LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN REGULER …

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN REGULER OLEH TIM PENGAWAS BADAN PENGAWASAN MA RI TAHUN 2018

Pelaksanaan Pemeriksaan : Tanggal …. s/d ……….. 2018

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB Jl. Jenderal Sudirman No. 180 Temanggung 2018

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TIM PENGAWAS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I

TAHUN 2018

No Kondis/Temuan Rekomendasi Telah

Ditindak Lanjuti

Dalam Proses

Belum Ditindak Lanjuti

Tidak Dapat

Ditindak Lanjuti

Keterangan

A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. SK Ketua Pengadilan berkaitan dengan penanganan pengaduan masih menggunakan ketentuan lama yaitu SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 belum ada pembaharuan

Agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung segera membuat SK Tim Penanganan Pengaduan terbaru mengacu pada Perma Nomor 9 Tahun 2016

√

Sudah ditindaklanjuti dengan membuat SK Tim Penanganan Pengaduan adapun bukti Terlampir di lampiran A.1

2. SK Hakim pengawas bidang sudah ada, akan tetapi hakim-hakim yang ditugasi dalam SK tersebut ada yang belum melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam pedoman pengawasan dan dalam pembuatan laporan pengawasan belum ada kesamaan mengenai formatnya

Agar dibuat standar yang sama, dalam melakukan pemeriksaan begitu juga dalam laporan pengawasan yang dikumpulkan melalui koordinator pengawasan ( Wakil Ketua Pengadilan )

√

Sudah ditindaklanjuti dengan menstandarkan laporan pengawasan yang dikumpulkan melalui koordinator pengawasan adapun bukti terlampir di lampiran A.2

3. SK Ketua Pengadilan berkaitan dengan penunjukan penanggungjawab dan petugas informasi belum diperbaiki padahal pejabatnya telah pindah tugas

Agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung segera membuat SK Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Informasi dan Petugas Informasi Pengadilan Negeri Temanggung dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PElayanan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan

√

Sudah ditindaklanjuti dengan membuat SK Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Informasi, adapun bukti terlampir di lampiran A.3

4. Advokat piket belum melaporkan kegiataannya di Posbakum kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung

Agar LBH yang memiliki perjanjian dengan Pengadilan Negeri Temanggung dalam kegiatan Posbakum

√

Sudah ditindaklanjuti, namun untuk laporan kegiatan Posbakum untuk Tahun 2017 hanya sampai di Panitera Muda Hukum , dan

diberitahu kewajibannya untuk melaporkan kegiataannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung

sekarang sudah di laporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, adapun bukti terlampir di lampiran A.4

5. SK Panjar biaya perkara belum dipublikasikan secara lengkap di website Pengadilan Negeri Temanggung hanya menyebutkan jumlahnya tanpa disebutkan SK lengkap maupun radiusnya

Agar dibuat SK Panjar biaya perkara yang baru dan segera dipublikasikan

√

Sudah ditindaklanjuti dengan membuat SK Panjar Biaya Terbaru dan sudah dipublikasikan di Website Pengadilan Negeri Temanggung, adapun bukti terlampir di lampiran A.5

B. ADMINISTRASI PERKARA I. PERDATA 1. Buku register induk perkara perdata permohonan

tahun 2017, untuk buku register kedua dan sterusnya nomor halaman pertama dimulai lagi dengan nomor 1

Agar kedepan dalam penomoran buku register perkara perdata permohonan memedomani ketentuan yang ada dalam Buku II Mahkamah Agung RI

√

Dikarenakan untuk buku register perkara perdata permohonan kesatu belum habis sampai halaman terakhir , untuk selanjutnya di buku register perkara perdata permohonan kedua dan seterusnya akan diperbaiki penomorannya

2. Buku Jurnal Permohonan Eksekusi KI-A5 Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2015 dalam Nomor Perkara 04/Pdt.Eks/2015/PN.TMG dicatat dalam jumlah pengeluaran tanggal 27 April 2016 sebesar Ro.6.964.000,00 namun tidak dicatat pos pengeluaran untuk apa

Agar ditelusuri dalam buku induk, apakah sudah tercatat peruntukannya disana ataukah belum

√

Sudah ditindaklanjuti dengan mencatat/mengisi di Buku Jurnal Permohonan Eksekusi KI-A5 jumlah pengeluaran tersebut, adapun bukti terlampir di lampiran B.2

3. Buku Jurnal Permohonan Eksekusi KI-A5 Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2015 dalam Nomor Perkara 07/Pdt.Eks/2015/PN.Tmg terakhir dicatat kegiatan pada tanggal 10/11/2017 dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya sehingga sampai sekarang eksekusi belum selesai

Agar segera berkonsultasi ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

√

Sudah ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Pengadian Tinggi Jawa Tengah , adapun bukti terlampir di lampiran B.3

4. Buku Jurnal Permohonan Eksekusi KI-A5 Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2016, ada permohonan eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 6 permohonan yang sampai sekarang belum selesai dilaksanakan

Agar segera ditindaklanjuti

5. Untuk tahun 2017 ada tunggakan 1 permohonan eksekusi yang belum selesai

Agar segera ditindaklajuti berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Sleman

