Embed Size (px)
Citation preview
1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Nomor 2 Tahun 2012 Seri E Nomor 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUDNOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANGPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
Menimbang : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, maka barang daerah perlu
dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan
secara optimal dalam rangka mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah perlu diatur pengelolaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di
Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4183);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik
/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134
Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status
Rumah Negeri;
12.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang
Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode
Barang Daerah Propinsi/Kota /Kabupaten;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah;
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2005.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 2005.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
5
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik
daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan,
kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan,
penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta
penatausahaannya.
14. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang
milik Negara/Daerah.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat
Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan
Barang milik daerah.
16. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik Negara/Daerah.
17. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, menyalurkan dan mengurus barang dalam proses
pemakaian yang ada disetiap Unit Kerja/ Satuan Kerja.
18. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Daerah yang ditetapkan.
19. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut
jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
20. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi
dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
21. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan
kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam
rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang
Daerah yang akan datang.
6
22. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan
rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam
melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang
Daerah yang dituangkan dalam anggaran.
23. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan
penentuan kebutuhan Barang Daerah dengan memperhatikan alokasi
anggaran yang tersedia.
24. Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan
Barang Daerah dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah.
25. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang
atau ruang penyimpanan lainnya.
26. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari
gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / satuan kerja
pemakai.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna
28. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam
pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif,
pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
29. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan
atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari
daftar inventaris barang milik daerah.
30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
Negara/Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
pemerintah.
BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :
a. mengamankan barang milik daerah;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan
barang milik daerah;
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.
7
Pasal 3
Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah;
b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan
efisien.
BAB IIIKEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari
pengelolaan barang Pemerintah.
Pasal 5
1. Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah.
2. Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah Daerah.
Pasal 6
1. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang Daerah.
2. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
mempunyai wewenang :
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan
tanah dan bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;
d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik
Daerah sesuai batas kewenangannya;
f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan.
3. Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
8
b. Kepala Unit Pengelola Barang Milik Daerah selaku pembantu
pengelola;
c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis daerah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran;
e. Penyimpan barang milik daerah;
f. Pengurus barang milik daerah.
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggung jawab :
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik
Daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik Daerah;
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh
Bupati atau DPRD;
e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
Daerah;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang
milik Daerah.
5. Kepala Unit pengelola barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola
Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD)
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang
milik Daerah yang ada pada SKPD.
6. Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik Daerah, berwenang dan
bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan
SKPD masing-masing.
7. Pengurus barang dan Penyimpan Barang bertugas menerima,
menyimpan, dan mengeluarkan serta mengurus barang milik Daerah
dalam pemakaian.
Pasal 7
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk
sebagai Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
9
BAB IVPERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian PertamaPerencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Pasal 81. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dengan melibatkan unsur / unit
kerja terkait menyusun :
a. standar barang;
b. standarisasi kebutuhan;
c. standarisasi harga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai.
Pasal 9
1. Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai
dengan Rencana Kebutuhan Anggaran yang dihimpun dari Rencana
Kerja.
2. Anggaran (RKA) masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja sebagai bahan
penyusunan Rancangan APBD.
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar Barang standar
kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan
standar harga.
4. Setelah APBD ditetapkan Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang
Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah
(DKPBD).
Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penentuan kebutuhan
dan pengganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Bagian KeduaPengadaanPasal 11
Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel.
10
Pasal 12
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan barang
dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Talaud.
2. Bupati Kepulauan Talaud melimpahkan kewenangan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada pengelola / SKPD.
3. Pengelola/SKPD menetapkan Panitia Pengadaan barang dan jasa, serta
menetapkan pemeliharaan barang/jasa.
Pasal 13
1. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas
keseragaman, pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan dipusatkan di
Unit Pengelola Barang Milik Daerah.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan
melalui Panitia Pengadaan Barang Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 14
Pengadaan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan cara pembelian,
pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola.
Pasal 15
Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, yang dibiayai dari
APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola berikut
dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST).
Pasal 16
(1) Setiap Tahun Anggaran, Bupati membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
(2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan format Berita Acara Serah
Terima (BAST) Barang dan Jasa maupun Daftar Hasil Pengadaan (DHP)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16, ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
11
Pasal 18
1. Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan
dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati.
2. Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan
sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau
pemerintah diserahkan kepada Bupati.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai
dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
5. Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat
dalam daftar inventaris.
6. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3)
dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VPENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 191. Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima oleh
Pengurus Barang, atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
2. Pengurus Barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas
pencatatan barang milik daerah berkewajiban untuk melaksanakan
administrasi perbendaharaan barang milik daerah.
3. Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus Barang, bertanggung
jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
selanjutnya disimpan dalam gudang / tempat penyimpanan lain.
5. Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 20
1. Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau
Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui
pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
12
2. Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau
Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui
pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
3. Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pasal 18, dilakukan setelah
diperiksa instansi teknis yang berwenang, dengan membuat Berita Acara
Pemeriksaan.
4. Dalam hal tertentu, Bupati dapat menetapkan Pembentukan Panitia
Barang Unit atas usul Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.
5. Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala SKPD untuk
membentuk panitia pemeriksa barang Milik Daerah.
Pasal 21
1. Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang Unit Kerja
/ Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas
memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan
sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK)
dan/atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai
salah satu syarat pembayaran.
Pasal 221. Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh pengurus barang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan
untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima
dari Kepala Unit Kerja / Satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Setiap tahun anggaran Kepala Unit / Satuan Kerja wajib melaporkan stock
atau sisa barang kepada Bupati melalui pengelola barang milik daerah.
BAB VIPENGGUNAAN
Pasal 23(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :
a. Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya
kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;
b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul
penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status
penggunaannya.
13
Pasal 24
Barang milik daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.
Pasal 25
(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan
dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang
dan/atau kuasa pengguna barang.
(2) Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola.
Pasal 26Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya.
Pasal 27Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.
BAB VIIPEMANFAATAN
Bagian PertamaPinjam Pakai
Pasal 28
1. Barang milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan dapat
dipinjam-pakaikan.
2. Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau
untuk sosial keagamaan.
3. Pinjam pakai tidak merubah status hukum memindahtangankan
kepemilikan barang milik daerah.
4. Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur
dengan Peraturan Bupati.
14
Bagian KeduaPenyewaan/Retribusi
Pasal 29
1. Barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang
belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada
Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
2. Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status hukum.
3. Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dan tembusannya diberitahukan kepada DPRD.
4. Barang Milik/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak
bergerak dapat dipungut Retribusi atas pemanfaatan barang tersebut.
5. Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke kas daerah.
6. Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun,
dan dapat diperpanjang.
Bagian KetigaPenggunausahaan
Pasal 30
1. Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat digunausahakan
dalam bentuk kerja sama (BGS, BSG dan KSO) dengan pihak ketiga.
2. Barang milik daerah yang digunausahakan paling lama 30 (tiga puluh)
tahun, dan apabila penggunausahaan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun
harus mendapat persetujuan DPRD.
3. Penetapan mitra Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna
(BSG) dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peminat/peserta.
4. Mitra BGS dan BSG selama pengoperasian harus membayar kontribusi
yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan yang dibentuk
oleh Kepala Daerah.
5. Barang milik Daerah yang digunausahakan tidak merubah status hukum
(tidak dipindahtangankan).
6. Tata cara pelaksanaan penggunausahaan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
7. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BGS, BSG dan
KSP ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan tembusannya disampaikan
kepada DPRD.
15
Pasal 311. Hasil penerimaan dari penggunausahaan barang milik Daerah (kontribusi)
disetor ke kas daerah.
2. Barang milik daerah yang digunausahakan dicatat tersendiri dalam Daftar
Inventaris dan dilaksanakan oleh unit pengelolaan barang milik daerah.
BAB VIIIPENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN
Pasal 32
1. Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah dalam
lingkungannya sebagai barang milik daerah yang telah dipisahkan.
2. Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun mutasi
barang milik daerah secara periodik dan daftar mutasi barang setiap
tahun anggaran Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).
3. Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain
barang usaha atau barang dagangan disampaikan kepada Bupati melalui
Pengelola setiap tahun anggaran.
4. Sensus Barang milik Daerah dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan
Daerah (PD) dan dilaporkan kepada Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 33Tata cara pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB IXPENGAMANAN
Pasal 341. Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh barang milik daerah baik
barang bergerak maupun tidak bergerak.
2. Pengamanan Barang milik Daerah dapat dilakukan secara fisik,
administratif dan tindakan hukum.
3. Pengamanan administratif dilakukan dengan melengkapi dokumen
kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB dan dokumen lainnya).
4. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda
kepemilikan barang.
5. Pengamanan tindakan hukum dilakukan dengan upaya hukum.
16
Pasal 35(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemerintah Daerah.
(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
Pasal 36Untuk mengamankan Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.
Pasal 37
(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan
aman.
(2) Penyimpan bukti kepemilikan dilakukan oleh Pengelola.
Pasal 38
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
1. barang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun
Pihak Ketiga, kecuali ada izin pengadaan.
2. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan
untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Pasal 39
Bidang-bidang tanah milik Daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara
sah dan secara nyata dikuasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak
atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sebagai
pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan
yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
BAB XPEMELIHARAAN
Pasal 40(1) Pengguna barang dan atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab
atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah
penguasaannya.
17
(2) Unit pengelola barang milik daerah wajib melakukan koordinasi atas
pemeliharaan barang Daerah yang dilakukan oleh SKPD.
Pasal 41(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40, dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA SKPD.
(2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (DKPBMD).
Pasal 42
(1) Kepala Unit SKPD bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil
pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib
melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut
kepada Pengelola secara berkala melalui unit pengelola barang milik
Daerah setiap semester.
(2) Unit pengelola barang milik daerah meneliti laporan dan menyusun daftar
hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang
bersangkutan.
Pasal 43
(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang
merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah
Daerah.
(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.
Pasal 44
Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Barang milik Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
BAB XIPENILAIAN
Pasal 45
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
18
Pasal 46Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca
daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
Daerah.
Pasal 47(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Internal
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan dapat melibatkan Lembaga
independent bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh
Bupati.
(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi
menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.
3. Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIIPENGHAPUSAN
Pasal 48(1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
Pasal 49(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a
ditetapkan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atas usul
pengelola barang.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.
19
Pasal 50
(1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan,
tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau
alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengguna Barang dengan surat keputusan dari Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Pengelola.
BAB XIII
PEMINDAH TANGANAN
Pasal 511. Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan
lagi/ hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih,
membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena
planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
2. Setiap penghapusan barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
b. pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu:
- sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
- harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
- dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
20
c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima
Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
mendapat persetujuan DPRD;
d. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (Lima
Milyar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
3. Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2), dilaksanakan melalui :
a. penjualan/pelelangan;
b. ruilslag / tukar menukar;
c. hibah.
4.Hasil pelelangan / penjualan disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
5. Tata cara penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian PertamaPenjualan Kendaraan Dinas
Pasal 52
Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas
dan Kendaraan Operasional Dinas.
Pasal 53
1. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Negara yang
berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada
pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
3. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di
Daerah.
Pasal 541. Kendaraan operasional Dinas yang berumur 8 (delapan) s/d 10 (sepuluh)
tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi
keperluan dinas dapat dijual/dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah
memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
21
2. Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun
mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini.
3. Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1)
hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 551. Kendaraan Operasional Dinas yang digunakan anggota DPRD dapat dijual
kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun
dan umur kendaraan 8 s/d 10 tahun.
2. Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 561. Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat
Negara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dan
pelelangan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dan 55, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Hasil penjualan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
3. Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati
setelah harga penjualan/sewa-beli Kendaraan dimaksud dilunasi.
4. Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan
selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
5. Pelunasan harga penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional
dilaksanakan sekaligus.
Pasal 571. Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional
sebagaimana dimaksud Pasal 53, 54 dan 55 belum dilunasi, Kendaraan
tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh
dipindahtangankan.
2. Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan
untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung
oleh pemerintah daerah.
3. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan
dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah
Daerah.
22
Bagian KeduaPenjualan Rumah Dinas Daerah
Pasal 58
Bupati menetapkan penggunaan rumah dinas Daerah dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan
status rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 59Penjualan rumah dinas daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas
sesuai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 60
1. Rumah dinas Daerah yang dapat dijual-belikan adalah :
a. rumah dinas Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi
Rumah Daerah Golongan III;
b. rumah dinas Golongan III yang telah berumur 10 ( sepuluh) tahun
atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada Pegawai.
2. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai
masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli
atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah
atau Pemerintah Pusat.
3. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni
pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati.
4. Rumah dinas daerah dimaksud tidak dalam sengketa.
5. Rumah dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai
oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah
tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 611. Harga Rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta
tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan
penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati.
