Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami
telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018. Laporan ini merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas PPKB.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PPKB Tahun 2018 mengacu pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang
diterjemahkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Nomor 188/386/K/411.305/2018 tentang
Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018. Dalam laporan ini kami
menyajikan informasi terkait pencapaian program maupun hambatan yang dialami
selama tahun 2018.
Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih, handal dan akuntabel, Dinas PPKB Kabupaten
Nganjuk menanamkan nilai-nilai Revolusi Mental. Revolusi mental yang
dilaksanakan oleh Dinas PPKB diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja
pegawai ASN dalam mewujudkan target RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun
2014-2018 yang menjadi tanggung jawab OPD salah satunya Dinas PPKB.
Revolusi mental ini telah berjalan dan akan terus ditingkatkan kualitas
penerapannya.
Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh
jajaran Dinas PPKB yang telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
dan fungsi sesuai tanggungjawabnya. Akuntabilitas dan kredibilitas Dinas PPKB
menjadi sarana evaluasi kinerja Dinas PPKB dalam mendukung perbaikan kinerja
program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan.
Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama dengan
harapannya laporan ini bermanfaat bagi Dinas PPKB khususnya dan masyarakat
umumnya.
Nganjuk, Januari 2019
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK
SUGENG BUDI WIYONO, SKM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640823 198703 1 008
Nganjuk, Januari 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK
SUGENG BUDI WIYONO, SKM. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640823 198703 1 008
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan
urusan yang menjadi pelayanan non dasar yang wajib dipenuhi oleh
Pemerintah. Pemerintah wajib untuk lebih aware terhadap isu-isu strategis
yang berkembang terkait dengan isu strategis pengendalian penduduk dan
keluarga berencana. Salah satu isu strategis yang muncul dalam bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana berhubungan dengan
peningkatan jumlah akseptor KB baru dan aktif dalam Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP). Sosialisasi secara berkala terkait dengan Generasi
Berencana (GENRE) dengan kelompok sasaran siswa siswi di sekolah dan
mahasiswa/ mahasiswi yang diwadahi melalui kelembagaan Pusat Informasi
dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) serta optimalisasi
kelompok Tribina yang difungsikan sebagai wadah untuk memberikan
pembinaan dan wawasan bagi para keluarga balita, keluarga remaja dan
keluarga lansia untuk secara aktif berpartisipasi dalam program KB. Isu-isu
strategis tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas
PPKB. Dengan begitu program pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dapat berjalan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah
direncanakan.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Nganjuk merupakan institusi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang
menangani urusan pengendalian penduduk dan urusan keluarga berencana.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB meliputi : “pelaksanaan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana”.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Dan berfungsi didalam :
a. Perumusan kebijakan tehnis daerah di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga ;
d. Pelaksanaan pemaduan dan sikronisasi kebijakan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana ;
e. Pelaksanaan pemetaan pengendalian penduduk ;
f. Pelaksanaan advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan keluarga
berencana ;
g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan Kader KB ;
h. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi ;
i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakat dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaaan ber
KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
k. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;
l. Pembinaan dan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional keluarga
berencana ;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk mengacu pada
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk. Adapun susunan organisasi Dinas PPKB Kabupaten
Nganjuk meliputi :
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Kepala Dinas membawahi :
1. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan
2. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
a. Seksi Jaminan Keluarga Berencana
b. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber- KB 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
c. Seksi Bina Ketahanan Remaja
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri
dari:
a. Seksi Advokasi dan Penggerakan
b. Seksi Data dan Informasi Keluarga
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
KB
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dapat kita lihat pada bagan dibawah ini :
D. SUMBER DAYA
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan
negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu dibangun
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu
untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu
ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan
KEPALA DINAS
SUGENG BUDI WIYONO, SKM, MM
NIP. 19640823 198703 1 008
SEKRETARIS
Drs. HERY
HARTOYO, M.Si
SUBBAG PROGRAM,
EVALUASI DAN KEUANGAN
ENDANG SETIANIk S.Sos
NIP. 19680401 200701 2 023
ENDANG SETIANIk S.Sos
SUBBAG UMUM
HANIEK RETNO WIDYANTI,
SE, M.Si H NIP. 19790417 200312 2 010
M.Si
BIDANG KELUARGA
BERENCANA
Drs. BAMBANG SUPARDI,
M.Si NIP. 1910803 198203 1 010
SRI NURYATI, S.Kep. Ns
SEKSI JAMINAN
KELUARGA
BERENCANA Drs. SARDJONO
KARTIKO NIP. 19611216 199203 1 003
SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN
ALKON
RESTIAN EFFENDI, S.ST
NIP. 19790127 200604 1 008
PRIMA ARTIKA
PRATIWI, S.Ip
SEKSI
BINA KETAHANAN
KELUARGA BALITA,
ANAK DAN LANSIA
SUGIANTO, S. Pd NIP. 19630609 199202 1
001 IRAIDAH, SE
SEKSI
PEMBERDAYAAN KELUARGA
SEJAHTERA
ANIK KUSMAINI, S.Sos
NIP. 19611227 199202 2 001
BIDANG KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
SUWARNO, SE. MM NIP. 19690115 199803 1 006
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
INAYATI DYAH PRATIWI, SE
NIP. 19680421 199602 2 001
INAYATI DYAH PRATIWI, SE
SEKSI
DATA DAN INFORMASI KELUARGA
P. MADA HANAFI, SKM. M. Si
NIP. 1980913 201001 1 024
SEKSI
ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
SLAMET, SE
NIP. 19700605 198903 1 005
SLAMET, SE
FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA
BERENCANA/PLKB
SEKSI PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN
KESERTAAN KB
-
SEKSI
BINA KETAHANAN REMAJA
YUDIANI, SE, M.Si
NIP. 19661012 199401 2 001
YUDIANI, SE, M.Si
SEKSI
PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENDAYAGUNAAN PLKB DAN