6. Uang Hak-hak Kepaniteraan yang ditarik oleh Kepaniteraan Muda Hukum dari pidak ketiga tidak diberikan kuitansi/tanda bukti penerimaan uang

Agar pemungutan uang kepada pihak ketiga disertai kuitansi

√

Sudah ditindaklanjuti dengan membuat kuitansi/tanda bukti penerimaan uang, adapun bukti terlampir di lampiran B.6

II. PIDANA 1. Buku register induk perkara pidana biasa, register

perkara tindak pidana ringan, register perkara lalu lintas Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2017, untuk buku register kedua dan seterusnya nomor halaman pertama dimulai lagi dengan nomor 1

Agar kedepan dalam penomoran buku register perkara pidana permohonan memedomani ketentuan yang ada dalam Buku II Mahkamah Agung RI

√

Dikarenakan untuk buku register perkara pidana belum habis , dan untuk kedepan buku kedua perkara pidana penomorannya akan diperbaiki

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 1. PERDATA 1. Di Pengadilan Negeri Temanggung dalam putusan

perkara perdata ada materai yang tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun tetapi hanya tandatangan saja

Agar UU Nomor 13 tahun 2985 tentang Bea Materai dipedomani dan disosialisasikan kepada seluruh aparatur pengadilan setiap menandatangani dokumen bermaterai maka materainya wajib dibubuhi tanggal, bulan dan tahun

2. Terdapat perkara perdata dalam putusannya belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti sekalipun telah diminutasi (Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.TMG)

Agar Majelis Hakim lebih teliti dalam penyelesaian administrasi persidangan sebelum perkara diminutasi

√

Sudah ditindaklanjuti dengan menandatangani Putusan tersebut oleh Panitera Pengganti yg ditunjuk dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tmg, adapun bukti terlampir di lampiran C.1.2

2. PIDANA 1. Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Tmg

- Penetapan penahanan Nomornya diganti dengan ditempel

- Putusan perkaranya ditulis Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2016/PN Tmg

Agar kedepan harus lebih teliti dalam penomoran penetapan penahanan dan penomoran perkara

√

Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan paraf kesalahan agar kedepan tidak lagi di ulang hal tersebut , adapun bukti terlampir di lampiran C.2.1

2. Terdapat perkara pidana Nomor 154/Pid.B/2017/PN Tmg dalam Berita Acara Persidangan Lanjutan ketiga tanggal 27 November 2017 Panitera Pengganti tidak tandatangan Berita Acara sekalipun perkara tersebut telah diminutasi

Agar kedepan Panitera Pengganti, Panmud Pidana dan Panmud Hukum lebih teliti dalam penyelesaian administrasi persidangan sebelum perkara diminutasi

√

Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan tanda tangan pada Berita Acara tersebut oleh Panitera Pengganti yang di tunjuk dalam perkara pidana Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Tmg , adapun bukti terlampir di lampiran C.2

D. ADMINISTRASI UMUM

(PERSURATAN,KEPEGAWAIAN,PERPUSTAKAAN)

1. Pengadilan Negeri Temanggung di rekap remunerasi tidak sesuai dengan daftar hadir baik manual maupun absen finger scan

Pimpinan Pengadilan Negeri Temanggung supaya meninjau apakah ada kebijakan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berkaitan dengan SK KMA No : 071/KMA/SK/V/2008 dan No : 069/KMA/SK/V/2009 serta Perma Nomor 7 Tahun 2016

√

Merubah Kebijakan yang semula ada 3x keterlambatan masuk kerja dan pulang cepat menjadi tidak ada toleransi

2. Tiga Sampel Absensi yang berkaitan dengan remunerasi Bulan :

- November 2017 - Desember 2017 - Januari 2018

( Tabel Rincian Sampel Absensi ) terlampir Sesuai dengan rekap remunerasi yang ada bulan :

- November 2017 : 37% - Desember 2017 : 13% - Januari 2018 : 13%

Jumlah : 73%

Kasubag Kepegawaian dan Ortala Merekapnya harus sesuai dengan absen yang ada baik manual maupun absen finger scan

√

Mulai bulan Februari 2018, rekap absensi dilaporkan sesuai apa adanya berdasarkan absensi manual finger print, adapun bukti terlampir di lampiran D.2

3. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan serta Kasubbag Umum dan Keuangan belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Agar pimpinan Pengadilan Negeri Temanggung mengusulkan kembali secara resmi para Pejabat Struktural yaitu Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Kasubbag IT dan Pelaporan agar bisa mengikuti Diklat Kepemimpinan ke Pusdiklat Mega MendunG

√

Telah mengusulkan kembali diklat kepemimpinan Tingkat III dan IV Tahun Anggaran 2018 dengan nomor surat W12.U27/1653/KP.07.01/II/2017 tanggal 24 November 2017 ke Balitbang Kanwil melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, adapun bukti terlampir di lampiran D.3

4. Semua Hakim dan Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Temanggung belum ad yang mengisi form E-LHKPN

Kasub Bagian Kepegawaian dan Ortala mengecek ke Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan user dan pasword

√

Segera menanyakan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

E. PEMERIKSAAN KEUANGAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

E.1 Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Keuangan Perkara belum memiliki Sertifikat Bendahara

