Upload
others
View
19
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
user DIVISI SKMR
5/29/2015
KATA PENGANTAR
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Bank
Sulteng sebagai bank umum yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju
pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menyadari pentingnya penerapan
prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan stakeholders
seperti para nasabah, investor, para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk
pegawai serta pihak lainnya.
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
dan PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.
8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29
April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka dalam
rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Good
Corporate Governance secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleknya Risiko yang
dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate
Governance oleh perbankan.
Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang
konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para pemangku
kepentingan lainnya yaitu dengan :
1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehatihatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum. 5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank. 6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.
Demikian Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikat hidayah dan
petunjukNya kepada kita sekalian dalam melakukan segalah aktivitas kita dimasa yang akan
datang...Amin.
Palu, 29 Mei 2015 PENGURUS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014 PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH. I. PENDAHULUAN ............................................................................................
1. Prinsip-prinsip Utama Good Corporate Gevernance .................................... 2. Penerapan Good Corporate Gevernance ................................................... 3. Visi, misi, motto dan Corporate Values ..................................................... 4. Struktur Organisasi Good Corporate Governance .......................................
II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GEVERNANCE DI BANK SULTENG...............
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi ...... 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite ................................. 3. Peket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan
Direksi...................................................................................................
III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan .................................................................. 2. Penerapan Fungsi Audit Intern ................................................................ 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern .............................................................. 4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern ..................
IV. RENCANA STRATEGIS BANK ...................................................................... V. RENCANA BISNIS TAHUN 2014 ..................................................................
1. Penghimpunan Dana ............................................................................. 2. Penyaluran Kredit .................................................................................
VI. PENYEDIAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN
PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)...........................................
VII. PROFIL RISIKO ......................................................................................... VIII. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN
YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI. .................... IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG
BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA....................................... X. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA................................... XI. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI .................. XII. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD).......................................... XIII. BENTURAN KEPENTINGAN .................................................................... XIV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)............................................... XV. PERMASALAHAN HUKUM .......................................................................... XVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG .....................................................
Hal.
1 2 3 4 5
7 7
21
33
34 34 39 40 42
46 52 54 58
61
61
63
63
63
64
64
65
65
66 67
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 1 PT. BANK SULTENG
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014 PT. BANK PEMBANGUNAN DAEREAH SULAWESI TENGAH
I. PENDAHULUAN.
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
dan PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.
8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29
April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka dalam
rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Good
Corporate Governance secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleknya Risiko yang
dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate
Governance oleh perbankan.
Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam
memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik
daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk mendukung
pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders yang memiliki
kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. Untuk
mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan di dalam organisasi
perusahaan, Bank Sulteng berusaha menjalankan seluruh praktek-praktek GCG berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undangannya yang ada. Maka oleh sebab itu Dewan
Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance
dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 9
ayat (1) PBI NO. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006). Komitmen yang tinggi dari
Pengurus (Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan Bank Sulteng merupakan
modal utama Bank Sulteng untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan
(transparency), akuntabel (accountability), bertanggung jawab (responsibility), independen
(independency) dan wajar (fairness). Dalam menghadapi situasi perekonomian yang
berkembang cepat dan dinamis dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kedepannya
Bank Sulteng harus secara terus menerus melakukan tata kelola perbankan yang sehat dan
tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 2 PT. BANK SULTENG
berkembang. Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan kualitas
manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance),
mutlak harus dilaksanakan oleh Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng
berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses
penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik
diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan
nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang
konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para pemangku
kepentingan lainnya yaitu dengan :
1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan
kehatihatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan
meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para
pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.
1. Prinsip-Prinsip Utama Good Corporate Gevernance Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa
berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :
1) Transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 3 PT. BANK SULTENG
5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencantuman prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) dalam Kebijakan Umum
Direksi Tahunan (KUDT) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa,
kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan
bahwa seluruh jajaran Bank Sulteng akan selalu berpedoman pada Good Corporate
Governance (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka
meningkatkan penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh
di Bank Sulteng seperti yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, Bank Sulteng telah
merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi
Good Corporate Governance (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang diatur di
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006
tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal
30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum
yang telah diubah menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29
April 2014 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
2. Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self
assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG,
yaitu :
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4) Penerapan benturan kepentingan;
5) Penerapan fungsi kepatuhan;
6) Penerapan fungsi audit intern;
7) Penerapan fungsi audit ekstern;
8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar
(large exposures);
10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 4 PT. BANK SULTENG
dan pelaporan internal; dan
11) Rencana strategis Bank.
Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang
dikelompokkan dalam suatu governance system yaitu :
1) Governance structure;
2) Governance process; dan
3) Governance outcome.
3. Visi, Misi , Motto dan Corporate Values
Visi :
“Menjadi Bank Daerah Terpercaya di Indonesia, Memahami Kebutuhan Pelanggan,
Menyediakan Solusi Keuangan Yang tepat, Membangun Kemitraan Yang Saling
Menguntungkan Dan Berkelanjutan “
Misi :
a. Menjadi Bank terbesar ke – 12 dari BPD Seluruh Indonesia.
b. Menjadi Rangking ke- 9 dari BPD Seluruh Indonesia baik Total Aset maupun
Dana Pihak Ketiga (DPK);
c. Menjadi Rangking ke -10 dari BPD Seluruh Indonesi untuk Total Pemberian
Kredit;
d. Menjadi Rangking ke-11 dari BPD Seluruh Indonesi untuk Laba sebelum Pajak ;
Penjabaran misi ini ditargetkan sampai dengan tahun 2017.
Motto : One goal, One Team, One Spirit.
Nilai-nilai Budaya Perusahaan (Corporate Values)
Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sulteng merupakan penjabaran atas slogan Bank
Sulteng sebagai acuan pokok bagaimana perilaku Bank Sulteng dengan segenap
jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat
dijabarkan nilai-nilai perusahaan Bank Sulteng sebagai berikut :
1) Trust;
2) Intergrity;
3) Professional;
4) Sinergy;
5) Service Exellence
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 5 PT. BANK SULTENG
Dari keenam nilai perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 15 (limat belas)
perilaku utama yang meliputi :
GO SPIRIT Corporate Values
Perilaku Utama
1. Trust 1.Mampu menjaga Bank dan Perusahaan ;
2.Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya ;
3.Mengutamakan keterbukaan ;
2. Integrity 4. Jujur ; 5. Adil dan Bijaksana ; 6. Bertanggung jawab ;
3. Professional 7. Meningkatkan kompetensi ; 8. Disiplin ; 9. Inovatif & kreatif ;
4. Sinergy 10. Komunikasi efektif ; 11. Saling mendukung & menghargai; 12. Membangun Jaringan ;
5. Service Excellence 13.Proses yang cepat, tepat dan akurat ;
14.Memahami kebutuhan pelanggan; 15.Melayani dengan ramah dan
kekeluargaan.
4. Struktur Organisasi Good Corporate Governance
Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada
komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan
patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari
puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi
yang independen dan profesional.
Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris
mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran
terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan
pengelolaan sehari-hari.
Struktur Organisasi Bank Sulteng sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor
15/SK/BPD-ST/2014 tanggal 1 April 2014 sebagai berikut :
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 7 PT. BANK SULTENG
II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SULTENG
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
1.1 Dewan Komisaris
a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12 Mei
2014.
Susunan Dewan Komisaris bank Sulteng tahun 2014, sebagai berikut :
1. Komisaris Utama : Drs. H. Abdul Karim Hanggi
2. Komisaris Independen : Drs. H. Said Awad, MH
3. Komisaris Independen : Drs. H. Amiluddin Haludin *)
*) Namun Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2014 yang bersangkutan belum di
Fit and Proper Test dan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:
01/DK/BPD-ST/IV/2013 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris sebagai berikut :
1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan
operasional bank oleh Direksi.
a. Pengawasan Umum :
Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses
pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana
bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur
Organisasi Bank, Implementasi Good Corporate Governance, Kerjasama
dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum
dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :
Melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank
Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun
berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 8 PT. BANK SULTENG
strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank
telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku
serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya
Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta capaian-capaian sebelumnya
serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap
realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.
b. Pengawasan Khusus
Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian
target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit,
tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran
dan Rekomendasi Dewan Komisaris.
2. Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar
pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis
yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Kewenangan Dewan Komisaris
1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan
oleh Direksi Bank Sulteng.
2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah
Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia,
perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.
3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)
bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan
Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi.
4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank
yang diajukan oleh Direksi.
5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester
dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan
operasional lainnya.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 9 PT. BANK SULTENG
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip
pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peratuan perundang-undangan.
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila
diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan
atau mempengaruhi kesehatan bank.
8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dal hal pembelian dan/
atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai
peraturan perundan-undangan yang berlaku.
9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih
dalam rangka perbaikan portofolio kredit.
10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan
pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Suteng.
11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern
(SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian
hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi.
12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan
operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan
semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional
Bank.
13. Memberikan persetujuan atas system Remunerasi dan Nominasi dalam
lingkungan Bank.
14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak
terkait, dan besar dan kredit sindikasi.
Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana
Strategis Jangka Panjang Bank.
2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana
sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang telah
disetujui.
3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan
melakuakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara
umum.
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai
pemantauan likuiditas , melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 10 PT. BANK SULTENG
memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu
penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat
atas laporan tersebut.
5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.
6. Memastikan bahwa Bank mematuahi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan
penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan
modal bank.
7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan
Informasi Teknologi (IT).
8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian tingkat kesehatan
Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Menantau pelaksanaan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank
Umum.
10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank
Indonesia.
11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan
(KYC) secara berkala.
12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan
melakukan pengawasan atas pemberian kredit.
13. Memantau bahwa Bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap
menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia.
14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas
Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif.
15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas
Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap
BMPK.
16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya.
17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar
dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada
Dewan Komisaris untuk dievaluasi.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 11 PT. BANK SULTENG
18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan,
Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia
dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil
pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern
(Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK).
20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Good Cororate Governance kepada
setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi.
21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi
dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif.
22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara optimal.
23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau
pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan
bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank.
24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank
selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah diltetapkan menurut ketentuan
yang berlaku.
c. Pada tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan adalah
sebagai berikut :
1. Secara umum Direksi telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja
terbaik dalam merealisasikan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Kinerja
Bank tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2013 menunjukkan adanya
pertumbuhan yang signifikan, walaupun masih ada yang belum mencapai target
sepenuhnya.
2. Dewan komisaris berpendapat bahwa bank telah menerapkan tata kelola
perusahaan dengan baik, berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan
evaluasi yang telah kami lakukan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko
dan Komite Remunerasi & Nominasi, nampak bahwa masalah keterbukaan,
keterperiksaan, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran, dalam
aspek perencanaan pelaksanaan dan pengawasan seperti penyusunan kebijakan,
rencana strategis, program prioritas dan action plan, demikian pula dalam hal
pelaksanaan operasional dan penataan terhadap standar operasional prosedur
serta perundang-undangan yang berlaku selama Tahun Buku 2014 telah
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 12 PT. BANK SULTENG
menunjukkan kemajuan yang positif.
3. Dewan Komisaris melihat Bank Sulteng telah menunjukkan kinerja tata kelola
perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko adalah salah satu
bentuk tindakan manajemen yang sangat konstruktif, yang setiap saat yang
dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi
dan Nominasi.
4. Dewan Komisaris telah melakukan sistem pengawasan terhadap Direksi melalui
rapat-rapat, yang mencakup pemantauan perencanaan dan realisasi serta
mereview terhadap pendanaan yang berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan.
5. Dewan Komisaris memiliki Komite yang menjalankan tugas pengawasan
operasional yang mendorong dibangunnya sistem pengawasan internal disetiap
kantor cabang, serta komunikasi antara Dewan Komisaris dan Komite lancar dan
diadakan secara rutin dalam bentuk rapat Komite Dewan Komisaris.
6. Program-program tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) dalam kurun waktu
tahun 2014 telah merefleksikan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama
seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ditandai dengan fokus kegiatan CSR
sesuai kemampuan Bank Sulteng dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam
pemberian mobil ambulance kepada masing-masing Pemda Kabupaten sebanyak
6 (enam) unit serta pembuatan taman dan relokasi kios-kios masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan dana CSR ini merupakan realisasi dari keputusan RUPS
2014 yang lalu tentang dana CSR.
7. Secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bank Sulteng,
yaitu; Perlu peningkatan kualitas Penerapan Good Corporate Governance, Masih
rendahnya daya saing, dan terbatasnya kemampuan penguatan modal. Oleh
karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merevisi Program Regional
Champion (BRC) Jilid 1 menjadi BRC Jilid 2 yang saat ini sementara dalam tahap
kosinyering oleh OJK bersama Tim Pokja pada masing-masing BPD, yang
bertujuan untuk pengembangan BPD seluruh Indonesia agar menjadi Champion
di daerahnya masing-masing.
8. Disamping hal-hal tersebut diatas Dewan Komisaris juga melakukan Pemantauan
atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014 melalui rapat gabungan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 13 PT. BANK SULTENG
Dewan Komisaris dan Direksi, Pemantauan kerja Keuangan dan Non Keuangan
bank Sulteng serta Pemantauan perkembangan Good Corporate Governance
bank Sulteng secara keseluruhan.
d. Rapat rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2014
Semester I 12 Kali Pertemuan dengan Pembahasan : 1. Tgl. 07 Januari 2014, pembahasan : Rekomendasi Komite
Dewan Komisaris. 2. Tgl. 13 Januari 2014, pembahasan : Usulan Perubahan
Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng. 3. Tgl. 30 Januari 2014, pembahasan : Perubahan Struktur
Organisasi PT. Bank Sulteng dan hal-hal yang diperlukan. 4. Tgl 04 Februari 2014, pembahasan : Rekomendasi Komite
Pemantau Risiko Dewan Komisaris dan Rekomendasi Komite Audit Dewan Komisaris.
5. Tgl 17 Februari 2014, pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi Komite Dewan Komisaris.
6. Tgl 11 Maret 2014, pembahasan : hasil wawancara calon anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng an. Dahlan Lasaki.
7. Tgl 25 Maret 2014, pembahasan : Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng dan Rekomendasi-rekomendasi Komite Dewan Komisaris.
8. Tgl 1 April 2014, pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi Komite Dewan Komisaris.
9. Tgl 02 Mei 2014, pembahasan : Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2013.
10. Tgl 12 Mei 2014, pembahasan : Hasil RUPS PT. Bank Sulteng Tahun 2014 dan lain-lain yang dianggap perlu.
11. Tgl 23 Mei 2014, pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi Komite Dewan Komisaris.
12. Tgl 27 Juni 2014, pembahasan : Monitoring RBB, analisa tentang IT dan masalah hubungan internal.
Semester II 11 Kali Pertemuan dengan Pembahasan : Tgl. 04 Juli 2014 pembahasan : Pengisian kertas kerja Self
Assessment Good Corporate Governance yang mencakup
penilaian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Pembahasan Revisi RBB tahun 2014 – 2016.
Tgl. 15 Juli 2014 pembahasan : Rekomendasi-
rekomendasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Dewan Komisaris.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 14 PT. BANK SULTENG
Tgl. 23 Juli 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite
Audit dan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko.
Tgl. 19 September 2014 pembahasan : Rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi tentang Penyesuaian
biaya perjalanan dinas dan Usulan pergantian anggota
Komite Remunerasi dan Nominasi.
Tgl. 22 Agustus 2014, pembahasan : Rekomendasi
Komite Audit, Rekomendasi Komite Remunerasi dan
Nominasi, Kerja sama Financial Audit Kantor Akuntan
Publik.
Tgl. 30 September 2014 pembahasan : Surat ASBANDA
Undangan Seminar BPDSI, Memo Internal Pjs. Direktur
Kepatuhan tentang meminimalisir ketidakpatutan pada
akhir tahun 2014 dan Surat OJK tentang penerapan GCG.
Tgl. 01 Oktober 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite
Audit sebanyak 4 rekomendasi dan Rekomendasi Komite
Pemantau Risiko sebanyak 5 rekomendasi.
Tgl. 15 Oktober 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite
Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik, Surat Otoritas
Jasa Keuangan tentang GWM berdasarkan LDR dan Surat
Risk Management Guard undangan Workshop.
Tgl. 18 November 2014, pembahasan : Rekomendasi
Komite Audit sebanyak 4 rekomendasi dan Rekomendasi
Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 rekomendasi.
Tgl. 09 Desember 2014 pembahasan : Penunjukkan
proposal KAP yang akan melakukan Audit Tahun Buku
2014, Tindak lanjut surat-surat Dewan Komisaris kepada
Direksi, surat undangan ASBANDA seminar BPDSI dan
Hasil laporan Direksi ke OJK dalam bentuk tabulasi.
Tgl. 16 Desember 2014, pembahasan : Kredit Hapus
Buku PT. Bank Sulteng Tahun 2014.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 15 PT. BANK SULTENG
1.2 Direksi
a. Jumlah dan Komposisi Direksi
Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah., melalui Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12
Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Charles,SH.,MKn Notaris di Palu.
Susunan Direksi tahun 2014, sebagai berikut :
1. Direktur Utama : Ir. Rahmat Abdul Haris
2. Direktur Pemasaran : Diana Liza Mustaqim
3. Direktur Operasional : Hj. Sitti Maryam Dalle**)
4. Direktur Kepatuhan : Tinus Nuanto, SE *)
*) Namun Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2014 yang bersangkutan belum di
Fit and Proper Test dan atau belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sehingga belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Kepatuhan.
**) Melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali
No. 584/519/KO.ADM EKON tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat No.
584/240/KO.ADM EKON tanggal 13 April 2015 dimana Direktur Operasional (Sitti
Maryam Dalle) ditunjuk sebagai Pejabat sementara Direktur yang membidangi
Kepatuhan.
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan mengenai tugas dan
tanggung jawab Direksi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Direksi adalah :
a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan
Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 16 PT. BANK SULTENG
4. Setiap anggota Direksi bertangung jawab penuh secara pribadi apabila anggota
Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk
kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta
melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau
pihak lain dengan Perseroan.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku :
a. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan
hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;
e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta didalam
perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang
tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam
perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang;
g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus
tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham;
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah
harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Perbuatan hukum sebagaiman dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan
RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum
tersebut beretikat baik.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 17 PT. BANK SULTENG
9. Untuk menjalankan pebuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan
benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi,
Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan,
Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.
10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan
ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan
memberikan kepadanya atau kepada mereka kekeuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap angota Direksi ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada
Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan
usulan Direktur Utama.
13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajibkan, antara
lain:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan
sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan
menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan
persetujuan Komisaris;
c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan
persetujuan Komisaris;
d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern,
terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan
pengawasan;
f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan
dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 18 PT. BANK SULTENG
keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan
berkala lainya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran
dasar setiap diminta oleh Komisaris;
g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas;
h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan
sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau
pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (Special hare) sebagai
pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Angaran Dasar.
14. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai
Perseroan;
c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan
mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite
adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman dibidang
perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun
akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam
Perseroan;
e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa
orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada
badan lain;
f. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan
Komisaris;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 19 PT. BANK SULTENG
g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai
pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat
Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal
30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.
8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.
9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) bagi Bank Umum, bank Sulteng telah sejak lama menerapkan
pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain
itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk
hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota
Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau
sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan
Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-
undangan serta Peraturan Bank Indonesia/OJK yang berlaku, adalah :
1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen
Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksaan Tata Kelola
Perusahaan (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank ;
2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk
memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan
lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan
lengkap kepada Dewan Komisaris ;
4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara
bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan
alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokan keadaan
uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak
untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi ;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 20 PT. BANK SULTENG
5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;
6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan
keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;
7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan
Komisaris;
8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk
mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan
pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan
bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung
informasi dari fungsi - fungsi manajemen terkait operasional bank untuk
melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ;
12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat
Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite
yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan
pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;
14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan
pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan
Komisaris;
16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan
Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin
kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan ;
17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan
persetujuan Dewan Komisaris ;
18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman
kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai
berikut :
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 21 PT. BANK SULTENG
Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain
atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam
perusahaan atau badan-badan lain ;
Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;
Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada
pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih
lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan
Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
peraturan Pasar Modal ;
20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili
oleh Dewan Komisaris ;
21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan
dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
1. Komite Audit
Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 22 PT. BANK SULTENG
Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah
membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan
Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem
pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank
dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Pembentukan Komite Audit Bank Sulteng juga berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut :
a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor
KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek
Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara ;
b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7
Maret 2014 tentang pemgangkatan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017 ;
c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2014 tanggal
28 April 2014 Pengangkatan Komite Audit PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017;
d. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.70/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7
Oktober 2014 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT. Bank Sulteng.
Susunan Komite Audit Bank Sulteng tahun 2014 sebagai berikut:
1. Ketua : Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)
2. Anggota : H.Syafruddin Sunumpole (Pihak Independen)
3. Anggota : Dahlan Lasaki (Pihak Independen)
Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam
bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite bertindak
secara Independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta melaporkan
kegiatannya kepada Dewan Komisaris.
1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal : a. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan,
dan dapat diandalkan ;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 23 PT. BANK SULTENG
b. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit
Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan
pelaporan yang tidak memenuhi standar ;
c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika,
benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan
memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris;
d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan
temuan yang signifikan ;
e. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status,
kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang
dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;
f. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung
kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang
telah dijadwalkan ;
g. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor
Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit
maupun laporan audit.
Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Kerja
Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman kerja,
Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya
untuk kepentingan para stakeholders, menelaah hasil pencapaian, efektivitas,
dan objektifitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi
kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi
penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.
Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit
memiliki wewenang sebagai berikut :
1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional
Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 24 PT. BANK SULTENG
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan
proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang
akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan
penerapan GCG ;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta
merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk
mengaudit laporan keuangan Bank.
6. Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang
independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua
risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor
eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan manajemen risiko.
1.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit
Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah
melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite
Audit selama tahun 2014 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank
seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Komite Audit melakukan penelaan dan memberikan saran-saran
penyempurnaan atas laporan keuangan publikasi triwulanan.
3. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal termasuk penelaan
independensi dan objektivitas auditor eksternal serta penelaan kecukupan
pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan semua risiko yang penting
telah dipertimbangkan ;
4. Penelaan atas ketaatan Bank terhadap perundang-undangan dan aturan
perbankan. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh
Bank telah diupayakan secara optimal ;
5. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 25 PT. BANK SULTENG
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2014, Komite Audit telah
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan tugas Divisi Satuan Kerja Audit internal (SKAI). Dari hasil
evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan SKAI telah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko,
pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) ;
b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan
standar yang berlaku. Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite
Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan
Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia ;
c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku termasuk
tentang penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55 ;
d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI,
akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selama tahun
2014 Komite Audit melakukan pertemuan-pertemuan dengan SKAI
dalam rangka membahas temuan dan tindak lanjut temuan SKAI.
Komite Audit juga menjaga jalur komunikasi langsung dengan SKAI,
baik yang terjadwal dalam rapat rutin maupun di luar jadwal rapat ;
e. Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik
kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun buku 2014, Tim Pemilihan
Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur
manajemen telah melakukan proses pemilihan Kantor akuntan publik
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi bank. Tim
telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor
Akuntan Publik dbsd&a (Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
sebagai Auditor Independen.
f. Komite Audit juga melakukan beberapa tugas lain yang diberikan oleh
Dewan Komisaris, diantaranya memberikan masukan terhadap
pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB).
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 26 PT. BANK SULTENG
1.3 Rapat dan Kehadiran Komite Audit
Selama tahun 2014, Komite Audit telah menyelenggarakan pertemuan
sebanyak 15 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam Rapat
di tahun 2014 :
No.
Nama
Jumlah Kehadiran
Presentasi kehadiran
1. Drs.H.Said Awad,MH 15 Kali 100 %
2. H.Syafruddin Sunumpole 15 Kali 100 %
3. Dahlan Lasaki 15 Kali 100 %
1.4 Independensi Anggota Komite Audit
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
(KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi
penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang
berlaku dari Otoritas Jasa Keuasngan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh
anggota komite audit Bank Sulteng periode 2014 memiliki kedudukan yang
independen terhadap Bank Sulteng.
2. Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang
dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance
bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng untuk periode tahun 2014
dibentuk berdasarkan :
Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7
Maret 2014 tentang pegangkatan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT.
Bank Sulteng Periode 2014-2017 ;
Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng tahun 2014, sebagai berikut :
1. Ketua : Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)
2. Anggota : H.Ramli Nurdin. BSc (Pihak Independen)
3. Anggota : Bambang Setiawan,SH (Pihak Independen)
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 27 PT. BANK SULTENG
2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, Pasal 2 yang telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank menerapkan
Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun
untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar
yaitu :
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian
Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan
penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara
berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Sulteng Tahun
2014 berpedoman pada pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan
dalam pengambilan keputusan bisnis Bank.
Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite
Pemantau Risiko telah mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko
kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko
reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2014
pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan peningkatan risk
awareness secara mayoritas pada risk taking unit. Metode pengukuran risiko
dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR.
2.2 Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2014
Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2014 telah
dilakukan hal hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai
berikut :
1. Mengevaluasi implementasi kebijakan manajemen risiko dan
pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DNPN
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 28 PT. BANK SULTENG
serta melaporkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi
kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
a. Profil risiko triwulanan Bank Sulteng baik individual, maupun
konsolidasi selama tahun 2013 dan triwulan berjalan tahun 2014 ;
b. Profil risiko Bank Sulteng pada triwulan IV tahun 2013 adalah low to
moderate dengan trend naik sampai dengan triwulan IV tahun 2014
adalah Moderate;
c. Risiko kredit, risiko pasar, risiko Operasional, risiko likuiditas, risiko
strategi, risiko kepatuhan, dan risiko Hukum adalah Moderate ;
d. Risiko Reputasi adalah low to moderate.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja
yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko melalui Rapat koordinasi,
Diskusi dan telaan atas program kerja Satuan Manajemen risiko, Diskusi
dan telaah mendesain mekanisme risk tolerance dan risk culture, Diskusi
pengembangan metode dan tools pengukuran risiko pasar, Knowledge
sharing: dampak kondisi keuangan global terhadap perbankan Indonesia.
3. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan
manajemen risiko yang dilakukan melalui :
a. Rapat koordinasi dengan Komite Audit membahas temuan hasil
pemeriksaan Bank Indonesia dan progres tindak lanjut ;
b. Pembahasan laporan pengawasan Dewan Komisaris setiap semester.
4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi penetapan kebijakan dan
pelaksanaan risk appetite, serta risk tolerance atas setiap produk dan
layanan Bank Sulteng.
5. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas rencana bisnis
dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris,
khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank
melalui telaan draft RBB tahun 2014;
6. Mengevaluasi perkembangan portofolio pinjaman melalui koordinasi dengan
Komite Audit;
7. Memantau restrukturisasi pinjaman, penghapusbukuan pinjaman dan
recovery pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit;
8. Memonitor risiko bank wide yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 29 PT. BANK SULTENG
Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut melalui pembahasan
profil risiko triwulanan;
9. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan
atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan
manajemen, auditor eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang
menjalankan fungsi Manajemen Risiko.
10. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance
serta telah dijabarkan ke dalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis
dan Bank secara keseluruhan.
11. Memberi masukan kepada Sekretariat Dewan Komisaris untuk penyusunan
laporan pengawasan Dewan Komisaris.
12. Melakukan penelaan atas draft RBB Bank Sulteng tahun 2014, Memberikan
masukan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Economic Outlook tahun
2014, dan mengkaji RBB termasuk perubahannya, khususnya dari aspek
risiko, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2.3 Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko
Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan
pertemuan sebanyak 15 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit
dalam Rapat di tahun 2014 :
No.
Nama
Jumlah Kehadiran
Presentasi kehadiran
1. Drs.H.Said Awad,MH 15 Kali 100 %
2. H.Ramli Nurdin, BSc 15 Kali 100 %
3. Bambang Setiawan,SH 15 Kali 100 %
2.4 Independensi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko
Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang
Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen.
2.5 Mekanisme Kerja
Komite Pemantau Risiko bekerja berdasarkan program kerja tahunan yang
disusun dan disetujui Dewan Komisaris, diantaranya kegiatan pemantauan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 30 PT. BANK SULTENG
risiko bulanan, triwulanan dan tahunan, serta kegiatan yang tidak ditetapkan
waktu pelaksanaannya seperti kegiatan peningkatan kapabilitas ketua dan
anggota Komite Pemantau Risiko.
Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat mingguan yang merupakan rapat
internal KPR, rapat koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko, Komite Audit,
atau rapat gabungan dengan bagian lain sesuai program kerja dan kebutuhan.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng dibentuk berdasarkan:
1. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
Good Corporate Governance;
2. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang
Good Corporate Governance;
3. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
4. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.70/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7
Oktober 2014 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT. Bank Sulteng.
Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng adalah sebagai berikut :
Periode 01 Januari s.d 06 Maret 2014 sebagai berikut :
1. Ketua : Drs. H. Amiluddin Haludin (Komisaris)
2. Anggota : Ocvita Pusadan,SH (Pegawai Divisi SDM)
3. Anggota : I Gusti P Suartika,SE (Pegawai Divisi SDM)
Periode 07 Maret s.d 31 Desember 2014 sebagai berikut :
1. Ketua : Drs. H Amiluddin Haludin (Komisaris)
2. Anggota : Drs. H Said Awad,MH (Komisaris Independen)
3. Anggota : Myrna Rianasari,SE (Pegawai Divisi SDM)
4. Anggota : Ocvita Pusadan,SH (Pegawai Divisi Umum)
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 31 PT. BANK SULTENG
Governance yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis
besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut :
a. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara
keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
b. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta
prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris
dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan
menjadi anggota Komite.
c. Tugas lainnya
1. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan
saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;
2. Melakukan self assessment dalam pelaksanaan tugasnya serta
melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.
3.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Dalam rapat sepanjang tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah
melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 32 PT. BANK SULTENG
1. Terkait dengan kebijakan remunerasi
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi :
a. Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang- undangan,
kebijakan perusahaan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi,
penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;
b. Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di
pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.
2. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang
berjalan di Bank Sulteng
a. Remunerasi Pengurus:
Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di
bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris;
b. Remunerasi Pegawai :
Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai
secara keseluruhan.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi
1. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan
atau penggantian Pengurus;
2. Membahas penjaringan serta rekomendasi calon anggota Pengurus;
3. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen:
a. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen;
b. Pembahasan nominasi anggota komite.
3.3 Rapat dan Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah
menyelenggarakan pertemuan/rapat baru sebanyak 1(satu) kali, Selanjutnya
dari rapat tersebut seluruh anggota Komite hadir 100 % dengan agenda
pembahasan adalah nama-nama calon Direktur Kerpatuhan untuk diusulkan
ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 33 PT. BANK SULTENG
3.4 Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) orang terdiri
dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 2 (dua)
orang pejabat ex officio dari Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Kepala
Divisi Umum dalam melaksankan fungsi tugasnya senantiasa bersikap secara
independen.
3. Peket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris
dan Direksi.
a. DEWAN KOMISARIS
No Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya Jumlah Penerima
Jumlah diterima Dalam 1 tahun
1 Remunerasi a. Gaji Tahun 2014 (Januari s.d
Desember) b. THR c. Tunjangan Pendidikan d. Tunjangan Akhir Tahun e. Tunjangan Sewa Rumah f. Tunjangan Pakaian Dinas g. Tantiem (dihitung dari Laba
diperoleh)
3 Orang
3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
1.872.000.000
156.000.000 156.000.000 156.000.000
- 4.200.000
1.166.704.365
JUMLAH : 3 Orang 3.510.904.365
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura - -
JUMLAH : - -
TOTAL : 3 Orang 3.510.904.365
b. DIREKSI
No Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya Jumlah Penerima
Jumlah diterima Dalam 1 tahun
1 Remunerasi a. Gaji Tahun 2014 (Januari s.d
Desember) b. THR c. Tunjangan Pendidikan d. Tunjangan Akhir Tahun e. Tunjangan Sewa Rumah f. Tunjangan Pakaian Dinas
3 Orang
3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
2.160.000.000
180.000.000 156.000.000 156.000.000
70.000.000 8.400.000
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 34 PT. BANK SULTENG
g. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh)
3 Orang 2.368.763.407
JUMLAH : 3 Orang 5.099.163.407
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura - -
JUMLAH : - -
TOTAL : 3 Orang 5.099.163.407
c. JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN BERDASARKAN TINGKAT
PENGHASILAN
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1(satu) tahun
Jumlah Dewan Komisaris
Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 Miliar - 1 Orang
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar 3 Orang 2 Orang
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar - -
Rp. 500 Juta ke bawah - -
d. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH Pada PT.Bank Sulteng Tahun 2014 :
No.
