Upload
duonganh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
KE PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
21- 23 Juni 2010
________________________
I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 15 Juni 2010 serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 60/PIMP/III/2009-2010 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan XI dan Badan Legislasi DPR RI Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009 – 2010, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Propinsi Nanggore Aceh Darussalam pada tanggal 21 – 24 Juni 2010, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut :
NO
NO. ANGG
NAMA ANGGOTA
FRAKSI
KETR.
1. 59 DR. MOH. SOHIBUL IMAN F.PKS Ketua Tim
Wk Ketua Komisi XI
2. 527 ACHSANUL QOSASI F. PD Anggota
Wk Ketua Komisi XI
3. 256 MECLHIAS MARKUS MEKENG F. PG Anggota
Wk Ketua Komisi XI
4. 538 I WAYAN GUNASTRA F. PD Anggota
5. 469 DRS. SUPOMO F. PD Anggota
6. 543 BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, SE F. PD Anggota
7. 457 HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM F. PD Anggota
8. 531 IR. LIM SUI KHIANG, MH F. PD Anggota
9. 546 A. REZA ALI F. PD Anggota
10. 215 DRS. ADE KOMARUDIN, MH F. PD Anggota
11. 247 DRS. KAMARUDDIN SJAM, MM F. PG Anggota
12. 200 IR. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom F. PG Anggota
13. 376 INDAH KURNIA F. PDI-P Anggota
14. 53 MUSTAFA KAMAL, SS F. PKS Anggota
15. 107 H. ASMAN ABNUR, SE., MSi F. PAN Anggota
16. 139 LAURENS BAHANG DAMA F. PAN Anggota
17. 119 NASRULLAH, SIP F. PAN Anggota
18. 283 H. MAIYASYAK JOHAN, SH., MH F. PPP Anggota
19. 151 PROF. DR. H. CECEP SYARIFUDIN F. PKB Anggota
20. 172 DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA,ST F. PKB Anggota
21. 33 IR. SADAR SUBAGYO F. GERINDRA Anggota
2
Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan
serangkaian kegiatan sebagai berikut :
- Pertemuan dengan Wakil Gubernur Nanggore Aceh Darussalam, Bappeda,
Dispenda
- Pertemuan dengan jajaran Perwakilan Departemen Keuangan Propinsi
Nanggore Aceh Darussalam (Kanwil Ditjen. Pajak, Kanwil Ditjen. Bea Cukai,
Kanwil Ditjen. Perbendaharaan, Kanwil Ditjen. Kekayaan Negara, dll)
- Pertemuan dengan Bank Indonesia dan Bank-bank BUMN (Bank Mandiri, Bank
BNI, Bank BTN, dan Bank BRI, BPD ) serta Bank –bank umum swasta
- Pertemuan dengan Para Direksi BUMN yang ada diprovinsi Nanggore Aceh
Darussalam ( Pertamina,PLN, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Arun NGL).
II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN
A. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NANGGORE ACEH
DARUSSALAM
1. Kondisi PDRB Nanggroe Aceh Darussalam selama tiga tahun terakhir
cukup menggembirakan dan mengalami pertumbuhan positif.
Pertumbuhan ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam ditopang oleh
beberapa sektor unggulan,seperti sector migas dan pertanian.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan
pengangguran belum berpengaruh signifikan, hal ini terlihat dari data
dibawah ini :
PDRB 2008 2009 2010*
Pertumbuhan Ekonomi 1,88 % 3,92 % 4,65 %
Pd. Miskin 969.170 892.900 877.964
Pengangguran Terbuka 9,56% 8,71% 8 %
3. Indeks pembangunan Manusia (IPM) selama tiga tahun terakhir
mengalami peningkatan, namun belum merata dimana kawasan pedesaan
mempunyai IPM lebih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa
tingkat IPM palning rendah berada di Kabupaten Gayo Lues sebesar
67,17, sedangkan yang tertinggi di Kota Banda Aceh yakni sebesar 76,74
3
4. Alokasi anggaran APBA selama periode 2008 sampai dengan 2010
mengalami trend kenaikan dan penurunan. Tahun 2008 sebesar Rp.8,5
trilyun, tahun 2009 Rp.9,7 trilyun, dan tahun 2010 mengalami penurunan
menjadi Rp.7,5 trilyun.
