Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN TRIWULAN II
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2021
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI TAHUN 2021
ii
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Triwulan II Tahun 2021 Sekretariat Jenderal merupakan sarana
pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal selama periode 6 (enam) bulan pertama di tahun 2021. Dalam
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal, terdapat 3 sasaran yang harus dicapai dimana
pengukurannya ditentukan oleh 7 indikator kinerja (lihat tabel 1).
Tabel 1 Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Sekretariat Jenderal
Triwulan II Tahun 2021
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
s.d. Tw. II
%
Capaian
Meningkatnya
Birokrasi Kemendag
yang Akuntabel,
Transparan, dan
Berintegritas
Indeks Reformasi
Birokrasi Nilai 78 77,53 99,4%
Nilai Hasil Evaluasi
SAKIP Predikat BB BB 100%
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Kemendag
Opini WTP WTP 100%
Meningkatnya
Kapabilitas Kinerja
Organisasi Kemendag
yang Inovatif dan
Responsif
Nilai Capaian Kinerja
Organisasi Nilai 90 94,05 104,5%
Tingkat Kematangan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Predikat Baik
Baik 100%
Meningkatnya
Kepuasan dan
Kepercayaan
Stakeholders
Hasil Monev
Keterbukaan Informasi
Publik
Predikat Menuju
Informatif N/A*) N/A*)
Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
Kategori Baik
Baik
(Nilai 83,52) 100%
Sumber: Sekretariat Jenderal, 2021
Keterangan:
*) Pengukuran kinerja indikator belum dapat dilakukan pada triwulan II tahun 2021.
Dari keseluruhan indikator kinerja (IK) Sekretariat Jenderal pada triwulan II
tahun 2021, capaian kinerja dari 6 IK telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan
pada tahun 2021, yaitu: (1) lndeks Reformasi Birokrasi; (2) Nilai Hasil Evaluasi SAKIP;
(3) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (4) Nilai Capaian Kinerja Organisasi; (5)
Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (6) Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.
iv
Pertama, lndeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2020
adalah 77,53, sehingga hampir memenuhi target nilai 78 dengan persentase capaian
99,4%. Kedua, nilai hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan tahun 2020 yang
telah memenuhi target Predikat BB sesuai Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaian
kinerja 100%. Ketiga, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Perdagangan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa
laporan keuangan Kementerian Perdagangan telah disajikan dan diungkapkan dalam
laporan keuangan dan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
Selanjutnya, Nilai Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Perdagangan sebesar 94,05
sehingga memperoleh capaian kinerja 104,5% dan Tingkat Kematangan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perdagangan yang
berdasarkan hasil penilaian terakhir di tahun 2019 mendapatkan peringkat Baik
dengan nilai 3,25 (dari skala 5). Terakhir, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik Periode I Tahun 2021 memperoleh nilai 83,52 dengan
predikat “Baik”. Sedangkan, indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik baru
dapat diukur realisasinya pada akhir tahun 2021.
Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan tengah tahun pertama ini
penuh dengan peluang maupun tantangan yang perlu dikelola dan diantisipasi dengan
tepat, sehingga seluruh sasaran dan target indikator kinerja Sekretariat Jenderal dapat
tercapai secara optimal pada akhir tahun 2021.
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................. 7
1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................................................... 7
1.2 TUJUAN ............................................................................................................................................... 8
1.3 PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL ......................................................................... 8
1.4 ISU TERKINI ....................................................................................................................................... 9
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 13
2.1 Capaian Kinerja ............................................................................................................................ 13
2.1.1 Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel,
Transparan, dan Berintegritas " .............................................................................................. 13
2.1.2 Sasaran Strategis 2: " Meningkatnya Kapabilitas Kinerja Organisasi Kemendag
yang Inovatif dan Responsif " .................................................................................................... 23
2.1.3 Sasaran Strategis 3: " Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholders" 33
2.2 Realisasi Anggaran ...................................................................................................................... 39
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 41
LAMPIRAN ................................................................................................................................... 43
Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja .......................................................................................... 45
Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal ........................ 49
Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal ... 53
vi
7
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian
Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada bulan
April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi
Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan
telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian
Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian
Perdagangan (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012).
Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794 Tahun 2015 ini telah diterapkan
secara tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon 1 dan Eselon II, serta unit kerja mandiri
di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan.
Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran
kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan
tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja
strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah
ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme
pemberian reward and punishment, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan
pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi
pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih
dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran
kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan
Tahunan.
8
1.2 TUJUAN
Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran
kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan
tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja
strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah
ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme
pemberian reward and punishment, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan
pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi
pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih
dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran
kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan
Triwulanan.
Laporan Triwulanan (Laptri) merupakan laporan kinerja tahunan interim yang
disusun secara periodik, setiap tiga bulan sekali, pada akhir triwulan I, II, dan III.
Tujuan penyusunan laporan triwulanan adalah sarana pemantauan capaian kinerja
yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan untuk melakukan akselerasi
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai antisipasi atau koreksi atas penyimpangan
yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran dan target Sekretariat Jenderal sesuai
dengan Perjanjian Kinerja, dimana pada tahun 2021 telah melalui serangkaian proses
reviu oleh APIP sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Kementerian
Perdagangan Tahun 2020.
1.3 PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran Sekretariat Jenderal adalah
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi
kementerian. Berdasarkan tugas ini, Sekretariat Jenderal memerlukan optimalisasi
dukungan kelembagaan maupun sumber daya serta sarana yang memadai, serta
terorganisir di dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal.
Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pemimpin (Menteri) dalam
organisasi kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara).
Kementerian Perdagangan telah melakukan penyempurnaan struktur
organisasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Perdagangan. Struktur organisasi Kementerian Perdagangan telah
dirancang untuk mengantisipasi dinamika perekonomian nasional dan internasional
9
yang sedemikian cepat, serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Perdagangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal mempunyai
struktur organisasi yang terdiri dari:
a) Biro Perencanaan;
b) Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c) Biro Hukum;
d) Biro Keuangan;
e) Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
f) Biro Hubungan Masyarakat; dan
g) Biro Advokasi Perdagangan;
Selain itu, Sekretariat Jenderal juga dibantu oleh 4 (empat) unsur penunjang
pelaksaanaan tugas kementerian dan 3 (tiga) unsur penunjang yang di luar struktur
organisasi Sekretariat Jenderal, namun penganggarannya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretariat Jenderal yaitu:
h) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan;
i) Pusat Penanganan Isu Strategis;
j) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
k) Pusat Data dan Sistem Informasi;
l) Badan Perlidungan Konsumen Nasional;
m) Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan
n) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).
1.4 ISU TERKINI
Sekretariat Jenderal turut mendukung peran Kementerian Perdagangan dalam
penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mendorong pertumbuhan
ekonomi, yang bertujuan untuk mengubah kewenangan mengatasi konflik peraturan
perundang-undangan, menyeragamkan kebjakan pemerintah baik di tingkat pusat
maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, serta mempermudah pengurusan
perizinan. Dukungan ini dilakukan melalui penyesuaian Undang-Undang Nomor 7
tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal yang meliputi Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan Klaster
Pengenaan Sanksi dari total 11 klaster pada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu
10
penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan,
kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan
proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
Perkembangan Amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kepada
Kementerian Perdagangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan
Kementerian Perdagangan untuk menginisiasi penyusunan 2 (dua) Peraturan
Pemerintah terkait substansi perdagangan, yaitu:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021); dan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (PP 29 Tahun 2021).
Sebagai pelaksanaan kedua PP tersebut, Kementerian Perdagangan telah
menyusun 11 (sebelas) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dengan rincian
yaitu 1 (satu) permendag pelaksanaan PP 5 Tahun 2021 dan 10 (sepuluh)
permendag pelaksanaan PP 29 Tahun 2021, terdiri atas:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan
Importir yang Bereputasi Baik;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang
Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
4. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang
yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia; dan
11
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
Sebagai tambahan, terdapat amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP 40 Tahun 2021) kepada
Menteri Perdagangan untuk mengatur Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai tindak
lanjut amanat tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyusun Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan
Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus.
Melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 250/M-DAG/SD/3/2021 dan surat
Nomor 299/M-DAG/SD/2/2021, Kementerian Perdagangan telah meminta
permohonan persetujuan tertulis atas permendag-permendag di atas. Surat Menteri
Perdagangan tersebut telah disetujui oleh Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet
Nomor B.109/Seskab/Ekon/04/2021. Pada tanggal 31 Maret 2021 Kementerian
Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat Selesai Harmonisasi R-Permendag Nomor
PPE.PP.01.03-524 dan PPE.PP.01.03-541. Keduabelas permendag tersebut telah
ditandatangani dan sedang dalam proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan
HAM.
Perkembangan terkini dari permendag turunan dari UU Cipta Kerja
menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,
25, dan 26 Tahun 2021 telah diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia. Namun, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18, 19, dan 20
Tahun 2021, masih dalam pembahasan cleansing lampiran mengenai Pos Tarif/HS dan
uraian barang yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen Perdagangan
Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai serta K/L terkait.
12
13
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
2.1 CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal triwulan II tahun 2021
dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing
indikator kinerja sasaran selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut
akan diperoleh persentase pencapaian terget.
2.1.1 Sasaran 1: "Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas "
No. Indikator Kinerja Target Periode Januari – Juni 2021
Realisasi % Capaian
1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 78 77,53 99,4
2 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Predikat BB BB 100
3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kemendag
Opini WTP WTP 100
IK-1: Indeks Reformasi Birokrasi
Secara singkat reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan
pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan
sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif,
dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Melalui
reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung
dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, berdaya (capable),
dan melayani. Hal tersebut tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan reformasi
birokrasi (RB) yang merupakan elemen birokrasi, antara lain: pola pikir, kelembagaan,
regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,
akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Delapan area perubahan ini harus
diinternalisasikan oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah sebagai komitmen
pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
14
Gambar 1 Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Sumber: Sekretariat Jenderal
Pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dievaluasi, hal ini bertujuan untuk
memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di
lingkungan internal, memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di
lingkungan internal, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas
reformasi birokrasi.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan
reformasi birokrasi pada Kementerian Perdagangan. Pelaksanaan evaluasi
berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang telah
dilaksanakan, lndeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2020
adalah 77,53 dengan kategori "BB". Dengan demikian persentase capaian kinerja
sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 sudah mencapai 99,4 persen.