Keterangan
Tertinggi
Terendah
Rasio
Tertinggi Terendah
1 Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan terendah
16.500.000 1.750.000 9,42 1
2 Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah
75.000.000 52.500.000 1,42 1
3 Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah
60.000.000 48.000.000 1,25 1
4 Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi
75.000.000 16.500.000 4,54 1
III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank
Umum, yaitu sebagai berikut :
a) Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :
Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan
organisasi dan kegiatan usaha Bank ;
Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;
Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 35 PT. BANK SULTENG
usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank
kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
b) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
paling kurang mencakup :
Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ;
Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan
ditetapkan oleh Direksi ;
Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk
menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ;
Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;
Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;
Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang
diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak
menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak
dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota
Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,
apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari
seluruh anggota Direksi Bank. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol
anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja
yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif
mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective
(efektif dari segi biaya).
Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 36 PT. BANK SULTENG
tugasnya melakukan antara lain :
Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan
menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait ;
Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank
dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah
hukum yang ditemukan ;
Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank
terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak
pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;
Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan
secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari staff dan juga pihak
yang dapat dihubungi untuk Unit Anti-Money Laundring oleh instansi
pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;
Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan
perundangan yang berlaku ;
Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah
kepatuhan dan potensi dampak, trend serta perkembangan peraturan yang
ada ;
Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian
terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat
Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku
serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan
ataupun yang diajukan ;
Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Bank Indonesia
dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi:
1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
2. Laporan kepatuhan; dan
3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang
menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 37 PT. BANK SULTENG
Laporan sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 pada Pasal 16
huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan
diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode
pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur
Utama ;
Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan
diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan
setelah batas akhir waktu penyampaian laporan ;
Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan
tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu
keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c PBI diatas
disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai
adanya penyimpangan.
Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi ;
Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank
Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan
Internal Bank yang berlaku ;
Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ;
Mengelola buku pedoman perusahaan Divisi Kepatuhan ;
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.
Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada
Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya ;
Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja,
untuk membangun budaya hukum.
Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh
Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah
dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan
usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 38 PT. BANK SULTENG
a) Melaksanakan penyempurnaan Compliance Sheet bagi bidang-bidang
operasional dan non operasional secara bertahap ;
b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk
dan jasa Bank ;
c) Melakukan review atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ;
d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang;
e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan
terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi
Satuan Kerja Audit Internal ;
f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit
terkait ;
g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank
kepada segenap organisasi Bank Sulteng ;
h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program
pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan
Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.
Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka
pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penerapan program anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Selama
tahun 2014, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APUPPT Bank
Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat
bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk :
a) mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai
transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan ;
b) mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat
bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank Sulteng.
2. Melaksanakan pembenahan database CIF (Costumer Identification File) nasabah
Bank Sulteng dalam rangka penerapan ketentuan Single CIF;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 39 PT. BANK SULTENG
3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang
diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada
pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang
posisinya strategis dalam penerapan APUPPT;
4. Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2014 sebagai
berikut :
Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 438 Laporan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 12 Laporan
Koresponden dengan pihak berwenang : 31 Koresponden.
Pengkajian APUPPT : 1 Kajian
2. Penerapan Fungsi Audit Intern
1) Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan
manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit
Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan
kewajiban sebagai berikut :
SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang
dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan
ditindaklanjuti ;
SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur
Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur
Kepatuhan ;
SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal
yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Kuangan (OJK)..
2) Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak
terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional ;
3) Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan
Kerja Audit Internal tahun 2014 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014,
SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit
operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 40 PT. BANK SULTENG
bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh, namun disadari belum
maksimal karena masih ada beberapa kantor yang belum selesai dilakukan
pemeriksaan. Berikut ini table kegiatan Pemeriksaan SKAI tahun 2014 :
Aktivitas Audit
Rencana
Realisasi
Semester I Semester II
Audit Umum Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
1. Cab. Utama 2. Cab. Parigi 3. Cab. Toli-toli 4. Cab. Buol 5. Cab. Luwuk 6. Cab. Salakan 7. Cab. Bangkep 8. Cab. Poso 9. Cab. Bungku 10. Capem. Morowali 11. Capem. Ampana 12. Capem Donggala 13. Capem. Paleleh 14. Kantor Kas Lambunu 15. Kantor Kas Soni 16. Kantor Kas Tentena 17. Kantor Kas Wakai 18. Kantor Kas Beteleme 19. Kantor Kas Bahomoteve
Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
Terlaksana Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Tdk Terlaksana Terlaksana Tdk Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
Audit Kantor Pusat Sekali dalam setahun Blm Terlaksana Blm Terlaksana
Audit TI Sekali dalam setahun Terlaksana Terlaksana
Laporan Semester 2 (dua) kali dalam setahun Terlaksana Terlaksana
Menjadi LO untuk Pemeriksaan BI dan BPK-RI
Setiap ada pemeriksaan dari Eksternal baik itu dari BI, BPK-RI maupun dari KAP Divisi SKAI menjadi LO
Terlaksana
Terlaksana
Audit Fraud/Audit Khusus Audit khusus dilakukan apabila ada indikasi fraud diseluruh kegiatan Bank Sulteng baik Cabang maupun Pusat
Terlaksana Terlaksana
3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi)
keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian
kondisi keuangan Bank.
Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP)
Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 41 PT. BANK SULTENG
rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk
melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3(tiga) tahun berturut-turut.
Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Bank Indonesia
sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan
Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar
profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan
audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional,
teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.
Penunjukkan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal
penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit (Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/4/PBI/2006 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum).
Untuk emeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh
Komisaris adalah Auditor Independen dbsd&a (Doli,Bambang,Sulistiyanto, Dadang & Ali)
dan beralamat di Jl.Raya Kalimalang Blok E-No. 4F Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Indonesia, sebagai Auditor Independen untuk tahun Buku 2014.
Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa
tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
disusun dalam hasil audit yang berupa Manajement Letter yang kemudian akan
menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelamahan dari pengendalian intern
perusahaan Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan
selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran
perbaikan. Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 3/22/PBI/2001 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/5/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Bank Sulteng dalam 3(tiga)
tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 42 PT. BANK SULTENG
Tahun Buku
Kantor Akuntan
Akuntan
2014 Dbsd & a Bambang Sulistiyanto
2013 Supriadi Laupe & rekan Drs.Supriadi Laupe,MSi
2012 Husni Muharam & Rasidi Husni Muharam
4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.
1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai berikut:
Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui
forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan
oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan
Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;
Melakukan review/evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan
Strategi Manajemen Risiko secara bank wide melalui Forum Komite
Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada
kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.
b. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
Telah melakukan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank pada
tahun 2013, serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka
Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang
meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional
dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil
dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan
Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui
pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;
Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk
mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi Self
Assessment, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas tools yang
digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan
pengkinian parameter serta review pedoman terkait tools tersebut
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 43 PT. BANK SULTENG
sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut
dapat diimplementasikan secara regular;
Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan
transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas
treasuri dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian
kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi,
dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir
perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap
regulasi. Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2014, yaitu evaluasi
terhadap kepatuhan regulasi atas metodologi Internal Capital Adequacy
Assessment Process (ICAAP) yaitu metodologi perhitungan kecukupan
modal dan add-on capital terhadap 7 (tujuh) jenis risiko yang telah
ditetapkan dalam penentuan permodalan minimum sesuai dengan
tingkat profil risiko bank dan evaluasi atas tools yang dikembangkan
oleh SKMR yang mendukung proses penerapan manajemen risiko
secara bank wide ;
Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung
jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan
penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah
ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan
melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko
secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai
Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) ;
Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada
semua level agar tercipta risk awareness pada masing-masing risk
taking unit. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko
kepada risk taking unit melalui media pelatihan manajemen risiko dan
sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR.
Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan
keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini
maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap
keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 44 PT. BANK SULTENG
(informed decfision making). Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan
atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya
sadar risiko/risk awareness;
Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk
mengelola dan mengendalikan risiko yang tercermin dari tingginya
tingkat permodalan Bank untuk menyerap kejadian risiko. Tingkat
permodalan Bank secara historis selalu memadai dengan tingkat rasio
permodalan minimum berada pada level 16% (enam belas persen).
Dengan adanya penerapan Basel II Pilar 2 supervisory review yang
tercermin dari penerapan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) pada perbankan di Indonesia, Bank diharuskan memiliki
kecukupan rasio permodalan minimum di level 9-10% dan atas
assessment tersebut dapat diketahui bahwa Bank masih memiliki capital
buffer (±6%) yang sangat memadai ketika terjadinya risk event di
kemudian hari;
Telah melakukan assessment terkait tingkat maturitas penerapan
manajemen risiko bank termasuk kebijakan, strategi, dan kerangka
Manajemen Risiko menggunakan jasa konsultan Manajemen Risiko.
Selanjutnya hasil assessment akan dijadikan roadmap bagi bank untuk
mengembangkan penerapan manajemen risiko secara bankwide menuju
Enterprise Risk Management (ERM). Adapun pengembangan penerapan
manajemen risiko bank selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan
framework penetapan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan
toleransi risiko (risk tolerance) secara bertahap pada tahun 2014.
c. Kegiatan ALCO (Asset Liability Committee) antara lain membahas mengenai:
Membahas mengenai Tingkat suku bunga;
Merumuskan dan memutuskan pricing strategy;
Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;
Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan
mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan
penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 45 PT. BANK SULTENG
dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan
limit dimaksud meliputi :
Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir
penerapan Manajemen Risiko secara bank wide maupun perjenis risiko,
Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;
Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman
Pengukuran Risiko Pasar dan Likuiditas,
Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko
pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.
Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko
likuiditas antara lain Maturity Profile ;
Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui
penetapan early warning indicator dan analisis skenario kondisi likuiditas
(stress testing) serta Laporan Market and Liquidity Risk Measurement,
Mitigate, and Control;
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian
Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
a. Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan
risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :
Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha
bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta
pengembangannya ;
Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada
Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8
(delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk
dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.
Melakukan review terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko
secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan
kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya
dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 46 PT. BANK SULTENG
Manajemen Risiko yang dilakukan ;
Melakukan pengkajian atas permohonan review termasuk kewenangan
memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian
yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga
independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;
4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari
koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa
adanya review dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil review dan/atau validasi
tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen
Risiko secara berkesinambungan.
Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan
implementasi Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi risiko
secara ex-ante dan ex-post. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan
aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan
ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.