KADER KB
SRI ARINI, SE
NIP. 19670120 200801 2 007
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya
dalam pelaksanaan manajemen ASN.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Nganjuk mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup
pemerintah daerah dan Pendayagunaan Tenaga Fungsional PKB dari pusat
(BKKBN). Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/ golongan dapat
kita lihat pada tabel dibawah ini :
No Pangkat/Golongan Pemda PKB
1. Pengatur Muda/IIa 0 0
2. Pengatur Muda Tk.I/IIb 2 0
3. Penata / IIc 2 0
4. Pengatur Tk.I/IId 2 0
5. Penata Muda/IIIa 3 21
6. Penata Muda Tk.I/IIIb 3 14
7. Penata/IIIc 9 7
8. Penata Tk.I/IIId 4 20
9. Pembina/IVa 3 7
10. Pembina Tk.I/IVb 0 13
11. Pembina Utama Muda /IVc 1 0
Jumlah 29 82
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi
Visi dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk adalah :
“TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA DI
KABUPATEN NGANJUK”
Dengan rumusan visi tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten
Nganjuk mempunyai pandangan yang luas terkait dengan program
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Misi
Untuk mendukung agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan
baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya misi
yang jelas sebagai acuan dalam implementasi operasional.
Misi yang dirumuskan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk adalah
sebagai berikut :
“MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN
KB DI KABUPATEN NGANJUK”
3. Strategi Pembangunan
Strategi pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian
kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan
peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang
berkualitas. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan :
a. Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur
formal, non formal dan informal atau melalui poktan
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam
melakukan analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi
d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan
advokasi
e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan,
Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang pengendalian penduduk
g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)
h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi
kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan
pelaporan diarahkan untuk data dan informasi yang cepat, lengkap
dan akurat yang berbasis teknologi melalui :
- Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan
- Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat
- Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur
2) Bidang Keluarga Berencana
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP
b. Peningkatan kesertan KB Pria
c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas
pelayanan KB statis dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan
swasta
d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes
KB
e. Ketersediaan alokon di masing-masing faskes Pemerintah dan
Swasta
f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaat BPJS
(Peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan
pembiayaan lainnya.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di
RS baik Pemerintah maupun Swasta
h. Peningkatan pelayanan KB terhadap unmet need (PUS belum KB)
i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, melalui
masyarakat peduli KB.
j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas
kesehatan ibu, bayi dan anak (KHIBA) melalui KB.
k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS,
HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus
Papsmear/IVA dan penanggulangan infertilitas sekunder
l. Pelayanan KB Medis Operasi melalui interfal di Rumah Sakit yang
sudah bekerjasama dengan BPJS.
3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
a. Mempertajam segmentasi sasaran kelompok Tribina, UPPKS dan
PIK-R
b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap
realisasi program
c. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi program yang mengarah
pada pencapaian sasaran
d. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait
dengan program generasi berencana
e. Pendewasaan Usia Perkawinan
f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan
pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera
g. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga
h. Memfasilitasi integrasi lintas sektor program KKBPK di Kampung
KB.
4. Arah Kebijakan
Strategi yang dijelaskan sebelumnya merupakan upaya serius yang
akan dilakukan oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam menujang
program pemerintah pusat maupun daerah. Strategi yang tertuang tersebut
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
merupakan runtutan secara teknis dari arah kebijakan Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program dan kegiatan bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, bidang Keluarga
Berencana, dan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
Adapun arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk :
a. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada :
1. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis
antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
2. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua
sektor terkait
3. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan
untuk penyusunan perencanaan pembangunan
4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat
dan daerah
b. Revitalisasi program KB :
1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam
program KKB
3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan
KB
6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan
7. Mempertahankan angka kelahiran (TFR)
8. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ditekankan pada :
1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang
mendukung pencapaian target kelompok
2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program
pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk
menunjang peningkatan ketahanan keluarga
4. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini
lapangan untuk menunjang program
Berikut adalah kebijakan umum pembangunan bidang PPKB Kabupaten
Nganjuk Tahun 2014-2018 :
1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan
KB kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar
SOP
4. Meningkatkan kesertaan ber KB
5. Meningkatkan kualitas petugas KB
6. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas
7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama
dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan
B. PERENCANAAN KINERJA
Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, dengan merujuk pada
visi misi Kepala Daerah dan kemudian di turunkan menjadi visi dan misi
SKPD seperti yang tertuang diatas, maka guna tercapainya visi dan misi
tersebut dibutuhkan alat ukur yang “SMART” agar tujuan dan sasaran
stretagis dari Dinas PPKB dapat terwujud dan terlaksana secara paripurna.
