KELOMPOK 2 : AHMAD NUR SALIM 14361003 AJI SANTOSO 14361005

AHMAD NUR SALIM14361003AJI SANTOSO14361004

LELANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI

PTK AKAMIGAS STEMPENDAHULUANKegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009.Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha dengan cara lelang melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

PANITIA LELANGPanitia Pelelangan Wilayah Kerja adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melaksanakan proses lelang Wilayah Kerja.Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas wakil dari Departemen ESDM, lnstansi terkait, Pemerintah Daerah, dan wakil dari lnstansi Daerah terkait.Panitia Pelelangan Wilayah Kerja wakil dari Departemen ESDM sebagaimana dimaksud terdiri atas wakil dari :a. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;b. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;c. Badan Geologi; dan/ataud. Sekretariat Jenderal Departemen ESDM.

PANITIA LELANGTugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia PelelanganWilayah Kerja sesuai dengan PP 59 Tahun 2007 pasal 20 ayat (5) meliputi :Menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;Menyiapkan Dokumen Lelang;Mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;Menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi; Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;Mengusulkan calon pemenang; danMembuat Berita Acara Pelelangan Wilayah Kerja.PERSYARATAN DAN TATA CARA PELELANGANPanitia Pelelangan Wilayah Kerja menyiapkan Dokumen Lelang yang meliputi :syarat administratif, teknis, dan keuangan;metode penyampaian dokumen penawaran;metode evaluasi penawaran; danprosedur penentuan pemenang lelang.Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.Metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan metode dua tahap, yaitu tahap kesatu dan tahap kedua.Metode evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELELANGANProsedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja meliputi :Tahap Kesatupengumuman prakualifikasi;pengambilan dokumen prakualifikasi;pemasukan dokumen prakualifikasi;evaluasi prakualifikasi;klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;penetapan hasil prakualifikasi;pengumuman hasil prakualifikasi;masa sanggah prakualifikasi.Tahap Kedua :undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;pengambilan Dokumen Lelang;penjelasan;penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;tahap pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik;pembukaan sampul penawaran;penetapan peringkat;pemberitahuan/pengumuman pemenang;masa sanggah; penjelasan sanggahan; dan penunjukan pemenang.JADWAL KEGIATAN

EVALUASI PENAWARANPanitia Pelelangan Wilayah Kerja melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi tahap kedua.Evaluasi tahap kesatu didasarkan pada evaluasi administrasi, teknis dan keuangan.Evaluasi tahap kedua didasarkan pada evaluasi harga uap atau harga tenaga listrik yang paling rendah yang dikaitkan dengan evaluasi teknis khususnya program kerja dan keuangan pada evaluasi tahap kesatu.Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dalam melakukan evaluasi penawaran Wilayah Kerja wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.EVALUASI ADMINISTRASISurat permohonan IUP kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;Identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;Profil perusahaan;Nomor Pokok Wajib Pajak;Surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data wilayah kerja atau bonus; danSurat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk pihak lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan.EVALUASI ADMINISTRASI

EVALUASI TEKNISPengalaman perusahaan;Kualifikasi tenaga ahli;Struktur organisasi proyek dan Program kerja.EVALUASI TEKNISEvaluasi terhadap program kerja meliputi :pola pengusahaan total projek; jadwal eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan;rencana teknis eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan;perhitungan harga listrik;waktu penentuan komitmen pengembangan atau notice of intend development;rencana pengembangan lapangan uap yang meliputi perhitungan sumur produksi, sumur injeksi dan sumur yang akan dikembangkan dan rencana biaya;kapasitas yang akan dikembangkan;tahapan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi; danfaktor kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dikembangkan.EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGANEvaluasi kemampuan keuangan meliputi :kesehatan keuangan perusahaan;sumber pendanaan untuk pengembangan proyek; danbukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; danbukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi.EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGANBukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi dalam bentuk:Rekening bersama antara badan usaha dengan Menteri, gubernur, atau bupatilwalikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya (escrow account) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;Pinjaman siap pakai (standby loan); atauSertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (underwritten credit facility).PENETAPAN PEMENANG WILAYAH KERJAPanitia Pelelangan Wilayah Kerja wajib mengusulkan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja termasuk berita acara pelelangan Wilayah Kerja kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal proses lelang selesai.Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja diterima dari Panitia Pelelangan Wilayah.

TERIMA KASIH