IV. RENCANA STRATEGIS BANK
Pada Tahun 2014 Bank Sulteng menetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut :
c. Corporate plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang bertujuan
memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi. Bank Sulteng
menentukan arahan strategis sampai dengan tahun 2017 yang akan dicapai,
dimulai dengan analisis lingkungan eksternal dan internal (SWOT Analysis).
d. Sebagai tahapan lanjutan dari pencapaian “next level”, Bank Sulteng diarahkan
untuk menjadi bank daerah yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat
profitabilitas tinggi dan unggul dalam bidang pelayanan. Dengan demikian, Bank
Sulteng dapat tumbuh menjadi bank yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik.
Oleh karena itu, prioritas rencana bisnis tahun 2014 selain meningkatkan kredit,
terutama kredit konsumtif dan kredit mikro, juga ditekankan kepada peningkatan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 47 PT. BANK SULTENG
kompetensi SDM dan teknologi informasi yang terintegrasi.
e. Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT) Tahun 2014 ini merupakan dasar serta
pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis bank tahun 2014 dan merupakan
landasan pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor
Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan unit-unit pelayanan kas.
Berikut ini 4(empat) prioritas tersebut dimaksud sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia :
a. Perseroan memandang kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat utama
pertumbuhan usaha Bank Sulteng. Karena itulah, pengembangan
kompetensinya merupakan suatu keharusan.
b. Melanjutkan strategi tahun sebelumnya, hal itu dilakukan melalui beberapa
upaya, di antaranya :
Peningkatan peran dan fungsi Assesment Center yang terintegrasi
dengan training program academy.
Pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
perkembangan bisnis bank.
Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif dan
terintegrasi sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang
ada saat ini dan arah pengembangan pegawai yang harus dilakukan.
2. Teknologi Informasi
Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan untuk
mendukung tujuan bisnis bank. Sehingga, Perseroan dapat menjadi bank yang
besar dan miliki layanan unggul. Untuk itu, pengembangan teknologi informasi
diarahkan untuk menyediakan layanan perbankan yang aman, cepat, mudah,
serta customer oriented, melalui hal-hal sebagai berikut :
a. Pengembangan core banking system yang andal;
b. Meningkatan infrastruktur yang memadai dalam rangka perluasan layanan
electronic banking;
c. Pengembangan features layanan perbankan yang lebih beragam dan multi
channel;
d. Menerapkan GCG dalam proses pengadaan dan pengembangan teknologi
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 48 PT. BANK SULTENG
informasi;
e. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengembangan dan operasional
teknologi informasi secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Kualitas Layanan
Pengembangan budaya layanan pada tahun 2014 diarahkan agar tercipta
services culture melalui :
a. Implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit layanan
Bank Sulteng.
b. Implementasi standarisasi aspek fisik (Premises) di seluruh unit layanan
Bank Sulteng.
c. Evaluasi implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit
layanan Bank Sulteng.
4. Membangun Inkorporasi
Percepatan pencapaian visi Bank Sulteng dapat ditempuh dengan cara organik
dan anorganik. Secara anorganik, pertumbuhan Bank Sulteng ditempuh melalui
penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank. Pada tahun
2014, penyertaan modal akan dilakukan pada Perusahaan Pihak Ketiga, dan
Pemda Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disepakati oleh Para
Pemegang Saham.
f. Kebijakan dan Strategi Manajemen .
Kebijakan dan strategi manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2014
sebagai berikut :
a) Peningkatan komposisi dana pihak ketiga yang dilakukan melalui upaya:
1) Pertumbuhan DPK yang optimal.
Intensifikasi pertumbuhan tabungan melalui optimalisasi penetrasi
pasar, antara lain melalui direct sales agency, yaitu bekerjasama
dengan vendor untuk memasarkan produk tabungan Bank Sulteng.
Optimalisasi institusional banking untuk pengerahan dana dari
BUMN, BUMD maupun institusi lainnya.
Menerapakan one stop service solution yang sesuai dengan
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 49 PT. BANK SULTENG
kebutuhan nasabah korporasi secara menyeluruh.
Pengembangan infrastruktur dan sistem Cash Management untuk
institusi bisnis dan institusi pemerintah.
Penambahan jaringan kantor dan ATM pada lokasi – lokasi yang
strategis.
2) Peningkatan kulitas layanan
Peningkatan kualiatas layanan di cabang-cabang dan ATM secara
intensif melalui implementasi budaya layanan.
Peningkatan kualitas layanan electronic banking melalui dukungan
teknologi informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan
unggul dalan rangka meningkatkan corporate image dan fee based
income.
b) Peningkatan penyaluran kredit dilakukan dengan upaya :
1) Akselerasi fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.
Peningkatan pemberian kredit baik sektor produktif maupun
konsumtif dengan mengoptimalkan penggunaan Dana dengan
tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
Di verifikasi produk perkreditan yang memiliki value preposition dan
daya saing.
2) Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka meningkatkan pangsa
pasar kredit.
Peningkatan pemasaran kredit melalui tenaga pemasar kredit.
Mempertahankan serta terus melakukan ekspansi kredit konsumsi
terutama KMG, serta peningkatan, portofolio KPR melalui
pengembangan fitur produk dan kerjasama dengan pihak ketiga;
Perluasan jaringan serta optimalisasi fungsi kantor-kantor kas Bank
Sulteng;
Memanfaatkan akses likuiditas treasury untuk disalurkan ke dalam
kredit skala besar;
Mempertahankan kualitas kredit;
Pengelolaan non-performing laon melalui pemantauan
kolektibikliatas pada setiap unit bisnis pengelola kredit;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 50 PT. BANK SULTENG
Mengendalikan kualitas kajian terhadap risiko kredit sebagai upaya
untuk mengendalikan risiko kredit.
c) Optimalisasi fee based income untuk mendukung pencapaian target laba bank.
1) Optimalisasi pengelolaan instrument treasury
2) Pengembangan Jasa transaksi perbankan, penambahan jumlah jaringan,
serta ATM.
3) Optimalisasi fungsi ATM bagi nasabah melalui penambahan fitur layanan
ATM;
4) Peningkatan penjualan produk wealth management.
d) Pengembangan manajemen untuk mendukung bisnis bank yang tumbuh
berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.
1) Perencanaan dan Change Management
Menetapkan arah dan strategi Perseroan, baik jangka pendek,
jangka menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung
peningkatan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan
bisnis (termasuk analisis internal dan eksternal);
Menyempurnakan struktur organisasi bank yang efektif dan efisien
dalam menunjang sasaran dan tujuan bisnis Perseroan;
Memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek/program
kerja;
Peningkatan kualitas performa strategi Bank Sulteng dengan cara
me-review key performance indicator yang telah ditetapkan, serta
mengimplementasikan Balanced Scorecard KPI individu.
2) Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen, career path, serta job
grading;
Penerapan sistem reward dan punishment;
Pengembangan system informasi terintegrasi melalui HRIS (Human
Resources Information System);
Pengembangan Assessment Center;
Program pendidikan dan pelatihan yang mendukung bisnis Bank
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 51 PT. BANK SULTENG
secara teratur dan berkesinambungan dalam Training Program
Academy;
Meningkatkan kompetensi pegawai, baik di posisi manajerial
maupun supporting melalui Training Program Academy;
Menetapkan silabus program, silabus dan anggaran pendidikan dan
pelatihan melalui Soft Skill Program Academy.
3) Peningkatan Layanan dan Operasional
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan menjadi lebih
baik, sehingga tercipta service culture yang dapat bersaing dengan
standar layanan bank yang baik;
Optimalisasi pengelolaan likuiditas;
4) Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Kepatuhan Bank
Mengembangkan budaya sadar risiko (risk culture);
Membangun Risk Management System yang memenuhi ketentuan
standar Basel II dan basel III;
Mengelola potensi risiko secara komprehensif;
Mengembangkan profil risiko Bank Sulteng secara terintegrasi untuk
mempermudah kontrol;
Memonitor dan evaluasi program anti pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terorisme;
Melaksanakan zero fraud program.
5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Meningkatkan audit internal sebagai Strategic Business Partner dan
memastikan optimalnya penerapan SPFAIB;
Memberikan assurance atas terciptanya ketaatan perusahaan
terhadap ketentuan internal dan kepatuhan bank terhadap
ketentuan eksternal.
6) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Standarisasi penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi
unsur keakuratan dan tepat waktu;
Pengembangan dan peningkatan pengelolaan data cost center
secara tepat waktu dan akurat;
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 52 PT. BANK SULTENG
Meningkatkan penyempurnaan dan penyesuaian sistem akuntansi,
ketentuan, dan sistem prosedur internal sesuai perubahan business
requirement definition;
Sentralisasi dan otomasi pelaporan pajak.
V. RENCANA BISNIS TAHUN 2014
Tahun 2014 Perkembangan perbankan cukup baik, yang terlihat dari beberapa indikator
seperti pertumbuhan kredit sebesar 14,11 % (yoy) sehingga menjadi sebesar Rp.19,048
trilliun, pada tahun 2013 yang lalu sebesar Rp.16,693 trilliun, Pertumbuhan dana
masyarakat sebesar 14,16 % sehingga menjadi sebesar Rp.12,938 trilliun, pada tahun
2013 yang lalu sebesar Rp.11.330 trilliun, Perkembangan keuangan pemerintah daerah
mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.2.245,61 milyar atau mencapai
99,22 % dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp.2.263,21 milyar, sementara itu
total realisasi belanja daerah mencapai Rp.2.439,35 milyar atau sebesar 95,77 %.
Dengan demikian ratio jumlah kredit perbankan dengan dana masyarakat yang
terhimpun di Sulteng (LDR – loan to deposit ratio ) sebesar 147,23% jauh melampaui
batas maksimum yakni sebesar 100 % sehingga mencerminkan perbankan di Sulteng
menyalurkan kreditnya (sebagian) sumber dananya berasal dari luar Sulteng.
Adapun Kinerja bank-bank yang beroperasi di Sulteng dapat dilihat sbb :
Grafik/table 5 indicator kinerja Bank di Sulteng Des’2012 s/d Des’2014…………Sumber BI
Kondisi Bank Sulteng
Pencapaian DPK pada tahun 2014 sebesar Rp.1.693 juta meningkat 85,93% dari
tahun 2013 sebesar Rp.910 juta , jauh melampaui pertumbuhan rata-rata nasional
yakni sebesar 10,2 %.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 53 PT. BANK SULTENG
Ratio jumlah DPK Bank Sulteng terhadap jumlah DPK seluruh Bank di Sulteng
(market share) tahun 2014 sebesar 13,11 %, mengalami peningkatan dibanding
pada tahun lalu 2013 sebesar 8,03 %.
Demikian juga dengan penyaluran kredit pada tahun 2014 sebesar Rp.2,038 trilliun,
meningkat 87,14 % dari tahun 2013 yang lalu sebesar Rp.1,169 trilliun, jauh
melampaui pertumbuhan rata-rata nasional yakni 13,2 %.
