LATAR BELAKANG DAN POKOK-POKOK PERUBAHAN

UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

Disampaikan dalam: “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”

Hotel Intercontinental Bandung, Senin 21 November 2016

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

OLEH

R A Z I L U

SEKRETARIS DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

(ANGGOTA TIM PANSUS RUU PATEN)

BAGIAN I LATAR BELAKANG

PERUBAHAN UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

PENDAHULUAN

Sistem Paten yang Ideal: Keberpihakan pada kepentingan Nasional tanpa melanggar

prinsip-prinsip Internasiona; Menstimulasi peningkatan inovasi nasional melalaui peningkatan

jumlah permohonan paten (harus didukung anggaran R&D);

Berkontribusi terhadap petumbuhan ekonomi melalui komersialisasi/hilirisasi paten (harus cinta dan percaya dengan hasil karya anak bangsa);

Meningkatkan kesejahteran para Inventor dan masyarakat.

526412

652777

825136

928177

1102000

503582

542815

571612

578802

589410

342610

342796

328436

325989

318721

178924

188915

204589

210292

213694

142793

148560

147987

152662

160022

59444

61340

63167

65965

66889

42291

43955

43031

42854

42763

41414

44211

44914

40308

45517

35111

35242

34741

35481

38756

28649

30435

30884

30342

33043

5830

7026

7450

8023

8869

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

2011

2012

2013

2014

2015

Indonesia Brazil Canada Russian India Germany EPO Korea Japan USA China

POSISI PATEN INDONESIA

DALAM PATEN NEGARA2 LAIN

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lao PDR

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thailand

Viet Nam

BruneiDarussalam

Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Viet Nam

2013 11 75 7450 0 7205 0 3285 9722 7404 3995

2012 0 53 7027 0 6940 0 2994 9685 6746 3805

2011 0 43 5830 0 6452 0 3196 9794 3924 3560

2010 0 26 5630 0 6383 0 3393 9773 1937 3582

2009 42 28 4518 0 5737 0 2997 8736 5857 2890

POSISI PATEN INDONESIA

DALAM PATEN NEGARA2 ASEAN

UU PATEN DARI MASA KE MASA

1910

1953

1989

1997

2001

2016

?

UU No. 6

UU No. 13

UU No. 14

UU No. 13

?

Pengumuman

Menteri

Kehakiman Octrooi Wet No. J.S.5/41/4

No. J.G.1/2/17

Menstimulasi peningkatan permohonan paten nasional/domestik

Jumlah permohonan paten domestik masih relatih rendah;

Belum ada kemudahan pengajuan permohonan/ pendaftaran paten;

Proses penyelesaian permohonan paten dinilai lama dan berbelit-belit;

Biaya paten mahal, khususnya biaya pemeliharaan; dan

Reward/penghargaan kepada para Inventor yang menghasilkan Paten masih

rendah

Meningkatkan peran Negara untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan

rakyatnya melalui pemanfaatan paten (Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan

Lisensi Wajib), khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang sangat mendesak

dan pertahanan keamanan (Memanfaatkan fleksibiltas dalam TRIPs)

Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dari pemanfaatan

pihak asing tanpa memberikan kontribusi apa pun kepada NKRI (Nagoya Protokol)

LATAR BELAKANG PERUBAHAN

1. Optimalisasi kehadiran Negara dalam Pelayanan Terbaik Pemerintah di bidang

Kekayaan Intelektual;

2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip

Internasional;

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang teknologi untuk

mewujudkan penguatan teknologi;

4. Optimalisasi pemanfaatan Paten untuk kesejahteraan rakyat; dan

5. Membangun landasan Paten Nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum

pragmatis (Pragmatic Legal Realism).

PENGGANTIAN UU PATEN BARU DIDASARKAN PADA PENDEKATAN:

BAGIAN II POKOK-POKOK

PERUBAHAN UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

First-to-file system

Pengumuman A

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat

diterapkan dalam industri

Tidak memberikan paten untuk hasil karya yang tidak termasuk Invensi: kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: yang melibatkan kegiatan mental,

permainan, dan bisnis; aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; presentasi mengenai

suatu informasi; dan temuan (discovery) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada

dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan

peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah

diketahui dari senyawa.

PRINSIP DASAR

SISTEM PATEN INDONESIA (1)

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

Tidak memberikan paten untuk Invensi yang: 1) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

2) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia

dan/atau hewan;

3) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

4) makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau

5) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses

mikrobiologis.

Banding terhadap keputusan pemberian paten

Jangka waktu pelindungan terbatas (20 atau 10 tahun)

Pelindungan Teritorial

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

PRINSIP DASAR

SISTEM PATEN INDONESIA (2)

1. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing);

2. Inventor ASN/PNS (sbg Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan, dapat

melaksanakan paten dengan pihak ketiga (Royalty));

3. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru untuk publikasi dalam sidang ilmiah

atau forum ilmiah (Grace period 6 bulan)

4. Pengangkatan Expert /ahli sebagai Pemeriksa Paten;

5. Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik

dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten (Nagoya Protokol utk ABS),

jika tidak dipenuhi, Paten dapat dihapuskan

6. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk parallel import dan bolar

provision;

UU PATEN BARU POKOK-POKOK PERUBAHAN (1)

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

7. Pengaturan tentang second use dan termasuk second medical use;

8. Perluasan objek pelindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk proses atau metode

yang baru atau pengembangannya (semula hanya untuk produk baru);

9. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan harus menunjang transfer teknologi,

penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja (dapat diajukan gugatan

penghapusan oleh Jaksa atau pihak yang mewakili kepentingan Nasional);

10. Perluasan objek pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

11. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten

12. Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;

13. Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;

UU PATEN BARU

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

POKOK-POKOK PERUBAHAN (2)

14. Perluasan lingkup Lisensi-wajib (fleksibilats dalam TRIPs);

15. Perubahan mekanisme pembayaran biaya tahunan paten dari setelah Pemegang Paten

memanfaatkan hak ekskulsifnya menjadi sebelum Pemegang Paten memanfaatkan hak

ekskulsifnya (disesuaikan dengan UU PNBP)

16. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten yang megakibatkan gangguan

kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia

17. Percepatan/pengurangan waktu penyelesain pemeriksaan substantif

18. Penyempurnaan cara pengungkapan deskripsi dan klaim invensi dalam Permohonan

Paten (sesuai Pasal 29 TRIPs)

19. Perpanjangan jangka waktu penyampaian kelengkapan administrasi dan tanggapan

substantif (3+2) (+1) dan untuk 1 bulan terakhir dikenai biaya.

UU PATEN BARU

Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia

POKOK-POKOK PERUBAHAN (3)

www.dgip.go.id