28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2016

(LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

  • Upload
    lyhanh

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2016

Page 2: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi &

UKM Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015

ini dapat disusun.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten

Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggung jawaban dalam

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program

dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin pada

tahun anggaran 2015.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari

sampai dengan Desember 2015 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat

banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat

diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin.

Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2015 ini memberikan kontribusi bagi

terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di

Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindagkop & UKM.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin,

Drs. H. Arifin Noor, M.AP Pembina Utama Muda

NIP. 19600821 198202 1 005

Page 3: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan “Good Governance”, akuntabilitas merupakan

salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen

pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah

kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal

tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang

transparan dan akuntabel.

LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk

melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan

program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang

strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam

mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Page 4: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2

1. Struktur Organisasi .......................................................................... 2

2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................. 3

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi ..................... 3

II. PERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 4

III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 8

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................... 8

B. Realisasi Anggaran ................................................................................ 12

IV. PENUTUP ................................................................................................... 17

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 3 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA)

Page 5: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

instansi yangbersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR

Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah

(Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga

Page 6: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 2

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

“Good Governance”.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 secara konsekuensi

membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis

kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Penggabungan Dinas Koperasi

PKM dan Penanaman Modal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Tapin. Kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Tapin antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, maka Struktur

Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Perindustrian

d. Bidang Perdagangan

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen (PPK)

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 7: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 3

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 terdapat uraian

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas Perindagkop

dan UKM Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi

dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah;

b. Menetapkan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan teknis Dinas;

c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah,

promosi dan perlindungan konsumen;

d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan pelayanan umum dan perizinan;

e. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

f. Membina dan mengkoordinasi pengelola unit pelaksana teknis, dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

3. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, sering terjadi

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten

Tapin setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang sering terjadi tersebut

adalah sebagai berikut:

Rendahnya kesadaran pengurus untuk melaksanakan RAT koperasi

Lemahnya permodalan dan akses pasar

Usaha kerajinan khas daerah hanya sebatas usaha sampingan

Page 8: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 berpedoman pada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2013-2017. Secara garis besar

Perencanaan Kinerja Tahun 2015 meliputi 6 (enam) sasaran strategis dimana

pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam)

indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program / Kegiatan

Anggaran

Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan

Persentase koperasi aktif

82,67 % Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Operasional Data Koperasi Online

Pemeringkatan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan

Rp.15.000.000,-

Rp.17.000.000,-

Rp.12.000.000,-

Rp.20.500.000,-

Rp.11.000.000,-

Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi

Jumlah wirausaha yang dilatih

300 orang

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif:

Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi

Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

Rp.12.000.000,-

Rp.5.500.000,-

Page 9: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah:

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

Pendampingan Pameran SMESCO

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

Penyuluhan Koperasi Sekolah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM:

Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional

Pembinaan UP2K

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Monitoring dan Evaluasi Program Bansos

Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB)

Pembangunan Galeri Tamasa

Rp.67.800.000,-

Rp.19.000.000,-

Rp.12.000.000,-

Rp.12.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp.90.000.000,-

Rp.87.000.000,-

Rp.150.000.000,-

Rp.84.000.000,-

Rp.11.000.000,-

Rp.11.000.000,-

Rp.5.500.000,-

Rp.740.000.000,-

Terwujudnya industri kecil yang potensial

Pertumbuhan industri

0,36 % Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah:

Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan

Rp.48.000.000,-

Page 10: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 6

Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda

Operasional Mesin Pengolahan Rotan

Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

Rp.120.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp. 31.000.000,-

Terselenggaranya berbagai macam pelatihan

Jumlah penyerapan tenaga kerja

0,25 % Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri:

Kajian Kelayakan Produk Anyaman

Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok

Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa

Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

Rp.40.000.000,-

Rp.50.000.000,-

Rp.0,-

Rp.62.500.000,-

Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual

Temuan barang beredar kadaluarsa

120 buah

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan:

Pemantauan dan Informasi Harga

Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup

Pasar Murah

Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

Penyuluhan Perlindungan Konsumen

Pengawasan dan Penertiban Reklame

Penyuluhan Pedagang Kecil Informal

Operasional SRG

Pembangunan Pasar (DAK)

Rp.33.000.000,-

Rp.14.000.000,-

Rp.28.500.000,- Rp.62.500.000,-

Rp.30.000.000,-

Rp.9.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp.57.000.000,-

Rp.2.104.000.000,-

Page 11: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 7

Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Rp.60.000.000,-

Rp.42.000.000,-

Rp.164.500.000,-

Rp.65.500.000,-

Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan Tapin Expo

1 kali Program Promosi dan Informasi Daerah:

Partisipasi Pameran Tingkat Nasional

Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi

Tapin Expo

Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin

Rp.78.000.000,-

Rp.66.000.000,-

Rp.175.000.000,-

Rp.45.000.000,-

Page 12: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Pencapaian Sasaran Koperasi Aktif

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian Sasaran

Keterangan

Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan

Koperasi aktif

% 82,67 81,69 98,81%

Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

Tabel Pencapaian Sasaran Wirausaha Terlatih

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian Sasaran

Keterangan

Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM

Jumlah wirausaha terlatih

orang 300 290 96,67%

Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

Tabel Pencapaian Sasaran Pertumbuhan Industri

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian Sasaran

Keterangan

Terwujudnya industri kecil yang potensial

Pertumbuhan industri

% 0,36 0,31 86,11%

Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

Tabel Pencapaian Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perindustrian

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian Sasaran

Keterangan

Terselenggaranya berbagai macam pelatihan

Jumlah penyerapan tenaga kerja

% 0,25 0,24 96%

Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

Tabel Pencapaian Sasaran Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian Sasaran

Keterangan

Dicegahnya barang beredar kadaluarsa

Temuan barang beredar kadaluarsa

buah 120 132 90,91%

Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

Page 13: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 9

Tabel Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan Tapin Expo

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Target Realisasi Capaian

% Capaian Sasaran

Keterangan

Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan Tapin Expo

kali 1 1 100%

Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

Keterangan:

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut:

85% - 100% : Sangat Berhasil

70% - <85% : Berhasil

55% - <70% : Cukup Berhasil

<55% : Tidak Berhasil

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan

Tahun Lalu

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Koperasi Aktif

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Capaian

2015 Capaian

2014 Keterangan

Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan

Koperasi aktif

% 81,69 81,69 Tetap

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Wirausaha Terlatih

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Capaian

2015 Capaian

2014 Keterangan

Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM

Jumlah wirausaha terlatih

orang 290 265 Naik

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pertumbuhan Industri

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Capaian

2015 Capaian

2014 Keterangan

Terwujudnya industri kecil yang potensial

Pertumbuhan industri

% 0,31 0,31 Tetap

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Capaian

2015 Capaian

2014 Keterangan

Terselenggaranya berbagai macam pelatihan

Jumlah penyerapan tenaga kerja

% 0,24 0,27 Turun

Page 14: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 10

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan Capaian

2015 Capaian

2014 Keterangan

Dicegahnya barang beredar kadaluarsa

Temuan barang beredar kadaluarsa

buah 132 127 Naik

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Satuan Capaian

2015 Capaian

2014 Keterangan

Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan Tapin Expo

kali 1 1 Tetap

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target

Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan UKM

Kabupaten Tapin yang termuat dalam Renstra 2013-2017:

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Realisasi

Tahun 2015

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2013 2014 2015 2016 2017

1

Meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi

Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan

Persentase koperasi aktif

81,69% 81,90% 82.31% 82.67% 82.89% 83.00%

2

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola koperasi & UMKM

Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi & pelaku UMKM

Jumlah wirausaha yang dilatih

290 orang

240 orang

270 orang

300 orang

330 orang

360 orang

3 Mengembangkan jumlah unit usaha industri kecil

Terwujudnya industri kecil yang potensial

Pertumbuhan industri

0,31% 0.33% 0.34% 0.36% 0.37% 0.38%

4

Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang perindustrian

Terselenggaranya berbagai macam pelatihan

Jumlah penyerapan tenaga kerja

0,24% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.27%

5

Menjaga kualitas barang yang beredar di masyarakat

Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual

Temuan barang beredar kadaluarsa

132 buah

132 buah

125 buah

120 buah

114 buah

110 buah

6 Mempromosikan produk unggulan daerah

Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin

Penyelenggaraan Tapin Expo

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Page 15: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 11

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM

Kabupaten Tapin pada tahun 2015 tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”

pada setiap sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya

pengalaman serta meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perindagkop

dan UKM Kabupaten Tapin di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga

yang secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya

keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2015.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin,

terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat

dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan.

Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia yang ada, yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin

dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun

pelatihan. Sedangkan pada bidang industri dan perdagangan lebih mengarah

kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai

bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber

daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten

Tapin.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja

selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang

menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan.