5. Alokasi anggaran APBN untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
selama periode 2008 sampai 2010 berturut-turut adalah : tahun 2008
sebesar Rp.15,6 trilyun, tahun 2009 sebesar Rp.6,5 trilyun, dan tahun
2010 sebesar Rp.6,7 trilyun. Tingginya alokasi APBN tahun 2008 karena
masih dialokasikannya anggaran untuk BRR NAD-Nias sebesar Rp.10,8
trilyun.
6. Alokasi anggaran dana dekonsentrasi yang diterima NAD selama tahun
2008 sebesar Rp.604,4 milyar, tahun 2009 naik menjadi Rp.958 milyar,
dan tahun 2010 meingkat sebesar Rp.780,1 milyar
5. Penyerapan anggaran tahun 2010 sampai dengan 17 Juni 2010 baru
mencapai 31 % dari total APBD. Beberapa kendala yang dihadapi dalam
penyerapan anggaran antara lain : lambatnya penunjukan pejabat
pengelola keuangan (PPK, penguji dan penandatangan SPM dan
bendahara pengeluaran), lambatnya proses pelelangan untuk pengadaan
barang dan jasa, serta kurangnya perencanaan yang matang terhadap
kegiatan yang akan dilaksanakan
B. KANTOR PERWAKILAN DEPARTEMEN KEUANGAN PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1. Besarnya penerimaan pajak di Nanggore Aceh Darussalam sampai
dengan Juni 2010 baru mencapai 24,24 % atau sebesar Rp.877,38 milyar
dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3,62 trilyun yang terdiri dari
pajak PPh,PPN,PL,PBB, dan BPHB
2. Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di wilayah Nanggroe Aceh
Darussalam, beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan
diantaranya : (i) membuat mapping, profiling, dan benchmarking; (ii)
ekstensifikasi, intensifikasi, dan konseling; (iii) Mou dengan kepolisian,
kejaksaan tinggi, sekretaris daerah, Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar
4
Raniri; (iv) penyuluhan dan sosialisasi terhadap bendharawan
pemerintah, kelompok pengusaha, dll
3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas pajak dalam melakukan
pemungutan pajak diwilayah Nanggore Aceh Darussalam diantaranya :
(i) letak dan kondisi geografis yang berjauhan, dan medan yang berat;
(ii) adanya isu-isu yang mendiskreditkan pegawai pajak menyebabkan
tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pegawai pajak
4. Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Departemen Keuangan. Diperoleh informasi bahwa secara umum
segaian besar satuan kerja yang ada dilingkungan Departemen
Keuangan telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari beberapa indikator penilain
seperti :
Perbaikan proses bisnis telah ditindaklanjuti dengan menjalankan
standar operation prosedur (SOP) yang telah digariskan oleh Kantor
Pusat Departemen Keuangan
Peningkatan manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan
mengadakan program diklat yang berbasis kompetensi, assessment,
dan workshop
Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI) Kepabeanan
dan Cukai mulai dari tingkat pusat sampai tingkat esalon IV di
KPPBC.
Pengukuran analisa beban kerja untuk mengukur efisiensi dan
tingkat beban kerja untuk semua unit kerja sampai ketingkat bawah.
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat, termasuk didalamnya
survey atas pelayanan kantor wilayah kepada para pengguna jasa
dan pemangku kepentingan lainnya.