1. Pengadilan Negeri Temanggung belum mengusulkan Bendahara Pengeluaranm Bendahara Penerima dan Bendahara Keuangan Perkara untuk mengikuti diklat bendahara

Agar Pengadilan Negeri Temanggung melalui bagian kepegawaian berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk menanyakan jadwal diklat benhdahara

√

Telah mengusulkan Diklat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan ke Balitbang dengan surat pengantar No.W12.U27/1653/KP.07.01/II/2017 tanggal 24 November 2017, adapun bukti terlampir di lampiran E.1.1

E.2 Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas

1

Berdasarkan sample atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas Tahun 2017 diketahui bahwa terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas atas biaya uang harian,penginapan, dan transportasi bagi paratur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas. Kondisi tersebut ditandai dengan :

a. Dibebankan biaya uang harian, akan tetapi terdapat biaya konstribusi kegiatan Rp. 150.000,- per orangm sehingga dinyakini kegiatan paket fullboard

b. Pembebanan uang harian dan penginapan melebihi periode penugasan

c. Transportasi ke tempat tujuan menggunakan kendaraan dinas

( Tabel Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas ) terlampir di lampiran …..

Agar Kuasa Pengguna Anggaran :

a. Menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas

b. Meningkatkan pengawasan atas pembayaran perjalanan dinas

c. Menyusun SOP Pengajuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

√

√

√

a. Bendahara akan menyetorkan

kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke kas Negara adapun bukti terlampir di lampiran E2.1a

b. Akan dilakukan pengoptimalan pengawasan PPK, PPSPM dan Bendahara

c. Akan menyusun SOP Perjalanan Dinas , adapun bukti terlampir di lampiran E2.1c

.3 PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Tahun Anggaran 2017 , Pengadilan Negeri

Temanggung teralokasi anggaran untuk biaya Pemeliharaan Gedung Kantor (523111) senilai Rp.105.675.000,- dengan volume 750 m², dan Pemeliharaan Rumah Dinas (523119) senilai Rp. 26.880.000,- dengan cara pengadaan langsung, sehingga ditunjuk penyedia jasa dengan rincian sebagai berikut :

a. Agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung melalui Wakil Ketua selaku Koordinator pengawas bidang melakukan verifikasi terhadap hasil

( Tabel.2 Rincian Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Terlampir di Lampiran …. ) Dari hasil analisis dokumen pemilihan dan dokumen pembayran terdapat kondisi sebagai berikut :

a. Dokumen SPK tidak dilengkapi dengan gambar kerja dan tidak ada gambar asbuild drawing setelah serah terima pekerjaan dilaksanakan

b. Tidak terdapat analisa harga satuan pekerjaan untuk menilai harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa adalah wajar

c. Tidak terdapat perhitungan volume dari masing-masing item pekerjaan

d. Tidak terdapat HPS yang disusun oleh PPK e. Tidak terdapat laporan kemajuan pekerjaan

yang diterbitkan oleh penyedia jasa f. Tidak terdapat pemeriksaan hasil pekerjaan

yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

pelaksanaan rehap gedung kantor dan rehap rumah dinas dimaksud dengan cara membandingan volume dari item pekerjaan di SPK dan melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan

b. Melaporkan hasil verifikasi kepada Badan Pengawas Mahkamah AGung RI

E.4 LAPORAN SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN Terdapat kurang pungut atas pemanfaatan BMN

berupa sewa rumah dinas sebesar Rp. 884.871,- dan Tanah Bangunan Kantor

1.

A. Pengadilan Negeri Temanggung memiliki 7 unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen (4010202007) dalam kondisi baik dan ditempati oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Temanggung. Pemungutan sewa terhadap pemanfaaatan rumah dinas dilakukan pada saat pemberian gaji yang langsung dipotong oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji. Besaran pemotongan gaji berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Dari rekapitulasi pemotongan sewa rumah dinas periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2018 yang diperoleh dari Daftar Gaji Pegawai, masih terdapat kurang pungut dengan rincian sebagai berikut :

(Tabel 3. Kurang pungut sewa rumah dinas terlampir di lampiran …. )

a. Agar KPB Pengadilan Negeri Temanggung memintakan kekurangan sewa rumah dinas atas inisial NR sebesar Rp. 294.957,- dan atas inisial KF sebesar Rp. 589.914,- dan menytetorkan sebagai PNBP serta menyajikan pada CaLK tahun berjalan

√

a. Segera meminta kekurangan sewa rumah dinas dan menyetorkannya ke kas Negara sebagai PNBP, adapun bukti terlampir di

lampiran E4.1a

B. Hasil pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan dari berbagai pihak terdapat sebagian Tanah Bangunan Kantor KIB 1 Jalan Jenderal Sudirman No 180 Temangggung dipergunakan oleh pihak ketiga untuk tempat berusaha/kantin dan belum ada perjanjian dengan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Temanggung serta pemungutan sewa atas pemanfaaatan BMN tersebut.

b. Agar KPB

Pengadilan Negeri Temanggung mengikat perjanjian pemanfaaatan BMN berupa tanah gedung kantor dan menyetorkan nilai sewanya

c. Agar Pengadilan Negeri Temanggung menyusun SOP mengenai pemanfaatan BMN dan mensosialisasikan dengan pegawai Pengadilan Negeri Temanggung

d. Agar KPB Pengadilan Negeri Temanggung meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN yang dikuasainya

√ √

√

b. Segera mengikat perjanjian

dengan pihak kantin dan melaporkan sewanya, adapun bukti terlampir di lampiran E4.1b

c. Segera Menyusun SOP mengenai Pemanfaatan BMN, adapun bukti terlampir di lampiran E4.1c

d. Mengkaitkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN

E.5 Terdapat penyajian nilai NJOP pada Kartu Identitas Barang (KIB) Rumah Negara Golongan II Tipe C PErmanen belum dapat diakui kebenarannya

1. Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri TEmanggung terdapat KIB rumah dinas yang menyajikan nilai NJOP pada masing-masing KIB. Setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap pengelolaan BMN yaitu KPB dan Operator BMN, mereka tidak dapat menjelaskan dari mana diperoleh nilai NJOP tersebut dan dokumen pendukungnya. Rincian nilai NJOP yang disajikan pada masing-

Agar Pengadilan Negeri Temanggung memperbaharui nilai sewa rumah Negara dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasaranan Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001, SPPT

√

Segera kordinasi dengan Pemda dan menghitung ulang sewa rumah dinas serta nilai NJOP’nya, adapun bukti terlampir di lampiran E5.1

masing KIB Rumah Negara Golongan II Tipe C PErmanen dapat dilihat pada table berikut : (Tabel.4 Nilai NJOP pada masing-masing KIB terlampir di lapmpiran …. ) Sampling dari dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, dapat diketahui nilai NJOP Per m² dan total nilai NJOP untuk masing-masing bangunan rumah dinas. Terdapat perbedaan luas bangunan pada SPPT PBB dengan data pada SIMAK BMN Pengadilan Negeri Temanggung.

PBB, Faktor Klasifikasi Tanah/Kelas Bumi dan harga satuan bangunan per meter persegi yang dikeluarkan oleh pemda setempat.

E.6 Terdapat salah nilai sebesar Rp. 1.100.000,- atas penginputan 30 unit Kursi Besi/Metal pada SIMAK BMN untuk kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas kantor tahun 2017

1. Tahun 2017, Pengadilan Negeri TEmanggung memeperoleh anggaran belanja modal untuk pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran dengan nilai Rp. 160.000.000,-. Realiasai atas pengadaan tersebut diperoleh barang sesuai dengan dokumen SPK sebagai berikut : (Tabel.5. Rincian PEngadaan Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran terlampir di lapmpiran .. ) Untuk melaksanakan proses pemilihan terhadap penyedia jasa, maka direalisasikan biaya Administrasi Pengadaan sebesar Rp. 1.680.000,- dengan rincian Rp.680.000,- untuk biaya honor Pejabat Pengadaan dan Rp. 1.000.000,- untuk biaya perjalanan dinas Pejabat Pengadaan. Pada saat yang sama juga dilaksanakan proses pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP dan dibayarkan honor Pejabat PEngadaan dan honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan total biaya Rp. 1.100.000,- SPM Nomor : 00052 tanggal 20-05-2017. Pada saat operator SIMAK BMN menginput nilai barang, biaya sebesar Rp.1.100.000,- untuk proses alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP diinput kedalam 30 Unit Kursi Besi/Metal hasil pengadaan PEralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran pada aplikasi SIMAK BMN, sehingga menimbulkan salah nilai dalam penyajian laporan keuangn/barang.

a. Agar pengelola BMN Pengadilan Negeri Temanggung melakukan koreksi perubahan nilai atas asset 30 unit Kursi Besi/Metal total nilai Rp. 27.000.000,- dan koreksi perubah nilai asset pada hasil pengadaan alat pengolah data dan komunkasi pendukung SIPP.

b. Agar Pengadilan Negeri Temanggung Menyusun SOP Pembukuan BMN

√

√

a. Telah dilakukan perubahan pada Aplikasi BMN, adapun bukti terlampir di lampiran E6.1a

b. Segera menyusun SOP Pembukuan BMN, adapun bukti terlampir di lampiran E6.1b

E.7. BARANG MILIK NEGARA 1. Penatausahaan BMN belum dilaksanakan secara

memadai

1. Hasil pemeriksaan fisik yang tekah dilakukan bersama-sama dengan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator SIMAK BMN terhadap hasil pengadaan tahun anggaran 2017 ditemukan :

a. Barang yang telah dibukukan pada aplikasi SIMAK BMN belum dilabelisasi

b. Operator/petugas pengelola BMN tidak menyimpan dokumen pengelolaan

c. Fungsi 1 set peralatan Teleconference untuk memberikan informasi secara visual dan suara antara ruang siding anak dan ruang tunggu terdakwa anak tidak dapat dipergunakan lagi

d. Sebagian besar ruangan tidak ada Daftar Barang Ruangan ( DBR )

e. Mutasi penatausahaan barang persediaan pada aplikasi persediaan belum sapenuhnya didukung dengan dokumen sumber yang memadai