Page 16: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 12

Berikut ini adalah keterangan pencapaian kinerja disertai kegiatan pada tahun

2015 yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya:

Koperasi Aktif

Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi

Pemeringkatan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Wirausaha Terlatih

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

Pertumbuhan Industri

Operasional Mesin Pengolahan Rotan

Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

Penyerapan Tenaga Kerja

Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng

Gondok

Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan

Tertutup

Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

Penyelenggaraan Tapin Expo

Tapin Expo

B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan

semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel anggaran serta realisasi program dan

kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran

2015:

Page 17: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 13

Program Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Persentase

Capaian

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.000.000,- 1.982.700,- 99,14%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30.000.000,- 20.655.361,- 68,85%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

30.000.000,- 22.181.622,- 73,94%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20.000.000,- 20.000.000,- 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

15.000.000,- 14.177.000,- 94,51%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

15.000.000,- 14.946.300,- 99,64%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.000.000,- 6.832.350,- 97,61%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

21.700.000,- 21.259.000,- 97,97%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

80.000.000,- 62.575.000,- 78,22%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

42.000.000,- 42.000.000,- 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.500.000,- 0,- 0%

Penyediaan Makanan dan Minuman

35.000.000,- 34.583.500,- 98,81%

Perjalanan Dinas 200.000.000,- 154.473.207,- 77,24%

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

14.400.000,- 14.400.000,- 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

24.000.000,- 16.570.400,- 69,04%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

195.000.000,- 195.000.000,- 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.500.000,- 6.860.000,- 91,47%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

7.500.000,- 7.419.000,- 98,92%

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif

Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi

12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Page 18: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 14

Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

5.500.000,- 5.300.000,- 96,36%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

67.800.000,- 67.800.000,- 100%

Pendampingan Pameran SMESCO

19.000.000,- 16.354.000,- 86,07%

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Penyuluhan Koperasi Sekolah

12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM

10.000.000,- 10.000.000,- 100%

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin

90.000.000,- 89.860.000,- 99,84%

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel

87.000.000,- 87.000.000,- 100%

Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional

150.000.000,- 127.419.900,- 84,95%

Pembinaan UP2K 84.000.000,- 84.000.000,- 100%

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

11.000.000,- 11.000.000,- 100%

Monitoring dan Evaluasi Program Bansos

11.000.000,- 11.000.000,- 100%

Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir

5.500.000,- 5.500.000,- 100%

Pembangunan Galeri Tamasa

740.000.000,- 642.094.200,- 86,77%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

15.000.000,- 15.000.000,- 100%

Operasional Data Koperasi Online

17.000.000,- 16.900.000,- 99,41%

Pemeringkatan Koperasi 12.000.000,- 12.000.000,- 100%

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

20.500.000,- 20.500.000,- 100%

Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan

11.000.000,- 11.000.000,- 100%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pemantauan dan 33.000.000,- 32.740.000,- 99,21%

Page 19: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 15

Informasi Harga

Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup

14.000.000,- 14.000.000,- 100%

Pasar Murah 28.500.000,- 28.500.000,- 100%

Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

62.500.000,- 44.390.000,- 71,02%

Penyuluhan Perlindungan Konsumen

30.000.000,- 29.875.000,- 99,58%

Pengawasan dan Penertiban Reklame

9.000.000,- 9.000.000,- 100%

Penyuluhan Pedagang Kecil Informal

10.000.000,- 9.750.000,- 97,50%

Operasional SRG 57.000.000,- 13.745.000,- 24,11%

Pembangunan Pasar (DAK)

2.104.000.000,- 2.032.205.200,- 96,59%

Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG

60.000.000,- 50.000.000,- 83,33%

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

42.000.000,- 29.460.000,- 70,14%

Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG

164.500.000,- 102.664.000,- 62,41%

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

65.500.000,- 47.009.000,- 71,77%

Program Promosi dan Informasi Daerah

Partisipasi Pameran Tingkat Nasional

78.000.000,- 77.489.950,- 99,35%

Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi

66.000.000,- 66.000.000,- 100%

Tapin Expo 175.000.000,- 174.800.000,- 99,89%

Partisipasi Pameran Luar Kabupaten

45.000.000,- 44.990.000,- 99,98%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan

48.000.000,- 46.340.000,- 96,54%

Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda

120.000.000,- 91.176.200,- 75,98%

Operasional Mesin Pengolahan Rotan

10.000.000,- 9.371.820,- 93,72%

Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

31.000.000,- 29.965.760,- 96,66%

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kajian Kelayakan Produk Anyaman

40.000.000,- 37.309.000,- 93,27%

Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok

50.000.000,- 48.765.100,- 97,53%

Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa

0,- 0,- 0%

Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

62.500.000,- 59.560.000,- 95,30%

Page 20: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 16

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang termuat dalam

tabel di atas, terdapat sebanyak 11 (sebelas) program dan 63 (enam puluh tiga)

kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp.5.547.400.000,- dengan total

realisasi yang mencapai Rp.5.053.749.570,- (91,10%).