Beberapa indicator yang dapat menunjukkan keberhasilan reformasi
birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam :
Pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan
Pelayanan tanpa biaya/pungutan apapun
Pelayanan sesuai dengan kedatangan/antrian\
5
Adanya kepastian penyelesaian pekerjaan
Adanya IKU (Indikator Kinerja Utama)
5. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan dirjen bea dan cukai terhadap
penyelundupan barang, beberapa kendala yang dihadapi petugas bea
dan cukai Nanggore Aceh Darussalam :
Di sepanjang pantai timur Propinsi Aceh terdapat banyak
alur/muara sungai dan tangkahan/pelabuhan rakyat (tempat
rawan) yang dapat dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan
penyelundupan karena berbatasan langsung dengan negara
tetangga Malaysia dengan jarak yang relatif dekat. Mulai dari
pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh sampai dengan Serang Jaya di
perbatasan Sumatera Utara terdapat paling tidak 43 tempat rawan.
Banyaknya lokasi tersebut disamping memudahkan penyelundup
untuk mendaratkan kapalnya juga menyulitkan petugas bea cukai
sulit untuk menangkapnya apabila ada informasi mengenai adanya
keberangkatan kapal penyelundup tujuan Aceh.
Tempat rawan yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan
kegiatan penyelundupan umumnya merupakan daerah yang sepi,
tidak ada perumahan penduduk, berhutan dan jauh dari jalan raya (
rata-rata kurang lebih 3-10 Km, yang bahkan di beberapa tempat
bisa sampai sekitar 20 km dari jalan raya). Disamping itu beberapa
tempat di Lhokseumawe dan Langsa dulunya merupakan basis atau
tempat terjadinya konflik di masa lalu dimana pelaku
penyelundupan ditengarai diperlengkapi dengan senjata api
sehingga sangat mengancam keselamatan pegawai Bea dan Cukai
yang melakukan operasi darat;
Belum tersedianya kapal patroli di KPPBC Banda Aceh, KPPBC
Lhokseumawe, dan KPPBC Kuala Langsa. Diharapkan apabila
kantor-kantor tersebut memiliki kapal patroli ukuran 15 meter
maka akan dapat digunakan untuk menjaga atau mencegah
terjadinya penyelundupan di daerah tersebut. Saat ini Kantor
Wilayah DJBC NAD memiliki kapal patroli ukurannya 15 meter
namun tidak dapat menjangkau ke daerah tersebut dikarenakan
jauhnya jarak dan besarnya gelombang laut. Permintaan bantuan
kapal patroli dari Kantor Wilayah DJBC Tanjung Balai Karimun
menghabiskan biaya yang besar karena jarak yang sangat jauh dan
juga tidak bisa dilakukan secara kontinyu;
6
Kekurangan sarana mobil untuk patroli darat dimana jarak yang
umumnya sangat jauh dari lokasi kantor dengan kondisi jalan
menuju pantai yang tidak bagus dan sulit dijangkau dibutuhkan
mobil patroli jenis double cabin;
Kekurangan tenaga pegawai terutama untuk mendukung kegiatan
pengawasan yang optimal di wilayah kerja yang rawan
penyelundupan, termasuk pegawai wanita untuk ditempatkan di
bandara internasional Sultan Iskandar Muda. Saat ini di wilayah
Kanwil DJBC NAD hanya terdapat 4 orang pegawai wanita;
Tidak memadainya anggaran untuk patroli baik patroli darat
maupun patroli laut. Anggaran untuk patroli laut sangat kurang
dimana hanya tersedia dana sebesar Rp. 104 juta setahun termasuk
untuk operasional dan perawatan. Dana tersebut apabila digunakan
patroli laut hanya bisa dilakukan kurang lebih selama satu minggu.
Disamping itu terdapat kekurangan tenaga Nakhoda dan KKM untuk
menjalankan kapal patroli tersebut sehingga dua unit kapal patroli
ukuran 15 meter yang ada di KPPBC Sabang dan Kantor Wilayah
DJBC NAD tidak dapat beroperasi.
Rendahnya peran serta masyarakat di daerah terjadinya
penyelundupan (wilayah pantai/pelabuhan rakyat) untuk turut
mencegah dan memberantas terjadinya penyelundupan. Hal
tersebut ditandai dengan keengganan masyarakat untuk
memberikan informasi kepada petugas bila ada penyelundupan
dikarenakan tidak jarang justru buruh-buruh kapal penyelundup
berasal dari daerah setempat dikarenakan kondisi ekonomi mereka
yang masih kurang maupun lapangan kerja yang terbatas.