a. Agar petugas pengelolaan BMN memberikan label pada masing-masing barang

b. Agar pengelola BMN menyimpan dokumen pengelolaannya

c. Agar pengelola

BMN membuat dan menyangkan DBR pada masing-masing ruangan

d. Agar Pengadilan

Negeri Temanggung mengembalikan fungsi peralatan Teleconference dengan bijaksana

e. Agar petugas BMN melaksanakan penatausahaan barang persediaan berdasarkan dokumen sumber

f. Atasan langsung

meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam hal penatausahaan BMN

√

√

√

√ √ √

a. Petugas pengelolaan BMN telah memberikan label pada masing – masing barang iventaris kantor, adapun bukti terlampir di lampiran E7.1a

b. Pengelolaan BMN telah menyimpan dokumen pengelolaanya (fotocopy kuwitansi pembelian dari bagian keuangan), adapun bukti terlampir di lampiran E7.1b

c. Pengelola BMN telah

membuat DBR pada masing – masing ruangan, adapun bukti terlampir di lampiran E7.1c

d. Pengadilan Negeri

Temanggung telah memperbaiki Teleconference, adapun bukti terlampir di lampiran E7.1d

e. Segera melaksanakan

penatausahaan barang persediaan berdasarkan dokumen sumber

f. Atasan langsung akan

meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan BMN

2. Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri

Temanggung belum mengajukan penetapan status terhadap barang hasil pengadaan tahun anggaran 2017

1. Hasil pengadaan tahun anggaran 2017 belum diusulkan penetapan statusnya. Rincian barang hasil pengadaan terlampir pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik

a. Agar Pengadilan Negeri Temanggung mengajukan penetapan status penggunaan BMN atas barang hasil pengadaan tahun anggaran 2017

b. Terhadap usulan penetapan status yang belum ada realisasinya, agar dilakukan koordinasi dengan PT Semarang dan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

√

√

a. Segera mengajukan usulan penetapan status atas barang hasil pengadaan Tahun 2017, adapun bukti terlampir di lampiran 2.1a

b. Segera koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Biro Perlengkapan

2 Terdapat Barang yang rusak berat (diantaranya meja, kursi, p.c unit) yang ada dalam gudang tetapi pencatatan , sesuai Peraturan Meneteri KEuangan No.120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN huruf E. Tata Cara Pembukuan pada Pengguna Barang SIMAK –BMN velum diketahui berapa jumlahnya

Melakukan inventarisasi BMN dan melakukan pemutakhiran kondisi barang dalam aplikasi SIMAK BMN dan segera usulakan pengahpusannya dengan mempedomani PMK Nomor 96/PMK.06/2007. Tanggal 04 September 2007.

√

Segera melakukan Inventarisasi BMN dan melakukan pemutakhiran kondisi barang dalam aplikasi simak BMN dan segera mengajukan usulan penghapusannya

3. Terdapat barang inventarisasi yang sudah rusak pada gudang kantor Pengadilan Negeri Temanggung yang belum didata yang terdapat dalam gudang dan belum tau jumlahnya untuk dihapuskan.

Agar sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung segera memerintahkan kasubbag umum dan keuangan untuk mendata Barang Milik Negara (BMN) yang sudah

√

Kassubag umum dan keuangan segera mendata barang BMN yang rusak berat dan ringan, selanjutnya diusulkan penghapusannya berpedoman PMK No.96/PMK.06/2007 tanggal 4

rusak berat dan ringan untuk diusulkan mengenai penghapusan BMN yang ditunjuk kepada BUA dengan mempedomani PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tanggal 04 September 2007.

September 2007

4. Daftar Barang Ruangan (DBR) di setiap ruangan pada PEngadilan negeri Temanggung belum terpasang, akan tetapi ada sebagian yang sudah terpasang.

Agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung melalui Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung untuk memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan untuk memasang Daftar Barang Ruangan (DBR) pada setiap ruangan maupun ruangan siding demi tertib administrasi.

√

Telah dibuat DBR dan telah terpasang setiap ruangan dan ruang sidang, adapun bukti terlampir di lampiran 2. 4

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

IKHWAN HENDRATO, SH., MH NIP.

TAPM.F.PM.03-05-Rev.00@ All Rights Reserved Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

PROSEDUR MUTU

MAHKAMAH AGUNG R.I. Tim Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Nomor TAPM.F.TC.03-05

Revisi 00

LAPORAN AUDIT Tanggal 00

Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 19 Semarang

Jawa Tengah Halaman 1 of 11

LEMBAR PENGESAHAN

Formulir ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan

Sistem Manajemen Mutu

Formulir ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam

Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya

Sasaran secara efektif

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Formulir ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tim Penjaminan Mutu


Gedung Pengadilan Tinggi Semarang

Jl. Pahlawan No. 19 Semarang

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

KOORDINATOR TEKNIKAL

KOORDINATOR OPERASIONAL

QUALITY MANAGEMENT

REPRESENTATIVE

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI

JAWA TENGAH

Tanda tangan

Nama Agung Rumekso,

S.H., M.Hum Sardiyono, SE, MPd

Hesmu Purwanto, SH., MH

Dr. Nommy HT Siahaan, S.H., M.H.