Page 21: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 17

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara

umum Dinas Perindagkop dan UKM telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang

dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindagkop

dan UKM Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan “Good Governance”.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

sasaran maupun tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin sebagai jabaran

visi, misi dan strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif

dan efisien.

Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin

merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa

memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar

dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara

optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan

kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian

dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.

Page 22: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERINDAGKOP & UKM KABUPATEN TAPIN

Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Terwujudnya Kualitas SDM yang Berdaya

Saing Tinggi Bagi Pengelola Koperasi dan

Pelaku UMKM

Jumlah Wirausaha

Terlatih300 orang

2

Terwujudnya Koperasi Aktif Sebagai

Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi

Kerakyatan

Persentase

Koperasi Aktif82,67%

3Dapat Dicegahnya Peredaran Barang

Beredar yang TidakLayak Jual

Temuan Barang

Beredar Kadaluarsa120 buah

4 Terwujudnya Industri Kecil yang PotensialPertumbuhan

Industri0,36%

5Terselenggaranya Berbagai Macam

Pelatihan

Jumlah Penyerapan

Tenaga Kerja0,25%

6Tersebarnya Promosi Produk Kerajinan

Daerah Kab. Tapin

Penyelenggaraan

Tapin Expo1 kali

Kegiatan Anggaran : Keterangan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000Rp

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik22.000.000Rp

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional30.000.000Rp

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000Rp

5Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja15.000.000Rp

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000Rp

7Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan7.000.000Rp

8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor700.000Rp

9Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor15.000.000Rp

10Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan3.500.000Rp

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Page 23: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000Rp

12 Perjalanan Dinas 100.000.000Rp

13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000Rp

14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11.000.000Rp

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

15Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.100.000Rp

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

16Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun2.700.000Rp

17 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi 12.000.000Rp

Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah yang

Kondusif

18Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi

Hak Atas Tanah (SHAT)5.500.000Rp

19Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi

Hasil Produksi17.800.000Rp

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil

Menengah

20 Pendampingan Pameran SMESCO 19.000.000Rp

21Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha

Baru12.000.000Rp

22 Penyuluhan Koperasi Sekolah 12.000.000Rp

23Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir

KUKM10.000.000Rp

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

24Partisipasi Dekranasda Pada Pameran

Tingkat Kabupaten Tapin87.000.000Rp

25Partisipasi Dekranasda Pada Pameran

Tingkat Provinsi Kal-Sel87.000.000Rp

26Partisipasi Dekranasda Pada Pameran

Tingkat Nasional150.000.000Rp

27 Pembinaan UP2K 34.000.000Rp

28Sosialisasi Dukungan Informasi

Penyediaan Permodalan11.000.000Rp

29 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos 11.000.000Rp

30Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB)

Dana Bergulir5.500.000Rp

31 Pembangunan Galeri Tamasa 740.000.000Rp

32Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman

Perkoperasian15.000.000Rp

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

33 Operasional Data Koperasi Online 17.000.000Rp

34 Pemeringkatan Koperasi 12.000.000Rp

35Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi20.500.000Rp

36 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan 11.000.000Rp

Page 24: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

37 Pemantauan dan Informasi Harga 15.000.000Rp

Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

38Pengawasan Barang Beredar, Barang dan

Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup14.000.000Rp

39 Pasar Murah 28.500.000Rp

40Pengawasan dan Monitoring Barang

Strategis dan Sembako4.000.000Rp

41 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 7.500.000Rp

42 Pengawasan dan Penertiban Reklame 9.000.000Rp

43 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal 10.000.000Rp

44 Operasional SRG 75.000.000Rp

45 Pembangunan Pasar (DAK) 1.932.304.000Rp

46 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG 60.000.000Rp

47 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional 78.000.000Rp Program Promosi dan

