LAPORAN TAHUNAN · 2019-02-13 · ini berkat kerja sama antara pimpinan dan sub-sub bagian di kantor Pengadilan Negeri ... - Sidang Keliling / pelayanan terpadu… ... untuk pelayanan

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

TAHUN 2018

JL. MAYOR SUGIANYAR NO.1 NEGARA, JEMBRANA-BALI

TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204

Email : [email protected] - Website : www.pn-negara.go.id

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

TAHUN 2018

JL.MAYOR SUGIANYAR NO.1, NEGARA, JEMBRANA-BALI TELP.(0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204

Email : [email protected] - Website : www.pn-negara.go.id

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018 i

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan

Tahunan 2018 ini dapat tersusun meskipun dengan waktu yang sangat singkat, semua

ini berkat kerja sama antara pimpinan dan sub-sub bagian di kantor Pengadilan Negeri

Negara.

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Surat dari

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26

Nopember 2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018 dan surat dari

Pengadilan Tinggi Bali Nomor : W24-U/2439/OT.01.2/12/2018 tanggal 4 Desember

2018 perihal Penyampaian Laporan Tahunan 2018 wilayah Pengadilan Tinggi Bali.

Laporan Tahunan 2018 berisikan semua kegitan-kegiatan yang ada pada kantor

Pengadilan Negeri Negara tahun 2018, Laporan Tahunan 2018 ini disamping sebagai

laporan atasan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri

Negara pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan

yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Demikian Laporan Tahunan ini kami susun walaupun masih jauh dari

sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data

yang ada, semoga Laporan Tahunan ini dapat berguna sebagai laporan maupun

sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.

Negara, 7 Januari 2015

Ketua PengadilanNegeri Negara

Dewi Iswani,SH., MH.

Nip. 19611221 199212 2 00

Negara, 3 Januari 2019

Ketua,

Dr. I Gede Yuliartha, SH., MH.

NIP. 19750717 199403 1 001

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018 ii

DAFTAR ISI

Pengantar ..................................................................................................................... i

Daftar Isi ..................................................................................................................... ii

Bab I Pendahuluan ........................................................................................ 1

Bab II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ........................................................ 11

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ....................................... 13

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)............................................... 21

B. Pelayanan Publik yang Prima ....................................................... 22

-Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) ........ 22

- POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi

Anggaran)……. .......................................................................... 26

- Sidang Keliling / pelayanan terpadu…….. ................................ 28

- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)…. ........................ 28

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu…................................................ 29

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan ............................................................... 32

A. Sumber Daya Manusia ................................................................. 32

- Mutasi ....................................................................................... 37

- Promosi ..................................................................................... 37

- Pensiun ..................................................................................... 37

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) . 37

B. Penyelesaian Perkara .................................................................... 38

- Keadaan Perkara ......................................................................... 38

- Laporan Perkara SIPP ................................................................ 39

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018 iii

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................... 49

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non

Teknis) ......................................................................................... 68

E. DukunganTeknologi Informasi terkait SIPP ................................ 69

- Publikasi perkara (one day one publish) .................................. 69

F. Regulasi Tahun 2018 .................................................................... 80

Bab IV Pengawasan .......................................................................................... 88

A. Internal ........................................................................................... 88

B. Evaluasi .......................................................................................... 89

Bab V Penutup

A. Kesimpulan ................................................................................... 90

B. Saran .............................................................................................. 90

L A M P I R A N

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam

kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut

dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas,

fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan

Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan

hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

Pengadilan Negeri Negara yang terletak di Jalan Mayor Sugianyar no. 1 Negara –

Bali, dengan wilayah hukum seluas Kabupeten Jembrana yang merupakan salah satu

Kabupaten yang berada di ujung barat Pulau Bali dengan ibu kota Negara. Wilayah

Kabupaten jembrana terdiri dari 5 (lima) Kecamatan diantaranya Kecamatan Negara,

Kecamatan Jembrana, Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, dan kecamatan

Melaya.

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Jembrana

Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan menginvestarisir lebih

dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta

kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada antara lain

keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada

tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor,

personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib.


Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara

diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

prasarananya.

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang

termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang

berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan

berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan

menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat

dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan

dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus

suatu perkara yang diajukan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha

untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif

dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secaraproporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang

jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan

kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas

dan professional.


7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku,administrasi dan

jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,

dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Bahwa Pengadilan Negeri Negara untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat khususnya di Kabupaten jembrana dimana tugas pokok menerima,

memeriksa dan mengadili perkara baik perdata maupun pidana dilaksanakan

sesuai dengan tertib / disiplin kerja sebagai berikut :

• Untuk hari Senin s/d hari Kamis, masuk pukul 08.00 WITA pulang

pukul 16.30 WITA; Istirahat mulai pukul 12.00 s/d Pukul 13.00 Wib

dan apel pagi setiap hari senin pagi;

• Untuk hari Jum’at, masuk pukul 07.30 WITA pulang pukul 16.30

WITA, Istirahat pukul 12.00 Wib s/d pukul 13.30 Wib dan apel sore

setiap hari jum’at sore;

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI

dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Negara ada program

prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA I/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri

Negara juga telah dibuat program website Pengadilan Negeri Negara

dengan alamat :www.pn-negara.go.id, program telah berjalan dengan

update setiap saat.

http://www.pn-negara.go.id,/


Gambar 1.2. Website pn-negara.go.id

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi e-court /

3.2.0-5) pada Pengadilan Negeri Negara telah dapat memberikan informasi

dan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan serta Penasihat

Hukum / Pengacara.

Gambar 1.3. Aplikasi SIPP versi 3.2.0-5

Program Sistem Pelayanan Meja Informasi Mandiri yang didalamnya

melingkupi banyak pilihan menu untuk kemudahan masyarakat

mendapatkan informasi yang terkait seperti :

a. Hitung Biaya Panjar Perkara (e-SKUM)

Menu ini berfungsi sebagai simulator panjar biaya

perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan


peninjauan kembali. Dari sini kita dapat menghitung berapa

jumlah biaya yang akan dikeluarkan bila ingin mendaftarkan

perkara di Pengadilan.

b. Jadwal Sidang

Menu ini memberikan informasi pada masyarakat

mengenai perkara yang yang akan sidang pada hari tersebut.

c. SIPP / CTS

Menu ini menampilkan perkara – perkara yang ada pada

Pengadilan Negeri Negara.

d. Perkara Tilang

Menu ini memberikan informasi data pelanggar dan

sidang tilang yang masuk pada Pengadilan Negeri Negara.

e. Direktori Putusan

Disini kita bisa mengetahui informasi mengenai putusan

perkara pada Pengadilan Negeri Negara yang namun dalam hal

ini informasi putusan yang terlihat hanya yang bersifat publik

saja.

f. Perpustakaan

Memberikan informasi koleksi buku – buku yang

dimiliki oleh Pengadilan Negeri Negara baik itu Judul, Penerbit,

dan lainnya.

g. Pengumuman e-court

Disini memberikan informasi kepada para Advokat atau

Penasihat Hukum untuk melaksanakan layanan e-court dalam

berperkara yang nantinya mempermudah dalam pelaksanaan

pengajuan pendaftaran suatu perkara. Dalam hal ini terkait juga

nantinya untuk mempermudah dalam proses pembayaran suatu

perkara.

h. Website PN Negara

Menu ini mengarahkan kita pada Website Pengadilan

Negeri Negara. Dimana pada website Pengadilan Negeri Negara

terdapat informasi mengenai segala aktifitas, kegiatan, pegawai


yang ada pada Pengadilan Negeri Negara.

i. Survei Kepuasan Masyarakat

Disini masyarakat diarahkan untuk memberikan

penilaian mengenai bagaimana pelaksanaan Pengadilan Negeri

Negara dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan

Transparan.

• Pada program ini Pengadilan Negeri Negara telah menyediakan meja

informasi mandiri meski sarana masih terbatas.

Gambar 1.4. Meja Informasi Mandiri

• Pengadilan Negeri Negara juga telah menyedikan Meja PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri dimana PTSP ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,

mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.


Gambar 1.5. Lobby PTSP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012

Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan

peraturan perundangan lainnya yang berlaku meliputi Pelayanan

Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana,

Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan

untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Negara.

• Selain itu untuk, untuk Pelaksanaan Administrasi secara elektronik

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

3 tahun 2018 yang sering dikenal dengan e-Court juga telah

diterapkan di Pengadilan Negeri Negara. Aplikasi e-Court adalah

aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran perkara

gugatan/permohonan secara online(e-Filling), pembayaran biaya

perkara secara online (e-Payment) dan pemanggilan pihak secara

online(e-Summonns).


Gambar 1.6. Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Negara

• Untuk meningkatkan kenyaman Pengunjung / Pencari keadilan

dalam memperoleh pelayanan baik itu PTSP maupun antrian sidang,

Pengadilan Negeri Negara merapkan sistem antrian secara elektronik

sehinga pengunjung bisa lebih tertib dalam proses menunggu untuk

memperoleh pelayanan.


Gambar 1.7. Mesin Antrian Pengunjung Elektronik

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung

RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-

2035, Pengadilan Negeri Negara berusaha mengadakan perbaikan dan

perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Selain itu

Pengadilan Negeri Negara juga memiliki Rencana Strategis yaitu sebagai

berikut :

1. Pencari Keadilan memperoleh proses Peradilan yang pasti,

trasnparan dan akuntabel

2. Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara


3. Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses

peradilan yang baik

4. Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan

B. VISI dan MISI

Visi Pengadilan Negeri Negara adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri

Negara Yang Agung. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya suatu

Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung

tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Negara adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Negara

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Negara

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Negara


BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Tugas-tugas Pengadilan Negeri meliputi tugas-tugas yang bersifat teknis

peradilan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepaniteraan dan tugas-tugas

administrasi umum yang dilaksanakan oleh Bagian Kesekretariatan. Susunan

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 07

Oktober 2015 yang terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Panitera Muda Perdata

7. Panitera Muda Pidana

8. Panitera Muda Hukum

9. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana

13. Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan

14. Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan


Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

KETUA

Dr. I Gede Yuliartha, SH., MH.

MAJELIS HAKIM

PANITERA

WAKIL

Rr. Diah Poernomojekti, SH.

R. Tri Indiar Putranta, SH.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - Panitera Pengganti

- Juru Sita/Juru Sita Pengganti

- Pranata Peradilan

Pa

G A Putu Parsini,

Teknologi Informasi

SEKRETARIS

IGAG Swandana, ST., M.Si.

Panitera Muda Pidana

I Nyoman Dana, SH

P

anitera Muda Hukum

I Made Sarma, SH.

Panitera Muda Kh

Subbagian Kepegawaian

Subbagian

Umum dan

Keu

Ni Luh Putu Sriastiti, SE. I Nyoman Suwerden, SH. Suyitno, ST.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Arsiparis

2. Fungsional Pustakawan

3. FungsioI Pranata Komputer 4. Fungsional Bendahara

a Muda Perdat

MAJELIS HAKIM

Panitera Muda

Perdata Panitera Muda

Pidana

I Md. Witama, SH. G.A. Putu Parsini,

SH. Panitera Muda

Khusus

Subbagian Umum

dan Keuangan

Subbagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tatalaksana

Subbagian Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan Panitera Muda

Hukum

I Nyoman Sutrisna,

SH.


Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018

Tanggal 26 Nopember 2018

- Standar Operasional Prosedur (SOP)

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Ketengan

I Pengadilan Negeri

Negara

1. Hakim 12 1. SOP Perkara Pidana Biasa Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

2. SOP Perkara Pidana Singkat Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

3. SOP Perkara Pidana Cepat Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

4. SOP Perkara Perdata Gugatan Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

5. SOP Perkara Perdata

Permohonan

Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

6. SOP Perkara Persidangan

Pidana Anak


tanggal 18 mei 2017

7. SOP Perkara Pidana

Pelanggaran Lalu Lintas


tanggal 18 mei 2017

8. SOP Pra Peradilan Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

9. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana


tanggal 18 mei 2017

10. SOP Mediasi Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

11. SOP Hakim Pengawas Bidang Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

12. SOP Diversi Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

2. Panitera Pengganti 2 - SOP Panitera Pengganti

Dalam Perkara Pidana


tanggal 18 mei 2017

- SOP Panitera Pengganti Sudah di evaluasi ke -2


Dalam Perkara Perdata tanggal 18 mei 2017

3 Jurusita / Jurusita

Pengganti

9 1. SOP Panggilan Sidang Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

2. SOP Pemberitahuan

Pernyataan Banding / Kasasi /

PK dan Pemberitahuan Inzage


tanggal 18 mei 2017

3. SOP Penyerahan Memori

banding / Kasasi / PK dan

Kontra Memori Banding /

Kasasi / PK


tanggal 18 mei 2017

4. SOP Sita Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

5. SOP Pelaksanaan Eksekusi Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

6. SOP Konsignatie Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

7. SOP Delegasi Masuk Sudah di evaluasi ke -3

tanggal 4 September 2017

8. SOP Delegasi Keluar Sudah di evaluasi ke -3

tanggal 4 September 2017

9. SOP Pemberitahuan Putusan Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

4 Kepaniteraan

Perdata

16 1. SOP Perkara Perdata Gugatan

/ Permohonan


tanggal 18 mei 2017

2. SOP Perkara Perdata Gugatan

Sederhana


tanggal 18 mei 2017

3. SOP Perkara Gugatan Class

Action


tanggal 18 mei 2017

4. SOP Penyelesaian Perkara

Perdata Banding


tanggal 18 mei 2017

5. SOP Penyelesaian Perkara

Perdata Kasasi / Peninjauan

Kembali


tanggal 18 mei 2017

6. SOP Penyelesaian Eksekusi Sudah di evaluasi ke -2


tanggal 18 mei 2017

7. SOP Delegasi Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

8. SOP Konsinyasi Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

9. SOP Pemberitahuan Putusan Sudah di evaluasi tanggal

4 September 2017

10. SOP Penyelesaian Minutasi Sudah di evaluasi tanggal

4 September 2017

11. SOP Pengembalian Sisa Biaya

Panjar

Sudah di evaluasi tanggal

4 September 2017

12. SOP Pelayanan Satu Pintu

Penerbitan Salinan Putusan

Perdata


5 januar 2018


Penerimaan Pendaftaran

Perkara Gugatan /

Permohonan / Eksekusi /

Somasi / Aanmaning


5 januar 2018


Penerimaan Memori, Kontra

Memori, Kontra Memori

Banding, Kasasi, dan PK

perkara Perdata


5 januar 2018


Penerimaan Permohonan

Pencabutan Banding, Kasasi,

dan PK Perdata


5 januar 2018


Upaya Hukum Perkara

Perdata


5 januar 2018

5 Kepaniteraan

Pidana

16 1. SOP Alur Perkara Pidana Sudah di evaluasi ke 2

tanggal 21 april 2017

2. SOP Pra Peradilam Sudah di evaluasi ke 2



3. SOP Alur Perkara Anak Sudah di evaluasi ke 2


4. SOP Banding Perkara Pidana Sudah di evaluasi ke 2


5. SOP Kasasi Perkara Pidana Sudah di evaluasi ke 2


6. SOP Peninjauan Kembali

Pidana

Sudah di evaluasi ke 2


7. SOP Grasi Sudah di evaluasi ke 2


8. SOP Penyelesaian Minutasi Sudah di evaluasi tanggal

4 september 2017

9. SOP Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Penerbitan Salinan

Putusan Pidana


5 Januari 2018


Pintu Penerimaan Permohonan

Ijin Penggeledahan dan

Penyitaan


5 Januari 2018



Perpanjangan, Pembantaran /

Ijin Berobat


5 Januari 2018


Pintu Pendaftaran Pra

Peradilan Pidana


5 Januari 2018



Pencabutan Banding, Kasasi,

dan PK


5 Januari 2018


Pintu Penerimaan Memori

Banding, Kasasi, dan PK


5 Januari 2018


Pintu Pelayanan Upaya


5 Januari 2018


Hukum Banding, Kasasi, PK,

dan Grasi Perkara Pidana


Pintu Pelimpahan Berkas

Pidana


5 Januari 2018

6 Kepaniteraan

Hukum

13 1. SOP Pengelolaan Surat Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

2. SOP Pengiriman Laporan

Bulanan, Caturwulan,

Semesteran, Tahunan


tanggal 18 mei 2017

3. SOP Pembuatan Laporan

Pengaduan, Tahunan,

Permohonan Informasi


tanggal 18 mei 2017

4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

Insidentil


tanggal 18 mei 2017

5. SOP Pembentukan

POSBAKUM


tanggal 18 mei 2017

6. SOP Pengesahan Akta Notaris

/ Surat Kuasa (SK)


