxygen Demand (COD), kini telah diubah menjadi Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target hingga akhir 2019 sebesar 68,50. Selain

itu sudah 19 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan IKLH dalam target kinerja

daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun

2016 sebesar Rp.721.182.711.296 atau sekitar 2,91% dari total belanja daerah.

Secara khusus anggaran BLH Provinis Jawa Timur naik dari Rp.24.848.114.500

pada tahun 2015 menjadi Rp.42.885.309.000 pada tahun 2016. Penggunaan

anggaran di tahun 2016 difokuskan pada rencana pembangunan pusat pengelolaan

limbah industri B3 dan Sampah, sebagai infrastruktur yang disiapkan oleh

pemerintah yang dapat mengurangi biaya operasional pengelolaan limbah B3 bagi

pelaku usaha di Jawa Timur.

Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan melalui beberapa

program unggulan tingkat nasional dan daerah. Penghargaan tingkat nasional yang

diperoleh pada tahun 2016, antara lain: Kalpataru (an. Dr. Gamal Albinsaid),

Adipura (20

Kabupaten/Kota), Adiwiyata

(Tingkat Mandiri 21

sekolah, Tingkat Nasional

94 sekolah), Desa Proklim

(Kab. Malang), dan

Peringkat pertama nasional

Penghargaan Nirwasita

Tantra Award 2016,

Penghargaan efisiensi

energy nasional 2016, Penanaman pohon yang berkesinambungan. Sedangkan

untuk beberapa program yang dikembangkan di Jawa Timur antara lain: Program

BERSERI (Bersih Indah dan Lestari), PERMATA (Perlindungan Mata Air),

sejuta biopori, pengembangan bank sampah, pengembangan energi alternatif

(energi terbarukan), sistem EWS bencana, embung geomembran, pembangunan

sanitasi untuk limbah domestik pada kawasan kumuh dan bantaran sungai serta

pengembangan energy terbarukan (biogas, PLTS, PLTMH).

Gambar. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Wisata Menanggal 38, Surabaya Telp. 031-8543852-53 Fax. 031-8543851

Documents

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Jawa Timur 2016... · pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Timur, diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai