Upload
danghanh
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Bismillahirrahmanirramin
Assalamu’alaikum War. Wab.
Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas
kedinasan di Pengadilan Agama Tahuna dengan lancar dan menuangkannya dalam
sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya
kami tuangkan dalam laporan ini.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna tahun 2018 ini memberikan
gambaran umum tentang pelaksanaan system manajemen peradilan, baik yang terkait
dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan
pelayanan public, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam
penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk
mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam rangka mencari upaya alternative untuk mengatasinya, terutama untuk
mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan
pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
Laporan Tahunan yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih
terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena
itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua
pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan dating, namun demikian
laporan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tahuna ini dapat dijadikan suatu tolak
ukur keberhasilan program dan bahan evaluasi serta dapat memacu peningkatan kinerja
Pengadilan Agama Tahuna yang akuntabel sebagaimana yang diharapkan. Amiin ya
Rabbal ‘Alamin.
Wassalamu’alaikum War. Wab.
Tahuna, 31 Desember 2018 Ketua Pengadilan Agama Tahuna H. Amirudin Hinelo, S.Ag
NIP. 19631125.198304.1.004
KATA PENGANTAR
i
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
PENGANTAR ................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
A. Kebijakan Umum Peradilan ................................................................................... 1
B. Visi dan Misi .......................................................................................................... 1
C. Rencana Strategis ................................................................................................. 3
BAB II ............................................................................................................................ 4
A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ............................................................................... 4
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................................ 4
2. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ........................................................... 10
B. Pelayanan Publik yang Prima ............................................................................... 19
1. Akreditas Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .............................. 19
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu ................................................................ 20
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .............................................. 21
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................................. 22
A. Sumber Daya Manusia .......................................................................................... 22
1. Mutasi .............................................................................................................. 23
2. Promosi............................................................................................................ 24
3. Pensiun ............................................................................................................ 25
4. Pendidikan dan Pelatihan ............................................................................... 25
B. Penyelesaian Perkara ........................................................................................... 25
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus ................................................................ 25
2. Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu ............................................................... 27
3. Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi
dan PK ............................................................................................................. 27
4. Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi ........................................................ 28
DAFTAR ISI
ii
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana .................................................................... 28
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis) ............... 33
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP ......................................................... 37
F. Regulasi Tahun 2018 ............................................................................................ 38
BAB IV PENGAWASAN ................................................................................................ 41
A. Internal ................................................................................................................... 41
B. Evaluasi ................................................................................................................. 44
BAB V PENUTUP .......................................................................................................... 48
A. Kesimpulan ............................................................................................................ 48
B. Rekomendasi ......................................................................................................... 49
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Lampiran I Peta Wilayah Yurisdiksi
Lampiran II Struktur Organisasi
Lampiran III Data Pegawai
Lampiran IV Bezetting
Lampiran V Daftar Urusan Kepangkatan (DUK)
Lampiran VI Statistik Kepegawaian
Lampiran VII Daftar Laporan Rekapitulasi Perkara
Lampiran VIII Daftar Laporan SIMAK BMN
Lampiran IX Uraian Tugas (Job Description)
Lampiran X Daftar Laporan Keuangan
iii
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
BAB I PENDAHULUAN
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan
kehakiman serta peradilan tertinggi, mempunyai posisi dan peran strategis di bidang
kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 Lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, secara implicit Mahkamah
Agung RI telah memiliki Blue Print (cetak Biru) 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah
Agung RI dan Road Map Penerapan Cetak Biru. Dalam hal Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pengadilan Agama Tahuna dibawah naungan MARI telah berupaya
memperbaiki serta melengkapi seluruh komponen dalam hal tercapainya tujuan
Reformasi Birokrasi.
Pengadilan Agama Tahuna berupaya merealisasikannya antara lain melalui
kegiatan Transparasi Putusan terhadap para pencari keadilan yang telah dilakukan untuk
memberikan kesempatan kepada pihakpihak berperkara mengakses putusan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap pada website Pengadilan Agama Tahuna juga
memperkecil kesempatan pihak berperkara untuk bertemu dengan Hakim maupun
Panitera, website tersebut dapat diakses setiap saat, adanya website tersebut juga
merupakan transparasi informasi kegiatan teknis maupun administrasi pada Pengadilan
Agama Tahuna sehingga telah ditayangkan pula informasi berkenaan dengan realisasi
dana APBN tahun berjalan Tahun 2018.
B. VISI dan MISI
Visi Pengadilan Agama Tahuna adalah merupakan manifestasi dari Visi Mahkamah
Agung RI serta merupakan perpanjangan dari Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama RI dan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang akan menjadi pandangan dan
penunjuk arah serta sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna
mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan
sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.
1
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Adapun Visi Pengadilan Agama Tahuna :
“ Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna Yang Agung”
Visi dimaksud bermakna :
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang
merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.
Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.
Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu
:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan
Agama Tahuna Yang Agung” adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor
penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan
peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan
dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen
perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen
perkara berbasis Informasi Teknologi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang
dilakukan Pengadilan Agama Tahuna dengan mempertimbangkan kepentingan
2
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu keniscayaan/keharusan
bagi seluruh stakeholder pada Pengadilan Agama Tahuna untuk meningkatkan
pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan
Keadaan dan letak geografis Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna,
tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat pendapatan masyarakat yang sangat
kecil, merupakan kendala utama dan permasalahan yang tak terbantahkan,
sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan akses masyarkat guna
mendapatkan hak keadilan baginya. Pengadilan Agama Tahuna sebagai pelaksana
kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah, melalui mekanisme bantuan hukum
berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses
peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling.
Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama
Tahuna berencana akan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kepulauan
Sangihe dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Sangihe melalui
pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan
identitas hukum, meskipun pada tahun 2018 belum dapat terealisasi sepenuhnya.
C. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tahuna diselaraskan dengan arah
kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan
Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM)
tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2015-2019.
3
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
BAB II
A. Struktur Organisasi (TUPOKSI)
Standar Operating Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk
melaksanakan penyelenggaraan aktiviitas organisasi yang memuat bagaimana, kapan,
dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP antara lain :
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan
Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan
Sebagai upaya memudahkan dan meningkatkan pelayanan, Direktorat Pembinaan
Administrasi Peradilan Agama telah menyusun Naskah Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang bertujuan untuk mendeskripsikan alur penanganan perkara, penataan dan
pembakuan proses tata kerja di lingkungan peradilan agama/mahkamah syari’ah, mulai
dari penerimaan perkara permohonan, gugatan, perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali.
Lebih lanjut mengenai SOP yang ada pada Pengadilan Agama Tahuna dapat dilihat
pada matrikulasi sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
No. Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket.