tanggal 18 mei 2017

7. SOP Pelayanan Informasi Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

8. SOP Pelayanan Surat

Keterangan


tanggal 18 mei 2017

9. SOP Peminjaman Berkas Sudah di evaluasi tanggal

2 Januari 2018


Pintu Penerimaan Legalisasi

Surat


5 Januari 2018


Pintu Penerimaan Pendaftaran

Surat Kuasa, Akta Notaris


5 Januari 2018


Pintu Penerimaan Pendaftaran

Waarmerking


5 Januari 2018



Pintu Permohonan Surat

Keterangan Tidak Tersangkut

Pidana


5 Januari 2018

7 Sub Bagian

Kepegawaian,

Organisasi, dan

Tata Laksana

6 1. SOP Pengusulan Kenaikan

Pangkat PI (Penyesuaian

Ijasah) dan Pilihan


tanggal 18 mei 2017

2. SOP Kenaikan Gaji Berkala

(KGB)


tanggal 18 mei 2017

3. SOP Usulan Pensiun Hakim

dan Pegawai Negeri


tanggal 18 mei 2017

4. SOP Cuti Hakim dan Pegawai Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

5. SOP Hukuman Disiplin Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

6. SOP BAPERJAKAT Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

8 Sub Bagian Umum

dan Keuangan

15 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

3. SOP Pemeliharaan BMN Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

4. SOP Pembayaran Pajak

Kendaraan


tanggal 18 mei 2017

5. SOP Pengelolaan Persediaan Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

6. SOP Penambahan dan

Penghapusan BMN


tanggal 18 mei 2017

7. SOP Pengajuan Uang

Persediaan (UP)


tanggal 18 mei 2017

8. SOP Pencairan dan Pengajuan

Ganti Uang Persediaan (GUP)


tanggal 18 mei 2017


9. SOP Belanja Barang / Modal Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

10. SOP Pengajuan Tambahan

Uang Persediaan (TUP)


tanggal 18 mei 2017

11. SOP PNBP Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

12. SOP Belanja Pegawai (Gaji

Induk, Gaji Susulan, Gaji Ke –

13, Uang Makan, Uang

Lembur)


tanggal 18 mei 2017

13. SOP Pengajuan Tunjangan

Kinerja


tanggal 18 mei 2017

14. SOP Rekonsiliasi SIMAK –

BMN dan Persediaan


tanggal 18 mei 2017


Pintu Surat Masuk

00

9 Sub Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi, dan

Pelaporan

6 1. SOP Penyusunan Anggaran Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

2. SOP Pengusulan Revisi DIPA Sudah di evaluasi ke -2

tanggal 18 mei 2017

3. SOP Pemeliharaan Jaringan /

Website / Server


tanggal 18 mei 2017

4. SOP Pengisian / Pembaharuan

Konten Website


tanggal 18 mei 2017

5. SOP Laporan Penyerapan

Anggaran BAPPENAS dan

DJA


tanggal 18 mei 2017

6. SOP Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah /

Laporan Tahunan

10 MR (Management

Representative)

18 1. SOP MR (Management

Representative), dimana


didalamnya terdapat 3 SOP.

1.1 SOP Penjaminan Mutu.

(Didalamnya terdapat 14

SOP)

1.1.1 SOP Pengendalian

Dokumen

1.1.2 SOP Pengendalian

Rekaman

1.1.3 SOP Internal Audit

1.1.4 SOP Tindakan

Perbaikan Dan

Pencegahan

1.1.5 SOP Tindakan

Perbaikan Dan

Pencegahan

1.1.6 SOP Tindakan

Perbaikan Dan

Pencegahan

1.1.7 SOP Identifikasi

Pelayanan Persyaratan

Pengguna Pengadilan

1.1.8 SOP Komunikasi

Dengan Pengguna

Pengadilan

1.1.9 SOP Komunikasi

Internal

1.1.10 SOP Pemantauan

Proses

1.1.11 SOP Perbaikan

Berkesinambungan

1.1.12 SOP Perbaikan Dan

Pencegahan

1.1.13 SOP Penanganan

Keluhan Pengguna


Pengadilan

1.1.14 SOP Manajemen

Resiko

1.2 SOP Pelayanan Utama

Pengadilan Negeri

Negara

1.3 SOP Pelayanan

Pendukung Pengadilan

Negeri Negara

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan hasil penilaian kerja bagi

setiap unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penyusunan

Sasaran Kinerja Pegawai untuk Pengadilan Negeri Negara meliputi Hakim,

Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pejabat Fungsional yaitu

Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, serta Staf di Bagian

Kepaniteraan dan Kesekretariatan. (SKP Terlampir)


Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018


No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2018 Keterangan

I Pengadilan Negeri Negara

1. Ketua 10

2. Wakil Ketua 12

3. Hakim 4

4. Panitera 10

5. Panitera Muda Pidana 12

6. Panitera Muda Perdata 14

7. Panitera Muda Hukum 13

8. Panitera Pengganti 13

9. Jurusita / Jurusita Pengganti 8


10. Sekretaris 9

11. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi,

dan Tata Laksana 8

12. Kasubbag Umum dan Keuangan 11

13. Kasubbag Perencanaan, Teknologi

Informasi, dan Pelaporan 10

14. Staf Kepaniteraan Pidana 26

15. Staf Subbag Umum dan Keuangan 11

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

• Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Negara sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung

RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di

dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga

dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi

masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Negara

juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan

Negeri Negara terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang

nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta

produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki

Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang

dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar

pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan

menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan

publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan

sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan

yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar

satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah


satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan

memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna

meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan

Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan

publik yang prima. Sesuai denganSK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di

pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan

dimanapelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang

masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan

informasi diPengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Negara dituntut untuk menyediakan pelayanan standar

peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk

itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang

digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik

sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar

pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi

Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di

Pengadilan Negeri Negara sudah sesuai standar atau belum.Melalui proses

sertifikasi, Pengadilan Negeri Negara sendiri telah mendapatkan Sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung

pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Predikat “B”. Dan sangat bersyukur pada

penilaian akreditasi yang terakhir, akhirnya mulai tanggal 3 Juli 2018

Pengadilan Negeri Negara telah memperoleh predikat “A”.


Gambar. 2.1. Sertifikat APM

Pencapaian tersebut tentunya telah sesuai dengan implementasi Sistem

Manajemen Mutu bagi Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum –

ICPE dari Mahkamah Agung. Hal – hal secara umum yang diberikan penilaian

dalam proses Akreditasi seperti :

• Leadership (Kepemimpinan)

• Customer Focus (Fokus Pelanggan / Pengguna)

• Process Management (Manajemen Proses)

• Strategic Planning (Perencanaan Strategis)

• Resource Management (Manajemen Sumber Daya)

• Document System (Sistem Dokumen)

• Performance Result (Hasil Kinerja)

Dimana ruang lingkup yang telah melalui proses Akreditasi pada

Pengadilan Negeri Negara meliputi :

• Manajemen Peradilan

• Administrasi Perkara


• Administrasi Persidangan

• Administrasi Umum

• Pelayanan Publik

• Pengelolaan kas

• Pengadaan Barang dan Jasa

• Pengawasan

• Penanganan Pengaduan

Unit – unit di Pengadilan Negeri Negara yang melaksanakan Kegiatan

pelayanan adalah :

• Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

• Hakim / Majelis Hakim

• Panitera

• Sekretaris

• Kepaniteraan ( Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera

Muda Hukum)

• Panitera Pengganti

• Jurusita / Jurusita Pengganti

• Kesekretariatan (Subbag Umum dan Keuangan, Subbag Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbag Perencanaan Teknologi

Informasi dan Pelaporan)

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Negara

memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Negara yang Agung” dan

mengemban misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Negara

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari

Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Negara

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Negara

Pengadilan Negeri Negara didalam menjalankan tupoksinya juga

memiliki motto “ PN NEGARA SHANTI” yakni :


“Pengadilan Negeri Negara : Sukses, Harmonis, Agung, Nyaman, Transparan,

dan Inovatif”

Sukses : Melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab

dengan baik sehingga mencapai keberhasilan / kesuksesan

Harmonis : Menjaga hibungan baik antara pimpinan, karyawan, dan

masyarakat sehingga menimbulkan suasana yang harmonis

Agung : Mewujudkan peradilan yang agung sesuai dengan Visi

Pengadilan Negeri Negara

Nyaman : Menciptakan suasana yang nyaman dalam situasi kerja maupun

dengan masyarakat pencari keadilan

Transparan : Keterbukaan dalam hal informasi bagi masyarakat umum

Inovatif : Menciptakan inovasi – inovasi baru yang dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

• Posbakum

Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Negara mendapatkan pelayanan bagi

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) selama 264 jam pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan, Pengadilan Negeri Negara memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, DIPA

03/Satker (099803) Pengadilan Negeri Negara, pada Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum melakukan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum

melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum yang dilaksanakan sebanyak 264

Jam pelayanan selama 1 Tahun


Gambar 2.2. Ruang Posyankum

Gambar 2.3. Jadwal Posyankum

Pos Pelayanan Hukum dimaksud bertujuan untuk memberikan kepada

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi

dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum,


atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima

layanan pada Posbakum Pengadilan berupa :

a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana

dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau

organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan

bantuan hukum cuma-cuma.

• Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Selama tahun 2018, pada Pengadilan Negeri Negara tidak terdapat

melayani proses pelaksanaan sidang keliling (zitting plat)

• Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya perkara)

Dalam proses peradilan atau penegakan hukum khususnya perkara

Perdata, para pihak yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan / permohonan

secara prodeo atau mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara. Tentunya keadaan

tidak mampu itu harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala

Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku

register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara

prodeo, yang apabila dikabulkan, Hakim membuat penetapan tentang ijin

berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan

untuk menanggapi permohonan tersebut. Perihal pemberian ijin berperkara

secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-

sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak

Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk

mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara tersebut diatas.

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) pada Pengadilan Negeri

Negara didasarkan pada :

1. (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.

2. Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal

278 – 281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan.

3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum


4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan SK Dirjen

Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu Di Pengadilan

Pada Pengadilan Negeri Negara selama tahun 2018 telah disediakan 4

(empat) perkara Prodeo, akan tetapi sampai pada akhir tahun 2018 hanya ada 1

perkara yang di daftarkan sebagai perkara prodeo yang di Pengadilan Negeri

Negara.

• Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan

nomor W24-U4/114/KP.01.2/3/2018 tentang Struktur, Tugas, Tanggung Jawab

dan Kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri

Negara untuk 4 layanan, yaitu: Bagian Umum dan Keuangan, Bagian

Kepaniteraan Hukum, Bagian Kepaniteraan Pidana, dan Bagian Kepaniteraan

Perdata.

Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan Secara

Terpadu meliputi :

a) Kepaniteraan Perdata

• Pendaftaran perkara gugatan biasa;

• Pendaftaran perkara gugatan sederhana;

• Pendaftaran verset atas putusan verstek;

• Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan;

• Pendaftaran perkara permohonan;

• Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

• Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan

kembali;

• Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam

permohonan peninjauan kembali;


• Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;

• Permohonan dan pengambilan turunan putusan;

• Pendaftaran permohonan eksekusi;

• Pendaftaran permohonan konsinyasi;

• Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;

• Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi,

peninjauan

• kembali dan eksekusi serta konsinyasi;

b) Kepaniteraan Pidana

• Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan

ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;

• Pendaftaran permohonan praperadilan;

• Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan

kembali dan grasi;

• Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali;

• Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali;

• Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;

• Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;

• Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan

atau pelelangan barang bukti;

• Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;

• Penerimaan permohonan izin besuk;

• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara pidana;

c) Kepaniteraan hukum

• Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;

• Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;

• Permohonan pendaftaran penolakan waris;

• Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;


• Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;

• Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang

telah berkekuatan hukum tetap;

• Permohonan pendaftaran surat kuasa;

• Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;

• Permohonan legalisasi surat;

• Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;

• Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;

• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

lainnya;

d) Sub bagian Umum dan keuangan

• Penerimaan surat masuk;

• Pengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan

kembali dan grasi.

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya

dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan

administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Negara,

dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated

Service). Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam

4 (empat) meja pelayanan, yaitu :

1. Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan

bidang hukum seperti pendaftaran CV, melayani pengaduan dari

masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara

maupun dari customer focus dll.;

2. Meja pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan

yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;

3. Meja pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan

yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana;

4. Meja pelayanan Tata Usaha dan Keuangan : melayani penerimaan surat

masuk, penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan

grasi, dan lain-lain;


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

- Profil Sumber Daya Manusia

Keadaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah

hukum Pengadilan Negeri Negara mulai dari Ketua, Wakil, Hakim dan Pegawai

pada periode 2 Januari 2018 sampai September 2018 adalah 32 orang dengan

tenaga honorer 8 orang, kemudian berkurang 4 orang dikarenakan yang

bersangkutan tersebut adalah CPNS/Cakim yang melaksanakan Diklat Cakim

dan bertugas di Pengadilan Negeri yang lain sehingga jumlah total hingga 28

Desember 2018 adalah 28 orang dan tenaga honorer 8 orang.


Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018


No. Nama Jabatan Keterangan

1. Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,

M.H. Ketua

Dilantik

sebagai KPN

Negara mulai

15 Maret 2018

2. Rr. Diah Poernomojekti,

S.H. Wakil Ketua

3. Fakhrudin Said Ngaji, S.H. Hakim Pratama Madya

4. Mohammad Hasanuddin

Hefni, S.H., M.H. Hakim Pratama Madya

5. Alfan Firdauzi Kurniawan,

S.H., M.H. Hakim Pratama Madya

6. R. Tri Indiar Putranta, S.H. Panitera

7. Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. Panitera Muda Pidana

8. I Md. Witama, S.H. Panitera Muda Perdata

9. I Nyoman Sutrisna, S.H. Panitera Muda Hukum

10. I G. A. G. Swandana, S.T.,

M.Si. Sekretaris


11. I Nyoman Suwerden, S.H. Kasubbag Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana

12. Ni Luh Putu Sriastiti, S.E. Kasubbag Umum dan

Keuangan

13. Suyitno, S.T.

Kasubbag Perencanaan,

Teknologi Informasi, dan

Pelaporan

14. I Ketut Sweden Panitera Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Pidana

15. I Gede Suparsadha, S.H Panitera Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Pidana

16. Komang Ayu Sucitawati,

S.H. Panitera Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Pidana

17. I Made Puja Adnyana, S.H. Panitera Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Perdata

18. Syarifah Rohmatulloh, S.H. Panitera Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Perdata

19. I Putu Oka Wiadnyana, S.H. Panitera Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Pidana

20. I Wayan Tista Jurusita

Diperbantukan

di Subbag

Kepegawaian,

Organisasi, dan

Tata Laksana

21. I Ketut Mulyadi Jurusita Diperbantukan

di Kepaniteraan

Hukum

22. I Wayan Sunardi, S.H. Jurusita Pengganti Diperbantukan

di Kepaniteraan

Perdata

23. Ni Putu Ardety Paramitha

Larasati, S.Kom. Jurusita Pengganti

Diperbantukan

di Subbag

Perencanaan,

Teknologi

Informasi, dan

Pelaporan


24. Made Wedani, S.E. Jurusita Pengganti

Diperbantukan

di Kepaniteraan

Hukum

25. Diana Syahbani, S.H. Staf Kepaniteraan Pidana

26. Nira Irawati, S.H. Staf Subbag Umum dan

Keuangan

27. I Gede Kusuma Negara, S.E. Staf Subbag Umum dan

Keuangan

28. I Ketut Suparta Staf Subbag Umum dan

Keuangan

29. Satriyo Murtitomo, S.H. CPNS / Calon Hakim

Oktober 2018

Diklat Cakim

bertugas ke PN

Denpasar

30. Gde Putu Oka Yoga Bharata,

S.H.

CPNS / Calon Hakim Oktober 2018

Diklat Cakim

bertugas ke PN

Wates

31. Wajihatut Dzikriyah, S.H.


Diklat Cakim

bertugas ke PN

Sumedang

32. Nanda Riwanto, S.H.


Diklat Cakim

bertugas ke PN

Gresik

33. I Gusti Ngurah Made Artha

Negara Honorer / Satpam

34. I Putu Abdi Negara Honorer / Satpam

35. Putu Sudiarta Honorer / Satpam

36. Zulfahmi Honorer / Sopir

37. I Gusti Komang Bayu Adi

Wijaya Honorer / Sopir

38. Made Wawan Handana Honorer / Pramubakti

39. Ni Made Ira Yuspitha

Mahayuni Honorer / Pramubakti

40. I Kadek Ardy Yassa Honorer / Pramubakti

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Berikut jumlah Pegawai Teknis pada Pengadilan Negeri Negara :


1. Ketua = 1 Orang 2. Wakil Ketua = 1 Orang

3. Hakim = 3 Orang

4. Panitera = 1 Orang

5. Panitera Muda = 3 Orang

6. Panitera Pengganti = 6 Orang

7. Jurusita = 2 Orang

8. Jurusita Pengganti = 3 Orang

Jumlah = 20 Orang

Jumlah Tenaga Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Negara

umumnya telah mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik

tetapi tentunya belum secara maksimal sehingga hasil yang dicapai juga

kurang maksimal atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan harapan. Hal

tersebut secara garis besarnya dikarenakan kurangnya jumlah dan kualitas

dari Sumber Daya Manusia dan juga kurangnya dukungan untuk

meningkatkan kualitas ataupun kemampuan Sumber Daya tersebut. Jumlah

Tenaga Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Negara hanya berjumlah

20 (dua puluh) orang, dimana yang ada saat ini terdiri dari Ketua, Wakil

Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita

Pengganti.

- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Berikut jumlah Pegawai Non Teknis pada Pengadilan Negeri Negara :

1. Sekretaris = 1 Orang

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

= 1 Orang

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan = 1 Orang

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

= 1 Orang

5. Staf = 4 Orang

6. Honorer = 8 Orang

Jumlah = 16 Orang

Jumlah Tenaga Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Negara

saat ini sangat kurang walaupun di masing – masing bagian telah mampu

melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Khususnya dalam hal ini


Sumber Daya Manusia untuk staf Administrasi. Jumlah Tenaga Non Teknis

Yudisial yaitu 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Sekretaris, Kepala

Sub Bagian, staf, dan Honorer. Sampai saat ini jumlah Tenaga untuk staf

Administrasi hanya berjumlah 4 (empat) orang. Bagian yang memiliki staf

hanya di Bagian Kepaniteraan Pidana dan Sub Bagian Umum dan

Keuangan saja.

- Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Negara selama ini

sangatlah kurang atau jumlahnya tidak memadai sesuai dengan tugas – tugas

yang harus diselesaikan sehingga hasilnya tidak seseuai harapan atau kurang

maksimal walaupun di masing – masing bagian telah mampu dan berusaha

untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Khususnya dalam hal ini

Sumber Daya Manusia untuk staf Administrasi murni. Sampai saat ini jumlah

Tenaga untuk staf Administrasi hanya berjumlah 4 (empat) orang. Bagian yang

memiliki staf hanya di Bagian Kepaniteraan Pidana dan Sub Bagian Umum dan

Keuangan saja, sedangkan bagian lain sama sekali tidak memiliki tenaga staff

administrasi. Untuk mengatasi atau menanggulangi hal tersebut maka banyak

Tenaga Teknis Yudisial yang diperbantukan pada masing – masing bagian

yang kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut. Untuk itu kami sangat

berharap pada tahun 2019 nanti, Pengadilan Negeri Negara dapat diberikan

tambahan Sumber Daya Manusia baru untuk mengisi posisi tersebut diatas

sehingga permasalahan kami dapat teratasi dan harapan kami kedepannya

tentunya pekerjaan dan tugas – tugas dapat terselesaikan dengan lebih

maksimal.


• Mutasi

Berikut daftar pegawai yang mutasi baik itu mutasi masuk ataupun mutasi

keluar pada Pengadilan Negeri Negara periode 2 Januari 2018 sampai 28

Desember 2018:

No Nama Jabatan Semula Keterangan TMT

1 Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Ketua PN Labuan Bajo

Mutasi Masuk sebagai Ketua PN Negara

15-3-2018

• Promosi

Selama periode 2 Januari 2018 – 28 Desember 2018, tidak ada Hakim atau

Pegawai yang mutasi atau pindah dengan promosi dari Pengadilan Negeri

Negara.

• Pensiun

Selama periode 2 Januari 2018 – 28 Desember 2018, tidak ada Hakim atau

Pegawai yang telah menjalani masa pensiun.

• Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Berikut daftar Hakim atau Pegawai pada Pengadilan Negeri Negara yang

telah mengikuti Diklat baik itu Diklat Teknis maupun Diklat Non Teknis selama

periode 2 Januari 2018 – 28 Desember 2018 :

No Nama Jabatan Jenis Diklat Tanggal Diklat

1 Rr. Diah Poernomojekti,

SH.

Wakil Ketua Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

15 April s/d 1 Mei 2018


SH.

Wakil Ketua Profile Assesment Calon Ketua Pengadilan Negeri Klas II

16 s/d 18 Juli 2018


SH.

Wakil Ketua Fit And Proper Test Calon Ketua Pengadilan Negeri Klas II

23 s/d 25 Juli 2018


4 Dr. I Gede Yuliartha,

SH., MH.

Ketua Diklat Pimpinan Pengadilan

12 s/d 24 Nopember 2018

5 I G. A. G. Swandana,

S.T., M.Si.

Sekretaris Diklat PIM IV 30 Agustus s/d 11 Desember

2018

6 Suyitno, S.T. Kasubbag PTIP Diklat PIM IV 30 Agustus s/d 11 Desember

2018

B. PENYELESAIAN PERKARA

• Keadaan perkara

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara

No Nama Perkara

Masuk

Perkara Yg

Diputus

Sisa

Perkara

Keterangan

I. Pidana

1. Biasa 164 162 2

2. Cepat 36 36 0

3. Lalu Lintas 14.762 14.762 0

4. Anak 9 9 0

II. Perdata

1. Gugatan 239 205 34

2. Permohonan 71 69 2

3. Gugatan Sederhana 16 16 0

- Pidana Biasa, di tahun 2018 untuk perkara pidana biasa perkara masuk sebanyak

147 dan sisa tahun 2017 sebanyak 17 perkara jadi total perkara masuk untuk tahun

2018 adalah 164 Perkara dan diputus sebanyak 162 perkara sehingga masih sisa

perkara sebanyak 2 perkara.

- Pidana Cepat, di tahun 2018 perkara pidana cepat perkara masuk sebanyak 36

perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus sebanyak 36 perkara

sehingga sisa perkara adalah 0 perkara.

- Pidana Lalu lintas, di tahun 2018 perkara pidana lalu lintas perkara masuk

sebanyak 36 perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus

sebanyak 36 perkara sehingga sisa perkara adalah 0 perkara.


- Pidana Anak, di tahun 2018 perkara pidana Anak perkara masuk sebanyak 36

perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus sebanyak 36 perkara

sehingga sisa perkara adalah 0 perkara.

- Perdata Gugatan, di tahun 2018 untuk perkara perdata gugatan perkara masuk

sebanyak 218 dan sisa tahun 2017 sebanyak 21 perkara jadi total perkara masuk

untuk tahun 2018 adalah 239 Perkara dan diputus sebanyak 205 perkara sehingga

masih sisa perkara sebanyak 34 perkara.

- Perdata Permohonan, di tahun 2018 untuk perkara perdata permohonan masuk

sebanyak 69 dan sisa tahun 2017 sebanyak 2 perkara jadi total perkara masuk untuk

tahun 2018 adalah 71 Perkara dan diputus sebanyak 69 perkara sehingga masih sisa

perkara sebanyak 2 perkara.

- Perdata Gugatan Sederhana, di tahun 2018 perkara gugatan sederhana perkara

masuk sebanyak 16 perkara, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya, dan diputus

sebanyak 16 perkara sehingga sisa perkara adalah 0 perkara.

NO PERKARA

SISA PERKARA BELUM PUTUS TAHUN

2017

PERKARA MASUK

2018

PERKARA DICABUT

PERKARA YANG

DIPUTUS 2018

SISA PERKARA

2018

RASIO PENANGANAN PERKARA (%)

1.

PIDANA

Pidana Biasa 17 147 0 162 2 98,78%

2. Pidana Cepat 0 36 0 36 0 100%

3. Pidana Singkat 0 2 0 2 0 100%

4. Praperadilan 0 1 0 1 0 100%

5. Pidana Anak 0 9 0 9 0 100%

6. Pidana Lalu Lintas

0 14.762 0 14.762 0 100%

7. Grasi 0 0 0 0 0 100%

8. Pidana Banding 0 2 0 2 0 100%

9. Pidana Kasasi 0 0 0 0 0 100%

10. Pidana Peninjauan Kembali

0 0 0 0 0 100%

1.

PERDATA

Perdata Gugatan

21 216 4 201 32 84,81%

2. Perdata Gugatan Sederhana

0 16 1 15 0 93,75%

3. Perdata Permohonan

2 69 6 63 2 88,73%


4. Perdata Banding

6 15 0 17 4 80,95%

5. Perdata Kasasi 7 9 0 1 15 6,25%

6. Perdata Peninjauan Kembali

1 2 0 1 2 33,33%

7. Eksekusi 3 10 0 3 10 23,08%

1. Jumlah Sisa Perkara Yang diputus

No PERKARA

SISA

PERKARA

TH. 2017

SISA PERKARA TH.

2017 DISELESAIKAN

TH. 2018

RASIO

PENYELESAIAN

SISA PERKARA

(%)

1.

PIDANA

Pidana Biasa 17 17 100%

2. Pidana Khusus

(Anak) 0 0 100%

1. PERDATA

Perdata Gugatan 21 21 100%

2. Perdata Permohonan 2 2 100%

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

N

o PERKARA

SISA

PERKAR

A TH.

2017

PERKAR

A

MASUK

2018

PERKARA

YANG

DISELESA

IKAN TH

2018

PERKARA

DISELESAI

KAN TH.

2018 TEPAT

WAKTU

RASIO

PENYELES

AIAN

PERKARA

TEPAT

WAKTU (%)

1.

PIDANA

Pidana Biasa 17 147 162 162 100%

2. Pidana Cepat 0 36 36 36 100%

3. Pidana Singkat 0 2 2 2 100%

4. Praperadilan 0 1 1 1 100%

5. Pidana Anak 0 9 9 9 100%

6. Pidana Lalu

Lintas 0 14.762 14.762 14.762 100%

1.

PERDA

TA

Gugatan 21 216 205 204 99,51%

2. Gugatan

Sederhana 0 16 16 16 100%

3. Permohonan 2 69 69 69 100%


3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan

PK

No PERKARA

PERKARA

YANG

DIPUTUS

TH. 2018

PERKARA YANG

TIDAK

MENGAJUKAN

UPAYA HUKUM

BANDING

PERKARA YANG

TIDAK

MENGAJUKAN

UPAYA HUKUM

KASASI

PERKARA YANG

TIDAK

MENGAJUKAN

UPAYA HUKUM

PK

JML PESENTA

SE (%)

JML PESENTA

SE (%)

JML PESENTA

SE (%)

1.

