Upload
dangmien
View
240
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan | .:: KATA PENGANTAR ::. i
.:: KATA PENGANTAR ::.
Dalam rangka memenuhi kewajiban pembuatan laporan tahunan dalam bidang
Administrasi Umum maupun bidang Administrasi Perkara tahun 2014 maka disusunlah
laporan tersebut dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/
Perikanan/ Tipikor Medan yang tertuang sebagai pertanggung jawaban dalam pekerjaan
dibidangnya sehari-hari.
Dengan selesainya penyusunan laporan tahunan pada Pengadilan Negeri/ Niaga/
HAM/ PHI/ Perikanan/ Tipikor Medan tersebut, maka diharapkan agar dalam pelaksanaan
tugasnya terwujud suatu ketentuan yang jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata
cara administrasi peradilan khususnya Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan/
Tipikor Medan yang harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin serta transparansi dalam
penegakan hukum.
Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
telah tersusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan/
Tipikor Medan tahun 2014, semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas dibidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam
mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Medan, Januari 2015
An. Ketua Pengadilan Negeri Medan,
SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP. 19590301 198503 1006
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan | .:: DAFTAR ISI ::. ii
.:: DAFTAR ISI ::.
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................ i
DAFTAR ISI........................................................................................................................................................ ii
BAB I Pendahuluan
A. Kebijakan Umum Peradilan ............................................................................. 1
B. Visi dan Misi ........................................................................................................... 3
C. Renstra...................................................................................................................... 3
BAB II Struktur Organisasi (Tupoksi)
A. Standar Operasional Prosedur (SOP).......................................................... 8
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ....................................................... 147
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan
A. Sumber Daya Manusia........................................................................................ 180
B. Keadaan Perkara .................................................................................................. 183
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .............................................................. 185
D. Pengelolaan Keuangan....................................................................................... 188
E. Dukungan Teknologi Informasi ..................................................................... 189
F. Regulasi Tahun 2014.......................................................................................... 190
BAB IV Pengawasan
A. Internal ..................................................................................................................... 191
B. Evaluasi .................................................................................................................... 191
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi ............................................................................... 192
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adaiah Negara hukum
yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.
Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang – undang No.14 Tahun
1970 jo Undang– undang No. 4 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik
yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan financial
berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa
konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin
luas dan komplek.
Setelah diberlakukannya Undang – undang No. 4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21
Tahun 2004, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan tingkat
pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang
lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja
menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga
administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu
sendiri. Terkait hal tersebut, administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan
dipisahkan penanganannya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi
kesekretariatan. Namum demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi dan
pertanggungjawaban yaitu seorang Panitera/ Sekretaris.
Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk
mewujudkan sebuah Badan Peadilan yang Agung dengan:
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan
secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I Hal. 2
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,
nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,
sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya
peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.
Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan
Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Medan ada program prioritas, antara lain
adalah:
1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka pada Pengadilan Negeri Medan
juga telah dibuat website Pengadilan Negeri Medan dengan alamat : www.pn-
medankota.go.id, website tersebut telah berjalan dengan update setiap saat. Pengadilan
Negeri Medan juga telah mempunyai Meja Informasi, Sedangkan untuk SMS Gate Way
sudah ada tapi belum difungsikan. Selain itu dengan Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3 yang merupakan program dari Mahkamah Agung RI
untuk mendukung program Keterbukaan Informasi di bidang Kepaniteraan. Sedangkan
untuk ruang sidang Tipikor telah terpasang alat perekam audio visual Tipikor.
2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan
Pada program ini Pengadilan Negeri Medan telah menyediakan meja informasi, Web
Kios dan LCD Jadwal Sidang yang bisa diakses oleh pengunjung yang terletak di loby
depan pada Pengadilan Negeri Medan, selain itu juga telah tersedia Meja Pengaduan
dimana meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab Panitera
Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan
Mahkamah Agung.
3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI
Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2011 -2035, Pengadilan
Negeri Medan berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang
tertuang dalam Cetak Biru tersebut.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I Hal. 3
B. Visi dan Misi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan mengacu pada
Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Negeri Medan, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak
lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
C. Renstra
Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan Strategi di
Pengadilan Negeri Medan yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara
efektif, sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari
keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga
terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran
atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Tujuan yang ditetapkan ini adalah:
1. Terciptanya fungsi kekuasaaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan
secara proposional dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur.
4. Terciptanya menajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan proposional.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I Hal. 4
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas
operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transaparan, akuntabel. Adapun
Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2014 adalah:
a. Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah:
i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .
Dalam program ini, Pengadilan Negeri Medan yang merupakan lembaga
peradilan pada tingkat pertama dan dalam klasifikasi Pengadilan Negeri Medan
Kelas IA Khusus, selalu berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum
Pengadilan Negeri Medan dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan
masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya
beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga
penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan
prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Medan tidak mendapat anggaran belanja
modal.
iii) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Pada Program ini di Pengadilan Negeri Medan tersedia anggaran untuk
Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa, Biaya Sidang
keliling dan Zetting Plat, Pelaksanaan POSBANKUM, perkara operasional
persidangan PHI dan Biaya Operasional Persidangan Tipikor.
ii. Kegiatan Bidang Administrasi Kepaniteraan.
iii. Kegiatan Bidang Aministrasi Kesekretariatan.
b. Kegiatan-Kegiatan yang ada pada Pengadilan Negeri Medan:
i. Kegiatan Majelis Hakim.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 5
BAB IISTRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Pengadilan Negeri Medan merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI
yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai tugas pada
Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri
Medan dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil
Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai
Pengadilan Negeri Medan.
Sesuai Bagan Struktur organisasi diatas, nama yang menduduki jabatan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Ketua : Surya Perdamaian, S.H.
2. Wakil ketua : DR. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
3. Panitera/Sekretaris : Sugeng Wahyudi, SH.MM
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ PHI/ PERIKANAN dan TIPIKOR
MEDAN
KETUA
WAKIL KETUA
PANITERA/SEKRETARIS
HAKIM
WAKILPANITERA
WAKILSEKRETARIS
KEPANITERAANPIDANA
KEPANITERAANPERDATA
KEPANITERAANHUKUM
BAGIANUMUM
BAGIANKEUANGAN
BAGIANKEPEGAWAIAN
KEPANITERAANPHI
KEPANITERAANTIPIKOR
KEPANITERAANNIAGA
KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTIDAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 6
4. Wakil Panitera : Ilham Purba, S.H.
5. Wakil Sekretaris : H. Ahmad Sulaiman, S.H.
6. Panitera Muda Pidana : Eddy Sangapta Sinuhaji, S.H.
7. Panitera Muda Perdata : H. Abu Churairah, S.H.,M.H.
8. Panitera Muda Hukum : Hj. Eva Zahermi, S.H., M.H.
9. Plt. Panitera Muda PHI : Mahtina Hanum, S.H., M.H.
10. Plt. Panitera Muda Tipikor : Wahyu Probo Julianto, S.H., M.H.
11. Plt. Panitera Muda Niaga : Hj. Syafrida Hafni, S.H.
12. Ka.Sub.Bag.Umum : Nurhairani, S.H.
13. Ka.Sub.Bag.Kepegawaian : Syarifuddin
14. Ka.Sub.Bag.Keuangan : Marelitua Simanjuntak, S.H.
Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan
Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mana Panitera merangkap sebagai
Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
Kepaniteraan
Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok
Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan
administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu:
1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan perkara dan
administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara
pidana.
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub kepaniteraan yaitu:
1. Sub. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 7
2. Sub. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Sub. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data,
menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas
perkara, badan hukum, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan
catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Sub Kepaniteraan PHI, bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan, menyimpan berkas perkara yag masih berjalan dan lain-lain yang
berhubungan dengan perkara PHI.
5. Sub Kepaniteraan Tipikor, bertugas melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-
lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor.
6. Sub Kepaniteraan Niaga, bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang
berhubungan dengan perkara Niaga.
Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku Kepala
Sub Kepaniteraan, yang bertanggung jawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini
adalah seorang Wakil Panitera yang bertugas mengkoordinir/pengawasan terhadap tugas-
tugas Panitera Muda dimaksud, untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat
pembagian tugas dan pengawasan yang terkoordinir untuk melancarkan segala beban tugas
yang ada.
Kesekretariatan
Tugas pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Kesekretariatan dibagi
dan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
1. Sub Bagian Kepegawaian yang melakukan urusan kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan yang melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan
biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Sub Bagian Umum yang melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga
dan perpustakaan.
Masing-masing Sub.Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, dibawah
koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas Tingkat Menengah untuk
selanjutnya malaporkan hasil kerja dan Pengawasannya kepada Sekretaris Pengadilan
Negeri Medan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 8
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- HAKIM
i. Perkara Pidana
No Uraian Tugas Lamanya Proses Keterangan
1. Menerima berkas perkara yang
telah ditetapkan oleh KPN, Ketua
Majelis segera menetapkan hari sidang
& membuat penetapan penahanan
1 hari
2. Perkara pidana sebelum disidangkan
dipelajari terlebih dahulu apakah
surat dakwaan memenuhi syarat
formil & materiil
1-2 hari Tergantung bobot
ringannya perkara
3. Berkas yang tidak sempurna
dapat dikembalikan kpd Jaksa untuk
diperbaiki hanya sekali yakni sebelum
penetapan hari sidang atau sebelum
sidang dimulai
Maksimal 7 hari
4. Dalam hal perkara yang terdakwanya
ditahan & diajukan permohonan
penangguhan pengalihan penahanan
maka perlu musyawarah majelis
hakim
1 hari
5. Dalam hal permohonan tersebut
dikabulkan, penetapannya ditandan
tangani oleh ketua majelis & hakim
anggota
1 hari
6. - Menyidangkan perkara pidana,
pembacaan dakwaan
- Pemeriksaan saksi-saksi
- Acara tuntutan dari Jaksa Penuntut
Umum
- Replik Penasehat Hukum
- Duplik Jaksa Penuntut
- Hakim membuat konsep putusan
3-6 bulan Tergantung
Perkara
7. Setelah Panitera pengganti membuat
salinan putusan, diminutasi
7 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 9
ii. Perkara Perdata
No Uraian Tugas Lamanya Proses Keterangan
1. Mempelajari berkas perkara
perdata
7 hari Tergantung Bobot
Perkara
2. Menetapkan hari sidang 7 hari
3. Memanggil Para Pihak 7-28 hari Tergantung Domisili
Para Pihak
4. Menyidangkan perkara perdata,
tahap awal Mediasi
Maksimal 40 hari Tergantung Itikad
Baik Para Pihak
5. Jika mediasi berhasil, dibuat akta
perdamaian, maka perkara perdata
tersebut selesai
1-3 hari
6. - Jika mediasi gagal, dilanjutkan
dengan pembacaan gugatan
- Replik dari penggugat
- Duplik dari tergugat
- Pemeriksaan sidang di tempat
- Pemeriksaan saksi dari
penggugat
- Pemeriksaan saksi dari tergugat
- Kesimpulan dari dua belah
pihak kalau mengajukan
- Membuat konsep putusan
6 bulan Tergantung banyak
saksi yang bisa
dihadirkan. &
Tergantung perkara.
7. Minutasi Perkara 14 hari
iii. Hakim Pengawas Bidang
No Uraian Tugas Lamanya Proses Keterangan
1. Sebagai Hakim Pengawas Bidang 7 hari
2. Membuat laporan kegiatan hakim 7 hari
3. Kimwasmat 6 bulan
- Panitera Pengganti
No Uraian Tugas Lamanya Proses Keterangan
1. Membuat penetapan hari sidang sampai
dengan pengiriman surat
1 jam
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 10
2. Menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim 15 menit
3. Membuat penetapan penunjukan
Penasehat
Hukum
1 jam
4. Membuat berita acara hasil persidangan 1 jam
5. Pelaksanaan persidangan untuk Eksepsi
dari
PH.
2-3 jam
6. Membuat Penetapan Perpanjangan
Penahanan
1 jam
7. Membuat / mengetik Putusan 2-3 jam
8. Membuat akta tanda terima pikir-
pikir,
Banding dan Kasasi bagi terdakwa
dan
Penuntut Umum
2 jam
9. Membuat Kutipan Putusan 2 jam
10. Membuat Surat Pengantar untuk Pengiriman
Kutipan Putusan
1 jam
11. Menyerahkan surat ke bagian umum untuk
dikirimkan.
1 jam
12. Pemberkasan / penjilidan berkas perkara. 1 jam
13. Penyerahan ke Bagian Pidana untuk
minutasi.
1 jam
Catatan :
1. Untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman
hukuman kurang dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa
dan sudah putus sebelum waktu 3 bulan.
2. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan
ancaman hukuman lebih dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai
diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 5 bulan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 11
- Jurusita/ Jurusita Pengganti
No Uraian Tugas Waktu Keterangan
1 PANGGILAN
- Pengetikan Risalah Panggilan
untuk Penggugat dan Tergugat
termasuk panggilan delegasi dan
Teguran-teguran
15
menit
Tergantung
banyaknya para
pihak yang dipanggil
dan jarak yang
ditempuh
- Penandatanganan dan Pengecapan 10
menit
- Pelaksanaan panggilan kepada
para pihak ( penggugat dan
tergugat)
5 jam
- Pengetikan pengantar untuk
panggila delegasi dan pengiriman
kembali surat Panggilan ke
Pengadilan Negeri yang
bersangkutan
1 hari
- Pelaksanaan panggilan teguran
(aanmaning)
5 jam
2 PEMBERITAHUAN PERKARA
PERDATA
- Pengetikan Risalah pemberitahuan
Putusan Pengadilan Negeri, Banding,
Kasasi termasuk pemberitahuan
delegasi ataupun peninjauan kembali
15 menit
Tergantung
banyaknya para
pihak yang dipanggil
dan jarak yang
ditempuh
- Penandatanganan dan Pengecapan 10 menit
- Pelaksanaan pemberitahuan
Putusan Pengadilan Negeri
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan
Permohonan Banding kepada
terbanding
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian memori Banding
kepada terbanding
5 jam
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 12
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian kontra memori Banding
kepada pembanding
5 jam
Tergantung
banyaknya para
pihak yang dipanggil
dan jarak yang
ditempuh
- Pelaksanaan pemberitahuan Inzage 5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian Putusan Banding
kepada para pihak
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan putusan
Pengadilan Negeri
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan
Permohonan
5 jam
- Kasasi kepada termohon Kasasi 5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian memori Kasasi kepada
termohon Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian kontra memori Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan Inzage 5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian Putusan Kasasi kepada
para pihak
1 hari
- Pengetikan pengantar untuk
pemberitahuan delegasi dan
pengiriman kembali surat
pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
yang bersangkutan
10 menit
3 PEMBERITAHUAN PERKARA PIDANA
- Pengetikan Risalah
pemberitahuan Permohonan
Banding, Memori Banding, Kontra
Memori Banding, Putusan Banding,
Kasasi dan Delegasi
10 menit
- Pengetikan Risalah
pemberitahuan
10 menit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 13
- Permohonan Kasasi, Memori Kasasi,
Kontra Memori Kasasi, Inzage dan
Putusan Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan
Permohonan Banding kepada
terbanding
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan
penyampaian memori Banding
kepada terbanding
5 jam
- Pelaksanaan
pemberitahuan/penyampaian kontra
memori Banding kepada pembanding
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian Putusan Banding
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan
Permohonan Kasasi kepada termohon
Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian memori Kasasi
kepada termohon Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian kontra memori Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan pemberitahuan/
penyampaian Putusan Kasasi
kepada para pihak
5 jam
I. SOP ADMINISTRASI PERKARA PERDATA
A. PERDATA UMUM
1. Penyelesaian Pekara : Jangka Waktu
- Pendaftaran gugatan dan Permohonan, diselesaikan dalamwaktu 1 (satu) hari kerja, setelah biaya perkara ditaksiroleh meja pertama berdasarkan surat keputusan KetuaPengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bank yangditunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekeningPengadilan Negeri tersebut.
- Registrasi perkara perdata gugatan permohonan diselesaikan
1 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 14
pada hari itu juga.
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negerimelalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya/Hakim,diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada harikerja berikutnya.
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakimdan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktupaling lama 2 hari kerja
- Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh MajelisHakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga.
- Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkanwaktu selama 7 hari kerja, kecuali panggilan delegasidisesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yangakan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luarnegeri paling lama 3 bulan / disesuaikan dengan ketentuanDepartemen Luar Negeri
- Setelah para pihak hadir pada sidang yang pertama MajelisHakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktuuntuk Mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008.
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggalpenundaan sidang beserta alasannya pada hari itu jugakepada Kepaniteraan Perdata.
- Pemeriksaan perkara (Gugatan, Jawaban, Replik,Duplik/Pembuktian, Kesimpulan, Putusan) diselesaikanpaling lama 5 bulan.
- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelahputusan diucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdatapada hari itu juga
- Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakanputusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani/putusan sudah nett
1 hari kerja
2 hari Kerja
1 hari kerja
7 hari kerja
1 hari kerja
5 bulan, tenggang waktumediasi tidak dihitung
1 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amarputusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu jugasetelah putusan diucapkan dan disertai perintah untukdisertai perintah untuk memberitahukan putusan kepadapara pihak yang tidak hadir.
- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangantersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itupada hari itu juga setelah menerima laporan dari PaniteraPengganti.
- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 15
minutasi dan Pemberkasan perkara 14 hari kerja setelahputusan akhir diucapkan.
2. Proses Banding : Jangka Waktu
- Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu:14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusandiberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbandingpaling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan bandingditerima tanpa menunggu Memori Banding.
- Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan olehPanitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalamwaktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan.
- Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas(inzage) selama : 14 hari kerja.
- Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 harisejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menungguMemori Banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yangbelum kembali).
- Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon danberkas tersebut telah dikirim dan belum diputus olehPengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada PengadilanTinggi dan Terbanding pada hari itu juga.
- Apabila ada memori banding yang diterima oleh PengadilanNegeri setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negerimengirimkan memori banding dan atau kontra memoribanding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaaspemberitahuan.
14 hari kalender
2 hari kerja
14 hari kerja
14 hari kerja
30 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidaklengkap.
- Dalam setiap putusan banding yang diterima dari PengadilanTinggi harus disertai soft copy.
- Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggidiberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2hari setelah putusan diterima.
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
2 hari kerja
3. Proses Kasasi : Jangka Waktu
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 16
- Pemeriksaaan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu :14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada parapihak.
- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasipaling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima.
- Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinyadalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan.
- Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasidalam waktu : 2 hari kerja setelah memori diterima.
- Kontra memori Kasasi dapat diserahkan oleh TermohonKasasi dalam waktu: 14 hari, setelah termohon kasasimenerima memori kasasi.
- Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agungpaling lama 65 hari sejak pernyataan kasasi diterima.
Catatan:Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung R.I tenggatwaktu 30 hari, akan tetapi setelah melihat perhitunganpenyampaian memori dan kontra memori membutuhkanwaktu yang lebih, untuk itu tenggat waktu 30 hari tidakcukup.
14 hari kalender
2 hari kerja
14 hari kerja
2 hari kerja
14 hari kerja
65 hari kalender
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidaklengkap.
- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari MahkamahAgung dimohon disertai soft copy.
- Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktupaling lama : 2 hari, setelah putusan diterima
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
2 hari kerja
4. Proses Peninjauan Kembali : Jangka Waktu
- Penerimaan permohonan dan pencataan dalam registerPeninjauan Kembali paling lama : 2 hari.
- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalamtenggang waktu : 180 hari setelah putusan kasasidiberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan buktibaru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali.
- Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari kerja,setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima.
2 hari kerja
180 hari kalender
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 17
- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dalam waktu : 30hari, setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasanPeninjauan Kembali.
- Dalam waktu paling lama : 30 hari setelah jawaban diterimadari Termohon Peninjauan Kembali berkas peninjauankembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidaklengkap.
- Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterima dariMahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
- Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada parapihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusanditerima.
30 hari kalender
30 hari kalender
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
2 hari kerja
5. Delegasi : Jangka Waktu
- Permintaan pemberitahuan ke Pengadilan Negerilain/delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja.
- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudahdijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,paling lama : 3 hari kerja.
- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeripemohon bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja.
- Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerjaJurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnyatepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telahmelaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Paniteradengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
- Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untukmelaksanakan panggilan delegasi dari Pengadilan Negeripemohon.
1 hari kerja
3 hari kerja
2 hari kerja
Tim Delegasi dibentuksecara periodik
6. Sita dan Eksekusi : Jangka Waktu
I. Sita Jaminan :
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelahmenerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari MajelisHakim pada hari itu juga.
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 18
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkanpenunjukan jurusita pada hari itu juga setelah pemohonmembayar panjar biaya perkara/Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) dan mencatatnya ke dalam bukuregister penyitaan.
- Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama : 3 harisetelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraanperdata/bagian eksekusi.
- Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepadaKepaniteraan Perdata/bagian eksekusi perdata palinglama : 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan.
II. Aanmaning :
- Surat masuk permohonan aanmaning, di disposisi KPNdan Pansek pada hari yang sama, jika pemohonaanmaning itu setelah dibaca dan dipelajari ternyatamemenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembalimembuat persetujuan untuk dilaksanakan prosesaanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. BilaKPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajariapakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
- Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnyake dalam register eksekusi paling lama 1 hari setelahmenerima disposisi.
- Kepaniteraan Perdata/ bagian eksekusi mempersiapkanPenetapan KPN paling lama : 2 hari setelah pemohonmembayar SKUM.
- Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagianeksekusi ke KPN untuk ditetapkan hari dan tanggalpeneguran (pada hari itu juga).
- Panitera menunjuk jurusita untuk melakukanpemanggilan pada hari itu juga.
- Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan: 7 hari kerja untuk di dalam wilayah Pengadilan Negeri,dan 14 hari kerja di luar wilayah hukum PengadilanNegeri yang bersangkutan.
- Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon padahari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum haridan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
- Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itujuga setelah dilakukan peneguran.
1 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kalender
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
7 hari kerja
14 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 19
III. Sita Eksekusi dan Pengangkatan Sita:
- Surat masuk permohonan sita eksekusi dan pengangkatansita eksekusi di disposisi KPN dan Pansek pada hari yangsama, jika pemohon sita eksekusi dan pengangkatan sitaitu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhisyarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuatpersetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yangbersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukanberkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harusdiserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudahlengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
- Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnyakedalam buku register eksekusi paling lama 1 harisetelah menerima disposisi.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkanPenetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohonmembayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapansita eksekusi.
- KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
- Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 3 harisetelah menerima berkas sita eksekusi dari bagianeksekusi.
- Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagianeksekusi perdata paling lama 1 hari setelahpelaksanaan sita eksekusi.
IV. Eksekusi Riil / Pengosongan :
- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPN danPansek pada hari yang sama, jika pemohon eksekusiriil/ pengosongan itu setelah dibaca dan dipelajariternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPNkembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan prosesaanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. BilaKPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajariapakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN/Pansek.
1 hari kerja
14 hari kalender
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
14 hari kalender
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 20
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkanPenetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohonmembayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapaneksekusi.
- KPN / Pansek meneliti penetapan eksekusi untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
- Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.
- Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama 3hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagianeksekusi.
- Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaaneksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelumhari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
- Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada kepadabagian perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaaneksekusi.
V. Eksekusi Lelang :
- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPN danPansek pada hari yang sama, jika pemohon eksekusilelang itu setelah dibaca dan dipelajari ternyatamemenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembalimembuat persetujuan untuk dilaksanakan prosesaanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. BilaKPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaningmaka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajariapakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelahmenerima disposisi KPN/Pansek.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkanpenetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohonmembayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapaneksekusi lelang.
- KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untukditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
- Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkansurat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantorlelang paling lama 2 hari setelah Penetapanditandatangani.
Catatan :Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktorkesulitan masing-masing perkara.
1 hari kerja
1 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 21
VI. Laporan Perdata (untuk diserahkan kepadaKepaniteraan Hukum).
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanankepada Panitera Muda Hukum paling lambat padatanggal 3 tiap bulannya.
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanankepada Panitera Hukum paling lambat pada tanggal 3tiap 4 bulannya.
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanankepada Paniera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 tiap 6 bulannya.
- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunankepada Paniera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 Januari Tahun berikutnya.