I Teknis
1. Ketua 16 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Putusan Sela
3. SOP Pemeriksaan Perkara
dan Putusan Akhir
4. SOP Laporan Keuangan
Perkara
5. SOP Penyelesaian Perkara
6. SOP Laporan Kegiatan Hakim
7. SOP Laporan Tahunan
8. SOP Penanganan Pengaduan
9. SOP Baperjakat
10. SOP Cuti
4
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
11. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
12. SOP Penanganan
Pelanggaran Disiplin
13. SOP Pengusulan izin Belajar
14. SOP Pengusulan Izin
Perceraian
15. SOP Pengusulan Pensiun
16. SOP Permohonan Mutasi
2. Wakil Ketua 7 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Putusan Sela
3. SOP Pemeriksaan Perkara
dan Putusan Akhir
4. SOP Laporan Kegiatan Hakim
5. SOP Penanganan Pengaduan
6. SOP Baperjakat
7. SOP Penegakan Disiplin
3. Hakim 6 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Putusan Sela
3. SOP Pemeriksaan Perkara
dan Putusan Akhir
4. SOP Laporan Kegiatan Hakim
5. SOP Penanganan Pengaduan
6. SOP Pengawas Bidang
4. Panitera 14 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Laporan Keuangan
Perkara
3. SOP Pengiriman Salinan
Putusan
4. SOP Pembuatan Akta Cerai
5. SOP Penyelesaian Perkara
6. SOP Pelayanan Arsip
7. SOP Laporan Bulanan
Perkara
8. SOP Laporan Tahunan
9. SOP Penanganan Pengaduan
10. SOP Baperjakat
11. SOP Penerimaan Perkara
Prodeo
12. SOP Registrasi Perkara
Prodeo
5
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
13. SOP Pelayanan Informasi
14. SOP Registrasi Konsignasi
5. Wakil Panitera 14 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Laporan Keuangan
Perkara
3. SOP Pengiriman Salinan
Putusan
4. SOP Pembuatan Akta Cerai
5. SOP Penyelesaian Perkara
6. SOP Pelayanan Arsip
7. SOP Laporan Bulanan
Perkara
8. SOP Laporan Tahunan
9. SOP Penanganan Pengaduan
10. SOP Baperjakat
11. SOP Penerimaan Perkara
Prodeo
12. SOP Registrasi Perkara
Prodeo
13. SOP Pelayanan Informasi
14. SOP Registrasi Konsignasi
6. Panmud Gugatan 4 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Registrasi Perkara
3. SOP Penerimaan Perkara
Prodeo
4. SOP Registrasi Perkara
Prodeo
7. Panmud Permohonan 4 1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Registrasi Perkara
3. SOP Penerimaan Perkara
Prodeo
4. SOP Registrasi Perkara
Prodeo
8. Panmud Hukum 7 1. SOP Pengambilan Salinan
Penetapan
2. SOP Pengambilan Salinan
Putusan dan Akta Cerai
3. SOP Perkara Banding
4. SOP Perkara Kasasi
5. SOP Perkara Peninjauan
Kembali (PK)
6
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
6. SOP Pengembalian Sisa
Biaya Panjar
7. SOP Prosedur Sidang
Aanmaning dan Pembuatan
BAS Aanmaning
9. Jurusita / Jurusita
Pengganti
16 1. SOP Penyampaian Panggilan
Langsung kepada Para Pihak
2. SOP Penyampaian Panggilan
Melalui Kepala Desa
3. SOP Penyampaian Panggilan
Melalui Tabayyun
4. SOP Penyampaian Panggilan
Melalui Kementerian Luar
Negeri
5. SOP Penyampaian Panggilan
Melalui Mass Media
6. SOP Pemberitahuan Isi
Putusan Langsung kepada
Pihak
7. SOP Pemberitahuan Isi
Putusan Melalui Kepala Desa
8. SOP Pemberitahuan Isi
Putusan Melalui Tabayyun
9. SOP Pemberitahuan Isi
Putusan Melalui Kementerian
Luar Negeri
10. SOP Pemberitahuan Isi
Putusan Melalui Kantor Bupati
11. SOP Penyampaian Sidang
Aanmaning
12. SOP Pelaksanaan Sita
Eksekusi
13. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Riil
14. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Lelang
15. SOP Penyitaan
16. SOP Pelaksanaan Konsignasi
II Non Teknis
1. Sekretaris 34 1. SOP Baperjakat
7
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
2. SOP Cuti
3. SOP Kenaikan Pangkat
4. SOP Penanganan Daftar
Hadir
5. SOP Penanganan KGB dan
Impassing
6. SOP Penerbitan KARPEG,
KARIS, KARSU
7. SOP Penegakan Disiplin
8. SOP Pengusulan izin Belajar
9. SOP Pengusulan Izin
Perceraian
10. SOP Pengusulan Pensiun
11. SOP Permohonan Mutasi
12. SOP Penanganan Surat
Masuk
13. SOP Penanganan Surat
Keluar
14. SOP Pengelolaan Website
15. SOP Pengelolaan Jaringan
16. SOP Pengadaan Langsung
17. SOP Seleksi Sederhana
18. SOP Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
19. SOP Perawatan Sarana
Gedung
20. SOP Pemeliharaan
Perpustakaan
21. SOP Penetapan Status BMN
22. SOP Penghapusan BMN
23. SOP Pemindahtanganan BMN
melalui Hibah
24. SOP Pemindahtanganan BMN
melalui Penjualan
25. SOP Pemindahtanganan BMN
melalui Tukar-menukar
26. SOP Akuntansi Persediaan
27. SOP Akuntansi BMN
28. SOP Rekonsiliasi dengan
akuntansi keuangan
8
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
29. SOP Penyusunan Program
dan Anggaran
30. SOP Pelaksanaan Anggaran
Dana UP/TUP
31. SOP Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pegawai
32. SOP Pelaksanaan Anggaran
Belanja Modal
33. SOP Pengelolaan Tunjangan
Kinerja
34. SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
2. Kasubbag Umum dan
Keuangan
20 1. SOP Penanganan Surat
Masuk
2. SOP Penanganan Surat
Keluar
3. SOP Pengadaan Langsung
4. SOP Seleksi Sederhana
5. SOP Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
6. SOP Perawatan Sarana
Gedung
7. SOP Pemeliharaan
Perpustakaan
8. SOP Penetapan Status BMN
9. SOP Penghapusan BMN
10. SOP Pemindahtanganan BMN
melalui Hibah
11. SOP Pemindahtanganan BMN
melalui Penjualan
12. SOP Pemindahtanganan BMN
melalui Tukar-menukar
13. SOP Akuntansi Persediaan
14. SOP Akuntansi BMN
15. SOP Rekonsiliasi dengan
akuntansi keuangan
16. SOP Penyusunan Program
dan Anggaran
17. SOP Pelaksanaan Anggaran
Dana UP/TUP
9
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
18. SOP Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pegawai
19. SOP Pelaksanaan Anggaran
Belanja Modal
20. SOP Pengelolaan Tunjangan
Kinerja
3. Kasubbag
Kepegawaian dan
Organisasi Tata
Laksana
11 1. SOP Baperjakat
2. SOP Cuti
3. SOP Kenaikan Pangkat
4. SOP Penanganan Daftar
Hadir
5. SOP Penanganan KGB dan
Impassing
6. SOP Penerbitan KARPEG,
KARIS, KARSU
7. SOP Penegakan Disiplin
8. SOP Pengusulan izin Belajar
9. SOP Pengusulan Izin
Perceraian
10. SOP Pengusulan Pensiun
11. SOP Permohonan Mutasi
4. Kasubbag Perencanan,
TI dan Pelaporan
7 1. SOP Penyusunan
Perencanaan Program dan
Anggaran
2. SOP Pengelolaan Website
3. SOP Pengelolaan Jaringan
4. SOP Laporan Monev Aplikasi
SMART Ditjen Anggaran
5. SOP Laporan Monev Triwulan
Bappenas
6. SOP Laporan Tahunan
7. SOP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di
dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011. SKP para pegawai Pengadilan Agama Tahuna seperti tercantum dalam
matriks berikut ini:
10
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
No. Sasaran Kerja
Pegawai
Jumlah
Kegiatan
2018
Keterangan
1. H. Amirudin
Hinelo, S.Ag
(Ketua)
33 1. Membantu pembuatan surat gugatan /
permohonan bagi buta huruf
2. Membuat Menentukan PMH
3. Mempelajari berkas perkara
4. Membuat PHS
5. Penyidangkan Perkara
6. Mengoreksi berita acara sidang
7. Menandatangani berita acara sidang
8. Membuat dan mengoreksi putusan
9. Meminutasi berkas perkara
10. Menandatangani putusan
11. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan
hakim
12. Menindaklanjuti hasil pengawasan hakim
13. Menganomisasi putusan
14. Membuat penetapan aanmaning
15. Membuat perintah eksekusi
16. Membuat surat izin kuasa insidentif
17. Menandatangani dan memberi paraf buku
register perkara
18. Menandatangani dan memberi paraf buku
keuangan perkara
19. Memeriksa dan menutup secara Insidentif BIKP
20. Menandatangani dan memberi paraf buku
register
21. Menandatangani dan memberi paraf buku
keuangan
22. Memeriksa dan menandatangani laporan perkara
23. Membuat SK yang berkaitan dengan proses
perkara
24. Mengevaluasi pelaksanaan SOP
25. Melakukan rapat
26. Menandatangani RENSTRA , RKT, (renja) dan
Program kerja
27. Menandatangani SK yang berhubungan dengan
naskah kepegawaian
28. Menandatangi SK yang berhubungan dengan
naskah keuangan
11
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