PIDANA

Pidana Biasa 162 162 100% 162 100% 162 100%

2. Pidana Cepat 36 36 100% 36 100% 36 100%

3. Pidana Singkat 2 2 100% 2 100% 2 100%

4. Pidana Anak 9 7 77,78% 8 88,89% 9 100%

1. PERDAT

A

Gugatan 205 15 7,32% 200 97,56% 205 100%

2. Permohonan 69 69 100% 69 100% 69 100%

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi

No PERKARA

JUMLAH

PERKARA

YANG

DIMEDIASI

JUMLAH PEKARA

YANG BERHASIL DI

MEDIASI

PERSENTASE

PERKARA YANG

BERHASIL DI

MEDIASI (%)

1. PERDATA GUGATAN 53 2 3,77%

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui mediasi

No PERKARA

JUMLAH

PERKARA

YANG

DIVERSI

JUMLAH PEKARA

YANG BERHASIL DI

DIVERSI

PERSENTASE

PERKARA YANG

BERHASIL DI

DIVERSI (%)

1. PIDANA ANAK 9 0 0%

Bahwa Pengadilan Negeri Negara, didalam melaksanakan tugas yakni : “menerima,

memeriksa dan mengadili perkara perkara baik perdata maupun pidana yang masuk

dan diputus untuk periode Bulan Januari 2018 s/d Bulan Desember 2018 berdasarkan

data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0-5), adalah sebagai

berikut:

PERKARA PIDANA

• Perkara Pidana Biasa


• Pidana Singkat

• Pidana Cepat


• Pidana Lalu Lintas

• Pidana Praperadilan


• Pidana Anak

• Upaya Hukum Pidana Banding


• Upaya Hukum Pidana Kasasi

• Upaya Hukum Pidana PK


• Upaya Hukum Pidana Grasi

PERKARA PERDATA


• Gugatan

• Permohonan

• Gugatan Sederhana


• Upaya Hukum Perdata Banding

• Upaya Hukum Perdata Kasasi


• Upaya Hukum Peninjauan Kembali


• Upaya Hukum Eksekusi

• Grafik Jumlah Perkara Diterima dan Mediasi


• Grafik Jumlah Perkara Diterima dan Mediasi (2)

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas yang mempunyai

integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya

sarana dan prasarana yang memadai dan layak,sehingga mutlak adanya

peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib,

rapi dan nyaman.

Di Tahun 2018 gedung kantor Pengadilan Negeri Negara telah selesai tahap II

yakni penyelesaian gedung kantor di lantai I dan sudah ditempati dan dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya kembali ke gedung kantor yang beralamat di Jl.

Mayor Sugianyar No. 1 Negara. Aktivitas sementara berada total pada lantai I gedung

kantor. Semua ruangan atau yang berada di lantai II awalnya belum bisa dipergunakan

karena masih dalam proses renovasi gedung kantor tahap III atau tahap penyelesaian

akhir di tahun 2018, pada bulan Nopember 2018 gedung kantor lantai II sudah bisa


ditempati dan akhir desember 2018 semua ruangan dan fasilitas di gedung kantor benar

– benar sudah bisa ditempati sesuai dengan fungsinya.

- Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Gedung Perkantoran

Adapun sarana atau prasarana serta fasilitas pada gedung kantor Pengadilan

Negeri Negara yaitu :



Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018


No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Sarana / Prasarana Gedung

Perkantoran

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 1

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Panitera Pengganti 1

7. Ruang Juru Sita 1

8. Ruang Perpustakaan 1

9. Ruang Rapat 1

10. Ruang Ajudan 1

11. Ruang Arsip Kesekretariatan 1

12. Ruang Arsip Pidana 1

13. Ruang Arsip Perdata 1

14. Gudang 1

15. Pantry 1

16. Ruang Sub Bagian PTIP 1

17. Ruang Operasional 1

18. Aula 1

19. Ruang Tunggu Tamu 1

20. Toilet Ruang Ketua 1

21. Toilet Ruang Wakil Ketua 1

22. Toilet Ruang Hakim 2

23. Toilet Ruang Panitera 1

24. Toilet Ruang Sekretaris 1

25. Kamar Mandi / Toilet Pegawai

Wanita 2

26. Kamar Mandi / Toilet Pegawai Pria 1

27. Ruang Sidang Biasa 1

28. Ruang Sidang Anak 1


29. Ruang Tunggu Sidang 1

30. Ruang Tunggu Anak 1

31. Ruang Kepaniteraan 1

32. Ruang Wapan 1

33. Ruang Humas dan Pengaduan 1

34. Ruang Sidang Utama 1

35. Ruang Jaksa 1

36. Ruang Posbakum 1

37. Ruang Mediasi 1

38. Ruang Laktasi 1

39. Ruang Pengacara 1

40. Ruang Tahanan Wanita 1

41. Ruang Tahanan Pria 1

42. Ruang Barang Bukti 1

43. Ruang Kesekretariatan 1

44. Ruang Bendahara 1

45. Toilet Ruang Kepaniteraan 1

46. Toilet Ruang Kesekretariatan 1

47. Toilet Ruang Tahanan Pria 1

48. Toilet Ruang Tahanan Wanita 1

49. Toilet Umum Pria 1

50. Toilet Umum Wanita 2

51. Pagar Permanen 1

II Sarana / Prasarana /

Fasilitas Perkantoran Jumlah

Kondisi Ketera

ngan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Toolkit Pemeliharaan 1 1 0 0

2. Mesin Ketik Manual

Standard (14-16 inci) 5 5 0 0

3. Mesin Fotocopy Electronic 1 1 0 0

4. Lemari Besi/Metal 3 1 1 1

5. Lemari Kayu 34 31 2 1

6. Rak Kayu 33 24 6 3

7. Filling Cabinet Besi 2 0 0 2


8. Brandkas 3 0 2 1

9. Buffet 5 5 0 0

10 Tabung Pemadam Api 2 2 0 0

11. CCTV 3 2 1 0

12. Papan Visual/Papan Nama 68 44 24 0

13. Mesin Absensi 1 1 0 0

14. Hand Metal Detector 1 1 0 0

15. Board Modulux 3 3 0 0

16. Meja Kerja Besi/Metal 1 0 1 0

17. Meja Kerja Kayu 102 84 17 1

18. Kursi Besi/Metal 99 88 1 10

19. Kursi Kayu 123 113 8 2

20. Sice 21 17 1 3

21. Bangku Panjang Kayu 32 15 17 0

22. Meja Komputer 11 10 0 1

23. Meja Telepon 4 4 0 0

24. Meja Resepsionis 2 2 0 0

25. Nakas 2 2 0 0

26. Jam Elektronik 3 3 0 0

27. Mesin Penghisap Debu /

Vacum Cleaner 1 1 0 0

28. A.C. Split 35 35 0 0

29. Kipas Angin 16 16 0 0

30. Televisi 4 4 0 0

31. Tape Recorder 1 0 1 0

32. Amplifier 1 1 0 0

33. Sound System 4 4 0 0

34. Wireless 1 0 1 0

35. Megaphone 1 1 0 0

36. Microphone Table Stand 1 0 1 0

37. Stabilisator 9 9 0 0

38. Lambang Garuda

Pancasila 5 2 3 0

39. Gambar Presiden/Wakil

Presiden 3 3 0 0

40. Tiang Bendera 4 0 4 0


41. Kaca Hias 3 3 0 0

42. Palu Sidang 4 4 0 0

43. Lambang Instansi 2 2 0 0

44. Handy Cam 1 1 0 0

45. Tangga 1 1 0 0

46. Uninterruptible Power

Supply (UPS) 3 3 0 0

47. Voice Recorder 2 2 0 0

48. Camera Electronic 1 1 0 0

49. Rak Peralatan 1 1 0 0

50. Layar Film Projector 1 1 0 0

51. LCD Monitor 7 6 0 1

52. Telephone (PABX) 1 1 0 0

53. Pesawat Telephone 8 8 0 0

54. Handy Talky (HT) 5 5 0 0

55. Facsimile 2 2 0 0

56. Finger Printer Time And

Attandance Access

Control System

2 2 0 0

57. Lemari Obat (Kaca) 1 1 0 0

58. Wheel Chair (Alat

Kesehatan Rehabilitasi

Medis)

59. Inspection Mirror 1 1 0 0

60. Internet 1 1 0 0

61. PC Unit 29 29 0 0

62. Laptop 16 13 2 1

63. Monitor 1 1 0 0

64. Printer (Peralatan Personal

Komputer) 39 39 0 0

65. Scanner (Peralatan

Personal Komputer) 3 3 0 0

66. Server 2 2 0 0

67. Router 1 1 0 0

68. Shredder 1 1 0 0

69. Brushing Machine 1 1 0 0

70. Bangunan Gedung Kantor

Permanen 2 2 0 0


71. Instalasi Pusat Pengatur

Listrik Kapasitas Kecil 2 2 0 0

72. Monografi 9 9 0 0

73. Software Komputer 3 3 0 0

- Kendaraan Dinas

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara

lain tentunya dalam tugas yang tergolong mobile juga diperlukan sarana dan

prasarana fasilitas yang menunjang tugas operasional ataupun kedinasan seperti

kendaraan dinas.

Adapun jumlah Kendaraan Dinas yang ada pada Pengadilan Negeri Negara

secara total berjumlah 9 unit yang termuat dalam daftar sebagai berikut:

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1. Minibus Toyota Kijang

Innova E M/T Hitam

DK 5 W / DK 1014 SP

2007 √ - - Kendaraan

Dinas Ketua

2. Minibus Toyota Kijang

KF 83 Merah

DK 70 W

2003 √ - -

Kendaraan

Dinas

Panitera

3.

Minibus Toyota Kijang

KF 42 Hijau 1996 - √ - Kendaraan

Operasional

Kantor

II Jenis Kendaraan Roda 2

1. Honda Supra X

DK 2966 W 2009 √ - -

Kendaraan

Operasional

Bendahara

Pengeluaran

2. Honda Supra X

DK 3320 W 1999 - √ -

Kendaraan

Operasional

Juru Sita /

Juru Sita

Pengganti

3. Honda Mega Pro

DK 2174 W 2007 √ - -

Kendaraan

Dinas

Panmud

Hukum

4. Honda Mega Pro

DK 3009 W 2005 √ - -

Kendaraan

Dinas


Kasubbag

Kepeg Ortala

5. Honda Mega Pro

DK 2640 W 2008 √ - -

Kendaraan

Dinas

Sekretaris

6. Honda Supra X

DK 3207 W 2005 √ - -

Kendaraan

Dinas

Panmud

Pidana

7. Honda Supra X

DK 2805 W 2005 √ - -

Kendaraan

Dinas

Kasubbag

PTIP

8. Honda Mega Pro

DK 2641 W 2008 √ - -

Kendaraan

Dinas

Panmud

Perdata

9. Honda Grand C 100

DK 3869 W 1997 - - √ Digudangkan

- Rumah Dinas

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara

lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana

dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Negara adalah:

No Uraian Jml

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Ketua 1 1 0 0

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 0 0

3. Rumah Dinas Hakim 4 4 0 0

4. Rumah Dinas Panitera 1 1 0 0

5. Rumah Dinas Sekretaris 1 1 0 0

a) Pengadaan

Pada tahun anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Negara terdapat beberapa

pengadaan yaitu :

1. Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Yang

mengadaptasi Modul Pengadilan Anak, Mediasi, dan Disabilitas


(Administrasi Proyek, Pengawasan, Perencanaan, Lanjutan Renovasi

Gedung Kantor Tahap Finishing, dan Penataan Lingkungan), dan pada

akhir tahun 2018 proses renovasi tersebut telah selesai dilaksanakan,

dengan jumlah Pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar

Rp.5.250.987.000,-

Gambar 3.1. Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Negara

2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Tangga lipat, alat pertukangan,

tabung pemadam, lemari arsip geser, Meja sidang majelis, Meja sidang

panitera, meja sidang penasihat hukum, meja sidang jaksa, handy talky,

kursi roda) dengan jumlah anggaran yang disediakan yaitu Rp.96.250.000,-

3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sarana Prasarana

Pendukung SIPP (Laptop) dengan jumlah anggaran yang disediakan yaitu

RP.37.590.000,-

4. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (PC Unit, Printer A3,

Printer F4) dengan jumlah anggaran yang disediakan yaitu Rp.21.410.000,-


b) Pemeliharaan

Selama tahun 2018, terdapat beberapa pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Gedung pada kantor Pengadilan Negeri Negara yaitu :

No. Nama Jumlah Biaya Keterangan

I Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

1 Pemeliharaan Gedung Kantor Rp.32.780.000,- 100,00 M2

2 Pemeliharaan Rumah Dinas Rp.67.200.000,- 8 Unit X 70 M2

II Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1 Kendaraan Bermotor Roda 4 Rp.100.500.000,- 3 Unit

2 Kendaraan Bermotor Roda 2 Rp.13.500.000,- 9 Unit

3 PC Rp. 7.200.000,- 16 Unit

4 Laptop / Notebook Rp. 4.500.000,- 10 Unit

5 Printer Rp. 6.650.000,- 19 Unit

6 AC Split Rp. 14.640.000,- 24 Unit

7 Pemeliharaan Scanner Rp. 900.000,- 3 Unit

8 Mesin Pemotong Rumput Rp. 330.000,- 1 Unit

9 Inventaris Kantor Rp. 1.920.000,- 32 Orang X 1

Tahun

10 Pemeliharaan Kamera Rp. 385.000,- 1 Unit

c) Penghapusan

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Penghapusan Sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor W24-U/74/PL.01/5/2018

tertanggal 9 mei 2018, tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik

Negara berupa Bangunan Parkir dan Paving blok serta penghapusan Pagar

Permanen.


Gedung Pengadilan Negeri Negara

Gambar 3.2. Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Negara

Gedung Pengadilan Negeri Negara yang berlokasi Jalan Mayor Sugianyar Nomor 1

Kota Negara terdiri dari 2 (dua) Bangunan Gedung Kantor Permanen terpisah yang

berdiri diatas lahan tanah seluas 2.490 m2. Luas bangunan Gedung kantor utama 1.758

m2 dan luas bangunan gedung kantor lainnya 100 m2.

Lobi Depan (PTSP)

Lobi depan merupakan pintu masuk ke dalam gedung utama Pengadilan dimana

terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri atas Layanan Kepaniteraan

Pidana, Perdata, Hukum dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Fasilitas yang terdapat

di lobi depan dilengkapi dengan Komputer Layar Sentuh untuk pengambilan nomor

antrian secara elektronik, TV LCD untuk menampilkan Jadwal Sidang dan Nomor

Antrian, selain itu juga terdap Meja Informasi Mandiri.


Gambar 3.3. Meja PTSP

Gambar 3.4. LCD / Monitor Jadwal Sidang


Gambar 3.5. LCD Antian Pengunjung

Gambar 3.6. Ruang Tunggu Pengunjung


Ruang Sidang

Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Negara terdiri dari 3 ruang sidang, yaitu

Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang Biasa dan Ruang Sidang Anak.