Ratio jumlah kredit Bank Sulteng terhadap total kredit perbankan di Sulteng (market
share) tahun 2014 sebesar 10,811 % mengalami peningkatan jika dibanding tahun
lalu 2013 sebesar 6,95 %.
Ratio jumlah kredit Bank Sulteng terhadap jumlah DPK Bank Sulteng (LDR) sebesar
Rp.120,44 %, masih lebih baik dari LDR rata-rata perbankan yang beroperasi di
Sulteng yakni 147,24 %, dan sedikit membaik dari tahun 2013 yang lalu sebesar
128,43%, namun tetap berada diatas ambang batas ideal 92 %, hal ini terjadi
karena menjelang tutup buku akhir tahun dana-dana milik Pemda ditarik dan di
clean-up +/- Rp.700 milyar untuk penyelesaian tahun anggaran sebagaimana tahun-
tahun yang lalu.
Tabel berikut ini mencerminkan Market Share DPK per cabang serta komposisi
perjenis DPK posisi Desember 2014 serta Komposisi DPK sbb :
NO KOTA TOTAL SHARE PORSI
CABANG BI BS % %
1 PALU 6,581 854 12.98% 50.46%
2 SIGI 29 9 29.21% 0.50%
3 DONGGALA 605 45 7.36% 2.63%
4 PARIGI 666 84 12.56% 4.94%
5 POSO 924 52 5.59% 3.05%
6 TOLI-TOLI 986 33 3.39% 1.97%
7 TOJO UNA2 80 92 114.69% 5.44%
8 BANGGAI 1,874 171 9.11% 10.09%
9 BANGKEP 409 26 6.33% 1.53%
10 BUOL 343 103 30.13% 6.10%
11 SALAKAN 0 87 Na 5.15%
12 BUNGKU 0 67 Na 3.95%
13 MOROWALI 425 57 13.36% 3.36%
14 PALELEH 0 8 Na 0.47%
TOTAL 12,937 1,693 13.08 % 100.00%
Gambar 9……Market share DPK per Cabang/Kabupaten Kota posisi 31 Desember 2014
[], 383,295
[]
[], 496,000
[]
[], 813,270
[]
Komposisi DPK31-12-2014
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 54 PT. BANK SULTENG
Tabel berikut mencerminkan market share kredit serta proporsi per Cabang sbb :
NO KOTA TOTAL SHARE PORSI
CABANG BI BS % %
1 PALU 9.493,3 408,0 4,29%- 20,0%
2 SIGI 109,1 2,9 2,66%- 0,1%
3 DONGGALA 1.446,4 87,5 6,05%- 4,3%
4 PARIGI 1.152,5 221,1 19,18%- 10,8%
5 POSO 2.959,5 69,6 2,35 3,4%
6 TOLI-TOLI 1.261,3 111,3 8,80%- 5,5%
7 TOJO UNA2 342,1 165,8 48,46%- 8,1%
8 LUWUK 3.128,6 269,7 8,62%- 13,2%
9 BANGKEP 653,6 68,5 10,48%- 3,3%
10 BUOL 693,8 189,4 27,29%- 9,3%
11 SALAKAN Na 110,9 na- 5,4%
12 BUNGKU Na 147,1 na- 7,2%
13 MOROWALI 1.028,7 163,3 15,87%- 8,1%
14 PALELEH Na 22,9 na- 1,1%
TOTAL 19.049,0 2.038,6 10,70% 100,0% Grafik 10 ….market share kredit per cabang /kota, posisi 3 Des’2014, sumber data statistic BI
Secara umum dapat di gambarkan indikator kinerja Bank Sulteng tahun buku 2014 dan
upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadi Bank Regional Champion sebagai berikut :
1. Penghimpunan Dana Total simpanan nasabah di Bank Sulteng per tanggal tahun 31 Des’2014 sebesar
Rp.1,693 milyar atau meningkat sebesar = Rp.782,3 milyar dari tahun 2013 atau
meningkat 75 % dari posisi 31 Desember 2013 = Rp.910,747 milyar dengan, jumlah
nasabah = 335.000.
Tren pertumbuhan DPK, dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 11, Tren pertumbuhan DPK, periode Des’2009,2010,2011,2012,2013, s/d jan-Des’2014 dan Komposisi DPK
1.a. Tren pertumbuhan giro dan giro Pemda dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 12, pertumbuhan giro 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 ; Giro Pemda periode Des’2009 s/d Des’2014
utama 20%
parigi11%
tolis6%
buol9%poso
4%
ampana8%
donggala4%
luwuk13%
bungku7%
bangkep3%
morowali8%
salakan6%
paleleh1%
sigi0%
PORSI KREDIT PER CABANG
515
,537
635,
043
732,
337
703,
051
910,
747
1,6
92
,56
5
jum
lah
(R
p.ju
ta)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tren Pertumbuhan DPKDes.2009 s/d Des.2014
Giro[], []
Tabungan[], []
Deposito[], []
Komposisi DPKPosisi 31-12-14
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
375,
992
495,
263
556,
484
493,
745
53
7,1
95
1,
083,
114
1,25
3,45
2
1,41
8,77
2
1,60
1,33
5
1,75
1,28
4
1,87
4,27
9
1,05
3,84
2
1,16
3,97
3
1,66
9,88
2
1,57
1,79
5
1,50
4,00
0
71
1,6
79
Tren pertumbuhan giroDes'2009 s/d Jan-Des'2014
26
3,9
99
1,02
7,15
5
1,20
8,45
4
1,40
1,73
1
1,59
0,71
8
1,73
0,47
5
1,82
9,22
0
1,00
7,85
2
1,13
2,68
6
1,67
5,17
6
1,52
6,21
6
1,43
5,28
7
38
3,2
95
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tren Giro PemdaDes'2013 - Des'2014
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 55 PT. BANK SULTENG
Penjelasan pencapaian giro sebagai berikut :
a. Tren pertumbuhan dana Giro secara keseluruhan dari Desember 2013 ke
Desember 2014 sebesar 32,48 %, yakni dari Rp.537,195 milyar menjadi
Rp.711,679 milyar,
b. Khusus pada bulan Januari s/d Desember 2014 mengalami volatilitas yang
tinggi terutama pada bulan Juni-Juni 2014 turun sebesar +/- Rp.400 milyar,
karena pada bulan tersebut dana DAU pemda terlambat ditransfer dan baru
dikredit pada awal bulan berikutnya , bulan Desember 2014 ada proses clean up
period sehingga dana Pemda hanya disisakan sebesar Rp.383.295 milyar.
c. Adapun Giro perusahaan dan atau perorangan, mengalami peningkatan dari
Rp.263,999 milyar tahun 2013 menjadi Rp.383,384 milyar tahun 2014 atau
meningkat sebesar 45,19%
1.b. Tren pertumbuhan Tabungan periode 2009-2013 dan Jan s/d Des’2014 sbb :
#REF!
Grafik 13, pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014
Komposisi pencapaian produk-produk tabungan per 31 Des’ 2013 -2014 sbb :
NO JENIS TABUNGAN Des’2013 Des’2014 Growth (%)
1 Simantap 41.655.921.641 41.016.096.829 (1,53%)
2 Tabungan Lokal 868.693 832.693 0 %
3 Tabungan Simpeda 108.543.385.835 101.409.465.329 (6,57%)
4 Tabunganku 10.280.050.380 17.604.055.941 71,24%
5 Tabungan PNS 54.223.298.137 122.062.405.086 125,11%
6 Tabungan Pensiunku 62.904.146.168 1.494.801.905 (97,62%)
7 Tabunganku Plus 1.440.277.134 23.846.264.354 1.555,67%
8 Tabungan Siswa 0 976 100 %
9 Tabungan Siswa Plus 0 1.998.916.844 100 %
Total 279.047.947.988 310.409.793.763 11,24 % Grafik 14, tren pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 per jenis tabungan
1.c Tren pertumbuhan Deposito periode Desember 2012 s/d Desember 2013 serta periode Januari 2014 s/d Desember 2014 sbb :
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
105,
322
105,
371
136,
945
165,
894
27
9,0
48
28
7,55
6 21
8,86
5 18
6,00
6 23
7,76
5
204,
531
199,
002
299,
265
251,
153
238,
930
293,
819
267,
000
31
0,4
10
Tren pertumbuhan TabunganDes'2009 s/d Des'2014
Janua
ri’14
Desember’14
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 56 PT. BANK SULTENG
Grafik 14, tren pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 per jenis tabungan
Komposisi pencapaian produk deposito periode Desember 2013 s/d Desember 2014 sbb :
NO Tenor Deposito
Des’2013 Des’2014 Growth (%)
1 1 bulan 76.594.030.862 164.295.087.150 114,50 %
2 3 bulan 11.355.500.000 54.005.500.000 375,58 %
3 6 bulan 1.064.000.000 202.096.344.650 18.894,01 %
4 12 bulan 5.490.000000 250.079.000.000 4.455,17 %
Total 94.503.530.862 670.475.931.800 609,47 % Grafik/table 15, tren pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 per jedins tabungan
Pertumbuhan deposito sebesar 609,47% didominasi dari deposito korporasi ±
Rp.496 milyar yang diperoleh dari beberapa BUMN dan beberapa swasta besar di
Jakarta.
Strategi menghimpun dana masyarakat tercatat sangat sukses pada tahun 2014
dengan penjelasan sbb :
a) Strategi produk tabungan siswa (TAWA), yang ditujukan kepada ± 340 ribu
siswa, memberikan manfaat kepada keluarga/orang tua siswa karena dengan
produk ini, orang tua siswa dapat merancang kebutuhan biaya keperluan
sekolah anak-anaknya dan menyisihkannya setiap bulan, siswa dapat
melanjutkan sekolahnya pada jenjang lebih tinggi dengan lancar tanpa
memikirkan lagi biaya-biaya karena sudah tersedia dalam rekening TAWA. Biaya-
biaya yang dibutuhkan siswa pada saat melakukan study wisata, extra kurikuler
sekolah, tidak menjadi beban berat karena rekening TAWA sudah bersaldo
cukup.
b) Strategi “Kantor Berjalan” sejumlah 14 unit kendaraan dan ditempatkan
disetiap cabang sejak bulan Juni 2014, fokus kegiatan kantor berjalan adalah
untuk pembayaran gaji PNS (periode tanggal 1 s/d 10 setiap bulan), dan juga
fokus pada penetrasi tabungan siswa (periode tanggal 11 s/d 20 setiap bulan,
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34
,22
3
34
,40
9
38
,90
8
43
,41
2
94
,504
1
03
,60
4
95
,41
7
97
,03
8
14
5,9
08
14
6,0
89
15
0,3
87
15
7,1
93
24
6,2
18
34
1,6
85
41
3,6
02
45
5,0
00
67
0,4
76
Tren pertumbuhan DepositoDes'2009 s/d des'2014
J
a
n
u
a
r
i
’
1
4
Desember’14
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 57 PT. BANK SULTENG
serta fokus pada penetrasi nasabah umum di pasar-pasar atau pusat ekonomi di
kecamatan (periode tanggal 21 s/d 30 setiap bulan.
c) Strategi literasi perbankan ke setiap sekolah dengan mengangkat tema “Sulteng
Menabung”, setiap team kantor berjalan melakukan edukasi gemar menabung
kepada sekolah-sekolah.