Meskipun dengan berbagai kendala dan permasalahan oleh para
petugas bea cukai, bebrapa strategi yang telah dilakukan adalah :
Melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang impor secara
mendalam, yaitu dengan baik, cermat, teliti dan akurat;
Melakukan patroli darat di daerah tempat-tempat yang rawan untuk
digunakan sebagai tempat kegiatan penyelundupan;
Merencanakan patroli laut bersama dengan Kantor Wilayah DJBC
Tanjung Balai Karimun(saat ini masih terkendala belum terdapatnya
Anak Buah Kapal);
7
Melakukan koordinasi atau membentuk jaringan informasi terkait
informasi penyelundupan dengan Direktorat P2 DJBC, Kantor
Wilayah DJBC se-Sumatera, maupun instansi lain termasuk dengan
masyarakat;
Meminta bantuan instansi terkait ketika akan melakukan patroli
darat, apabila mendapat informasi akan terjadinya penyelundupan.
C. BANK INDONESIA DAN KANTOR PERWAKILAN BANK-BANK
BUMN DAN BANK SWASTA
1. Secara umum kinerja perbankan di Nanggore Aceh Darussalam sampai
dengan bulan April 2010 masih cukup menggembirakan. Hal ini terlihat
dari beberapa indikator perbankan yang mengalami peningkatan cukup
signifikan, seperti : aset yang telah mencapai Rp.27,47 trilyun, dana
pihak ketiga sebesar Rp.16,38 milyar. Kredit sebesar Rp.13,45 milyar
dan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 82,11%
2. Secara sektoral kredit perbankan Sumut didominasi oleh Sektor
Perdagangan yang mengambil porsi lebih dari 20 % diikuti dengan
sector pengolahan sebesar 8,7 %. Berikut disajikan sector –sektor yang
dibiayai perbankan Aceh :
Sektor Ekonomi 2009 April 2010
Pertanian 280.51 137.83
Pertambangan 31.18 40.09
Ind. Pengolahan 592.84 1,172.46
LGA 29.14 8.09
Konstruksi 746.30 550.59
Perdagangan 3,524.83 2,709.31
Pengangkutan 44.89 29.78
Jasa-jasa 445.95 404.85
Lainnya 6,904.64 8,399.75
3. Posisi kredit macet di region Aceh masih relative terkendali yang
terlihat dari nilai NPL net yang masih berada dibahwa batas maksimum
yang ditetapkan yaitu 5 %
8
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Aprl 2010
NPL 2,92% 1,19% 1,34% 1,89% 2,40% 3,40%
4. Tingkat inflasi selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami
penurunan, bahkan inflasi tahunan sejak pertengahan 2009 hingga Mei
2010 cenderung rendah dan stabil. Berikut inflasi tahunan (yoy)
Propinsi NAD :
2009 Jan -10 Feb-10 Mar-10 Apr-10
NAD 3,7% 4,8% 4,3% 4,0% 3,6%
Faktor yang paling dominan mempengaruhi laju inflasi di Aceh adalah
permintaan yang tinggi dan keterbatasan penyediaan bahan makanan
secara mandiri, sehingga sebagian besar kebutuhan pokok dipasok
dari luar wilayah Aceh.