Gambar 3.7. Ruang Sidang Utama

Gambar 3.8. Ruang Sidang Anak


Ruang Mediasi

Setiap Perkara Perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri Negara berdasarkan

ketentuan Peraturan mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu

dilakukan proses Mediasi dengan dipimpin oleh mediator, Ruang Mediasi terletak di

Lantai 1.

Gambar 3.9. Ruang Mediasi

Ruang Laktasi / Kesehatan

Gambar 3.10. Ruang Laktasi / Kesehatan


Ruang Tunggu Ramah Anak

Ruang tunggu ramah anak di bedakan menjadi 2 yaitu Ruang tunggu ramah anak laki-

laki dan ruang tunggu ramah anak perempuan

Gambar 3.11. Ruang Tunggu Ramah Anak

Jalur Difabel dan Toilet Difabel

Jalur difabel dan toile difabel ini diperuntukkan untuk penyandang disabilitas.

Gambar 3.12. Jalur difabel


Gambar 3.13. Toilet Difabel

Ruang Kepaniteraan Perdata

Ruangan Panitera Muda Perdata berfungsi sebagai tempat proses administrasi perkara

perdata.

Gambar 3.14. Ruang Kepaniteraan Perdata


Ruang Kepaniteraan Pidana

Ruangan Panitera Muda Pidana berfungsi sebagai tempat proses administrasi perkara

pidana.

Gambar 3.15. Ruang Kepaniteraan Pidana

Ruang Kepaniteraan Hukum

Ruangan Panitera Muda Hukum berfungsi sebagai tempat proses administrasi

Kepaniteraan Hukum.

Gambar 3.16. Ruang kepaniteraan Hukum


Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk urusan perencanaan, teknologi informasi dan

pelaporan. Terletak di lantai 2 gedung utama Pengadilan.

Gambar 3.17. Ruang Subbagian PTIP

Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk urusan administrasi kepegawaian. Terletak di

Lantai 1 gedung utama Pengadilan.

Gambar 3.18. Ruang Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana


Ruang Sub bagian Umum dan keuangan

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk urusan administrasi Umum dan Keungan.

Terletak di Lantai 1 gedung utama Pengadilan.

Gambar 3.19. Ruang Sub bagian Umum dan Keungan

Bahwa dalam pelaksanaan Administrasi Umum di Pengadilan Negeri Negara telah

dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan berlaku, dengan catatan sejak

Bulan Januari s/d Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Surat-Surat masuk sebanyak : 1.338 Surat ;

- Surat-Surat keluar sebanyak : 2.653 Surat ;

Dengan rincian setiap bulan seperti berikut

Bulan Surat masuk Surat Keluar

Januari 126 285

Februari 117 182

Maret 111 172

April 131 207

Mei 109 257

Juni 68 120

Juli 122 234

Agustus 169 305


September 101 243

Oktober 110 145

Nopember 99 282

Desember 75 221

Total 1338 2653

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (Realisasi Anggaran Teknis Dan Non Teknis)

Realisasi Anggaran per 2 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018)

DIPA 01 DIPA 03

Pagu Anggaran Rp.8.661.073.000,- Rp. 138.260.000,-

Realisasi Rp. 9.018.124.606,- Rp. 133.341.000,-

Sisa Anggaran -Rp.357.051.606,- Rp. 4.919.000,-

1. Realisasi anggaran untuk DIPA 099802 (Non Teknis) Pengadilan Negeri

Negara terdiri dari yaitu :

• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

(DIPA 01)

1. Belanja Barang Operasional :

- Pagu : Rp. 3.149.481.000,-

- Realisasi : Rp. 3.525.816.691,-

- Sisa : -Rp. 376.335.691,-

Dimana untuk belanja pegawai masih terdapat pagu minus, bahwa

untuk mengatasi adanya pagu minus tersebut telah diajukan penambahan

anggaran untuk belanja pegawai, sampai saat ini anggaran tersebut masih

di proses oleh DJA.

2. Belanja Barang Non Operasional :

- Pagu : Rp. 105.355.000,-

- Realisasi : Rp. 99.594.032,-

- Sisa : Rp. 5.760.968,-

• Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/Belanja Modal

(DIPA 01)

- Pagu : Rp. 5.406.237.000,-

- Realisasi : Rp. 5.392.713.883,-

- Sisa : Rp. 13.523.117,-

2. Realisasi Anggaran Teknis yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan

(DIPA 03)

Realisasi anggaran untuk DIPA 099803 Pengadilan Negeri Negara

Sebesar 96,44 % dengan rincian sebagai berikut :

• Penanganan Perkara :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum :


- Pagu : Rp. 138.260.000,-

- Realisasi : Rp. 133.341.000

- Sisa : Rp. 4.919.000,-

3. Pendapatan

Penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Negara sampai bulan Desember

2018 sebagai berikut :

1. Penerimaan PNBP 2018 DIPA 01 : Rp. 10.550.880,-

Disetorkan : Rp. 10.550.880,-

2. Penerimaan PNBP 2018 DIPA 03 : Rp. 21.535.400,-

Disetorkan : Rp. 21.535.400,-

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

- Publikasi Perkara (One Day One Publish)

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung,

Pengadilan Negeri Negara menempatkan pembenahan Teknologi Informasi

(TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki

manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas,

kredibilitas dan transparansi keuangan dimana publikasi perkara dapat diakses

secara cepat (One Day One Publish) serta menjadi organisasi modern berbasis

TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan

pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisor, operator

maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi yang dilakukan

secara rutin.

Sedangkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mendukung

pengimplementasian tersebut, yaitu :

• Perangkat Lunak (SOFTWARE)

1. Website Pengadilan Negeri Negara

Website Pengadilan Negeri Negara yang beralamatkan : http://pn-

negara.go.id# Dimana pada website ini berisikan profil, transparansi

laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan

dan pengumuman pada Pengadilan Negeri Negara

http://pn-negara.go.id/

http://pn-negara.go.id/


Gambar 3.20. Website pn-negara.go.id

2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking

System (CTS)

• Website: http://sipp.pn-negara.go.id/

Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.

• Local: http://192.168.1.28/

Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri

Negara ini dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan

Pengadilan Negeri Negara beserta Panitera Pengganti.

Sampai saat ini Pengadilan Negeri Negara telah

menerapkan SIPP versi terbaru yakni versi 3.2.0-5 yang telah

terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Bali maupun Mahkamah

Agung. Banyak fitur – fitur baru yang tersedia dalam aplikasi ini

untuk proses pelaksanaan dan informasi mengenai perkara secara

http://sipp.pn-negara.go.id/


online Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data

perkara yang sebenarnya.

Gambar 3.21. aplikasi SIPP

3. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

• http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-negara

Merupakan aplikasi online yang digunakan untuk

mengupload putusan suatu perkara baik itu yang ingin menempuh

upaya hukum banding, kasasi, maupun PK serta perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama yang telah Berkekuatan Hukum

Tetap (BHT).

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-negara


Gambar 3.22. Direktori Putusan

4. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

• http://komdanas.mahkamahagung.go.id

Aplikasi ini sebagai sarana pelaporan Sub Bagian Perencanaan,

TI dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana, Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Gambar 3.23. Komdanas

http://komdanas.mahkamahagung.go.id/


5. Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Aktual)

Aplikasi ini dalam pengimplementasiannya adalah untuk Laporan

Keuangan secara online.

Gambar 3.24. Aplikasi SAIBA

6. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara)

Aplikasi online ini untuk membantu dalam pelaporan data BMN

yang ada pada Pengadilan Negeri Negara

Gambar 3.25. Aplikasi SIMAK-BMN


7. plikasi SIKEP ( Sistem Informasi Kepegawaian ) dan aplikasi

Kepegawaian dari BKN

Aplikasi online ini untuk membantu dalam pelaporan data

kepegawaian yang ada pada Pengadilan Negeri Negara

Gambar 3.26. Aplikasi SIKEP

8. Aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara / Lembaga)

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan perencanaan anggaran

dan revisi anggaran yang akan dipergunakan pada Pengadilan Negeri

Negara.

Gambar 3.27. Aplikasi RKAKL


9. Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)

• https://siwas.mahkamahagung.go.id/home

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

ditujukan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi

pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Gambar 3.28. aplikasi SIWAS

10. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk Meningkatkan

KUALITAS pelayanan publik dan KETERBUKAAN INFORMASI

sesuai yang diamanatkan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2017

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang telah

diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/ KMA /SK/I/2011 yaitu

Meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi publik dan

Mempercepat waktu pelayanan. Dalam aplikasi PTSP ini yang

memberikan pelayanan merupakan di bagian Perdata, Pidana,

Hukum, dan bagian Umum.

https://siwas.mahkamahagung.go.id/home


Gambar 3.29. Aplikasi PTSP

11. Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)

• http://192.168.1.28/mis/login

Merupakan aplikasi online yang digunakan untuk mengontrol

keadaan suatu perkara yang ada di Pengadilan Negeri Negara yang

terhubung dengan SIPP, Baik itu dimulai dari proses pendaftaran

perkara, proses sidang, dan lainnya. Disini mengontrol para

pegawai umumnya Tenaga Teknis dalam proses pelaksanaan suatu

perkara. Dimulai dari pendaftaran, penetapan majelis,

Gambar 3.30. Alikasi MIS

http://192.168.1.28/mis/login


12. Aplikasi e-Court

• https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

Merupakan aplikasi dari Mahkamah Agung yakni aplikasi

administrasi perkara secara online.

Ini merupakan kelanjutan dari PERMA No. 3 Th. 2018

tentang administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

Disini telah memberikan paying hukum penggunaan aplikasi e-

Court. Dengan tiga fitur utamanya yang bersifat elektronik, yaitu :

1. E-Filling, yaitu Pendaftaran Perkara.

2. E-Payment, yaitu pembayaran panjar uang perkara, dan

3. E-Summons, yaitu penyampaian pemberitahuan dan

pemanggilan persidangan.

Gambar 3.31. Aplikasi e-Court


Gambar 3.32. Alur Pendaftaran Pengguna (e-Court)

Gambar 3.33. Alur Pendaftaran Gugatan Online (e-Filing)


Gambar 3.34. Alur Pembayaran Biaya Perkara Secara Online (e-Payment)

Gambar 3.35. Alur Pendaftaran Gugatan Online (e-Summons)


• Perangkat Keras (HARDWARE)

Beberapa Perangkat Keras yang mendukung pengimplementasian

Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Negara yaitu :

No. Nama Barang Jumlah Satuan

1. Server 2 Buah

2. Router 1 Buah

3. Monitor 1 Buah

4. Wireless 1 Buah

5. PC Unit 29 Unit

6. Laptop 16 Unit

7. Jaringan 1 Set

8. LCD Monitor 7 Buah

9. Printer 39 Buah

10. Scanner 3 Buah

11. TV 4 Buah

12. UPS (Uninterruptible

Powe Supply) 3 Buah

13. CCTV system 3 Buah

F. REGULASI TAHUN 2018

Pada tahun 2018 ini Pengadilan Negeri Negara telah membuat banyak

ketentuan - ketentuan yang dalam hal ini berguna untuk perbaikan pelayanan bagi

masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung

mengacu pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Regulasi di Pengadilan Negeri

Negara merupakan kebijakan – kebijakan dari Mahkamah Agung yang kemudian

diterapkan Yang menjadi target regulasi adalah sebagai berikut :

1. Pola Pikir Dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Reformasi Birokrasi merupakan suatu hal yang mendasar untuk

melakukan kualitas pelayanan yang lebih baik. Manajemen perubahan ini di

Pengadilan Negeri Negara yaitu meningkatkan komitmen antara


keselarasan serta kesinambungan pimpinan dan pegawai dalam membentuk

pola pikir dan budaya dalam melaksanakan pekerjaan bagi seluruh keluarga

besar Pengadilan Negeri Negara umumnya yakni pelayanan pada

masyarakat.

Dalam Pola Pikir dan Budaya Kerja, disini pimpinan terlibat secara

aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan

memberikan Sosialisasi Tentang Reformasi Birokrasi yang dipimpin

langsung oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Negara diikuti oleh seluruh

jajaran aparatur pada Pengadilan Negeri Negara.

Di Pengadilan Negeri Negara juga telah terdapat Media Komunikasi

secara Reguler untuk mensosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi yang

sedang dan akan dilakukan dan juga kegiatan yang telah dilakukan

cakupannya adalah seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Negara dan

Masyarakat Pencari Keadilan ataupun yang berkepentingan melalui

Website Pengadilan Negeri Negara.

Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan di Pengadilan

Negeri Negara untuk mencapai pola pikir dan Budaya Kerja yang baik yaitu

dengan :

1. Sosialisasi tentang Budaya Kerja Pada Aparatur Pengadilan Negeri

Negara pada tanggal 3 Januari 2018.

2. Sosialisasi Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri


3. Sosialisasi tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan Pada

Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Januari 2018.

4. Sosialisasi tentang Penempatan Petugas PTSP Per Sub Bagian Pada


5. Sosialisasi tentang Penunjukkan PPID pada Pengadilan Negeri


6. Sosialisasi tentang Pembentuka Tim Manajemen Resiko Pada


7. Sosialisasi tentang Reformasi pada Pengadilan Negeri Negara.


8. Sosialisasi tentang Budaya Kerja pada Aparatur Pengadilan Negeri


9. Sosialisasi Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan

Negeri Negara pada tanggal 3 Januari 2018.

10. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan

Negeri Negara pada tanggal 3 Januari 2018.

11. Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan


12. Rapat Bulanan yang dilaksanakan tiap bulan dan dipimpin

langsung oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Negara diikuti jajaran

aparatur pada Pengadilan Negeri Negara.

Untuk menunjang perubahan, tentunya ada beberapa pelaksanaan yaitu

dengan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri

Negara No. W24-U4/65/KP.04.6/1/2018 tanggal 2 Januari 2018, disini telah

dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dengan akhir target yang telah

tercapai yaitu mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh

Badan Peradilan Umum dan telah terakreditasi “A” (Excellent). Dalam

penyelenggaraan persidangan tentunya Pengadilan Negeri Negara

memberikan kepuasan bagi para pengguna Pengadilan baik itu pelayanan

yang lebih mudah dijangkau atau diakses serta memberikan kepercayaan

masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Negara.

2. Penataan Perundang - Undangan

Di Pengadilan Negeri Negara, bentuk atau proses pengkajian terhadap

Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka melakukan pemahaman dan

keefektifitasan terhadap suatu perundang-undangan yakni Pengadilan

Negeri Negara telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap

undang - undang dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung, pengkajian tersebut dilakukan sebulan sekali yang

diikuti seluruh pegawai. Output dari pengkajian yang telah dilakukan adalah

pegawai dapat memahami dan mengerti mengenai pelaksanaan dan

pengelolaan dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang


berlaku sehingga segala tindakan dan perbuatan semua Pegawai Pengadilan

Negeri Negara tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan

yang berlaku.