Informasi Daerah

48 Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi 66.000.000Rp

49 Tapin Expo 24.200.000Rp

50 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin 45.000.000Rp

51 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan 48.000.000Rp

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

52Pendukung Operasionalisasi Kegiatan

Dekranasda120.000.000Rp

53 Operasional Mesin Pengolahan Rotan 10.000.000Rp

54 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin 30.000.000Rp

55 Kajian Kelayakan Produk Anyaman 40.000.000Rp

Program Peningkatan

Kemampuan

Teknologi Industri

56Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain

Anyaman Rotan, Eceng Gondok45.000.000Rp

57Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau

Jawa60.000.000Rp

Jumlah Anggaran : 4.306.204.000Rp

Rantau, Februari 2015

Bupati Tapin, Kepala Dinas Perindagkop & UKM

Drs. H. Samsuni, M.AP.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19600810 198503 1 021

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Page 25: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Capaian

1 Koperasi Aktif % 82,67 81,69 98,81%

2 Pertumbuhan Industri % 0,36 0,31 86,11%

3 Tapin Expo kegiatan 1 1 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2015

Page 26: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 . 15

Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

URAIAN ANGGARANKODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARANREALISASI

1.15 . 1.15.01.01 . 01 515.600.000,00 430.066.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,41 375.000,00 325.491.040,00 104.200.000,00 85.533.960,00

2.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.01 1.982.700,00 99,14 17.300,00 0,00 1.982.700,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat

30.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.02 20.655.361,00 68,85 9.344.639,00 0,00 20.655.361,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

30.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.06 22.181.622,00 73,94 7.818.378,00 0,00 22.181.622,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.08 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

15.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.09 14.177.000,00 94,51 823.000,00 0,00 14.177.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

15.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.10 14.946.300,00 99,64 53.700,00 0,00 14.946.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor

7.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.11 6.832.350,00 97,61 167.650,00 0,00 6.832.350,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.700.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.12 21.259.000,00 97,97 441.000,00 0,00 21.259.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

80.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.13 62.575.000,00 78,22 17.425.000,00 0,00 0,00 62.575.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

42.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.14 42.000.000,00 100,00 0,00 375.000,00 0,00 41.625.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

3.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.15 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

35.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.17 34.583.500,00 98,81 416.500,00 0,00 34.583.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman

200.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.19 154.473.207,00 77,24 45.526.793,00 0,00 154.473.207,00 0,00 Perjalanan Dinas

14.400.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.20 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor

1.15 . 1.15.01.01 . 02 219.000.000,00 211.570.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,61 885.000,00 194.115.000,00 16.570.400,00 7.429.600,00

24.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 02.07 16.570.400,00 69,04 7.429.600,00 0,00 0,00 16.570.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

195.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 02.22 195.000.000,00 100,00 0,00 885.000,00 194.115.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01.01 . 06 15.000.000,00 14.279.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

95,19 0,00 14.279.000,00 0,00 721.000,00

7.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 06.01 6.860.000,00 91,47 640.000,00 0,00 6.860.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 06.05 7.419.000,00 98,92 81.000,00 0,00 7.419.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

1.15 . 1.15.01.01 . 15 17.500.000,00 17.300.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang

konduksif

98,86 0,00 17.300.000,00 0,00 200.000,00

12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 15.12 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi

5.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 15.13 5.300.000,00 96,36 200.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

1.15 . 1.15.01.01 . 16 110.800.000,00 108.154.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

97,61 0,00 108.154.000,00 0,00 2.646.000,00

67.800.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.05 67.800.000,00 100,00 0,00 0,00 67.800.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

19.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.11 16.354.000,00 86,07 2.646.000,00 0,00 16.354.000,00 0,00 Pendampingan Pameran SMESCO

12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.12 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.13 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyuluhan Koperasi Sekolah

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 3

Page 27: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

URAIAN ANGGARANKODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARANREALISASI

1.15 . 1.15.01.01 . 17 1.188.500.000,00 1.067.874.100,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

89,85 4.660.000,00 456.251.100,00 606.963.000,00 120.625.900,00

10.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.12 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM

90.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.13 89.860.000,00 99,84 140.000,00 0,00 89.860.000,00 0,00 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin

87.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.14 87.000.000,00 100,00 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Propinsi Kalsel

150.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.15 127.419.900,00 84,95 22.580.100,00 0,00 127.419.900,00 0,00 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Nasional

84.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.16 84.000.000,00 100,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pembinaan UP2K

