I', )hn'. f\Gi'2oG""I~bf1\) tb ,\;; bG ~Gh6"~ :l\~.~

li ~n\ 0 r-.~~ l.";Q

LEMBARANDAERAHKABUPATENOGAN KOMERING ULU

Nomor: 18

PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 18 TAHUN 2007

a. bahwa dalam rangka pengawasan danpengendalian penyelenggaraan reklamedalam Kabupaten serta dalam upayakerapian, keindahan dan ketertiban kota,maka perlu diatur perizinannya;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perluditetapkan dengan Peraturan DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor28 Tahun. 1959 tentang PembentukanDaerah Tlngkat " dan Kota Praja d·Sumatera Selatan (Lembaran Negar~Republik Indonesia Tahun 1959 f\lomor 73Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1821);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2005 Nomor 108Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara republik Indonesia Tahuh 2004Nomor 132, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Proplnsisebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3952);4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4138);

9. Peraturan Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentangRencana Tata Ruang Wilayah KabupatenOgan Komering Ulu (Lembaran DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu NomoI" 11Seri E);

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

10. Peraturan Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Nomor 11 Tahun 2007 tentangPajak Reklame (Lembaran DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007Nomor 11 Seri 8).

4. Sadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, 8adanUsaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Sentukapapun, Fiima, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

" Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosialpolitik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan lainnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yangmenurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan ataumemujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untukmenarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atauorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yangdilakukan oleh Pemerintah. /

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING ULU TENTANG IZIN REKLAME.

20. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah sertajaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muaradengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjangpengalirannya oleh garis sempadan.

21.lzin reklame tetap adalah izin yang diberikan terhadappenyelenggaraan reklame yang menurut jenis dan sifatnyapermanen dan memerlukan waktu yang relatif lama sepertibillboard, baliho, megatron dan sejenisnya.

22.lzin reklame tidak tetap adalah izin yang diberikan terhadappenyelenggaraan reklame yang menurut jenis dan sifatnyatidak permanen seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran dailsejenisnya.

BAB IIPERIZINAN

(1) Setiap penyelenggaraan reklame, dalam Kabupaten terlebihdahulu wajib mendapat izin dari Bupati.

(2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1)tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame:

B. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan danwarta bulanan;

b. semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4(empat) m2 ;

c. semata-mata memuat nama tempat Panti Asuhan tidakmelebihi 4 (empat) m2 ;

d. semata-mata memuat nama tempat organisasi sosial danpolitik, tidak melebihi 1,5 m2

;

e. semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukan tanah,dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 2 (dua) m2 dandiselenggarakan di atas tanah tersebLit ;

f. semata-mata membuat nama dan atau pekerjaan orangatau perusahaan yang menempati tanah I bangunandimana reklame diselenggarakan dengan ketentuan :

padaketinggian 0 - 15 m luasnya tidak melebihi0,25 m2

;

pada ketinggian 15 - 30 m luasnya tidak melebihi0,5 m2;

pada ketinggian 30 - 45 m luasnya tidak melebihi0,75 m2

;

pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi1 m2

;

g. dipekan raya atau di tempat keramaian lainnya denganketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihiwaktu penyelenggaraan pekan raya atau keramaian yangbersangkutan.

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari izinreklame tetap dan izin reklame tidak tetap.

(2) Izin tetap diberikan terhadap penyelenggaraan reklame yangmenurut jenis dan sifatnya permanen dan memerlukan waktuyang relatif lama seperti billboard, baliho, megatron dansejenisnya.

Paragraf 1Objek dan Subjek

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud ayat(2) (1) dilengkapi dengan alasan-alasan penolakannya.

A abila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1)(3) B~pati tidak mengambil keputuran, maka permohonan

dianggap diterima/dikabulkan.

(3) Izin tidak tetap dibe~ika.n terh~dap penyelenggaraareklame yang menurut Jenls dan slfatnya tidak perman nseperti: spanduk, umbul-umbul, selebaran dan sejenisnya. en

Paragraf 3Masa Berlaku Izin

(2) Subjek IZln adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan reklame.

(1) Izin tetap berlaku sela.ma 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang untuk tahun benkutnya.

(2) Izin tidak tetap berlaku paling lama 1 (satu) bulan

Paragraf 2Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 8·

Izi'n'sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak berlaku lagi apabila :

a. masa berlaku izin habis ;

b. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena melanggarketentuan teknis maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku ;

c. pada reklame terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagidengan izin.

(1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupatimelalui Dinas / Instansi yang membidangi urusan reklame.

(2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin sebagaimanadimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal6

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) harikerja sejak diterimanya permohonan izin sudah harusmengambil keputusan menerima atau menolak izin .

BAB '"PENYELENGGARAAN REKLAME

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagaiberikut:1. memenuhi pesyaratan keindahan, kepribadian dan

kebudayaan bangsa ;

2. tidak boleh bertentangan dengan normka ahgatma,kesopanan,

ketertiban, keamanan, kesusilaan dan ese a an ;

3. ses·uaidengan Rencana Tata Ruang Kota.