29. Mendisposisi Surat Masuk
30. Mengoreksi surat keluar
31. Menandatangani surat-surat
32. Membuat LAKIP dan SAKIP
33. Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai
2. H. Mahrus Lc,
M.H (Wakil
Ketua)
20 1. Memeriksa dan Mengawasi pembuatan RKT
2. Memeriksa dan mengawasi pembuatan SOP
3. Memeriksa dan mengawasi pembuatan LAKIP
4. Memeriksa dan mengawasi pembuatan LAPTAH
5. Menunjuk Hakim Mediator
6. Membuat PHS
7. Menyidangkan perkara
8. Mengoreksi Berita acara Persidangan
9. Menandatangani Berita Acara Persidangan
10. Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara
11. Membuat Konsep Putusan
12. Menandatangani Putusan
13. Meminutasi Berkas Perkara
14. Melakukan Evaluasi dan melaporkan hasil
pengawasan
15. Melakukan Rapat Baperjakat
16. Membuat Laporan Kegiatan Hakim
17. Mengontrol Data Perkara pada aplikasi SIPP
18. Menganomisasi putusan
19. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam
Pimpinan Rapat
20. Menandatangani, mengoreksi, memriksa absen
pegawai dalam pelaksanaan dan pengawasan
serta penerapan disiplin Pegawai
3. H. Moh. Adam,
S.H.I (Hakim)
11 1. Mempelajari berkas perkara yang akan
disidangkan
2. Mengisi dan memeriksa instrumen persidangan
3. Menyidangkan perkara
4. Memeriksa Berita Acara Sidang
5. Melakukan rapat permusyawaratan Majelis
Hakim
6. Memeriksa konsep putusan yang dibuat oleh
hakim anggota
7. Membuat konsep putusan
8. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
12
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
9. Melaksanakan mediasi sebagai hakim mediator
10. Melaporkan hasil mediasi
11. Membuat laporan kegiatan hakim (court
calender)
4. Al Gazali Mus,
S.H.I., M.H
(Hakim)
8 1. Mempelajari berkas perkara yang akan
disidangkan
2. Mengisi dan memeriksa instrumen persidangan
3. Menyidangkan perkara
4. Memeriksa Berita Acara Sidang
5. Melakukan rapat permusyawaratan Majelis
Hakim
6. Memeriksa konsep putusan yang dibuat oleh
hakim anggota
7. membuat konsep putusan
8. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
9. melaksanakan mediasi sebagai hakim mediator
10. melaporkan hasil mediasi
11. Membuat laporan kegiatan hakim (court
calender)
5. Moh. Natsir
Stirman, S.H
(Sekretaris)
17 1. Merangkum dan menyusun Program dan
Rencana Kerja Pengadian Agama Tahuna Tahun
2018
2. Merangkum dan menyusun Program dan
Rencana Kerja Bagian Kesekretariatan Tahun
2018
3. Merangkum dan menyusun Sasaran Kinerja
Pegawai Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018
4. Melaksanakan pembinaan, arahan menyangkut
pembagian tugas kepada Kasubbag-Kasubbag
berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan
yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku
5. Merangkum, menyusun dan menetapkan
Sasaran Kerja Pegawai Bagian Kesekretariatan
Tahun 2018
6. Melaksanakan urusan umum dan keuangan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan urusan umum dan keuangan
8. Membuat laporan dan pertanggung jawaban
urusan umum dan keuangan
13
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
9. Melaksanakan urusan kepegawaian dan
organisasi tata laksana
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan urusan kepegawaian dan organisasi
tata laksana
11. Membuat laporan kinerja urusan kepegawaian
dan organisasi tata laksana
12. Melaksanakan urusan perencanaan, teknologi
informasi dan pelaporan
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan urusan perencanaan, teknologi
informasi dan pelaporan
14. Membuat laporan kinerja urusan perencanaan,
teknologi informasi dan pelaporan
15. Melaksanakan rapat koordinasi bagian
kesekretariatan
16. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi Vertikal/Horizontal
17. Melaksanakan panggilan tugas ke PTA Manado
6. Sakinah, S.Ag
(Panitera)
17 1. Menyusun program kerja Kepaniteraan
2. Membuat rencana anggaran biaya proses
3. Menyusun Laporan keadaan perkara
4. Menandatangani Laporan keuangan perkara
5. Membuat surat penunjukkan panitera pengganti
6. Membuat surat penunjukkan Jurusita dan
Jurusita pengganti
7. Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan
8. Menandatangani akta cerai
9. Menandatangani laporan perkara
10. Membuat berita acara sidang (BAS)
11. Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/tunda
12. Membuat penetapan (Sita/Ikrar)
13. Melaksanakan Pemberkasan Perkara/minutasi
14. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang
15. Melakukan rapat Koordinasi dan evaluasi
16. Menyusun Laporan tahunan
17. Menyusun lakip
7. Sukarni
Manangkalangi
(Wakil Panitera)
12 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang
2. Membuat berita acara sidang (BAS)
3. Mengetik Penetapan Sita/ikrar
14
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
4. Melaksanakan Pemberkasan Perkara/ minutasi
5. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas
perkara baru
6. Menyiapkan data perkata untuk bahan
penyusunan program kerja
7. Menyiapkan Bahan program kerja di bagian
kepaniteraan
8. Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya
proses
9. Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara
10. Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara
11. Mengoreksi laporan perkara yang akan
ditandatangani oleh Panitera dan Ketua
12. Membuat Laporan realisasi biaya proses
(anggaran);
8. Ridwan Olii, S.H
(Panmud
Gugatan)
8 1. Bertanggung jawab terhadap proses penerimaan
di bidang gugatan;
2. Bertanggung jawab terhadap proses pengisian
jurnal dan register;
3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan
instrumen perkara;
4. Bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan
arsip aktif perkara gugatan;
5. Mendampingi Hakim dalam Persidangan;
6. Membuat Berita Acara Sidang dan
mempersiapkan kelengkapan berkas perkara
serta menyusun nya dalam satu bundel
(minutasi);
7. Mencatat putusan / penetapan perkara gugatan
mengenai penetapan Majelis Hakim, tanggal
sidang, penundaan sidang, tanggal putus,diklum
amar putusan;
8. Mengkoordinasikan tugas-tugas Panitera
Gugatan kepada Wakil Panitera.
9. Hj. Elvira
Wongso, S.H
(Panmud
Permohonan)
8 1. Bertanggung jawab terhadap proses penerimaan
perkara dibidang Permohonan
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan
dengan meja informasi dan pengaduan;
3. Membantu Panitera untuk tertibnya administrasi
perkara dan administrasi persidangan;
15
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
4. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas di bidang
perkara kepada Wakil Panitera dan Panitera;
5. Mendampingi Hakim dalam persidangan ;
6. Membuat berita acara sidang dan
mempersiapkan kelengkapan berkas perkara
serta menyusunnya dalam satu bundel
(minutasi);
7. Menerima dan menindaklanjuti serta
mengarsipkan hasil kegiatan yang berkaitan
pertimbangan kepada Masyarakat;
8. Mengolah dan menyusun data statistik, minutasi,
serta membuat buku kendali berkas minutasi
sesuai dengan nomor urut di boks arsip perkara.
10. Maryati M., S.H
(Panmud
Hukum)
8 1. Menerima,memeriksa,mengolah,menyajikan,
serta menyusun laporan data perkara dan
mengarsipkannnya,baik secara manual ataupun
dengan aplikasi;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan
dengan meja informasi dan pengaduan;
3. Membantu Panitera untuk tertibnya administrasi
perkara dan administrasi persidangan;
4. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas di bidang
perkara kepada Wakil Panitera dan Panitera;
5. Mendampingi Hakim dalam persidangan ;
6. Membuat berita acara sidang dan
mempersiapkan kelengkapan berkas perkara
serta menyusunnya dalam satu bundel
(minutasi);
7. Menerima dan menindaklanjuti serta
mengarsipkan hasil kegiatan yang berkaitan
pertimbangan kepada Masyarakat;
8. Mengolah dan menyusun data statistik, minutasi,
serta membuat buku kendali berkas minutasi
sesuai dengan nomor urut di boks arsip perkara.