11.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.17 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

11.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.18 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos

5.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.19 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir

740.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.20 642.094.200,00 86,77 97.905.800,00 4.660.000,00 30.471.200,00 606.963.000,00 Pembangunan Galeri Tamasa

1.15 . 1.15.01.01 . 18 75.500.000,00 75.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 99,87 0,00 75.400.000,00 0,00 100.000,00

15.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.04 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

17.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.10 16.900.000,00 99,41 100.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 Operasional Data Koperasi Online

12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.11 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeringkatan Koperasi

20.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.12 20.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

11.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.14 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan

2.06 . 1.15.01.01 . 15 2.680.000.000,00 2.443.338.200,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 91,17 113.615.000,00 345.923.200,00 1.983.800.000,00 236.661.800,00

33.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.06 32.740.000,00 99,21 260.000,00 0,00 32.740.000,00 0,00 Pemantauan dan Informasi Harga

14.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.07 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan

Tertutup

28.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.08 28.500.000,00 100,00 0,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Pasar Murah

62.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.09 44.390.000,00 71,02 18.110.000,00 36.600.000,00 7.790.000,00 0,00 Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

30.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.10 29.875.000,00 99,58 125.000,00 0,00 29.875.000,00 0,00 Penyuluhan Perlindungan Konsumen

9.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.11 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame

10.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.12 9.750.000,00 97,50 250.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal

57.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.13 13.745.000,00 24,11 43.255.000,00 0,00 13.745.000,00 0,00 Operasional SRG

2.104.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.14 2.032.205.200,00 96,59 71.794.800,00 4.610.000,00 142.595.200,00 1.885.000.000,00 Pembangunan Pasar (DAK)

60.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.15 50.000.000,00 83,33 10.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG

42.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.16 29.460.000,00 70,14 12.540.000,00 27.000.000,00 2.460.000,00 0,00 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

164.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.17 102.664.000,00 62,41 61.836.000,00 1.305.000,00 2.559.000,00 98.800.000,00 Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG

65.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.18 47.009.000,00 71,77 18.491.000,00 44.100.000,00 2.909.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

2.06 . 1.15.01.01 . 22 364.000.000,00 363.279.950,00 Program Promosi dan Informasi Daerah 99,80 0,00 363.279.950,00 0,00 720.050,00

78.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.01 77.489.950,00 99,35 510.050,00 0,00 77.489.950,00 0,00 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional

66.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.02 66.000.000,00 100,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Partisipasi Pameran Tingkat Propinsi

175.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.03 174.800.000,00 99,89 200.000,00 0,00 174.800.000,00 0,00 Tapin Expo

45.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.05 44.990.000,00 99,98 10.000,00 0,00 44.990.000,00 0,00 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin

2.07 . 1.15.01.01 . 16 209.000.000,00 176.853.780,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 84,62 0,00 176.853.780,00 0,00 32.146.220,00

48.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.07 46.340.000,00 96,54 1.660.000,00 0,00 46.340.000,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan

120.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.08 91.176.200,00 75,98 28.823.800,00 0,00 91.176.200,00 0,00 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan DEKRANASDA

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 3

Page 28: (LKIP) 2015... · Perangkat Daerah ... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ... sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

URAIAN ANGGARANKODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARANREALISASI

10.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.09 9.371.820,00 93,72 628.180,00 0,00 9.371.820,00 0,00 Operasional Mesin Pengolahan Rotan

31.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.10 29.965.760,00 96,66 1.034.240,00 0,00 29.965.760,00 0,00 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

2.07 . 1.15.01.01 . 17 152.500.000,00 145.634.100,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 95,50 20.085.000,00 125.549.100,00 0,00 6.865.900,00

40.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.05 37.309.000,00 93,27 2.691.000,00 885.000,00 36.424.000,00 0,00 Kajian Kelayakan Produk Anyaman

50.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.07 48.765.100,00 97,53 1.234.900,00 8.000.000,00 40.765.100,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng

Gondok

0,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa

62.500.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.09 59.560.000,00 95,30 2.940.000,00 11.200.000,00 48.360.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun

5.547.400.000,00 JUMLAH 5.053.749.570,00 91,10 493.650.430,00 2.711.533.400,00 2.202.596.170,00 139.620.000,00

Drs. H. ARIFIN NOOR, M.AP

Kepala SKPD

RANTAU, 31 DESEMBER 2015

NIP. 19600821 198202 1 005

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3 dari 3