Berikut kami tampilkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
TH. 2018
1 Meningkatkan
kesejahteraan
keluarga dengan
terselenggaranya
pelayanan KB serta
upaya pengendalian
penduduk
Meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
keluarga
berencana
1.1 Prosentase
capaian
peserta KB
aktif
80,00%
1.2 Prosentase
usia nikah
pertama
dibawah usia
21 tahun
13,84%
1.3 Prosentase
pasangan usia
subur yang
seharusnya
KB tapi belum
KB (Unmeet
need)
12,82%
1.4 Prosentase
anggota Bina
Keluarga
Balita (BKB)
yang ber-KB
80,70%
1.5 Total Fertility
Rate (TFR)
2,13%
Berdasarkan matrik yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa
yang muncul di dalam perencanaan kinerja Dinas PPKB merupakan hasil
review dari isu-isu strategis terkait dengan urusan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, yang diakomodir dalam matrik indikator kinerja
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
utama yang diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan
dilakukan, sasaran dan targetnya dapat terpenuhi, sehingga cita-cita dari
Dinas PPKB dapat terwujud.
Melihat beberapa indikator diatas dapat kita jabarkan bahwa untuk
urusan pengendalian penduduk berfokus pada upaya menekan jumlah angka
kelahiran melalui program KB dan untuk urusan keluarga berencana berfokus
pada strategi pendewasaan usia perkawinan, menurunkan jumlah unmeet need
serta kesertaan ber-KB anggota BKB dan pembinaan keluarga yang
mempunyai Balita (anggota kelompok BKB) Indikator tersebut memberikan
gambaran bahwa perencanaan kinerja yang dilaksanakan telah berbasis
kepada isu strategis dan telah berbasis pada kinerja.
Berikut penjelasan tentang indikator kinerja pada urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :
1. Prosentase capaian peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif
dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya
untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga
menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB.
Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap
penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk
2. Prosentase usia nikah pertama dibawah usia 21 tahun, merupakan
pengukuran yang difungsikan untuk mengetahui seberapa berhasil
program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Program ini juga menjadi
tolok ukur atas keberhasilan dari program Generasi Berencana (GENRE).
Program Generasi Berencana fokus kepada kaum muda agar mampu
membuat perencanaan untuk masa depannya, maka kaum muda ini
menjadi generasi yang berencana tentang pendidikan, karir, berumah
tangga dan mempunyai anak. Sebagaimana slogan dari program GENRE
yaitu “Zero to Drugs, Zero to Free Sex dan Zero HIV/AIDS. Oleh sebab
itulah pengukuran ini menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
dalam kesuksesan program pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
3. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya ikut KB tapi belum KB
(Unmeetneed) adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB
namun belum KB. Pasangan Unmeetneed adalah pasangan yang tidak
menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda
mempunyai anak. Prosentase unmeetneed ini perlu medapatkan perhatian
karena jumlah unmeetneed pada setiap tahunnya masih tinggi dari target
yang ditentukan. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk
menurunkan jumlah unmeetneed di Kabupaten Nganjuk.
4. Prosentase anggota BKB yang ber-KB menjadi pengukuran dalam
mewujudkan kontrol atas partisipasinya dalam program KB serta
memberikan pembinnaan bagi keluarga yang mempunyai balita untuk bisa
terwujudnya pengasuhan tumbuh kembang anak supaya berkualitas, Oleh
sebab itu diperlukan adanya upaya bersama untuk menggalakkan kembali
program ini, supaya capaian dari indikator ini dapat terwujud.
5. Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)
TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa
reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun
waktu tertentu. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang
perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya
dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu
pengukuran. TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan
keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial
ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para
perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia
kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program
penurunan tingkat kelahiran.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Beberapa penjelasan indikator tersebut diatas merupakan beberapa
indikator kinerja utama yang terdapat di Rencana Strategis yang menjadi
indikator kinerja bagi Eselon II. Namun Capaian dari eselon II tersebut tidak
dapat melepaskan diri sendiri dari indikator sasaran yang ada di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Nganjuk Tahun
2014-2018.