11. Sitti I.
Lawendatu, S.E
(Kasubag
Umum dan
Keuangan)
14 1. Mengkoordinir Pembuatan Laporan rekonsiliasi SAIBA dan BMN ke KPPN Tahuna
2. Pelaksanaan pelaporan Rekonsiliasi BMN Semsteran dan Tahunan
3. Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
16
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
4. Membuat KIB dan Pembukuan Inventaris Barang Milik Negara
5. Mengontrol dan Mengkoordinir Surat Masuk dan Surat Keluar serta Pengarsipannya
6. Membantu Kuasa Pengguna Barang dalam menginventaris serta Pemeliharaan BMN
7. Membantu PPK dalam Perencanaan Pengadan alat Tulis Kantor (ATK)
8. Penginputan Barang Persediaan ATK pada aplikasi Persediaan serta mengkoordinir barang persediaan baik Pembelian dan Pemakaiannya
9. Membantu Kuasa Pengguna Barang dalam Pembuatan Surat Penunjukan penggunaan BMN
10. Membantu kuasa Pengguna Anggaran dalam mengontrol dan mengekola Anggaran secara akuntable
11. Mengonsep dan mengetik Pembuatan surat-surat dinas umum
12. Menghimpun data pertanggung jawaban Keuangan Unit Kerja
13. Meneliti Keabsahan Bukti Pembayaran dan memverifikasi tagihan atas Pembebanan APBN
14. Menandatangani Surat Perintah Membayar SPM
12. Idrus Buhari,
S.H.I (Kasubag
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana)
14 1. Mengonsep dan mengetik pembuatan SKP Pegawai PA Tahuna
2. Bersama-sama pejabat Kesekretariatan dan Kepaniteraan menyusun Laporan tahunan (Laptah),Rencana Strategis (Rentra), LAKIP pada Bulan Januari 2018
3. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai, Pensiun, Taspen, Askes, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Alasan Penting dan Satya
4. Membuat SK Inpassing,KGB dan Cuti Tahunan
5. Mengonsep Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor
6. Merekap SKP Hakim dan Pegawai,Menyusun Jobdesciption berdasarkan SKP,serta memperbaiki data struktural Organisasi
7. Merekap data kehadiran Pegawai Manual dan KOMDANAS
8. Pengisian Buku Kendali Kepegawaian 9. Mengupdate data SIMPEG, SIKEP dan ABS. 10. Merekap dan Mengelola surat yang berhubungan
dengan Kepegawaian
17
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
11. Membuat Surat Pernyataan Pelantikan, SPMT dan SPMJ
12. Membuat DUK, Bezetting, dan Data Kepegawaian
13. Membuat Rekap Absen dan mengirmkan ke PTA Manado
14. Melaporkan Kegiatan bidang Kepegawaian kepada wakil Sekertaris;
13. Ilhama P.
Suendra, S.H.,
M.H (Kasubag
Perencanaan, TI
dan Pelaporan)
13 1. Menyusun Konsep Renja, Renstra, RKT, PKT, IKU, RKA
2. Menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
3. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
4. Memantau pelaksanaan DIPA; 5. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;
8. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006;
9. Membuat Laporan Kinerja Semesteran; 10. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi
dan pelaporan kegiatan; 11. Menghimpun, menyusun dan menganalisis
laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;
12. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
13. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP;
14. Andri Hasan,
S.H.I (Jurusita
Pengganti)
10 1. Melaksanakan perintah Hakim dan Panitera untuk melaksanakan pemanggilan relaas dalam perkara perdata gugatan / permohonan kepada para pihak ;
2. Pembuatan Relaas Panggilan; 3. Menyerahkan Relaas panggilan kepada Ketua
Majelis;
18
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
4. Melaksanakan Perintah Hakim dan Penunjukkan dari Panitera untuk melaksanakan bantuan pemanggilan ke PA lain (Tabayun);
5. Melaksanakan Perintah Hakim dan Penunjukkan dari Panitera untuk melaksanakan pemanggilan (Bantuan pemanggilan) dari PA lain;
6. Mengirim Relaas Panggilan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan panggilan;
7. Melakanakan perintah Hakim dan Penunjukkan Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning;
8. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan (PBT); 9. Melaksanakan perintah Hakim dan Penunjukkan
dari Panitera untuk melaksanakan panggilan Relaas Ikrar Talaq Kepada Pemohon dan Termohon;
10. Melaksanakan Perintah Hakim dan Penunjukkan dari panitera untuk melaksanakan Panggilan - panggilan secara prodeo.
B. Pelayanan Publik Yang Prima
1. Akreditas Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berorientasi kepada prinsip efektif dan
efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan,
maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, sesuai surat nomor :
2166/DJA/OT.01.3/VIII/2018.
Menindaklanjuti surat tersebut dan sesuai petunjuk Pengadilan Tinggi Agama
Manado, maka Pengadilan Agama Tahuna mempersiapkan pelaksanaan
SAPM dengan menyusun :
a. SK Tim SAPM
Sebagai langkah awal, Ketua Pengadilan Agama Tahuna menerbitkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna nomor : W18-
A3/341/OT.01.3/SK/8/2018 tanggal, 8 Agustus 2018, tentang Penunjukan Tim
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Agama Tahuna, yang
19
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
kemudian menjadi dasar penyusunan Struktur Akreditasi Pengadilan Agama
Tahuna.
b. Pelaksanaan SAPM
Pengadilan Agama Tahuna tentu juga berkewajiban untuk melaksanakan
SAPM yang merupakan sebuah upaya agar warga Kabupaten Kepulauan
Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud
mendapatkan pelayanan yang prima dan sesuai standar yang ditetapkan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Tahun
2018 merupakan tahun kedua untuk Pengadilan Agama Tahuna melaksanakan
kegiatan SAPM. Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara,
Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan kesempatan ketiga untuk
menerapkan SAPM, setelah pada kesempatan pertama dan kedua masih
belum maksimal.
Pada kesempatan kedua di tahun 2018, Pengadilan Agama Tahuna dapat
meraih predikat “B”. Pengadilan Agama Tahuna, melalui arahan dari Ketua
Pengadilan meskipun pada tahun 2018 hanya mendapatkan predikat Akreditas
“B” namun seluruh jajaran Pengadilan Agama Tahuna berkomitmen
kedepannya agar bisa meraih hasil yang lebih baik lagi dan bisa meraih predikat
Akreditas “A” (Excelent).
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling sepenuhnya ditanggung oleh
APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018 dengan Alokasi
Anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang
pemanfaatannya digunakan untuk 3 wilayah pelaksanaan kegiatan sidang
keliling yang bertempat di Kabupaten Kepulauan SITARO, Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
No. Satker Jumlah
Perkara
Pagu Realisasi Sisa
1. PA Tahuna 51 Rp. 260.000.000,- Rp. 259.999.871,- Rp. 129,-
20
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2018 mendapat alokasi Anggaran untuk
peningkatan pelayanan masyarakat miskin ( Prodeo ) berdasar Pasal 237 HIR
Jo. Pasal 5 ayat (9) Surat Edaran Dirjen Badilag MA-RI nomor
0508.a/DjA/HK00/III/2014. Sejumlah Rp.3.500.000,- yang telah digunakan
untuk penyelesaian 16 perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Tahuna.
No. Satker Jumlah
Perkara
Pagu Realisasi Sisa
1. PA Tahuna 16 Rp. 3.500.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 0,-
Rincian perkara yang biayanya dibebaskan yaitu :
No. Nomor Perkara Jenis Perkara
1 3/Pdt.G/2018/PA.Thn Gugatan
2 5/Pdt.G/2018/PA.Thn Gugatan
3 2/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
4 3/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
5 4/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
6 5/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
7 6/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
8 7/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
9 8/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
10 9/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
11 10/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
12 11/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
13 12/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
14 13/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
15 14/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
16 15/Pdt.P/2018/PA.Thn Permohonan
21
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tahuna sampai
dengan Desember 2018 seluruhnya berjumlah 22 orang, dengan rincian Pegawai
Negeri Sipil 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Orang dan Pegawai Honorer 7
orang.
Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) bukan hanya sebagai
alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu
organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga
sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala
aktivitas organisasi. Oleh karena itu,kemajuan suatu organisasi ditentukan pula
bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM didalamnya. Organisasi yang dimaksud
tidak terkecuali bagi aparat penyelenggara lembaga peradilan di Indonesia, baik
Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada dibawahnya.
Tujuan Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan
integritas birokrasi pemerintah. Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi
adalah penataan manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks ini diharapkan
setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompentensi professional dalam
melaksanakan tugas jabatan.