Pada tanggal 3 tiapbulannya
Pada tanggal 3 tiap 4bulannya
Pada tanggal 3 tiap 6bulannya
Pada tanggal 3 JanuariTahun berikutnya
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 22
B. PERDATA KHUSUS
1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU)
1. URAIAN Jangka Waktu
- Pendaftaran permohonan kepailitan, pencabutan putusan pailit,rehabilitasi dilakukan setelah biaya perkara dibayar sesuaidengan apa yang ditaksir oleh Meja Pertama berdasarkan SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung keBank yang ditunjuk setelah Meja Pertama memberikan nomorrekening Pengadilan Negeri tersebut;
1 hari kerja
- Registrasi perkara perdata permohonan, diselesaikan 1 harikerja;
1 hari kerja
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negerimelalui Panitera untuk ditetapkan Majelisnya/Hakim,diselesaikan 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim danPanitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu 2 hari kerja;
2 hari kerja
- Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh MajelisHakim/Hakim, ditetapkan 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Untuk sah dan patutnya pemanggilan sidang dibutuhkan waktuselama 7 hari kerja, sebelum hari sidang yang ditetapkan;
7 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaansidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata;
1 hari kerja
- Pemeriksaan perkara (Permohonan, Jawaban, Pembuktian,Kesimpulan, Putusan), diselesaikan paling lama 60 hari kerjasesuai court calender;
60 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusandiucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdata 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pada saat Putusan diucapkan Majelis Hakim membacakanputusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani 1 harikerja;
1 hari kerja
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusankepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dandisertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada parapihak yang tidak hadir 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangantersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itusetelah menerima laporan dari Panitera Pengganti 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecualiputusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan 7 hari kerja;
7 hari kerja
- Salinan putusan yang memuat pernyataan pailit harusdisampaikan kepada Hakim Pengawas, Kurator, setelah putusan3 hari kerja;
3 hari kerja
- Hakim Pengawas menetapkan media pengumuman putusanpernyataan pailit, rapat kreditur pertama, batas penyampaianpengajuan tagihan ke Kurator dalam 2 (dua) Koran harian danberita Negara 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Usul penggantian atau penambahan Kurator diserahkan kepadaMajelis Hakim (Pasal 71) 1 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 23
- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa usultersebut dengan memanggil Kurator, pemohon dalam waktu 1hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim dapat memutuskan penggantian atau penambahankurator selama 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan;
2 - 3 kali sidangdalam waktu
sebulan- Hakim Pengawas harus menyerahkan perselisihan tagihan yang
tidak dapat didamaikan (Renvoi Procedure) kepada MajelisHakim/Ketua Pengadilan Niaga setelah rapat kreditur deadlocktentang tagihan tersebut dengan memerintahkan pihak-pihakmenghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim segera memutus perkara perselisihan tagihan(Renvoi Procedure) tersebut selama 2 - 3 kali sidang dalamwaktu sebulan;
2 – 3 kali sidangdalam waktu
sebulan- Hakim Pengawas menyerahkan Akta Perdamaian yang disepakati
untuk dihomologasi atau ditolak oleh Majelis Hakim setelah rapatkreditur memutuskan perdamaian tercapai dengan menetapkanhari sidang untuk itu serta memerintahkan para pihak, Kuratordan Hakim Pengawas menghadiri sidang paling lama 14 harisetelah rapat kreditur tersebut dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim harus memutuskan untuk mengesahkan ataumenolak perdamaian tersebut dalam waktu 7 hari kerja;
7 hari kerja
- Dalam hal Daftar Pembagian telah dibuat, maka Hakim Pengawasmemerintahkan kurator mengumumkan Daftar Pembagiantersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian untuk memberikesempatan kepada kreditur atau debitur mengajukan keberatandalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawasdalam rapat kreditur dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Dalam hal diajukan keberatan atas Daftar Pembagian tersebut,maka Hakim Pengawas menetapkan hari sidang untuk itu denganmemerintahkan pelawan dan kurator menghadap di sidangtersebut 7 hari setelah batas waktu pengumuman berakhir dalamwaktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan dan mengumumkan permohonanrehabilitasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian yangditunjuk selama 60 hari setelah permohonan rehabilitasididaftarkan dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biayakepailitan, maka Hakim Pengawas dapat mengajukan usulpencabutan putusan pernyataan pailit kepada Majelis Hakim;
1 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk usul pencabutanputusan kepailitan tersebut dengan memanggil atau mendengardebitur dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Majelis Hakim memutus usul pencabutan putusan pernyataanpailit tersebut untuk mendengar panitia kreditur sementara dansetelah memanggil secara sah atau mendengar debitor dalamwaktu 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan;
2 – 3 kali sidangdalam waktu
sebulan
2. Proses Kasasi Jangka Waktu
- Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 8 harisetelah putusan kepailitan, renvoi procedure, pengesahan ataupenolakan perdamaian diucapkan dengan disertai Memori Kasasi
8 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 24
dalam waktu 8 hari kerja;
- Pendaftaran permohonan Kasasi dilakukan setelah membayarbiaya kasasi dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasisetelah permohonan didaftarkan dalam waktu 2 hari kerja;
2 hari kerja
- Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasisetelah permohonan kasasi didaftar dalam waktu 7 hari kerja;
7 hari kerja
- Kontra Memori Kasasi harus dikirimkan kepada Pemohon Kasasidalam waktu 2 hari kerja;
2 hari kerja
- Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung palinglama 14 hari sejak pernyataan kasasi diterima dalam waktu 14hari kerja;
14 hari kerja
- Permohonan Kasasi harus diputus oleh Mahkamah Agung setelahberkas diterima dalam waktu 60 hari kerja;
60 hari kerja
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
Menggunakan PINuntuk
pengamanan- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah
Agung dimohon disertai soft copy;Menggunakan PIN
untukpengamanan
- Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktupaling lama 2 hari kerja setelah putusan diterima;
2 hari kerja
3. Proses Peninjauan Kembali Jangka Waktu
- Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam registerPeninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggangwaktu 180 hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatanhukum tetap apabila ditemukan bukti baru (novum) dan 30 harikerja setelah inkracht apabila didasarkan pada adanyakekeliruan dalam putusan hakim;
180 hari kerja
30 hari kerja
- Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali paling lama 2 hari kerja setelahpermohonan Peninjauan Kembali didaftar;
2 hari kerja
- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali setelah permohonan PeninjauanKembali didaftar dalam waktu 7 hari kerja;
7 hari kerja
- Dalam waktu paling lama 30 hari setelah didaftar permohonanPeninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung;
30 hari kerja
- Putusan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalamwaktu 60 hari kerja;
60 hari kerja
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidaklengkap;
- Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dariMahkamah Agung dimohon disertai soft copy;
- Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihakdalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima;
2 hari
4. Pendaftaran Permohonan PKPU
A. Permohonan PKPU yang diajukan Debitor
- Pembayaran panjar/biaya setelah dilakukan permohonan PKPU 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 25
berkas sesuai check list, kemudian dilakukan pendaftaranpermohonan tersebut, kemudian dilakukan pendaftaranpermohonan tersebut, kemudian untuk ditetapkan Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili dan memutuskan dan menyerahkanberrkas kepada Majelis Hakim dalam waktu 1 hari kerja;
- Penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak Pemohondilakukan pada saat pendaftaran;
- Putusan permohonan oleh Debitor tersebut untuk mengabulkanPKPU sementara harus sudah diucapkan dalam tenggang waktu 3hari sejak permohonan PKPU didaftar (Pasal 225);
3 hari kerja
B. Permohonan PKPU yang diajukan Kreditur
- Pembayaran biaya perkara dilakukan di Bank yang ditunjuksetelah dicek kelengkapan berkas sesuai check list dan RegistrasiPerkara Permohonan PKPU dilakukan setelah bukti pembayarandiserahkan kepada Panitera Muda Perdata dalam waktu 1 harikerja;
1 hari kerja
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negerimelalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Hakim dankemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan MajelisHakim/Hakim;
- Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakim dilakukandalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pemanggilan oleh Jurusita dilakukan 7 hari sebelum sidang yangditetapkan dalam waktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pemeriksaan Perkara PKPU (jawab-jinawab) dengan penundaansidang 1 hari;
- Permohonan PKPU harus diputus oleh Majelis Hakim untukmenetapkan PKPU sementara dalam kurun waktu 20 hari sejakdidaftar;
20 hari kerja
- Putusan PKPU sementara harus sudah disampaikan kepadaHakim Pengawas dan Pengurus setelah putusan diucapkan dalamwaktu 1 hari kerja;
1 hari kerja
- Pengadilan melalui pengurus harus memanggil debitor dankreditur yang dikenal untuk menghadap sidang yangdiselenggarakan pada saat PKPU sementara berakhir;
- Pada hari sidang yang diselenggarakan pada waktu berakhirnyaPKPU sementara, Majelis Hakim harus memutuskan PKPUsementara, Majelis Hakim harus memutuskan pemberian PKPUtetap paling lama 270 hari atas persetujuan para kreditur(konkuren) atau debitur dinyatakan pailit karena PKPU tetapditolak dan pada saat persidangan tersebut harus didengarHakim Pengawas, pengurus Debitur maupun Krediturnya(kuasanya);
Pada hari itu juga
- Usul penggantian Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal236 ayat (3) UU No. 37/2004 diserahkan oleh Hakim Pengawaskepada Majelis Hakim dalam waktu 2 hari kerja;
2 hari kerja
- Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang atas usulpenggantian Pengurus setelah adanya usul dari Hakim Pengawas,atau kreditur atau Pengurus atau Pengurus yang lain;
1 hari kerja
- Setiap waktu Majelis Hakim dapat memutuskan usul penggantianpengurus, setelah mendengar pengurus yang bersangkutan danmengganti dengan pengurus lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004;
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 26
- Rencana perdamaian yang telah disepakati menjadi perjanjianperdamaian harus diajukan tertulis oleh Hakim Pengawas kepadaMajelis Hakim untuk disahkan atau ditolak setelah rapat kreditormemutuskan perdamaian yang disepakati;
2 hari kerja
- Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memutuskanperdamaian yang telah disepakati tersebut;
2 hari kerja
- Majelis Hakim memutuskan mengesahkan perdamaian ataumenolak dengan menyatakan debitur pailit pada sidang yangditetapkan;
14 hari kerja
- Kasasi dan Peninjauan Kembali secara mutatis dan mutandismengikuti ketentuan kepailitan;
2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
A. TEKNIS ADMINISTRASI
Penerimaan Gugatan
URAIAN WAKTU
a. Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama
1) Penggugat atau advokat menyerahkan gugatan kepadaPanitera Muda perdata/Niaga dengan kelengkapan formalsekurang-kurangnya :a. Surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.b. Surat Kuasa khusus.c. Kartu Anggota Advokat
2) Penggugat diwajibkan untuk menyertakan.a. Bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang
dianggap merugikan Penggugat.b. Alas hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat HKI
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen HKI).
3) Petugas pada meja pertama mencatat dokumen gugatan HKIyang dilampirkan oleh Penggugat pada lembar dokumentasidaftar dokumen yang diserahkan Penggugat.
4) Panitera mengembalikan berkas perkara yang belum lengkapkepada Penggugat, dengan dijelaskan supaya melengkapisurat-surat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam
5) formulir kelengkapan berkas perkara.
6) Dalam hal berkas perkara telah lengkap, petugas penerimaanberkas membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam
7) rangkap tiga, (sesuai formulir yang ditentukan ).a. Lembar pertama untuk Penggugat.b. Lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas perkara.c. Lembar ketika untuk arsip.Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah biayaperkara sebagaimana dicantumkan dalam SKUM oleh PaniteraMuda perdata sebagai petugas meja pertama
8) Besarnya biaya perkara ditetapkan berdasarkan suratKeputusan ketua Pengadilan Negeri/Niaga yangbersangkutan.
9) Biaya perkara HKI dibayar sekaligus kepada Kasir yang
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 27
merupakan bagian dari Panitera Muda Perdata/Niaga.
10)Kasir setelah menerima pembayaran menanda tangani,membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dan sekaligusmencantumkan nomor baik pada SKUM maupun pada lembarpertama surat gugatan.
11)Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tata urutanpenerimaan biaya perkara pada buku Jurnal.
12)Setelah Penggugat memenuhi kewajiban pembayaran makaberkas permohonan yang dilampiri dengan SKUM dan tandaterima pendaftaran diteruskan pada petugas register untukdidaftar.
13)Petugas register mencatat data serta mendaftar perkarasesuai dengan nomor perkara yang tercantum padaSKUM/lembar pertama surat gugatan pada register IndukPerkara HKI sesuai dengan urutan pencatatan yang ada.
Setelah perkara didaftar, petugas register member tanda terimapendaftaran kepada Penggugat atau Advokat. Formulir Tanda TerimaGugatan diberikan sesuai dengan jenis gugatan yang diajukan.
b. Pendaftaran Kasasi.
1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusanperkara HKI, adalah dengan mengajukan kasasi.
2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara HKIpada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlaku padapendaftaran permohonan Kasasi.
3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh Pemohonditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI.
4) Setelah Pemohon kasasi menyelesaikan kewajibanpembayaran biaya perkara, Pemohon Kasasi diberikan tandaterima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas padatanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.
5) Petugas Register pada meja kedua mencatat tanggalpengajuan permohonan pada register induk perkara HKI.
6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonankasasi untuk ditandatangani oleh Panitera dan pemohonkasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara.
7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam registerinduk perkara diteruskan kepada petugas urusan upayahukum HKI pada meja kedua untuk ditelaah kelengkapannyadan dicatat pada register permohonan Kasasi HKI.
8) Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepadapetugas meja kedua selambat-lambatnya:
a. 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Kasasididaftarkan untuk perkara Hak Paten dan Merek.
b. 14 (empat) belas hari kalender setelah permohonanKasasi didaftarkan untuk perkara Hak Cipta dan 14(empat belas) hari kerja untuk desain industri, danDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu
9) Petugas pada meja kedua wajib memberikan tanda terimamemori kasasi dan mengirimkan permohonan serta memorikasasi kepada pihak Termohon kasasi dalam jangka waktu :a. 2(dua) hari kerja setelah penyerahan memori Kasasi,
7 hari
14 hari kalender
14 hari kerja
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 28
untuk perkara paten, Merek, Desain Industri danDesain Tata Letak Sirkuit terpadu.
b. 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan Memori kasasiuntuk perkara hak Cipta.
10)Dalam hal Termohon kasasi mengajukan kontra memorikasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harussudah disampaikan kepada petugas pada meja kedua dalamjangka waktu :
a. Paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah tanggaltermohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkarapaten, Merek, Desain industri, dan Desain tata letak sirkuitTerpadu.
b. Paling lambat 14 (empat belas) kalender setelah tanggaltermohon Kasasi menerima memori kasasi, untuk perkarahak Cipta.
11)Petugas meja kedua harus mempersiapkan salinan kontramemori kasasi dan menyerahkan kepada Panitera, agarpanitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepadapemohon Kasasi dalam waktu: 2(dua) hari kerja setelahdokumen tersebut diserahkan oleh termohon:
a. Kasasi, untuk perkara Paten, merek, Desain Industri, danDesain tata letak sirkuit terpadu.
b. 7(tujuh) hari kalender setelah dokumen tersebutdiserahkan oleh termohon Kasasi, untuk perkara hakcipta.
c. Pemberkasan perkara Kasasi.1) Petugas pada meja kedua memeriksa kelengkapan berkas,
kemudian membagi berkas tersebut kedalam berkas A danberkas B.
2) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkara padapengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsip PengadilanNiaga.Berkas A berisi :a. Surat Gugatan
b. Penetapan Penunjukan majelis Hakim.c. Penetapan hari Sidang.d. Panggilan-panggilan.e. Berita Acara Sidang (Jawaban/Tanggapan dan bukti-
bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara).
f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang berpekara.g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi.h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan
perkara (bila ada).
i. Berita acara Sita jaminan/Penyegelan (bila ada).j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua
belah pihak ( bila ada).k. Surat-surat bukti Pemohon.
l. Surat-surat bukti Termohon.m. Surat-surat lainnya.n. Salinan putusan.
3) Berkas B memuat permohonan kasasi, memori, kontramemori dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagai
7 hari kalender
7 hari kerja
14 hari kalender
7 hari kalender
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 29
arsip mahkamah Agung.Berkas B berisi :
a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niagakepada kedua belah pihak;
b. Akta Permohonan Kasasi.
c. Surat Kuasa khusus dari pemohon kasasi.
d. Memori kasasi dan atau surat keterangan apabilapemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.
e. Tanda terima Memori Kasasi.
f. Berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon.
g. Salinan putusan pengadilan Niaga.4) Petugas pada meja kedua menyiapkan berkas tersebut di
atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikanpermohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memorikasasi yang bersangkutan kepada mahkamah Agung melaluipanitera mahkamah Agung paling lambat :a. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyampaian kontra
memori kasasi kepada Pemohon kasasi, untuk perkarapaten, merek, Desain industri, dan Desain Tata letakSirkuit terpadu.
b. 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggalpenyampaian kontra memori kasasi kepada pemohonkasasi ( untuk perkara hak cipta).
d. Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali1) Undang-undang HKI tidak mengatur upaya hukum
permohonan peninjauan kembali, namun berdasarkanyurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI upaya hukumpermohonan peninjauan kembali diperkenankanberdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2004 danUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2004.
2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonanpeninjauan kembali perkara HKI dilaksanakan sesuaidengan ketentuan Undang-Undang
3) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004.
4) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangkawaktu sebagai berikut :o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
setelah bukti baru ditemukan, apabila permohonanpeninjauan kembali diajukan berdasarkan alasanbahwa setelah perkara diputus ditemukan buktibaru yang bersifat menentukan, yang pada waktuperkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapibelum ditemukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) harisetelah tanggal putusan yang dimohonkanpeninjauan kembali memperoleh kekuatan hukumtetap dan diberitahukan kepada para pihak, apabila
7 hari kerja
14 hari kalender
180 hari
180 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 30
permohonan peninjauan kembali berdasarkanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67(a,c,d,e,f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor Tahun 2004.
5) Besarnya biaya Peninjauan Kembali ditetapkanberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI.
6) Setelah permohonan peninjauan kembali menyelesaikankewajiban pembayaran biaya perkara, PemohonPeninjauan Kembali diberikan tanda terima dan SKUMyang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yangsama dengan tanggal penerimaan.
7) Petugas Register pada meja Kedua mencatat tanggalpengajuan permohonan peninjauan kembali yangbersangkutan pada register Induk HKI.
8) Petugas register akan menyiapkan akta permohonanpeninjauan kembali untuk ditandatangani oleh Paniteradan Pemohon Peninjauan Kembali dan dilampirkanpada berkas perkara. (sesuai formulir yang ditentukan).
9) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telahdicatat dalam register induk perkara diteruskan kepadapetugas upaya hukum pada Meja Kedua untuk ditelaahkelengkapannya dan dicatat pada register peninjauankembali.
10) Petugas Meja Kedua wajib memberikan tanda terimapermohonan dan memori PK kepada Pemohon danselanjutnya mengirimkan permohonan dan memori PKkepada Termohon PK dalam jangka waktu 2 (dua) harisetelah permohonan didaftarkan. (sesuai formulir yangditentukan).
11) Tenggang waktu mengajukan kontra memori PK adalah30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan danpenyerahan memori PK.
12) Berkas perkara permohonan PK dikirimkan keMahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelahmenerima kontra memori PK atau 7 (tujuh) hari setelahlewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untukmenyerahkan kontra memori PK.
e. Pemberkasan Peninjauan kembaliPetugas pada Meja Kedua memeriksa kelengkapan berkasmenyusun dan memastikan kelengkapan berkas Peninjauankembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam berkasA dan berkas B.1) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkara
pada Pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsippengadilan niagaBerkas A berisi :a. Surat Permohonan;b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;c. Penetapan Hari Sidang;
d. Panggilan-panggilan;e. Berita Acara Sidang (Jawaban/ Tanggapan dan bukti-
2 hari
30 hari
7 hari
30 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 31
bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara );
f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak;g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan
perkara (bila ada);
i. Berita Acara Sita Jaminan / Penyegelan (bila ada);j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua
belah pihak (bila ada);
k. Surat-surat bukti Pemohon;l. Surat-surat Bukti Termohon;m. Surat-surat lainnya;n. Salinan Putusan.
2) Berkas B berisi :
a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan MahkamahAgung kepada Pemohon dan Termohon atau Beritaacara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga(bila permohonan Peninjauan Kembali itu diajukanatas Putusan Pengadilan Niaga);
b. Akta permohonan peninjauan kembali;c. Surat permohonan peninjauan kembali, beserta
dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti;
d. Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;e. Surat Kuasa Khusus;f. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan
permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan;
g. Jawaban / kontra permohonan peninjauan kembali;h. Salinan Putusan Pengadilan Niaga;i. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;j. Tanda bukti setoran biaya dari Bank;k. Surat-surat lainnya;
2. Register Perkaraa. Perkara HKI
1) Untuk mencatat dan mengelola data mengenaiperkara HKI, diadakan suatu pencatatan yangteratur dan sistematis dalam suatu registerperkara HKI yang berisi segala sesuatu yangberkaitan dengan perkara tersebut.
2) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalamregister perkara harus dilakukan dengan tertibdan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam BukuJurnal Keuangan masing-masing dan tidak bolehditunda-tunda;
3) Pemberian nomor register bagi perkara HKIdilakukan dengan aturan sebagai berikut :(…./HKI/Merek (jenis perkara HKI)/20…/PN.Niaga….)
4) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkanurutan nomor dalam Buku Jurnal.
b. Jenis Register Perkara HKI pada Pengadilan Niaga1) Register Induk Perkara HKI;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 32
Register tersebut adalah register utama yangmemuat segala keterangan mengenai setiapgugatan perkara HKI yang diajukan ke PengadilanNiaga.
Register-register tersebut mencatat informasimengenai permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh para pihak Tata Cara PengisianRegister Perkara.1. Data perkara serta segala kegiatan yang
menyangkut jalannya perkara harus dicatat dalambuku Register Induk;
2. Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara harusdilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam;
3. Pencatatan data pada Buku Register dilaksanakansesuai dengan data asli yang tercantum dalamsurat gugatan (pencatatan data tidak dapatdisingkat kecuali data asli menggunakansingkatan).
4. Pada pencatatan awal, apabila kolom yangdisediakan tidak mencukupi disambung padalembar berikutnya, untuk pencatatan selanjutnyamengingat lembar berikutnya telah digunakanuntuk mencatat perkara lain, apabila lembar yangdisediakan tidak mencukupi ditempel kertas kebawah.
5. Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasiserta PK, selain dicatat dalam Buku Register Indukjuga harus dicatat dalam buku register kasasi danPK.
6. Penutupan Register setiap akhir bulanditandatangani oleh Petugas Register denganperincian keadaan perkara sebagai berikut :- Sisa bulan lalu …………… perkara- Masuk bulan ini ………..… perkara- Putus bulan ini ………... perkara- Sisa bulan ini ………….perkaraSetelah penutupan pada akhir bulan, pencatatannomor urut dimulai dengan nomor satu,sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode1 (satu) tahun dalam perkara HKI yang sedangberjalan.
7. Penutupan Register setiap akhir tahunditandatangani oleh Panitera dan diketahui olehKetua Pengadilan Negeri / Niaga, dengan perinciansebagai berikut :- Sisa tahun lalu……………..perkara- Masuk tahun ini ………….. perkara- Putus tahun ini………... perkara- Sisa tahun ini ………... perkara
8. Register permohonan kasasi, register peninjauankembali ditutup setiap akhir tahun denganrekapitulasi :- Sisa tahun lalu ……….. perkara- Masuk tahun ini …………..perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 33
- Putus tahun ini ……….. perkara- Sisa tahun ini …………perkara- Sisa akhir …………………perkara- Sudah dikirim …………..…perkara- Belum dikirim ………… perkara
9. Pembetulan pencatatan pada buku Register tidakdiperbolehkan menggunakan Tip Ex, melainkanharus direnvoi dan ditanda tangani oleh petugasyang bersangkutan.
3. Buku Keuangan Perkaraa. Keuangan Perkara pada Pengadilan Niaga
diselenggarakan secara tersendiri oleh bendaharakepaniteran niaga yang merupakan bagian dari Mejapertama.
b. Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan,Permohonan Penetapan sementara, Kasasi dan PK)diterima oleh Pemegang Kas.
c. Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraankepada bendaharawan penerima untuk disetorkankepada Kas Negara seminggu sekali.
d. Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiappenerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalamBuku Induk dan Jurnal Keuangan perkara niaga menurutjenis-jenisnya.
e. Buku Keuangan HKI pada Pengadilan Niaga terdiri dari :1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI;2. Buku Jurnal Keuangan Perkara HKI;3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Kasasi
Perkara HKI;4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara HKI;5. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan;
f. Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakandengan prosedur sebagai berikut :1. Pada halaman awal Buku Jurnal dibuat catatan
tentang banyaknya halaman dari Buku Jurnal yangbersangkutan dan ditandatangani oleh KetuaPengadilan Niaga;
2. Tiap Lembar buku Jurnal diberikan nomor halaman,halaman pertama dan halaman terakhirditandatangani oleh Ketua Pengadilan , sedanghalaman lainnya diparaf.
3. Pencatatan Buku Jurnal untuk setiap nomor perkaramenggunakan 1 (satu) halaman dua muka.
4. Pencatatan Buku Jurnal dimulai pada sat perkaraditerima, ditutup pada saat
5. perkara putus dan dibuka kembali apabila adapemberitahuan putusan.
6. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatankasasi dikeluarkan pada saat/ setelah diterimanyapanjar biaya perkara.
7. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saatperkara diputus.
8. Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 34
ruang lingkup Hak-Hak Kepaniteraan, dilakukansesuai ketentuan yang berlaku.
9. Semua pengeluaran uang yang merupakan Hak-HakKepaniteraan adalah merupakan pendapatanNegara, setiap minggu sekali Pemegang Kas harusmenyetor kepada bendaharawan Penerima untukdisetorkan ke kas Negara.
10. Jenis pengeluaran pada Buku Jurnal harus sesuaidengan jenis pengeluaran uang yang telahditentukan pada kolom Buku Induk KeuanganPerkara.
11. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uangsetelah dicatat dalam Buku Jurnal harusdipindahkan ke dalam Buku Kas Bantu yangpencatatannya dibuat tindasan rangkap dua.
12. Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari Buku KasBantu yang berupa lembaran kertas diserahkankepada Panitera untuk dicatat dalam Buku Indukdan sekaligus sebagai laporan penerimaan danpengeluaran uang harian kepada Panitera.
13. Untuk perkara yang diajukan Kasasi dan PK padakolom keterangan Buku Jurnal Tingkat Pertamaharus diberikan catatan tentang tanggal pengajuankasasi dan PK, nomor halaman serta tahun perkaratersebut dicatat.
g. Buku Induk terbagi pada dua jenis yaitu :1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI.2. Buku Induk Penerimaan Uang Hak-Hak
Kepaniteraan.h. Tata cara pembuatan dan Pencatatan pada Buku Induk :
1. Buku Induk adalah buku untuk mencatat kegiatanpenerimaan dan pengeluaran uang untuk semuaperkara, yang pencatatannya secara berurutandimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhirbulan.
2. Buku Induk dikelola oleh Panitera atau staf Paniterayang ditunjuk dengan Surat Keputusan KetuaPengadilan Negeri / Niaga.
3. Pencatatan Data pada Buku Induk harus samadengan data yang ada pada Buku Jurnal.
4. Penutupan Buku Induk secara rutin dilakukan padasetiap akhir bulan yang ditandatangani oleh Paniteradan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga.
5. Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat KetuaPengadilan Negeri / Niaga dapat memerintahkanPanitera untuk menutup Buku Induk Keuangan(pemeriksaan mendadak oleh Ketua Pengadilandilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali).
6. Pada penutupan Buku Induk Keuangan, harusdijelaskan keadaan uang menurut Buku Kas,keadaan uang yang ada dalam brankas ataudisimpan di Bank, serta uraian secara terperincijenis mata uang yang ada dalam brankas.
7. Apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 35
uang antara Buku Kas dan uang kas sesungguhnya,harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisihuang tersebut harus merupakan selisih lebih dantidak boleh terdapat selisih kurang.
i. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga sebelummenandatangani Buku Induk Keuangan, harus menelitikebenaran keadan uang menurut Buku Kas dan menurutkeadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yangdisimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpananuang di bank.
j. Buku Jurnal dan Buku Induk harus diganti tiap tahun,tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
k. Pemegang Kas membuat laporan keuangan perkaraniaga setiap bulannya.
Laporan PerkaraPengadilan Negeri / Niaga berkewajibanmembuat laporan tentang keadan perkara yang meliputi :a. Laporan Keadan Perkara HKI.b. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan Kasasi.c. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan PK.d. Tanggal Pembuatan Laporan adalah tanggal akhir bulan.
4. Kearsipana. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh
Panitera Pengganti segera dikirimkan ke Petugas MejaKetiga dalam rangka persiapan pengiriman salinanputusan kepada para pihak atau untuk diarsipkan.
b. Salinan putusan ditandatangani oleh Panitera.c. Salinan putusan perkara HKI harus sudah dikirimkan
kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) harisejak tanggal putusan diucapkan.
d. Setelah salinan putusan dikirim ke para pihak, makapetugas meja ketiga menyimpan berkas perkara untukdiarsipkan.
e. Pembenahan dan Penataan Berkas Perkara dan arsipBerkas Perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni :1). Tahap Pertama
a. Pendataan semua berkas perkara denganmemisahkan berkas perkara yang masihberjalan dan arsip berkas perkara.
b. Berkas yang masih berjalan disusun secaravertikal/ horizontal sesuai dengan situasi dankondisi ruangan.
c. Penataan arsip berkas perkara dimasukkandalam sampul/ box dengan diberikan catatan :1) Nomor urut box;2) Tahun Perkara;3) Jenis Perkara;4) Nomor urut perkara;
2). Tahap KeduaPembenahan dan penataan arsip berkas perkaratahap kedua dilakukan oleh Panitera Muda Hukum,dengan cara :a. Membuat daftar isi yang ditempel dalam box.