Berikut kami tampilkan indikator kinerja yang ada di RPJMD Tahun
2014-2018 :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
KINERJA
TAHUN
2018
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
penyelenggaraan
pelayanan
keluarga
berencana dan
keluarga sejahtera
Meningkatnya
pelayanan
keluarga
berencana
Persentase
capaian peserta
KB baru
100%
Cakupan
peserta KB
aktif
80,36%
Persentase
Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga
Sejahtera I
57,99%
Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk dan
meningkatnya
kesejahteraan
keluarga
Persentase laju
pertumbuhan
penduduk
0,422%
C. PERJANJIAN KINERJA
Dalam tahapan perencanaan kinerja, langkah awal yang dilakukan
adalah perumusan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah
dan tujuan Dinas PPKB yang telah ditetapkan. Target kinerja Dinas PPKB
tahun 2018 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Rencana Aksi Upaya Pencapaian Target/Sasaran RPJMD dan Renstra Tahun
2014-2018, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. RENCANA KERJA (RENJA)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi hasil maka dilakukan penetapan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas PPKB. Rencana Kerja merupakan penjabaran
atas Renstra sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
PPKB dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada setiap
tahunnnya menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten
Nganjuk. Adapun Dinas PPKB sebagai pelaksana dalam urusan tersebut,
berupaya untuk mengakomodir dan merumuskan tujuan, sasaran yang
kemudian diukur melalui indikator kinerja dan ditetapkan dalam sebuah target
masing- masing pada tahun berjalan. Dengan terwujudnya tujuan, sasaran,
indikator kinerja dan target pencapaian menunjukkan adanya komitmen yang
besar dari Pemerintah Daerah terhadap program pengendalian penduduk dan
keluarga berencana melalui capaian kinerja pada masing-masing program dan
kegiatan.
1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.1. Pencapaian Kinerja
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan
terselenggaranya pelayanan KB serta upaya
pengendalian penduduk
Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keluarga
berencana
Berikut ini adalah tabel target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 :
SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA (%)
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
keluarga
berencana
1.1 Prosentase capaian
peserta KB aktif
80,00 77,32 96,65
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA (%)
TARGET REALISASI CAPAIAN
1.2 Prosentase usia nikah
pertama di bawah
usia 21 Tahun
13,84 11,81 117,19
1.3 Prosentase Pasangan
Usia subur yang
seharusnya KB tapi
belum KB (Unmeet
Need)
12,82 10,20 125,69
1.4 Prosentase anggota
Bina Keluarga Balita
(BKB) yang ber-KB
80,70 86,95 108,76
1.5 Total Fertility Rate
(TFR)
2,13 2,00 106,50
Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
Sasaran “Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keluarga
berencana” diukur dengan indikator sebagai berikut :
1. Prosentase capaian peserta KB aktif
Dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah peserta KB aktif x 100%
Jumlah pasangan usia subur
2. Prosentase usia nikah pertama dibawah usia 21 tahun
Dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah usia nikah pertama < 21 th x 100%
Jumlah seluruh perkawinan
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
3. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya KB tapi belum
KB (Unmeet need)
Dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah PUS yang belum ber-KB x 100%
Jumlah PUS
4. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
Dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah PUS anggota BKB yang ber-KB x 100%
Jumlah PUS anggota BKB
5. Total Fertility Rate (TFR)
Jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa
reproduksinya per 1000 WUS (15-49) dalam suatu wilayah kerja
dalam kurun waktu tertentu.
Dengan rumus sebagai berikut :
Dimana :
ASFRi : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok
umur i
i = 1 : kelompok umur 20 – 24 tahun,...., dan i = 7 untuk
kelompok umur 45 – 49 tahun
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan capaian indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Prosentase capaian peserta KB aktif
- Jumlah peserta KB aktif 144.191
- Jumlah pasangan usia subur 186.493
- Perkembangan prevalensi realisasi peserta KB aktif 77,32%
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
- Target capaian peserta KB aktif 80,00%
- Capaian peserta KB aktif 96,55%
Pada tahun 2018 indikator prosentase capaian peserta KB Aktif
menunjukkan capaian yang memuaskan yaitu tercapai sebesar 96,55%.
Namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya
Drop Out (DO) disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : peserta KB
pindah tempat, peserta KB tidak memakai alat obat kontrasepsi selama dua
(2) bulan, peserta KB yang gagal karena hamil, peserta KB cerai (tidak
PUS lagi), peserta KB yang meninggal dunia, dan peserta KB yang sudah
mati haid (Menopous). Dalam pencapaian peserta KB aktif, masyarakat di
Kabupaten Nganjuk masih memberikan kepercayaan yang besar kepada
program KB. Antusiasme akan Penggunaan alat kontrasepsi masih tinggi,
dengan menjadikan metode ber-KB merupakan alternatif utama bagi
masyarakat guna mengendalikan jumlah kelahiran dalam keluarga. Hal
tersebut disebabkan karena kegiatan sosialisasi dan penggerakan program
KB yang terus diupayakan baik dari penyuluh KB maupun melalui kader-
kader KB.