Tabel 2 Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birkrasi Kemneterian Perdagangan Tahun 2019-2020
Tahun Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
2019 76,40
2020 77, 53
Sumber: Kementerian PAN-RB
15
Adapun yang kami lakukan sepanjang tahun 2020 sehingga terdapat kemajuan
dalam penerapan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan, antara lain:
1. Arahan Presiden terkait penyederhanaan organisasi, yakni menyederhanakan
birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan
fungsional, mendorong Kementerian Perdagangan untuk bergerak cepat melakukan
penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan
fungsional sesuai PermenPANRB 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan guna memangkas
rangkaian hierarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang, sehingga
menghambat proses pelayanan publik. Penyederhanaan itu akan berdampak pada
peningkatan kinerja birokrasi, termasuk upaya untuk membuat birokrasi menjadi
lebih gesit, dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian.
2. Penyederhanaan ini perlu didukung oleh penataan kembali organisasi dan tata kerja
Kementerian Perdagangan guna mewujudkan organisasi Kementerian Perdagangan
yang lebih proporsional, efektif dan efeisien, sehingga terbitlah Peraturan
Kementerian Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan.
3. Deregulasi kebijakan telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya
dalam bentuk penyederhanaan prosedur dalam rangka mempercepat proses
pelayanan. Contoh deregulasi kebijakan yang telah dilakukan adalah kebijakan
tentang pengalihan pemeriksaan persyaratan impor di luar kawasan pabean (post
border) untuk menekan dwelling time, serta kebijakan tentang integrasi pelayanan
perijinan berusaha secara elektronik di bidang perdagangan melalui online single
submission dengan BKPM.
4. Upaya positif lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah
penerapan penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA) terhadap seluruh unit
kerja sebagai perwujudan penguatan pengawasan internal. Hasil positif dari
penerapan WT A tersebut adalah perbaikan tata kelola pada seluruh unit kerja di
Kementerian Perdagangan.
5. Terdapat 3 (tiga) unit kerja Kementerian Perdagangan yang mendapat predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.
Beberapa hal diatas dapat menggambarkan bahwa Kementerian Perdagangan
terus melaksanakan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan terhadap tata kelola
organisasi yang efektif dan efisien, yang bersih dari KKN, dan juga pelayanan publik
berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.
16
Pada triwulan ke II tahun 2021 ini ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang meliputi :
1. Pengusulan Unit PDSI dan PPSDK untuk Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Tahun 2021 ke KemenPAN-RB
3. Pembahasan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021
4. Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian
5. Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Sekretariat
Jenderal
6. Rapat Integrasi Sistem Manajemen Kinerja sebagai tindak lanjut rekomendasi
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
Keberhasilan yang telah diraih dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Kementerian Perdagangan menjadi katalis dan pendorong, serta penyemangat bagi
seluruh unit kerja Kementerian Perdagangan untuk berlomba-lomba menghadirkan
pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di tahun 2021 memiliki peran penting dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian
Perdagangan. Untuk itu, diharapkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antar unit
kerja di Kementerian Perdagangan yang telah terjalin baik, dapat terus terjaga dan
semakin meningkat.
IK-2: Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP untuk
menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)
terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang
berorientasi kepada hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran
perbaikan.
Terdapat 4 komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dengan bobot yang
berbeda, yaitu:
1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%);
2. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%);
3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%);
4. Evaluasi Internal (Bobot 10%);
5. Capaian Kinerja (Bobot 20%).
17
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dilakukan oleh
Kementerian PAN-RB pada tahun 2020, Kementerian Perdagangan memperoleh nilai
75,42 atau predikat BB. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi hasil pada Kementerian Perdagangan menunjukkan hasil sangat baik.
Tabel 3 Perkembangan Nilai AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2019 – 2020
Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan tahun 2020 telah memenuhi
target Predikat BB sesuai Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaian kinerja 100%.
Meskipun begitu, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP
di Kementerian Perdagangan diantaranya adalah:
a. Belum seluruh sasaran dan indikator kinerja pada setiap level organisasi
memenuhi kriteria kualitas yang baik, terutama terkait dengan karakteristik
keterukuran, relevansi, dan orientasi hasil.
b. Penjabaran kinerja dari tingkat kementerian ke unit kerja eselon I dan eselon II
sebagian besar sudah cukup baik dilakukan. Akan tetapi, penjejangan ke level
jabatan selanjutnya belum seluruhnya menggambarkan kerangka logis
manajemen kinerja.
c. lnformasi hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk
perbaikan strategi pencapaian kinerja.
d. Pelaksanaan program dan kegiatan belum memperhatikan adanya upaya
koordinasi kinerja lintas sektor atau crosscutting secara optimal. Masing-masing
unit melaksanakan program dan kegiatan di unitnya tanpa memperhatikan aspek
kolaborasi dengan unit rerja lain.
e. Peran pimpinan pada tiap unit kerja belum maksimal dalam melakukan reviu dan
monitoring capaian kinerja, sehingga kualitas pengendalian internal dalam
memantau capaian kinerja secara berkala belum berjalan baik.
f. Kualitas informasi pelaporan kinerja belum optimal. Hal ini terlihat dari belum
lengkapnya informasi dalam bentuk pengungkapan terhadap analisis faktor-faktor
yang mempengajuhi kesenjangan kinerja.
Sumber: Kementerian PAN-RB
18
Menindaklanjuti hasil evaluasi di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan
penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan reviu atas Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024
untuk memastikan kualitas sasaran dan indikator kinerja pada setiap level
organisasi, serta penjabaran kinerja telah sesuai dengan logical-framework dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Memanfaatkan informasi hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan strategi
pencapaian kinerja.
3. Mendorong upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau crosscutting secara optimal
pada setiap unit kerja, dengan memperhatikan aspek kolaborasi antar unit kerja.
4. Memperkuat peran pimpinan pada setiap unit kerja di Kementerian Perdagangan
dalam melakukan reviu pemantauan, dan evaluasi atas capaian kinerja secara
berkala. Selanjutnya, memanfaatkan hasilnya sebagai langkah perbaikan
perencanaan kinerja di periode berikutnya.
5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan memastikan kelengkapan
informasi terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan
kinerja, serta rnemastikan keandalan data kinerja.
6. Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka optimalisasi
pelayanan internal, meliputi: perencanaan, penganggaran, dan monev kinerja.
Pada Semester II Tahun 2021, Sekretariat Jenderal akan memulai proses
pengembangan sistem aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan yang
terintegrasi dengan aplikasi SKP (Sasaran Kerja Pegawai), SAS (Sistem Aplikasi
Keuangan Satker), dan SMART (Sistem Monitoring Anggaran Terpadu). Dengan
terintegrasinya aplikasi-aplikasi tersebut, proses monitoring kinerja di
Kementerian Perdagangan diharapkan dapat lebih tertelusur dari tingkat instansi
(kementerian) hingga ke level jabatan terendah (pegawai), baik dalam pencapaian
target indikator kinerja maupun rencana kerja anggaran (RKA). Integrasi sistem
informasi juga akan menyederhanakan proses pengumpulan data kinerja di
lingkungan Kementerian Perdagangan.
7. Melakukan revisi atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun 2015
tentang pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Kementerian
Perdagamgan dengan memperhatikan catatan hasil evaluasi di atas.
19
Meski di masa pandemi COVID-19 yang kembali membatasi kegiatan
perkantoran, implementasi SAKIP Kementerian Perdagangan masih tetap dijalankan
dengan metode virtual. Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan SAKIP di
lingkungan Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan
rangkaian kegiatan pendukung selama tahun 2021, diantaranya adalah:
1. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 (pada tingkat Kementerian, Eselon I, dan
Eselon II);
3. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada tingkat Kementerian dan
seluruh unit Eselon I;
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (pada tingkat Kementerian, Eselon I,
dan Eselon II);
5. Penyusunan Laporan Triwulanan Tahun 2021 dan Pengukuran Pencapaian
Kinerja pada tingkat Kementerian dan Eselon I;
6. Pemantauan Kinerja Secara Elektronik, baik melalui aplikasi E-Monitoring Online
Kemendag maupun website SMART Kemenkeu;
7. Evaluasi SAKIP Internal yang dilakukan APIP Kementerian Perdagangan;
8. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui
pengisian Lembar Kerja Evaluasi pada website PMPRB Kemenpan-RB dan
penjabaran bukti dukung serta penyusunan Rencana Aksi;
9. Pada TA 2021, Pemerintah melakukan pemotongan anggaran K/L dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya
kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan refocusing dan
realokasi anggaran di Kementerian Perdagangan dengan meningkatkan efisiensi
anggaran dan efektivitas program/kegiatan, sehingga target indikator kinerja
tetap dapat terpenuhi.
IK-3: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendag
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1),
opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada kriteria (a)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Terdapat empat jenis opini yang
dapat diberikan oleh pemeriksa:
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); opini wajar tanpa
pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan
20
diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna
laporan keuangan.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); opini wajar dengan
pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak
hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan, sehingga informasi keuangan
dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
3. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan bahwa
laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP
(disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan
bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar
pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi
keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna
laporan keuangan.