3 bulan sekali
14 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 36
b. Arsip yang telah disusun menurut jenisperkara, dipisahkan menurut klarifikasiperkaranya dan disimpan dalam box tersendiri.
c. Penyimpanan box arsip berkas perkara dalamrak (lemari).
d. Membuat daftar isi rak (D.I.R) dan daftar isilemari (D.I.L).
3). Tahap KetigaPembenahan dan penataan arsip berkas perkaratahap ketiga dilakukan oleh Panitera Muda Hukum,dengan cara :a. Memisahkan berkas perkara yang sudah
mencapai masa untuk dihapus.b. Menyimpan Arsip berkas pertama yang telah
dimasukkan ke dalam box / sampul untukdisimpan dalam rak / lemari.
4). Pengadilan juga dapat meyimpan berkas perkaradalam bentuk lain, seperti pada pita magnetic,disket, atau media lainnya.
B. TEKNIS PERADILAN1. Pemanggilan
a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita palinglambat 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
b. Permintaan pemanggilan delegasi dibuat Surat Pengantaryang ditanda tangani oleh Panitera.
2. Penunjukkan Majelis Hakima. Setelah perkara didaftarkan pada register, selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja dan untuk Hak Ciptaselambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah tanggalpendaftaran Petugas Register harus sudah menyampaikanberkas perkara kepada Panitera melalui Panitera MudaPerdata.
b. Panitera Pengganti membuat serta melampirkan formulirjangka waktu penyelesaian perkara (matrik) pada berkastersebut yang berfungsi sebagai kalender persidanganperkara. (sesuai formulir yang ditentukan).
c. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga menunjuk Majelis Hakimyang akan menyidangkan perkara, kemudianmenyerahkan kepada Panitera yang akan menunjukPanitera Pengganti.
d. Setelah Majelis Hakim menerima dan mempelajari berkasperkara kemudian menetapkan hari sidang paling lambat3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
3. Pemeriksaan di Persidangana. Pada hari sidang pertama Majelis Hakim memeriksa
syarat formal gugatan.b. Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian tanpa
menggunakan prosedur mediasi sebagaimana diaturdalam Perma No 2 tahun 2003.
c. Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengan tatacara pemeriksaan perkara perdata biasa.
7 hari
2 hari kerja
2 hari kalender
3 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 37
4. Putusana. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh)
hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjangpaling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan KetuaMahkamah Agung, kecuali perkara Paten 180 (seratusdelapan puluh) hari.
b. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalam halterjadi perbedan pendapat, pendapat yang berbedatersebut dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya.
5. Hal-Hal Khususa. Desain Industri.
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, ataugaris dan warna, atau gabungan daripadanya, yangberbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yangmemberikan kesan estetis dan dapat diwujudkandalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapatdipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,komoditas industri, kerajinan tangan.
2. Desain yang dilindungi adalah desain industri yangbaru.
3. Desain industri dianggap baru, apabila pada tanggalpenerimaan, desain tersebut tidak sama denganpengungkapan yang telah ada sebelumnya.
4. Foto copy sertifikat yang diajukan sebagai bukti dipersidangan harus sesuai dengan asli termasuk warnaaslinya.
b. Merek.1) Penghapusan
a). Gugatan penghapusan pendaftaran merekdapat diajukan oleh pemilik merek, DirjenHKI dan pihak ketiga.
b). Gugatan penghapusan merek dapat diajukandengan alasan :(1). Merek tidak digunakan selama tiga tahun
berturut-turut dalam perdaganganbarang.
(2). Merek digunakan untuk jenis barang ataujasa yang tidak sesuai dengan yangdimohonkan pendaftaran termasukpemakaian merek yang tidak sesuaidengan merek yang didaftar.
2). Pembatalan(a). Gugatan pembatalan pendaftaran merek
dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6 UU No. 15Tahun 2001.
(b). Gugatan pembatalan pendaftaran merekhanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal pendaftaranmerek, kecuali apabila merek tersebut
90 hari
30 hari
180 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 38
bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan, atau ketertiban umum.
3). Persamaan pada pokoknya dilihat dari :(a). Kemiripan yang disebabkan oleh adanya
unsur-unsur yang menonjol antara merekyang satu dengan merek yang lain.
(b). Menimbulkan kesan adanya persamaanmengenai bentuk, cara penempatan, carapenulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bukti ucapan yangterdapat
4). Kriteria merek terkenal adalah :(a). Sejauh mana pengetahuan masyarakat
mengenai merek tersebut di bidang usahayang bersangkutan.
(b). Reputasi merek yang diperoleh karenapromosi yang gencar dan besar.
(c). Investasi di beberapa Negara yangdibuktikan pemilik dengan sertifikat.
(d). Hasil survei lembaga independen.(e). Terhadap merek terkenal yang belum
terdaftar di Indonesia dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan Niaga dengancara mengajukan pendaftaran terlebihdahulu kepada Dirjen HKI (Pasal 68 ayat (2)Jo. Pasal 6 ayat (1b) UU No. 15 tahun 2001).
c. Paten1) Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada inventor atas hasil invensinya di bidangtekhnologi.
2) Paten diberikan untuk invensi yang baru,mengandung langkah inventif dan dapatditerapkan dalam bidang industri.
3) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggalpenerimaan invensi tersebut tidak sama dengantekhnologi yang diungkapkan sebelumnya.
4) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukanapabila :a) Paten tersebut menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidakdiberikan.
b) Paten tersebut sama dengan Paten lainyang telah diberikan kepada pihak lainuntuk invensi yang sama.
c) Pemberian lisensi wajib ternyata tidakmampu mencegah berlangsungnyapelaksanaan Paten dalam bentuk dan carayang merugikan kepentingan masyarakat.
d) Pihak yang berhak mengajukanpembatalan paten adalah :(1) Pihak ketiga(2) Kejaksaan dalam hal pemegang paten
atau penerima lisensi wajib.
5 tahun
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 39
e) Putusan atas gugatan pembatalan patenharus diucapkan paling lambat 180 harikerja setelah tanggal gugatan dibatalkan.
d. Hak Cipta1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan
Pendaftaran bukan merupakan kewajiban untukmendapatkan hak cipta.
2) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orangsecara bersama-sama yang atas inspirasinyamelahirkan suatu ciptaan berdasarkankemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yangmenunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmupengetahuan, seni atau sastra.
4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagaipemilik hak cipta, atau pihak yang menerima haktersebut dari pencipta, atau pihak lain yangmenerima lebih lanjut hak dari pihak yangmenerima hak tersebut.
5) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatanganti rugi kepada pengadilan niaga.
6) Pemegang hak cipta berhak memohon kepadapengadilan niaga agar memerintahkan penyerahanseluruh atau sebagian penghasilan yang diperolehdari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,pertunjukan atau pameran karya, yang merupakanhasil pelanggaran hak cipta.
7) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untukmencegah kerugian yang lebih besar pada pihakyang haknya dilanggar, hakim dapatmemerintahkan pelanggar untuk menghentikankegiatan pengumuman dan/atau perbanyakanciptaan atau barang yang merupakan hasilpelanggaran hak cipta.
8) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilanniaga.
9) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukankepada Ketua Pengadilan Niaga;
10) Panitera menyampaikan gugatan kepada KetuaPengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hariterhitung setelah gugatan didaftarkan.
11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelahgugatan didaftarkan, pengadilan niagamempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
12) Sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangkawaktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelahgugatan didaftarkan.
13) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sitapaling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan
180 hari kerja
90 hari
2 hari
3 hari
60 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 40
didaftarkan.14) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama
90 (sembilan puluh) hari setelah gugatandidaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama30 (tiga puluh) hari atas persetujuan KetuaMahkamah Agung.
15) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapatdiajukan kasasi.
16) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas)hari setelah tanggal putusan yang dimohonkankasasi diucapkan atau diberitahukan kepada parapihak dengan mendaftarkan kepada pengadilanyang telah memutus gugatan tersebut.
17) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memorikasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal permohonan kasasididaftarkan.
18) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasidan memori kasasi dan memori kasasi kepadapihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) harisetelah memori kasasi diterima oleh panitera.
19) termohon kasasi dapat mengajukan kontra memorikasasi kepada panitera paling lama 14 (empatbelas) hari setelah tanggal termohon kasasimenerima memori kasasi dan panitera wajibmenyampaikan kontra memori kasasi kepadapemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelahkontra memori kasasi diterima oleh panitera.
20) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasikepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empatbelas) hari setelah lewat jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7 hari
90 hari
30 hari
14 hari
14 hari
7 hari
14 hari
7 hari
14 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 41
3. ARBITRASE
No. Uraian Diajukan Limit Waktu Keterangan
1. ‘Kesepakatan Tertulis’yang dicapai oleh parapihak yang bersengketa(melalui Mediator yangditunjuk oleh sebuahLembaga Arbitrase atauLembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa/APS)
Diajukan ke PNmelalui Panses
paling lama30 hari sejak
penandatanganan kesepakatan
Didaftar, dicatat dandiselesaikan dalam 1 harikerja dalam Register diKepaniteraan Perdata
Pasal 6 ayat (7)UU No.30
Tahun 1999tentang
Arbitrase danAPS
2. Permohonan PenunjukanArbiter/ MajelisArbitrase (dalam halpara pihak tidak dapatmencapai kesepakatanpemilihan Arbiter dalamArbitrase atau ArbitraseAd Hoc)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN menunjukArbiter/Majelis Arbiterdari daftar yangdisampaikan oleh parapihak atau yang diperolehdari Organisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja;
Pasal 13 ayat(2)
UU 30/1999
3. Permohonan PenunjukanArbiter Tunggal (dalamhal para pihak sepakatmenunjuk ArbiterTunggal namun hal itutidak terjadi kesepakatanantara para pihak)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN menunjukArbiter Tunggal daridaftar yang disampaikanoleh para pihak atau yangdiperoleh dariOrganisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
Pasal 14 ayat(4)
UU 30/1999
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 42
4. Permohonan PenunjukanArbiter Ketiga (jikamasing-masing Arbiteryang ditunjuk oleh parapihak tidak berhasilmenunjuk Arbiter Ketigadalam waktu paling lama14 hari setelah Arbiteryang terakhir ditunjuk)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN menunjukArbiter Ketiga dari daftaryang disampaikan olehpara pihak atau yangdiperoleh dariOrganisasi/LembagaArbitrase dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
Pasal 15 ayat(4)(5)
UU 30/1999
5. Penetapan PembebasanTugas Arbiter (dalam halArbiter ybs. mengajukanpermohonan penarikandiri dan tidak mendapatpersetujuan para pihak)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN menetapkanPembebasan TugasArbiter dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
Pasal 19 ayat(4)
UU 30/1999
6. Tuntutan Hak Ingkarterhadap Arbiter yangDiangkat oleh Ketua PN(diajukan jika :menimbulkan keraguanbahwa Arbiter tidakmelakukan tugasnya,melakukan tugasnya tidaksecara bebas, akanberpihak, ada hubungankeluarga, keuangan ataupekerjaan dengan salahsatu pihak)
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN menetapkanHak Ingkar terhadapArbiter dalam waktupaling lama 10 harikerja ;
- Ketua PN memutuskanapakah Hak Ingkar
Pasal 22 ayat(1)(2) dan
Pasal 23 ayat(1) UU
30/1999
Pasal 25 ayat(1)(2) (3)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 43
dikabulkan atau tidakdalam hal tuntutandiajukan oleh salah satupihak tetapi tidakdisetujui oleh pihak laindan Arbiter ybs.tidakbersedia mengundurkandiri ;
- Putusan Ketua PNmengikat kedua pihakdan tidak dapat diajukanperlawanan ;
- Jika tuntutan dikabulkan,harus diangkat ArbiterPengganti, jika tuntutanditolak, Arbiter tetapmelanjutkan tugasnya ;
7. Lembar Asli atau SalinanOtentik PutusanArbitrase
Diajukan ke PNmelalui Panses
paling lama30 hari kerjasejak tanggal
putusandiucapkan
- Didaftar, dicatat dandiselesaikan dalam 1 harikerja dalam Register diKepaniteraan Perdata ;
- Sebagai tanda sudahdiserahkan dandidaftarakan diPengadilan Negeri,dilakukan pencatatan danpenandatanganan padabagian akhir atau dipinggir putusan olehPanses dan Arbiter atauKuasanya yangmenyerahkan, dancatatan tersebutmerupakan aktapendaftaran ;
- Dalam hal tidak dipenuhiketentuan ayat (1)(2) dan(3), berakibat putusanArbitrase tidak dapatdilaksanakan
Pasal 59 ayat(1)(2)(3)(4)
8. Pelaksanaan PutusanArbitrase(Ketua PNmemerintahkanpelaksanaan putusanArbitrase ataspermohonan salah satupihak dalam hal pihaklainnya tidakmelaksanakan putusanArbitrase secara sukarela);
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN mempelajari
Pasal 61, Pasal62 ayat (1)
(2)(3)(4), Pasal63, Pasal 64,Pasal 69 ayat
(1)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 44
permohonan eksekusidan dalam waktu palinglama 30 hari setelahpermohonan didaftarkankepada Panitera, KetuaPN memerintahkanpelaksanaan putusanArbitrase ;
- Ketua PN memberikanperintah pelaksanaansetelah sebelumnyamemeriksa apakahputusan telah memenuhiketentuan Pasal 4 dan 5serta tidak bertentangandengan kesusilaan danketertiban umum ;
- Dalam hal putusanArbitrase tidakmemenuhi ketentuansebagaimana dimaksudPasal 62 ayat (2), KetuaPN menolak permohonanpelaksanaan eksekusi danpenolakan tersebut tidakterbuka upaya hukumapapun ;
- Ketua PN tidakmemeriksa alasan ataupertimbangan dariputusan Arbitrase ;
- Perintah Ketua PN ditulispada lembar asli dansalinan otentik putusanArbitrase yangdikeluarkan ;
- Putusan Arbitrase yangtelah dibubuhi perintahKetua PN, dilaksanakansesuai ketentuanpelaksanaan putusandalam perkara perdatayang telah berkekuatanhukum tetap ;
- Dalam hal yangdilaksanakan eksekusiputusan ArbitraseInternasional, makaKetua PN tempat domisiliTermohon (yang secararelatif berwenangmelaksanakannya) dapatmelaksanakan eksekusiInternasional tersebut
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 45
setelah ada eksekuaturdari Ketua PN JakartaPusat ;
- Putusan ArbitraseInternasional yangmenyangkut Negara RIsebagai salah satu pihakdalam sengketa, hanyadapat dilaksanakansetelah memperoleheksekuatur dari KetuaMahkamah Agung yangselanjutnya dilimpahkankepada PN Jakarta Pusat ;
9. Pembatalan PutusanArbitrase
Diajukankepada Ketua
PN melaluiPanses
- PN menerimapermohonan pembatalanputusan ArbitraseNasional secara tertulisdalam tenggang waktu 30hari terhitung sejak haripenyerahan danpendaftaran putusanArbitrase kepada PansesPN ;
- Permohonan didaftar,dicatat dan diregistrasidalam 1 hari kerjasetelah panjar biayaperkara dibayar ;
- Penyerahan berkaspermohonandisampaikan kepadaKetua PN pada hari itujuga atau paling lambat 1hari kerja berikutnya ;
- Ketua PN menetapkanMajelis Hakim, danPanses menunjukPanitera Pengganti dalamwaktu paling lama 2hari kerja ;
- Setelah berkas diterimaMajelis Hakim, penetapanhari sidang dibuat padahari itu juga ;
- Putusan ataspermohonan pembatalan,ditetapkan oleh Ketua PNdalam waktu palinglama 30 hari kerja sejakpermohonan pembatalanditerima ;
- Jika permohonan
Pasal 71, Pasal72 ayat
(2)(3)(4) (5)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 46
pembatalan dikabulkan,Ketua PN menentukanlebih lanjut akibatpembatalan seluruhnyaatau sebagian putusanArbitrase ;
- Terhadap putusan PNtentang pembatalanputusan Arbitrasetersebut, dapat diajukanbanding (diartikankasasi) ke MahkamahAgung, yang memutusdalam tingkat pertamadan terakhir, dalamwaktu 30 hari kerjasetelah permohonanbanding diterima ;
4. KPPU
Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU
1. Permohonan keberatan diajukan dalam
bentuk gugatan.
2. Permohonan keberatan diajukan dalam
tenggang waktu setelah Pelaku Usaha
menerima pemberitahuan putusan KPPU
dan atau diumumkan melalui website
KPPU.
14 (empat belas) hari kerja
3. Permohonan keberatan diajukan di
tempat Pelaku Usaha berdomisili.
Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU
1. Permohonan keberatan diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang
bersangkutan sesuai dengan prosedur
pendaftaran perkara perdata umum dengan
memberikan salinan permohonan keberatan
kepada KPPU.
2. Dalam hal permohonan keberatan diajukan
oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk
Putusan KPPU yang sama dan memiliki
kedudukan hukum yang sama, perkara
tersebut harus didaftar dengan nomor yang
sama pada satu Pengadilan Negeri.
14 (empat belas) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 47
3. Dalam hal permohonan keberatan diajukan
oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk
Putusan KPPU yang sama, tetapi berbeda
tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat
mengajukan permohonan tertulis kepada
Mahkamah Agung untuk menunjuk salah
satu Pengadilan Negeri disertai usulan
Pengadilan Negeri yang akan memeriksa
penggabungan permohonan keberatan
tersebut, dengan tembusan kepada seluruh
Ketua Pengadilan Negeri yang menerima
permohonan keberatan tersebut.
4. Dalam hal Pengadilan Negeri yang
menerima tembusan tersebut ternyata telah
memeriksa permohonan keberatan tersebut,
maka harus menghentikan pemeriksaan dan
menunggu penetapan Mahkamah Agung
tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri
yang akan memeriksa permohonan
keberatan tersebut.
5. Dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan setelah menerima permohonan
keberatan, Mahkamah Agung menunjuk
Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara
tersebut, dengan ketentuan tenggang waktu
pemeriksaan sebelumnya tidak
diperhitungkan.
14 (empat belas) hari kerja
Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
dihitung sejak berkas perkara dilimpahkan
ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh
Mahkamah Agung.
6. Pengadilan Negeri yang sebelumnya
memeriksa perkara yang bersangkutan,
setelah menerima penetapan Mahkamah
Agung tentang Penunjukkan Pengadilan
Negeri, dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan harus melimpahkan berkas
perkara disertai sisa biaya perkaranya ke
Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
7 (tujuh) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 48
Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU
1. Setelah menerima permohonan
keberatan, Ketua Pengadilan Negeri dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan
menunjuk Majelis Hakim yang sedapat
mungkin terdiri dari Hakim-Hakim yang
mempunyai pengetahuan yang cukup di
bidang hukum persaingan usaha.
2 (dua) hari kerja
2. Dalam hal permohonan keberatan
diajukan oleh Pelaku Usaha, KPPU wajib
menyerahkan putusan dan berkas
perkaranya kepada Pengadilan Negeri
yang memeriksa permohonan keberatan
pada hari persidangan pertama.
3. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya
atas dasar putusan KPPU dan berkas
perkara tersebut.
4. Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui
proses mediasi.
5. Majelis Hakim harus memberikan putusan
dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan sejak dimulainya pemeriksaan
keberatan tersebut.
30 (tiga puluh) hari kerja
6. Dalam hal Pengadilan Negeri yang
ditunjuk berdasarkan penetapan
Mahkamah Agung untuk memeriksa
keberatan tersebut, jangka waktu
pemeriksaan dihitung kembali sejak
Majelis Hakim menerima berkas perkara
yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain
yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah
Agung.
7. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat
perlu pemeriksaan tambahan, maka
melalui putusan sela memerintahkan
kepada KPPU untuk melakukan
pemeriksaan tambahan.
8. Perintah tersebut memuat hal-hal yang
harus diperiksa dengan menyebutkan
alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu
pemeriksaan tambahan yang diperlukan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 49
9. Dalam hal perkara dikembalikan karena
ada perintah Majelis Hakim kepada KPPU
untuk dilakukan pemeriksaan tambahan
tersebut, sisa waktu pemeriksaan
keberatan ditangguhkan.
10. Dengan memperhitungkan sisa waktu
tersebut, sidang lanjutan pemeriksaan
keberatan harus sudah dimulai dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan
setelah KPPU menyerahkan berkas
pemeriksaan tambahan tersebut.
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
11. Upaya hukum terhadap Putusan
Pengadilan Negeri tersebut adalah kasasi.
Tata Cara Permohonan Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU
1. Permohonan penetapan eksekusi putusan
yang telah diperiksa melalui prosedur
keberatan, diajukan KPPU kepada
Pengadilan Negeri yang memutus perkara
yang bersangkutan.
2. Permohonan penetapan eksekusi putusan
yang tidak diajukan keberatan, diajukan
kepada Pengadilan Negeri tempat
kedudukan hukum Pelaku Usaha.
5. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (B P S K )
A. Landasan Hukum :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
2. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.01 Tahun 2006 ;
3. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus;
B. Uraian.
- Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau
melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar
Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang undang.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 50
- Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan,
gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang
bersengketa.
- Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang konsumen
yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; kelompok konsumen yang
mempunyai kepentingan yang sama ; Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya
masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,
yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen
dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah
dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit.
- Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada Peradilan Umum.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
URAIAN JANGKA WAKTU
1
2
3
4
5
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani SengketaKonsumen
Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksaperkara paling lambat
Putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada PengadilanNegeri di tempat konsumen yang dirugikan Pengadilan Negeriwajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 14 hari.
Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut
Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilannegeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
21 hari kerja
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak
diterimanyakeberatan
paling lambat 7(tujuh) hari kerja
paling lambat 14(empat belas) hari
kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 51
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggapmenerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaiansengketa konsumen menyerahkan putusan, tersebut kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuanPidana perundangundangan yang berlaku.
Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yangcukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
GUGATAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK
Gugatan keberatan atas Putusan BPSK diajukan di PengadilanNegeri setempat, melalui Panitera Muda Perdata. (Meja 1).Panitera Muda Perdata wajib meneliti kelengkapan gugatandengan memeriksa adanya Berkas Perkara dari BPSK(Pasal 6 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2006 yang berbunyi : (2).Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar Putusan BPSK danberkas perkara. (bukan kutipan Putusan)
Apabila belum ada berkas Putusan BPSK ; Panitera wajibmeminta dengan cara menyurati BPSK agar mengirimkansegera berkas putusan dimaksud.
Apabila berkas perkara BPSK sudah lengkap baru diajukan keKetua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim.Majelis Hakim menentukan hari sidang dengan memanggilpihak-pihak yang bersengketa.
Apabila pihak-pihak sudah hadir dimulailah pemeriksaanGugatan tersebut oleh Majelis Hakim dan terhadap GugatanPutusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wajibmengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu
Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkarakepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusandiucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.
Putusan diucapkan Majelis hakim dalam keadaan telah siapdibacakan, ditanda tangani dan kutipan putusan dapat diberikankepada pihak pihak yang bersengketa.
Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusankepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dandisertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada parapihak yang tidak hadir.
14 (empat belas) hari
3 (tiga) hari kerja,
7 (tujuh) hari kerja
21 (dua puluh satu)hari kerja sejaksidang pertama
dilakukanpada hari itu juga
pada hari itu juga
pada hari itu juga
14 hari kerja setelahputusan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 52
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangantersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itusetelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara selambat-lambatnya.
Upaya hukum terhadap putusan gugatan keberatan atasputusan BPSK.
Bahwa menyimpang dari perkara perdata umum, untuk gugatankeberatan terhadap putusan BPSK adalah KASASI.Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan keberatanterhadap putusan BPSK, para pihak dalam waktu paling lamadapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia.
KASASI gugatan keberatan terhadap putusan BPSK
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon palinglama
Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya dalamwaktu
Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon dalamwaktu
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasidalam waktu
Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung R.I.harus dikirm paling lama
Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft Copy masing-masing putusan
Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari MahkamahAgung RI dimohon disertai Soft Copy
Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkanputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakmenerima permohonan kasasi
Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak paling lama
14 (empat belas) hari
4 hari kerja setelahpernyataan Kasasi.
14 hari setelahpermohonan kasasi
diajukan
4 hari kerja
14 hari setelahTermohon Kasasi
menerima MemoriKasasi
Menggunakan PINuntuk pengamanan
Menggunakan PINuntuk pengamanan
30 hari kerja
4 hari setelah putusanditerima
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 53
6. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)
URAIAN JANGKA WAKTU
A. Proses pada Pengadilan Negeri
1. Meja Pertama :
a. Menerima surat gugatan ( pendaftaran ),
perjanjian bersama, akta perdamaian, kasasi,
peninjauan kembali dan eksekusi.
b. Pemeriksaan persyaratan / kelengkapan
berkas.
c. Memberi penjelasan kepada Penggugat /
Kuasa untuk melengkapi gugatan yang
belum lengkap pada hari itu juga.
d. Membuat SKUM untuk perkara yang nilai
gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah) atau lebih dibayarkan
melalui Bank ( BRI).
e. Menentukan nomor perkara berdasarkan
urutan pendaftaran perkara pada buku
bantu dan nomor perkara tersebut
diterakan pada lembar pertama kanan
atas surat gugatan dan untuk membuat
penetapan penunjukan Majelis Hakim,
penunjukan Panitera Pengganti untuk
diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri
Medan melalui Panitera hari itu juga.
f. Ketua menunjuk Majelis Hakim, Panitera
menunjuk Panitera Pengganti dilaksanakan
2 (dua) hari kerja;
g. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial menunjuk Juru Sita
Pengganti dan menyerahkan berkas
perkara kepada Majelis Hakim hari itu juga .
h. Hakim menenentukan hari persidangan
dan untuk menentukan lamanya
persidangan disesuai dengan alamat
Penggugat dan Tergugat.
i. Setelah perkara disidangkan diputus
dalam waktu 50 hari kerja;
j. Berkas diminutasi dalam waktu 14 (empat
belas) hari sejak diputus ;
k. Menyerahkan surat gugatan yang telah
diberi nomor kepada meja dua untuk dicatat
dalam Register Induk Gugatan hari itu juga.
l. Menerima pendaftaran permohonan kasasi,
peninjauan kembali, membuat SKUM untuk
2 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
50 hari kerja
14 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 54
perkara yang dinilai gugatannya
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) atau lebih berdasarkan nomor
perkara awal (nomor perkara PHI).
m. Menerima pendaftaran perjanjian bersama
dengan syarat :
1. Asli surat perjanjian bersama
2. Asli surat kuasa
3. Asli Kwitansi penerimaan.
2. Meja Kedua :Pendaftaran dan Pencatatan Perkara.a. Mencatat data – data perkara pada register
induk gugatan berdasarkan tata urutannomor perkara yang telah ditentukan olehMeja Pertama pada lembar pertama suratgugatan.
b. Mencatat permohonan kasasi dan PK padaRegister Induk Perkara, Register Kasasi danRegister PK.
c. Pengisian kolom-kolom pada buku registerharus dilaksanakan dengan tertib dancermat berdasarkan prosedur penyelesaianperkara.
d. Verzet terhadap putusan verstek tidakdidaftar sebagai perkara yang sama dengantambahan kode verzet sedangkanperlawanan pihak ketiga didaftar sebagaiperkara baru.