Kebijakan yang dilaksanakan oleh KBI Aceh untuk mengendalikan
inflasi lebih mengarah kepada moral suasion terhadap permintaan
masyarakat mengingat instumen pengendalian moneter yang dimiliki
BI bersifat nation wide. Namun demikian, dengan memperhatikan
factor tekanan inflasi di daerah yang ternyata banyak terjadi dari sisi
penawaran, maka BI mulai menginisiasi kerjasama dengan pihak
pemerintah daerah setempat untuk melakukan upaya pengendalian
inflasi daerah di sisi penawaran melalui pembentukan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
5. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2009
meningkat 3 kali lipat dibandingkan awal tahun 2008. Pada tahun 2009,
propinsi NAD menduduki peringkat ke-11 penyalur KUR terbesar dari
33 propinsi lainnya. Untuk tahun 2010, perlu diantisipasi adanya
penurunan angka penyerapan KUR, mengingat Aceh hanya memiliki 6
bank KUR .Berikut daftar penyaluran KUR dimasing-masing bank :
Bank Plafon (jt Rp) Jumlah
debitur
Rata-rata kredit per debitur
(jt Rp)
Mandiri 1,700 6 283,33
BSM 17,003 521 32,63
BNI 40,069 219 182,97
Bukopin 4,582 15 305,47
BRI Mikro 225,849 48237 4,68
9
BRI Ritel 192,723 1079 178,61
BTN 1,600 4 400,00
Total ACEH 483,526 50,117 9,65
Beberapa kendala yang dihadapi pihak perbankan dalam
menyalurkan kredit di wilayah NAD : (i) beberapa bak terkendala
dengan kepemilikan cabang didaerah-daerah ; (ii) proses analisa
kelayakan usaha di level mikro relative sulit karena sebagian besar
dari mereka belum memiliki pencatatan yang baik, sehingga
diperlukan usaha yang lebih besar untuk proses tersebut.
D. Jajaran BUMN (PERTAMINA, PLN, PT. Pupuk Iskandar
Muda, PT Arun NGL )
1. Perbandingan Data realisasi dengan kuota BBM bersubsidi di Nanggore
Aceh Darussalam sampai dengan bulan November 2009 :
Produk Kuota 2010 Jan –Mei 2010 Prognosa
Premium 415,861 185,171 473,117
M. Tanah 156,353 57,750 126,473
Solar 231,314 104,651 262,291
Pertamax 3,871 846 2,264
2. Program konversi minyak tanah ke gas di wilayah Nanggore Aceh
Darussalam, untuk tahap pertama telah dilakukan di sepuluh kota dan
kabupaten yaitu : Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen,
Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa. Dengan
calon penerima paket terdiri dari rumah tangga sebanyak 544,171, UKM
sebanyak 25,176, dan total kebutuhan LPG sebanyak 76 MT/hari.
3. Program kemitraan dan bina lingkungan usaha yang dilakukan
pertamina NAD adalah sebagai berikut :
Tahun Jumlah Mitra Binaan Realisasi Anggaran
2007 20 Rp.375.000.000
2008 48 Rp.1.325.000.000
2009 43 Rp.2.885.000.000
10
4. Untuk mengantisipasi krisis listrik yang terjadi di Nanggore Aceh
Darussalam, PLN telah melakukan beberapa langkah
Melakukan sewa Genset untuk menuntaskan deficit daerah isolated
yang tersebar dibeberapa daerah
Selain melakukan sewa genset, PLN juga merelokasi pembangkit yang
ditempatkan pada lokasi sebagai berikut:
No Lokasi Daya (KW) Asal mesin
1 Sinabang 2 x 1200
2 x 100
Talang Padang
PLTD Lueng Bata
2 Blang Pidie 1 x 5000 Suka Merindu
Untuk mengatasi drop tegangan di system kelistrikan Aceh dilakukan
beberapa kegiatan : Pemasangan Capasitor Bank 25 MVAR di Gardu
Induk Lhoseumawe beroperasi pada 17 Juni 2009, Revitalisasi
pembangkit kitsu PLTD Lueng Bata menjadi 35 MW, dengan
perbaikan pembangkit yang ada dan memindahkan mesin yang ada
ex PLTD apung ke PLTD Lueng Bata direncanakan selesai Oktober
2008
5. Kinerja Keuangan PT. Pupuk Iskandar Muda mengalami pasang surut
seperti terlihat pada table berikut ini :
Terjadinya kerugian yang dialami oleh PT PIM karena sejak tahun 2005
beroperasi dibawah kapasitas desain, kondisi ini terjadi karena harga
dan pasokan gas bumi tidak normal.