Pengadilan Negeri Negara dalam hal ini juga sama dengan Mahkamah

Agung yakni selalu berupaya meningkatkan terobosan-terobosan dalam

rangka memberikan pelayanan publik terbaik tidak hanya bagi para pencari

keadilan tetapi juga pada masyarakat luas pada umumnya. Pengadilan

Negeri Negara merupakan satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah

Agung tentunya memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri

Negara memiliki fungsi pengaturan yaitu untuk mengisi adanya kekosongan

hukum, ikut andil dalam pembangunan hukum demi terciptanya kepastian

hukum. Sesuai dengan fungsi pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung

berdasarkan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung

dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup

diatur dalam undang-undang. Begitu pula Pengadilan Negeri Negara juga

menerbitkan suatu kebijakan berupa peraturan baik itu Surat Keputusan

ataupun Penetapan secara internal. Dengan diterbitkannya peraturan

tersebut, maka itulah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam melakukan

kegiatan-kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk membina

hukum dan aparatur peradilan dimana berisikan petunjuk-petunjuk

(bimbingan) administrasi peradilan dan teknis yudisial agar dapat

menjalankan tugas dengan baik. Beberapa kegiatan sosialisasi perundang –

undangan yang mendukung yaitu seperti Sosialisasi Perma No. 2 Tahun

2012 dan Perma No. 4 Tahun 2014 selain itu juga melakukan Sosialisasi

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/MAKLUMAT/

KMA/IX/2017


3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Di Pengadilan Negeri Negara, setiap tugas dan pekerjaan yang

dilakukan telah ditata serta disesuaikan sesuai tugas pokok masing – masing

dan dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan

baik agar di Kantor Pengadilan Negeri Negara berjalan harmonis. Kapasitas

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing – masing sudah

berjalan tepat.

Evaluasi organisasi sudah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan

pembuatan beberapa Penetapan atau Surat Keputusan dari pimpinan

Pengadilan Negeri Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi masing – masing baik itu Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional,

serta seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Negara.

Dalam penerapan untuk memperkuat struktur organisasi dan

pelayanan, di Pengadilan Negeri Negara telah dibuatnya Surat Keputusan

yaitu salah satunya mengenai :

a. Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP,

b. Penempatan Petugas PTSP Per Sub Bagian,

c. Struktur, Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PTSP,

d. Pembentukan Tim Kerja Penyusunan LKJiP’

e. Penunjukkan Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015 - 2019,

f. Penunjukkan Tim Penyusunan Reviu IKU.

4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya penataan tata laksana yang telah dilakukan di

Pengadilan Negeri Negara diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan

pengimplementasian Standar Oprasional Prosedur Pengadilan Negeri

Negara dimana dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Dan

semua itu tentunya juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan suatu

sistem berbasis komputer atau Teknologi Informasi dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi masing – masing di Kantor Pengadilan Negeri Negara.

Beberapa kebijakan oleh pimpinan yang diterbitkan dalam penataan tata

laksana di Pengadilan Negeri Negara seperti :


a. Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP,

b. Penempatan Petugas PTSP Per Sub Bagian,

c. Penunjukkan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

(PPID),

d. Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Negara,

e. Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan,

f. Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu menyelesaikan

perkara Pidana dan Perdata.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Untuk membangun sistem kerja yang baik dan berkinerja tinggi di

Pengadilan Negeri Negara telah menerapkan untuk setiap pegawai

melakukan catatan harian kerja yang di input melalui website SIMARI atau

buku kegiatan harian yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan

SKP dan penilaian.

Dalam membangun kepercayaan masyarakat tentunya Pengadilan

Negeri Negara juga ikut melaksanakan program Mahkamah Agung yang

mendukung terselenggaranya pelayanan dimana manfaatnya berdampak

dirasakan langsung secara nyata oleh masyarakat. Salah satunya

menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Sistem ini

dibuat oleh Mahkamah Agung RI untuk mendapatkan data pegawai yang

cepat, akurat dan tepat.

Dalam penataan SDM di Pengadilan Negeri Negara dilakukan mutasi

internal untuk menunjang tercapai kinerja baik itu fungsi dan tugas masing –

masing yang ada pada masing – masing bagian di Pengadilan Negeri Negara

sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada

waktunya dalam hal ini misalnya pembuatan Surat Keputusan Penunjukkan

Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, juga Surat

Keputusan mengenai pembentukan Tim Baperjakat pada Pengadilan Negeri

Negara.


6. Penguatan Akuntabilitas

Pada Pengadilan Negeri Negara telah melakukan upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas manajemen keperkaraan maupun manajemen

kesekretariatan (administrasi umum, kepegawaian, keuangan) yang dalam

pelaporannya atau evaluasi secara berkala dengan penggunaan aplikasi

seperti SIPP, Simak BMN, SAIBA, SIKEP, e-monev bappenas, monev

anggaran DJA, dan aplikasi lainnya.

7. Penguatan Pengawasan

Untuk memperkuat pengawasan secara internal salah satunya dengan

membentuk Hakim Pengawas Bidang untuk mengontrol pelaksanaan tugas

dan fungsi masing – masing bidang pada Pengadilan Negeri Negara.

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Negara telah dilakukan oleh

Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Negara. Hasil dari pengawasan sebulan sekali di laporkan kepada

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara melalui rapat bulanan yang rutin

dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang

dikoordinir oleh Panitera untuk bidang kepaniteraan dan Sekretaris untuk

bidang kesekretariatan bilamana ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya

hasil-hasil perbaikan tersebut dilaporkan kembali kepada Ketua Pengadilan

Negeri Negara sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Dalam penguatan

pengawasa, oleh pimpinan Pengadilan Negeri Negara juga melakukan

beberapa hal pendukung di tahun 2018, misalnya :

a. Bekerjasama dengan instansi dan pendukung lain, seperti :

- Sosialisasi mengenai e-court dalam hal berperkara secara on-line

(mengundang para advokat di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Negara)

- Sosialisasi mengenai Penyalahgunaan Narkoba (bekerjasama

dengan BNN Kab. Badung)

- Sosialisasi mengenai Penggunaan Tabung Gas LPG 3 kg yang

baik dan benar (bekerjasama dengan PT. Pertamina)


- Sosialisasi mengenai PTSP, Permohonan Penetapan secara on-

line, SMS Gateway Tilang, e-Skum, e-Survey, dan Antrian

Sidang di Pengadilan Negeri Negara (bekerjasama dengan pihak

Bank BRI Cab. Negara, Kepolisian Resor Jembrana, Kejaksaan

Negeri Negara, Satpol PP Jembrana, dan Advokat Posbakum

Pengadilan Negeri Negara).

b. Menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Tim

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Negara

dan juga diterbitkannya Surat Keputusan mengenai Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Negeri Negara.

c. Menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas.

d. Menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Tim

Manajemen Resiko.

e. Menerbitkan Surat Keputusan mengenai Penanganan Benturan

Kepentigan di Pengadilan Negeri Negara.

f. Menerbitkan Surat Keputusan mengenai Hakim Pengawas Bidang

pada Pengadilan Negeri Negara.

8. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang

Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka

Pengadilan Negeri Negara juga menyelenggarakan pelayanan meja

informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari

keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan. Petugas Meja Informasi

dilengkapi dengan telepon serta berada di tempat yang mudah. Di

Pengadilan Negeri Negara juga didukung dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Penunjukkan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Dengan adanya pelayanan informasi dan dokumentasi ini, masyarakat dapat

dengan mudah dalam mendapatkan informasi terkait peradilan dan hukum

di Pengadilan Negeri Negara.


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam hal Pengawasan Pengadilan NegeriNegara berpedoman pada

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri Negara pelaksanaan pengawasan melekat telah

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Panitera dan Sekretaris. Untuk

Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri

Negara, untuk pejabat Kepaniteraan, dilakukan pengawasan oleh Panitera.

Sedangkan pejabat struktural dilakukan oleh Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh

masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara.

Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat

laporan pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Ketua

Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah

dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan

realisasi APBN dan Neraca.

Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Negara

menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan

mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: W24-

U4/1347/KP.04.5/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Penunjukkan Hakim

Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Negara. Hakim yang ditunjuk dan bidang

yang diawasi adalah sebagai berikut:

No Nama Jabatan Hakim Pengawas Bidang

1. Rr. Diah Poernomojekti,

SH.

Wakil Ketua /

Hakim Madya

Koordinator Pengawas


Pratama

2. Fakhrudin Said Ngaji, SH.,

MH.

Hakim Pratama

Madya

Sub Bagian Umum dan

Keuangan / Kepaniteraan

Pidana

3. M. Hasanuddin Hefni, SH.,

MH.

Hakim Pratama

Madya

Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

laksana / Kepaniteraan

Perdata

4. Alfan Firdauzi Kurniawan,

SH., MH.

Hakim Pratama

Muda

Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan / Kepaniteraan

Hukum

B. EVALUASI

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Negara telah berjalan

dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh

pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan

baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan

pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Negara setiap 1 bulan sekali.


BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018 ini memuat uraian

lengkap mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri secara umum,

Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

serta Realisasi Program Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Negara masih perlu

ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kami

juga menyadari bahwa pembangunan sektor tidak mungkin dilaksanakan dalam

waktu singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat

maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap

kemajuan Pengadilan Negeri Negara secara bersama-sama membangun secara

terencana dan komprehensif.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Negara tahun 2018 ini kami

susun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam

Pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi

hukum dan keadilan di Indonesia.

B. SARAN

• Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber

DayaManusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan

pengembangan yangberkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan

Non Teknis gunamenghasilkan tenaga yang terampil dan profesional dalam

bidangnya.

• Perlunya penambahan pegawai khususnya disekretariatan karena pegawai yang

adasaat ini masih belum memadai.


LAMPIRAN


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama I Ketut Gede, SH., MH. 1 Nama I Gede Yuliartha, SH., MH. 2 NIP 19520615 197902 1 001 2 NIP 19750717 199403 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama (IV/e) 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 4 Jabatan Ketua / Hakim Utama 4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Pratama 5 Unit Kerja Pengadilan Tinggi Bali 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk - 100 surat 100 10 bln

2 Menerima dan menandatangani surat keluar - 150 surat 100 10 bln

3 Menetapkan Penunjukan Majelis Hakim / Hakim Tunggal - 75 penetapan 100 10 bln

4 Melaksanakan pembinaan kepegawaian - 10 kegiatan 100 10 bln

5 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA - 5 kegiatan 100 10 bln

6 Melaksanakan Pengawasan Bidang - 4 dokumen 100 10 bln

7 Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara - 10 dokumen 100 10 bln

8 Melaksanakan Eksekusi - 5 kegiatan 100 10 bln

9 Menerima, memeriksa dan memutus dan minutasi perkara - 50 berkas 100 10 bln

10 Membuat dan menetapkan SK - 15 dokumen 100 10


SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL


1 Nama I Gede Yuliartha, SH., MH. 1 Nama Rr. Diah Poernomojekti, SH.

2 NIP 19750717 199403 1 001 2 NIP 19730917 199403 2 001

3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a)

4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Pratama 4 Jabatan Wakil Ketua / Hakim Madya Pratama

5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



I. Tugas Pokok

1 Mendisposisi Surat Penyitaan dan Pengeledahan 0.00 180 perkara 100 12 bulan -

2 Menerima dan mempelajari berkas perkara pidana cepat 0.00 75 perkara 100 12 bulan -

3 Menetapkan berkas perkara pidana cepat 0.00 75 perkara 100 12 bulan -

4 Menerima dan mempelajari berkas perkara lalu lintas 0.00 14000 perkara 100 12 bulan -

5 Menetapkan berkas perkara lalu lintas 0.00 45 perkara 100 12 bulan -

6 Menerima dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan 0.00 60 perkara 100 12 bulan -

7 Menetapkan berkas perkara perdata permohonan 0.00 60 perkara 100 12 bulan -

8 Melaksanakan persidangan perkara pidana dan perdata 0.00 120 perkara 100 12 bulan -

9 Musyawarah Majelis untuk Putusan 0.00 100 perkara 100 12 bulan -

10 Memeriksa laporan pengawasan bidang 0.00 12 kegiatan 100 12 bulan -

11 Melakukan pengawasan absensi 0.00 12 kegiatan 100 12 bulan -

II.Tugas Tambahan

1

Pengawasan terhadap penyelesaian minutasi perkara perdata dan pidana yang telah diputus majelis hakim.

2

Pengawasan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali

3 Pengawasan terhadap ketertiban serta kelancaran jalannya persidangan.

4

Pengawasan terhadap perilaku para Hakim dan Pegawai PN Negara meliputi perbuatan dan perilaku didalam dan diluar.

5

Pengawasan tertib jam kerja, tertib administrasi, tertib administrasi, tertib perkantoran, dan tertib rumah tangga.