3. Meja Ketigaa. Menyiapkan dan menyerahkan salinan
putusan pengadilan atas permintaan daripara pihak.
b. Menerima dan memberikan tanda terimaatas :1. Penyerahan memori kasasi;2. Penyerahan kontra memori kasasi;3. Penyerahan jawaban alasan PK;4. Penyerahan jawaban alasan PK;
c. Mengatur urutan dan giliran penugasanjurusita/jurusita pengganti yang akanmelaksanakan tugas kejurusitaan.
d. Menerima berkas perkara yang telah selesaidiminutasi untuk persiapan pengirimanapabila upaya hukum.
e. Upaya hukumnya, setelah putusandiberitahukan kepada kedua belah pihak,(diterima), maka Penggugat / Tergugatdapat melaksanakan kasasi 14 hari kerjamendaftarkan akte kasasi dan 14 hari kerja;memori kasasi 14 hari kalender, jugakontra memori kasasi
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 55
14 hari kalender sejak diterima memorikasasi.
f. Meneliti kelengkapan Bundel A dan Bundel Buntuk dikirim ke Mahkamah Agung.
g. Mengirimkan berkas perkara yang terdiridari Bundel A dan Bundel B ke MahkamahAgung;Catatan :Bundel A adalah merupakan himpunan surat– surat yang diawali dari gugatan, dan semuakegiatan / proses penyidangan /pemeriksaan perkara tersebut yang selaludisimpan di PHI.Daftar isi Bundel A : (untuk arsip PengadilanNegeri/PHI)1. Surat gugatan.2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.3. Penetapan Hari Sidang.4. Relaas-relaas panggilan.5. Berita Acara Sidang
(jawaban/tanggapan dan bukti-buktisurat dimasukan dalam Berita Acara).
6. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihakyang berperkara (kalau ada).
7. Penetapan-penetapan lainnya yangberkaitan dengan perkara (bila ada).
8. Berita Acara Sita Jaminan (bila ada).9. Lampiran-lampiran surat yang diajukan
oleh kedua belah pihak (bila ada).10. Surat-surat Bukti Penggugat.11. Surat-surat Bukti Tergugat.12. Surat-surat lainnya.
Daftar isi Bundel B : (arsip di MahkamahAgung)1. Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan
Pengadilan Negeri/PHI kepada keduabelah pihak yang berperkara.
2. Akta permohonan Kasasi.3. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon
Kasasi (bila ada).4. Memori Kasasi dan/atau surat
keterangan apabila Pemohon Kasasitidak mengajukan Memori Kasasi.
5. Tanda terima memori Kasasi.6. Relaas pemberitahuan Kasasi kepada
Termohon Kasasi.7. Kontra Memori Kasasi.8. Salinan putusan Pengadilan Negeri/PHI
dan penetapan-penetapan PengadilanNegeri/PHI.
9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya ada.
Daftar isi Bundel B PK : (arsip di Mahkamah
14 hari kerja
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 56
Agung)1. Setelah putusan Mahkamah Agung
diterima Penggugat / Tergugat, berhakmengajukan PK 180 (seratus delapanpuluh) hari kalender, 180 harikalender bersamaan dengan memori danmengajukan kontra PK 30 (tiga puluh)30 hari kalender hari kalender sejakditerima memori PK.
2. Relaas-relaas pemberitahuan isi putusanMahkamah Agung kepada kedua belahpihak yang berperkara.
3. Akta permohonan PK berikut alasan PK.4. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon PK
(bila ada).5. Surat pemberitahuan pernyataan PK dan
alas an PK.6. Jawaban alasan PK.7. Salinan putusan PHI dan putusan
Mahkamah Agung.8. Tanda bukti setoran biaya PK dari Bank.9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya ada.
180 hari kalender
1. Anmaninga. Surat masuk permohonan anmaning disposisi
Ketua Pengadilan Negeri dan PaniteraSekretaris pada hari yang sama dengan suratmasuk .
b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya (SKUM) pabilaperkara, setelah menerima disposisi dariKetua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretarisdan mencatatnya kedalam Register Eksekusipaling lama satu hari setelah menerimadisposisi.
c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial / Bagian Eksekusimempersiapkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua) harisetelah Pemohon membayar (SKUM) apabilakena biaya;
d. Penyerahan berkas aanmaning / peneguranoleh Bagian Eksekusi kepada KetuaPengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dantanggal pemanggilan (pada hari itu juga).
e. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukanpemanggilan pada hari itu juga.
f. Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaningdiperhitungkan 7 (tujuh) harikerja untuk didalam wilayah hukumPengadilan Negeri dan 14 (empat belas)hari kerja apabila tempat tinggalTermohon berada
2 hari kerja
7 hari kerja
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 57
diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yangbersangkutan.
g. Jurusita melakukan pemanggilan kepadaTermohon pada hari itu juga dan atau palinglama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggalpeneguran yang telah ditetapkan.
h. Jurusita membuat Berita Acara Peneguranpada hari itu juga setelah dilakukanpeneguran.
2. Sita Eksekusia. Surat masuk permohonan Sita Eksekusi
disposisi Ketua pengadilan Negeri danPanitera/Sekretaris pada hari yang samadengan surat masuk.
b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial mewakili kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya (SKUM) apabiladikenakan biaya perkara, setelah menerimadisposisi dari Ketua Pengadilan Negeri danPanitera/Sekretaris mencatatnya kedalamRegister Eksekusi paling lama satu harisetelah menerima dari disposisi.
c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial / Bagian Eksekusimempersiapkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua) harisetelah Pemohon membayar (SKUM)apabila dikenakan Biaya perkara untukselanjutnya dibuatkan Penetapan SitaEksekusi.
d. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretarismeneliti Penetapan Sita Eksekusi untukditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeripada hari itu juga.
e. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukanpenyitaan dan menunjuk 2 (dua) orang saksi.
f. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusipaling lama 3 (tiga) hari setelah menerimaberkas Sita Eksekusi dari bagian eksekusi.
g. Jurusita menyerahkan berkas SitaEksekusi kepada bagian eksekusi PengadilanHubungan Industrial paling lama 1 (satu)hari setelah pelaksanaan Sita Eksekusilengkap dengan Berita Acara Sita.
3. Eksekusi Lelanga. Surat masuk pernohonan eksekusi, disposisi
Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera /Sekretaris pada hari yang sama dengan suratmasuk.
b. Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial meneliti kelengkapan berkas danmenghitung panjar biaya (SKUM) apabilaperkara dikenakan biaya setelah menerima
3 hari kerja
2 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 58
disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri /Panitera Sekretaris.
c. Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial bagian eksekusimempersiapkan penetapan KetuaPengadilan Negeri paling lama 2 (dua) harisetelah pemohon membayar (SKUM)apabila perkaratersebut dikenakan biaya, untukselanjutnya dibuatkan penetapaneksekusi lelang.
d. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretarismeminta nilai harga jual pada Kantor DinasPendapatan Daerah untuk menentukanharga limit.
e. Ketua Pengadilan Negeri bagian eksekusimempersiapkan permohonan pelaksanaanlelang kepada kantor lelang paling lama 2(hari) penetapan ditandatangani.
2 hari kerja
2 hari kerja
7. PARTAI POLITIK (PARPOL)
A. Pengertian :
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi, maka Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk
memeriksa perkara sengketa Partai Politik.
B. Kewenangan dan Upaya Hukum :
Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:
(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana dalam
AD dan ART.
(2) Penyelesaian Perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh
Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara
internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 59
Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak
tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
(2) Putusan Pengadilan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat
diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling
lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri dan oleh Mahkamah Agung, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
C. Jenis Perselisihan Partai Politik
1. Perselisihan yang berkenaan dengan Pengurusan ;
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik ;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalah gunaan Kewenangan ;
5. Pertanggung jawaban keuangan dan atau ;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai politik ;
D. Tata Cara Pengajuan Perkara :
1. Tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang
berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Unang tentang Partai Politik ;
2. Perkara Partai Politik diajukan oleh pemohon dalam bentuk gugatan.
E. Proses Penyelesaian berkas perkara Partai Politik
No Uraian Jangka Waktu
1 Pendaftaran gugatan, diselesaikan 1 hari kerja,
setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama
berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri yang dibayar langsung di Bank yang ditunjuk
setelah meja pertama memberikan nomor rekening
Pengadilan Negeri tersebut;
1 hari kerja
2 Registrasi perkara gugatan Partai Politik diselesaikan
pada hari itu juga;
1 hari kerja
3 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan
Negeri melalui Panitera, untuk ditetapkan Majelis
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 60
Hakimnya, diselesaikan pada hari itu juga atau paling
pada hari kerja berikutnya;
4 Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim
dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam
waktu paling lama 2 hari kerja;
2 hari kerja
5 Setelah berkas diterima, Penetapan hari sidang oleh
Majelis Hakim ditetapkan pada hari itu juga;
1 hari kerja
6 Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang
dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja;
7 hari kerja
7 Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama
majelis Hakim memberitahukan bahwa karena
perkara perselisihan partai politik, harus
diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60
hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepeniteraan
Pengadilan Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim
memberi kesempatan kepada kedua belah pihak
yang berperkara untuk berdamai selama proses
persidangan berlangsung sampai sebelum putusan
diucapkan oleh karena mana Majelis Hakim tidak
dapat memberikan tenggang waktu untuk mediasi
sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008
60 hari kerja
8 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang
tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada
kala hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata;
9 Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik,
duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan)
diselesaikan paling lama 60 hari kerja;
60 hari kerja
10 Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya
perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan
dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan
kepada kasir perdata pada hari itu juga;
1 hari kerja
11 Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim
melakukan putusan yang telah siap dibacakan dan
ditandatangani
12 Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan
amar putusan kepada Kepaniteraan perdata pada
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 61
hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai
perintah untuk memberitahukan putusan kepada
para pihak yang tidak hadir;
13 Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan
persidangan tersebut kedalam buku register yang
diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah
menerima laporan dari Panitera Pengganti
14 Majelis Hakim Panitera Penggnati wajib
menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara
14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela
yang bukan putusan akhir) diucapkan;
14 hari kerja
F. PROSES KASASINo Uraian Jangka Waktu
1 Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri
diberitahukan kepada para pihak;
14 hari kerja
2 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada termohon
Kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan
kasasi diterima;
2 hari kerja
3 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan
kasasi diajukan
14 hari kerja
4 Memori kasasi harus diberitahukan kepada
Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja, setelah
memori diterima;
2 hari kerja
5 Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon kasasi dalam waktu 14 hari, setelah
Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi;
14 hari kerja
6 Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah
Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan kasasi
diterima;
30 hari kerja
7 Dalam setiap putusan dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai, maka berkas
perkara dinyatakan tidak lengkap;
Menggunakan PIN untukpengamanan
8 Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Menggunakan PIN untuk
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 62
Mahkamah agung dimohon disertai soft copy ; pengamanan
9 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak
dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan
diterima ;
2 hari kerja
G. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
No Uraian Jangka Waktu
1 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam
register Peninjauan Kembali paling lama : 1 hari
kerja ;
1 hari kerja
2 Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan
dalam Tenggang waktu : 180 hari kerja;
180 hari kerja
3 Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para
pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum),
disertai dengan alasan Peninjauan Kembali;
4 Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali
kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama :
2 hari kerja, setelah permohonan Peninjauan
Kembali diterima;
2 hari kerja
5 Jawaban atas alasan peninjauan Kembali dapat
diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali
dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon Peninjauan
Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali;
30 hari kerja
6 Dalam waktu paling lama : 30 hari, setelah jawaban
diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas
Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah
Agung;
30 hari kerja
7 Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai, maka
berkas perkara dinyatakan tidak lengkap;
Menggunakan PIN untuk
pengaman
8 Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang
diterima dari Mahkamah Agung, dimohon disertai
soft copy;
Menggunakan PIN untuk
pengaman
9 Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepadapara pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelahputusan diterima
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 63
H. DELEGASI
No Uraian Jangka Waktu
1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain / Delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja;
1 hari kerja
2 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus
sudah dijalankan setelah permintaan bantuan
tersebut diterima, paling lama : 3 hari kerja;
3 hari kerja
3 Pengiriman Kembali relas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon bantuan, diselesaikan 2 hari kerja;
2 hari kerja
4 Wakil Panitera melakukan Pengawasan terhadap
kinerja Juru Sita, apakah sudah benar-benar
melaksanakan tugasnya tempat waktu dan
diharuskan kepada Juru Sita, apabila telah selesai
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan
dengan memperlihatkan relaas-relaas / hasil
pekerjaannya;
5 Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi
untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri
Pemohon;
II. SOP ADMINISTRASI PERKARA PIDANA
A. PIDANA UMUM
1. Penyelesaian Perkara
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas
kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana
apabila ada ketidaklengkapan dikembalikan kepada petugas
dari kejaksaan tersebut;
1 hari kerja
2.Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti
serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pidana Registrasi;2 hari kerja;
3.Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan2 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 64
Berkas Perkara kepada Majelis Hakim;
4.Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika
terdakwa ditahan) oleh Majelis;1 hari kerja;
5.Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum;3 hari kerja;
6.Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim;7 hari kerja;
7.Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir;7 hari kerja;
8.
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi
Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti, Terdakwa, Tuntutan,
Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang dan untuk perkara
pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan;
90 hari kerja kalau
terdakwa ditahan dan
120 hari jika terdakwa
tidak ditahan;
9.
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
ditunda;
1 hari kerja;
10.
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan Pidana;
1 hari kerja;
11.
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register
yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima
laporan dari Panitera Pengganti;
1 hari kerja;
12.
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda
Pidana;
1 hari kerja;
13.
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti dengan surat pengantar
dan tanda terima;
3 hari kerja;
14.Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
MInutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali14 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 65
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan;
15.Persidangan pelanggaran lalu lintas (tilang) diselenggarakan
dengan sistem otomasi tilang;1 hari kerja;
16.Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya;3 hari kalender;
2. Proses Banding
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir;
7 hari kerja;
2.Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan;3 hari kerja;
3.Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
setelah pernyataan banding diterima;3 hari kerja;
4.
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana setelah permohonan banding
diajukan;
7 hari kerja;
5. Tenggang waktu Inzage; 7 hari kerja;
6.
Pengiriman Berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding);
14 hari kerja;
7.
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon
sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus
diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding;
3 hari kerja;
8.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas
dinyatakan tidak lengkap
Menggunakan PIN untuk
pengamanan
3. Proses Kasasi
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14
hari kerja setelah putusan banding diberitahukan kepada
Penuntut Umum dan Terdakwa atau 14 hari setelah putusan
diucapkan jika Terdakwa diputus bebas;
14 hari kalender;
2. Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan 3 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 66
saat permintaan kasasi diajukan;
3.Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi
setelah pernyataan kasasi diterima;3 hari kerja;
4.
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan
salinan putusannya harus selesai setelah permohonan kasasi
diterima;
7 hari kerja;
5.Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan diajukan;14 hari kerja;
6.Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
Kasasi setelah memori kasasi diterima;3 hari kerja;
7.Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi;14 hari kerja;
8.Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima;30 hari kerja;
9.Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
Menggunakan PIN untuk
pengamanan
4. Proses Peninjauan Kembali
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali;1 hari kerja;
2.Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri;1 hari kerja;
3.Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan;1 hari kerja;
4.Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk;1 hari kerja;
5.Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan
Kembali memenuhi persyaratan;14 hari kerja;
6.Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana;3 hari kerja;
7.
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
termasuk di dalamnya pengiriman harus sampai ke
Mahkamah Agung;
30 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 67
5. Proses Grasi
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.Permohonan Grasi diajukan Terdakwa atau keluarga
Terdakwa, dicatat dalam register;1 hari kerja;
2.Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama 3 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung; (2)3 hari kerja;
6. Delegasi
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/delegasi;3 hari kerja;
2.Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima;3 hari kerja;
3.Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan;2 hari kerja;
4.
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya;
5.Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
Tim Delegasi dibentuk
secara periodik;
7. Laporan Perkara Pidana (Untuk Diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum)
No. Agenda Waktu Penyelesaian
1.Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan
kepada Panitera Muda Hukum;tanggal 5 tiap bulannya;
2.Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum;tanggal 5 tiap 4 bulannya;
3.Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum;tanggal 5 tiap 6 bulannya;
4.Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan
kepada Panitera Muda Hukum;
tanggal 5 Januari setiap
tahunnya;
5.Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT);
tanggal 5 setiap
bulannya;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 68
B. PIDANA KHUSUS
1. TIPIKOR
A. PENYELESAIAN PERKARA,
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1
Pengadilan menerima Pelimpahan berkas perkara dan barangbukti dari Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yangberstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelahberkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Tipikor), apabilaterdapat ketidaklengkapan dalam berkas maka hari itu juga harusdikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut.Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasi paling lama 1(satu) hari kerja
1
2
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan danPenunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan BerkasPerkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua) hari kerja
2
3Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwaditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja
1
4
penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanankepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja setelahHakim Ketua Majelis menentukan hari sidang
1
5
Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterimaoleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung daritanggal penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang 7
6Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidangberikutnya atau 7 (tujuh) hari setelah sidang terakhir
7
7
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan,pembelaan dan putusan harus selesai paling lama 110 (seratussepuluh) hari
110
8
Panitera pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan MudaPidana (Tipikor) tentang tanggal penundaan sidang besertaalasannya pada hari itu juga
1
9
Majelis hakim sudah harus siap dengan konsep putusan yangakan dibacakan dan panitera pengganti wajib melaporkantanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani oleh MajelisHakim kepada Kepaniteraan Muda Pidana (tipikor) pada haripembacaan putusan
1
10
Panitera Muda Pidana (tipikor) bertanggung jawab ataspencatatan perkembangan persidangan tersebut dalam bukuregister yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerimalaporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga
1
11
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkanpetikan putusan yang dimaksud kepada kepada Panitera MudaPidana (tipikor) pada Hari itu juga/paling lama hari kerjaberikutnya
1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 69
12
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusankepada Penuntut Umum dan kepada Rutan sertaTerdakwa/Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantar dantanda terima) setelah petikan putusan tersebut diterima dariPanitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari kerja
1
13
Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecualiputusan sela yang bukan merupakan putusan akhir) diucapkan,paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
14
Panitera Muda Pidana (Tipikor) menyampaikan salinan putusankepada Pengelola Website untuk di upload denganmemperhatikan ketentuan SK Ketua M.A.–R.I Nomor.144/KMA/SK/VII/2007
B. PROSES BANDING
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusandiucapkan/setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yangtidak hadir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja
7
2
Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikanpada Hari itu juga saat permintaan Banding diajukan atau palinglama pada Hari kerja berikutnya
1
3Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding palinglama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan banding diterima 2
4
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepadaPanitera Muda Pidana (tipikor) dalam waktu 14 (empat belas)hari setelah permohonan banding diajukan
14
5Tenggang waktu inzage (mempelajari berkas) 7 (tujuh) hari kerja
7
6
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejakpernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memoribanding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
7
Jika pemohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelumperkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukankepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga ataupaling lama pada hari kerja berikutnya
1
8
Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka Berkas dinyatakantidak lengkap
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 70
C. PROSES KASASI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1
Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari kerja setelah putusan banding diberitahukankepada penuntut umum dan terdakwa atau 14 (empat belas) harisetelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas
14
2Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saatpermintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerjaberikutnya
1
3Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasisetelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) hari kerja 2
4
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahansalinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harusselesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
7
5
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelahpermohonan kasasi diajukan, paling lama 14 (empat belas) harikerja
14
6Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasisetelah memori diterima, daam waktu 2 (dua) hari kerja 2
7Kontra memori kasasi dapat dapat diserahkan oleh termohonkasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, palinglama 14 (empat belas) hari kerja
14
8Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejakpernyataan kasasi diterima, paling lama 30 (tiga puluh) harikerja
30
9Dalam setiap putusan haris dilampirkan soft copy, apabila tidakdisertai maka berkas dinayatakan tidak lengkap
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1 Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali
2
Kepaniteraan Pidana (tipikor) menyerahkan permohonanpeninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hariitu juga atau pada hari kerja berikutnya
1
3Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkanpada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya
1
4
Kepaniteraan Pidana (tipikor) meneruskan permohonanpeninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untukpada hari itu juga atau paling lambat pada hari kerja berikutnya
1
5
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauankembali memenuhi persyaratan paling lama 14 (empat belas)hari kerja
14
6
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan danberita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana (tipikor) 2(dua) hari setelah sidang terakhir
2
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 71
7
Kepaniteraan pidana (tipikor) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejakberkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudahmengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
7
E. PROSES GRASI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluargaterdakwa, dicatat dalam register paling lama 1 (satu) hari kerja 1
2
Pemberkasan grasi dengan pembuatan berita acara asli palinglama 2 (dua) hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hariitu juga atau pada hari kerja berikutnya
1
F. DELEGASI
No. KegiatanTarget Kinerja
(hari kerja)
1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negerilain/delegasi, diselesaikan 1 (satu) hari kerja
1
2
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudahdijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, palinglambat 3 (tiga) hari kerja
3
3Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohonbantuan, diselesaikan 2 (dua) hari kerja
2
4
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusitaapakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat tepatwaktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telahmelaksanakan tugasnya melapor kepada wakil panitera denganmemperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya
5Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untukmelaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 72
2. PENGADILAN HAM
No Uraian URAIAN Pidana HAM Jangka Waktu
1 Perkara Pidana HAM (berkas perkara) diterima pelimpahan dari
Kejaksaan Negeri, kemudian Kepaniteraan Pidana memeriksa
kelengkapan berkas dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor
kode Pidana Khusus dan didaftarkan di buku Register Induk.
2 hari kerja
2 Apabila berkas tidak lengkap, maka meminta kelengkapannya
kepada Kejaksaan Negeri.
1 hari kerja
3 Apabila berkas sudah lengkap Kepaniteraan Pidana membuat
kelengkapan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan
Panitera Pengganti
1 hari kerja
4 Kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Majelis Hakim
dan selanjutnya kepada Panitera untuk penunjukan Panitera
Pengganti.
1 hari kerja
5 Setelah Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ditanda tangani oleh
Ketua Pengadilan dan penunjukan Panitera Pengganti ditanda
tangani Panitera, maka Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas
perkara kepada Majelis Hakim
1 hari kerja
6 Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada Majelis
Hakim untuk dicatat dan ditanda tangani Penetapan Sidang dan
Penetapan Penahanan.
1 hari kerja
7 Panitera Pengganti menyerahkan penetapan hari sidang dan
Penetapan Penahanan kepada Kepaniteraan Pidana.
Pada hari itu juga
8 Kepaniteraan Pidana menyerahkan Penetapan hari sidang dan
Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum.
1 hari kerja
9 Pemeriksaan pelanggaran HAM diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan
HAM.
180 hari kerja
10 Penahanan Hakim Pengadilan HAM 90 hari kerja
11 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan HAM 30 hari kerja
12 Apabila dalam tenggang waktu penahanan 120 hari pemeriksaan
perkara belum selesai, dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi.
30 hari kerja
13 Apabila pemeriksaan perkara belum selesai, maka penahanan dapat
diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
30 hari kerja
14 Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Mejelis Hakim akan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 73
memutus perkara dengan cara sebagai berikut :
- Ketua Majelis Hakim yang membaca pertama mempelajari
berkas perkara dan kemudian menyerahkan berkas kepada
Hakim Anggota I
- Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari berkas
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II
- Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari berkas
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua
Majelis
- Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara
1 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
15 Pembuatan konsep Putusan 3 hari kerja
16 Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti 7 hari kerja
17 Koreksi Putusan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II 2 hari kerja
18 Ketua Majelis Mengoreksi putusan selanjutnya untuk diucapkan
dalam sidang
2 hari kerja
19 Setelah Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di persidangan,
Majelis Hakim / Panitera Pengganti wajib menyerahkan petikan
putusan kepada Kepaniteraan Pidana
1 hari kerja
20 Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada
Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, Terdakwa atau Penasehat
Hukum terdakwa
1 hari kerja
21 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
minutasi setelah putusan diucapkan
14 hari kerja
22 Setelah selesai berkas perkara diminutasi kemudian Panitera
Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana
1 hari kerja
23 Kepaniteraan Pidana meregister kedalam buku register induk 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 74
3. PENGADILAN PERIKANAN
A. PENYELESAIAN PERKARA
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan
menerima pelimpahan berkas perkara perikanan berikut
barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana
(Khusus Perikanan), apabila terdapat ketidaklengkapan
dalam berkas pada hari itu juga harus dikembalikan kepada
petugas dari Kejaksaan Negeri tersebut. Penerimaan
pelimpahan berkas dan Registrasi
Maksimal
1 (satu) hari kerja
2 Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan
berkas perkara kepada Majelis Hakim
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
3 Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (apabila
terdakwa ditahan)
Maksimal
1 (satu) hari kerja
4 Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan
(apabila terdakwa ditahan) kepada Jaksa Penuntut Umum
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
setelah Hakim Ketua
menentukan hari
persidangan
5 Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak
tanggal penetapan
hari persidangan
6 Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari
persidangan berikutnya atau setelah persidangan terahir.
Maksimal
Berita Acara Sidang
harus sudah siap 1
(satu) hari kalender
sebelum sidang
berikutnya atau 7
(tujuh) hari kalender
setelah sidang
terakhir
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 75
7 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan,
pembelaan dan putusan
Maksimal
30 (tiga puluh) hari
kerja
8 Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya
Maksimal
Pada hari itu juga
9 Majelis Hakim sudah harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani oleh
Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Muda Pidana (Khusus
Pengadilan Perikanan)
Maksimal
Pada hari itu juga
10 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan
persidangan tersebut dalam buku register yang
diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari
Panitera Pengganti
Maksimal
Pada hari itu juga
11 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
petikan putusan yang dimaksud kepada kepada Panitera
Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
1 (satu) hari kerja
berikutnya
12 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa / Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantar
dan tanda terima) setelah petikan putusan tersebut diterima
dari Panitera Pengganti
Maksimal
1 (satu) hari kerja
13 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
minutasi perkara dan pemberkasan perkara setelah putusan
(kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir)
diucapkan.
Dan dalam setiap Putusan perkara yang banding harus
dilampirkan soft copy masing - masing putusan dan jika tidak
disertai soft copy maka berkas dinyatakan tidak lengkap
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
B. PROSES BANDING
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 76
Terdakwa yang tidak hadir
2 Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan
Banding diajukan
Maksimal
1 (satu) hari kerja
berikutnya
3 Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Maksimal
2 (dua) hari kerja setelah
pernyataan Banding
diterima
4 Tenggang waktu Inzage (memeriksa dan meneliti
berkas perkara oleh para pihak)
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
5 Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak
pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding diajukan oleh Pembanding)
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
6 Apabila permohonan Banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi harus
diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding
Maksimal
1 (satu) hari kerja
berikutnya
C. PROSES KASASI
NO. K E G I A T A N WAKTU
1. Pernyataan Kasasi dapat diajukan sejak putusan
banding diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa dalam jangka waktu 14 hari setelah
putusan pada peradilan tingkat pertama diucapkan jika
Terdakwa diputus bebas.