Adapun beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya keberhasilan
atas pelaksanaan program KB adalah sebagai berikut :
A. Program/ Kegiatan Urusan Wajib :
1. Program Pelayanan Kontrasepsi terdiri dari kegiatan :
a. Pelayanan Keluarga Berencana
2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri terdiri dari kegiatan :
a. Pemilihan keluarga harmonis sejahtera dan peserta KB lestari
teladan
b. Pengendalian dan pengelolaan program KB
c. Peran Mitra Kerja Terkait di Kampung KB
3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR terdiri dari kegiatan :
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
a. Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
(Kesehatan Reproduksi Remaja)
4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga,
dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui Gerakan Industri
Keluarga (Gerinda)
5. Program pendukung operasional KB
a. Biaya Operasional KB
b. Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik 2018)
c. Pengadaan Smartphone (DAK Fisik 2018)
d. Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik 2018)
e. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non
Fisik 2018)
f. Operasional Penggerakan Program KB di Kampung KB (DAK
Non Fisik 2018)
g. Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh
kader (PPKB dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik 2018)
h. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik
2018)
i. Perencanaan Rehabilitasi Balai Penyuluh KB Kec. Baron
j. Perencanaan Pembangunan Pagar Balai Penyuluh KB
6. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
a. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
b. Penyebarluasan Informasi Ketahanan Keluarga Sejahtera
c. Pemutakhiran Data
B. Program Eksrutin :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2. Prosentase usia nikah pertama dibawah usia 21 tahun
- Jumlah usia nikah <21 th 1.035
- Jumlah seluruh perkawinan 8.766
- Realisasi usia nikah <21 th 11,81%
- Target capaian usia perkawinan <21 th 13,84%
- Capaian usia perkawinan <21 th 117,19%
Beralih pada indikator prosentase usia nikah pertama dibawah usia
21 tahun, pada tahun 2018 ini berhasil tercapai sebesar 117,19%. Ini
menunjukkan bahwa program Generasi Berencana (GenRe) yang
dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kab. Nganjuk telah berhasil. Sosialisasi
dan pemilihan Duta GenRe dalam kegiatan Generasi Berencana
diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan wawasan tentang
Pendewasaan usia Perkawinan (PUP). Indikator ini merupakan pengukuran
yang difungsikan untuk mengetahui seberapa berhasil program
pendewasaan usia perkawinan. Program ini juga menjadi tolok ukur atas
keberhasilan dari program Generasi Berencana (GenRe). Program
Generasi Berencana fokus kepada kaum muda agar mampu membuat
perencanaan untuk masa depannya, maka kaum muda ini menjadi generasi
yang berencana tentang pendidikan, karir, berumah tangga dan mempunyai
anak. Sebagaimana slogan dari program GenRe yaitu “Zero to Drugs, Zero
to Free Sex dan Zero to HIV/AIDS”. Oleh sebab itu pengukuran ini
menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam kesuksesan
program keluarga berencana.
3. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya KB tapi belum KB
(Umeet Need)
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
- Jumlah PUS Unmeet need 10.029
- Jumlah pasangan usia subur 186.493
- Realisasi PUS Unmeet need 10,20%
- Target capaian PUS Unmeet need 12,82%
- Capaian PUS Unmeet need 125,69%
Selanjutnya, pencapaian untuk indikator prosentase pasangan usia
subur yang seharusnya KB tapi belum KB (Unmeet need) adalah sebesar
125,69%. Dengan perhitungan jumlah pasangan usia subur yang belum
KB (Unmeet need) yaitu sejumlah 19.029 orang dibandingkan dengan
jumlah pasangan usia subur sejumlah 186.493 orang. Maka realisasi
kinerja pada indikator ini adalah sebesar 10,20% (lebih kecil lebih baik).
Sebagaimana penjelasan tersebut, meskipun secara capaian telah berhasil,
namun kegiatan optimalisasi konseling dan pelayanan KB serta
komunikasi, informasi dan edukasi tentang program KB tetap harus
dilaksanakan secara continue dan berkesinambungan, supaya masyarakat
yang tidak terpenuhi program KB atau Unmeet need sebesar 10,20%
tersebut dapat termotivasi untuk tetap ikut serta dalam pelayanan program
KB.
4. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
- Jumlah anggota BKB yang ber-KB 27.307
- Jumlah PUS anggota BKB 31.407
- Realisasi hasil anggota BKB yang ber-KB 86,95%
- Target capaian anggota BKB yang ber-KB 80,70%
- Capaian peserta anggota BKB yang ber-KB 107,74%
Selanjutnya, pencapaian untuk indikator prosentase anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB adalah sebesar 107,74%. Dengan
perhitungan jumlah pasangan usia subur anggota BKB yang ber-KB yaitu
sejumlah 27.307 orang dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
anggota BKB yaitu sejumlah 31.407 orang. Pencapaian yang tinggi
tersebut merupakan wujud keberhasilan program KB dalam memotivasi
beberapa anggota BKB yang masih dalam kategori pasangan usia subur
untuk ikut serta dalam program KB.
5. Total Fertility Rate (TFR)
- Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) 278.944
- Jumlah Kelahiran 15.544
- Realisasi TFR 2,00%
- Target TFR 2,13%
- Capaian TFR 106,50%
Terakhir, realisasi untuk indikator Total Fertility Rate (TFR) atau
Angka Kelahiran Total dengan formula atau rumus jumlah anak yang
dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 WUS (15-
49) dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu adalah 2,00%.