Pencapaian “Kantor Berjalan” s/d 31 Des’2014 Team 13 Kantor Berjalan, beroperasi ke pelosok
Sulteng setiap hari kerja. NO CABANG NOA NOMINAL
(Rp.juta)
1 Palu 875 3.237
2 Toli-Toli 739 2.668
3 Poso 397 439
4 Luwuk 596 1.366
5 Bungku 653 3.336
6 Salakan 979 2.442
7 Donggala 500 591
8 Parigi 544 6.718
9 Buol 712 856
10 Ampanan 1.808 5.724
11 Morowali 455 2.989
12 Bangkep 791 1.967
13 Sigi 385 1.310
Total 9.434 33.646
Grafik/table 16.. pencapaian TAWA 5.301 siswa dengan setoran Rp.1,939.275.000 ; Gambar pencapaian Kantor Berjalan = 9.434 Nasabah Baru, setoran awal = Rp.33,646.954.000
Kegiatan siswa menabung TAWA, potensi 340 ribu siswa di Sulteng
Pencapaian TAWA s/d Des’2014
NO CABANG SISWA NOMINAL (Rp.Juta)
1 Palu 922 454
2 Toli-Toli 194 135
3 Poso 89 40
4 Luwuk 519 180
5 Bungku 302 80
6 Salakan 641 238
7 Donggala 293 93
8 Parigi 500 179
9 Buol 249 90
10 Ampana 732 186
11 Morowali 244 88
12 Bangkep 572 169
13 Sigi Na Na
Total 5.301 1.939
Grafik 12, pencapaian TAWA 5.301 siswa dengan setoran Rp.1,939.275.000.-
d) Untuk pertama kalinya Bank Sulteng mengeluarkan produk undian berupa TD
Retail, yang ditujukan kepada segment menengah antara lain termasuk PNS,
pelaku usaha retail dan lain-lain, setiap nominal Rp.25 juta deposito
mendapatkan satu kupon undian.
e) Hadiah yang disiapkan sebanyak 50 item dengan total hadiah Rp.530 juta
termasuk hadiah utama berupa 1 buah mobil Honda Freed, 13 buah sepeda
motor, 13 buah kulkas, dan berbagai hadiah lainnya.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 58 PT. BANK SULTENG
Pencapaian Deposito Retail s/d Des’2014
No CABANG KUPON NOMINAL (Rp.Juta)
1 Palu 1.243 31.071
2 Toli-Toli 172 4.288
3 Poso 166 4.135
4 Luwuk 446 11.160
5 Bungku 284 7.090
6 Salakan 164 4.102
7 Donggala 75 1.860
8 Parigi 419 10.475
9 Buol 268 6.712
10 Ampana 192 4.804
11 Morowali 222 5.571
12 Bangkep 80 1.991
13 Sigi 205 5.137
Total 3.936 98.396
Grafik 13, menggambarkan progress pencapain TD Retail sebesar Rp.98, 396 milyar periode 6 bulan (Juni s/d Desember 2014)
f) Deposito korporasi dikembangkan sejak bulan Mei 2014, dengan memanfaatkan
kondisi makro dan regulasi tentang suku bunga kepada Bank kategori buku 3
dan 4 yang dibatasi sehingga sebagian dana milik korporasi dialihkan ke Bank
daerah.
g) Jumlah dana deposito korporasi yang berhasil dihimpun hingga 31 Desember
2014 meningkat menjadi 496 milyar, dengan tren pertumbuhan sebagai berikut :
Grafik 14, trend pertumbuhan deposito korporasi sampai 31 Desember 2014 = Rp.496,1 milyar
2. Penyaluran Kredit
Total kredit yang disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp.2.034 T, meningkat
sebesar Rp.910 milyar dari th’2013 yl, atau tumbuh sebesar 74,3 %., jumlah
nasabah 16,919.
Grafik berikut ini menggambarkan pertumbuhan kredit berturut-turut dari tahun
2009-2014 serta komposisi Kolektibilitas kredit sbb :
39
,22
0
39
,22
0
39
,22
0
85
,69
6
87
,79
1
89
,76
6
90
,25
1
16
7,2
71
23
9,4
31
29
0,1
51
31
3,7
96
49
6,0
62
0
200,000
400,000
600,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tren pertumbuhan Deposito Corporate Periode Jan'2014 - Des'2014
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 59 PT. BANK SULTENG
Tren pertumbuhan Kredit
Grafik 17, Tren pertumbuhan kredit periode Des’2009, 2010, 2011,2012,2013, Jan- Des’2014
Pertumbuhan Berdasarkan Jenis Kredit
Grafik/ table 18 , tren pertumbuhan kredit berdasarkan jenis penggunaan
Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Jenis Pinjaman
2013 2014 Pertumbuhan Porsi
IDR Juta IDR.Juta % %
Pertanian 6.375 4.159 (2.216) -34,7% 0,20%
Pertambangan 78 1.078 1.000 1.282% 0,05%
Perindustrian 2.250 2.010 (240) -10.67% 0,09%
Perdagangan 34.644 39.336 4.692 13,54% 1,93%
Hotel & Restoran 1.156 1.123 (33) 2,85% 0,06%
Listrik ,Gas & Air 0 0 0 0 0
Konstruksi 5.308 7.627 2.319 43,69% 0,37%
Pengangkutan 987 985 (2) -0,20% 0,04%
Jasa-Jasa 11.148 34.249 23.101 207,22% 1,68%
Konsumsi 1.107.762 1.948.007 840.245 75,85% 95,58%
Total Kredit 1.169.712 2.038.574 868.862 87.14% 100% Grafik/table 19, tren pertumbuhan kredit berdasarkan sektor ekonomi
Pertumbuhan kredit berdasarkan Kolektibilitas
No Kolektibilitas 2013 2014 Growth (%)
1 Lancar 1.108.962.493.538 1.964.515.813.418 77,15 %
2 Perhatian Khusus 26.551.080.242 45.421.767.044 71,07 %
3 Kurang Lancar 1.002.715.107 842.430.663 (15,98 %)
4 Diragukan 1.057.261.130 1.471.634.393 39,19 %
5 Macet 32.138.866.497 26.322.302.521 (18,09 %)
Jumlah 1.169.712.416.514 2.038.573.948.039 87,14 %
Cadangan (CKPN) (23.790.279.712) (22.002.847.510) (7,51 %) Grafik/table 20, tren pertumbuhan kredit berdasarkan sektor ekonomi
Jenis Pinjaman
2013 2014 Pertumbuhan Porsi
IDR Juta IDR.Juta % %
Modal Kerja 59.284 69.570 10.862 58.68% 3,43%
Investasi 2.666 17.740 15.074 332.70% 0,87%
Consumer 1.107.763 1.951.264 853.501 88.07% 95,70%
Total Kredit
1.169.712
2.038.574
868.862
87.14%
100 %
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 60 PT. BANK SULTENG
Analisa singkat tentang kredit :
a. Terhitung mulai bulan Nopember 2014, pertumbuhan kredit untuk sementara
waktu dihentikan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur cash
flow dan liquiditas.
b. Penyaluran kredit konsumsi selama ini berjangka waktu panjang (rata-rata 10
tahun) dan dibiayai dengan fasilitas DPK jangka pendek bahkan ada beberapa
bersumber dari money market yang diperhitungkan secara mingguan (DOC).
c. Penerapan alat mitigasi yang baru oleh OJK berupa Asset liquid per Non Core
Deposit (AL / NCD) harus minimum 50 % serta penerapan LDR ideal yakni 92
%, beberapa perubahan mendasar dari kebijakan ini antara lain sbb :
i. 30 % dari dana giro dan tabungan tidak dibolehkan di salurkan dalam
kredit, melainkan hanya bisa dalam instrument FASBI dan yang setara.
ii. 10 % dari dana deposito tidak dibolehkan di salurkan dalam kredit,
melainkan hanya bisa dalam instrument FASBI dan yang setara.
d. Dampak dari kebijakan OJK ini mendorong Bank Sulteng ter-expose pada resiko
liquiditas, hal yang sama dapat meningkatkan cost of fund karena sebagian DPK
menjadi idle karena penempatan yang direkomendasikan hanya pada instrument
FASBI yang bunganya relative lebih rendah.
NPL pada posisi 31 Desember 2014 per Cabang dapat dilihat pada tabel Berikut ini :
Cabang Total NPL Konsumsi Kredit Produktif
Jumlah Nasabah Jumlah Nasabah Jumlah Nasabah
Palu 5,962 172 4.255 139 1.707 33
Parigi 1,439 56 968 37 471 19
Tolis 2,730 69 806 28 1.924 41
Buol 2,000 48 1.024 15 976 33
Poso 1,656 59 1.048 31 608 28
Ampana 2,537 66 766 9 1.771 57
Donggala 931 52 794 37 137 15
Luwuk 1,167 32 829 17 338 15
Bungku 2,776 64 474 9 2.302 55
Bangkep 3,288 82 146 3 3.142 79
Morowali 2,654 75 633 16 2.021 59
Salakan 1,051 32 173 7 878 25
Paleleh 439 20 215 2 224 18
Sigi 0 0 0 0 0 0
Total NPL 28,630 827 12,131 350 16,499 477 Grafik/table 21,tren pertumbuhan NPL dan jumlah nasabah NPL, di masing-masing Cabang
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 61 PT. BANK SULTENG
Analisa singkat tentang pengelolaan NPL singkat : a. Ratio NPL gross pada tahun 2013 sebesar 2,92 % (ratio NPL net = 1,95%)
dengan absolute amount = Rp.34,198 milyar berhasil diturunkan pada tahun
2014, hingga ratio menjadi 1,40 % (ratio NPL Net = 0,43%) dengan absolute
amount = Rp. 28,630 milyar
b. Secara umum hasil penagihan NPL pada tahun 2014 yang lalu sebesar
Rp.7.851.522.000,-
c. Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan NPL adalah dengan
membentuk “Team Buru Sergap” dan melaksanakan langkah – langkah strategi
yakni mengumpulkan seluruh dokumen kredit, dilakukan mapping penyebab
NPL dan disimpulkan akan dilakukan sebagai berikut :
i. Somasi internal, seluruh NPL langsung di berikan surat somasi
berjenjang tiga kali, hasilnya sangat baik karena 50 % dari nasabah
memberikan respond untuk menyelesaikan kewajiban, sebagian lainnya
masih terus ditindak lanjuti.
ii. Collection, intensitas penagihan melalui face to face/ kunjungan
langsung ke nasabah, hal ini sudah frekwensi ditingkatkan dengan hasil
yang baik.
iii. Litigasi, saat ini masih dipersiapkan proses eksekusi untuk debitur yang
tidak koperatif dan jumlah kewajiban diatas Rp.100 jt.
VI. PENYEDIAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN
PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE).