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
2 Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus
disampaikan saat permintaan Kasasi diajukan
Maksimal
1 (satu) hari kerja
3 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
Kasasi setelah Pernyataan Kasasi diterima
Maksimal
2 (dua) hari kerja
4 Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan Putusan setelah permohonan
Kasasi diterima
Maksimal
3 (tiga) hari kerja
5 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi
setelah permohonan Kasasi diajukan
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 77
6 Memori Kasasi wajib diberitahukan kepada Termohon
Kasasi setelah Memori Kasasi diterima
Maksimal
2 (dua) hari kerja
7 Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori
Kasasi
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
8 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI
sejak berkas perkara tersebut lengkap
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada
Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Medan
Maksimal
1 (satu) hari kerja
2 Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Maksimal
2 (dua) hari kerja
3 Kepaniteraa Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada
Majelis Hakim yang ditunjuk
Maksimal
1 (satu) hari kerja
4 Majelis Hakim memeriksa apakah permohonan
Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan
Maksimal
14 (empat belas) hari
kerja
5 Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
3 (tiga) hari kerja setelah
sidang terakhir
6 Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI
sejak berkas perkara lengkap
Maksimal
7 (tujuh) hari kerja
E. PROSES GRASI
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau
keluarga Terdakwa, dicatat dalam Register Khusus
untuk Grasi
Maksimal
1 (satu) hari kerja
2 Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara
Asli dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
Maksimal
2 (dua) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 78
F. LAPORAN PERKARA PIDANA PERIKANAN (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan
Hukum)
NO. K E G I A T A N WAKTU
1 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda
Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap bulannya
2 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
menyerahkan laporan 4 (empat) bulanan kepada
Panitera Muda Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap 4 (empat) bulannya
3 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan kepada
Panitera Muda Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap 6 (enam) bulannya
4 Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda
Hukum
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
Januari
5 Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat (Kimwasmat)
Maksimal
Pada setiap tanggal 3
setiap bulannya
4. PENGADILAN ANAK
URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Mudan Pidana
apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan
kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut ;
1 hari kerja
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti
serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi
paling lama
2 hari kerja
Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua Pengadilan
Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,
Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim/ Hakim
dan paling lama
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 79
Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika
terdakwa ditahan) paling lama
1 hari kerja
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum
1 hari kerja
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling lama
7 hari kerja
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah siding terakhir
7 hari kerja
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,
Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan,
Pembelaan dan Putusan harus selesai,
45 hari kerja
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan siding beserta alasannya apabila persidangan
ditunda : pada hari itu juga ;
Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang ditandatangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ;
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register
yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda
Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja
berikutnya ;
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama
1 hari kerja
Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah
putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)
diucapkan paling lama
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 80
A. PROSES BANDINGURAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
7 hari kerja
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
paling lama
2 hari kerja setelah
pernyataan banding
diterima
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu
7 hari kerja setelah permohonan
diajukan
Tenggang waktu inzage 7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi, sejak
pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu
memori banding), paling lama
14 hari kerja
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada
hari kerja berikutnya ;
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;
B. PROSES KASASIURAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa
atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa
diputus bebas ;
14 hari kerja
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling
lama pada hari kerja berikutnya ;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 81
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama
2 hari kerja
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan
kasasi diterima, harus diselesai dalam waktu : 7 hari kerja
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama 14 hari kerja
Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
Kasasi setelah memori diterima, dalam waktu 2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori
Kasasi, paling lama 14 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama 30 hari kerja
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap ;
C. PROSES PENINJAUAN KEMBALIURAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali ;
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya;
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari
kerja berikutnya ;
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan dalam 14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 82
waktu paling lama
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana ....
2 hari kerja setelah
sidang terakhir
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ;
D. PROSES GRASIURAIAN JANGKA WAKTU
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
1 hari kerja
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama 2 hari dan dikiririm ke Mahkamah Agung pada
hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;
E. DELEGASIURAIAN JANGKA WAKTU
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/ Delegasi, diselesaikan
1 hari kerja
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,
paling lama
3 hari kerja
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan, diselesaikan :
2 hari kerja
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon ;
5. PERLINDUNGAN ANAK
A. PENYELESAIAN PERKARA :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 83
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah berkas
diteliti oleh Panmud Pidana, apabila ada yang tidak lengkap hari
itu juga dikembalikan kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan
tersebut.
2. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
pemeriksaan kelengkapan berkas dan register, paling lama : 2
hari kerja
2 hari kerja
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN, dan penunjukan PP
oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada Majelis
Hakim, paling lama : 2 hari kerja.
2 hari kerja
4. Penetapan hari sidang, dan penetapan penahanan paling lama : 1
hari kerja.
1 hari kerja
5. Penyerahan Penetapan hari sidang dan Penetapan penahanan
kepada Penuntut Umum, paling lama : 1 hari kerja.
1 hari kerja
6. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima
oleh Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja.
7 hari kerja
7. Penyelesaian Berita Acara Persidangan harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : 7 hari kerja.
7 hari kerja
8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut
Eksepsi,permeriksaan saksi dan barang
bukti,Terdakwa,Tuntutan,Pembelaan dan Putusan harus
selesai,kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20
orang, paling lama : 90 hari kerja. Kecuali untuk perkara pidana
khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-
undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan
sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda: pada hari
itu juga.
Pada hari itu juga
10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan
amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada
Kepaniteraan Pidana: pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang
Pada hari itu juga
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 84
diperuntukan untuk itu,juga setelah menerima laporan dari
Panitera Pengganti : pada hari itu juga.
12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau
Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima
dari Panitera Pengganti, paling lama: 1 hari kerja. Dengan surat
pengantar dan tanda terima.
1 hari kerja
14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama:
14 hari kerja.
14 hari kerja
B. PROSES BANDING :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan
atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak
hadir, paling lama: 7 hari kerja.
7 hari kerja
2. Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan
pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling
lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
3. Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding paling
lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima.
2 hari kerja
3. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 hari setelah permohonan
banding diajukan.
7 hari
4. Tenggang waktu inzage : 7 hari kerja 7 hari kerja
5. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori
banding), paling lama: 14 hari kerja.
14 hari kerja
6. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum
diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada
Pada hari itu juga
atau hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 85
Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling
lama pada hari kerja berikutnya.
berikutnya
7. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy (Flash disk)
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas
dinyatakan tidak lengkap.
C. PROSES KASASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu: 14 hari
kerja. Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut
Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika
Terdakwa diputus bebas.
14 hari kerja
2. Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan
saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja
berikutnya.
Hari kerja berikutnya
3. Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasi
setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama : 2 hari kerja.
2 hari kerja
4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus
selesai dalam waktu : 7 hari kerja.
7 hari kerja
5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah
permohonan kasasi diajukan, paling lama: 14 hari kerja.
14 hari kerja
6. Memori kasasi harus diberitahukan kepada kepada Termohon
kasasi setelah memori diterima, dalam waktu;
2 hari kerja
7. Kontra memori dapat diserahkan oleh Termohon kasasi setelah
termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama : 14 hari
kerja.
14 hari kerja
8. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama : 30 hari kerja.
30 hari kerja
9. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak
disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali.
2. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan peninjauan Pada hari itu juga
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 86
kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau
pada hari kerja berikutnya.
atau hari kerja
berikutnya
3. Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
4. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan
kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan
kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama : 14
hari kerja.
14 hari kerja
6. Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan
dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan pidana: 2
hari setelah sidang terakhir.
2 hari
7. Kepaniteraan pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan
berkas tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari
E. PROSES GRASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permohonan grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga.
Terdakwa, dicatat dalam register paling lama: 1 hari kerja.
1 hari kerja
2. Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling
lama 2 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu
juga atau hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga
atau hari kerja
berikutnya
F. DELEGASI :
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/delegasi diselesaikan : 1 hari kerja.
1 hari kerja
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling
lama: 3 hari kerja.
3 hari kerja
3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon
bantuan diselesaikan : 2 hari kerja.
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 87
4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita
apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu
dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan
tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan
relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.
5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
G. LAPORAN PERKARA PIDANA (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum)
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap
bulannya.
Pada tanggal 3 tiap
bulannya
2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4
bulannya.
Pada tanggal 3 tiap 4
bulannya
3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 6
bulannya.
Pada tanggal 3 tiap 6
bulannya
4. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari.
Pada tanggal 3
Januari
5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
Tanggal 3 setiap
bulannya
6. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
A. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga :URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas
resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera
Mudan Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga
dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 88
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan
Registrasi paling lama ....
2 hari kerja
Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti
oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis
Hakim/ Hakim dan paling lama…
2 hari kerja
Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika
terdakwa ditahan) paling lama 1 hari kerja
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum 1 hari kerja
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling lama 7 hari kerja
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah siding terakhir 7 hari kerja
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,
Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa,
Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali
dalam perkara pidana dalam saksinya lebih dari 20 orang
paling lama.
Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
bersangkutan termasuk praperadilan
90 hari kerja
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan siding beserta alasannya apabila persidangan
ditunda : pada hari itu juga ;
Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
tanggal dan amar putusan yang ditandatangani Majelis
Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ;
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam
buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah
menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu
juga
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 89
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama
hari kerja berikutnya ;
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling
lama
1 hari kerja
Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan paling lama
14 hari kerja
B. PROSES BANDING :URAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
7 hari kerja
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
paling lama ..............................................
2 hari kerja setelah
pernyataan banding
diterima
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ............... 7 hari kerja setelah
permohonan diajukan
Tenggang waktu inzage .............................................. 7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi, sejak
pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu
memori banding), paling lama ................... 14 hari kerja
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 90
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada
hari kerja berikutnya ;
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;
C. PROSES KASASI :URAIAN JANGKA WAKTU
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu
14 hari kerja Setelah putusan banding diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau 14 hari
setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas ;
14 hari kerja
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling
lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama
2 hari kerja
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan
kasasi diterima, harus diselesai dalam waktu :
7 hari kerja
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama
14 hari kerja
Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
Kasasi setelah memori diterima, dalam waktu
2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori
Kasasi, paling lama
14 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama
30 hari kerja
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap ;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 91
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALIURAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali ;
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya;
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari
kerja berikutnya ;
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan dalam
waktu paling lama
14 hari kerja
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana ....
2 hari kerja setelah
sidang terakhir
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ;
E. PROSES GRASIURAIAN JANGKA WAKTU
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
1 hari kerja
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama 2 hari dan dikirim ke Mahkamah Agung pada
hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;
F. DELEGASIURAIAN JANGKA WAKTU
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/ Delegasi, diselesaikan
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 92
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,
paling lama
3 hari kerja
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan, diselesaikan :
2 hari kerja
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon ;
LINGKUNGAN HIDUPI. PENYELESAIAN PERKARA
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan
barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana
apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan
kepada petugas dari Kejaksaan tersebut.
Pada hari itu juga
2. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
pemeriksaan kelengkapan berkas dan Registrasi paling lama 2
(dua) hari kerja.
2 hari kerja
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dan penyerahan
berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 3 (tiga)
hari kerja.
3 hari kerja
4. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan) paling lama 2 (dua) hari kerja.
2 hari kerja
5. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja.
1 hari kerja
6. Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
7. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, 90 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 93
pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan,
Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara
Pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling
lama 90 (sembilan puluh) hari kerja; kecuali untuk perkara
pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan.
8. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persdiangan
ditunda : pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
9. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditanda tangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
10. Panitera Muda Pidana yang bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register
yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
11. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
12. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari
kerja, dengan surat pengantar dan tanda terima.
1 hari kerja
13. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan paling lama
14 (empat belas) hari kerja.
14 hari kerja
14. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau
paling lama hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
II. Proses Banding
URAIAN JANGKA WAKTU
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 94
1. Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan
atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang
tidak hadir, paling lama : 7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
2. Laporan banding kepoada Pengadilan tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya .
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
3. Pemberitahuan pernyataann banding kepada terbanding
paling lama : 2 (dua) hari kerja stelah pernyataan banding
diterima .
2 hari kerja
4. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
5. Tenggang waktu Inzage : 7 (tujuh ) hari kerja. 7 hari kerja
6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori
Banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
14 hari kerja
7. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh permohonan
sebelum di putus olehpengadilan tinggi, harus diberitahukan
kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
8. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan
tidak lengkap.
III. PROSES KASASI
URAIAN JANGKA WAKTU
1 Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang wakti 14
(empat belas) hari kerja setalah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa atau 14
(empat belas) hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa
diputus bebas.
14 hari
2. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan
saat permintaan kasasi diajukan paling lama pada hari kerja
berikutnya.
Pada hari kerja
berikutnya
3. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi 2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 95
setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) hari
kerja.
4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan
salinan putusannya setelah stelah permohonan kasasi
diterima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
5. Pemohon kasasi wajib enyerahkan meoi kasasinya setelah
permohonan kasasi diajukan 14 (empat belas) hari kerja.
14 hari kerja
6. Memori kasasi harus di berutahukan kepada termohoan kasasi
setelah emempori kasasi diterima dalam waktu 2 (dua) hari
kerja.
2 hari kerja
7. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi
setelah termohon kasasi menerima memori kasasi paling lama
14 (empat belas) hari kerja.
14 hari kerja
8. Pengioriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak
pernyataan kasasi diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.
30 hari kerja
9. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
IV. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.
2. Kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan peninjauan
Kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga
atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
3. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau
pada hari kerja
berikutnya
4. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan
kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan permohonan
peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu 14
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 96
(empat belas) hari kerja
6. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat kepada Panitera Pidana 2 (dua) hari
setelah sidang terakhir
2 hari
7. Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan
berkas tersebut ke Mahkamah Agung
7 hari
V. PROSES GRASI
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
terdakwa dicatat dalam register 1 (satu) hari kerja
1 hari kerja
2. Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling
lama 2 (dua) hari dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari
itu juga atau hari kerja berikutnya
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
VI. DELEGASI
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain
/ Delegasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja
1 hari kerja
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima
paling lama 3 (tiga) hari kerja
3 hari kerja
3. Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri pemohon
bantuan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja
2 hari kerja
4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja juru
sita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat
waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor ke pada Wapan dengan
memperlihatkan relas-relas / hasil pekerjaannya.
5. Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 97
VII. LAPORAN PERKARA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM)
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 (lima)
setiap bulannya
Pada tanggal 5 setiap
bulannya
2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 (empat)
bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
tanggal 5 (lima) tiap 4 (empat) bulannya
Pada tanggal 5 tiap 4
bulannya
3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5
(lima) tiap 6 (enam) bulannya
Pada tanggal 5 setiap
6 bulannya
4. Panitera Muda pidana menyerahkan laporan tahunan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 (lima)
Januari
Pada tanggal 5 Januari
5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap
bulannya.
Pada tanggal 5 setiap
bulannya
7. KEHUTANAN
URAIAN JANGKA WAKTU
1. Perkara pidana kehutanan adalah termasuk perkara pidana
umum.
2. Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas
perkara pidana di bidang kehutanan dan barang bukti dari
Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus
PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas
diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak
lengkapan, hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari
Kejaksaan tersebut.
3. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
pemeriksaan kelengkapan berkas dan register paling lama 2
(dua) hari.
2 hari
4. Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan
berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua) hari.
2 hari
5. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 98
Terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja
6. Penyerahan Penetapan hari Sidang dan Penetapan Penahanan
kepada Penuntut Umum adalah 1 (satu) hari kerja.
1 hari kerja
7. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
8. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada sidang
berikutnya atau setelah sidang terakhir 7 (tujuh) hari kerja.
7 hari kerja
9. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi, barang bukti, terdakwa, tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara
pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling
lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, kecuali dalam perkara
pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
undang-undang yang bersangkutan, termasuk pra peradilan.
90 hari kerja
10. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan hari sidang beserta alasannya dengan
menyerahkan bukti penundaan hari sidang yang telah
ditandatangani oleh Hakim Ketua, apabila perkara itu ditunda
ke kepaniteraan pidana.
11. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
12. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register
yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima laporan dari
Panitera Pengganti pada hari itu juga.
Pada hari itu juga
13. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
pada hari itu juga atau paling lama 1 (satu) hari kerja
berikutnya.
Pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
14. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari,
dengan surat pengantar dan tanda terima.
1 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 99
13 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
lama 14 (empat belas) hari kerja
14 hari kerja
14. Tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo PERPU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengelompokkan
tindak pidana bidang Kehutanan menjadi kejahatan dan
pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (13)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
15. Pelaku tindak pidana kehutanan, baik yang berupa kejahatan
maupun pelanggaran, dikenai sanksi pidana kumulatif, yaitu
pidana penjara dan pidana denda.
16. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,
apabila dilakukan oleh dan atas nama badan/badan usaha,
maka sanksi pidana dikenakan terhadap pengurusnya, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan pidana tersebut
ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
17. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan
atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan
untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas
untuk Negara (Imperatif) sebagaimana diatur pada Pasal 78
ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
18. Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik
berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilelang untuk Negara.
19. Selain sanksi pidana, juga diatur sanksi administrasi yang
berhubungan dengan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan
kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan dan lain-lain.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 100
8. TINDAK PIDANA PERS
NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA
1 Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas
kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana,
apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan
kepada petugas kejaksaan tersebut.
2 Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti
serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi2 hari kerja
3 Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan
berkas perkara kepada Majelis Hakim.
2 hari kerja
4 Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan)
1 hari kerja
5 Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
pada penuntut umum
1 hari kerja
6 Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas
perkara diterima oleh hakim7 hari kerja
7 Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja
8 Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan,
termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9 Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
ditunda, pada hari itu juga ;
10 Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 101
kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ;
11 Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register
yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga ;
12 Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
13 Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama ;
Dengan surat pengantar dan tanda terima
1 hari kerja
14 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
lama
14 hari kerja
15 Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau
paling lama pada hari kerja berikutnya.
9. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1. Penyelesaian Perkara
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum
atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang
mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti
oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak
lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas
dari Kejaksaan tersebut.
2. Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan
Registrasi.
2 hari kerja.
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh
2 hari kerja.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 102
Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis
Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan
(jika terdakwa ditahan).
1 hari kerja.
5. Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan
Penahanan kepada Penuntut Umum.
1 hari kerja.
6. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas
perkara diterima oleh Majelis Hakim.
7 hari kerja.
7. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada
hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir.
7 hari kerja.
8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa,
Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai,
kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari
20 orang.
90 hari kerja, kecuali
untuk perkara pidana
khusus berlaku
ketentuan sebagaimana
diatur dalam undang-
undang yang
bersangkutan, termasuk
praperadilan.
9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila
persidangan ditunda.
Pada hari itu juga.
10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah
ditanda tangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan
Pidana.
Pada hari itu juga.
11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke
dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,
juga setelah menerima laporan dari Panitera
Pengganti.
Pada hari itu juga.
12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
Panitera Muda Pidana.
Pada hari itu juga atau
paling lama hari kerja
berikutnya.
13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan 1 hari kerja.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 103
putusan kepada Penuntut Umum dan Kepada Rutan
serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah
petikan putusan tersebut diterima dari Panitera
Pengganti dengan Surat pengantar dan tanda terima.
14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara
setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
putusan akhir) diucapkan.
14 Hari Kerja.
15. Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan
kepada kejaksaan beserta barang buktinya.
Pada hari itu juga atau
paling lama pada hari
kerja berikutnya.
2. Proses Banding :
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan
kepada Terdakwa yang tidak hadir.
7 hari kerja.
2. Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan.
Pada hari itu juga saat
permintaan banding
diajukan atau paling lama
pada hari kerja
berikutnya.
3. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Terbanding.
2 hari kerja
4. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana.
7 hari kerja
5. Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja.
6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi,
sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus
menunggu Memori Banding).
14 hari kerja.
7. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding.
Pada hari itu juga atau
paling lama pada hari
kerja berikutnya.
8. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 104
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka
berkas dinyatakan tidak lengkap.
3. Proses Kasasi:
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pernyataan Kasasi. 14 hari kerja;
2. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan.
paling lama pada hari kerja
berikutnya.
3. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima.
2 hari kerja.
4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan
kassi diterima.
7 hari kerja.
5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan.
14 hari kerja.
6. Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
Kasasi setelah memori diterima.
2 hari kerja.
7. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh
Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima
Memori Kasasi.
14 hari kerja.
8. Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima.
30 hari kerja.
9. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak
lengkap.
4. Proses Peninjauan Kembali :
No. Kegiatan Tenggang Waktu
1. Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan
kembali.
2. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan
Peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Pada hari itu juga atau pada
hari kerja berikutnya.
3. Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan.
Pada hari itu juga atau pada
hari kerja berikutnya.
4. Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Pada hari itu juga atau
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 105
peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk.
paling lama pada hari kerja
berikutnya.
5. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan
peninjauan kembali memenuhi persyaratan.
14 hari kerja.
6. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
Kepaniteraan Pidana.
2 hari kerja
7. Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas
tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari kerja.
10. NARKOBA
No. Kegiatan
1. TINDAK PIDANA NARKOTIKA
1. Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,
lampiran mengenai jenis Psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana
tercantum dalam lampiran Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I menurut
UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
RI tahun 2009 Nomor 143), telah mengatur sanksi pidana minimal dan
maksimal bagi pelaku. Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika
melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup
dan pidana mati ;
3. Untuk beberapa kwalifikasi perbuatan tertentu seperti pelaku setiap Penyalah
Guna Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III untuk diri sendiri
hanya disebutkan sanksi pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun, 2 (dua)
tahun, dan 1 (satu) tahun, tidak ada pidana denda ;
4. Hakim didalam menjatuhkan pidana bagi pelaku Penyalah Guna Narkotika bagi
diri sendiri perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54,
Pasal 55, Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 106
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna orang tersebut wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat SEMA Nomor 04 tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu
Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ;
6. Tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara,
hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, benar-benar
setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi kepada masyarakat
(lihat pada SEMA No. 3 tahun 2001) ;
7. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur pidana denda minimal dan
maksimal, apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika
dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel
sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;
9. Tersangka atau Terdakwa didalam penyidikan atau pemeriksaan di sidang
Pengadilan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan
harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang
diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan Tersangka atau Terdakwa.
Dan Hakim berwenang meminta Terdakwa membuktikan seluruh harta
kekayaannya dan harta benda isteri, suami, anak dan setiap orang atau
korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekusor
Narkotika ;
10. Sebelum sidang dibuka, Hakim dapat mengingatkan kepada saksi dan orang
lain, yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika untuk tidak menyebutkan identitas pelapor ;
11. Pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhubungan dengan
tindak pidana dilakukan oleh suatu Tiem yang ditentukan dalam Undang-
Undang No. 35 tahun 2009 dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
menerima Penetapan Pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan
waktu Pemusnahan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 107
waktu yang sama ;
12. Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut
Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk
Negara segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;
13. Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang
beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan
tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama ;
14. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan keputusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk
Negara dan digunakan untuk kepentingan :
a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ;
b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial ;
15. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda
sebagaimana pasal-pasal atau Undang-Undang No. 35 tahun 2009, disamping
pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
a. Pencabutan izin usaha dan atau ;
b. Pencabutan status badan hukum ;
16. Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional)
berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35
tahun 2009 ;
17. Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 108
18. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang Pengadilan
atas tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika
berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
19. Untuk penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam
waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi (SEMA No. 3 tahun 1998 tentang
Penyelesaian Perkara) ;
II. PENYELESAIAN PERKARA
- Dalam hal penyelesaian berkas perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada
Pengadilan Negeri Medan ;
- Dalam hal proses Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, juga berpedoman
pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
- Dalam hal Delegasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan
Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
11. TINDAK PIDANA TERORISME
NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA
1
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas
kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana,
apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan
kepada petugas kejaksaan tersebut.
2Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti
serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 109
3
Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan
berkas perkara kepada Majelis Hakim.
2 hari kerja
4Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan)
1 hari kerja
5Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
pada penuntut umum
1 hari kerja
6Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas
perkara diterima oleh hakim7 hari kerja
7Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja
8
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan,
termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9
Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
ditunda ;
1 hari kerja
10
Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan Pidana : ;
1 hari kerja
11
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register
yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti : ;
1 hari kerja
12
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
13
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama ;
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 110
Dengan surat pengantar dan tanda terima
14
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
lama
14 hari kerja
15
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau
paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. PROSES BANDING ;
1
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
7 hari kerja
2
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan
pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau
paling lama pada hari kerja berikutnya.
3Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
paling lama .2 hari kerja
4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana dalam waktu ;7 hari kerja
5 Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja
6
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori
Banding), paling lama
14 hari kerja
7
Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon
sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus diberitahukan
kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
1 hari kerja
8
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas
dinyatakan tidak lengkap.1 hari kerja
3. PROSES KASASI ;
1
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu.
Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut
Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan
jika Terdakwa putus bebas.
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 111
2
Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus disampaikan saat
permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja
berikutnya ;
1 hari kerja
3
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi
diterima, harus selesai dalam waktu
2 hari kerja
4
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima,
harus selesai dalam waktu
7 hari kerja
5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama14 hari kerja
6Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi
setelah memori diterima, dalam waktu2 hari kerja
7
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi,
paling lama
14 hari kerja
8Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama.30 hari kerja
9Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
1Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.1 hari kerja
2
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga
atau pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
3Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan
pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.2 hari kerja
4
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu
juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
5Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan
kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama14 hari kerja
6Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana
2 hari setelah
sidang terakhir
7 Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas 7 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 112
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan
berks tersebut ke Mahkamah Agung.
5. PROSES GRASI.
1Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama1 hari kerja
2
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama
Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari
kerja berikutnya
2 hari
6. DELEGASI
1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/Delegasi, diselesaikan1 hari kerja
2
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,
paling lama
3 hari kerja
3Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri Pemohon
bantuan, diselesikan2 hari kerja
4
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja
Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relas-relas/hasil pekerjaannya.
2 hari kerja
5Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN HUKUM
);
1Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal3 tiap bulannya
2Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 tiap bulannya
3Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 tiap 6 bulannya
4Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 Januari
5Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT)paling lambat tanggal3 setiap bulannya
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 113
12. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
NO RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA
1
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara
dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas
kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi
untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana,
apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan
kepada petugas kejaksaan tersebut.
2Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti
serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi2 hari kerja
3
Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan
berkas perkara kepada Majelis Hakim.
2 hari kerja
4Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
terdakwa ditahan)
1 hari kerja
5Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan pada penuntut umum
1 hari kerja
6Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas
perkara diterima oleh hakim7 hari kerja
7Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir7 hari kerja
8
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan,
pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan, termasuk praperadilan.
90 hari kerja
9
Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
ditunda ;
1 hari kerja
10
Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 114
kepada Kepaniteraan Pidana : ;
11
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register
yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima
laporan dari Panitera Pengganti : ;
1 hari kerja
12
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda
Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja
berikutnya.
1 hari kerja
13
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa
atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama ;
Dengan surat pengantar dan tanda terima
1 hari kerja
14
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
lama
14 hari kerja
15
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau
paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. PROSES BANDING ;
1
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
7 hari kerja
2
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
paling lama .2 hari kerja
4Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana dalam waktu ;7 hari kerja
5 Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja
6
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
Memori Banding), paling lama
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 115
7
Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon
sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus diberitahukan
kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
1 hari kerja
8
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas
dinyatakan tidak lengkap.1 hari kerja
3. PROSES KASASI ;
1
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu.
Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut
Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan
jika Terdakwa putus bebas.
14 hari kerja
2
Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus disampaikan
saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja
berikutnya ;
1 hari kerja
3
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi
diterima, harus selesai dalam waktu
2 hari kerja
4
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima,
harus selesai dalam waktu
7 hari kerja
5Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama14 hari kerja
6Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi
setelah memori diterima, dalam waktu2 hari kerja
7
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi,
paling lama
14 hari kerja
8Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan Kasasi diterima, paling lama.30 hari kerja
9Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
1Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 116
2
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga
atau pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
3Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.2 hari kerja
4
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu
juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
5Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan
kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama14 hari kerja
6Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana
2 hari setelah
sidang terakhir
7
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah
mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung.
7 hari kerja
5. PROSES GRASI.
1Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama1 hari kerja
2
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli
paling lama
Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari
kerja berikutnya
2 hari
6. DELEGASI
1Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/Delegasi, diselesaikan1 hari kerja
2
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,
paling lama
3 hari kerja
3Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon bantuan, diselesikan2 hari kerja
4
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja
Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relas-relas/hasil pekerjaannya.
2 hari kerja
5 Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 117
melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN HUKUM
);
1Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal3 tiap bulannya
2Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 tiap bulannya
3Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 tiap 6 bulannya
4Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal3 Januari
5Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT)paling lambat tanggal3 setiap bulannya
13. TINDAK PIDANA HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)
NO U R A I A N WAKTU
I A. DESAIN INDUSTRI
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,atau garis dan
warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta
dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil
kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakan hak tersebut.
3. Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan.
4. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan Hak Desain Indutri yang dimilikinya dan
untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannyamembuat,memakai,menjual,mengimport,men
Diselesaikan
sesuai dengan UU
No.8 tahun
1981
Tentang
KUHP
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 118
gekspor dan/atau, mengedarkan barang yang diberi Hak
Desain Industri.
5. Dapat dipidana dengan Pidana penjara dan/atau denda bagi
barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan atau
mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
6. Tindak Pidana terhadap desain industry merupakan delik
aduan
B. PATEN.
1. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada Investor atas hasil investasinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
2. Invensi adalah ide investor yang dituangkan kedalam suatu
kegiatan pemecaha masalah yang spesifik dibidang
teknologi dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa
orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang
dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
4. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau
pihak yang menerima Hak tersebut dari pemilik paten atau
pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak tersebut, yang
terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian Hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.
6. Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri
7. Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal Penerimaan
Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
dituangkan sebelumnya;
Diselesaikan
sesuai dengan UU
No8 tahun 1981
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 119
8. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak waktu itu tidak dapat diperpanjang.
9. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan
jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang;
10. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau/denda bagi
barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
pemegang paten.
11. Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas adalah delik
aduan.
C. MEREK.
1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang
dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang
dipergunakan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang
dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar
umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan
izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
6. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
tentang
KUHP.
Diselesaikan
sesuai dengan UU
No8 tahun 1981
tentang
KUHP
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 120
dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
7. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi
barang siapa demgan sengaja dan tanpa hak;
a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
dengan barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi
dan/atau dipergunakan.
b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan
merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
c. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya
dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang
yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan
indikasi geografis.
e. Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis
dengan barang yang terdaftar.
f. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang
yang merupakan hasil pelanggaran ataupun
pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang
tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar
dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis.
g. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan
indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat
memperdaya atau menyesatkan mesyarakat mengenai
asal barang atau asal jasa tersebut.
h. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui
atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa
tersebut merupakan hasil pelanggaran tindak pidana
merek.
8. Tindak Pidana sebagimana dimaksud pada butir 7 huruf a
s/d h diatas, merupakan delik aduan.
D. HAK CIPTA
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
Diselesaikan
sesuai dengan UU
No8 tahun 1981
tentang
KUHP
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 121
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu
ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan
kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang
menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak
cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari
pencipta,atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak
dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta,
yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau
menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara
untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman
suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran
untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya
siarannya.
6. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat beralih
atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan :
a. Pewarisan.
b. Hibah
c. Wasit
d. Perjanjian tertulis ; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
8. Negara memegang hak cipta atas :
Desain
berdasarkan
sesuai dengan UU
No. 8 tahun 1981
tentang
KUHP
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 122
a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda
budaya nasional lainnya.
b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik
bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,
lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan
karya seni lainnya.
c. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan
ciptaan itu belum diterbitkan.
d. Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
penciptanya dan/atau penerbitnya.
9. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi
barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :
a. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau
membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman
suara dan/atau gambar pertunjukan, memperbanyak
dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau
rekaman bunyi yang bukan hak ciptanya.
b. Menyiarkan,memamerkan,mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil
pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana
dimaksud butir a) diatas.
c. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan
komersial suatu program komputer.
d. Mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan
dengan kebijaksaan pemerintah dibidang agama,
pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan serta
ketertiban umum.
e. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas
potret, tanpa seizin dari orang yang dipotret, atau izin
ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
setelah orang yang dipotret meninggal dunia,atau
tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret,
atau tidak untuk kepentingan yang dipotret atau tanpa
persetujuan dari Lembaga Penyiaran membuat,
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya
siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel,
Diselesaikan
sesuai dengan UU
No8 tahun 1981
tentang
KUHP
Diselesalikan
sesuai dengan UU
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 123
atau melalui system elektromagnetik lain.
f. Pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan nama
pencipta dalam ciptaannya atau pihak lain yang
menerima penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan
yang meniadakan nama pencipta yang tercantum pada
ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada
ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan,
atau mengubah isi ciptaan.
g. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik
tentang informasi menejemen hak pencipta.
h. Merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi
sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak
pencipta.
i. Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan
persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi
yang berwenang terhadap ciptaan-ciptaan yang
menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi,
khususnya dibidang cakram optic (optical disc).
10. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana
hak cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh
negara untuk dimusnahkan, kecuali ciptaan di bidang seni
dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak
dimusnahkan;
11. Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus
karena :
a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan
hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau
pemegang hak cipta.
b. Lampau waktu.
c. Dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
E. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen
No8 tahun 1981
tentang
KUHP
Diselesaikan
sesuai dengan UU
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 124
dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling
berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah
bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk
menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan
tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya
satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta
sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit
terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan
untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang
menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu.
4. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif
yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada
Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya
kepada pihak pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Pemegang hak adalah pemegang hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari
pendesain yang terdaftar dalam daftar Umum Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu.
6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinil, yakni yang
merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat
desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak
merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.
7. Perlindungan terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak sejak
pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara
komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan.
8. Yang berhak memperoleh hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu adalah Pendesain, yang dapat terdiri dari
seseorang atau beberapa orang secara bersama atau yang
menerima hak tersebut dari pendesain.
9. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau
No8 tahun 1981
tentang
KUHP
Diselesaikan
sesuai dengan UU
No8 tahun 1981
tentang
KUHP
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 125
dialihkan dengan, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian
tertulis atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan.
10. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat
dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis
yang diajukan oleh pemegang hak.
11. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda barang
siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat,
memakai, menjual, mengimport, mengekport dan / atau
mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh
atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu.
12. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda barang
siapa yang dengan sengaja:
1. Menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan
namanya dalam sertifikat Desain tata Letak Sirkuit
Terpadu, daftar Umum desain tata letak Sirkuit
Terpadu dan Berita Resmi Desain tata Letak sirkuit
Terpadu, jika desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat
dalam hubungan dinas dan yang dibuat berdasarkan
pesanan.
2. Tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan
diumumkannya permohonan yang bersangkutan, atau
3. Menghilangkan Hak Pendesain untuk tetap
dicantumkan nama dan identitasnya pada waktu
pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,baik
dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
maupun dalam daftar Umum Desain Letak Sirkuit
Terpadu. Tindak Pidana pada butir 12 angka 1,2 dan 3
diatas merupakan delik aduan.
III.SOP ADMINISTRASI PERKARA PERDATA KEPANITERAAN HUKUM
No Pekerjaan Batas Waktu Pekerjaan
1. Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 126
a. Laporan keadaan perkara pidana/ perdata
b. Laporan keuangan perkara pidana/ perdata
c. Laporan jenis perkara pidana/ perdata
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
2. Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :
a. Laporan perkara pidana/perdata yang
dimohonkan Banding
b. Laporan perkara pidana/perdata yang
dimohonkan Kasasi
c. Laporan perkara pidana/perdata yang
dimohonkan Peninjauan Kembali
d. Laporan perkara perdata yang dimohonkan
Eksekusi
e. Laporan perkara pidana yang dimohonkan
Grasi/Remisi
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
3.Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari:
a. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara
pidana
b. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara
perdata
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
Paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya
4 Membuat laporan Tahunan dan menyerahkannya
ke Pengadilan Tinggi.
Paling lambat tanggal 7 setiap
bulan Januari
IV.SOP ADMINISTRASI UMUM
A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS
NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1Membuat program kerja pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA.10 hari kerja
2Menyusun rencana kegiatan Kesekretariatan tahunan dan
rencana Anggaran tahun berjalan10 hari kerja
3Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub.Bagian Umum,
Keuangan dan Kepegawaian
Setiap hari kerja
4 Mengoreksi dan mengkoordinaskan Surat-surat keluar yang 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 127
dibuat oleh Sub.Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait dilaksanakan
sesuai kebutuhan
6
Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan
seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui
Panitera/Sekretaris
3 hari kerja
B. SUB BAGIAN UMUM
I. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub.Bagian Umum meliputi:
1. Administrasi Tata Persuratan
2. Adminitrasi Perlengkapan
3. Administrasi Perencanaan
4. Kerumah tanggaan
NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1 Administrasi Tata Persuratan
a. Surat Masuk
Yang dimaksud surat masuk adalah semua Surat-surat
Dinas yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan dan
diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/
Sekretaris.
PENGELOLAAN SURAT MASUK
Surat masuk dan berkas perkara yang dikirim melalui
POS yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri
Medan/Pansek Pengadilan Negeri Medan, masuk kotak
PO.Box Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1274.
Dan kemudian kurir mengambil surat-surat dan berkas
perkara dari P.O.Box tersebut untuk diagenda dan
dibuat lembaran disposisi oleh petugas Surat masuk.
1 hari kerja
Surat yang diterima diberikan tanda terima dan
diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan
nomor dan lembaran disposisi dibuat rangkap 3 (tiga) ,1
(satu) lembar asli disposisi disatukan didepan
surat,1(satu) lembar untuk arsip Bapak KPN. Dan 1
(satu) lembar untuk arsip bagian Umum.
1 hari kerja
Panitera/Sekretaris mensortir Surat, untuk diteruskan 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 128
kepada ketua Pengadilan Negeri Medan.
Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi (kecuali Ketua
Dinas luar).
1 hari kerja
Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi. 1 hari kerja
Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf
Panitera/ Sekretaris
1 hari kerja
Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-
masing harus sudah dijawab/ditanggapi.
4 hari kerja
Khusus surat-surat permohonan perpanjangan
penahanan setelah diagenda oleh Sub Bagian Umum
langsung diserahkan kepada Panitera/Sekretaris, Wakil
Panitera untuk diteruskan ke Paniteraan Pidana untuk
diproses hari itu juga.
1 hari kerja
PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Surat diagendakan dalam buku agenda surat keluar,
diberi nomor dan tanggal, pada hari dan tanggal
tersebut, 1 (satu) lembar surat untuk pertinggal / Arsip
pada Sub Bagian Umum.
1 hari kerja
Pengiriman surat dan berkas perkara yang telah
terbungkus oleh Pamud Pidana, Perdata dan PHI baik
itu banding, kasasi, dan Peninjauan kembali dilakukan
melalui Kantor Pos dan dilaksanakan setiap hari,
sedangkan surat-surat yang sangat urgensi/penting
dikirim hari itu juga melalui kurir.
1 hari kerja
2 Administrasi Perlengkapan
Pencatatan aset /barang Milik Negara setiap ada kegiatan
pengadaan barang/jasa setelah adanya
penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D SPM
dilakukan pencatatan / pengimputan kedalam Aplikasi
SIMAK – BMN.
3 hari kerja
Pencatatan barang-barang Persediaan (ATK). 2 hari kerja
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. 4 hari kerja
Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR). 3 hari kerja
Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB). 2 hari kerja
Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan 3 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 129
Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester ke
Instansi terkait.
8 hari kerja
Melakukan opname barang setiap bulan. 3 hari kerja
Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah
tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan.
9 hari kerja
Perpanjangan pajak kenderaan operasional roda 2 (dua)
dan roda empat yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan.
2 hari kerja
Perawatan dan pemeliharaan gedung Kantor secara
periodik sesuai dengan kebutuhan.
2 kali setahun
Perawatan AC. dan Komputer (dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan).
3 bulan sekali
Perbaikan dan perawatan membelair yang masih bisa
diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
2 kali setahun
3 Administrasi Perencanaan
Menghimpun data kebutuhan ATK. Dan sarana penunjang
kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Panitera
pengganti, Kepaniteraan dan Kesektariatan, tahun yang
Akan datang.
3 hari kerja
Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan
dengan sarana dan prasarana.
12 hari kerja
Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub.Bagian
Umum setiap awal.
3 hari kerja
4 Kerumah Tanggaan
a. Pengelolaan Perpustakaan
Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku
agenda, Buku Induk dan penomoran menurut
Klasifikasi, yang diselesaikan selama 1 hari kerja oleh
Petugas Perpustakaan
1 hari kerja
Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan
buku-buku Undang-undang Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-
buku yang ada relevansinya dengan kedinasan oleh
Kepala Sub. Bagian Umum.
2 hari kerja pada
akhir tahun
Membuat catatan peminjam buku dan pengembalian 1 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 130
buku dalam buku peminjaman, diselesaikan 1 jam
Melakukan pemeliharaan, perawatan, koleksi buku-buku
setiap minggu.
1 hari kerja
b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Gedung
Memanaskan Genset. 1 bulan sekali
selama 30 menit
Pemeliharaan Gedung sesuai dengan kebutuhan
dilaksanakan oleh pihak ketiga
15 hari kerja
Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh pihak ketiga 3 bulan sekali
2 hari kerja
Menguras dan mengisi kembali hidran, dilaksanakan
sesuai kebutuhan
c. Keamanan
Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan
pengamanan setiap awal bulan.
1 hari kerja
Melakukan pertemuan dalam Rangka evaluasi
pelaksanaan tugas dengan staf Sub. Bagian Umum dan
Satuan Pengaman.
Setiap Akhir Bulan
selama 2 jam
Melakukan Pengontrolan lingkungan Kantor
dilaksanakan oleh Petugas Pengaman dan Staf
Sub.Bagian Umum.
Setiap hari selama 2
jam
Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan
terkait (Polres, Polsek, dan Kodim) apabila diperlukan.
2 hari kerja
Mengerahkan semua tamu untuk melapor ke piket.
Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah
jam kerja, mematikan AC, Listrik dan Komputer yang
masih menyala dan mengunci pintu yang belum
terkunci.
Setiap hari selama 2
jam
Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan
seperlunya, dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan.
Setiap hari kerja
Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang
melaksanakan kegiatan di lingkungan Kantor diluar jam
kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan.
d. Kebersihan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 131
Menyusun uraian tugas (Job Description) Petugas
Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan.
1 hari kerja
Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian
tugas (Job Description)
Setiap hari kerja
Disamping tugas-tugas tersebut diatas, Sub. Bagian
Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap
keamanan dan kenyamanan lingkungan Kantor dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan.
II. PENGAWASAN MELEKAT
NO K E G I A T A N
1. Pengertian
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Maksud pengawasan
a. Memperoleh Informasi apakah penyelenggaraan tehnis
peradilan,pengelolaan Administrasi Peradilan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah Administrasi dan ketidak
efienan penyelenggaraan peradilan.
c. Menilai kinerja aparat Pengadilan.
3. Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai
bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan
dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan,
tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik.
4. Ruang Lingkup Pengawasan
a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi
Administrasi dan financial pengadilan.
b. Sasaran Pengawasan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 132
- Aparat Pengadilan Tinggi
- Aparat Pengadilan Negeri
5. Bentuk Pengawasan
a. Pengawasan langsung dengancara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan
khusus.
b. Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan
tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa.
6. Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri Medan.
a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi
Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris barang dan Administrasi
Umum.
b. Evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan Kepemimpinan
kinerja Pengadilan dan kualitas pelayanan publik.
III. PENGAWASAN OLEH PARA KEPALA SUB.BAGIAN TERHADAP STAF
NO. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1 Sub Bagian Umum
a. Pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara (BMN).
b. Pencatatan barang persediaan.
c. Pencatatan permintaan barang persediaan.
d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).
e. Penghapusan Milik Negara (BMN).
f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar.
g. Pengiriman surat-surat keluar.
h. Pengiriman berkas perkara ke PT. dan MA-RI.
i. Pengelolaan dan penata usahaan buku-buku
perpustakaan.
j. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor
l. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas
keamanan kantor dan petugas piket harian.
m. Pembuatan konsep-konsep laporan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 133
n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan S O P.
C. TUGAS SUB BAGIAN KEUANGAN
N
O NAMA KEGIATAN JANGKA WAKTU
1. Perencanaan Anggaran
a. Membuat dan Menyusun RKAKL dan data
pendukung kelengkapan untuk diserahkan
ke Pengadilan Tinggi Medan
Paling Lama Bulan Pebruari
2. Administrasi Keuangan
a. Mengagenda surat masuk yang sudah
didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri
Medan dan Panitera / Sekretaris
Sejak surat itu diterima
b. Membuat surat keluar / surat jawaban 1 hari kerja
c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi 1 hari kerja
d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang
disampaikan ke Bank.2 hari kerja
3. Pelaksanaan Anggaran
a. Gaji Induk.
Membuat daftar gaji pegawai
menggunakan aplikasi gaji dan menyusun
kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan
berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan
istri/anak dan SK mutasi)
3 hari kerja setiap awal bulan
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya 1 hari kerja
Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan
kelengkapannya untuk ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(SPM)
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 134
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Paling lama tanggal 10 setiap bulannya
b. Gaji Susulan /Kekurangan Gaji/ Beras.
Membuat daftar gaji susulan/kekurangan
gaji dan beras pegawai menggunakan
aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan
daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK
kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak,
SK mutasi
3 hari kerja
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan
gaji dan kelengkapannya1 hari kerja
Pengajuan Daftar gaji susulan/kekurangan
gaji dan kelengkapannya beserta
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(SPM)
2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
c. Uang Kehormatan Hakim Ad-Hoc
Perikanan Dan PHI.
Membuat daftar uang kehormatan Hakim
Ad-Hoc Perikanan dan PHI menyusun
kelengkapan daftar uang kehormatan
3 hari kerja
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak
(SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar uang kehormatan Hakim
Ad-Hoc Perikanan dan PHI beserta1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 135
kelengkapannya
Pengajuan Daftar Hakim Ad-Hoc Perikanan
dan PHI dan kelengkapannya beserta
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(SPM)
2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Paling lama tanggal 10 setiap bulannya
d. Uang Makan.
Membuat dan mengkoreksi Daftar
Nominatif uang makan setelah mendapat
rekapitulasi absensi dari sub bagian
kepegawaian
Tanggal 5 setiap bulannya dalam 2 hari
kerja
Membuat Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Setoran Pajak (SSP)1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM) oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(SPM)
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
e. Uang Lembur.
Membuat Surat Perintah Kerja Lembur
yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 136
Membuat Daftar Absent Lembur 2 hari kerja
Penandatanganan oleh penerima/yang
diperintah Kerja Lembur dan disetujui
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1 hari kerja
Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM)
1 hari kerja
Penandatanganan Daftar Nominatif uang
lembur dan Surat Pertanggungjawaban
Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna
Anggaran
1 hari kerja
Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak
(SSP)
1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM) oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(SPM)
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
f. Gaji Ke 13 (Tiga Belas)
Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan
pegawai menggunakan aplikasi gaji dan
kelengkapannya mengacu pada daftar gaji
bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat
Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN)
3 hari kerja
Membuat faktur pajak/ Surat Setoran
Pajak (SSP)1 hari kerja
Koreksi daftar gaji ke 13 dan
kelengkapannya1 hari kerja
Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan
kelengkapannya dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 137
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran
Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak
(SSP)
1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak
(SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(SPM)
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
g. Remunerasi dan Pertanggung
Jawabannya.
Membuat daftar nominatif remunerasi
Pengadilan Negeri Medan berdasarkan
rekapitulasi absent dari Sub Bagian
Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada
Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi
Medan
3 hari kerja
Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara
Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian
Keuangan
1 hari kerja
Penandatanganan rekapitulasi permintaan
remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa
Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Mengirim rekapitulasi permintaan
remunerasi Pengadilan Negeri Medan ke
Pengadilan Tinggi Medan
1 hari kerja
Daftar Nominatif Remunerasi harus
ditandatangani oleh setiap Pegawai yang
menerima remunerasi
7 hari kerja
Penandatanganan rekapitulasi
pertanggungjawaban permintaan1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 138
remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa
Pengguna Anggaran
Mengantar rekapitulasi
pertanggungjawaban permintaan
remunerasi Pengadilan Negeri Medan ke
Pengadilan Negeri Medan ke Pengadilan
Tinggi Medan.
1 hari kerja
h. Pengajuan Uang Persediaan
Mengajukan permintaan Kartu Pengawas
(Karwas) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai
pertanggungjawaban kas di bendahara
pengeluaran tahun lalu untuk syarat
pengajuan uang persediaan (UP)
3 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
i. Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Pembuatan surat permohonan permintaan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) yang bersifat mendesak untuk
menunjang Uang Persediaan yang tidak
cukup
Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan
Pembuatan surat Permohonan permintaan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang
diajukan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
1 hari kerja
Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan
(TUP) dengan kelengkapannya1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP)
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)
1 hari kerja
j. Pengajuan Ganti Uang Persediaan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 139
(GUP)
Mengajukan ganti uang persediaan (GUP)
dan kelengkapannya2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
k. Pengajuan SPM Langsung (LS)
Membuat SPM Langsung (LS) dan
kelengkapannya1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 hari kerja
l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Menerima, membukukan dan
menyetorkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Bank persepsi
Setiap hari Jumat (Kecuali hari Jumat
libur dilaksanakan hari kerja
sebelumnya)
Melaporkan pembukuan disertai bukti
penyetoran untuk ditandatangani oleh
Panitera/Sekretaris
Setiap hari Senin (Kecuali hari Senin
libur dilaksanakan hari kerja berikutnya)
Melaporkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak ke Koordinator WilayahPaling lama tanggal 5 setiap bulannya
4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.
a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi
Pengguna Anggaran (SAKPA).
Pembuat Pelaporan memasukkan data ke
aplikasi setelah menerima bukti setoran
dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerima sesuai format dari
KPPN
1 hari kerja
Surat Perintah Membayar (SPM) yang
telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
(SP2D) tersebut di input ke aplikasi SAKPA
2 hari kerja
Melakukan Rekonsiliasi untuk
menyamakan hasil belanja selama sebulan1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 140
antara Satker dan KPPN
Membuat Laporan ke KORWIL dan ke
Kantor Pelayanan Negara dan Lelang
(KPKNL) setelah menerima Laporan
SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari
Sub Bag. Umum paling lambat tanggal 3
setiap bulannya
1 hari kerja
Mengantar laporan keuangan ke KORWIL,
Biro Keuangan Mahkamah Agung RI,
Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI dan BadanPengawasan
Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal
10 setiap bulannya
1 hari kerja
b. Pelaporan Keuangan Setiap per
Triwulan.
Laporan Realisasi Belanja per Triwulan. 1 hari kerja
Pembuatan laporan keuangan hasil
realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke
Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah
Agung RI
2 hari kerja
Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi
Bapenas) per Triwulan.
Melakukan input data aplikasi PP No. 39
Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan
Negeri dan Penandatanganan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (P2K)
1 hari kerja
Mengantar laporan aplikasi PP No. 39
Tahun 2006 ke Koordinator Wilayah1 hari kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Pembuatan LAKIP Setiap Akhir Tahun
Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi 1 hari kerja
5.
Penatausahaan dan Pengawasaan
Anggaran
a. Buku Kas Umum
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 141
Buku Kas Umum pada awal tahun diberi
penomoran disetiap lembarnya dan
diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1 hari kerja
Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya
dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
1 hari kerja
b. Buku Pembantu
Buku pembantu kas tunai dibukukan pada
setiap transaksi dan ditutup setiap bulan1 hari kerja
Buku pembantu bank dibukukan pada
setiap ada transaksi yang ada di rekening
giro
1 hari kerja
Buku pembantu pajak dibukukan pada
setiap transaksi/pembayaran surat
setoran pajak (SSP)
1 hari kerja
Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum,
Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan
Buku Pembantu Pajak.
Selama 3 bulan sekali
TUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
No. K E G I A T A N JANGKA WAKTU
1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian
a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi
Ketua Pengadilan Negeri Medan :
Surat yang diterima sub bagian
Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan
Panitera / Sekretaris diagenda pada buku surat
masuk sejak surat itu diterima;
hari itu juga
Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut mulai
dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. Sub
bagian kepegawaian diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan / Panitera Sekretaris
baik melalui fax maupun melalui bagian umum,
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 142
diselesaikan selama ;
b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri
Medan dilaksanakan ;
setiap hari kerja
c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai
(Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran,
penegetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi
oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama ;
4 hari kerja
d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun
pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut
Kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian
diselesaikan selama ;
4 hari kerja
e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim
Pengadilan Negeri (Pelaksanaan sesuai kebutuhan)
selama ;
4 hari kerja
f. Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar
pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Medan
dilaksanakan ;
setiap hari kerja
g. Perekapan absensi Hakim dan Karyawan / Karyawati
Pengadilan Negeri :
Pengumpulan daftar absensi dan Pengetikan hasil
perekapan absen diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan
selama ;
2 hari kerja
Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan
untuk uang makan dan uang remunerasi paling
lambat tanggal
5 setiap bulannya.
h. Pembuatan SK Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) setelah
turun SK dari Pengadilan Tinggi Medan, diselesaikan ;
1 hari kerja
i. Pembuatan SK Pengelola Keuangan ( SK Pejabat Pembuat
Kometmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan,
Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai ( PPABP )
SK Penguji, Surat Perintah Pebayaran ( SPP ) dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar ( SPM ) SK
Pengelola Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara
Pengeluaran, diselesaikan;
2 hari kerja
j. Pembuatan SK Honorer ( Pramubakti, Supir, Satpam, 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 143
dan IT ) ;
k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim
Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan) ;
1 hari kerja
l. Membuat jadwal piket karyawan / karyawati setiap 3
(tiga) bulan sekali, diselesaikan selama.
1 hari kerja
2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat
a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan,
dan koreksi oleh Ka. Sub Bag Kepegawaian diselesaikan
selama ;
3 hari kerja
b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat
usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
Negeri / Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri
diselesaikan selama ;
3 hari kerja
c. Kenaikan Pangkat Reguler
Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik
pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir
tahun dan diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan
Pangkat diselesaikan selama ;
3 hari kerja
Meneruskan usul kenaikan pangkat tersebut telah
ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan
selama ;
2 hari kerja
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap
usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan selama.