Jika dibandingkan dengan target sebesar 2,13% maka capaian TFR adalah
sebesar 106,50%. Keberhasilan capaian ini didorong oleh :
Peningkatan partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia
Subur (PUS)
Peningkatan pengetahuan Pria dan Wanita tentang program KB
C. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pencapaian Visi dan Misi yang ada di Dinas PPKB Kabupaten
Nganjuk, ditentukan pada pencapaian program dan kegiatan. Berikut capaian
urusan program dan Kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
NO PROGAM / KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Program Pelayanan Kontrasepsi 98% 98% 100%
a. Pelayanan Keluarga Berencana 7 jenis kontrasepsi
7 jenis kontrasepsi
100%
2 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
90% 90% 100%
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
NO PROGAM / KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Pemilihan keluarga harmonis sejahtera dan peserta KB lestari
teladan
12 pasang 12 pasang 100%
b. Pengendalian dan pengelolaan program KB
34 Faskes 34 Faskes 100%
c. Peran Mitra Kerja Terkait di
Kampung KB
21 desa/ kel 21 desa/ kel 100%
3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
100% 100% 100%
a. Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
40 kelompok PIK
40 kelompok PIK
100%
4 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
99% 99% 100%
a. Pemberdayaan kelompok
UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga (GERINDA)
100 orang 100 orang 100%
5
Program Pendukung Operasional KB 100% 50% 50%
a. Biaya Operasional KB 2 bulan 2 bulan 100%
b. Pembangunan Pagar Balai
Penyuluhan KB (DAK Fisik 2018)
2 paket 2 paket 100%
c. Pengadaan Smart Phone (DAK Fisik 2018)
108 unit 108 unit 100%
d. Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik 2018)
12 bulan 12 bulan 100%
e. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik 2018)
9 kali 9 kali 100%
f. Operasional Penggerakan Program KB di Kampung KB (DAK Non Fisik 2018)
20 kecamatan 20 kecamatan 100%
g. Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik 2018)
5254 kader 5254 kader 100%
h. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fsisik 2018)
7 media 7 media 100%
i. Perencanaan Rehabilitasi Balai Penyuluh KB Kec. Baron
1 lokasi 0 0
j. Perencanaan Pembangunan Pagar Balai Penyuluh KB
3 lokasi 1 lokasi 33,33%
6
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
100% 100% 100%
b. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
5254 orang 5254 orang 100%
d. Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera
2 jenis 2 jenis 100%
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
NO PROGAM / KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
e. Pemutakhiran Data Keluarga 284 desa/kel 284 desa/kel 100%
D. REALISASI ANGGARAN
Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
APBD Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan, Dinas PPKB melakukan penyusunan
Laporan Keuangan (LK) Tahun 2018. Laporan keuangan merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan anggaran dan realisasi
sebagai berikut :
No Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
447.335.000 420.367.510 93,97
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
412.700.000 409.679.423 99,27
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.400.000 4.400.000 100
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
21.620.000 19.807.800 91,62
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
15.000.000 15.000.000 100
6 Program Pelayanan Kontrasepsi 651.050.000 616.732.600 94,73
7 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
213.788.000 192.233.100 89,92
8 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
75.000.000 74.893.950 99,82
9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
70.000.000 69.299.250 99,00
10 Program Pendukung Operasional KB 6.443.701.350 3.907.976.347 60,55
11 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
6.399.361.000 6.389.586.600 99,85
Jumlah 14.753.955.350 12.119.976.580 82,15
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Disamping perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran APBD, Dinas PPKB Kab. Nganjuk juga
membantu melaksanakan kegiatan APBN yang pagu, kegiatan, dan sasaran sudah ditetapkan oleh Perwakilan BKKBN Propinsi
Jatim sebagai wujud dari pelaksanaan upaya keberhasilan program KB dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB
OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN/ DETIL
ANGGARAN
AWAL
ANGGARAN
PERUBAHAN
DROPING REALISASI ANGGARAN
DISETOR KE
BENDAHARA
PROPINSI
SISA
ANGGARAN
DI
PROPINSI DES S/D DES DES S/D DES
%
REALISASI
068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
2.430.000 2.430.000 575.000 3.005.000 575.000 2.430.000 100 - -
5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Provinsi
2.430.000 2.430.000 575.000 3.005.000 575.000 2.430.000 100 - -
5297.001 Dukungan Manajemen Tugas Teknis di Provinsi
2.430.000 2.430.000 575.000 3.005.000 575.000 2.430.000 100 - -
068.01.06 Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga 863.422.500 1.076.972.500 1.490.000 1.016.442.500 1.490.000 1.006.977.500 93,50 - 69.995.000
TOTAL ANGGARAN SUB DIPA 865.852.500 1.079.402.500 2.065.000 1.019.447.500 2.065.000 1.009.407.500 93,52 - 69.995.000
068.01.6 Program Kependudukan, KB dan Pembandunan Keluarga
1.079.470.100 1.079.470.100 314.145.000 1.079.470.100 314.145.000 1.079.470.100 100 - -
TOTAL ANGGARAN NON SUB DIPA 1.079.470.100 1.079.470.100 314.145.000 1.079.470.100 314.145.000 1.079.470.100 100 - -
TOTAL ANGGARAN SUB DIPA & NON
DIPA 1.945.322.600 2.158.872.600 316.210.000 2.098.917.600 316.210.000 2.088.877.600 96,76 - 69.995.000
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
Realisasi kinerja merupakan wujud dari capaian keberhasilan dari
kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Dengan pencapaian tersebut,
diharapkan kinerja yang ada pada urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan.
Berikut kami tampilkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2017
dengan tahun 2018 kedalam tabel berikut ini :
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI
Th. 2017 (n-1) Th. 2018 (n)
1 Meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
keluarga
berencana
1.1 Prosentase capaian
peserta KB aktif
80,00 78,15 77,32
1.2 Prosentase usia nikah
pertama di bawah
usia 20 Tahun
13,84 12,51 11,81
1.3 Prosentase Pasangan
Usia subur yang
seharusnya KB tapi
belum KB (Unmeet
Need)
12,82 11,01 10,20
1.4 Prosentase anggota
Bina Keluarga Balita
(BKB) yang ber-KB
80,70 87,75 86,95
1.5 Total Fertility Rate
(TFR)
2,13 2,02 2,00
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian pada
tahun 2017 dan 2018 mengalami perbaikan secara siginifikan. Dapat
dikatakan bahwa Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada indikator
prosentase capaian peserta KB aktif pada tahun 2017 terealisasi sebesar
78,15% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 77,31%. Dari tahun 2017 ke
2018 memang mengalami penurunan namun capaian 2018 sudah termasuk
dalam kategori memuaskan yaitu tercapai 96,55%. Penurunan tersebut terjadi
karena adanya Drop Out (DO) yaitu karena faktor-faktor sebagai berikut :
peserta KB pindah tempat, peserta KB tidak memakai alat obat kontrasepsi
selama dua (2) bulan, peserta KB yang gagal karena hamil, peserta KB cerai
(tidak PUS lagi), peserta KB yang meninggal dunia, peserta KB yang sudah
mati haid(MENOPOUS). Kemudian indikator prosentase usia nikah pertama
di bawah usia 21 Tahun pada tahun 2017 terealisasi sebesar 12,51% dan pada
tahun 2018 terealisasi sebesar 11,81%. Selanjutnya indikator prosentase
Pasangan Usia subur yang seharusnya KB tapi belum KB (Unmeet Need)
pada tahun 2017 terealisasi sebesar 11,01% dan pada tahun 2018 terealisasi
sebesar 10,20%. Kemudian untuk indikator prosentase anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) yang ber-KB pada tahun 2017 terealisasi sebesar 87,75% dan
pada tahun 2018 terealisasi sebesar 86,95%. Dan terakhir untuk indikator
Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total pada tahun 2017 terealisasi
sebesar 2,02% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 2,00%.
F. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE
RPJMD/ RENSTRA
Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai
merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu
perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah
realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan menjadi tolok ukur
keberhasilan atas implementasi program dan kegiatan Dinas PPKB Kab.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Nganjuk. Berikut kami gambarkan perbandingan realisasi kinerja s/d akhir
periode RPJMD/RENSTRA kedalam tabel berikut ini :
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
AKHIR RPJMD/
RENSTRA
REALISASI TINGKAT
KEMAJUAN
1 2 3 4 5
Meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan keluarga
berencana
Prosentase capaian
peserta KB aktif
80,00% 77,32% 3,35%
Prosentase usia nikah
pertama di bawah
usia 20 Tahun
13,84% 11,81% 14,67%
Persentase Pasangan
Usia subur yang
seharusnya KB tapi
belum KB (Unmeet
Need)
12,82% 10,20% 20,44%
Prosentase anggota
Bina Keluarga Balita
(BKB) yang ber-KB
80,70% 86,95% 7,74%
Total Fertility Rate
(TFR)
2,13% 2,00% 6,10%
Berdasarkan data diatas, tingkat kemajuan pada masing-masing
indikator cukup terlihat. Kondisi yang membaik tersebut merupakan
kesuksesan dari pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana khususnya dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi
serta konseling program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Sehingga masyarakat turut serta dalam aktivitas KB dan berpartisipasi dalam
program KB (akseptor KB).
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
G. ALOKASI SASARAN PER ANGGARAN
Alokasi anggaran adalah pagu anggaran yang diperuntukkan bagi
sasaran strategis dari SKPD yang kemudian diturunkan pada alokasi anggaran
program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan KB serta sosialisasi
program keluarga sejahtera kepada masyarakat. Berikut kami jabarkan alokasi
sasaran per anggaran :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
%
ANGGARAN
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan keluarga
berencana
Prosentase capaian
peserta KB aktif
6.950.411.000 46,50
Prosentase usia nikah
pertama di bawah
usia 20 Tahun
75.000.000 0,50
Persentase Pasangan
Usia subur yang
seharusnya KB tapi
belum KB (Unmeet
Need)
173.788.000 1,16
Prosentase anggota
Bina Keluarga Balita
(BKB) yang ber-KB
70.000.000 0,47
Total Fertility Rate
(TFR)
1.900.000.000 12,71
Berdasarkan pada tabel diatas, apabila dibandingkan dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), anggaran yang dialokasikan kepada
masing-masing sasaran belum cukup memadai. Namun hal tersebut tidak
menjadi kendala yang berarti karena pencapaian terhadap capaian atas sasaran
kinerja tetap tercapai dan memuaskan sebagaimana yang ditetapkan dalam
perencanaan strategis.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
H. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Melalui program yang ada di Dinas PPKB, sasaran kinerja Dinas PPKB diharapkan dapat terwujud. Program yang efisien
dan efektif diharapkan akan mewujudkan implementasi program yang maksimal dan menghasilkan output serta outcome yang
dapat dipertanggungjawabkan. Berikut kami tampilkan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran yang ada di Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk.