23
2. Pelaksanaan penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 621. Pelunasan harga penjualan rumah dinas dilaksanakan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Hasil penjualan rumah dinas Daerah golongan III milik daerah
disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
3. Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli
atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
4. Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud
dalam pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian KetigaPelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Pasal 63
1. Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau
penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah,
baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan
pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan
cara :
a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
b. pelepasan dengan tukar menukar /ruislag/ tukar guling.
2. Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
3. Pelaporan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan cara lelang.
4. Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga
pasaran umum setempat.
5. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah
yang telah ada bangunan Rumah golongan III di atasnya.
7. Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
24
Pasal 64
1. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang
diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan atau kepada Pihak
Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan
DPRD.
2. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan atau dapat dilakukan
oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
3. Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai Internal dan
atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 65Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.
BAB XIVPENATAUSAHAANBagian Pertama
Pembukuan
Pasal 66
(1) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang
Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar
Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang
Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Penggolongan dan codefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian KeduaInventarisasi
Pasal 67(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh
barang milik daerah maupun yang dikuasai pihak ketiga baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak.
(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan,
penilaian, pendokumentasian dan penggunaan barang milik Daerah;
25
(3) Kepala SKPD bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang
inventaris yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.
(4) Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3)
disampaikan kepada Pengelola melalui unit pengelola barang milik Daerah
selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
Pasal 68(1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 67 dilaksanakan oleh
unit pengelola barang milik daerah.
(2) Unit pengelola barang milik Daerah sebagai Pusat Inventarisasi Barang
Daerah bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang
milik daerah.
Pasal 69
(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Sensus Barang milik Daerah
sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Buku Inventaris dan
Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.
(2) Unit pengelola barang milik daerah sebagai pusat inventarisasi barang
Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang.
(3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
(4) Kepala Unit/Satuan Kerja selaku pengguna barang daerah wajib
mendukung pelaksanaan sensus barang daerah.
(5) Pelaksanaan sensus barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 70
(1) Unit pengelola barang milik Daerah bertanggung jawab untuk menyusun
dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan
daftar mutasi barang setiap tahun dari semua unit kerja/satuan kerja
Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya.
(2) Unit pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuat Rekapitulasi Barang milik daerah.
Bagian KetigaPelaporan
Pasal 71
(1) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).
26
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Pengelola.
(3) Pengelola menyusun Laporan Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik
Daerah.
(4) Himpunan Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan
penyusunan Neraca Daerah.
(5) Tatacara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.
BAB XVPEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 721. Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah
dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh unit pengelola
barang milik daerah , Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh
Bupati.
4. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIPEMBIAYAAN
Pasal 73
1. Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah, disediakan biaya
operasional yang dibebankan pada APBD.
2. Pengelolaan Barang milik Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan
penerimaan Daerah diberikan biaya upah pungut/uang
perangsang/insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pengurus barang dan kepala Gudang dalam melaksanakan tugas dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah diberikan tunjangan /
insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
27
BAB XVIITUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG
Pasal 74
1. Pengurus barang yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan mengakibatkan kekurangan
perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan.
2. Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Pengurus
Barang atau Pengurus Barang lalai membuat perhitungan, yang telah
diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan
dikenakan Tuntutan Perbendaharaan Biasa.
3. Dalam hal Pengurus Barang meninggal, melarikan diri atau berada
dibawah pengampunan, lalai membuat perhitungan, yang telah diberikan
teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum
menyampaikan perhitungan dikenakan Tuntutan Pengamanan Barang
milik daerah.
4. Ketentutan lebih lanjut mengenai tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVIIISENGKETA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 751. Penyelesaian terhadap Barang milik Daerah yang bersengketa, dilakukan
terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit
Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai
dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara
perdata.
3. Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.
4. Tata cara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
BAB XIXSANKSI
Pasal 761. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan
atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi
berupa denda atau ganti rugi.
28
2. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya
dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian.
3. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya
dikenakan sanksi pembatalan persetujuan penyertaan modal.
BAB XXKETENTUAN PIDANA
Pasal 77Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 76 dikenakan tambahan sanksi Pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan atau denda Rp5.000.000,- (lima juta) rupiah.
BAB XXIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 78Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan yang
mengatur pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 79
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
Nomor 2 Tahun 2012
Seri E
Tanggal 20 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TTD + CAP
Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, MEPEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640728 198903 1 011
29