3 hari kerja
d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Dibuat telaahan diselesaikan selama ; 2 hari kerja
Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan ;
2 hari kerja
Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasub Bag
Kepegawaian diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
2 hari kerja
e. Kenaikan Pangkat Pilihan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 144
Dibuat telaahan diselesaikan selama ; 1 hari kerja
Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang
diselesaikan selama ;
3 hari kerja
Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan ;
2 hari kerja
Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasub Bag
Kepegawaian diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
2 hari kerja
f. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Pengumpulan Data diselesaikan selama ; 2 hari kerja
Mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan
selama ;
2 hari kerja
Pengetikan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian
diselesaikan selama ;
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
2 hari kerja
3. Kenaikan Gaji Berkala
a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji
berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ;
3 hari kerja
b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan
sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama ;
5 hari kerja
c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar
gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan,
diselesaikan selama ;
2 hari kerja
4. Mutasi Hakim dan Pegawai
a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat
Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama ;
1 hari kerja
b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan
dimasukan ke file yang bersangkutan, diselesaikan
selama.
2 hari kerja
5. Usul Jabatan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 145
a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan
selama ;
3 hari kerja
b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan ;
2 hari kerja
c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh
Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi
diselesaikan selama .
2 hari kerja
6. Usul Pensiun
a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang
bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan
selama ;
4 hari kerja
b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi
diselesaikan selama.
2 hari kerja
7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana
a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah
memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30
tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan setiap ;
awal tahun
b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana
yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri
ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama.
3 hari kerja
8. Cuti Hakim dan Pegawai
a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama ; 1 hari kerja
b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama; 1 hari kerja
c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file
yang bersangkutan diselesaikan selama.
1 hari kerja
9. Hukuman Disiplin.
a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri
diselesaikan selama ;
1 hari kerja
b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada
tim pemeriksa diselesaikan selama ;
2 hari kerja
c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan
selama ;
3 hari kerja ;
d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai
dengan kebutuhan ;
e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan serta tindak 2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 146
lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan selama.
10. DP3.
a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan
langsung yang dinilai, diselesaikan selama ;
2 hari kerja
b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk
DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita,
untuk DP3 Karyawan diserahkan kepada Ka. Sub nya
masing – masing dan dikerjakan oleh Sub nya masing –
masing selama ;
7 hari kerja
c. Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan
atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file
yang bersangkutan tersebut diselesaikan selama.
5 hari kerja
3. Kenaikan Gaji Berkala
a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gajiberkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ;
b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulansebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama;
3 hari kerja
5 hari kerja
c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftargaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan,diselesaikan selama ;
2 hari kerja
4. Mutasi Hakim dan Pegawai
a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan SuratPerintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama ;
1 hari kerja
b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dandimasukan ke file yang bersangkutan, diselesaikanselama.
2 hari kerja
5. Usul Jabatan
a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikanselama ;
3 hari kerja
b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengankebutuhan ;
2 hari kerja
c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggidiselesaikan selama .
2 hari kerja
6. Usul Pensiun
a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yangbersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikanselama
4 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 147
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
1. KetuaNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : A.TH.PUDJIWAHONO, SH.,MHNIP : 19490225 197407 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama - IV/ eJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Tinggi Medan
12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk 0 3500 Surat 100 12 Bln -2 Menerima dan mendiposisi berkas perkara 0 2500 Berkas 100 12 Bln -3 Melaksanakan pembinaan kepegawaian 0 12 Kegiatan 100 12 Bln -4 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA 0 6 Kegiatan 100 12 Bln -5 Menugaskan hakim pengawas bidang 0 12 Dokumen 100 12 Bln -6 Memimpin pelaksanaan eksekusi 0 12 Kegiatan 100 12 Bln -7 Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara 0 12 Kegiatan 100 12 Bln -8 Menerima, memeriksa dan memutus perkara 0 6 Berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
2. Wakil KetuaNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : Dr. H. ZULFAHMI, SH. M.HumNIP : 19610517 198803 1008Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : Wakil KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima, memeriksa dan memutus perkara 0 200 Berkas 100 12 Bln -2 Melaksanakan koordinasi dibidang pengawasan 0 12 Kegiatan 100 12 Bln -3 Melaksanakan pembinaan pegawai 0 12 Kegiatan 100 12 Bln -
4Melaksanakan/tindak lanjut laporan dan pengaduan darimasyarakat
012 Kegiatan
100 12 Bln -
5Membuat penetapan penahanan dan perpanjanganpenahanan
07000 Dokumen
100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
3. Hakim1. HIRAS SIHOMBING, SH
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HIRAS SIHOMBING, SHNIP : 19581108 198612 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 148
2. SYAIFONI, SH.M.HumNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SYAIFONI, SH.M.HumNIP : 19600227 198603 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 340 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 250 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 250 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 240 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
3. SAUR SITINDAON, SH. M.HumNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SAUR SITINDAON, SH. M.HumNIP : 19600510 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 350 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 300 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 300 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 300 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 6 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
4. GERCHAT PASARIBU, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : GERCHAT PASARIBU, SH.MH.NIP : 19601029 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 6700 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 6700 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 6700 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 6500 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 6500 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 6000 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 6 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
5. H. AKSIR, SH. MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : H. AKSIR, SH. MH.NIP : 19590712 198602 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 340 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 250 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 250 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 240 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 149
6. DAHLAN SINAGA, SH. MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DAHLAN SINAGA, SH. MH.NIP : 19581016 198512 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
7. LEBANUS SINURAT, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : LEBANUS SINURAT, SH.MHNIP : 19590101 198612 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
8. SUPOMO, SH. MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SUPOMO, SH. MH.NIP : 19591129 198702 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 160 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 160 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
9. NELSON JAPASAR MARBUN, SH.M.HumNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NELSON J. MARBUN, SH.M.HumNIP : 19600928 198612 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 350 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 350 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 250 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 250 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 1 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 150
10. MAHYUTI, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MAHYUTI, SH.MHNIP : 19590615 198612 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 25 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 25 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 300 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 300 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 300 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 300 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 1 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
11. JOHNY JONGGI HAMONANGAN SIMANJUNTAK, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : JOHNY J.H. SIMANJUNTAK,SH.MHNIP : 19590712 198803 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 270 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 270 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 270 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 180 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 180 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 170 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
12. H. MIRDIN ALAMSYAH, SH., MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : H. MIRDIN ALAMSYAH, SH., MHNIP : 19580213 198103 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
13. RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH. MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : RAMA J. PURBA, SH. MH.NIP : 19591020 198803 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 151
14. KARLEN PARHUSIP, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : KARLEN PARHUSIP, SH.NIP : 19521231 198803 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
15. WASPIN SIMBOLON, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : WASPIN SIMBOLON, SH.MHNIP : 19601102 198803 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
16. DWI DAYANTO, SH. MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DWI DAYANTO, SH. MHNIP : 19610217 198803 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
17. INDRA CAHYA, SH. MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : INDRA CAHYA, SH. MHNIP : 19611020 19880 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 152
18. SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.NIP : 19630430 198803 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
19. AGUS SETIAWAN, SH. MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : AGUS SETIAWAN, SH. MHNIP : 19630512 198803 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
20. SERLIWATY, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SERLIWATY, SH.MHNIP : 19631012 198803 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
21. WISMONOTO, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : WISMONOTO, SH.NIP : 19590810 198803 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 153
22. FIRMAN, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : FIRMAN, SHNIP : 19600112 198803 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
23. AGUSTINUS S WAHYU TRIWIRANTO,SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : AGUSTINUS S.W.T.,SH.NIP : 19610125 198803 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
24. PARLINDUNGAN SINAGA, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : PARLINDUNGAN SINAGA, SH.NIP : 19570110 198803 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
25. ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ROBERT H. POSUMAH, SH.MHNIP : 19600516 199103 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 154
26. NAZAR EFFRIANDI, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NAZAR EFFRIANDI, SH.NIP : 19650405 199212 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/cJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
27. LISFER BERUTU, SH. MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : LISFER BERUTU, SH. MH.NIP : 19630331 198903 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/bJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
28. FAUZUL HAMDI, SH. MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : FAUZUL HAMDI, SH. MH.NIP : 19660220 199103 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/bJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
29. JULIUS PANJAITAN, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : JULIUS PANJAITAN, SH.MH.NIP : 196507131992121001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/bJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 155
30. SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SONTAN M. SINAGA, SH. MHNIP : 19660402 199212 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/bJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
31. ROSMINA, SH., MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ROSMINA, SH., MH.NIP : 19620501 199212 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/bJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
32. FAHREN, SH.M.HumNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : FAHREN, SH.M.HumNIP : 19590619 199212 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : HakimUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -2 Menetapkan hari sidang 0 250 Berkas 100 12 Bln -3 Memperlajari berkas perkara 0 250 Berkas 100 12 Bln -4 Musyawarah Hakim 0 200 Berkas 100 12 Bln -5 Menjatuhkan putusan 0 200 Berkas 100 12 Bln -6 Minutasi perkara 0 150 Berkas 100 12 Bln -7 Melaksanakan pengawasan 0 4 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 156
4. Panitera/ SekretarisNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SURYA PERDAMAIAN, SHNIP : 19590706 198512 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/dJabatan : KetuaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima dan mendisposisi surat 0 3000 surat 100 12 Bln -2 Menjawab dan mengirim surat 0 350 surat 100 12 Bln -
3Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4bulanan, 6 bulanan dan tahunan
0 17 Dokumen100 12 Bln -
4 Melaksanakan anggaran 0 16 Kegiatan 100 12 Bln -
5Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigimajelis hakim
0 400 berkas100 12 Bln -
6 Menandatangani salinan putusan dan penetapan 0 150 berkas 100 12 Bln -7 Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi 0 700 berkas 100 12 Bln -8 Melaksanakan eksekusi 0 15 Kegiatan 100 12 Bln -
9Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek,panmud dan kasubbag
0 7 Kegiatan100 12 Bln -
10Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uangpihak ketiga
0 5 Kegiatan100 12 Bln -
11 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA 0 5 Kegiatan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
5. Wakil PaniteraNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ILHAM PURBA, SHNIP : 19600206 198310 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Wakil PaniteraUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan 0 dokumen 100 12 Bln -
2Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilannegeri lain
0 dokumen100 12 Bln -
3 Mengoreksi data laporan perkara 0 laporan 100 12 Bln -
4Melaksanakan pengawasan tugas panitera muda danjuru sita
0 dokumen100 12 Bln -
5Menunjuk panitera pengganti dalam perkara pidana danphi
0 berkas100 12 Bln -
6 Memberikan telaahan permohonan eksekusi 0 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
6. Wakil SekretarisNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : H. AHMAD SULAIMAN.SHNIP : 19640613 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I - III/ dJabatan : Wakil SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan 0 36 Dokumen 100 12 Bln -2 Melaksanakan bimbingan teknis 0 1 kegiatan 100 12 Bln -3 Melaksanakan pembinaan pegawai 0 12 kegiatan 100 12 Bln -4 Melaksanakan pengawasan 0 12 kegiatan 100 12 Bln -5 Menyusun Laporan-laporan 0 12 Dokumen 100 12 Bln -6 Membuat dan menyusun rencana kerja 0 1 Dokumen 100 12 Bln -7 Melaksanakan koordinasi ke Mahkamah agung 6 kegiatan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 157
7. Panitera Muda HukumNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. EVA ZAHERMI, SH., MH.NIP : 19680216 198903 2004Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Panitera Muda HukumUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan 0 1 nota 100 12 Bln -
2Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baikelektronik maupun manual
0 20 berkas100 12 Bln -
3Menginput data perkara dan membuat laporan perkaraserta biaya proses dan jenis laporan lainnya
0 30 laporan100 12 Bln -
4 Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi 0 1 surat 100 12 Bln -
5Meng-upload putusan ke direktori putusan setiapperkara
0 30 putusan100 12 Bln -
6 Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan 0 10 surat 100 12 Bln -
7Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporanperkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri
0 30 laporan100 12 Bln -
8Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkaraeklektronik dan manual
0 3000 berkas100 12 Bln -
9 Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan 0 90 surat 100 12 Bln -
10Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaanSIPP/CTS di Pengadilan Negeri
0 3000 perkara100 12 Bln -
11Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada stafbawahan
0 5 orang100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
8. Panitera Muda Pidana
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : EDDY SANGAPTA SINUHAJI, SHNIP : 19670625 199103 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/dJabatan : Panitera Muda PidanaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan 0 1 nota 100 12 Bln -
2Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baikelektronik maupun manual
0 120 berkas100 12 Bln -
3Menginput data perkara dan membuat laporan perkaraserta biaya proses dan jenis laporan lainnya
0 120 laporan100 12 Bln -
4 Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi 0 1 surat 100 12 Bln -
5Meng-upload putusan ke direktori putusan setiapperkara
0 120 putusan100 12 Bln -
6 Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan 0 10 surat 100 12 Bln -
7Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporanperkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri
0 130 laporan100 12 Bln -
8Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkaraeklektronik dan manual
0 2000 berkas100 12 Bln -
9 Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan 0 7000 surat 100 12 Bln -
10Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaanSIPP/CTS di Pengadilan Negeri
0 3000 perkara100 12 Bln -
11Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada stafbawahan
0 16 orang100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 158
9. Panitera Muda PerdataNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : H. ABU CHURAIRAH, SH., MHNIP : 19640510 198503 1011Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Panitera Muda PerdataUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan 0 1 nota 100 12 Bln -
2Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baikelektronik maupun manual
0 25 berkas100 12 Bln -
3Menginput data perkara dan membuat laporan perkaraserta biaya proses dan jenis laporan lainnya
0 35 laporan100 12 Bln -
4 Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi 0 1 surat 100 12 Bln -
5Meng-upload putusan ke direktori putusan setiapperkara
0 35 putusan100 12 Bln -
6 Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan 0 7 surat 100 12 Bln -
7Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporanperkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri
0 35 laporan100 12 Bln -
8Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkaraeklektronik dan manual
0 750 berkas100 12 Bln -
9 Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan 0 140 surat 100 12 Bln -
10Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaanSIPP/CTS di Pengadilan Negeri
0 750 perkara100 12 Bln -
11Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada stafbawahan
0 10 orang100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
10. Kepala Sub Bagian UmumNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : H. AHMAD SULAIMAN, SHNIP : 19640613 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ dJabatan : Wakil SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NURHAIRANI, SHNIP : 19640510 198503 1011Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ dJabatan : Kepala Sub Bagian UmumUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Mengoreksi konsep surat 0 50 Berkas 100 12 Bln -2 Melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat 0 1 Kegiatan 100 12 Bln -3 Menyiapkan bahan-bahan rapat 0 12 Laporan 100 12 Bln -4 Membuat laporan-laporan Bagian Umum 0 12 Laporan 100 12 Bln -5 Meneliti surat masuk dan Keluar 0 15000 Berkas 100 12 Bln -6 Membuat Perencanaan Kerja Bagian Umum 0 1 Laporan 100 12 Bln -7 Mengelola Arsip dan Laporan-Laporan 0 12 Kegiatan 100 12 Bln -
8Melaksanakan Pengelolaan dan PemanfaatanPerpustakaan
0 1 Laporan100 12 Bln -
9 Melakukan Opname Fisik Setiap Semester 0 2 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
11. Kepala Sub Bagian KepegawaianNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : H. AHMAD SULAIMAN, SHNIP : 19640613 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ dJabatan : Wakil SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SYARIFUDDINNIP : 19600511 198103 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ dJabatan : Kepala Sub Bagian KepegawaianUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Membuat dan menyusun rencana kerja 0 1 Dokumen 100 12 Bln -
2Mendistribusikan beban tugas yang ada berdasarkantupoksi masing-masing pegawai
0 4 Berkas 100 12 Bln -
3Memberikan arahan tentang pelaksanaan tugasberdasarkan ketentuan yang berlaku
0 4 Laporan 100 12 Bln -
4Mengawasi pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasilyang maksimal
0 2 Laporan 100 12 Bln -
5Mengoreksi hasil kerja bawahan melalui laporansecara periodik.
0 12 berkas 100 12 Bln -
6Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretarisberdasarkan peraturan yang berlaku.
0 6 Laporan 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 159
12. Kepala Sub Bagian KeuanganNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : H. AHMAD SULAIMAN, SHNIP : 19640613 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ dJabatan : Wakil SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MARELITUA SIMANJUNTAK,SHNIP : 19681212 199403 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ dJabatan : Kepala Sub Bagian KeuanganUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan penyusunan dan perencanaan programdan anggaran Satuan Kerja untuk program DIPA 01 danprogram DIPA 03
0 2 DOK 100 12 Bln -
2Membuat perencanaan dan penyusunan jadwalpelaksanaan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
0 2 DOK 100 12 Bln -
3Mengatur, mengkoordinasikan dan membuat uraiantugas dan tanggungjawab pengelola anggaran subbagiankeuangan
0 10 DOK 100 12 Bln -
4Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf LaporanRealisasi Anggaran
0 20 BERKAS 100 12 Bln -
5Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf LaporanPenyerapan Anggaran dan PNBP
0 20 BERKAS 100 12 Bln -
6Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf LaporanPNBP
0 20 BERKAS 100 12 Bln -
7Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf LaporanPP39
0 2 BERKAS 100 12 Bln -
8Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf Daftarpermitaan Tunjangan Khusus Kinerja
0 12 BERKAS 100 12 Bln -
9Melaksanakan koordinasi dan pelaporan tugas kepadakepada Wakil Sekretaris terhadap pelaksanaan anggaran.
0 12 KEG 100 12 Bln -
10Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub BagKeuangan
0 1 BERKAS 100 12 Bln -
11Melaksanakan tugas sebagai Penguji SPP danPenandatangan SPM
0 150 BERKAS 100 12 Bln -
12 Memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP 0 150 BERKAS 100 12 Bln -
13 Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA 0 30 BERKAS 100 12 Bln -
14 Memeriksa kesesuaian rencana kerja bidang keuangan 0 12 BERKAS 100 12 Bln -
15 Memeriksa kebenaran atas hak tagih 0 12 BERKAS 100 12 Bln -
16Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 /Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Sub BagianKeuangan.
0 6 BERKAS 100 12 Bln -
17Membuat Laporan Keuangan (LK) CaLK dan data dukungLK Satuan Kerja DIPA 01 dan DIPA 03 Tahunan
0 2 DOK 100 12 Bln -
18Melaksanakan dan menindaklanjuti surat masuk ke SubBagian Keuangan
0 30 DOK 100 12 Bln -
19 Membuat data dukung RKA-K/L Satuan Kerja 0 20 DOK 100 12 Bln -
20Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan verifikasi datadukung RKA-K/L
0 4 DOK 100 12 Bln -
21 Melaksanakan validasi RKA-K/L DIPA 0 2 DOK 100 12 Bln -
22Melaksanakan pembahasan, penelaahan anggaran dankonsultasi anggaran.
0 2 KEG 100 12 Bln -
23Melaksanakan revisi DIPA / RKA-K/L sesuai kebutuhananggaran tahun berjalan
0 1 KEG 100 12 Bln -
24Melakukan koreksi dan evaluasi Laporan Keuangan(CaLK)
0 2 KEG 100 12 Bln -
25 Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi 0 5 KEG 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 160
13. Panitera Pengganti
1. MAHTINA HANUM HRP, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MAHTINA HANUM HRP, SH., MHNIP : 19600102 198503 2009Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
2. WAHYU PROBO JULIANTO, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : WAHYU P. YULIANTO, SH., MHNIP : 19660531 198903 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 45 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 35 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 45 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 35 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 45 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
3. HJ. SYAFRIDA HAFNI, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. SYAFRIDA HAFNI, SH.NIP : 19640824 198603 2003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
4. NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MHNIP : 19651015 198602 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 161
5. HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MH.NIP : 19650522 198503 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 70 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 90 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 20 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 70 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 90 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
6. YUSMAN HAREFA, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : YUSMAN HAREFA, SH.MHNIP : 19640607 198603 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/aJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
7. ROSMERI SITINJAK, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ROSMERI SITINJAK, SHNIP : 19610312 198603 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 65 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 60 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 70 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
8. HJ. TJUT LISNA, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. TJUT LISNA, SH.NIP : 19561125 198011 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 65 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 60 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 70 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
9. YUNITA BANGUN, SH
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 162
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : YUNITA BANGUN, SH.NIP : 19660603 199203 2003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 105 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 105 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 50 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 105 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
10. ZULKARNAIN, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ZULKARNAIN, SH.NIP : 19580830 198103 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 65 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 60 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 70 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
11. MUHAMMAD YUSUF, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MUHAMMAD YUSUF, SH..NIP : 19600419 199303 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 65 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 60 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 70 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
12. HJ. NAHLAH, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. NAHLAH, SH.NIP : 19610918 199003 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 50 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 35 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 50 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 50 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 50 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 50 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
13. NETTY RIAMA, SH
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 163
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NETTY RIAMA, SH.NIP : 19650226 198503 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 110 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 110 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 70 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 70 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 110 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
14. TANZUFRI, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : TANZUFRI, SH.NIP : 19550805 197812 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 25 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
15. HENDRA BUDI, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HENDRA BUDI, SH.NIP : 19601117 198203 1009Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 65 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 45 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 65 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 43 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 28 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 65 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
16. DORMAULI PARHUSIP, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DORMAULI PARHUSIP, SH.NIP : 19690724 199003 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 70 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 70 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 70 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 90 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 164
17. VERANITA PURBA, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : VERANITA PURBA, SH.NIP : 19571221 198503 2003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 100 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 85 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 105 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 105 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 75 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 100 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
18. RISTA SINABARIBA, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : RISTA SINABARIBA, SH.NIP : 19681227 199610 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 127 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 100 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 127 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 127 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 100 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 127 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
19. FAJIDAH RAHMAWATI, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. FAJIDAH RAHMAWATI, SH.NIP : 19611205 198503 2003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 105 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 90 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 105 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 85 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 105 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
20. HJ. BETTY, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. BETTY, SH.NIP : 19600726 198503 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 85 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 15 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 85 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 165
21. RUMINTA GURNING, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : RUMINTA GURNING, SH.NIP : 19641015 199803 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 90 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 90 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 80 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 80 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
22. JUNAIN ARIF, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : JUNAIN ARIF, SHNIP : 19680421 198903 1007Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 85 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 15 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 85 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
23. DAUD PURBA, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DAUD PURBA, SH.NIP : 19570425 198412 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 120 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 90 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 70 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 120 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 90 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
24. ROSMARDIANA, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ROSMARDIANA, SHNIP : 19591212 198503 2003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 85 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 15 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 85 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 166
25. SRI AFNI, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SRI AFNI, SH.NIP : 19640419 198603 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 45 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 25 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 40 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 40 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 40 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 45 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
26. MUHAMMAD YUSUF HRP, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MUHAMMAD YUSUF HRP, SHNIP : 19580517 198503 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 120 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 90 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 70 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 120 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 90 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
27. GRACE SITOMPUL, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : GRACE SITOMPUL, SH.NIP : 19560424 198103 2015Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 130 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 110 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 110 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 100 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 105 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 130 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
28. LEONARDUS SINAGA, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : LEONARDUS SINAGA, SHNIP : 19630828 198503 1019Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 85 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 15 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 85 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 167
29. NIKSON HUTASOIT, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NIKSON HUTASOIT, SH., MHNIP : 19720405 199303 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 70 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 90 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 90 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 80 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 90 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
30. MONANG SIMANJUNTAK, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MONANG SIMANJUNTAK, SH.NIP : 19700801 199303 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 70 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 50 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 70 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 50 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 45 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 70 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
31. MARLON KABAN, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MARLON KABAN, SH., MHNIP : 19760124 199403 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 60 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 60 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 42 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 58 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
32. MHD. SYAHFAN , SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MHD. SYAHFAN SIREGAR, SHNIP : 19630314 198603 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 80 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 90 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 90 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 90 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 168
33. ENNY RESWITA, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ENNY RESWITA, SHNIP : 19640203 198503 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 85 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 60 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 85 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 60 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 60 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 80 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
34. RUDY HARAPAN HUTAURUK, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : RUDY HARAPAN HUTAURUK, SHNIP : 19671110 198803 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
35. PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : PARLIN H. HARAHAP, SH.,MHNIP : 19730616 199703 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
36. MUHAMMAD YUSUF, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MUHAMMAD YUSUF, SH..NIP : 19730303 199303 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 80 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 65 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 80 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 45 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 45 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 80 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 169
37. MASNI SIGALINGGING, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : MASNI SIGALINGGING, SHNIP : 19630208 198403 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
38. SIMON SEMBIRING, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SIMON SEMBIRING, SHNIP : 19720822 199303 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 75 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 55 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 75 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 65 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 65 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 75 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
39. ERIDAWATI , SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ERIDAWATI, SH.NIP : 19721119 199303 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 110 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 70 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 110 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 100 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 100 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 110 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
40. BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : BAMBANG F. MARWANTO, SHNIP : 19660319 198903 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 170
41. SEDERHANA, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SEDERHANA, SHNIP : 19571221 198503 2003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 110 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 100 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 85 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 85 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 90 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 110 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
42. HELPANDI, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HELPANDI, SH., MH.NIP : 19771104 200012 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 55 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 45 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 55 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 50 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 45 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 57 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
43. NAHWAN Z. NASUTION, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NAHWAN Z. NASUTION, SH.NIP : 19670821 199103 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 105 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 90 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 105 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 70 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 40 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 105 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 171
44. JONI, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama :NIP :Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
45. SAIDUL AMNI, SH.MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama :NIP :Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
46. OLOAN SIRAIT, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama :NIP :Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
47. PARLINDUNGAN SIHOMBING,SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama :NIP :Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 172
48. RISWAN F. HARAHAP, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama :NIP :Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
49. M.YUSNI AFRIANTO, SH.MH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama :NIP :Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/cJabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 35 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 20 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 35 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 30 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 30 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 35 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
50. NELSON ROBERT SARAGIH, SH. MHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : NELSON R. SARAGIH, SH., MH.NIP : 19731224 200604 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I ( III/b )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 58 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 50 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 58 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 43 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 50 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 50 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
51. ADDHIE YUS PRAMANA P, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ADDHIE YUS P. PUTRA, SHNIP : 19841112 200502 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I ( III/b )Jabatan : Panitera PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA1 Menerima berkas perkara 0 80 berkas 100 12 Bln -2 membuat penetapan perpanjangan penahanan 0 60 berkas 100 12 Bln -3 Membuat berita acara sidang 0 80 berkas 100 12 Bln -4 Pengetikan putusan 0 40 berkas 100 12 Bln -5 Minutasi perkara 0 40 berkas 100 12 Bln -6 Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 0 80 berkas 100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 173
14. Jurusita/ Jurusita Pengganti
1. MASANA KARO-KARO, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : Masana Karo-Karo, SHNIP : 19600707 198903 1004Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/dJabatan : JurusitaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
2. SAMSUL BAHRI, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SAMSUL BAHRI, SHNIP : 19640824 199203 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/dJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
3. H.ABDUL RAHMAN, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : H. ABDUL RAHMAD, SHNIP : 19630524 198503 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )Jabatan : JurusitaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 174
4. HJ. MARTALINA, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : HJ. MARTALINA, SHNIP : 19630303 198503 2005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/cJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
5. AMINSYAHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : AMINSYAHNIP : 19630707 198502 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/cJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
6. LENTA BR PINEM, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : LENTA BR PINEM, SHNIP : 19650618 199103 2001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/cJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 175
7. SUSANTONO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SUSANTONIP : 19651018 198501 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
8. ELISA BERNANDUS SIHOTANGNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ELISA BERNANDUS SIHOTANGNIP : 19670310 198903 1003Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
9. SAYID YUSRI HAMDANINO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SAYID YUSRI HAMDANINIP : 19680627 198903 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 176
10. M.SYAHRIR FADHIL HRP, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : M. SYAHRIR FADHIL HRP, SHNIP : 19720801 199303 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
11. M. SYARIEF NASUTION, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : M. SYARIEF NASUTION, SHNIP : 19821206 200502 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
12. DARWIN, SH.NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DARWWIN, SHNIP : 19720501 199203 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : JurusitaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 177
13. JULI SRINITA GINTING, SH
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : JULI SRINITA GINTING, SHNIP : 19700710 199303 2005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
14. ROSENNI BR. SARAGIH, SH
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : ROSENNI BR SARAGIH, SHNIP : 19730910 199303 2002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
15. DINNER SINAGA, SHNO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DINNER SINAGA, SHNIP : 19720607 199303 1005Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : JurusitaUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 178
16. SYAHRUL HARAHAP
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : SYAHRUL HARAHAPNIP : 19601027 198211 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/bJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
17. BELINUN SEMBIRING, SH
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : BELINUN SEMBIRING, SHNIP : 19741228 200604 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda - III/aJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
18. IMIRZAN AKHYAR
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : IMIRZAN AKHYARNIP : 19670911 198703 1001Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda - III/aJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II Hal. 179
19. DENNI TAMBANO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI12345
Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MMNIP : 19590301 198503 1006Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/bJabatan : Panitera/ SekretarisUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
12345
Nama : DENNI TAMBANIP : 19760214 200604 1002Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur - II/cJabatan : Jurusita PenggantiUnit Kerja : Pengadilan Negeri Medan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Eksekusi
0 20 berkas100 12 Bln -
2Melaksanakan pengumuman, Teguran danpemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua MajelisHakim
0 70 berkas100 12 Bln -
3Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalammelaksanakan pemanggilan/ relaas.