Tabel 4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan
Tahun 2011 – 2020
No. Tahun Anggaran Hasil Opini BPK
1. 2011 WTP
2. 2012 WTP
3. 2013 WTP
4. 2014 WTP
5. 2015 WTP
6. 2016 WTP
7. 2017 WTP
8. 2018 WTP
9. 2019 WTP
10. 2020 WTP
Sumber: BPK-RI
21
a. Faktor yang mendukung:
• Dukungan Manajemen Strategis, di mana seluruh jajaran Pimpinan
Kementerian Perdagangan peduli dan berperan aktif untuk mendukung penuh
upaya penyelenggaraan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang
transparan dan akuntabel melalui jalur koordinasi rapat pimpinan maupun
koordinasi antara Pengelola dan Pejabat Pembina secara intens.
• SDM Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan BMN Pusat yang terlatih,
berpengalaman, dan proaktif, di mana pejabat atau pengelola keuangan telah
mendapatkan pelatihan/sosialisasi, telah bertugas lebih dari 1 tahun, menerima
dan mengkomunikasikan setiap aturan teknis baru berikut potensi
permasalahan yang dihadapi baik pada rapat pimpinan maupun dalam
sosialisasi atau forum konsultasi teknis yang diselenggarakan Biro Keuangan.
• Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang selain melaksanakan
audit rutin, juga melaksanakan program Reviu Laporan Keuangan tiap periode
pelaporan keuangan dimana dilakukan koreksi/penyempurnaan pelaporan
baik dari sisi nilai/angka maupun penjelasan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
b. Faktor yang menghambat:
• Koordinasi dengan Satuan Kerja Daerah, dimana Kementerian Perdagangan
turut mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi (DK) bagi pemerintah tingkat
propinsi serta Tugas Pembantuan (TP) bagi pemerintah tingkat
kabupaten/kota dengan metode pelaksanaan anggaran DK/TP bersifat
independen dilaksanakan oleh pemda sendiri namun wajib dilaporkan dalam
Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini turnover SDM
pada lingkungan pemerintah daerah terus terjadi di mana staf/pejabat
pengelola anggaran DK/TP alokasi Kemendag yang telah dilatih dan
berpengalaman mendapat penugasan di dinas/bidang lain sehingga perlu
dilakukan pelatihan/sosialisasi/monev secara berkala.
• Adanya kondisi pandemic COVID-19 yang pada Januari s.d Juni 2021
mempengaruhi realisasi penerimaan PNBP pada satker PNBP di lingkungan
Kementerian Perdagangan, dimana adanya pembatasan pergerakan sosial yang
turut mempengaruhi upaya-upaya pelatihan/sosialisasi, monitoring dan
evaluasi serta koordinasi penyampaian data terkait dengan pelaporan ataupun
pemeriksaan.
22
c. Upaya yang telah dilakukan dan perlu dilanjutkan
• Penyediaan aturan/petunjuk teknis bidang pengelolaan dan pelaporan
keuangan dan BMN yang dipandang perlu untuk lingkup Kementerian
Perdagangan.
• Pelaksanaan Sosialisasi/Forum Konsultasi Teknis bidang pengelolaan dan
pelaporan keuangan dan BMN dalam rangka penyebaraluasan
peraturan/informasi baru, menjaring permasalahan serta penyamaan persepsi.
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan dan pelaporan
keuangan dan BMN secara berkala untuk memantau implementasi pelaksanaan
di lapanganserta menjaring informasi.
• Pembentukan tim Ad-Hoc untuk menangani permasalahan terkait bidang
pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang membutuhkan koordinasi
lintas unit Pembina baik internal Kementerian Perdagangan maupun lintas
Kementerian/Lembaga.
• Satker PNBP di lingkungan Kementerian Perdagangan akan membuat kegiatan
yang kreatif, misalnya menggunakan teknologi informasi (Aplikasi Zoom),
untuk kegiatan fisik tetap akan dilakukan dengan protokol kesehatan.
Dalam kaitan dengan Pandemi COVID-19, dilakukan optimalisasi koordinasi
melalui media daring baik dengan menggunakan Zoom, Whatsapp, Google Meet,
ataupun media daring lainnya. Kegiatan yang mendukung penyusunan laporan
keuangan, antara lain: Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
Kementerian Semester I; Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian
Tahunan; Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian (Audited);
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Triwulan III; Penyusunan
Laporan Keuangan Perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri; Penyusunan
Dokumen Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan;
Rencana Aksi (Action Plan) Kementerian Perdaganganatas Audit BPK RI (LK, Kinerja,
PDTT); Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan dan Kinerja Kementerian Perdagangan; Pemantauan dan Evaluasi Hasil
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.
Rencana Aksi dalam mewujudkan Opini WTP antara lain:
1. Melakukan pembinaan dalam penyusunan Laporan Keuangan serta melakukan
monitoring penyelesaiannya.
2. Memastikan bahwa Laporan Keuangan (Neraca, LRA dan CaLK) selesai tepat
waktu dan akuntabel.
3. Menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang biasanya ada pada tiap
Akun Laporan Keuangan.
4. Menindaklanjuti Temuan BPK-RI pada tahun-tahun sebelumnya.
5. Komitmen Bersama untuk mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini WTP.
23
2.1.2 Sasaran 2: " Meningkatnya Kapabilitas Kinerja Organisasi Kemendag yang Inovatif dan Responsif "
No. Indikator Kinerja Target
Periode Januari – Juni 2021
Realisasi % Capaian
4 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Nilai 90 94,05 104,5%
5 Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Predikat Baik Baik 100
IK-4: Nilai Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran Nilai Capaian Kinerja Organisasi ditentukan berdasarkan Nilai
Kinerja Anggaran (NKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dimana NKA
merupakan gabungan dari nilai SMART (Sistem Monitoring Anggaran Terpadu)
dengan bobot 60% dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan
bobot 40%. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021
tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas
Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020, Nilai Kinerja
Anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 adalah 94,05. Sehingga
persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 104,5% dari target Perjanjian Kinerja.
Adapun untuk Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 biasanya baru diumumkan oleh
Kementerian Keuangan pada triwulan I tahun 2022.
Nilai SMART
Pengukuran nilai SMART dilakukan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja
Anggaran (EKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang
merupakan penyempirnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun
2017. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di Kementerian Perdagangan dilakukan secara
berjenjang pada tingkat satker, unit kerja eselon I, dan kementerian. Nilai akhir hasil
EKA Tahun 2020 sebagaimana dipantau melalui aplikasi SMART adalah 97,01 dengan
predikat kinerja “SANGAT BAIK”. Sementara itu, nilai SMART Kementerian
Perdagangan tahun 2021 masih belum final karena masih banyak output dan indikator
kinerja yang baru dapat diukur dan direalisasikan pada akhir tahun.
Nilai SMART Kementerian Perdagangan tahun 2020 sebesar 97,01
menunjukkan peningkatan 3,30 persen dibandingkan nilai SMART tahun lalu, yaitu
93,905. Perkembangan nilai SMART Kementerian Perdagangan selama 5 tahun
terakhir menunjukkan tren positif. Peningkatan nilai SMART secara drastis terjadi
pada tahun 2017 dan 2018, dimana masing-masing mencatatkan peningkatan 16,28%
dan 11,67%. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut Sekretariat Jenderal
melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi SMART secara gencar
24
sehingga terjadi peningkatan kepatuhan dan kesadaran dari unit-unit kerja untuk
melaporkan capaian kinerja output, indikator kinerja dan anggaran melalui aplikasi
SMART. Saat ini, pemantauan dan pelaporan capaian kinerja melalui sistem informasi
SMART telah dilakukan secara rutin dan periodik (bulanan dan triwulanan) di
lingkungan Kementerian Perdagangan dari tingkat kementerian hingga satker .
Gambar 2 Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan
Tahun 2016-2020
Sumber: Diolah dari SMART Kementerian Keuangan (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart)
Pengukuran Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian Perdagangan
diatas merupakan gabungan dari dua komponen penilaian, yaitu: Capaian Sasaran
Strategis (Aspek Manfaat) dan Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Eselon I
dengan bobot sama besar masing-masing 50%. Nilai komponen-komponen tersebut
pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Aspek Manfaat/Capaian Sasaran Strategis (CSS) memperoleh nilai 100 dari rata-
rata persentase capaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada
Perjanjian Kinerja di tingkat Kementerian.
b. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I memperoleh nilai 94,02. NKA
Unit Eselon I terdiri dari 2 (dua) komponen penilaian, yaitu: (1) Nilai Kinerja
Manfaat dan Implementasi; serta (2) Rata-rata nilai kinerja satker, dengan bobot
masing-masing 50 persen. Kemudian, NK Manfaat dan Implementasi terbagi lagi
ke dalam 2 (dua) aspek penilaian, yaitu: Aspek Capaian Sasaran Program (CSP) dan
Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing 66,7 persen dan 33,3 persen.
72,79
84,24
94,52 93,90597,01
2016 2017 2018 2019 2020
25
Gambar 3 Nilai Capaian Sasaran Strategis dan Rata-rata Nilai EKA Eselon I
Kementerian Perdagangan Tahun 2020
Sumber: Diolah dari SMART Kementerian Keuangan (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart)
Nilai Kinerja Capaian Sasaran Program merupakan rata-rata persentase capaian
seluruh Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Eselon I. Sementara
itu, pengukuran nilai Aspek Implementasi dan Rata-rata Nilai Kinerja Satker
merupakan gabungan dari 4 (empat) aspek penilaian anggaran, yaitu: Capaian
Keluaran dengan bobot 43,5%; Efisiensi Pemanfaatan Anggaran dengan bobot 28,6%;
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan dengan bobot 18,2%, serta
Realisasi/Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.
Gambar 4 Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Per Unit Eselon I
Kementerian Perdagangan Tahun 2020
Sumber: Diolah dari SMART Kementerian Keuangan (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart)
Dalam rangka menjamin kualitas kinerja anggaran di Kementerian Perdagangan,
Sekretariat Jenderal secara berkala (triwulanan) melakukan rapat koordinasi secara
virtual untuk melakukan pendampingan teknis pengisian aplikasi SMART dengan
90
92
94
96
98
100
CSS Rata2 NKA Eselon I
100
94,02
86
88
90
92
94
96
98
Bappeti ditjenPpi
Bp3 DitjenPKTN
Itjen Ditjenpen
ditjendaglu
ditjenpdn
setjen
Series1 97,94 97,25 96,16 94,99 94,56 94,47 90,56 90,19 90,1
26
mengundang seluruh satker Kementerian Perdagangan, termasuk Satker Perangkat
Daerah (SKPD) penerima Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi) dan Tugas Pembantuan
(SKPD Kabupaten/Kota).
Gambar 5 Bagan Proporsi dan Unsur Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran/SMART
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017
Nilai IKPA
Selain nilai SMART, Sekretariat Jenderal juga memantau perkembangan nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai IKPA adalah indikator yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Nasional (BUN)
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Panduan
penilaian IKPA berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA antara lain:
a. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran,
Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan
Dispensasi SPM).
b. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD,
Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D).
c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) Penyampaian LPJ
Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja.
27
Tabel 5 Perkembangan Realisasi IKPA Kementerian Perdagangan Tahun 2018 – 2020
NO TAHUN CAPAIAN IKPA
1 2018 90,25
2 2019 90,46
3 2020 91,27
Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)
Nilai IKPA Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 adalah 91,27. Nilai
tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan nilai IKPA pada tahun 2018 dan
2019, masing-masing sebesar 90,25 dan 90,46. Untuk Triwulan 2 Tahun 2021 nilai
sementara IKPA Kementerian Perdagangan sampai dengan bulan Juni adalah 79,86
karena masih terdapat beberapa indikator yang belum terealiasasi dan perlu
ditingkatkan. Indikator tersebut antara lain Deviasi Halaman III DIPA, Data Kontrak,
Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, Renkas dan Kesalahan SPM dimana nilainya
belum mencapai bobotnya.
Sumber: Hasil Penilaian IKPA K/L oleh Ditjen Perbendaharaan Kemnekeu
Gambar 6 Lampiran Surat Dirjen Perbendaharaan tentang Nilai IKPA Kemendag Periode Januari – Juni 2021
28
Berbagai dukungan dan hambatan dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam
rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, diantaranya adalah:
1. Faktor Pendukung:
• Tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga dimana
pada periode semester I dari total 747 tagihan, 720 tagihan diselesaikan tepat
waktu dan hanya 27 tagihan yang terlambat penyelesaiannya.
• Tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat
waktu, dimana pada periode semester I dari total 711 LPJ, 693 LPJ disampaikan
ke KPPN tepat waktu dan hanya 18 LPJ yang terlambat disampaikan ke KPPN.
• Tingkat kepatuhan penyampaian data kontrak secara tepat waktu, dimana
periode bulan semester I dari total 454 data kontrak yang terdaftar dan hanya
133 data kontrak yang terlambat disampaikan ke KPPN.
2. Faktor Penghambat:
• Rata-rata realisasi per unit Eselon I Kementerian Perdagangan di atas 35% dan
secara total Kementerian Perdagangan mencapai realisasi 38,92% pada
semester I (belum mencapai target realisasi minimal semester I sebesar 40%).
• Alokasi anggaran Kementerian Perdagangan (pagu DIPA) saat ini adalah sebesar
Rp3.495,4 miliar. Alokasi ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2020
sebesar Rp3.477,06 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp18,34 miliar atau
0,18%.
• Alokasi anggaran khusus COVID-19 pada Kementerian Perdagangan pada
periode Juni 2021 sebesar Rp.128,1 miliar, dengan realisasi anggaran mencapai
Rp. 10,2 miliar (8,01%). Persentase realisasi anggaran tertinggi terdapat pada
Satker Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi mencapai 92,54%, dengan jumlah
sebesar Rp. 16,5 juta dari anggaran sebesar Rp. 17,8 juta. Rata-rata realisasi
belanja penanganan Covid-19 masing-masing unit Eselon I Kementerian
Perdagangan masih dibawah 35%.
• Alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kementerian
Perdagangan pada periode Juni 2021 sebesar Rp.182,76 miliar, dengan realisasi
anggaran mencapai Rp. 131,9 juta (0,07%). Hal ini dikarenakan Sebagian besar
anggaran PEN masih diblokir
• Satker di Kementerian Perdagangan masih banyak yang melaporkan seluruh data
Caput (RO) tidak sesuai periode pelaporan.
3. Upaya yang akan dilakukan :
• Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran melalui Rapat
Koordinasi setiap bulan dengan Sekretaris Unit Eselon I dan Eselon II di
lingkungan Sekretariat Jenderal.
29
IK-5: Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan SPBE ditujukan
untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE, meningkatkan kualitas
penerapan SPBE, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga perlu
dilakukan evaluasi secara mandiri dan berkala dari pelaksanaan SPBE di setiap
Instansi Pusat dan Daerah.
Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan secara mandiri, dokumen dan interviu
sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Dalam hal
pelaksanaan penilaian interviu pada tahun2020 belum dapat dilakukan di tengah masa
awal pandemi COVID-19, sehingga evaluasi pada tahun 2020 menggunakan hasil
evaluasi SPBE tahun 2019.
Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Dengan
jumlah indicator penilaian berjumlah 47 indikator. Penilaian ini bertambah 12
indikator dari penilaian sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar yaitu adanya
penambahan penilaian Domain Manajemen SPBE termasuk diantaranya Manajemen
Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Pengetahuan. Hal ini dikarenakan enam aspek penilaian SPBE tersebut merupakan
turunan dari aspek penilaian evaluasi SPBE sebelumnya, dimana pada pedoman
evaluasi sebelumnya terdapat dua aspek mengenai Kebijakan SPBE dan saat ini
digabungkan menjadi satu aspek saja di area Tata Kelola SPBE. Aspek lainnya yang
telah dilakukan penilaian mandiri terkait aspek Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE,
sedangkan di aspek Manajemen SPBE PDSI masih melakukan penilaian mandiri dan
pengumpulan bukti evaluasi.
Pada masa triwulan II tahun 2020 ini penilaian mandiri awal telah dilakukan
berdasarkan aspek dan indikator evaluasi SPBE yang berlaku, PDSI telah
mengumpulkan bukti dokumen dan melakukan penilaian mandiri
Penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan turut didukung oleh
beberapa faktor, baik teknis TIK atau non teknis. Salah satu faktor pendukung teknis
yang dapat mempengaruhi peningkatan pencapaian target indikator evaluasi SPBE
adalah sebagaiberikut:
a. Penerapan serangkaian tata kelola dan standar dalam perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi TIK yang dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46
Tahun 2017 tentang penyelenggaraan TIK yang telah direviu menjadi Peraturan
Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE.
30
b. Penerapan prosedur operasional standar (SOP) dan koordinasi pada kegiatan
pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik/aplikasi, infrastruktur dan
pusat data Kementerian Perdagangan.
c. Telah dilakukan Reviu pada Masterplan TIK Kemendag tahun 2020-2024menjadi
Keputusan Menteri Perdagangan No. 935 Tahun 2021 tentang Rencana Induk
SPBE 2020 - 2024.
d. Pelaksanaan dan percepatan transformasi digital dan integrasi pada data,
informasi aplikasi di area pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan turut
mendukung pencapaian target indikator kinerja dan implementasi SPBE.
e. Penggunaan sertifikat elektronik pada tanda tangan elektronik di setiap
penerbitan dokumen resmi Pemerintah, baik dalam pelayanan publik dan
administrasi Pemerintahan.
Selain itu, terdapat faktor non teknis yang berperan penting dalam menunjang
pencapaian atas penerapan dan evaluasi SPBE antara lain:
a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko yang turut menekankan
perlunya kebijakan yang mendukung perubahan birokrasi menjadi lebih efektif
dan efisien dengan memanfaatkan TIK.
b. Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE sesuai dengan Keputusan Menteri
Perdagangan No. 898 Tahun 2021 dan Tim Assesor Internal SPBE sesuai dengan
Kepmendag No. 899 Tahun 2021 tentang SK Tim Asesor Internal SPBE, yang
diharapkan dapat mengarahkan dalam implementasi SPBE dan mengevaluasi
kinerja unit kerja.
c. Telah dibentuknya Tim Tanggap Insiden Siber yaitu Kemendag CSIRT sesuai
dengan Keputusan SekretarisJenderal No. 456 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Kemendag - CSIRT.
d. Arahan pimpinan dalam mempercepat transformasi digital pada pelaksanaan
tugas dan fungsi dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
e. Pembuatan peraturan yang menunjang perubahan pelaksanaan pelayanan publik
perizinan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja, sehingga
mempercepat dalam integrasi data, informasi dan aplikasi.
Tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapan SPBE di lingkungan
Kementerian Perdagangan selama periode triwulan I tahun 2020 tidak hanya pada hal
teknis TIK, tetapi hal non teknis TIK termasuk budaya organisasi didalamnya.
Tantangan dari sisi teknis TIK dalam menerapkan SPBE antara lain:
a. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan baru mengenai penerapan tata kelola
TIK dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sesuai dengan
kondisi Pandemi Covid – 19 seperti saat ini. Selain sosialisasi, diperlukan
penegakkan dan evaluasi tata kelola TIK dan standar teknis TIK yang masih dirasa
31
kurang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu penghambat dalam penerapan
SPBE.
b. Kurangnya perencanaan yang berkelanjutan dalam pembangunan dan
pengembangan sistem elektronik pada saat pengajuan inisiatif TIK, sehingga dapat
terlihat rencana dan fungsi atas pengembangan sistem elektronik selama 3-4
tahun ke depan. Hal ini bertujuan untuk melihat keterpaduan dan perencanaan
integrasi antar sistem elektronik dalam rencana induk TIK.