NIP 195808191981031004 196105191984031002 195304161981031006 Hakim Utama


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN

YANG DIREVISI DISETUJUI

OLEH TANGGAL


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




INFORMASI AUDIT

Nama Organisasi

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B

RuangLingkup Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B

Kritreria Audit Akreditasi Penjaminan Mutu

Jumlah Karyawan

± 39 personel

Tanggal Audit (Mulai)

4 April 2018 Tanggal Audit (Akhir)

4 April 2018

Lokasi Jl. Jenderal Sudirman No.180, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

INFORMASI TIM AUDIT

Ketua Tim Laurensius Sibarani, S.H. (LS)

Anggota Tim 1. Suharjono, S.H.,M.H. (SH)

2. Rangga Dwi Wiguna, S.E.,Akt.,M.Hum. (RD)

3. Mochtar Dwi Hidayanto, S.H. (MD)

Laporan ini bersifat RAHASIA

1. Tujuan dari audit ini:

Untuk memelihara akreditasi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B

Untuk melihat interaksi dan implementasi dari kebijakan, sasaran dan prosedur

termasuk pencapaiannya.

Untuk mengkonfirmasi bahwa sistem manajemen sesuai dengan semua

persyaratan standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri.

2. Hasil Audit Sebelumnya

Sudah pernah dilakukan audit, ini adalah audit surveilan.


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




3. Kesimpulan, Ketidaksesuaian Audit dan Observasi

K E S I M P U L A N

1. Dalam kegiatan audit surveilan ini Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B memiliki

ketidaksesuaian/temuan sebanyak 9 (sembilan) minor dan 5 (lima) Observasi ;

2. Setelah dilakukan assesmen dari Tim Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah merekomendasikan untuk dapat memperbaiki/menindaklanjuti temuan

administrasi tersebut dalam jangka waktu terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 April 2018

sampai dengan 4 Mei 2018 dan dikirim ke TAPM Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebelum

berakhirnya batas waktu yang ditentukan;

KETIDAKSESUAIAN AUDIT

1. Top Manajemen/Pimpinan Puncak

Ketidaksesuaian:

1 Organisasi perlu menerbitkan SK TAPM Pengadilan Negeri Tahun 2018;

2 SK penyerahan berkas perkara dari Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan

Pidana ke Kepaniteraan Hukum;

3 Organisasi perlu merevisi SOP baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

2. Management Representative (MR)/Wakil Manajemen Document Control (DC)

Ketidaksesuaian :

1 Organisasi belum menetapkan Jadwal Internal Audit, Tinjauan Manajemen Tahun

2018;

2 Organisasi belum mendokumentasikan Dokumen secara runtut;

3. Internal Auditor (IA)

Ketidaksesuaian :

1 -

4. Proses Layanan Utama Dan Pendukung

Adalah aktifitas proses inti dan pendukung Pengadilan yang menggambarkan bisnis proses

suatu Pengadilan Negeri dan Memberikan dampak langsung kepada efisiensi dan

efektifitas proses pelayanan kepada pengguna pengadilan. Bagian-bagian yang termasuk

dalam proses layanan utama adalah proses Pelayanan Pidana, Perdata, dan Hukum yang

berada dalam kendali Panmud dan jajarannya serta diawasi oleh Hakim Pengawas bidang

telah ditunjuk dan bagian-bagian yang termasuk dalam proses layanan pendukung adalah

Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan, Pelaporan dan TI

(Teknologi Informasi) termasuk perpustakaan. Yang berada dalam kendali Kasubag dan

jajarannya serta diawasi oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk.

Ketidaksesuaian :

1. Penginputan pada SIPP pada Kepaniteraan Pidana dan Perdata belum 1X24 Jam

(perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN Tmg, 17/Pdt.P/2018/PN Tmg, 22/Pid.B/2018/PN

Tmg);


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




2. Ketidaksesuaian antara register dan Aplikasi SIPP, perkara nomor

27/Pid.B/2018/PN Tmg (BHT), 23/Pdt.P/2018/PN Tmg (mengenai biaya

pengembalian panjar perkara).

3. Masih diketemukan DBR yang belum update, di ruang perpustakaan;

4. Terdapat beberapa judul buku pada Aplikasi tidak sesuai dengan Register Induk

Perpustakaan dan Buku tersebut dalam uji petik tidak dapat diketemukan oleh

petugas.

OBSERVASI (Saran/Masukan/Potensi Ketidaksesuaian)

1. Masih diketemukan beberapa putusan yang belum diparaf oleh Ketua Majelis;

2. User SIPP seharusnya menggunakan nama pegawai bukan menggunakan kode;

3. Organisasi perlu menerbitkan SK batas waktu peminjaman buku pada perpustakaan ;

4. Organisasi perlu merapikan ruangan kerja dan Arsip pada lemari yang ada pada

bagian Kesekretariatan;

5. Organisasi perlu merevisi SOP baik Sub Kepaniteraan maupun Sub Kesekretariatan;

DI B

SI

OL

EH

TA

PM

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA)

DEPARTEMEN / PROSES/ LOKASI

Top Manajemen No. LKA

01

STANDARD

Indonesia Court Performance Excellence

Kriteria

KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :

1. Organisasi perlu menerbitkan SK TAPM Pengadilan Negeri Tahun 2018;

2. SK penyerahan berkas perkara dari Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan

Pidana ke Kepaniteraan Hukum;

3. Organisasi perlu merevisi SOP baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

KATEGORI CAR Major Minor

Temuan diselesaikan sebelum tanggal

ASSESSOR (LS,SH,RD,MD) 4 Mei 2018

DIS

I O

LE

H

PE

NG

AD

ILA

N

NE

GE

RI

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

1. SK TAPM Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B Tahun 2018 baru akan

diterbitkan setelah Sekretaris memasuki masa purna tugas (pensiun) 1 April

2018;

2. Ketidaktahuan organisasi harus diterbitkannya SK penyerahan berkas

perkara dari Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana ke


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




Kepaniteraan Hukum;

3. Kekeliruan organisasi menggunakan simbol-simbol yang digunakan dalam

pembuatan flowchart SOP;

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

1. Organisasi telah menerbitkan SK TAPM Tahun 2018 Nomor :

W12.U27/35/KP.07.01/4/2018 tanggal 9 April 2018 tentang revisi penunjukan

tim akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B;

(Lampiran 1)

2. Organisasi telah menerbitkan SK penyerahan berkas perkara dari

Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana ke Kepaniteraan Hukum

Nomor: W12.U27/37/HK.03/4/2018 tanggal 9 April 2018; (Lampiran 2 )

3. Organisasi telah menyesuaikan simbol-simbol yang digunakan dalam SOP

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan; (Lampiran 3)

TINDAKAN PENCEGAHAN

Terhadap 3 poin temuan tersebut maka tindakan pencegahan yang dapat dilakukan

adalah tetap melakukan supervisi dan pengawasan secara terus-menerus di semua

linim baik oleh TAPM maupun melalui Hakim Pengawas Bidang.

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

TANGGAL

PERWAKILAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS 1B

DI B

SI

OL

EH

TA

PM


TANGGAL STATUS AUDITOR

CATATAN ASSESSOR

DI B

SI

OL

EH

TA

PM



Management Representative (MR)/Wakil Manajemen Document Control (DC)

No. LKA

02

STANDARD


Kriteria



PROSEDUR MUTU




Revisi 00




1. Organisasi belum menetapkan Jadwal Internal Audit, Tinjauan Manajemen

Tahun 2018;

2. Organisasi belum mendokumentasikan Dokumen secara runtut;



ASSESSOR (LS,SH,RD,MD)

DIS

I O

LE

H P

EN

GA

DIL

AN

NE

GE

RI


1. MR sudah membuat jadwal Audit Internal untuk kurun waktu 2016 sampai

dengan 2018 sedangkan untuk pelaksanaan Audit Internal di tahun 2018

direncanakan pada bulan Juni dan Desember 2018. MR lupa belum

menyiapkan jadwal Rapat Tinjauan Manajemen.

2. MR belum memahami tatakelola dokumen control.


1. MR sudah mempersiapkan jadwal Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen

dan telah mendokumentasikannya. ( lampiran 4 )

2. MR telah menata ulang sistim dokumen kontrol sesuai APM; (Lampiran 5)

TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Jadwal Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen akan disiapkan setiap

awal tahun, setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Membuat daftar kelola dokumen kontrol.


TANGGAL

PERWAKILAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS 1B

DI B

SI

OL

EH

TA

PM



CATATAN ASSESSOR

DI B

SI

OL

EH

TA

PM



Kepaniteraan PIDANA, PERDATA, HUKUM, UMUM & Keuangan, Perencanaan TI & Pelaporan , KEPEGAWAIAN & ORTALA

No. LKA

03

STANDARD Indonesia Court

Kriteria


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




Performance Excellence


1. Penginputan pada SIPP pada Kepaniteraan Pidana dan Perdata belum 1X24

Jam (perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN Tmg, 17/Pdt.P/2018/PN Tmg,

22/Pid.B/2018/PN Tmg);

2. Ketidaksesuaian antara register dan Aplikasi SIPP, perkara nomor

27/Pid.B/2018/PN Tmg (BHT), 23/Pdt.P/2018/PN Tmg (mengenai biaya

pengembalian panjar perkara).

3. Masih diketemukan DBR yang belum update, di ruang perpustakaan;

4. Terdapat beberapa judul buku pada Aplikasi tidak sesuai dengan Register Induk

Perpustakaan dan Buku tersebut dalam uji petik tidak dapat diketemukan oleh

petugas.




DIS

I O

LE

H P

EN

GA

DIL

AN

NE

GE

RI


1. Perbedaan persepsi tentang 1 X 24 jam dalam penginputan data di SIPP

membuat dalam penginputan datanya belum 1 X 24 jam (misal perkara nomor

1/Pid.B/2018/PN Tmg Penetapan hari sidang pertama oleh majelis hakim

tanggal 2 Januari 2018 jam 14.00 dan diinputkan dalam SIPP tanggal 3 Januari

2018 jam 10.00 dianggap masih belum 24 jam). Untuk data yang diinput

melebihi 1 X 24 jam merupakan ketidak telitian sehingga terlambat untuk

memasukkannya;

2. Untuk perkara Pidana petugas lebih mementingkan / mengutamakan

memasukkan data di SIPP dar ipada di buku register manual. Sedangkan untuk

perkara perdata petugas terlambat memasukkan ke SIPP;

3. Kurangnya kontrol penempatan DBR khususnya pada ruang perpustakaan

mengakibatkan DBR pada ruang tersebut belum dilakukan pembaharuan,

disamping itu organisasi sedang melakukan pembenahan dan pendataan ulang

BMN dalam aplikasi SMAK BMN didilain lokasi peletakkan DBR masih belum

mudah dilihat oleh pengunjung perpustakaan.