0 30 berkas100 12 Bln -
4Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalammelaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan)
0 10 berkas100 12 Bln -
5Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehatasan
0 10 kegiatan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
15. Pegawai1. Staf Bagian Umum
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Memproses dan menginput data persediaanmenggunakan Aplikasi Persediaan
0 24 Berkas100 12 Bln -
2Melakukan proses pengiriman data persediaan keAplikasi Simak-BMN per triwulan
0 8 ADK100 12 Bln -
3
Memproses dokumen sumber transaksi Barang MilikNegara (BMN) untuk menghasilkan data transaksi, bukuinventaris, Laporan BMN, Kartu Inventaris Barang (KIB) ,Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu InventarisBarang (KIB) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL)
0 10 Laporan
100 12 Bln -
4Mengirimkan laporan BMN beserta Arsip Data Komputer(ADK) kepada UAPPB-W dan UAPPB-E1 setiap semester
0 2 ADK100 12 Bln -
5Mengirimkan laporan BMN beserta Arsip Data Komputer(ADK) kepada Kantor KPKNL setiap semester
0 20 ADK100 12 Bln -
6Megirimkan Laporan BMN beserta ADK Ke petugas SAKuntuk dilakukan penggabungan di tingkat UAKPA setiapbulan
0 4 ADK100 12 Bln -
7Melakukan up-date aplikasi Simak-BMN dan/atauPersediaan secara berkala
0 1 Updater100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
2. Staf Bagian Keuangan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1Menyusun usulan RKAKL/DIPA (daftar IsianPelaksanaan Anggaran) tingkat Satker
0 2 Dokumen100 12 Bln -
2Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) danTOR (Term of Reference)
0 15 Dokumen100 12 Bln -
3 Mengerjakan revisi POK dan Revisi DIPA Satker 0 6 Dokumen 100 12 Bln -
4Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
Gaji/UP/GUP/LS0 185 Berkas
100 12 Bln -
5Membuat daftar perhitungan, usulan dan laporanpertanggungjawabantunjangan khusus kinerjatingkat satker
0 13 Berkas100 12 Bln -
6Membuat rekapitulasipotongangaji hakim danpegawai yang disampaikan ke Bank sebelum harigajian
0 24 Laporan100 12 Bln -
7Mendistribusikan potongan gaji Hakim dan pegawaiyang disampaikan ke masing-masing pengelola
0 12 Laporan100 12 Bln -
Total Angka Kredit 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 180
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting dan
menentukan, karena Aparatur Peradilan sebagai SDM untuk menyelenggarakan
kepemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang baik.
Khusus di Pengadilan Negeri Medan pengelolaan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada
ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan. SDM
yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu
pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan
dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk
memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.
Di bidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Medan, selaku instansi pengemban
kekuasaan kehakiman di Kota Medan dan terlaksananya dalam sebuah kinerja dan
pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima
(excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding
lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja
pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.
Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Medan terdiri dari Hakim, pegawai dan
Pegawai Tidak Tetap (Honorer), untuk Hakim dan Pegawai telah ditanggung kesehatannya
melalui Askes/BPJS yang iurannya dipotong langsung dari gaji mereka, untuk Pegawai Tidak
Tetap masih dalam proses.
Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Medan dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang
ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah 144 dan Hakim Ad Hoc 22 orang.
Berikut statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Medan :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 181
Statistik Pegawai Pengadilan Negeri MedanTahun 2014
NO NAMA JABATAN JLH(ORG)
PENDIDIKAN GOLONGAN
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 I II III IV
1 Ketua 1 - - - - 1 - - - - - 1
2 Wakil Ketua 1 - - - - - - 1 - - - 1
3 Hakim 31 - - - - 7 25 - - - - 31
4 Hakim Ad Hoc 22 - - - - 8 13 1 - - - -
5 Panitera/Sekretaris 1 - - - - - 1 - - - - 1
6 Wakil Panitera 1 - - - - 1 - - - - - 1
7 Wakil Sekretaris 1 - - - - 1 - - - - 1 -
8 Panitera Muda Hukum 1 - - - - - 1 - - - - 1
9 Panitera Muda Perdata 1 - - - - - 1 - - - - 1
10 Panitera Muda Pidana 1 - - - - 1 - - - - 1 -
11 Ka.Sub.Bag Kepegawaian 1 - - - - 1 - - - - 1 -
12 Ka.Sub.Bag Keuangan 1 - - - - 1 - - - - 1 -
13 Ka.Sub.Bag.Umum 1 - - - - 1 - - - - 1 -
14 Panitera Pengganti 52 - - - - 41 11 - - - 48 4
15 Jurusita 4 - - - - 4 - - - - 4 -
16 Jurusita Pengganti 15 - - 7 - 8 - - - 1 13 -
17 Staf 32 1 1 10 1 17 2 - - 7 25 -
18 Cpns/ Cakim - - - - - - - - - - - -
TOTAL 166 1 1 17 1 92 54 2 - 8 95 41
Sedangkan tenaga honorer yang ada berjumlah sebagai berikut:
Satpam : 8 orang
Pengemudi : 3 orang
Pramubhakti : 1 orang
Kebersihan : 8 orang
1. Rekruitmen
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber daya manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Medan sampai
dengan 31 Desember 2014 antara lain :
- Ketua : 1 Orang
- Wakil Ketua : 1 Orang
- Hakim Karier : 31 Orang
- Hakim Ad Hoc : 22 Orang
- Panitera/ Sekretaris : 1 Orang
- Wakil Panitera : 1 Orang
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 182
- Wakil Sekretaris : 1 Orang
- Panitera Muda : 3 Orang
- Panitera Pengganti : 52 Orang
- Jurusita : 4 Orang
- Jurusita Pengganti : 15 Orang
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Negeri Medan sampai
dengan 31 Desember 2014 antara lain :
- Wakil Sekretaris : 1 Orang
- Kasubbag : 3 Orang
- Staf : 32 Orang
2. Promosi dan Mutasi
Pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai berdasarkan Undang-undang No. 43
tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI nomor 9
tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
negeri sipil yang secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur
dalam KMA 125 Tahun 2009.
Pelaksanaan promosi dan mutasi tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan
adalah sebagai berikut :
1. Mutasi Keluar
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru1 IDRIS, SH. Panitera Pengganti Panitera Muda Perdata2 M.SABIR, SH. Hakim Madya Muda WKPN Lhokseumawe3 ASBAN PANJAITAN, SH., MH Hakim Madya Utama KPN Bangko4 JONNY SITOHANG, SH., MH. Hakim Madya Utama Hakim Tinggi Palangkaraya5 H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum Hakim Utama Muda Hakim Tinggi Bengkulu6 H. BASTARIAL, SH., MH. Panitera / Sekretaris Pansek PT Bangka Belitung7 HJ. MARLIANIS, SH., MH. Hakim Madya Utama Hakim PN Jakarta Utara8 JONNER MANIK, SH., MM Hakim Madya Utama Hakim PN Bengkulu9 H. MUHAMMAD NUR, SH., MH Hakim Madya Utama KPN Binjai10 BASLIN SINAGA, SH., MH Hakim Madya Utama Hakim PN Jakarta Pusat11 KEMAS AHMAD JAUHARI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor Hakim Ad Hoc PN Kupang12 SB. HUTAGALUNG, SH., MH Hakim Madya Utama Hakim PN Tangerang13 Dr. ZULFAHMI, SH., M.Hum WPKN KPN Jambi14 LEBANUS SINURAT, SH., MH Hakim Madya Utama Hakim PN Tangerang15 SURYA PERDAMAIAN, SH. KPN Hakim Tinggi Denpasar
2. Mutasi Masuk
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru1 PARLIDNUNGAN SINAGA, SH. Hakim PN Manado Hakim Madya Utama PN Medan2 SALAHUDDIN, SH., MH. KPN Tebing Tinggi Hakim Madya Muda PN Medan3 SONTAN M. SINAGA, SH., MH. Hakim PN Muara Bungo Hakim Madya Muda PN Medan4 FAHREN, SH.M.Hum Hakim PN Pagar Alam Hakim Madya Muda PN Medan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 183
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru5 NAZAR EFFRIANDI, SH. Hakim PN Kisaran Hakim Madya Muda PN Medan6 SUGENG WAHYUDI, SH., MM. Pansek Yogyakarta Pansek PN Medan7 OLOAN SIRAIT, SH. PP PN Tebing Tinggi Panitera Pengganti PN Medan8 RAMA J. PURBA, SH. Hakim PN Semarang Hakim Madya Utama PN Medan9 Ir. HAMZAH LUBIS, SH.MSi Hakim Ad Hoc Perikanan
PN RanaiHakim Ad Hoc Perikanan PN
Medan10 DANIEL PANJAITAN, SH.LLM - Hakim Ad Hoc Tipikor PN
Medan11 YUSRA, SH.M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor PN
PontianakHakim Ad hoc Tipikor PN Medan
12 ADDHIE YUS P. PUTRA, SH. PP PN Lubuk Pakam Panitera Pengganti PN Medan13 ROSNANI PP PN Sidikalang Staf PN Medan
Hakim atau pegawai yang telah menjalani pensiun/ meninggal dunia pada tahun 2014
adalah :
No Nama Jabatan TMT KET
1 H. MUHAMMAD ISYA, SH. Hakim Utama Muda 01-06-2014 Pensiun
2 SALAHUDDIN, SH., MH Hakim Madya Muda 09-10-2014 Meninggal Dunia
3 DAUD PUTRA BANGUN Jurusita Pengganti 19-10-2014 Meninggal Dunia
B. Keadaan Perkara
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, keadaan perkara di Pengadilan Negeri Medan
adalah sebagai berikut :
1. Perdata
NoKlasifikasi
PerkaraSisa
2013Masuk Jumlah Putus Cabut
Sisa2014
1 Gugatan 454 624 1078 718 - 360
2 Permohonan 133 284 417 296 - 121
Upaya Hukum
No KlasifikasiSisa
2013Masuk Jumlah Dikirim Cabut
Sisa2014
1 Banding 193 170 363 177 - 186
2 Kasasi 92 113 205 65 - 140
3 PK 28 26 54 17 - 37
2. Perdata Khusus
NoKlasifikasi
PerkaraSisa
2013Masuk Jumlah Putus Cabut
Sisa2014
1 Merek 3 7 10 8 - 2
2DesainIndustri
0 0 0 0 - 0
3 Hak Cipta 0 0 0 0 - 0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 184
4 Paten 0 0 0 0 - 0
5Desain TataLetak SirkuitTerpadu
0 0 0 0 - 0
6 Pailit 1 7 8 7 - 1
7 PKPU 2 15 17 15 - 2
Upaya Hukum
No KlasifikasiSisa
2013Masuk Jumlah Dikirim Cabut
Sisa2014
1 Kasasi 1 4 5 3 - 2
2 PK 0 3 3 1 - 2
3. Pidana
NoKlasifikasi
PerkaraSisa
2013Masuk Jumlah Putus Cabut
Sisa2014
1 Pidana Umum 1,106 3,405 4,511 3,439 - 1,072
2 Pidana Singkat - 6 6 6 - -
3 Pidana Cepat - 19 19 19 - -
4 Lalu Lintas - 67,371 67,371 67,371 - -
Upaya Hukum
No KlasifikasiSisa
2013Masuk Jumlah Dikirim Cabut
Sisa2014
1 Banding 70 194 264 214 - 50
2 Kasasi 16 102 118 72 - 46
3 PK 3 9 12 6 - 6
4. Pidana Khusus
NoKlasifikasi
PerkaraSisa
2013Masuk Jumlah Putus Cabut
Sisa2014
1 Korupsi 40 116 156 119 - 37
2 Perikanan SIUP - 4 4 4 - -
3 Perikanan SIPI - - - - - -
4 Perikanan Pukat - - - - - -
5 Perikanan ZEEI 5 0 5 5 - -
Upaya Hukum
No KlasifikasiSisa
2013Masuk Jumlah Dikirim Cabut
Sisa2014
1 Banding 16 51 67 66 - 1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 185
2 Kasasi 19 44 63 59 - 4
3 PK 0 4 4 0 - 4
5. PHI
Sisa 2013 Masuk Jumlah Putus Cabut Sisa 2014
43 118 161 112 - 49
Upaya Hukum
No KlasifikasiSisa
2013Masuk Jumlah Dikirim Cabut
Sisa2014
1 Kasasi 25 66 91 63 4 24
2 PK 10 12 22 11 0 11
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung.
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Medan dibangun diatas tanah seluas 5336 m2, terdiri
dari 2 (dua) lantai, dimana ruang Ketua, Wakil Ketua dan Hakim- Hakim beserta
Panitera/Sekretaris berada di lantai 1 dengan penataan ruangan- ruangan sebagai
berikut:
1. 12 (dua belas) ruang sidang yang terdiri dari 1 (satu) ruang sidang
utama/Aula, 1 (satu) ruang sidang khusus anak, 1 (satu) ruang sidang perikanan, 1
(satu) ruang sidang PHI dan 8 (delapan) ruang sidang biasa.
2. Ruang Kerja Ketua/ Wakil Ketua, satu ruang masing-masing untuk Ketua dan Wakil
Ketua, yang mana ruang kerja Ketua juga untuk menerima tamu dan dilengkapi
dengan toilet dan AC. Begitu juga dengan ruang kerja Wakil Ketua.
3. Ruang Kerja Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tipikor, 10 (sepuluh) ruang yang
setiap ruang ditempati antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang Hakim dan dilengkapi
dengan AC.
4. Ruang Operation Room atau Ruang Serba Guna terletak bersebelahan dengan
ruang Ketua yang dihubungkan dengan pintu.
5. Selain yang terebut diatas masih ada Ruang Panitera/Sekretaris, berdekatan dengan
ruang Ketua dilengkapi dengan AC, Ruang Wakil Panitera, Ruang Wakil Sekretaris,
Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan
Hukum, Ruang Kepaniteraan Tipikor, Ruang Kepaniteraan PHI, Ruang Kepaniteraan
Niaga, Ruang Sub Bagian Kepegawaian, ruang sub Bagian Keuangan, Ruang Sub
Bagian Umum, Ruang Perpustakaan, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Juru Sita,
Ruang Mediasi, Ruang Jaksa, Ruang Pengacara dan Posbakum, Ruang arsip perdata
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 186
dan pidana, ruang barang bukti, ruang tahanan (Pria, Wanita dan Anak), ruang
tunggu sidang anak, kamar mandi, gudang, garasi dan tempat parkir motor serta
Mushola.
6. Pengadilan Negeri Medan juga memiliki Ruang Sidang Zetting Plat yang terletak di Jl.
Selebes Gang Pekong, ruang sidang ini dibangun untuk menyelesaikan perkara yang
ada di belawan, dengan penataan ruangan sebagai berikut, ada 3 ruang sidang, 2
(empat) ruang Hakim yang dilengkapi kamar mandi, ruang Panitera Pengganti,
ruang Jaksa, ruang Tahanan, ruang Pengacara, ruang operator, gudang dan kamar
mandi.
7. Pada tahun anggaran 2014 pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada pengadaan
maupun penghapusan sarana dan prasarana gedung, sedangkan untuk anggaran
pemeliharaan telah dipergunakan semaksimal mungkin sesuai peruntukannya.
1. Sarana dan prasarana fasilitas gedung
Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain
adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan
prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Medan adalah :
a. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :
b. Meubelair yang terdiri dari :
No Nama Barang Jumlah Satuan
1 Portable Generating Set 1 Unit
2 Bor 1 Unit
3 Mesin Fotocopy Lainnya 1 Unit
4 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 2 Unit
5 Lemari Besi/Metal 37 Unit
6 Lemari Kayu 46 Unit
7 Rak Besi 6 Unit
8 Rak Kayu 12 Unit
9 Filing Cabinet Besi 32 Unit
10 Brandkas 2 Unit
11 Tempat Menyimpan Gambar 7 Unit
12 Tabung Pemadam Api 5 Unit
13 CCTV - Camera Control Television System 16 Unit
14 Papan Visual/Papan Nama 8 Unit
15 White Board 13 Unit
16 Hand Metal Detector 1 Unit
17 LCD Projector/Infocus 1 Unit
18 Perkakas Kantor Lainnya 42 Unit
19 Meja Kerja Kayu 104 Unit
20 Kursi Besi/Metal 316 Unit
21 Kursi Kayu 110 Unit
22 Sice 13 Unit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 187
23 Bangku Panjang Besi/Metal 27 Unit
24 Bangku Panjang Kayu 77 Unit
25 Meja Rapat 23 Unit
26 Meja Komputer 25 Unit
27 Tempat Tidur Kayu 1 Unit
28 Meja Resepsionis 1 Unit
29 Kasur/Spring Bed 1 Unit
30 Partisi 46 Unit
31 Jam Mekanis 2 Unit
32 A.C. Window 2 Unit
33 A.C. Split 42 Unit
34 Kipas Angin 19 Unit
35 Televisi 5 Unit
36 Amplifier 7 Unit
37 Loudspeaker 14 Unit
38 Sound System 4 Unit
39 Megaphone 1 Unit
40 Microphone 10 Unit
41 Stabilisator 10 Unit
42 Timbangan Orang 1 Unit
43 Alat Hiasan 30 Unit
44 Lambang Garuda Pancasila 17 Unit
45 Gambar Presiden/Wakil Presiden 5 Unit
46 Tiang Bendera 28 Unit
47 Pataka 5 Unit
48 Kaca Hias 6 Unit
49 Dispenser 2 Unit
50 Mimbar/Podium 1 Unit
51 Lambang Instansi 1 Unit
52 Handy Cam 2 Unit
53 Gordyin/Kray 4 Unit
54 Uninterruptible Power Supply (UPS) 8 Unit
55 Digital Audio Taperecorder 2 Unit
56 Peralatan Studio Audio Lainnya 1 Unit
57 Video Tape Recorder Stationer 1 Unit
58 Telephone (PABX) 4 Unit
59 Pesawat Telephone 4 Unit
60 Facsimile 1 Unit
61 Local Battery Telephone 1 Unit
62 Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum) 1 Unit
63 Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) 1 Unit
64 Tensimeter 1 Unit
65 Waskom 1 Unit
66 Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) 1 Unit
67 P.C Unit 39 Unit
68 Lap Top 145 Unit
69 Hard Disk 7 Unit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 188
70 CPU (Peralatan Personal Komputer) 1 Unit
71 Monitor 2 Unit
72 Printer (Peralatan Personal Komputer) 89 Unit
73 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Unit
74 External CD/ DVD Drive (ROM) 1 Unit
75 Peralatan Personal Komputer Lainnya 2 Unit
76 Server 5 Unit
77 Hub 1 Unit
78 Modem 2 Unit
79 Wireless Access Point 30 Unit
80 Peralatan Jaringan Lainnya 8 Unit
81 Voice Recorder 5 Unit
82 Monografi 4 Unit
83 Peta (Map) 1 Unit
84 Blue Print 10 Unit
85 Piala 47 Unit
c. Rumah dinas yang terdiri dari :
- Golongan I : 1 Unit.
- Golongan II : 19 Unit.
d. Kendaraan dinas yang terdiri dari :
- Roda 4 (empat) : 5 Unit.
- Roda 2 (dua) : 12 Unit.
Untuk tahun Anggaran 2014 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung
telah dimaksimalkan penggunaannya, adapun pemeliharaan yang ada untuk
kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, komputer, faximili, AC Split.
Tahun anggaran 2014 ini Pengadilan Negeri Medan tidak ada penghapusan
barang milik Negara.
D. Pengelolaan Keuangan
DIPA 01 (Badan Urusan Administratasi)
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 BELANJA PEGAWAI Rp 29,306,042,000 Rp 29,306,042,000 Rp 25,198,867,327 85.99%
2 BELANJA BARANG Rp 1,726,908,000 Rp 1,726,908,000 Rp 1,557,107,283 90.17%
JUMLAH Rp 31,032,950,000 Rp 31,032,950,000 Rp 26,755,974,610 86.22%
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat
total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.4,107,174,673,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Juta
Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Total sisa anggaran dari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 189
pagu belanja pegawai sebesar 14,01 % (Empat Belas Koma Nol Satu Persen) dari total pagu yang
tersedia.
DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 Belanja Barang Rp 241,117,000 Rp 241,117,000 Rp 209,391,535 86.84%
2Belanja Barang NonOperasional Lainnya
Rp 455,130,000 Rp 455,130,000 Rp 443,196,000 97.38%
3Belanja PerjalananBiasa
Rp 436,000,000 Rp 436,000,000 Rp 400,384,550 91.83%
4 Belanja Jasa Profesi Rp 43,200,000 Rp 43,200,000 Rp 30,600,000 70.83%
JUMLAH Rp 1,175,447,000 Rp 1,175,447,000 Rp 1,083,572,085 92,18%
E. Dukungan Teknologi Informasi
Untuk mendorong terwujudnya Badan Peadilan yang Agung, Pengadilan Negeri Medan
menempatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas
perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin
keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi
modern berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan
pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisor, operator maupun user
dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana
dan prasarana IT:
1. Perangkat Lunak (Software)
a. Website
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
c. Direktori Putusan
d. SMS Gateway
e. Aplikasi KOMDANAS
f. Aplikasi SIMAK BMN
g. Aplikasi SAI
h. Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI
i. Aplikasi Perekam Audio Visual Tipikor
2. Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras pada Pengadilan Negeri Medan sebagian besar merupakan
Hibah dari USAID kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2012. Perangkat keras
tersebut terdiri dari :
a. Server : 5 Unit
b. Switch Linksys 24 Port : 5 Unit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III Hal. 190
c. Cisco Catalyst : 2 Unit
d. Cisco Access Point : 30 Unit
e. UBNT Access Point : 30 Unit
f. Scanner HP Scanjet : 1 Unit
g. LCD Jadwal Sidang + Bracket : 1 Unit
h. PC Unit Dell : 3 Unit
i. Laptop Dell : 144 Unit
j. Laserjet Printer : 11 Unit
k. Inkjet Printer : 54 Unit
l. FTR (Digital Audio Record) : 2 Unit
ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai
dengan peraturan Mahkamah Agung, sebagai berikut:
2. SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan
banding yang memotong jangka waktu penanganan Perkara pada tingkat pertama
menjadi 5 (lima) bulan termasuk minutasi.
4. Pihak berperkara, Kejaksaan, Kepolisisan maupun dari Pol PP, jika mengirim berkas
perkara harus menyertakan soft copynya.
5. Telah mengikuti laporan Komdanas untuk bagian Keuangan, Kepegawaian dan
BMN.
6. PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sitem
Peradilan Pidana Anak.
F. Regulasi Tahun 2014
Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Medan telah membuat ketentuan-
1. SEMA no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Negeri Medan.
3. Implementasi Sistem Teknologi Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Medantelah melaksanakan Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS versi 3.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB IV Hal. 191
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Medan berpedoman pada Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Di Pengadilan Negeri Medan pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Panitera/Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan
pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Medan, sedangkan pada pejabat
Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh
Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun
pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas
Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
W2.U1/2482/KP.04.6/I/2013 tanggal 30 Januari 2014. Hakim Pengawas Bidang ini telah
melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan yang
disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan
pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan
Neraca. Adapun selama Periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, di
Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan Pengawasan oleh Tim:
1. Kunjungan Tim Penilaian Prestasi Kerja Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 16 s/d 18
Juni 2014.
2. Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 s/d 5 Nopember
2014.
B. Evaluasi
Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Medan telah berjalan dengan
baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan
pejabat yang bertanggung jawab.
Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan baik,
karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan
arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan setiap
3 bulan sekali.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB V Hal. 192
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Medan telah berjalan
dengan baik dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.
Namun dalam tahun 2014 ini, bimbingan yang dilaksanakan hanya pada Pegawai bidang
Teknis seperti Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita/Juru Sita Pengganti. Kami
merasa kurang pelatihan atau pendidikan khusus untuk meningkatkan dan menunjang
kemampuan sumber daya manusia bagi pegawai pada bidang Kesekretariatan khususnya
untuk bagian Perpustakaan maupun Kearsipan, hal ini untuk meningkatkan kinerja dan
pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional.
Staf pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, dan Sub
Bag Keuangan sudah mencukupi, tapi staf untuk Kepaniteraan Tipikor hanya 1 orang,
Kepaniteraan PHI hanya 2 orang dimana 1 orang merangkap jurusita pengganti dan staf
pada Sub Bagian Kepegawaian hanya 3 orang dimana 2 orang merangkap jurusita pengganti
sehingga masih kekurangan staf pada Kepaniteraan Tipikor, PHI dan Sub bagian
Kepegawaian
B. REKOMENDASI
Untuk tahun 2015 mohon Mahkamah Agung juga mengadakan Bimbingan Teknis
untuk Kesekretariatan, seperti Kepegawaian, Keuangan, Kearsipan maupun Perpustakaan.
Selain itu mohon kiranya dapat ditambah staf untuk Kepaniteraan Tipikor, PHI dan
Sub Bagian Kepegawaian.