6 Pengawasan terhadap absensi hakim dan Pegawai PN Negara

7

Pengawasan terhadap masalah – masalah keuangan, baik keuangan perkara, maupun uang anggaran pendapatan benja terhadap Anggaran Pendapatan


Belanja Nehgara (Anggaran rutin dan Pembangunan)

8

Menandatangani persetujuan Penggekedahan Persetujuan Penggeledahan, Persetujuan Penyitaan. Yang dimohonkan kepada Ketua PN Negara

9

Menandatangani permohonan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak piliihnya ysng dimohonkan di Ketua PN Negara

10 Melaksanakan persidangan perkara pelanggaran lalu lintas

Jumlah Angka Kredit 0.00

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama I Gede Yuliartha, SH., MH. 1 Nama Fakhrudin Said Ngaji, SH. 2 NIP 19750717 199403 1 001 2 NIP 19811109 200704 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Pratama 4 Jabatan Hakim Pratama Madya 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET


1 Menerima,memeriksa dan memutus perkara 0 200 berkas 100 12 bln

2 Minutasi Perkara 0 200 berkas 100 12 bln

3 Melakukan Mediasi 0 25 kegiatan 100 12 bln

4 Melaksanakan pengawasan Bidang 0 12 kegiatan 100 12 bln

0.00




1 Nama I Gede Yuliartha, SH., MH. 1 Nama M. Hasanuddin Hefni, SH., MH. 2 NIP 19750717 199403 1 001 2 NIP 19760611 200704 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Pratama 4 Jabatan Hakim Pratama Madya 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara







0.00




1 Nama I Gede Yuliartha, SH., MH. 1 Nama Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH. 2 NIP 19750717 199403 1 001 2 NIP 19800517 200912 1 003 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) 4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Pratama 4 Jabatan Hakim Pratama Muda 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara







0.00




1 Nama I Gede Yuliartha, SH., MH. 1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 2 NIP 19750717 199403 1 001 2 NIP 19700902 199203 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) 4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Pratama 4 Jabatan Panitera 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



1 Menandatangani pengesahan CV, PT, Yayasan, dll. 0.00 100 Dokumen 100 12 bulan -

2 Membantu Hakim sidang perkara pidana dan perkara perdata. 0.00 6 Perkara 100 12 bulan -

3 Menyiapkan bahan Laporan Perkara Bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulanan, dan Tahunan. 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -

4 Menandatangani surat – surat yang masuk dan surat keluar. 0.00 100 Dokumen 100 12 bulan -

5 Mengawasi pelaksanaan administrasi perkara pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum.

0.00 4 Kegiatan 100 12 bulan -

6 Membantu Hakim membuat Penetapan Penahanan, Penetapan Hari Sidang, membuat Berita Acara, dan Mengetik Putusan.

0.00 300 Dokumen 100 12 bulan -

7 Membagi perkara Pidana dan perkara Perdata kepada Panitera Pengganti. 0.00 200 Dokumen 100 12 bulan -

8 Menandatangani Surat Keterangan Bebas Pidana. 0.00 100 Dokumen 100 12 bulan -

9 Menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak. 0.00 50 Dokumen 100 12 bulan -

10 Mengirimkan Putusan Pidana (Extra Vonis) kepada terdakwa. 0.00 50 Dokumen 100 12 bulan -

Total Angka Kredit 0.00


SASARAN KERJA


1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama Gusti Ayu Putu Parsini, SH 2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 196712311991032012 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I. (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) 4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Pidana 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



1 Menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mengenai perkara pidana 1 Naskah 100 12 bulan -

2 Menyediakan bahan Laporan Perkara Pidana 1 Naskah 100 12 bulan -

3 Menyelesaikan berkas perkara Pidana 150 Perkara 100 12 bulan -

4 Menyelesaikan berkas perkara pidana biasa dan khusus 10 Perkara 100 12 bulan -

5 Menyelesaikan berkas pidana tilang 2000 Perkara 100 12 bulan -

6 Menyediakan bahan LAKIP dalam perkara pidana 1 Naskah 100 12 bulan -

7 Mengirim berkas perkara banding pidana 5 Perkara 100 12 bulan

8 Mengirm berkas perkara kasasi pidana 2 Perkara 100 12 bulan

9 Mengirim berkas perkara PK pidana 1 Perkara 100 12 bulan

10 Menerima minutasi perkara pidana dari Panitera Pengganti 150 Perkara 100 12 bulan

11 Menerima berkas putusan perkara pidana banding, kasasi dan PK 5 Perkara 100 12 bulan

12 Menerima dan menindak lanjuti surat masuk pidana 130 surat 100 12 bulan



SASARAN KERJA


1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Md. Witama, SH. 2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19660731 199303 1 003 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (IIId) 4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Perdata 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



1 Menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mengenai perkara perdata 1 Naskah 100 12 bulan -

2 Menyediakan bahan Laporan Perkara Perdata 12 Naskah 100 12 bulan -

3 Menyelesaikan berkas perkara perdata 20 Perkara 100 12 bulan -

4 Menyelesaikan berkas perkara pidana biasa dan khusus 12 Perkara 100 12 bulan -

5 Menyelesaikan berkas pidana tilang 1800 Perkara 100 12 bulan -

6 Menyediakan bahan LAKIP dalam perkara perdata 1 Naskah 100 12 bulan -

7 Mengirim berkas perkara banding perdata 18 Perkara 100 12 bulan -

8 Mengirm berkas perkara kasasi perdata 2 Perkara 100 12 bulan -

9 Mennerima berkas perkara PK perdata 1 Perkara 100 12 bulan -

10 Menyiapkan berkas eksekusi dan sita 3 Perkara 100 12 bulan -

11 Menerima pendaftaran Gugatan / Menafsir Panjar Perkara Perdata 150 Perkara 100 12 bulan -

12 Menerima Pendaftaran Permohonan / Menafsir Panjar Perkara Permohonan 60 Perkara 100 12 bulan -

13 Menerima minutasi perkara perdata dari Panitera Pengganti 170 Perkara 100 12 bulan -

14 Menerima dan menindak lanjuti Surat Masuk Perdata 180 Surat 100 12 bulan -



SASARAN KINERJA


1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Nyoman Sutrisna,SH.

2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19840620 200904 1 007

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I. (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Hukum


NO



1 Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di bidang hukum 1 Naskah 100 12 bulan -

2 Melaksanakan Penyusunan Laporan Perkara Bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan Tahunan dan Laporan Biaya perkara Perdata

16 Naskah 100 12 bulan -

3 Meneliti dan memproses Laporan Masyarakat 4 Dokumen 100 12 bulan -

4 Membantu menyusun LAKIP 1 Naskah 100 12 bulan -

5 Memberi pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat (Pendaftaran CV,

Yayasan dan lain-lain) 24 Dokumen 100 12 bulan -

6 Membantu Hakim dalam sidang perkara pidana atau perdata 20 Perkara 100 12 bulan -

7 Menerima berkas perkara pidana dan perdata 10 Surat 100 12 bulan -

8 Menerima minutasi berkas perkara pidana atau perdata 20 Perkara 100 12 bulan -

9 Menerima dan menindaklanjuti surat masuk hukum 130 Surat 100 12 bulan -

10 Menyelesaikan berkas perkara pidana tilang 1200 Perkara 100 12 bulan -

11 Menyelesaikan berkas perkara perdata 20 Perkara 100 12 bulan -

12 Menyelesaikan berkas perkara pidana 16 Perkara 100 12 bulan -

13 Menginput ke CTS 20 Perkara 100 12 bulan -

II. Tugas Tambahan dan Kreatifitas / Unsur Penunjang

a. Tugas Tambahan

b. Kreatifitas



SASARAN KERJA



1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Ketut Sweden

2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 195912311982031072

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I. (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata/ (III/c)

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti


NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK

TARGET


Tugas Utama :

1 Menyelesaikan berkas perkara Pidana Biasa dan Khusus 30 Perkara 100 12 bulan -

2 Menyelesaikan berkas perkara Pidana Tipiring 5 Perkara 100 12 bulan -

3 Menyelesaikan berkas perkara Pidana Tilang 1000 Perkara 100 12 bulan -

4 Menyelesaikan berkas perkara Perdata Gugatan 20 Perkara 100 12 bulan -

5 Menyelesaikan berkas perkara Perdata permohonan 10 Perkara 100 12 bulan - Tugas Tambahan :

6 Mencatat Perkara Gugatan dalam register perkara gugatan 1 Register 100 12 bulan -

7 Mencatat Perkara Banding dalam register perkara banding 1 Register 100 12 bulan -

8 Mencatat Perkara kasasi dalam register perkara kasasi 1 Register 100 12 bulan -

9 Mencatat Perkara PK dalam register perkara Peninjauan Kembali 1 Register 100 12 bulan -

10 Mencatat Perkara Eksekusi dalam register perkara eksekusi 1 Register 100 12 bulan -

11 Mencatat Perkara Penyitaan dalam register perkara penyitaan 1 Register 100 12 bulan -

12 Mencatat Perkara somasi dalam register perkara somasi 1 Register 100 12 bulan -



SASARAN KERJA


1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Gede Suparsadha, SH. 2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19700722 199103 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata / (III/c) 4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara

NO



A Pekerjaan Utama

1 Membuat Penetapan Hari Sidang dan mengirimkan ke Kejaksaan Negeri 0.00 25 Dokumen 100 12 bulan -

2 Membuat Penetapan Penahanan Hakim dan mengirimkan ke Kejaksaan dan ke RUTAN

0.00 25 Dokumen 100 12 bulan -

3 Membuat dan mengirim Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri


4 Membuat Berita Acara Sidang Pidana 0.00 150 Dokumen 100 12 bulan -

5 Membuat Berita Acara Sidang Perdata 0.00 132 Dokumen 100 12 bulan

6 Melaporkan Penundaan Sidang Perkara pidana 0.00 25 Dokumen 100 12 bulan -

7 Melaporkan Penundaan Sidang Perkara perdata 0.00 15 Dokumen 100 12 bulan

8 Membuat Kutipan Putusan 0.00 25 Perkara 100 12 bulan -

9 Mengirimkan Salinan Kutipan Putusan kepada Kejaksaan Negeri, Kepala Rumah Tahanan

0.00 75 Perkara 100 12 bulan -

Negara dan Polisi

10 Menyelesaikan perkara Tipiring 0.00 10 Perkara 100 12 bulan -

11 Menyelesaikan Perkara Tilang 0.00 800 Perkara 100 12 bulan -

12 Minutasi Perkara Perdata 0.00 10 Perkara 100 12 bulan -

13 Minutasi Perkara Pidana 0.00 825 Perkara 100 12 bulan -

A Pekerjaan Tambahan



SASARAN KERJA


1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama KOMANG AYU SUCITAWATI, SH 2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19820526 200904 2 005 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I / (III/b) 4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara


KUANT/OUTPUT KUAL/MU

TU WAKTU BIAYA

1 Membuat Penetapan Hari Sidang dan mengirimkan ke Kejaksaan Negeri 30 Dokumen 100 12 bulan -

2 Membuat Penetapan Penahanan Hakim dan mengirimkan ke Kejaksaan dan ke RUTAN 30 Dokumen 100 12 bulan -

3 Membuat dan mengirim Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

30 Dokumen 100 12 bulan -

4 Membuat Berita Acara Sidang Pidana 160 Dokumen 100 12 bulan -

5 Membuat Berita Acara Sidang Perdata 140 Dokumen 100 12 bulan -

6 Melaporkan Penundaan Sidang perkara pidana 30 Dokumen 100 12 bulan -

7 Melaporkan Penundaan Sidang perkara perdata 25 Dokumen 100 12 bulan -

8 Membuat Kutipan Putusan 30 Perkara 100 12 bulan -

9 Mengirimkan Salinan Kutipan Putusan kepada Kejaksaan Negeri, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Polisi

90 Perkara 100 12 bulan -

10 Menyelesaikan perkara Tipiring 25 Perkara 100 12 bulan -

11 Menyelesaikan perkara Tilang 800 Perkara 100 12 bulan -

12 Minutasi Perkara Perdata 30 Perkara 100 12 bulan -

13 Minutasi Perkara Pidana 825 Perkara 100 12 bulan -



SASARAN KERJA


1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Made Puja Adnyana, SH 2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 198301272009121003 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) 4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



Tugas Utama





5 Menyelesaikan berkas perkara Perdata Permohonan 5 Perkara 100 12

Tugas Tambahan

1 Membukukan Keuangan Perkara Gugatan, permohonan, Banding, Kasasi, dan PK dalam buku bantu

190 Perkara 100 12 bulan

2 Membukukan Keuangan Perkara Gugatan dalam buku jurnal 140 Perkara 100 12 bulan

3 Membukukan Keuangan Perkara Permohonan dalam buku jurnal 50 Perkara 100 12 bulan

4 Membukukan Keuangan Perkara Banding dalam buku jurnal 5 Perkara 100 12 bulan

5 Membukukan Keuangan Perkara Kasasi dalam buku jurnal 2 Perkara 100 12 bulan

6 Membukukan Keuangan Perkara PK dalam buku jurnal 1 Perkara 100 12 bulan

7 Membuat SKUM 190 Perkara 100 12 bulan

8 Mengirim Biaya Pendelegasian 80 Berkas 100 12 bulan

9 Mengambil Rekening Giro Biaya Perkara Perdata 24 Perkara 100 12 bulan






1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama Syarifah Rohmatulloh, SH.

2 NIP 19700902 199203 1 002 2 NIP 19830218 201101 2 011

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I / (III/b)




TARGET


Pekerjaan Utama :





5 Menyelesaikan berkas perkara Perdata Permohonan 4 Perkara 100 12 bulan -

TugasTambahan :

1 Mengetik Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negara Bidang Kepegawaian

2 Menyelesaikan pembuatan KP4

3 Membuat Dokumen Pelantikan / Penyumpahan

4 Membuat Usul Taspen, Karpeg, Karis / Karsu



SASARAN KERJA



1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Putu Oka Wiadnyana, SH.

2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19860520 200604 1 003

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda / (III/a)




TARGET


Tugas Utama :





5 Menyelesaikan berkas perkara Perdata Permohonan 5 Perkara 100 12 bulan -

Tugas Tambahan :





1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Ketut Mulyadi 2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 196812311989031004 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) 4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



Tugas Utama :

1 Melaksanakan pemanggilan sidang dalam perkara perdata 100 Relaas 100 12 bulan -

2 Menyampaikan pengumuman - pengumuman, teguran, protes - protes dan pemberitahuan putusan pengadilan


Tugas Tambahan :

-






1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I Wayan Tista

2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19681115 199203 1 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita



TARGET


1 Melaksanakan pemanggilan sidang dalam perkara perdata 50 Relaas 100 12 bulan -

2 Menyampaikan pengumuman - pengumuman, teguran, protes - protes dan pemberitahuan putusan pengadilan







1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama I WAYAN SUNARDI, SH.

2 NIP 19700309 199203 1 002 2 NIP 19720623 200604 1 002


4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita Pengganti



TARGET


1 Melaksanakan panggilan kepada para pihak perkara perdata 115 Dokumen 100 12 bulan -

2 Melaksanakan pemberitahuan putusan para pihak perkara perdata 75 Dokumen 100 12 bulan -

3 Melaksanakan pemberitahuan permintaan banding, kasasi, PK, perkara perdata 35 Dokumen 100 12 bulan -

4 Melaksanakan eksekusi perkara perdata 5 Dokumen 100 12 bulan -

5 Melaksanakan pemberitahuan permintaan Banding, Kasasi, PK perkara pidana 3 Dokumen 100 12 bulan -

6 Menulis register keuangan perkara perdata 200 Dokumen 100 12 bulan -

7 Menulis register perkara keuangan eksekusi 12 Dokumen 100 12 bulan -

8 Menulis register perkara permohonan 175 Dokumen 100 12 bulan -

9 Menulis register gugatan sederhana 40 Dokumen 100 12 bulan -






1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama Ni Putu Ardety Paramitha Larasati, S.Kom.

2 NIP 19700902 199203 1 002 2 NIP 19880102 201101 2 014

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I / (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda / (III/a).