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan keluarga
berencana
Prosentase capaian
peserta KB aktif
80,00% 77,32% 96,65% 6.950.411.000 6.895.620.900 99,21%
Prosentase usia nikah
pertama di bawah usia
21 Tahun
13,84% 11,81% 117,19% 75.000.000 74.893.950 99,86%
Persentase Pasangan
Usia subur yang
seharusnya KB tapi
belum KB (Unmeet
Need)
12,82% 10,20% 125,69% 173.788.000 170.130.200 97,90%
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Prosentase anggota
Bina Keluarga Balita
(BKB) yang ber-KB
80,70% 86,95% 107,74% 70.000.000 62.299.250 99,00%
Total Fertility Rate
(TFR)
2,13% 2,00% 106,50% 1.900.000.000 728.095.400 38,32%
Rata-rata Capaian 110,75%
86,86%
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Berdasarkan tabel tersebut, serapan anggaran pada masing-masing sasaran
dan program tercapai hampir 100%. Namun ada beberapa kegiatan yang
terealisasi kurang dari 50%, adalah :
1. Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2018) yang hanya terealisasi
sebesar 41,92% dikarenakan standar biaya daerah yang diterapkan lebih kecil
dari standar biaya pada Juknis DAK.
2. Operasional Penggerakan Program KB di Kampung KB (DAK Non Fisik
2018) yang hanya terealisasi sebesar 35,29% dikarenakan SK Pokja Kampung
KB Tingkat Kabupaten prosesnya terlalu lama sebagai dasar pelaksanaan Pokja
Kampung KB Tingkat Desa, sehingga proses kegiatannya menjadi tertunda
tidak sesuai rencana anggaran kas
3. Perencanaan Rehabilitasi Balai Penyuluh KB tidak direalisasi karena lokasi
yang akan direncanakan direhab Tahun 2019 dalam proses lelang untuk
dirobohkan oleh pemerintah daerah, sehingga rancangan rehab tidak jadi
direalisasi
4. Perencanaan Pembangunan Pagar Balai Penyuluh KB yang hanya terealisasi
sebesar 30,84% karena pembangunan pagar balai penyuluh KB yang
direncanakan tahun 2019 tidak disetujui 2 lokasi dalam aplikasi krisna, maka
hanya 1 lokasi saja yang direalisasi perencanaan untuk selanjutnya dibangun
tahun 2019
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
I. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Penggunaan sumber daya yang tepat memang menjadi fokus bagi
pelaksanaan program dan kegiatan. salah satu sumberdaya yang digunakan
untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan adalah anggaran yang
efisien dan efektif. Berikut kami jabarkan capaian kinerja dengan serapan
anggaran Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.
No Sasaran Indikator
Sasaran
% Capaian
Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
%Tingkat
Efisiensi
1 Meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan
keluarga
berencana
Prosentase
capaian peserta
KB aktif
96,65 99,21 0,79
Prosentase usia
nikah pertama
di bawah usia
21 Tahun
117,19 99,86 0,14
Persentase
Pasangan Usia
subur yang
seharusnya KB
tapi belum KB
(Unmeet
Need)
125,69 97,90 2,10
Prosentase
anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) yang
ber-KB
107,74 99,00 1,00
Total Fertility
Rate (TFR)
106,50 38,32 61,68
Rata – rata 110,75 92,15 13,14
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi
anggaran yang ada pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana sangat berhasil. Hal tersebut dapat dilihat pada tingkat efisiensi
anggaran pada masing-masing program pengendalian penduduk dan keluarga
berencana. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang
digunakan untuk terlaksananya kegiatan memang difokuskan pada
pencapaian sasaran dan kelompok sasaran urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.
LKJiP 2018 | Dinas PPKB Kab. Nganjuk
BAB IV
PENUTUP
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mampu untuk melakukan
pencapaian sasaran, baik dari bidang pengendalian penduduk maupun bidang
keluarga berencana.
Pencapaian sasaran “Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keluarga
berencana” yang diukur oleh beberapa indikator kinerja bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Prosentase capaian peserta KB Aktif tercapai 96,65%
b. Prosentase usia nikah pertama dibawah usia 21 tahun tercapai 117,19%
c. Prosentase pasangan usia subur seharusnya ikut KB tapi belum KB (Unmeet
Neet) tercapai 125,69%
d. Prosentase anggota bina keluarga balita (BKB) yang ber-KB tercapai 107,74%
e. Total Fertility Rate (TFR) tercapai 106,50%
Upaya-upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja
Dinas PPKB pada tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut :
a) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB
kepada masyarakat
b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB
d) Meningkatkan kesertaan ber KB MKJP
e) Meningkatkan kualitas petugas KB
f) Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas
g) Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan tujuan menekan
angka perkawinan dibawah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria
Demikian LKJIP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.