Sedangkan tantangan yang dihadapi sepanjang periode triwulan II tahun 2021
dari sisi non teknis TIK antara lain:
a. Tata laksana penerapan TIK atau SPBE masih diasumsikan sebagai domain khusus
yang hanya dilaksanakan oleh PDSI selaku unit TIK pusat, sehinggaketerlibatan
dan keterpaduan dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP dari unit kerja lainnya
turut berperan sangat besar dalam mendukung penerapan SPBE yang baik kurang
terlaksana.
b. Tingkat kesadaran (awareness) implementasi standar TIK dan Permendag
penyelenggaraan TIK dalam aktivitas pekerjaan dan pengadaan TIK di unit kerja
dirasa masih belum memahami secara jelas.
c. Belum adanya indikator umum atas pelaksanaan standar TIK di unit kerja lain.
Kebijakan-kebijakan dan kegiatan pendukung :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Perdagangan
b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
SistemPemerintahanBerbasisElektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian
Perdagangan
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE pada tahun
berikutnya, Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi terhadap penerapan
Permendag 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian
Perdagangan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan
Kementerian Perdagangan yang sudah selaras dengan konsep SPBE Nasional, sehingga
perlu dilakukan sosialisasi terhadap aturan, tata kelola, atau rencana induk
penyelenggaraan TIK kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan dan evaluasi terhadap rencana induk penyelenggaraan TIK yang selaras
dengan tujuan bisnis dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan.
32
Selain itu, perlu membuat kebijakan yang memuat pengaturan terhadap
penggunaan satu data perdagangan yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, dimana aliran data yang mengalir tidak
hanya terintegrasi dengan Instansi Pusat, tetapi juga antar Instansi Pusat dengan
Pemerintah Daerah sebagai amanat dari PP No 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Perdagangan.
Gambar 7 Nilai Indeks SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2019
Sumber: Kementerian PAN-RB
Berdasarkan hasil penilaian terakhir Tahun 2019, Indeks SPBE Kementerian
Perdagangan mendapat peringkat Baik dengan nilai Indeks SPBE 3,25 (dari skala 5).
33
2.1.3 Sasaran 3: " Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholders"
No. Indikator Kinerja Target
Periode Januari – Juni 2021
Realisasi % Capaian
6 Hasil Monev Keterbukaan Informasi
Publik
Predikat
Menuju
Informatif
N/A* N/A*
7 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
Kategori
Baik
Baik
(Nilai 83,52)
100%
Keterangan:
*) Pengukuran kinerja indikator belum dapat dilakukan pada triwulan II tahun 2021.
IK-6: Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik
Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik
diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk
mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Monev dilakukan terhadap 7 (tujuh) kategori badan publik, yaitu kementerian,
pemerintah provinsi, lembaga negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian
(LN/LPNK), lembaga non-struktural, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan
tinggi negeri, dan partai politik.
Monev keterbukaan informasi publik dilakukan untuk mengukur kualitas tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang selama ini dilakukan oleh
badan publik. Pengukuran tersebut dilakukan melalui serangkaian perumusan
parameter dan metodologi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Monev keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memantau dan
mengevaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik yang dilaksanakan
dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini
dimaksudkan untuk mengidentikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
keterbukaan informasi publik dan kemudian memberikan umpan balik atas
permasalahan tersebut.
Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 terdiri dari 5 (lima)
tahapan:
1. Sosialisasi. Sosialisasi telah dilaksanakan pada 15 Juni 2021, di mana tim KI Pusat
menjelaskan tahapan dan ketentuan umum pada pelaksanaan monitoring dan
evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021.
2. Pengisian aplikasi. Pengisian dilakukan secara online dimulai pada 23 Juni s.d 23
Juli 2021 melalui tautan https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ Badan publik
34
diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah itu badan publik dapat
login dan mengisi kuesioner yang terdapat pada aplikasi tersebut. Kuesioner
terdiri dari 4 (empat) indikator yang diturunkan menjadi 43 pertanyaan. Indikator
tersebut antara lain:
a) Indikator Pengembangan Website;
b) Indikator Pengumuman Informasi Publik;
c) Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan
d) Indikator Penyediaan Informasi Publik. Badan publik menjawab pertanyaan
tertutup berupa “Ya” atau “Tidak” kemudian menyertakan tautan dan atau
dokumen pendukung maksimal 2 MB pada kolom yang tersedia.
3. Verifikasi kuesioner; verifikasi ini dilakukan oleh tim dari KI Pusat setelah badan
publik melengkapi dan mengirimkan kuesioner kepada panitia penyelenggara.
4. Presentasi; setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KI Pusat, tahapan
selanjutnya adalah presentasi yang dilakukan oleh Atasan PPID Badan Publik
(Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan).
• Mengingat kondisi pandemi, sesi presentasi pada monitoring dan evaluasi
keterbukaan informasi publik akan dilakukan secara virtual.
• Butir pembahasan presentasi harus menitikberatkan pada inovasi dan
kolaborasi. Komponen Inovasi memperoleh bobot yang tinggi dalam
keseluruhan penilaian aspek presentasi yaitu sebesar 70%, inovasi mencakup
pembahasan inovasi pelayanan informasi publik (dengan bobot 30), inovasi
pelayanan informasi publik dalam masa pandemi COVID-19 (dengan bobot
20), manfaat inovasi bagi masyarakat (dengan bobot 30), dan strategi inovasi
agar efektif dan berkelanjutan (dengan bobot 20).
• Sedangkan kolaborasi dengan badan publik lainnya atau masyarakat dalam
rangka keterbukaan informasi publik memperoleh bobot 30% dalam
keseluruhan penilaian aspek presentasi. Kolaborasi ini mencakup proses
penyediaan informasi publik (bobot 30), proses pelayanan informasi publik
(bobot 30), dan proses penyebarluasan informasi publik (bobot 40).
• Sebelum memasuki tahapan presentasi badan publik harus mengirimkan
video terkait pelayanan informasi publik berdurasi 7 menit. Video tersebut
dikirimkan kepada tim penilai presentasi sebelum tahap presentasi. Pada saat
presentasi akan dilakukan pendalaman terhadap video yang telah dikirimkan;
5. Seminar dan penganugerahan keterbukaan informasi publik; ini merupakan tahap
akhir setelah seluruh rangkaian penilaian dilakukan oleh Tim Monev KI Pusat.
Penilaian kuesioner pada monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Monev KI Pusat kepada seluruh
badan publik memiliki persentase penilaian sebagai berikut:
35
a. Indikator Pengembangan Website memperoleh bobot 60 sedangkan Indikator
Pengumuman Informasi Publik memperoleh bobot 40. Untuk dua indikator ini,
persentase keseluruhan penilaiannya adalah 40%;
b. Indikator Pelayanan Informasi Publik memperoleh bobot 40 sedangkan Indikator
Penyediaan Informasi Publik memperoleh bobot 60. Untuk dua indikator ini,
persentase keseluruhan penilaiannya adalah 40%;
c. Setelah proses verifikasi kuesioner oleh Tim Monev Komisi Informasi Pusat. Tim
akan mengundang badan publik untuk melakukan presentasi sebagai tahapan akhir
penilaian. Penilaian presentasi ini memiliki persentase 20% dari total keseluruhan
penilaian.
Tabel 6 Kualifikasi Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik
No. Kategori Rentang Nilai
1 Informatif 90 – 100
2 Menuju Informatif 80 – 89,9
3 Cukup Informatif 60 – 79,9
4 Kurang Informatif 40 – 59,9
5 Tidak Informatif < 39,9
Sumber: Komisi Informasi Pusat
Pada saat ini sedang berlangsung tahapan pengisian kuesioner secara daring
melalui tautan https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ yang dimulai pada 23 Juni s.d.
23 Juli 2021. Hasil keseluruhan Monev Keterbukaan Informasi Publik baru dapat
disampaikan pada akhir bulan Oktober 2021.
Faktor Pendukung Pencapaian Predikat ‘Menuju Informatif’ pada pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, di antaranya:
1. Melaksanakan pelayanan informasi melalui optimalisasi berbagai saluran
informasi, yaitu Kontak Kami, e-mail, Aplikasi LAPOR-SP4N, Aplikasi PPID
Kemendag Mobile, dan media sosial @PPIDKemendag.
2. Menyampaikan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui
portal www.kemendag.go.id dan http://ppid.kemendag.go.id serta memanfaatkan
media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik agar mudah diakses oleh
publik.
3. Melaksanakan Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di
Lingkungan Kementerian Perdagangan bersama dengan seluruh perwakilan unit
Eselon I.
4. Melakukan Pengembangan Portal Pelayanan Informasi Publik
(http://ppid.kemendag.go.id) dan Aplikasi PPID Kemendag Mobile agar semakin
mudah diakses oleh masyarakat.
5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik secara
berkala.
36
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik
secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).
Faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian Predikat ‘Menuju
Informatif’ pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2021, di antaranya:
1. Pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan informasi publik
dalam rangka refocusing dan realokasi belanja untuk antisipasi kenaikan kasus
Covid-19;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik;
3. Rawannya penyebaran COVID-19 secara meluas menyebabkan pelayanan
informasi secara fisik ditiadakan, khususnya di tengah kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
IK-7: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa berupa
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pelayanan publik harus
melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara terukur, salah satunya melalui
metode survei.
Pedoman tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat dan indikator-
indikator telah ditetapkan dalam PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan merupakan salah satu
upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.
Aspek yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat meliputi:
1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian atau jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; merupakan pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
5. Kompetensi Pelaksana atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
6. Perilaku Pelaksana; sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
37
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
8. Sarana dan Prasarana.
Dengan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) maka kita akan
mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, SKM juga dapat dimanfaatkan sebagai
bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu
dilakukan serta memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan.