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita Pengganti / Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan



TARGET


1 Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara 70 Dokumen 100 12 bulan -

2 Melaksanakan Pemberitahuan 10 Dokumen 100 12 bulan -

3 Membuat Relaas Panggilan 70 Dokumen 100 12 bulan -

4 Membuat Relaas Pemberitahuan 10 Dokumen 100 12 bulan -

5 Menyampaikan surat pengumuman / teguran pada para pihak berperkara


6 Membantu pelaksanakan penyitaan / eksekusi 1 Kegiatan 100 12 bulan -

7 Membuat Berita Acara Penyitaan / Eksekusi 1 Dokumen 100 12 bulan -

8 Membuat surat Delegasi pemanggilan pihak berperkara 12 Dokumen 100 12 bulan -






1 Nama R. Tri Indiar Putranta, SH. 1 Nama Made Wedani, SE.

2 NIP 19700902 199203 1 002 2 NIP 19880910 200912 2 002


4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Staf Hukum / Jurusita Pengganti



TARGET


A Pekerjaan Utama

1 Melaksanakan panggilan kepada para pihak perkara perdata 110 Dokumen 100 12 bulan -

2 Melaksanakan pemberitahuan putusan para pihak perkara perdata 65 Dokumen 100 12 bulan -

3 Melaksanakan pemberitahuan permintaan banding, kasasi, PK, perkara perdata 30 Dokumen 100 12 bulan -

4 Melaksanakan eksekusi perkara perdata 3 Dokumen 100 12 bulan -

5 Melaksanakan pemberitahuan permintaan Banding, Kasasi, PK perkara pidana 3 Dokumen 100 12 bulan -

B Pekerjaan Tambahan

1 Membuat laporan bulanan, triwulan, caturwulan, semesteran, tahunan

2 Menata arsip

3 Membuat laporan kegiatan hakim

4 Menangani pengesahan PT, CV, Yayasan, dll

5 Membuat laporan pengaduan

6 Membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum






1 Nama Dameria Frisella Simanjuntak,SH.M.Hum. 1 Nama IGAG Swandana, ST., M.Si. 2 NIP 19690219 198803 2 001 2 NIP 19720906 200604 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/b) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Muda 4 Jabatan Sekretaris 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



A PEKERJAAN UTAMA

1 Mengawasi Pekerjaan Sub Bagian Umum dan Keuangan 12 kali 100 12 bulan -

2 Mengawasi Pekerjaan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana 12 kali 100 12 bulan -

3 Mengawasi Pekerjaan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 12 kali 100 12 bulan -

4 Menerima dan Mendisposisi surat 450 Surat 100 12 bulan -

5 Menjawab dan Mengirim Surat di Kesekretariatan 80 Surat 100 12 bulan -

6 Mengawasi Keamanan kantor 12 kali 100 12 bulan -

7 Mengawasi Kebersihan Kantor 12 kali 100 12 bulan -

8 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 12 kali 100 1 Tahun -

9 Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Penilaian DP3 Kasubbag dan sebagai atasan pejabat penilai Kesekretariatan

3 berkas 100 1 Tahun -

B PEKERJAAN TAMBAHAN

1 Sebagai KPA, Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan yang berhubungan dengan KPA dan KPB

50 Dokumen 100 1 Tahun -

2 Sebagai KPA, Mengawasi ketersediaan sarana dan prasarana kantor agar berjalan lancar 12 kali 100 1 Tahun -

3 Sebagai PPK, membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan 1 berkas 100 1 Tahun -

4 Sebagai PPK, Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat lain yang behubungan 6 kali 100 1 Tahun -


dengan pengadaan

5 Sebagai PPK, membuat dan menandatangani SPP pembayaran 1 tahun 100 1 Tahun

6 Sebagai PPK, Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran

1 tahun 100 1 Tahun

7 Sebagai PPK, membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan pengadaan 1 tahun 100 1 Tahun





1 Nama I G.A.G. Swandana, ST., M.Si. 1 Nama I Nyoman Suwerden, SH.

2 NIP 19720906 200604 1 002 2 NIP 19700727 199303 1 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)

4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan Kasubbag Kepeg. / Ortala



TARGET


1 Membuat DUK dan Bezetting 8 Dokumen 100 12 bulan -

2 Menerima Surat Masuk yang telah di Disposisi Ketua dan Sekretaris 100 Surat 100 12 bulan -

3 Menyusun Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS) 2 Dokumen 100 12 bulan -

4 Membuat Usul Kenaikan Pangkat hakim dan Pegawai 7 Berkas 100 12 bulan -

5 Membuat Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai 14 Berkas 100 12 bulan -

6 Membuat Usul Pensiun Hakim dan Pegawai 2 Berkas 100 12 bulan -

7 Membuat Penilaian Prestasi Kerja dan Menerima SKP PNS 27 Berkas 100 12 bulan -

8 Membuat Laporan Bulanan 12 Berkas 100 12 bulan -

-





1 Nama I G.A.G Swandana, ST.,M.Si. 1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti,SE 2 NIP 197209062006041002 2 NIP 197504152009122002 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) 4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



1 Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan di bidang keuangan 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -

2 Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 0.00 36 Dokumen 100 12 bulan -

3 Membantu dan menyiapkan usul gaji, remunerasi, uang makan 0.00 36 Dokumen 100 12 bulan -

4 Menyiapkan bahan LAKIP di bidang keuangan 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -

5 Menguji,meneliti SPP beserta dokumen pendukung dan menandatangani SPM


6 Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keuangan 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -

7 Menerima dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar 0.00 1500 Dokumen 100 12 bulan -

8 Mengelola Perpustakaan 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -

9 Mengelola Barang Milik Negara 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -

10 Mengelola Persediaan 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -

11 Menjaga Keamanan dan Kenyamanan kantor 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -





1 Nama I G.A.G. Swandana, ST., M.Si. 1 Nama SUYITNO, ST. 2 NIP 19720906 200604 1 003 2 NIP 19850720 201101 1 008 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) 4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Negara



1 Menyusun DIPA 2 Dokumen 100 2 bulan -

2 Mengisi Aplikasi RKAKL 10 Data 100 12 bulan -

3 Melakukan Revisi Anggaran 10 Data 100 12 bulan -

4 Mengelola data SIPP 350 Data 100 12 bulan -

5 Memasukkan data putusan ke Direktori Putusan MA 275 Data 100 12 bulan -

6 Mengelola website pn-negara.go.id 24 Data 100 12 bulan -

7 Melakukan perawatan jaringan internet 24 Kegiatam 100 12 bulan -

8 Menjawab dan mengirim surat Sub Bagian PTIP 10 Surat 100 12 bulan -

9 Membuat Laporan Tahunan 1 Dokumen 100 1 bulan -

10 Membuat Laporan LKjIP 1 Dokumen 100 1 bulan -






1 Nama Gusti Ayu Putu Parsini, SH. 1 Nama DIANA SYAHBANI, SH.

2 NIP 19671231 199103 2 012 2 NIP 19910316 201403 2 003

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I/ (III/d) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda / (III/a)

4 Jabatan Panitera Muda Pidana 4 Jabatan Staf Kepaniteraan Pidana



TARGET


1 Memproses pelimpahan berkas perkara Pidana Biasa 100 Dokumen 100 12 bulan -

2 Mengisi register induk perkara Pidana Biasa 100 Dokumen 100 12 bulan -

3 Mengisi register buku register barang bukti 60 Dokumen 100 12 bulan -

4 Memproses pelimpahan berkas perkara Tipiring 60 Dokumen 100 12 bulan -

5 Mengisi register perkara Pidana Tipiring 60 Dokumen 100 12 bulan

6 Memproses pelimpahan perkara Praperadilan 1 Dokumen 100 12 bulan

7 Mengisi register Praperadilan 1 Dokumen 100 12 bulan

8 Memproses pelimpahan berkasa perkara pidana anak 4 Dokumen 100 12 bulan

9 Mengisi register induk perkara Pidana Anak 4 Dokumen 100 12 bulan

10 Mengisi register Barang Bukti Anak 2 Dokumen 100 12 bulan

11 Mengisi register Penahanan Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

12 Mengisi register diversi 5 Dokumen 100 12 bulan

13 Mengisi register anak korban dan saksi korban 5 Dokumen 100 12 bulan


14 Memproses perkara Banding Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

15 Mengisi register Banding Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

16 Memproses perkara Kasasi Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

17 Mengisi register Kasasi anak 1 Dokumen 100 12 bulan

18 Mengisi register Cepat 1 Dokumen 100 12 bulan

19 Memproses pelimpahan perkara Tipiring Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

20 Mengisi register perkara Tipiring Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

21 Memproses perkara Singkat Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

22 Mengisi register Singkat Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

23 Memproses pelimpahan perkara PK Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

24 Mengisi register PK Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

25 Memproses perkara Grasi Anak 1 Dokumen 100 12 bulan

26 Mengisi register Grasi Anak 1 Dokumen 100 12 bulan






1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti, SE 1 Nama Nira Irawati, SH

2 NIP 197504152009122002 2 NIP 198603262014032000

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata I/ (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda / (III/a)

4 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 4 Jabatan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan



TARGET


1 Membantu menyiapkan bahan Laporan Keuangan Semester 0.00 8 Dokumen 100 12 bulan -

2 Membantu menyiapkan Laporan-laporan bulanan di bidang keuangan 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -

3 Membantu menyiapkan Laporan pajak DIPA 01 & 03 0.00 120 Dokumen 100 12 bulan -

4 Membantu membuat Pengajuan Gaji, remunerasi, Uang Makan 0.00 48 Dokumen 100 12 bulan -

5 Membantu menyusun SPM &SP2D 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -

6 Mengelola Data Aplikasi SIMAK BMN 0.00 24 Dokumen 100 12 bulan -

7 Mengelola Data Aplikasi Persediaan 0.00 24 Dokumen 100 12 bulan -

8 Mengelola Data Aplikasi SIMANTAP 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -

9 Merekap Pembukuan Barang Persediaan Keluar 0.00 24 Dokumen 100 12 bulan -

10 Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL dan Korwil 0.00 8 Dokumen 100 12 bulan -

11 Membuat CALBMN Semester 0.00 4 Dokumen 100 12 bulan -

12 Membuat CALBMN Tahunan 0.00 2 Dokumen 100 12 bulan -






1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti, SE 1 Nama I Gede Kusuma Negara, SE.

2 NIP 197504152009122002 2 NIP 19880526 201503 1 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata / (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda / (III/a)

4 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 4 Jabatan Bendahara Pengeluaran



TARGET


1 Membayarkan Pengeluaran anggaran yang berasal dari dana UP 0.00 12 Bulan 100 12 bulan -

2 Membukukan Pengeluaran anggaran yang berasal dari dana UP 0.00 12 Bulan 100 12 bulan -

3 Melakukan penarikan dana UP dan LS Bendahara dari Bank 0.00 20 Kegiatan 100 12 bulan -

4 Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran 0.00 24 Dokumen 100 12 bulan -

5 Menginput data ke aplikasi SAIBA 0.00 12 Bulan 100 12 bulan -

6 Mencetak laporan bulanan dari aplikasi SAIBA 0.00 24 Dokumen 100 12 bulan -

7 Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan 0.00 24 Kegiatan 100 12 bulan -

8 Membuat laporan keuangan Tahunan 0.00 1 Dokumen 100 12 bulan -






1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti, SE 1 Nama I Ketut Suparta

2 NIP 197504152009122002 2 NIP 19710114 201212 1 003

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata / (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda (II/a)

4 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 4 Jabatan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan



TARGET


1 Menerima Surat Masuk dan mendistribusikannya 0.00 800 Dokumen 100 12 bulan -

2 Menerima Surat Keluar dan memberikan nomor 0.00 1491 Dokumen 100 12 bulan -

3 Mengantar Surat Keluar ke Pos atau Instansi Lain 0.00 800 Dokumen 100 12 bulan -

4 Melakukan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas 0.00 11 Dokumen 100 12 bulan -

5 Mengontrol Kebutuhan Inventaris Kantor 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -

6 Melakukan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas 0.00 13 Dokumen 100 12 bulan -

7 Membantu menghitung stock of name barang persediaan 0.00 12 Dokumen 100 12 bulan -






1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti, SE 1 Nama Wajihatut Djikriyah, SH.

2 NIP 197504152009122002 2 NIP 19950617 201712 2 001

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata / (III/c) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a)

4 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 4 Jabatan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan / CPNS Cakim



TARGET


1 Membantu menginput buku perpustakaan ke aplikasi SLIMS 0.00 1575 Dokumen 100 9 bulan -

2 Membantu labeling dan barcode pada masing – masing buku 0.00 1575 Dokumen 100 9 bulan -

3 Membantu mengklasifikasi kode buku 0.00 1575 Dokumen 100 9 bulan -






1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti, SE 1 Nama Gde Putu Oka Yoga Bharata, SH.

2 NIP 197504152009122002 2 NIP 19900119 201712 1 003





TARGET


1 Membantu menulis register buku perpustakaan 0.00 1575 Dokumen 100 9 bulan -

2 Membantu mencatat pada buku perawatan kendaraan dinas 0.00 12 Dokumen 100 9 bulan -

3 Membantu melaksanakan pelayanan pada perpustakaan 0.00 12 Dokumen 100 9 bulan -






1 Nama Ni Luh Putu Sriastiti, SE 1 Nama Satriyo Murtitomo, SH.

2 NIP 197504152009122002 2 NIP 19890215 201712 1 002





TARGET


1 Membantu menginput surat masuk pada PTSP 0.00 225 Dokumen 100 9 bulan -

2 Membantu menginput surat keluar pada PTSP 0.00 270 Dokumen 100 9 bulan -

3 Membantu menata dan merawat arsip umum dan keuangan 0.00 9 Dokumen 100 9 bulan -






1 Nama I G. A. G. Swandana, ST., M.Si. 1 Nama Nanda Riwanto, SH.

2 NIP 19720906 200604 1 003 2 NIP 19951112 201712 1 003


4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan CPNS Calon Hakim / Staf PTIP



TARGET


1 Dokumentasi kegiatan 0.00 13 Kegiatan 100 9 bulan -

2 Melakukan perawatan jaringan internet 0.00 13 Data 100 9 bulan -

3 Mengecek dan mencetak email dari website terkait 0.00 10 Data 100 9 bulan -

4 Melakukan sinkronisasi data SIPP 0.00 350 Data 100 9 bulan -

5 Mengelola data SIPP 0.00 275 Data 100 9 bulan -

6 Mengelola website pn-negara.go.id 0.00 24 Data 100 9 bulan -

7 Melakukan pemeliharaan hardware 0.00 24 Kegiatan 100 9 bulan -

8 Melaksanakan rancangan aktualisasi 0.00 7 Kegiatan 100 9 bulan -

9 Melakukan pemeliharaan server 0.00 1 Dokumen 100 9 bulan -


Documents

LAPORAN TAHUNAN · 2019-02-13 · ini berkat kerja sama antara pimpinan dan sub-sub bagian di kantor Pengadilan Negeri ... - Sidang Keliling / pelayanan terpadu… ... untuk pelayanan