Reklame terdiri dari :

a. reklame papan ;

b. reklame megatron / minitron / Large Electronik Display (LED) ;c. reklame kain ;

d. reklame melekat (stiker) ;

e. reklame selebaran .,f. reklame berjalan ;

g. reklame suara ;

h. reklame slide atau reklame film' ,i. reklame peragaan.

(1) Supati menetapkan lokasi yang tidak boleh dipasang reklame.

(2) Tata cara penyelenggaraan reklame ditetapkan oleh Supati.

BABIVKEWAJIBAN DAN LARANGAN

(1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan olehpenyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yangterdaftar pada Dinas I lnstansi yang membidangi urusanreklame.

(2) Pe~syaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasapenklanan sebagaimana dimaksud ayat (1)· ditetapkan olehSupati.

Penyelenggara reklame mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang baikdan benar dengan menggunakan huruf latin ;

b. dalam hal reklame harus menggunakan bahasa asi~g, m~kadapat ditulis dengan huruf kedl dan diletakkan dl bagtanbawah Bahasa Indonesia;

e. memperhatikan kepribadian bangsa, norma keagamaankesopanan dan kesusilaan ; ,

d. meneantumkan nomor dan tanggal izin reklame ;

e. meneantu~kan himbauan Pemerintah, Pemerintah Propinsidan Pemenntah Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku .,

f. memelihara benda-benda dan alat-alat yang digunakan untukreklame agar selalu dalam keadaan baik dan aman .,

g. menanggung segal~ akibat yang disebabkan penyelenggaraanreklame nyang menrmbulkan kerugian dari pihak lain.

2. kurang dari 520 em diukur secara vertikal apabila jalanberada di bawahnya merupakan jalan kendaraan ;

3. kurang dari 300 em diukur seeara vertikal apabila dibawahnya terdapat suatu bagian lain dari bagian jalankendaraan yang iermasuk jalan umum.

BABVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklamedilakukan oleh Bupati dan seeara teknis dilaksanakan olehDinas i Istansi yang membidangi urusan reklame .

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

a. pada persil-persil instansi pemerintah ;

b. di sekitar tempat lembaga pendidikanformal, rumah sakit dantem~at ibadah bagi produk-produk tertentu yang dampaknyamenrmbulkan dampak negatif dan tidak sesuai denganIingkungannya ;

e. menyebarkan atau menempelkan, poster, slogan di sepanjangjalan, di pohon-poholl atau di bangunan-bangunan lainnyatanpa izin Bupati ; .

d. je.nis reklame papan / megatron / Vidiotron / Large Elektronik~Isplay (LED) dan atau kain apabila penyelenggaraan reklametersebut berada di atas jalan umum dengan jarak :

1. lebih dari 100 em dari garis sempadan jalan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku diukurseeara horizontal ;

(2) Dinas i Instansi yang membidangi urusan reklamebertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaandan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada

'. Bupati.

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 15ditetapkan oleh Bupati.

BABVISANKSI ADMINISTRASI Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten. yang pengangkatannya sesuaiperaturan perundang - undangan yang berlaku.Pasal 17

(1) P.elanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dd/kenakan sanksi administras; b an Pasal 13reklame. erupa pencabutan iZin

BAS VIIIPENYIDIKAN

(2) Dalam melaksallakan tugas penyidikan, para PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentangadanya tindak pidana;

b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempatkejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerik.,atanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

. g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalamhUbungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentikan penyidikan setelah mendapatpetunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukupbukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakpidana dan selanjutnya melalui penyidik umummemberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(2) Tata cara pencabutan izin b .ditetapkan oleh Supati. se agalmana dimaksud ayat (1)

BAS VIIKETENTUAN PIDANA

Pasal18

(1)~:Ia~~~~~';,';~~~~~~a~ur~~~;~u;~Ii:a,~~2 ayat (1)danPasaldenda paling banyak Rp 50 000 00 9 . a 3 (tlga). bUlan ataudengan atau tan a . . . 0.- (lima pUluh Juta rupiah)

~:~~;~~ny~~~u:rt~~~n~:::'~~j~SOl:ha~;~tu:~e;~~un~;~~~(2) Tindak pidana seba· .

pe/anggaran. ga/mana d/maksud dalam ayat (1) adalah

Pasal19(1) Penyidikan atas t' d k .

Peraturan Da ~n ~. pJdana ~ebagaimana dimaksud dalamera ,n, dapat Juga dilakukan oleh Pejabat

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepada penuntut umum melalui PejabatPOLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang _Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.

BABXKETENTUAN PENUTUP

BABIXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal23

peraturan Daerah iili mulai berlaku pada tal1ggal diundangkan.

A setiap orang mengetahuinya, memerintahkan~~~undangan Peraturan Daerah ini dengan .penempatannya

~alam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komenng Ulu.

Ditetapkan di Baturajapada tanggal, 25 Juni 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,Izin reklame yang telah ada sebelum ditetapkannya PeraturanDaerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunyadan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejakberlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan denganPeraturan Daerah ini.

Cap I dto

EDDY YUSUF

oiimdangkan di Baturajapada tanggal, 25 Juni 2007

SEKRETARIS OAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ULU,

Segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerahini dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut olehBupati. .

Cap I dtc

SYAMSIR DJALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTAHUN 2007 NOMOR 18