Kegiatan survei dilaksanakan secara daring dengan responden yaitu
stakeholders atau pengguna layanan publik Kementerian Perdagangan khususnya
pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri dan perizinan perdagangan luar
negeri. Pada akhir pelayanan yang telah diberikan, petugas perizinan perdagangan
dalam negeri dan perizinan perdagangan luar negeri akan menyebarkan link survei
yang berisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tentang layanan publik di
Kementerian Perdagangan yang disesuaikan dengan jenis layanannya.
Metode yang digunakan melaui pendekatan kualitatif dengan pengukuran
menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan
tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari
pilihan yang tersedia.
Survei dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat, pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal akan melakukan 3 (tiga) kali Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Pelayanan Publik. Periode pertama survei dilakukan
selama rentang waktu Januari s.d. Juni 2021, hasil survei akan diolah dan dilaporkan
hasilnya pada bulan Juli 2021. Sedangkan periode kedua dilakukan selama rentang
waktu Juli s.d. September 2021, hasil survei akan diolah dan dilaporkan hasilnya pada
bulan Oktober 2021. Periode ketiga akan dilaksanakan pada Oktober s.d. Desember
2021. Hasil survei periode ini akan diolah dan dilaporkan hasilnya pada bulan Januari
2022.
Survei IKM Periode 1 Tahun 2021 dilaksanakan pada Januari-Juni 2021 dan
diikuti oleh 164 responden secara daring. Hasil Survei IKM Periode I Tahun 2021
sebesar 83,52 menunjukkan hasil yang positif dibandingkan dengan survei pada
Periode II Tahun 2020, dengan peningkatan sebesar 1,69. Dengan demikian, mutu
Layanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan untuk sementara ini
mendapatkan nilai B (Baik). Meskipun target indikator kinerja Sekretariat Jenderal
telah tercapai pada pelaksanaan Survei Periode I Tahun 2021, diharapkan pada akhir
tahun 2021 nilai hasil survey dapat meningkat hingga mendapatkan predikat kinerja
“Sangat Baik”. Jika diamati secara rinci, terdapat 3 (tiga) aspek penilaian dengan hasil
IKM tertinggi, yaitu: “Waktu yang Dibutuhkan Dalam Menjawab Pertanyaan" (11,66);
“Kesopanan & Keramahan Petugas" (10,69); dan "Kenyamanan Fasilitas Ruang
Runggu" (10,31).
38
Tabel 7 Aspek-aspek Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode I Tahun 2021
NO ASPEK Nilai IKM
1. Kemudahan Prosedur Pelayanan 6,09
2. Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik 3,27
3. Kesesuaian Pelaksanaan Waktu Pelayanan 3,20
4. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan 3,14
5. Waktu memperoleh Informasi yang Dibutuhkan 11,66
6. Kejelasan Informasi yang Diberikan Petugas Pelayanan 6,19
7. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10,69
8. Keadilan untuk Mendapatkan Informasi 6,30
9. Kenyamanan Fasilitas Ruang Tunggu 10,31
10. Tampilan Website Kementerian Perdagangan 10,18
11. Kecepatan Akses Website Kementerian Perdagangan 3,16
12. Kesesuaian maklumat pelayanan informasi 6,13
13. Penanganan Pengaduan pada Unit Pelayanan Informasi 3,21
Indeks Kepuasan Masyarakat 83,52
Sumber: Hasil Survei IKM Periode I Tahun 2021
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat beberapa kendala,
baik eksternal maupun internal, antara lain:
1. Pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan informasi publik
dalam rangka refocusing dan realokasi belanja untuk antisipasi kenaikan kasus
COVID-19.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik.
3. Rawannya penyebaran COVID-19 secara meluas menyebabkan pelayanan
informasi secara fisik ditiadakan, khususnya di tengah kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung
peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik di Kementerian
Perdagangan, antara lain:
1. Membangun sistem informasi layanan publik dengan menggunakan chatbot.
2. Menyusun database informasi publik yang dapat diakses oleh petugas informasi
agar dapat memberikan layanan secara cepat dan efisien.
3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis serta
knowledge sharing bagi petugas layanan informasi secara rutin.
39
2.2 REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar
Rp931.033.630.000. Realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan
Juni 2021 adalah Rp311.120.783.189 atau mencapai 33,42% dari keseluruhan pagu
anggaran. Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan
triwulan II tahun 2021 berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 8 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Periode Januari – Juni Tahun 2021
NO KEGIATAN PAGU AWAL REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 16.260.346.000 6.095.734.319 37,49
2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi
18.981.088.000 5.738.000.175 30,23
3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 93.056.728.000 39.531.952.842 42,48
4 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan
84.371.033.000 34.875.452.751 41,34
5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan
8.384.281.000 1.535.075.355 18,31
6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 33.492.594.000 12.947.827.516 38,66
7 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian
24.700.155.000 8.011.344.381 32,43
8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 29.205.733.000 6.461.191.932 22,12
9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor
6.607.200.000 1.447.567.287 21,91
10 Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi 4.777.439.000 1.083.076.300 22,67
11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)
4.275.574.000 977.893.878 22,87
12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan
86.754.575.000 41.737.212.562 48,11
13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 36.158.378.000 4.412.373.053 12,20
14 Penyelenggaraan Akademi Metrologi 125.203.040.000 4.393.008.985 3,51
15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional
8.957.020.000 3.250.102.023 36,29
16 Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)
10.843.125.000 4.818.569.406 44,44
17 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional
77.935.889.000 28.321.172.430 36,34
18 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan
8.206.964.000 1.657.745.293 20,20
19 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang
51.116.191.000 11.454.139.884 22,41
20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan
5.520.510.000 1.482.673.626 26,86
21 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
196.225.767.000 90.902.250.091 46,33
Total 931.033.630.000 311.120.783.189 33,42
Sumber: Hasil Pemantauan Kinerja Anggaran
40
41
BAB III PENUTUP
Secara umum, pencapaian kinerja Sekreteriat Jenderal Kementerian Perdagangan
sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 telah berada di jalur yang tepat. Namun
demikian, masih terdapat ruang untuk optimaliasasi pencapaian sasaran melalui sejumlah
pelaksanaan kegiatan pada setengah tahun selanjutnya. Dari keseluruhan indikator kinerja
(IK) Sekretariat Jenderal, sebanyak enam indikator mamu mencatatkan persentase capaian
kinerja mendekati 100% dan satu indikator baru dapat diukur realisasinya pada akhir
tahun 2021. Sehingga, rata-rata capaian kinerja Setjen pada semester I tahun 2021 sebesar
86,27 persen.
Sementara itu, dari aspek kinerja anggaran terdapat beberapa kegiatan yang
memanfaatkan anggaran lebih besar dari yang telah ditargetkan dan sebagian lainnya
kurang dari yang ditargetkan. Secara total Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp931.033.630.000. Sampai dengan akhir triwulan
II, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah Rp311.120.783.189 atau
sebesar 33,42% dari keseluruhan pagu anggaran Sekretariat Jenderal.
Capaian kinerja Setjen pada setengah tahun pertama mampu memberikan
optimisme, namun memasuki semester II tahun 2021 Pemerintah menghadapi tantangan
peningkatan angka COVID-19 yang membutuhkan peran dan perhatian khusus dari
Pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan
refocusing dan realokasi anggaran Kementerian Perdagangan untuk dimanfaatkan dalam
penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun refocusing anggaran
turut mempengaruhi progress pencapaian output dan pelaksanaan kegiatan, Sekretariat
Jenderal berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja Eselon I untuk memastikan seluruh
sasaran dan target Perjanjian Kinerja tetap dapat tercapai secara optimal.
Adapun beberapa kendala teknis lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Sekretariat Jenderal selama triwulan II adalah kerjasama dengan instansi pemerintahan
lainnya khususnya dalam mendukung pengukuran realisasi dan capaian kinerja. Oleh
karena itu, Sekretariat Jenderal senantiasa tetap berkoordinasi dengan K/L terkait agar
dapat memenuhi target capaian kinerjanya. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perdagangan juga terus dibina sesuai dengan Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024
Demikian Laporan Triwulan II Tahun 2021 Sekretariat Jenderal ini disusun sebagai
instrumen monitoring dan evaluasi kinerja agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya untuk pengembangan dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.