Berikut rincian data Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama
Tahuna Kelas II dan kualifikasi dalam bentuk tabel di bawah ini :
Tabel Sumber Daya Manusia Pada PA Tahuna Tahun 2018
No. Nama Jabatan Keterangan
1 H. Amirudin Hinelo, S.Ag Ketua
2 H. Mahrus, Lc., M.H Wakil Ketua
3 H. Mohamad Adam, S.H.I Hakim
4 Al Gazali Mus, S.H.I., M.H Hakim
5 Moh. Natsir Stirman, S.H Sekretaris
6 Sakinah, S.Ag Panitera
22
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
7 Sukarni Manangkalangi Wakil Panitera
8 Ridwan Olii, S.H Panmud Gugatan
9 Hj. Elvira Wongso, S.H Panmud Permohonan
10 Maryati M., S.H Panmud Hukum
11 Sitti I. Lawendatu, S.E Kasub. Umum dan
Keuangan
12 Idrus Buhari, S.H.I Kasub. Kepegawaian
dan Ortala
13 Ilhama P. Suendra, S.H., M.H Kasub. Perencanaan,
TI dan Pelaporan
14 Andri Hasan, S.H.I Jurusita Pengganti
15 Bijak Enhasiwi Putusukma,
S.H.I
Cakim Diklat
16 Hariano Ratumboba, S.H PPNPN
17 Nurfahman Soleman PPNPN
18 Syarifudin U. Panggala PPNPN
19 Abdul Sabri Djamaluddin PPNPN
20 Sultana Soleman PPNPN
21 Rizal Z. Mandiri, S.Kom PPNPN
22 Wahyuningsi, S.Pd Tenaga Lepas
1. Mutasi
Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Tahuna dilaksanakan beberapa mutasi
yaitu:
a. Mutasi Kenaikan Pangkat sebanyak 2 (dua) hakim dan 1 (satu) pegawai
yaitu:
No. Nama Periode Kenaikan Pangkat
1 H. Amirudin Hinelo, S.Ag April 2018 IV/a menjadi VI/b
2 H. Mahrus Lc, M.H Oktober 2018 III/d menjadi VI/a
3 Andri Hasan, S.H.I April 2018 III/a menjadi III/b
23
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
b. Mutasi masuk dengan jabatan yang sama tidak ada.
No. Nama Dari Menuju Jabatan
1 N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L
c. Mutasi keluar dengan jabatan yang sama sebanyak 1 (satu) pegawai yaitu:
No. Nama Dari Menuju Jabatan
1 Ramla Abas PA Tahuna PA Amurang Kasubbag
Kepegawaian
dan Ortala
2. Promosi
Selama tahun 2018 di Pengadilan Agama Tahuna telah terjadi kegiatan promosi
jabatan sebanyak 3 (tiga) pegawai sebagai berikut:
No Nama Jabatan Unit Kerja
Lama Baru
1 Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E Jurusita
Pengganti
Kasubbag Umum
dan Keuangan
2 Idrus Buhari, S.H.I Jurusita
Pengganti
Kasubbag
Kepegawaian
dan Ortala
3 Ilhama Putra Suendra, S.H,
M.H
Jurusita
Pengganti
Kasubbag
Perencanaan, TI
dan Pelaporan
24
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
3. Pensiun
Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Tahuna tidak ada pegawai yang
pensiun.
No. Nama / NIP Jabatan Lama TMT
1. N I H I L N I H I L N I H I L
4. Pendidikan dan Pelatihan
Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Tahuna ada 1 (satu) pegawai yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yaitu :
No. Nama Nama Diklat Penyelenggara Waktu
1. H. Mohamad
Adam, S.H.I
Penyetaraan
Sertifikasi
Ekonomi Syari’ah
Pusdiklat
Litbangkumdil
11-14
November
2018
B. Penyelesaian Perkara
Secara rinci keadaan perkara di Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2018 dapat
dilaporkan sebagai berikut:
1. Perkara Putus dan Diterima Tahun 2018.
Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Tahuna tahun 2018 sebanyak 126
perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak 8 perkara dan perkara
yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 118 perkara. Dari jumlah perkara
tersebut, perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 123 perkara
sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2018 sebanyak 3
perkara.
Detail pengelolaan perkara tersebut dapat dilihat pada matriks tabel berikut:
25
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
No. Jenis Perkara Sisa
Tahun
2017
Terima
Tahun
2018
Putus
Tahun
2018
Sisa
Tahun
2018
1 Izin Poligami - - - -
2 Pencegahan Perkawinan - - - -
3 Penolakan Perkawinan - - - -
4 Pembatalan Perkawinan - 1 1 0
5 Kelalaian Kewajiban
suami/istri
- - - -
6 Cerai Talak 3 21 23 1
7 Cerai Gugat 4 44 46 2
8 Harta Bersama - - - -
9 Penguasaan Anak - - - -
10 Nafkah Anak Oleh Ibu - - - -
11 Hak-Hak Bekas Istri - - - -
12 Pengesahan Anak - - - -
13 Pencabutan Kekuasaan
Orang Tua
- - - -
14 Perwalian - - - -
15 Pencabutan Kuasa Wali - - - -
16 Penunjukan Orang Lain
sebagai Wali
- - - -
17 Ganti Rugi Terhadap Wali - - - -
18 Asal Usul Anak - - - -
19 Penolakan Kawin Campur - - - -
20 Istbat Nikah - 42 42 0
21 Izin Kawin - - - -
22 Dispensasi Kawin - 9 9 0
23 Wali Adhol - - - -
24 Pengangkatan Anak - - - -
25 Ekonomi Syariah - - - -
26
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
26 Kewarisan 1 - 1 0
27 Wasiat - - - -
28 Hibah - - - -
29 Wakaf - - - -
30 Shadaqah/Zakat/Infaq - - - -
31 Penetapan Ahli Waris
(P3HP)/Kewarisan
- 1 1 0
32 Lain-lain - - - -
Jumlah Total 8 118 123 3
2. Laporan Perkara Putus Tepat Waktu.
Dari 123 perkara yang diputus pada tahun 2018, dapat dijabarkan secara rinci
tingkat penyelesaian perkara terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk
proses persidangan yang dapat dilihat pada matriks berikut:
Tingkat Penyelesaian Jumlah
Sisa perkara tahun 2017 8
Perkara diputus bulan kesatu setelah perkara didaftar 81
Perkara diputus bulan kedua setelah perkara didaftar 19
Perkara diputus bulan ketiga setelah perkara didaftar 5
Perkara diputus bulan keempat setelah perkara didaftar 4
Perkara diputus bulan kelima setelah perkara didaftar 3
Perkara diputus bulan keenam setelah perkara didaftar 2
Perkara diputus lebih dari enam bulan setelah perkara didaftar 1
Jumlah Keseluruhan 123
3. Laporan Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan
PK.
Dari 123 perkara yang diputus pada tahun 2018 tidak ada perkara yang
mengajukan upaya hukum lanjutan.
27
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
4. Laporan Perkara Mediasi Berhasil.
Selama tahun 2018 perkara yang menempuh mediasi sebanyak 11 perkara,
yang semuanya melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Tahuna. Dari
jumlah tersebut ada 5 perkara yang berhasil didamaikan.
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
1. Kendaraan Dinas
Untuk menunjang kelancaran tugas, Pengadilan Agama Tahuna memiliki
kendaraan dinas sebagai berikut :
No. Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi Keterangan
Baik Rusak Rusak
Berat
Kendaraan Roda 4
1 Toyota Kijang
Innova No. Pol
DL 47 A
2005 V Transfer
BUA MARI
Kendaraan Roda 2
1 Honda CS1 V DIPA PA
Tahuna
2 Honda CS1 V DIPA PA
Tahuna
3 Honda Supra X V DIPA PA
Tahuna
4 Honda Supra X V DIPA PA
Tahuna
5 Honda Supra X V DIPA PA
Tahuna
6 Honda Supra X V DIPA PA
Tahuna
7 Honda Supra X V Transfer
PTA
28
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
8 Honda GL 100 V Transfer
Depag
9 Honda GL 100 V Transfer
Depag
2. Gedung Bangunan Kantor
Pengadilan Agama Tahuna mempunyai 1 gedung kantor dan 1 rumah dinas
dengan keterangan sebagai berikut :
1) Kantor Pengadilan Agama Tahuna yang beralamat di Jl. Baru Tona No.