4. Petugas bukan berlatar belakang dari pustakawan dan kurang memahami tata

kelola perpustakaan yang standar.


PROSEDUR MUTU




Revisi 00





1. Telah dilakukan pengarahan dalam penginputan data SIPP yaitu harus

diinputkan dalam hari yang sama; (Lampiran 5)

2. Telah dilakukan pengarahan agar tanggal BHT perkara pidana ada kesamaan

antara register induk (manual) dengan SIPP. Untuk data sisa panjar biaya

perkara perdata telah dimasukkan ke SIPP; (Lampiran 6)

3. DBR di ruang perpustakaan telah di update dan diletakkan di lokasi yang mudah

dilihat oleh pengunjung perpustakaan; (Lampiran 7)

4. Judul Buku di aplikasi perpustakaan telah dilakukan penyeseuaian dengan

register induk perpustakaan.(Lampiran 8)

TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Kontrol dan monitoring SIPP dan register induk (manual) dilakukan secara berimbang oleh Panitera Muda;

2. Setiap perkara BHT pada waktu yang sama dipastikan memasukkannya dalama SIPP dan register induk;

3. Adanya peralihan dan penatausahaan BMN di catat dalam skala utama; 4. Optimalisasi pemantauan dan kontrol aplikasi terhadap input judul dan

klasifikasi buku;


TANGGAL

PERWAKILAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS 1B

DI B

SI

OL

EH

TA

PM



CATATAN ASSESSOR

DII

SI O

LEH

TA

PM

LEMBAR OBSERVASI

DEPARTEMEN / PROSES/ LOKASI No. LKA 04

STANDARD


Kriteria


1. Masih diketemukan beberapa putusan yang belum diparaf oleh Ketua Majelis;

2. User SIPP seharusnya menggunakan nama pegawai bukan menggunakan

kode;

3. Organisasi perlu menerbitkan SK batas waktu peminjaman buku pada

perpustakaan ;


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




4. Organisasi perlu merapikan ruangan kerja dan Arsip pada lemari yang ada pada

bagian Kesekretariatan;

5. Organisasi perlu merevisi SOP baik Sub Kepaniteraan maupun Sub

Kesekretariatan;




TINDAKAN PERBAIKAN

1. Putusan yang belum diparaf oleh Ketua Majelis telah dan akan diparaf dengan

memprioritaskan arsip berkas perkara tahun 2018 dan 2017; (Lampiran 9)

2. Sudah diusulkan perbaikan ke Satgas SIPP Jawa Tengah; (Lampirkan 10)

3. SK batas waktu peminjaman buku di perpustakaan sudah diterbitkan oleh

organisasi nomor SK W12.U27/36/KP.07.01/4/2018 tanggal 9 April 2018;

(Lampiran 11)

4. Organisasi sudah merapikan ruang kerja dan arsip pada lemari di setiap

ruangan khususnya kesekretariatan; (Lampiran 12)

5. Organisasi telah merevisi SOP baik Sub Kepaniteraan maupun Sub

Kesekretariatan;

TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Maksimalisasi Kontrol Dari Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti terhadap

perkara sebelum minutasi;

2. Terus melakukan komunikasi dengan Satgas SIPP Jawa Tengah dan Pusat;

3. Optimasisasi tata kelola perpustakaan;

4. Selalu melakukan prinsip 5 R disegala tata ruang kantor dan organisasi;

5. Selalu melakukan pengecekan sop dengan tugas pokok dan fungsi (Core

Busines) pengadilan;


TANGGAL

PERWAKILAN ORGANISASI

DII

SI O

LEH

TA

PM



CATATAN ASSESSOR


PROSEDUR MUTU




Revisi 00




4. Rekomendasi

RANGKUMAN TEMUAN AUDIT

Hasil Audit

Jumlah Skor Menunggu Hasil Rapat Komite

Untuk klasifikasi kelas PN :

1B

Waktu perbaikan: 1 Bulan

REKOMENDASI TIM AUDIT

Setelah dilakukan assesmen dari Tim Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum merekomendasikan untuk ………… akreditasi kepada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

Akreditasi Penjaminan Mutu

Diberikan

Lanjut

melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian selesai.

Klasifikasi kelas Pengadilan Negeri

I A Khusus II

I A

I B

Laporan ini bersifat RAHASIA dan didistribusikan terbatas kepada Pengadilan Negeri terkait, Tim Audit Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Republik

Indonesia

Temanggung, 23 April 2018 Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.,MH. IKHWAN HENDRATO, SH.,MH.

Management Representative Top Management

Documents

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN REGULER …