42
43
LAMPIRAN
44
45
Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja
46
47
48
49
Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal
50
Program Dukungan Manajemen
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal
Periode : Januari - Juni 2021
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
s.d. Tw. II
%
Capaian
Meningkatnya
Birokrasi Kemendag
yang Akuntabel,
Transparan, dan
Berintegritas
Indeks Reformasi
Birokrasi Nilai 78 77,53 99,4%
Nilai Hasil Evaluasi
SAKIP Predikat BB BB 100%
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Kemendag
Opini WTP WTP 100%
Meningkatnya
Kapabilitas Kinerja
Organisasi Kemendag
yang Inovatif dan
Responsif
Nilai Capaian Kinerja
Organisasi Nilai 90 94,05 104,5%
Tingkat Kematangan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Predikat Baik
Baik 100%
Meningkatnya
Kepuasan dan
Kepercayaan
Stakeholders
Hasil Monev
Keterbukaan Informasi
Publik
Predikat Menuju
Informatif N/A*) N/A*)
Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
Kategori Baik
Baik
(Nilai 83,52) 100%
NO KEGIATAN PAGU AWAL REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 16.260.346.000 6.095.734.319 37,49 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Organisasi 18.981.088.000 5.738.000.175 30,23
3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 93.056.728.000 39.531.952.842 42,48 4 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan
Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan
84.371.033.000 34.875.452.751 41,34
5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan
8.384.281.000 1.535.075.355 18,31
6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 33.492.594.000 12.947.827.516 38,66 7 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya
Kemetrologian 24.700.155.000 8.011.344.381 32,43
8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 29.205.733.000 6.461.191.932 22,12 9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan
Lintas Sektor 6.607.200.000 1.447.567.287 21,91
10 Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi 4.777.439.000 1.083.076.300 22,67 11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan
Pengamanan (Safeguard) 4.275.574.000 977.893.878 22,87
51
NO KEGIATAN PAGU AWAL REALISASI %
12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan
86.754.575.000 41.737.212.562 48,11
13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 36.158.378.000 4.412.373.053 12,20 14 Penyelenggaraan Akademi Metrologi 125.203.040.000 4.393.008.985 3,51 15 Penguatan Lembaga Perlindungan
Konsumen Nasional 8.957.020.000 3.250.102.023 36,29
16 Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)
10.843.125.000 4.818.569.406 44,44
17 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional
77.935.889.000 28.321.172.430 36,34
18 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan
8.206.964.000 1.657.745.293 20,20
19 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang
51.116.191.000 11.454.139.884 22,41
20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan
5.520.510.000 1.482.673.626 26,86
21 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
196.225.767.000 90.902.250.091 46,33
Total 931.033.630.000 311.120.783.189 33,42
52
53
Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
54
1. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Perencanaan
Tahun Anggaran : 2021
Tabel 1
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi
(s.d. Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya Efektivitas
Penusunan Kinerja dan Anggaran
yang Berkualitas
Persentase RKA Berpedoman SOP 10% 5,6% 56,00
Peresentase Penerapan Kualitas Output 10% 6% 60,00
2 Meningkatnya Kualitas Realisasi
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Persentase Kinerja Output yang Dilaporkan
Tepat Waktu 80% 70% 87,50
Jumlah Rata-Rata Tingkat Revisi Output < 8 Kali 4 100,00
3 Terselenggaranya Perbaikan
Kualitas Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat
Jenderal Nilai 80 83,051) 103,81
Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang
Ditindaklanjuti 60% 94% 156,67
4 Meningkatnya Kualitas Kerja-sama
bersama Pemangku Kepentingan
Persentase Unit yang Memanfaatkan
Kerjasama 70% 35% 50,00
Nilai Akuntabilitas Implementasi Kerja Sama Nilai 60 N/A2) N/A2)
5 Meningkatnya Peluang Akses
Kerjasama
Tersusunnya Informasi Area Kerjasama dan
Stakeholders yang Relevan 100% 50% 50,00
Jumlah Area Kerjasama yang Relevan 3 Area 3 Area 100,00
Keterangan:
1) Nilai hasil evaluasi AKIP Setjen tahun 2020 2) Nilai realisasi dan capaian baru dapat ditentukan di akhir tahun.
55
Tabel 2
Indikator Kinerja Kegiatan Rincian Output Target Kinerja Output (%) Anggaran Kinerja Anggaran (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
− Persentase RKA Berpedoman SOP − Peresentase Penerapan Kualitas Output − Jumlah Rata-Rata Tingkat Revisi Output − Persentase Unit yang Memanfaatkan
Kerjasama − Nilai Akuntabilitas Implementasi Kerja
Sama − Tersusunnya Informasi Area Kerjasama
dan Stakeholders yang Relevan − Jumlah Area Kerjasama yang Relevan
Layanan Perencanaan
Tahunan 1 Layanan 50 50 8.693.114.000 50 31,66
− Persentase Kinerja Output yang Dilaporkan Tepat Waktu
− Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal
− Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti
Layanan Monitoring dan
Evaluasi Internal 1 Layanan 50 50 2.700.000.000 50 40,48
(tidak ada indikator) Layanan Perkantoran 1 Layanan 50 50 3.357.232.000 50 48,35
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikas
10 Unit 45 47 223.532.000 45 47,22
Pembinaan JFT Perencana 100 Orang 50 51 600.000.000 50 51,44
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
1 Layanan 50 50 138.040.000 50 34,22
Pengelolaan Kepegawaian 1 Persen 75 90 135.560.000 75 82,90
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
1 Persen 50 50 80.868.000 50 62,65
JUMLAH 16.260.345.989 47 37,50
56
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Organisasi dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Efektifitas Organisasi Kementerian Perdagangan
Persentase SOP Efektif mendukung Output sesuai tugas dan fungsi
50% 50% 40% 80%
Persentase tindak lanjut kebijakan organisasi dan kepegawaian yang ditetapkan
50% 50% 50% 100%
Meningkatnya Kinerja ASN
Kementerian Perdagangan
Persentase kepuasan Pegawai terhadap layanan kepegawaian 60% 60% 60% 100%
Persentase pejabat teknis perdagangan yang memenuhi kompetensi
50% 50% 50% 100%
Persentase jumlah penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
50% 50% 50% 100%
Persentase pegawai dengan bobot nilai 5 pada dimensi disiplin Indeks Profesionalitas ASN
- - - -
Persentase pegawai dengan bobot nilai minimal 25 pada dimensi kinerja Indeks Profesionalitas ASN
- - - -
57
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Manajemen
Organisasi Layanan 50% 40% 2,240,556,000 50% 27%
Layanan Manajemen
Organisasi Layanan 50% 50% 167,024,000 50% 11%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang 60% 60% 5,001,715,000 50% 20%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang 50% 50% 3,059,223,000 50% 52%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang 50% 50% 1,954,012,000 50% 16%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang - - 841,900,000 50% 14%
Layanan Manajemen Sumber
Daya Manusia Orang - - 318,672,000 50% 43%
JUMLAH 13,583,102,000
58
3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Keuangan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw
II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan yang
disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
98% 40% 90 91,83
Tingkat Optimalisasi Penggunaan PNBP 76% 40% 32,95 43,35
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)
Nilai 92 40% 79,86 86,80
Indeks Pengelolaan Aset Nilai 80 40% - -
Meningkatnya Kualitas Laporan Penatausahaan
dan Pengelolaan BMN yang tertib dan Akuntabel
Persentase Pengelolaan BMN yang tertib
fisik dan administrasi
90% 40% 85,64 95,15
59
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan 40 31,96 3.289.929.000 40 31,96
Layanan Umum 1 Layanan 40 35,30 1.312.280.000 40 35,30
Layanan Sarana Internal 1 Layanan 40 55,11 353.500.000 40 55,11
Layanan SDM 1 Layanan 40 37,22 115.220.000 40 37,22
Layanan Perkantoran 1 Layanan 40 45,26 87.985.799.000 40 45,26
JUMLAH 93.056.728.000
60
4. Pembinaan Adminitrasi dan Tugas Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Umum dan Layanan Pengadaan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw
II)
%
Capaian Penjelasan Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
yang Sesuai Aturan
Indeks
Fungsionalitas
Sarana Prasarana
Pendukung
65 20% 20% 100% Indeks fungsionalitas diperoleh dengan mendata jumlah
sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi baik
dibagi jumlah sarana prasarana di Kemendag dikali
100%.
Penilaian ini akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.
Sementara pada Triwulan ke-2 fokus kegiatan adalah
pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas serta
Penertiban Aset Rumah Dinas Jabatan. Pada Triwulan
ke-3 akan dilakukan inventarisasi sebelum proses
penilaian fungsionalitas dapat dilakukan.
Meningkatnya Nilai
Tambah Fungsi
Pengadaan
Nilai
Penyelenggaraan
Pengadaan
Barang/Jasa
83 40% 40% 100% Survei layanan pengadaan barang dan jasa secara rutin
dilakukan terhadap PPK yang melaksanakan pengadaan
melalui pemilihan oleh Pokja Pemilihan. Sesuai dengan
pelaksanaan survei pada periode sebelumnya,
penyusunan indikator survei, penyebaran dan
pengolahan data akan dilaksanakan pada triwulan III dan
IV.
Finalisasi konsep indikator survei layanan pengadaan
barang dan jasa terhadap para PPK yang melaksanakan
pengadaan melalui pemilihan oleh Pokja pemilihan akan
dilakukan pada Triwulan III. Sedangkan, penyebaran
survei akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.
61
Kemudian, untuk pengolahan data akan dilaksanakan
pada Triwulan IV.
Terwujudnya
Ketertiban Arsip
Negara
Nilai Pengawasan
Arsip
Memuaskan 50%
45%
(Audit
eksternal
selesai)
90% Indikator Nilai Pengawasan Arsip diperoleh dari Audit
Eksternal oleh ANRI dan Self Assesment Internal.
Pada bulan Juni, ANRI telah melakukan Audit Eksternal.
Pada bulan Agustus dijadwalkan Self Assesment Internal
akan dikirim ke ANRI. Setelah dilakukan sidang Pleno,
nilai akhir akan diumumkan pada akhir tahun (TW IV).
Meningkatnya
Kenyamanan dalam
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Nilai Kenyamanan
Sarana Prasarana
Pendukung
Pelayanan Publik
70 20% 20% 100% Survey kenyamanan dalam penyelenggaraan layanan
publik direncanakan akan dilaksakan pada Triwulan IV
tahun 2021.
Di sisi lain layanan publik rutin terkait seperti
Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Pengoperasian
Sarana dan Prasarana Gedung; Layanan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin Lainnya,
serta Pengelolaan BMN; dan Pengelolaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung tetap
berlangsung sesuai jadwal dengan realisasi anggaran
Januari s.d. Juni 2021 sebesar 50,78%.