11,
Luas tanah 650 M2, diatasnya berdiri bangunan kantor permanen
seluas 250 M2, dan halaman depan 400 M2;
Bukti kepemilikan / Sertifikat Hak Pakai Nomor : 151 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik
Indonesia;
Gedung kantor ini dipakai untuk aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan
Agama Tahuna;
3. Rumah Dinas
Pengadilan Agama Tahuna mememiliki 6 (enam) buah rumah dinas. 1 (satu)
rumah dinas yang terletak di Jalan Baru Tona No. 11, Kelurahan Tona I
Kecamatan Tahuna Timur. 2 (dua) rumah dinas terletak di Jalan SMEA
kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur. 3 (tiga) rumah dinas terletak di
Jalan Perum Dinasti Manente Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna. Rumah
dinas tersebut merupakan Rumah Negara Golongan II Tipe C dan D. Tanah
dan Gedung tersebut memiliki bukti kepemilikan / Sertifikat Hak Pakai Nomor :
SHM atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
No. Uraian Jumlah Kondisi Keterangan
Baik Rusak Rusak
Berat
1 Rumah Dinas
Ketua
1 V
29
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
2 Rumah Dinas
Wakil Ketua
1 V
3 Rumah Dinas
Hakim 1
1 V
4 Rumah Dinas
Hakim 2
1 V
5 Rumah Dinas
Hakim 3
1 V
6 Rumah Dinas
Panitera
1 V
4. Sarana dan Prasaranan Gedung
No. Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 1
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Kepaniteraan 1
7 Ruang Kesekretariatan 1
8 Ruang Sidang 1
9 Ruang Tunggu 1
10 Ruang Server 1
11 Ruang Pelayanan 1
12 Ruang Mediasi 1
13 Ruang Arsip 1
14 Ruang Perpustakaan 1
15 Mushalla 1
30
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
16 Ruang Bermain Anak 1
17 Ruang Laktasi 1
18 Toilet 4
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Scanner 3 Unit
2 Lemari / Rak / Filling Cabinet 16 Unit
3 Mesin Ketik 1 Unit
4 Brangkas 2 Unit
5 Tabung Pemadam 2 Unit
6 CCTV 1 Set 8 Titik
7 Papan Nama (Visual & White Board)
1 Unit
8 Meja Kerja 14 Unit
9 Kursi Besi / Metal 6 Unit
10 Kursi Kayu 1 Unit
11 Bangku Panjang Kayu 2 Unit
12 Meja Sidang 1 Unit
13 Jam Elektronik 1 Unit
14 AC Split 13 Unit
15 Kipas Angin 1 Unit
16 Televisi 3 Unit
17 Amplifier 1 Unit
18 Loudspeaker 1 Unit
19 Microphone 5 Unit
20 Kamera 1 Unit
31
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
21 Lambang Garuda 5 Unit
22 Tiang Bendera 2 Unit
23 Dispenser 3 Unit
24 Mimbar 1 Unit
25 Palu Sidang 2 Unit
26 Lambang Instansi 2 Unit
27 Intercom Unit 8 Unit
28 UPS 3 Unit
29 Telepon 1 Unit
30 Facsimile 1 Unit
31 Finger Printer 1 Unit
32 Komputer Jaringan Lain 1 Unit
33 PC Unit 9 Unit
34 Laptop & Notebook 10 Unit
35 Printer 12 Unit
36 Server 1 Unit
37 Router 1 Unit
38 LCD Projector/Infocus 1 Unit
39 Jaringan Listrik 1 Unit
40 Genset 1 Unit
41 Cermin 4 Unit
42 Peta Wilayah 2 Unit
32
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)
1. Realisasi Anggaran Teknis
Realisasi anggaran teknis adalah realisasi anggaran yang digunakan dalam
proses pengelolaan perkara. Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
No. Nama Transaksi Masuk Keluar
PEMASUKAN
1 Saldo Desember 2017 3.759.200 -
2 Penerimaan Januari 2018 7.825.000 6.064.000
3 Penerimaan Februari 2018 5.598.000 4.898.000
4 Penerimaan Maret 2018 7.765.000 4.713.000
5 Penerimaan April 2018 1.177.000 4.308.000
6 Penerimaan Mei 2018 4.281.000 3.151.000
7 Penerimaan Juni 2018 2.028.000 1.781.000
8 Penerimaan Juli 2018 2.172.000 4.707.000
9 Penerimaan Agustus 2018 4.356.000 4.365.000
10 Penerimaan September 2018 13.841.000 3.425.000
11 Penerimaan Oktober 2018 3.184.000 6.086.000
12 Penerimaan November 2018 2.643.000 4.553.000
13 Penerimaan Desember 2018 1.2484.000 2.571.000
PENGELUARAN
1 Biaya proses/ATK/Pemberkasan*) - 4.770.000
2 Biaya Panggilan - 33.624.000
3 Biaya Penerjemah - -
4 Biaya Pemberitahuan - 4.206.000
5 Biaya Sita - -
6 Biaya Pemeriksaan Setempat - -
7 Biaya Sumpah - -
8 Biaya Saksi Ahli - -
9 Biaya Pengiriman - -
10 Biaya Meterai - 438.000
33
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
11 PNBP Biaya Pendaftaran - 1.590.000
12 PNBP Redaksi - 290.000
13 PNBP Lainnya - -
14 Pengembalian Sisa Panjar - 5.704.000
15 Biaya Lain-lain - -
Jumlah Penerimaan 60.013.200
Jumlah Pengeluaran 50.622.000
Saldo Desember 2018 - 9.391.200
Jumlah
2. Realisasi Anggaran Non Teknis
Realisasi anggaran non teknis adalah realisasi dari DIPA baik itu DIPA Badan
Urusan Administrasi (DIPA 01 Satuan Kerja 307246) dan DIPA Direktorat
Jenderal badan Peradilan Agama (DIPA 04 Satuan Kerja 309060).
Ringkasan realisasi DIPA 01 dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Jenis
Belanja
Pagu Pagu Revisi Realisasi Sisa %
DIPA 01
1. Belanja
Pegawai
2.888.018.000 2.888.018.000 2.321.992.950 566.025.050 80,44
2. Belanja
Modal
102.500.000 102.500.000 102.500.000 0 100
3. Belanja
Barang
Operasional
515.710.000 527.710.000 507.655.527 20.054.473 96,20
4. Belanja
Barang Non
Operasional
58.276.000 58.276.000 58.276.000 0 100
Jumlah 3.564.504.000 3.576.504.000 2.990.424.477 586.079.523 79.16
34
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Secara rinci berikut realisasi penyerapan DIPA 01:
No. Klasifikasi Belanja Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Persentase
Penyerapan
1 Belanja Gaji Pokok PNS 726.307.000 675.495.120 93,00
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.000 8.828 67,91
3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 51.445.000 43.336.612 84,24
4 Belanja Tunj. Anak PNS 15.779.000 14.121.276 89,49
5 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.390.000 29.120.000 87,21
6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.029.560.000 772.610.000 75,04
7 Belanja Tunj. PPh PNS 240.392.000 175.205.034 72,88
8 Belanja Tunj. Beras PNS 39.210.000 34.327.080 87,55
9 Belanja Tunj. Makan PNS 167.112.000 96.409.000 57,69
10 Belanja Tunj. Umum PNS 4.810.000 1.360.000 28,27
11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 580.000.000 480.000.000 82,76
12 Belanja Keperluan Perkantoran 232.700.000 219.012.000 94,12
13 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
3.600.000 2.850.400 79,18
14 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja
34.800.000 34.800.000 100
15 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.000.000 10.000.000 100
16 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
57.130.000 57.130.000 100
17 Belanja Langganan Listrik 41.880.000 36.999.994 88,35
18 Belanja Langganan Telepon 5.100.000 4.471.633 87,68
19 Belanja Langganan Air 4.200.000 4.091.500 97,42
20 Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
98.916.000 98.916.000 100
21 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
39.384.000 39.384.000 100
22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.500.000 102.500.000 100
35
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
23 Belanja Bahan 7.476.000 7.476.000 100
24 Belanja Perjalanan Biasa 50.800.000 50.800.000 100
Jumlah 3.576.504.000 2.990.424.477 83,65
Ringkasan realisasi DIPA 04 dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Jenis Belanja Pagu Pagu
Revisi
Realisasi Sisa %
DIPA 04
1. Perkara Prodeo 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 100
2. Sidang Keliling 260.000.000 260.000.000 259.999.871 129 100
3. Penyelesaian Monitoring
Adm. Perkara
0 0 0 0 0
Jumlah 263.500.000 263.500.000 263.499.871 129 100
Untuk DIPA 04 alokasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah
untuk pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) yang secara output dari 16
perkara dapat dilaksanakan seluruhnya.