URAIAN 2007 2008 2009 2010 (Proyeksi)
Laba/Rugi Bersih (136,1) 110,3 (174,4) (134)
Saldo Akhir Kas 218,8 577,0 347,2 146
Aktiva/ Pasiva 4.235 4.809 4.314 4.157
11
6. Untuk mendukung ketersediaan pasokan gas PTPIM telah melakukan
beberapa langkah-langkah diantaranya :
Jangka pendek (tahun 2010) : Pasokan gas bumi 6 kargo setara LNG,
berasal dari Arun sebanyak 3 kargo dan dari Total Indonesie
sebanyak 3 kargo, sehingga dapat mengoperasikan 1 unit pabrik
selama 12 bulan
Jangka menengah (tahun 2011 – 2012) :
- Pasokan gas sebanyak 12 kargo setara LNG per tahun, berasal
dari produksi PSC Eastkal.
- Berdasarkan Neraca Gas Indonesia Tahun 2009-2020 (dari
Kementerian ESDM), untuk produksi daerah Kaltim terdapat
kelebihan supply pada tahun 2011 dan 2012.
- Melalui surat no. 042/PR 0201/1000 (8 Februari 2010), PT
PIM telah meminta kepada BPMIGAS agar kelebihan tersebut
dapat dialokasikan untuk PT PIM tahun 2011 dan 2012.
Jangka Panjang (tahun 2013 –dst)
Pada 18 Mei 2010, Pemda Aceh dan DPRA telah menyetujui
perpanjangan kontrak Blok-A milik Medco E&P Malaka. Diharapkan
pada 2013 gas dari Blok-A sudah on stream (mengalir ke PT PIM).
PJBG antara PT PIM dengan Medco telah ditandatangani pada 10 Des
2007 untuk jangka waktu pasokan 8 tahun:
Pasokan untuk 4 tahun pertama (2013-2017) = 110 BBTUD → cukup
untuk operasi 2 pabrik
Pasokan 4 tahun berikutnya (2018-2020) =55-80 BBTUD →
cukup untuk operasi 1 pabrik
7. Untuk mendukung kinerja keuangan PT PIM, rencana investasi yang
akan dilakukan dalam bentuk :
Pembangunan pabrik pupuk organik kerjasama dengan PTPN-I,
menggunakan bahan baku tanda buah sawit
Pembangunan pabrik pupuk NPK
12
8. Kinerja keuangan PT Arun NGL selama tiga tahun terakhir tidak dapat
dijelaskan karena PT Arun NGL adalah perusahaan nirlaba, yang
sahamnya dimiliki oleh pertamina (55%), mobil oil Indonesia (EMOI)
30%, dan JILCO (15%). Dalam operasionalnya, PT Arun mengajukan
persetujuan anggaran setiap tahunnya kepada pemilik (PNA &
EMOI,Jilko)sesuai dengan kebutuhan biaya operasi kilang
9. Penjualan LNG PT Arun ditangani langsung oleh Joint Management
Group (JMG) antara PT.Pertamina mewakili pemerintah Indonesia
dengan Exxon mobil. Hasil penjualan LNG disetor langsung ke “Trustee”
(syndicate Bank of New York )
10. Dari hasil penghasilan bersih penjulan LNG, bagi hasil (PSC) untuk
pemerintah 70% dan 30% untuk EMOI, sementara untuk propinsi NAD
mendapat 70% dari bagian pemerintah
Jakarta, 1 Juli 2010
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
KE PROVINSI NANGGORE ACEH DARUSSALAM
K e t u a,
Dr. M. Sohibul Iman
13
URAIAN
2007
2008
2009
2010
(Proyeksi
Labar/Rugi
Bersih
(136, 1) 110,3 (174,4) (134)
Saldo
Akhir Kas
218,8 577,0 347,2 146
Aktiva/
Pasiva
4.235 4.809 4.314 4.157
14