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar
(large exposure), posisi pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Kepada Pihak terkait 33 Debitur Rp. 4.816.784.134,25
2. Kepada Debitur Inti 15 Debitur Rp. 47.765.513.369,10
VII. PROFIL RISIKO
Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada
Bank Sulteng meliputi 8(delapan) risiko antara lain :
Risiko Kredit,
Risiko Pasar,
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 62 PT. BANK SULTENG
Risiko Likuiditas,
Risiko Operasional,
Risiko Hukum,
Risiko Reputasi,
Risiko Strategik, dan
Risioko Kepatuhan.
Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional
dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (Low), 2 (low to moderate), 3
(moderate), 4 (moderate to high), dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan
predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen
risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair),
4 (marginal) dan 5 (unsastisfactory).
Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2014, risiko inheren PT. Bank Sulteng
berpredikat MODERATE dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko FAIR,
sehingga peringkat tingkat risiko komposit berada pada posisi “ 3 “, (tiga)
sebagaimana hasil laporan profil risiko Bank Sulteng bulan laporan Desember 2014
sebagai berikut :
Profil Risiko Desember 2014
Peringkat Risiko Inherent
Peringkat Kualitas Manajemen Risiko
Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit Moderate Fair 3
Risiko Pasar Moderate Fair 3
Risiko Operasional Moderate Fair 3
Risiko Likuiditas Moderate Fair 3
Risiko Hukum Moderate Fair 3
Risiko Reputasi Low to Moderate Satisfactory 2
Risiko Strategik Moderate Fair 3
Risiko Kepatuhan Moderate Fair 3
Peringkat Komposit Moderate Fair 3
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 63 PT. BANK SULTENG
Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi MODERATE dan Kualitas
Penerapan Manajemen Risiko pada posisi FAIR, maka peringkat Profil Risiko PER
Desember 2014 adalah peringkat 3 (Tiga), dengan karakteristik sesuai kriteria Bank
Indonesia sebagai berikut :
1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan
kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inherent komposit tergolong cukup tinggi
selama periode waktu tertentu di masa datang.
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai.
VIII. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN
YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.
Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan
Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada
permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.
IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG
BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA.
Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan
dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan
Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank
(leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak). Sehubungan dengan hal-hal
tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum
diungkap dalam laporan lainnya.
X. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank
Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Perusahaan lainnya.
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan
dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya
dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 64 PT. BANK SULTENG
XI. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI
Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi belum
dilakukan pada PT. Bank Sulteng.
XII. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus,
pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan
proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan
Bank secara signifikan.
Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2014 :
Internal Fraud
dalam 1 tahun (1)
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap
Thn.2013
(2)
Thn. 2014
(3)
Thn.2013
(4)
Thn.2014
(5)
Thn. 2013
(6)
Thn.2014
(7)
Total Fraud - - 2* 4** - -
Telah
diselesaikan
-
-
2*
4**
-
-
Dalam proses
penyelesaian di
internal Bank
-
-
-
-
-
-
Belum
diupayakan
penyelesaiannya
-
-
-
-
-
-
Telah ditindak
lanjuti melalui
proses hukum
-
-
-
-
-
-
*) Pada tahun 2013 merupakan kasus yang telah selesai dan mempunya kekuatan hukum tetap
yaitu kasus pada kantor Cabang Pembantu Banggai Kepulauan (Perkara Pidana Pemberian Kredit
Fiktif) dan kasus pada kantor cabang pembantu Morowali (perkara pidana penyelewengan
setoran dana kredit).
**) Pada tahun 2014 merupakan kasus fraud yang telah diselesai ditingkat internal bank dengan cara
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 65 PT. BANK SULTENG
seluruh pegawai tetap yang melakukan fraud telah di PHK dari Bank yaitu terdiri dari 4(empat)
orang Pegawai di kantor Cabang Pembantu Ampana, 2(dua) orang Pegawai di kantor Cabang
Salakan, 1(satu) orang pegawai dikantor Cabang Utama Palu dan 1(satu) orang pegawai
dikantor Pusat (Divisi Umum).
XIII. BENTURAN KEPENTINGAN
Selama tahun 2014 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang
mengandung benturan kepentingan.
Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2014
No
Nama & Jabatan
Pihak yang
memiliki benturan
kepentingan
Nama &
Jabatan
Pengambil
Keputusan
Jenis
Transaksi
Nilai
Transaksi
(jutaan
rupiah)
Keterangan
*)
nihil nihil nihil nihil nihil
XIV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perwujudan
misi PT. Bank Sulteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Sulteng antara lain adalah meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dari aspek sosial, pendidikan dan
kesehatan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan
Bank Sulteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara
konsisten menunjukan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada
stakeholders untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat.
Dana CSR Yang Telah Dilaporankan Di RUPS 2015
No. Penyaluran
Jenis Kegiatan Bidang Nominal (Rp) Unit Kerja
1 Pengadaan 6 unit ambulance Kesehatan dan sarana
Umum 1.492.800.000
Corsec/Perencanaan/Umum
2 Pengadaan 10 unit Kios Lapak Bidang Kesejahteraan 215.444.000 Corsec/Perencanaa
n/Umum
3 Pembuatan Taman Kota Bidang Lingkungan 500.000.000 Umum/ Corsec
4 Yayasan Ar Rahma Bidang Sosial dan
Kesejahteraan 8.710.000 Kantor Pusat
5 HUT RSUD Madani Bidang Kesehatan 5.000.000 Kantor Pusat
6 43 Unit Computer Sarana Umum 236.500.000 Seluruh Pemkab &
Kota serta Prop.
Jumlah 2.458.454.000.000
Note : Pembuatan taman kota budget Rp.500 jt, masih dalam proses pekerjaan.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 66 PT. BANK SULTENG
XV. PERMASALAH HUKUM
NO. KASUS HUKUM PROSES TINDAK LANJUT
1 Kasus perdata antara Anand Umar Adnan sebagai Penggugat Melawan PT. Bank Sulteng sebagai Tergugat dalam hal Perkara Wanprestasi, dan perbuatan Melawan Hukum.
a. Untuk Wanprestasi prosesnya sudah sampai tahap PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2 Milyar.
b. Untuk PMH (Perbuatan Melawan Hukum) Prosesnya sudah sampai tahap kasasi ke Mahkamah Agung.
PT. Bank Sulteng melalui Penasehat Hukum/Konsultan Hukum/Advokat PT. Bank Sulteng melakukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung RI. Sampai saat berakhirnya tahun buku 2014 belum ada keputusan tetap.
2.
Kasus Perdata antara Nangro Dg Paca dalam hal ini ahli warisnya Sdr. Amiluddin sebagai penggugat melawan PT. Bank Sulteng sebagai tergugat dalam hal perkara obyek sengketa tanah seluas ± 5.058 m2
yang terletak di jl. Banteng, Palu Selatan (Belakang Perpusda) yang dijadikan jaminan kredit pada tahun 1987.
a. Perkara ini telah masuk pada proses putusan Mahkamah Agung RI.
b. Dalam putusan PN dan PT pihak Bank Sulteng menang.
Tindak lanjut kasus ini masih bergulir dan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Belum turun putusan Inkra dan Majelis Hakim Agung dan sampai akhir Tahun Buku 2014 belum menerima keputusan tetap dari pengadilan.
3. Kasus Perdata, Chairil Anwar, Th’1989, Tentang Kasus Hilangnya Surat Ukur Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34/1978 a.n. Moehd Idris Roe yang dijadikan Agunan Kredit pada waktu tahun 1987 di PT. Bank Sulteng. Sdr, Chairil Anwar (anak dari Moeh. Idris Roe) mantan Direktur utama Bank Sulteng era tahun 1970 awal berdirinya BPD Sulteng.
Sdr. Chairil Anwar telah menggugat secara perdata kepada Bank Sulteng atas perbuatan melawan hukum (menghilangkan Surat Ukur Tanah) walaupun upaya mediasi sudah dilakukan pihak Bank Sulteng.
Tindak lanjut perkara ini sudah sampai di Pengadilan Negeri Palu dalam gugatan Perdata Ahli Waris Sdr. Chairil Anwar dan sampai akhir Tahun Buku 2014 belum ada keputusan tetap dari Pengadilan.
4. Kasus Pidana, pegawai yang melakukan fraud adalah Sdr. Hengki Amir mantan Kepala Capem Bangkep dan Sdr. Moh. AdiwangSa mang mantan Kepala Seksi Kredit di Kantor Capem Morowali
Telah diputus oleh Pengadilan dengan hukuman penjara masing-masing: 1. Sdr. Hengki Amir penjara 10
tahun 6 bulan dan denda 20 M 2. Sdr. Moh. AdiWangsa mang
penjara 7 tahun 6 bulan.
Telah medapat Putusan tetap dari Pengadilan. Pihak Bank sedang melakukan inventarisasi asset-aset yang bersangkutan setelah dilakukan penyitaan sampain dengan berkahir Tahun buku 2014
5.
Kasus Perdata Rekanan Dinas Depdikbud, tahun 2013 atas penerbitan bank garansi yang dicairkan oleh pihak Dinas atas pemutusan kontrak perkerjaan oleh PT. Sartika Hafifa Perdana.
Proses Pengadilan dilakukan oleh rekanan setelah mediasi dilakukan dengan pihak Bank gagal ditahun 2013
Belum ada penyelesaisan atau putusan pengadilan sampai dengan akhir Tahun Buku 2014
6.
Sita Jaminan/Anggunan milik Sdr. Hardi Yambas yang dijaminkan atas kredit CV. Bina karya Abadi ditahun 2008, sedang dalam proses eksekusi dijual.
Sementara dalam pemeriksaan Polda Sulteng.
Tindak lanjut perkara ini YBS telah bersedia menyelesaikan kredit macetnya dengan cara menjual jaminan yang bersangkutan. Sampai dengan akhir tahun 2014 perkara kredit macetnya telah selesai.
Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 hal. 67 PT. BANK SULTENG
XVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG
Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2014 adalah Peringkat 3 (tiga)
dengan predikat “CUKUP BAIK”.
Table : Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Sulteng tahun 2014 sebagai berikut :
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG
Peringkat Definisi Peringkat
Individual
3 (CUKUP BAIK)
Berdasarkan hasil self assessment terhadap
(tiga) factor yaitu : Governance Structur,
Governance Process dan Governance Outcome
yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator,
bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance secara
umum cukup baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-
prinsip Good Corporate Governance. Apabila
terdapat kelemahan-kelemahan dalam
penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan-kelemahan
tersebut telah diupayakan perbaikannya dan
terhadap hal-hal yang cukup signifikan maka
diberikan perhatian yang seksama dari
Manajemen.
Demikian yang dapat kami laporkan atas pelaksanan Tata Kelola Perusahaan tahun
2014 semoga dapat diterima dengan baik.
Palu, 29 mei 2014
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGAH,
DEWAN KOMISARIS
Drs. H. ABD KARIM HANGGI Komisaris Utama
DIREKSI,
RAHMAT A. HARIS Direktur Utama