Selain realisasi anggaran belanja negara, Pengadilan Agama Tahuna juga
melaksanakan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional
yang dicatat pada DIPA 04. Realisasi pendapatan yang diterima adalah sebagai
berikut:
No. Pendapatan Jumlah
Penerimaan
1 Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan 1.590.000
2 Biaya Pendaftaran Permohonan Banding -
3 Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi -
4 Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali -
5 Biaya Pendaftaran Penyerahan Salinan Putusan 67.200
6 Biaya Redaksi 290.000
36
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
7 Pembuatan Akta Asli -
8 Pendaftaran Surat Kuasa 30.000
9 Penyerahan Akta yang diharuskan hukum 865.000
10 Pengembalian Sisa Panjar Lebih 6 Bulan 130.000
Jumlah 2.972.200
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP
Publikasi Perkara (one day one publish)
Sebagai wujud pelayanan prima pengadilan, sejak beberapa tahun terakhir
PA Tahuna akan menerapkan “One Day Publish” terhadap putusan yang
dijatuhkan. “One Day Publish” adalah maklumat pelayanan kepada publik bahwa
Mahkamah Agung akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama
dengan perkara tersebut diputus. Mahkamah Agung juga akan mempublish
putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan
pengaju. Pengadilan Agama Tahuna dalam upayanya mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas publik, telah menyediakan website yang dapat diakses oleh
semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan
informasi serta media komunikasi baik antar sesama peradilan juga masyakat luas.
Lewat website, Pengadilan Agama Tahuna menyajikan informasi berupa jadwal
sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah
dianonimisasi, anggaran DIPA PA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan
Agama Tahuna, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan
peradilan.
Dukungan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam menunjang
pelaksanaan tugas aparatur Pengadilan Agama Tahuna dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada Masyarakat. Saat ini perangkat keras (Hardware)
maupun perangkat lunak (Software).
Pengadilan Agama Tahuna belum memadai untuk mengoperasikan Aplikasi
– aplikasi penunjang pelayanan publik yang dimiliki Peradilan Agama sehingga
menghambat kinerja aparatur Pengadilan Agama Tahuna dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada Masyarakat.
37
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Perangkat penunjang Teknologi Informasi yang dimiliki Pengadilan Agama
Tahuna adalah sebagai berikut :
1. Perangkat Keras
Berupa Server, PC Unit, Laptop, Printer, TV Media, CCTV dan Scanner.
2. Perangkat Lunak
Berupa Website dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
Dengan adanya aplikasi pengolah data SIPP pada jaringan lokal di satuan
kerja dan integrasi SIPP lokal ke subdomain website Pengadilan Agama Tahuna
www.sipp.pa-tahuna.go.id dan juga subdomain website Mahkamah Agung RI
www.sipp-ma.mahkamahagung.go.id serta www.putusan.mahkamahagung.go.id
maka publikasi perkara dapat dilakukan oleh satuan kerja hanya dalam sehari,
sehingga publik dapat melakukan pencarian data perkaranya pada website
Pengadilan Agama Tahuna maupun website Mahkamah Agung RI.
F. Regulasi Tahun 2018
Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan
aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk,
misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi
pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi
sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat,
mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi
(seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi
hukum,dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama
Tahuna maka pimpinan mengeluarkan regulasi sebagai berikut:
1. Bidang Kepaniteraan, terdiri dari:
a) Penunjukan Penulis Register
b) Penunjukan Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III,
c) SK Petugas Pengelola Biaya Proses
d) SK Radius
e) SK Mediator
f) SK Pengelola Tabayyun
38
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
g) SK Penggunaan Biaya Perkara
h) SK Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara
i) SK Penunjukan Media Mass Lembaga Pelayanan Publik
j) SK Penunjukan Kasir
k) SK Penunjukan Bendahara Penerima
l) SK Penunjukan Jurusita Pengganti
m) SK Mediator
n) SK Hakim Pengawas Bidang
o) SK Susunan Majelis
p) SK Penunjukan Panitera Pengganti Pendamping Majelis Hakim
2. Bidang Kesekretariatan, terdiri dari:
a) SK Pengelola Keuangan
b) Penunjukan Petugas Daftar Hadir
c) Penunjukan Pengelola Perpustakaan
d) SK Tenaga Honorer
e) SK Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Pejabat/Pegawai Pengadilan
Agama Tahuna
3. Bidang Umum, terdiri dari:
a) SK Hakim Pengawas Bidang
b) SK HUMAS
c) SK Petugas Meja Informasi dan Pengaduan
d) SK BAPERJAKAT
e) SK Pengelola Website
f) SK Penetapan Lokasi Sidang dan Tim Sidang Diluar Gedung
Pengadilan
Mahkamah Agung RI sendiri juga meregulasi beberapa peraturan dan
melahirkan aplikasi unggulan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
Sistem Peradilan Elektronik (E-Court)
39
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik
di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah
Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing),
pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian
pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-
summons).
Berdasarkan lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung
RI membuat sebuah inovasi yaitu Sistem Peradilan Elektronik (E-Court). Hal
ini merupakan harapan besar Mahkamah Agung RI untuk merespon
kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang efektif, efisien dan
ekonomis untuk menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan
berbiaya ringan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI. Aplikasi tersebut
merupakan regulasi paling hits yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang
diaplikasikan ke seluruh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI
seluruh Indonesia.
Pengadilan Agama Tahuna sudah melakukan Aktifasi Akun E-Court
pada awal bulan Desember 2018 yang sebelumnya melakukan kerjasama
dengan Bank BRI Cabang Tahuna utnuk membuat Virtual Account (VA). Dan
sekarang para pencari keadilan yang lebih khusus para untuk Advokat sudah
dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi E-Court.
40
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
BAB IV PENGAWASAN
A. Internal
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan
mengendalikan tugas-tugas yang diemban untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan
berjalan sebagaimana dengan rencana semula.
Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah,
manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika
tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh juga akan kurang
maksimal.
Berdasarkan KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan di Lingkungan Lembaga Peradilan, pelaksanaan
pengawasan fungsional, selanjutnya dikeluarkan pula KMA No.145/KMA/SK/VIII/2007
tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan di
Lingkungan Badan badan Peradilan.
Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting, guna
mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak
menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.
Dasar pelaksanaan pengawasan ini adalah :
1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24
Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan;
41
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29
Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008, tanggal 14
Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kinerja PNS dan Hakim di
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Klas II tanggal W18-
A3/01/HK.00.8/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018, tentang Penunjukan Hakim
Pengawasan Bidang, pada Pengadilan Agama Tahuna Klas II;
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan
sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu :
1. Pengawasan melekat adalah serangkaian yang bersifat sebagai pengendalian
yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara
preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara
efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam
satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga
peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :
1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan
tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidak efesien
penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.
42
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai
dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, meski perlu
adanya peningkatan dan difungsikannya para Hakim Pengawas Bidang.
Berdasakan Surat Keputusan Pengadilan Agama Tahuna Klas II No. SK: W18-
A3/01/HK.00.8/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018, maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang
antara lain :
Tabel. Daftar Hakim Pembina Dan Pengawas Bidang PA. Tahuna Tahun 2018
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan Hakim Pengawas
Bidang (Hawasbid) dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya program kerja sesuai
dengan yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan dengan cara memantau,
meneliti, dan memberi petunjuk apabila ditemukan kendala atau masalah di lapangan,
selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala serta secara konsisten
dan konsekuen melakukan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.
No. Nama/NIP Pangkat/Gol.
Ruang
Jabatan Bidang Pengawasan
1. H. Mahrus, Lc., M.H.
NIP. 197101042005021001
Pembina, IV/a Hakim
Madya
Pratama
Koordinator
Pengawasan
Manajemen Peradilan
2. H. Mohamad Adam, S.H.I.
NIP. 198112142007041001
Penata, III/c Hakim
Pratama
Madya
Administrasi Umum
dan Keuangan
Administrasi
Kepegawaian
3. Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
NIP. 197909242007041001
Penata, III/c Hakim
Pratama
Madya
Kinerja Pelayanan
Publik dan Meja
Informasi
Keuangan Perkara
Kearsipan Perkara
Aplikasi SIPP dan
Informasi Teknologi
43
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
B. Evaluasi
Dalam rangka pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dicapai oleh masing-
masing bagian dalam melaksanakan tugasnya, unsur pimpinan dari masing-masing
struktur telah melakukan pengawasan langsung pada bagiannya masing-masing,
kemudian dari pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2018 tersebut oleh
pimpinan pengadilan antara lain Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris akan
dibawa ke dalam rapat berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas termasuk hasil
pengawasan dari semua bagian sehingga dengan demikian terjadi sinergi antar bagian
yang ada.
Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang, telah
ditindaklanjuti dengan hasil capaian sebagai berikut:
a. Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Penerimaan Perkara, Keuangan
Perkara dan Laporan Perkara:
Telah dilaksanakan sesuai dengan Pola Bindalmin dan telah memenuhi:
1. Tertib penerimaan perkara
2. Tertib register perkara
3. Tertib keuangan perkara
4. Tertib instrumen persidangan
5. Tertib kearsipan
6. Tertib laporan perkara
b. Bidang Administrasi Persidangan Perkara Gugatan dan Permohonan serta
Administrasi Penyelesaian Perkara:
Telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan telah
memenuhi:
1. Tertib pemeriksaan persidangan
2. Tertib pemanggilan
3. Tertib pembuatan berita acara persidangan
4. Tertib tenggang waktu penyelesaian perkra
5. Tertib penyelesaian putusan dan penetapan
6. Tertib pelaksanaan penyitaan dan eksekusi
7. Tertib minutasi
44
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
c. Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Register Perkara:
Telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sehingga telah memenuhi:
1. Tertib penulisan register induk perkara gugatan
2. Tertib penulisan register induk perkara permohonan
3. Tertib penulisan register permohonan banding
4. Tertib penulisan register permohonan kasasi
5. Tertib penulisan register permohonan PK
6. Tertib penulisan register penyitaan barang bergerak
7. Tertib penulisan register penyitaan barang tidak bergerak
8. Tertib penulisan register surat kuasa khusus
9. Tertib penulisan register eksekusi
10. Tertib penulisan register akta cerai
11. Tertib penulisan register P3HP
12. Tertib penulisan register Ekonomi Syari’ah
13. Tertib penulisan register Mediasi
d. Bidang Managemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
1. Penataan Kelembagaan
Telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah
memenuhi :
a) Tertib pengusulan formasi jabatan yang kosong bagi pejabat yang memenuhi
syarat
b) Tertib pengusulan pegawai secara proporsional
c) Tertib pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai Job Description
d) Tertib penataan ruang kerja kantor yang nyaman dan aman serta disesuaikan
dengan perkembangan IT
e) Tertib pelaksaaan transparansi badan peradilan dengan brosur-brosur dan
pengumuman-pengumuman
f) Tertib memberikan pelayan yang cepat dan tepat sesuai dengan Standar
Operasional Pelayanan (SOP)
45
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
2. Pengendalian Manajemen
Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah
memenuhi:
a) Tertib pembuatan rencana kerja dan program kerja
b) Tertib pelaksanaan pencatata hasil kerja
c) Tertib penyusuan pedoman kerja
d) Tertib pelaksanaan koordinasi intern dan ekstern
e) Tertib pelaksaan pembinaan SDM
f) Tertib pelaksanaan evaluasi program kerja
3. Pelayanan Publik
Telah dilaksanakan sesuai dengan SK KMA Nomor :1-144/KMA/SK/2011 jo. SK
Dirjen BADILAG Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 aturan-aturan yang berlaku,
sehingga telah memenuhi:
a) Pemberian pelayanan pada masyarakat dengan melalui meja informasi
(resepsionis)
b) Tertib terhadap aturan khusus mengenai pelayanan informasi
4. Standarisasi pemberian pelayanan dengan peralatan IT
e. Bidan Administrasi umum
1. Bagian Kepegawaian
Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan kepegawai yang berlaku,
sehingga telah memenuhi:
Tertib administrasi kepegawaian yang meliputi sarana tata usaha
Tertib pembuatan DP3
Tertib pembuatan DUK
Tertib pengusulan DUK
Tertib pengusulan KARPEG dan KARIS/KARSU
Tertib pengelolaan berkas usulan kenaikan pangkat
Tertib pengelolaankenaikan gaji berkala
Tertib pengelolaan pendidikan dan penjenjangan
Tertib pengelolaan kesejahteraan pegawai
46
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Tertib pengelolaan pengisian jabatan
Tertib pengelolaan pengelolaan pegawai yang memasuki usia pension
2. Bagian Keuangan
Telah dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
dan aturan-aturan keuangan Negara yang berlaku, yang meliputi :
Tertib administrasi keuangan yang meliputi sarana tata usaha
Tertib pemerikasaan brangkas
Tertib pemeriksaan kas
Tertib pembukuan pada kas umum
Tertib pengelolaan anggaran
Tertib pelaporan keuangan, baik REKONSILIASI maupun BAR
3. Bagian Umum
Telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penatausahaan barang milik
Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI, yang meliputi:
Tertib pengelolaan surat menyurat
Tertib pengelolaan perlengkapan
Tertib pengelolaan inventaris asset Negara
Tertib pembukuan barang invetaris milik Negara
Tertib pelaporan barang invetaris milik Negara
Tertib pengelolaan perpustakaan kantor
4. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari PTA Makassar, BUA,
Badilag
dan Mahkamah Agung RI, yang meliputi:
Pelaksanaan perencanaan (RKA-K/L)
Pelaksanaan teknologi informasi
Pelaksanaan pelaporan (monitoring dan evaluasi)
47
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa secara umum program kerja Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2018,
baik di bidang yudisial maupun non yudisial, secara umum telah dapat terlaksana
dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yang
antara lain :
1. Pada Tahun 2018, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama
Tahuna mengalami penurunan sebanyak 58,42 % dibanding jumlah perkara
yang diterima pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 perkara yang diterima
sebanyak 202 perkara, sedangkan Tahun 2018 perkara yang diterima
sebanyak 118 perkara.
2. Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2018
disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah perkara bantuan ke
Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama
1 (satu) bulan, perkara gaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya
dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan perkara yang masuk di
akhir tahun 2018.
3. Pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan
alokasi dana sebesar Rp. 3,564,504,000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh
empat juta lima ratus empat ribu rupiah) untuk kegiatan belanja pegawai,
belanja barang dan belanja modal. Dan adanya revisi Anggaran sebesar Rp.
3,576,504,000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat
ribu rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasi penyerapan DIPA 01 sampai
dengan bulan Desember 2018 senilai Rp. 2,990,424,477,- atau sekitar 79,16
% dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk belanja pegawai pagu Rp. 2.888.018.000,- realisasi Rp.
2.321.992.950,-
- Untuk belanja barang operasional pagu Rp. 527,710,000,- realisasi Rp.
507,655,527,-.
48
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
- Untuk belanja barang non operasional pagu Rp. 58,276,000,- realisasi Rp.
58,276,000,-.
- Untuk belanja modal pagu Rp. 102,500,000,- realisasi Rp. 102,500,000,-.
4. Sedangkan realisasi penyerapan DIPA 04 Tahun 2018 adalah senilai Rp.
263,500,000,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari pagu
anggaran senilai Rp. 263,500,000,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah) yang dialokasikan untuk belanja barang berupa pembiayaan perkara
prodeo dan sidang keliling atau terealisasi sebanyak 100 %.
5. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian seperti promosi dan mutasi,
pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat baru, kenaikan gaji
berkala dan inpassing, usulan kenaikan pangkat, penilaian pegawai (SKP),
pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dll, sudah dapat dilaksanakan.
6. Penyelenggaraan administrsi umum baik hal pelaporan dan rekonsiliasi
SIMAK BMN, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtangga, proses surat-
menyurat, maupun kepustakaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan
lancar.
7. Secara umum seluruh kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen telah
terlaksana dengan baik karena sistem pelaksanaannya telah menggunakan
Teknologi Informasi (TI) walaupun masih ada kendala-kendala seperti
kurangnya tenaga operator, namun upaya meningkatkan efektifitas kerja
tetap dilaksanakan.
B. Rekomendasi
Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Tahuna menuju ke arah yang lebih
baik, demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Tahuna, maka kami
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
a. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan
Agama Tahuna mengingat volume pekerjaan yang cukup besar sementara
volume pegawai yang ada kurang mencukupi.
b. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasarana yang
belum dimiliki Pengadilan Agama Tahuna, seperti gedung yang belum
49
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2018
memadai, rumah dinas untuk pegawai, kendaraan dinas khususnya
kendaraan roda empat serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
c. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh
Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai
Pengadilan Agama Tahuna agar dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan
penyelesaian perkara sampai 100 % perkara yang diterima pada tahun
berjalan.
d. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh
aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan
profesional, berwawasan luas, beretos kerja tinggi, terampil dalam
menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia.
50