62
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Perkantoran 1 layanan 75.228.490.000 44%
Layanan Sarana Internal 1 layanan 0 0
Layanan Organisasi dan Tata Kelola
Internal
1 layanan 658.734.000 19,9%
Layanan Umum 1 layanan 7.002.026.000 41,8%
Layanan Umum 1 layanan 21.381.202.000 19,04%
Layanan Sarana Internal 1 layanan 821.838.000 52,5%
Layanan Prasarana Internal 1 layanan 100.000.000.000 0,13%
Jumlah 205.092.290.000 19,9%
63
5. Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Hukum
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Kinerja yang Strategis dan Relevan
Persentase Pemberian Kajian Hukum (Legal Opinion) yang Tepat Waktu 95% 30 31.58
Persentase Peraturan Yang Dipublikasikan Pada Website JDIH 95% 61.54 64.78
Tersusunnya Regulasi yang Harmonis dan Tepat Waktu
Indeks Reformasi Hukum Indeks 60 30 50
Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan yang tepat waktu dan Sesuai Program Legislasi
95% 75 78.94
Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bebas sengketa
Persentase Penyelesaian Sengketa yang diselesaikan
100% 50 50
64
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Data dan Informasi Publik 1 Layanan 50 64.78 461,174,000 50 10.57
Layanan Perkantoran 1 Layanan 50 50 1,665,970,000 50 42.82
Layanan Sarana Internal 18 Unit 50 40 198,000,000 50
-
Layanan SDM 2 Orang 50 45 108,000,000 50
8.78
Layanan Hukum 3 layanan 50 78.94 5,951,137,000 50 14.54
JUMLAH 8,384,281,000
65
6. Pelayanan Informasi Publik
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Humas
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian
(%)
Realisasi
(s.d Tw II)
%
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas konten informasi yang
atraktif
Jumlah rilis dan konten dalam bentuk
infografis ataupun video berdasarkan
area kerja UKE 1
6 50 76 100
Meningkatkan pemanfaatan
media dalam penyampaian
informasi
Persentase rilis berita Kemendag yang
ditayangkan di media massa
60 50 90 100
Persentase positif di media sosial terkait
Kementerian Perdagangan
70 50 80 80
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian
(%)
Realisasi
(s.d Tw II)
%
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya jaminan tepat
waktu dan tepat guna pelayanan
publik
Persentase layanan yang sesuai
ketepatan waktu/SLA 80
- - -
Meningkatnya pengelolaan dan
dokumentasi informasi publik
Nilai aksesibiliitas informasi publik 75
- - -
Meningkatkan kualitas publikasi
informasi Kemendag
Nilai kualitas informasi publik 75
- - -
66
7. Layanan Advokasi Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Advokasi Perdagangan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%) Realisasi (s.d.
Tw II) Capaian
(%)
Terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat
Persentase pemanfaatan dokumen non-litigasi 87 45 88 101
Persentase pemanfaatan penyelesaian dokumen litigasi dalam rangka sengketa perdagangan internasional
100 45 30 66
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi
(s.d Tw II) Rencana
Realisasi
(s.d Tw II)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase pemanfaatan dokumen non-
litigasi 87 45 23 5.568.600.000 45 23,52
Persentase pemanfaatan penyelesaian
dokumen litigasi dalam rangka sengketa
perdagangan internasional
100 45 8 1.006.260.000 45 8,16
JUMLAH 6.574.860.000
67
8. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi (s.d
Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Kompetensi SDM
Perdagangan
Persentase SDM yang meningkat kompetensinya
setelah mengikuti pelatihan
81%
(267 Peserta)
45% 40,45 %
108 Peserta
49.93%
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pelatihan Teknis Pelaku UMKM Sektor Perdagangan
90 Peserta 25 0 188.925.000 25 0
Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Perdagangan
222 Peserta 65 54,05
(120 Peserta)
1,202,106,000 65 2,22
(26.700.000)
Pelatihan Teknis Aparatur Kementerian Perdagangan
860 Peserta 55 123,95
(1066 Peserta)
2,058,576,000 55 13,78
(283.733.500)
Pelatihan bagi Pegawai Non Aparatur Kementerian Perdagangan
240 Peserta 62 75
(180 Peserta)
731,199,000 62 27,41
(200.429.000)
Pelatihan Teknis Aparatur Daerah Bidang Perdagangan
60 Peserta 0 0 377,750,000 0 0
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Aparatur
1 Kegiatan 0 0 113,866,000 0 2,10
(2.399.880)
Tindaklanjut dan Pendampingan Pasca Pelatihan Non Aparatur
1 Kegiatan 0 0 54,806,000 0 0
JUMLAH 4.727.228.000 45 10,86
68
9. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian
Tahun Anggaran : 2021
Kegiatan: Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas
Pengembangan Sumber Daya di Bidang
Kemetrologian
Persentase SDM Kemetrologian yang meningkat
kompetensinya 80 persen 40 0 0
Persentase hasil pengembangan teknologi di bidang
Kemetrologian yang sesuai target capaian 80 persen 25 - -
Persentase Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti 75 persen 50 100 133
Tingkat pelayanan pengembangan sumber daya
kemetrologian Nilai 4,1 40 - -
Kegiatan: Penyelenggaraan Akademi Metrologi
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tersedianta tenaga terampil di bidang
kemetrologian yang kompeten dan siap
kerja
Persentase lulusan yang bekerja di bidang metrology,
instrumentasi dan perdagangan 60 persen 25 50 persen 83,3
Jumlah penelitian yang dipublikasikan di proceeding
seminar nasional, seminar internasional dan/atau
jurnal nasional
5 penelitian 45 4 penelitian 80
Jumlah Kerjasama di bidang metrology, instrumentasi
dan perdagangan yang ditindaklanjuti 3 kerjasama 40 0 kerjasama 0
69
70
71
10. Peningkatan Penyelidikan Tindak Pengamanan (safeguards)
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian
(%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas
penyelidikan tindakan
pengamanan perdagangan
(Safeguard) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah penanganan penyelidikan
tindakan pengamanan perdagangan
(Safeguard)
7 50 7 100
Prosentase Rekomendasi Kebijakan
Tindakan Pengamanan Perdagangan
Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder 100% 50 14,29 14,29
72
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d.Tw II
Realisasi s.d. Tw II
Rencana s.d. Tw II
Realisasi s.d. Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanganan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard)
7 penanganan
50
22.87
977,893,878 50 34.73
Rekomendasi Kebijakan Tindakan Pengamanan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder
100%
Layanan perkantoran 12 bulan 47.52
1,882,982,299
73
11. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Data dan Informasi
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Efektifitas
transformasi Digital
Indeks Implementasi TIK dalam Layanan Predikat baik 75 100 100
Meningkatnya Integritas Sistem
Penunjang Kinerja Teknis
Perdagangan
Jumlah Implementasi Integrasi Sistem
Informasi Perdagangan Jumlah 15 60 16 106,7
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Predikat
baik 75 100 43.169.928.000 50 23,47
1. Layanan Data dan Informasi
2. Layanan LPSE
Jumlah
15 60 106,7 3.750.633.000 50 2,87
74
12. Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Penanganan Isu Strategis
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan
Persentase Rekomendasi penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan
100 Persen 50 33 67
Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder
80 Persen 5 5 100
Terwujudnya kolaborasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan
Persentase capaian kegiatan yang mendukung sasaran Kementerian Perdagangan
80 Persen 20 40 200
Persentase Capaian Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP)
80 Persen 25 50 200
Nilai substansi laporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang disampaikan melalui e-simppel
80 Nilai 10 10 100
75
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Rekomendasi Penanganan Isu
Strategis Lintas Sektor yang
Berdampak terhadap
Perdagangan
6
Rekomendasi 50 33 1.812.154.000 40 19
Tindaklanjut Rekomendasi
Penanganan Isu Strategis Lintas
Sektor yang Berdampak
terhadap Perdagangan
5
Rekomendasi 40 20 262.100.000 30 10
Monitoring capaian kegiatan
yang mendukung sasaran
Kementerian Perdagangan
4 Dokumen 50 50 329.460.000 45 10
Monitoring Capaian Program
Prioritas Nasional Kementerian
Perdagangan yang dipantau
oleh Kantor Staf Presiden (KSP)
4 Dokumen 50 50 404.600.000 45 15
Monitoring laporan perwakilan
perdagangan di luar negeri 4 Dokumen 50 50 1.121.798.000 30 10
76
13. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya Transaksi dan Efektifitas Perlindungan Konsumen
Persentase Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah yang dimanfaatkan
20% 50 120 240
Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang Disebarluaskan
100% 50 50 100
Persentase Pengaduan Konsumen yang diselesaikan
45% 50 356 712
Persentase Keberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Yang Aktif
25% 50 60 120
Keterangan: 1. Dalam 1 Kajian/Telaahan Isu Aktual terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah (Kementerian/Lembaga).
2. Penerimaan pengaduan meningkat seiring semakin banyaknya saluran yang dibuka dalam menerima pengaduan.
77
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana TW 2 Realisasi TW 2 Rencana TW 2 Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Saran dan Pertimbangan Kepada
Pemerintah dalam rangka
Perlindungan Konsumen
10
Rekomendasi 50 120 Rp.1.000.000.000.- 50 53.89
Informasi di bidang Pelrindungan
Konsumen 1 Layanan 50 50 Rp.1.000.000.000.- 50 31.91
Menerima dan Menangani
Pengaduan Mengenai
Perlindungan Konsumen
750
Pengaduan 50 356 Rp.1.000.000.000.- 50 59.43
Pemberdayaan Lembaga
Perlindungan Konsumen
5
Forum 50 60 Rp.1.000.000.000.- 50 46.30
Sarana Internal 49 Layanan 50 50 Rp.1.620.284.000.- 50 15
Prasarana Internal 1 Layanan 50 50 Rp.200.000.000.- 50 62.06
Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 50 21.36% Rp.5.022.841.000.- 50 50.49
JUMLAH Rp.10.843.125.000.-
78
14. Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Anti Dumping Indonesia
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Kententuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku
Melakukan penyelidikan Kasus Anti Dumping dan Tindakan Imbalan (analisa data impor, asistensi, pra penyelidikan, penyelidikan, rekomendasi penyelidikan)
8 Kasus
90
8
100
Melakukan analisa dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)
1 laporan 1 1 100
Rancangan kebijakan ketentuan Anti Dumping
1 laporan 0 0 0
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Perkantoran 12 - - 3.637.590.000 50 48.36
JUMLAH