Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Triwulanan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang
bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan
program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam
rencana strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Laporan Triwulanan
sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional No. Kep/84/Sesjen/XII/2013 tentang
pedoman penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Setjen Wantannas.
Pada dasarnya, Laporan Triwulanan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada
tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode yakni Triwulan I, II, dan
III yang selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP pada Triwulan terakhir. Sebagai
penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat
dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan
nasional Indonesia. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
Jakarta, 16 April 2018
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Triwulanan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahan Nasional (Setjen
Wantannas) merupakan sarana pemantauan kinerja secara periodik
berdasarkan dari realisasi indikator-indikator kontrak kinerja selama 3 (tiga)
bulan tahun berjalan. Pada tahun 2018 sesuai dengan apa yang tercantum
di dalam target Kinerja Setjen Wantanans yang terdiri dari 2 sasaran
strategis yaitu:
1. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin
keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara dari ancaman
kedaulatan, persatuan dan kesatuan.
2. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan
efisien.
Atas sasaran strategs tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu indeks
ketahanan nasional dan indeks kesehatan organisasi. Untuk mencapai
sasaran startegis tersebut, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan
dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja
bersangkutan agar diakhir tahun anggaran dapat sesuai target.
TABEL 1 TARGET KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam
rangka menjamin keselamatan, kelangsungan
hidup bangsa dan negara dari ancaman
kedaulatan, persatuan dan kesatuan
Indeks ketahanan
nasional
84
Terwujudnya organisasi kelembagaan
Wantannas yang efektif dan efisien
Indeks kesehatan
organisasi
84
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Tugas dan Fungsi ............................................................................................. 2
C. Struktur Organisasi ........................................................................................... 2
D. Sumber Daya Manusia ..................................................................................... 4
E. Dasar Hukum.................................................................................................... 4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 6
A. Capaian Kinerja ................................................................................................ 6
Sasaran Strategi 1 : “Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka
menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman
kedaulatan, persatuan dan kesatuan” ...................................................................... 6
Sasaran Strategi 2 : “Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif
dan efisien” .............................................................................................................. 8
B. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................. 10
BAB III PENUTUP........................................................................................................ 11
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan
bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas)
merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) atau yang saat ini
dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan
Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan
dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk
menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam
pelaksanaannya, Setjen Wantannas mengkoordinasikan dan menyiapkan
rekomendasi sebagai saran kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan
di bidang keamanan nasional pada khususnya, dan Ketahanan Nasional pada
umumnya.
Setjen Wantannas melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis
sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan ketahanan nasional,
yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perumus kebijakan
ketahanan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin
pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia melalui serangkaian
kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan.
2
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan
Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,
Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan
strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin
pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan
Ketahanan Nasional.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Setjen Wantannas mempunyai
fungsi :
1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap
kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam
kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
C. Struktur Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur
organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderl Dewan
Ketahanan Nasional Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis
besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:
3
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 4 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputian
Bidang Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan;
Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; dan Kedeputian Bidang Pengembangan;
serta terdiri dari 5 staf ahli yang dalam arsitektur kinerja Setjen Wantannas
dirumuskan menjadi 1 unit kerja eselon I, yaitu terdiri dari Staf Ahli Bidang Sosial
Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf
Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri
dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi dan
Keuangan; dan Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal.
SEKRETARIS
JENDERAL
STAF
AHLI
BIDANG
EKONOMI
STAF
AHLI
BIDANG
SOSBUD
STAF
AHLI
BIDANG
HANKAM
STAF
AHLI
BIDANG
HUKUM
STAF
AHLI
BIDANG
IPTEK
BIRO UMUM BIRO POK BIRO PSP
DESISNAS DEJIANDRA DEPOLSTRA DEBANG
STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS
4
D. Sumber Daya Manusia
Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila
dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsí Setjen Wantannas.
Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2018, kekuatan
sumber daya manusia Setjen Wantannas sebanyak 180 orang, terdiri atas 68
orang PNS Organik, 9 orang PNS Perbantuan, 5 orang Polri Perbantuan, 48 TNI
Perbantuan, dan 48 orang Non Pegawai Negeri. Dari 182 orang, 5 orang (2,78%)
di antaranya berpendidikan S3; 36 orang (20%) S2; 36 orang (20%) S1; 8 orang
(4,44%) sarjana muda/D3, 95 orang (52,78%) SLTA, SLTP dan SD sebagaimana
Gambar 2 dan Tabel 1.
GAMBAR 2 GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
E. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
2.78%
20.00%
20.00%
4.44%
52.78%
S3
S2
S1
D3
Lain-lain
5
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999
tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000
tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun
2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015 – 2019; (Revisi I)
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-186
Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018;
12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA-
052.01.1.427975/2018 tanggal 05 Desember 2017.
6
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Setjen Wantannas pada Triwulan I Tahun
2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari
masing-masing Indikator Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari
perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.
Sasaran Strategi 1 : “Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka
menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari
ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan”
TABEL 2 CAPAIAN KELUARAN SASARAN STRATEGI 1
Indikator Kinerja
2018 Capaian
(%) s.d TW I Target Satuan Realisasi
TW I TW II TW III TW IV
Indikator Ketahanan Nasional 84 Persen 25 - - - 29,76
Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2018, Setjen Wantannas melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional, telah
menghasilkan saran tindak kebijakan ketahanan nasional yang berfokus pada
bidang defence, security, crisis prevention and resolution secara komprehensif
sebagai masukan kepada Ketua Wantannas (Presiden RI). Naskah saran tindak
kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah naskah yang bersifat siklis,
dinamis, dan perkiraan cepat.
Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis dihasilkan melalui suatu tahapan
atau proses perumusan yang dimulai dari Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat
7
Kerja Terbatas (Rakertas), Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), Rapat
Perumusan Materi (Ramusmat) serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu, kajian
yang bersifat perkiraan cepat dilakukan melalui pandangan terhadap terjadinya
dinamika kehidupan nasional yang memerlukan penanganan segera berupa
saran tindak kepada Ketua Wantannas (yaitu Presiden R.I.) atau turun langsung
kelapangan, baik wilayah dalam negeri atau disebut Kajian Daerah (Kajida)
maupun wilayah luar negeri atau disebut Kajian Luar Negeri (Kajilu), serta dan
Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang kesemuanya melibatkan para pakar
dibidangnya.
Pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional,
diukur dengan indikator sebagai berikut:
1) Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang
kebijakan ketahanan nasional; dan
2) Persentase respon Presiden R.I. terhadap saran tindak Setjen Wantannas
yang disampaikan kepada Presiden R.I.
Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I, Indeks Ketahanan
Nasional sebesar 25% dari 84% yang ditargetkan. Hal ini berarti, bahwa sampai
dengan Triwulan I telah terealisasi 24 naskah kajian dari 97 naskah kajian yang
ditargetkan pada tahun 2018. Dua puluh empat (24) naskah kajian tersebut
terdiri dari 1 naskah kajian siklis, 7 naskah kajian dinamis, dan 16 naskah kajian
kirpat. Dengan capaian keluaran tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategi
1 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sampai dengan Triwulan I
sebesar 29,76%.
Dari 24 naskah kajian yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional pada Triwulan I telah disampaikan kepada Presiden R.I dan
telah mendapat respon Presiden RI berupa disposisi kepada K/L terkait atau
sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan
kenegaraan. Sehingga dengan demikian, indikator pencapaian sasaran program
pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal.
8
Sasaran Strategi 2 : “Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas
yang efektif dan efisien”
TABEL 3
CAPAIAN KELUARAN SASARAN STRATEGI 2
Indikator Kinerja
2018 Capaian
(%) s.d TW I Target Satuan Realisasi
TW I TW II TW III TW IV
Indikator Kesehatan Organisasi 84 Persen 25 - - - 29,76
Setjen Wantannas sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang
dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat
techno structure atau teknis semata, namun juga melaksanakan fungsi
pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan
(empowering) masih memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi.
Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis
yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
Untuk mengetahui hasil pengukuran terwujudnya organisasi kelembagaan
Wantannas yang efektif dan efisien dapat dilihat dari pencapaian sasaran
program sebagaimana tercantum dalam table 4 di bawah.
TABEL 4 CAPAIAN KELUARAN SASARAN PROGRAM
Sasaran Program
2018 Capaian
(%) s.d TW I Target Satuan Realisasi
TW I TW II TW III TW IV
Terkelolanya anggaran Setjen
Wantannas secara optimal dan
akuntabel
100 Persen 19 - - - 19%
Terwujudnya birokrasi Setjen 4 Skala - - - - -
9
Wantannas yang efektif dan
efisien
Tersedianya informasi yang
valid, andal dan mudah diakses
di Setjen Wantannas
4 Skala - - - - -
Terkelolanya anggaran Setjen Wantannas secara optimal dan akuntabel dapat
dilihat dari persentase penyerapan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan
pencairan dana Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen
pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Persentase penyerapan DIPA
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada Triwulan I sebesar
18,86%. Hal ini berarti, pada Triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp
8.418.797.078 dari total anggaran Rp 44.629.547.000.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tercipta birokrasi yang efektif dan
efisien, Setjen Wantannas mengukur dari 2 (dua) aspek, yaitu tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja Wantannas dan nilai penerapan RB Setjen Wantannas.
Pengukuran kualitas akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap
penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil atau result oriented government serta memberikan
saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi atas Akuntanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Nilai Penerapan RB Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional 2018 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi belum diketahui, sehingga capaian sasaran program
sebesar 0%.
10
Informasi merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan
dalam suatu organisasi, baik organisasi privat maupun organisasi publik.
Sehingga dibutuhkan informasi yang berkualitas agar keputusan yang diambil
baik dan tepat guna. Indikator informasi yang berkualitas adalah informasi yang
valid, andal dan mudah diakses. Informasi yang valid adalah informasi memuat
ketepatan antara data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan.
Sedangkan informasi yang andal adalah informasi yang dapat dipercaya
keabsahannya. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mengukur
ketersedianya informasi yang valid, andal dan mudah diakses dengan
menggunakan 2 (dua) indicator yaitu persepsi user terhadap kemudahan akses
dan tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi dengan skala
pengukuran masing – masing 4 skala dan dilakukan di akhir tahun, sehingga
capaian sasaran program sebesar 0%.
B. Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2018, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menerima
pagu anggaran sebesar Rp 44.629.547.000. Selama Triwulan I, anggaran yang
telah direalisasikan sebesar Rp 8.418.797.078 atau 18,86%. Realisasi anggaran
Periode Januari – Maret ditampilkan dalam tabel dibawah ini.
TABEL 5
REALISASI ANGGARAN JANUARI – MARET
Satuan Kerja
(Satker) Pagu Anggaran
Realisasi 2018
Januari % Februari % Maret %
Setjen Wantannas 44.629.547.000 790.742.328 1,77 3.021.035.193 6,77 4.607.019.557 10,32
11
BAB III
PENUTUP
Secara umum, pencapaian target Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional pada Triwulan I Tahun 2018 telah sesuai dengan yang
ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa target yang belum tercapai secara
optimal baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala
teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi selama Triwulan
adalah sebagai berikut:
1) Prosedur administrasi pencairan anggaran yang terkendala oleh kurang
lengkapnya dokumen administrasi;
2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional, sehingga berdampak pada pelaksanaan
Rencana Aksi; dan
3) Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Rencana Aksi Bulanan, namun dapat
terselesaikan dalam Triwulan I.
Adapun rekomendasi atas kendala yang dihadapi dalam Triwulan I, agar menjadi
perbaikan di periode selanjutnya :
1) Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Anggaran dan
disosialisasikan secara internal;
2) Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas,
yaitu dengan Pendidikan dan Pelatihan, maupun kuantitas yaitu recruitment
SDM baik ASN maupun honorer.
12
Kerjasama antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan
kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai – nilai organisasi
yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulanan I ini disusun
sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan
baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.
Jakarta, 16 April 2018
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI