LKjIP PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2017 2017.pdftentang pelaksaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kami menyadari bahwa dalam penyu Pemerintah ini masih terdapat kekurangan,

LKjIP

PENGADILAN AGAMA

TAHUN 2017

Jl. Ahmad Yani No. 93 Telp.

PENGADILAN AGAMA BREBES

TAHUN 2017

Jl. Ahmad Yani No. 93 Telp. (0283) 671442

BREBES

(0283) 671442) Brebes

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa dengan rahmat dan

bimbinganNya kami dapat menyusun

Pengadilan Agama Kelas I A

Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai gambaran pertanggung jawaban

tentang pelaksaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Kami menyadari bahwa dalam penyu

Pemerintah ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu bimbingan serta petunjuk

dan kritikan untuk penyempurnaan akan selalu kami harapkan, yang dalam hal ini

tidak lain demi untuk kesempurnaan tugas dimasa yang akan

Demikian atas bimbingan petunjuk dan arahan yang diberikan, kami

sampaikan terima kasih.

i

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


bimbinganNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Agama Kelas I A Brebes Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja

ini dimaksudkan sebagai gambaran pertanggung jawaban

tentang pelaksaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Brebes

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku Laporan Kinerja Instansi

ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu bimbingan serta petunjuk


tidak lain demi untuk kesempurnaan tugas dimasa yang akan datang.


sampaikan terima kasih.

Brebes, 22 Januari 201

Ketua Pengadilan Agama

,

Drs. Abd.Basyir,M.Ag.NIP.19580302 198612 1 001


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja

ini dimaksudkan sebagai gambaran pertanggung jawaban

Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi

ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu bimbingan serta petunjuk



Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Brebes

Abd.Basyir,M.Ag. 19580302 198612 1 001

ii

EXECUTIVE SUMARI

Secara garis besar Pengadilan Agama Brebes Kelas IA pada tahun

2016 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang

ditetapkan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja maka pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan Agama Brebes Kelas IA akan difokuskan

pada lima tujuan yaitu :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

dengan meningkatkan penyelesaian perkara dan kualitas putusan yang

memenuhi rasa keadilan, meningkatkan pelayanan dibidang pemberian

keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi

pemerintah, hisab rukyat, pembinaan hukum agama, yaitu :

a. Terdaftarnya perkara di tingkat pertama yang diajukan oleh para

pencari keadilan secara cepat, tertib dan akurat.

b. Terselengaranya proses pemeriksaan persidangan secara

sederhana, cepat dan memenuhi rasa keadilan.

c. Terbitnya putusan yang cepat, tepat dan akurat serta dapat

dilaksanakan(eksekutabel).

d. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dengan

sasaran untuk menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah

khususnya berkenaan dengan perkembangan hukum Islam,

pembinaan hukum agama .

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara dengan penyelesaian

perkara yang diputus agar dapat diterima dengan tepat waktu, dan

penyelesain perkara ekonomi syariah yang mudah diakses masyarakat

dengan mudah setelah putusnya perkara tersebut .

LKJIP PA BREBES TAHUN 2017

iii

3. Terwujudnya manajeman kepegawaian yang cepat, akurat serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

4. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif,

efisien dan akuntabel.

5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Peradilan,

terselenggaranya pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan

dengan seksama dan sewajarnya serta tersedianya meja informasi dan

pengaduan masyarakat.

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA akan terus melakukan segala

upaya yang diperlukan untuk mendorong agar pelayanan public dan

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada

tata pemerintahan yang baik untuk menuju kepada pemerintah yang

berorientasi pada hasil (Result Oriented Government).


iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii

EXECUTIVE SUMARY ........................................................................................ iv

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULULAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Permasalahan Utama....................................................................... 3

C. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4

D. Struktur Organisasi ......................................................................... 5

E. Sistematika Penyajian ..................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 8

A. Rencana Strategis 2015 – 2019. ........................................................ 8

1. Visi ........................................................................................... 12

2. Misi... ....................................................................................... 12

B. Tujuan dan Strategis.............................................. ........................... 13

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok.............. .................................. 13

D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Brebes ......................... 15

E. Rencana Kinerja Tahun 2017 ........................................................... 20

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ......................................................... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ ......... 24

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Brebes ........................................... 24

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 .... 24

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian antar Tahun 26

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 32


iii

a. Analisis Keberhasilan .......................................................... 55

b. Analisis Kegagalan .............................................................. 56

c. Analisis Sumber Daya ......................................................... 57

B. Realisasi Anggaran ........................................................................... 58

BAB IV KESIMPULAN..................................................................................... . 56

A. Kesimpulan....................................................................... ............... 56

B. Saran .............................................................................................. 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

4. Rencana Kinerja (RK) Tahun 2018

5. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

SK Tim Penyusun LKJIP Tahun 2016

1 LKJIP Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah

satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu

bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu

tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang

telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam

menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan

bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah

yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan

oleh Mahkamah Konstitusi”. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman

pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan

Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan

finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing”.. sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan

dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-


Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung

dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi

yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,

menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan

melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian

kinerja Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dalam satu tahun angggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa

asas- asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-

prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,

wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi

dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui

program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan

perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Brebes

Kelas IA merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun,untuk tahun 2017

ini disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

876-1/SEK/OT.01.2/II/2017. Tentang Pentampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.


B. PERMASALAHAN UTAMA

Pengadilan Agama Brebes sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan

hukum, harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah

Pengadilan Agama Brebes dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang

bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-

programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat

pencari keadilan (Justiciabelen) mengharapkan suatu lembaga peradilan yang

professional, transparan dan akuntable.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Brebes

yaitu terkait dengan akses publik, sehingga memunculkan pertanyaan :

1. Apakah seluruh aparatur negara di Pengadilan Agama Brebes telah professional,

transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya dalam konteks

pelaksanaan Reformasi Birokrasi?

2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap

sistem peradilan dan akses publik?

3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia

peradilan khususnya di Pengadilan Agama Brebes?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Agama Brebes membuat

program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian

kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 sebagaimana penerapan Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan

kinerja di lingkungan Mahkamah Agung yang penyusunannya sesuai Peraturan

Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah salah satu peradilan agama

dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan

Keadilan. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan

bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur

dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal

107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai

dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah


diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada

tahun hijriyah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Brebes terdiri dari

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang

WakilKetua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin

oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh

seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda

Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping

itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa

orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris .

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pengadilan Agama dibantu oleh 3

orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi

dan Tata Laksana , Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub

Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, Permasalahan

Utama, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan sistematika

Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis ,

program dan tujuan pokok, , Indikator Kinerja Utama (IKU),

Rencana Kinerja Tahun 2017, Serta Perjanjian Kinerja Tahun

2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan Capaian Kinerja perbandingan target

realisasi dan perbandingan anatara realisasi terhadap capaian

kinerja, pada bagian ini juga terdapat Analisi Akuntabilitas Kinerja

yang didalamnya ada poin analisis keberhasilan, Analisis

Kegagalan, dan Analisis Sumber Daya. Dan yang terakhir dalam

bagian ini disertakan juga realisasi anggaran.

BAB IV Penutup

Mengemukakan kesimpulan dari laporan serta saran-saran untuk

bisa ada perbaikan dalam laporan-laporan berikutnya.

LAMPIRAN Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung

penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Brebes

Kelas IA Tahun Anggaran 2017.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional

dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer

untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak,

apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf

juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan

roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah

merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik

internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas

pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai

tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Brebes Kelas IA adalah terus

tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik

(Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi,


sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara

terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat

meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada

masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian

bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan

dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang

harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di

daerah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan

kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran,

memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan

anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan

rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 4 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah

bahwa kegiatan Pengadilan Agama Brebes Kelas IA, serta menghindari dari segala

yang menjadi penghambat di masa lalu.

Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan

efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA pada posisi

yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi

kegiatan oprasional Pengadilan Agama Brebes Kelas IA, dengan melengkapi segala

fasilitas yang kurang agar bisa menciptakan kondisi yang kondusif serta


pelayanan publik yang nyaman.

3. Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang

paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala

operasional Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yang tidak mungkin lagi

dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan

peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator

pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern.

Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2012

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil

Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor01/WKMA-

NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasipada

Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut,

telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus

tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata

cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan

informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan

tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya

keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Brebes Kelas IA ini

didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis,

langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan

penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi

yang efektif.


Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Brebes Kelas IA terhadap

sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Peradilan Agama. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di

Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan

dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme,

dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah

tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan

prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau

operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian

pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan

ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari

proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan

berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan

dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai

dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA berusaha untuk memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA akan memobilisasi dan menggunakan secara

efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna

mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Brebes Kelas IA kedepan

dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.


c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir

yang ada.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan

administrasi.

2. Sarana mencakup :

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan

prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.

c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan

rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Brebes Kelas IA.

3. Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yang

telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan

undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang

ada.

4. Hukum materil mencakup :

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan

dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

1. Visi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG”

2. Mis i Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

Misi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan

dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Brebes dengan melaksanakan

pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.


4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan

sesuai dengan stándar.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan AgamaBrebes Kelas IA

yaitu meliputi :

1. Terwujudnya Manajemen Pengadilan agama yang baik.

2. Menciptakan mobilitas kerja serta pelayanan yang profesional (client

service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.

3. Terwujudnya pengadilan yang efektif dan efisien.

4. Menciptakan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

5. Terwujudnya kepuasan kepada pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

1. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

2. Peningkatan Penyelesaian perkara yang cepat dan efisien.

3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta

terpelihara dengan baik.

5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama

Semarang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.

6. Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang

menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.

7. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun

2017, Pengadilan Agama Brebes Kelas IA memiliki kebijakan program

yaitu :


1. Program Manajemen Pengadilan agama

Majemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

suatu lembaga. Demikian halnya dengan Pengadilan Agama Brebes mempunyai

motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

pelayanan masyarakat pencari keadilan.

2. Program mobilitas kerja serta pelayanan yang profesional (client service)

agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.

3. Program pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

Pelayanan administrasi dan informasi terpadu ini yang dapat meningkatkan

kepuasan kepada pencari keadilan.

4. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor

Peningkatan sarana dan prasarana kantor sangat diperlukan untuk

meaksimalkan kinerja aparatur pengadilan agama brebes. .

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA. Dengan demikian keberhasilan pencapaian

sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Brebes

Kelas IA yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis)


D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BREBES

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1.

Terwujudnya proses

Peradilan yang pasti,

Transparasi dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan = 963 perkara

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan = 963 perkara

maka persentase sisa perkara yang diselasaikan = 100 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan = 6.070

perkara

perkara yang ada berjumlah = 6.031

perkara

maka persentase perkara yang diselasaikan tahun berjalan = 99,35 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase penurunan

sisa perkara

Sisa perkara tahun berjalan = 924 perkara

Sisa perkara tahun sebelumnya = 963 perkara

maka persentase penurunan sisa perkara = 4 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = 5.099

perkara

Panitera

Laporan

Bulanan


hukum :

* Banding

* Kasasi

* PK

Jumlah perkara yang putus = 5.107

perkara

maka Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = 99,84 %

dan

Laporan

Tahunan

e. Index responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

Hasil survey yang dilakukan secara acak melalui wawancara terhadap

85 responden adalah sebagai berikut :

1. Puas = 54 orang (63,52%)

2. Cukup Puas = 30 orang (35,29%)

3. Kurang Puas = 1 orang (1,17%)

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

2.

Peningkatan efektivitas

pengelolaan perkara

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh para

pihak tepat waktu

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu = 4.698 perkara

Jumlah Putusan = 5.107 perkara

maka persentase isi putusan diterima tepat waktu = 92 %

Panitera

Laporan

Bulanan

Dan

Laporan

Tahunan


diselesaikan melalui

mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi = 2 perkara

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi = 380 perkara

maka Jumlah perkara yang dilakukan mediasi = 0,5 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan


c. Persentase berkas

perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi, dan PK

yang diajukan secara

lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara

lengkap = 0 perkara

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum = 7 perkara

maka Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK = 0 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase putusan

yang menarik perhatian

masyarakat

(ekonomi syariah) yang

dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari

sejak diputus

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diuploaddalam

website = 1 perkara

Jumlah putusan perkara 1 perkara

maka Jumlah perkara ekonomi syariah = 100 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

3.

Meningkatnya akses

peradilan bagi

masyarakat

miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara

prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan = 15 perkara

Jumlah perkara prodeo = 15 perkara

maka jumlah perkara prodeo yang diselesaikan = 100 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan



diselesaikan diluar

gedung Pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan = 1.026

perkara

Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

= 1.170 perkara

maka Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

= 87,69 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase perkara

permohonan (voluntair)

Identitas hokum

Jumlah perkara voluntair identitas hukun yang diselesaikan = 128

perkara

Jumlah perkara voluntair identitas hukun yang diajukan = 144 perkara

maka Jumlah perkara voluntair identitas hukun yang diselesaikan =

88,88 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase pencari

keadilan golongan

tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum = 913 perkara

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu = 913 perkara

maka Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan hukum = 100 %

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

LKJIP Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Tahun 2017

4.

Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadulan

Persentase putusan

perkara

perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A

Drs.H.Abd. Basyir, M.Ag

LKJIP Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Tahun 2017

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti = 4 perkara

Jumlah putusan perkara yang sudah BHT = 4.736 perkara

maka jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti = 0,08 %

Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A

19

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

Brebes, 29 Desember 2017

Panitera,

Nur Hidayatus Sofyan, S.H


E. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2017

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%


diselesaikan tepat waktu.

84,3%

c. Persentase penurunan sisa

perkara

5%

d. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- P K

100%

e.Index responden pencari

keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

- puas

- cukup puaas

- kurang puas

80%

20%

0%

2. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase isi putusan yang

diterima para pihak tepat

waktu

100%


diselesaikan melalui Mediasi

30%

c. Persentase berkas perkara

yang dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK yang diajukan

100%


secara lengkap dan tepat

waktu

d. Persentase putusan yang

menarik perhatian perhatian

masyarakat (ekonomi syariah

) yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari

sejak diputus.

100%

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan 90%

b. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan..

30%

c.Persentase Perkara

Permohonan (voluntair )

Identitas Hukum.

2,36%

d Persentase pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

25%

4. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase Putusan Perkara

Perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi).

0,05%


F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah pernyataan komitmen atau kebulatan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini

sebagai tolok ukur terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018

sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area

akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan

Mahkamah Agung yang penyusunannya sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan

Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta

mengacu pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI

dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Brebes pada

tahun 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja Tahun 2018,

dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama dan dengan

mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kerja Target

Terwujudnya proses Peradilan yang

pasti, Transparasi dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%


diselesaikan tepat waktu

84,3%

c. Persentase penurunan sisa

perkara

5%

d. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

* Banding

* Kasasi

* PK

99%


e. Index responden pencari

keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

80%

Peningkatan efektivitas pengelolaan

perkara

a. Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

100%


diselesaikan melalui mediasi

30%

c. Persentase berkas perkara

yang dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang

diajukan secara lengkap dan

tepat waktu

100%

d. Persentase putusan yang

menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat

diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus

100%

Meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirka

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

90%


diselesaikan diluar gedung

Pengadilan

30%

c. Persentase perkara

Permohonan (voluntair)

Identitas hokum

2,36%

d. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

25%

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadulan

a. Persentase putusan perkara

perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

0,05%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BREBES

Capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang

dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok

inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap

kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui

realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk

mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam

Pengukuran Kinerja sebagai berikut

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

TAHUN 2017

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparasi dan akuntabel

a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Presentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu.

c. Prosentase penurunan sisa perkara

d. Prosentase Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi PK

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - Puas - Cukup puas - Kurang puas

b. Prosentase perkara kontentius

100 %

84,03%

5%

100%

80% 20% 0%

100% 84,67%

4% 99,84%

63,52% 35,29%

1%

100%

95%

81%

99,84%

79,4% 56,7 % 99 %


Peningkatan Evektivitas pengelolaan perkara

a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

b. Prosentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi c. Prosentase berkas perkara

yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK. Yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

d. Prosentase putusan yang

menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100 %

30%

100%

100%

92%

20%

100%

100%

100%

66,66%

100%

100%

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Prosentase perkara yang

diselesaikan diluar Pengadilan

c. Prosentase perkara

permohonan ( Volontair ) Identitas hukum

d. Prosentase pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

90%

30%

2,36%

25%

100%

23%

2,84%

18%

111%

76%

120%

72%

Meningkatnya kepatuhan terahadap putusan pengaduan

Prosentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti ( Deieksekusi )

0,05% 0,03% 60%


2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN ANTAR

TAHUN

1. Sasaran : Peningkatan Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi oleh Mediator

30 % 30 % 30 % 20 %

b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan

16 % 20 % 20 % 20 %

c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi oleh Mediator

100 % 100 % 100 % 100 %

d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan

100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian Sasaran Peningkatan Kinerja

Penyelesaian Perkara 61,5 % 62,5 % 62,5 % 60 %

Sasaran Strategis Peningkatan Terwujudnya Proses Peradilan yang

pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana

strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan

efisiensi penyelengaraan peradilan di Pengadilan Agama Brebes dengan

mengukur tingkat keberhasilan mediasi oleh Mediator maupun keberhasilan

mediasi dalam sidang. Sasaran ini menggunakan 4 Indikator Kinerja Utama.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun

2017 sebesar 60 %. Nilai capaian tahun 2017 menurun 2,5 % dibanding dengan


capaian tahun 2016 yaitu 62,5 %

Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2017 perkara yang masuk di

Pengadilan Agama Brebes kuantitas dan kualitas perkaranya semakin

meningkat, sementara tingkat kehadiran para pihak khususnya pihak

Tergugat berkurang sehingga capaian sasaran peningkatan penyelesaian

perkara pada tahun 2017 menurun.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

sasaran strategis ini yaitu:

a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi

oleh Mediator

Tahun Perkara yang dimediasi

Diselesaikan melalui mediasi

Persentase

2014 591 perkara 9 perkara 1,5 %




Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi

oleh Mediator pada tahun 2017 ini menurun jika dibanding kan dengan tahun-

tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang dimediasi berkurang

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2 di atas menunjukkan

jumlah yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 380 perkara. Yang berhasil

dimediasi 4 perkara. Tabel 2 juga menunjukkan data sejak tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017, bahwa capaian keberhasilan mediasi oleh Mediator hanya

mencapai 1 % yang artinya menurun 0,5 %.dibanding tahun 2016 yang

mencapai 1,5%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Brebes terhadap

perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi oleh Mediator

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan, ini disebabkan

jumlah perkara yang dimediasi berkurang.

b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi


dalam persidangan

Tahun Perkara yang dimediasi Diselesaikan melalui

mediasi dalam sidang Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase perkara kontentius yang

dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan yang diselesaikan adalah

perbandingan perkara yang dimediasi dengan perkara mediasi yang berhasil

diselesaikan dalam persidangan.

Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi

oleh Mediator pada tahun 2017 ini menurun jika dibanding kan dengan tahun-

tahun sebelumnya, disebabkan karena perkara yang dimediasi berkurang

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 3 di atas menunjukkan

jumlah yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 380 perkara. Yang berhasil

dimediasi 186 perkara. Tabel 3 juga menunjukkan data sejak tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017, bahwa capaian keberhasilan mediasi dalam persidangan

hanya mencapai 48,9 % yang artinya menurun 1,9 %.dibanding tahun 2016

yang mencapai 50,8%.


perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan disebabkan

jumlah perkara yang dimediasi berkurang.

c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya

rekonvensi, berhasil dimediasi oleh Mediator


Rekonvensi Diselesaikan melalui

mediasi

Persentase



2015 419 perkara 0 perkara 0 %




dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi oleh Mediator yang

diselesaikan adalah perbandingan perkara yang dimediasi oleh Mediator dengan

perkara mediasi dengan adanya rekonvensi yang berhasil diselesaikan oleh

Mediator.

Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya

rekonvensi, berhasil dimediasi oleh Mediator pada tahun 2017 ini naik jika

dibanding kan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang

dimediasi berkurang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 4 di atas

menunjukkan jumlah yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 380 perkara.

Yang berhasil dimediasi 1 perkara. Tabel 4 juga menunjukkan data sejak tahun

2014 sampai dengan tahun 2017, bahwa capaian keberhasilan mediasi perkara

rekonvensi oleh Mediator hanya mencapai 0,26 % yang artinya naik 0,03

%.dibanding tahun 2016 yang mencapai 0,23 %, namun dalam jumlah perkara

masih sama yaitu 1 perkara..


perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil

dimediasi oleh Mediator dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi

peningkatan disebabkan jumlah perkara yang dimediasi berkurang.

d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya

rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan


Rekonvensi Diselesaikan melalui mediasi dalam sidang

Persentase







dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan

yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang dimediasi dengan perkara

mediasi dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan.

Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya

rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan pada tahun 2017 ini menurun jika

dibanding kan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang

dimediasi berkurang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 5 di atas

menunjukkan jumlah yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 380 perkara.

Yang ada rekonvensi, berhasil dimediasi dalam persidangan 1 perkara. Tabel 5 juga

menunjukkan data sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bahwa capaian

keberhasilan mediasi perkara dengan adanya rekonvensi, berhasil dimediasi dalam

persidangan hanya mencapai 0,26 % yang artinya menurun 0,21 %.dibanding

tahun 2016 yang mencapai 0,47%.


perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonvensi, berhasil

dimediasi dalam persidangan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi

penurunan disebabkan jumlah perkara yang dimediasi berkurang.

2. Sasaran : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

a. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP

b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP

c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

108%

100 %

100 %


d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP

e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP

f. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan sesuai SOP

g. Prosentase perkara Ekonomi syariah yang diselesaikan sesuai SOP

h. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

sesuai SOP

i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan sesuai SOP

j. Posentase perkara ghaib yang diselesaikan sesuai SOP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Capaian Sasaran Peningkatan Kinerja

Penyelesaian Perkara 100 % 100 % 100 % 100,8 %

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran

utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan

efektivitas dan efisiensi penyelengaraan peradilan di Pengadilan Agama Brebes

dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara sesuai dengan SOP meliputi

semua jenis perkara yang masuk, penyelesaian sisa perkara, perkara delegasi

maupun dalam penyelesaian perkara ghaib. Sasaran ini menggunakan 10

Indikator Kinerja Utama.

Data pada diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan

penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar 100,8 %. Nilai capaian tahun

2017 meningkat dibanding dengan capaian tahun 2016 yaitu 0,8 %

Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan kinerja

pada bidang penyelesaian perkara perkawinan karena jumlah perkaranya

meningkat melebihi target sebesar 8 %.

Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur sasaran strategis ini yaitu :


a. Prosentase Perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Perkawinan

Diselesaikan sesuai SOP

Persentase

2014 5021 perkara 5021 perkara 100 %

2015 4939 perkara 4939 perkara 100%



Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Perkawinan yang

diselesaikan sesuai SOP adalah perbandingan perkara yang diterima dengan

perkara yang diselesaikan sesuai SOP.

Data pada Tabel 7 di atas menunjukkan perbandingan Capaian

Prosentase Perkara Perkawinan yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 capaian penyelesaian perkara sebesar 100

%, capaian ini tetap stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Kewarisan


Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Kewarisan yang




Prosentase Perkara Kewarisan yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017. Pada tahun 2017 capaian penyelesaian perkara Waris sebesar 100

%, capaian ini tetap stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


c. Prosentase perkara Wasiat yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Wasiat


Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Wasiat yang

diselesaikan sesuai SOP adalah perbandingan perkara yang diterima

dengan perkara yang diselesaikan sesuai SOP.


Prosentase Perkara Wasiat yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017. Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 perkara wasiat 0 perkara,

sedang pada tahun 2017 diterima perkara Wasiat sebanyak 2 perkara dan

semuanya telah diselesaikan sesuai SOP sehingga capaian penyelesaian perkara

Wasiat pada tahun 2017 sebesar 100 %, capaian ini tetap stabil dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya.

d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Hibah


Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Hibah yang




Prosentase Perkara Hibah yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2017. Pada tahun 2014 , 2016 dan tahun 2017 perkara Hibah 0 perkara, sedang


pada tahun 2015 diterima perkara Wasiat sebanyak 1 perkara dan semuanya

telah diselesaikan sesuai SOP sehingga capaian penyelesaian perkara Wasiat

pada tahun 2017 sebesar 100 %, capaian ini tetap stabil dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya.

e. Prosentase perkara Wakaf yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Wakaf


Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Wakaf yang




Prosentase Perkara Wakaf yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 perkara Wakaf 0

perkara, sehingga capaian penyelesaian perkara Wakaf pada tahun 2017 sebesar

100 %, capaian ini tetap sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

f. Prosentase perkara Shodaqoh yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Shodaqoh


Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Shodaqoh yang





Prosentase Perkara Shodaqoh yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 perkara Shodaqoh 0

perkara, sehingga capaian penyelesaian perkara Shodaqoh pada tahun 2017

sebesar 100 %, capaian ini tetap sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

g. Prosentase perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Ekonomi Syariah

Diselesaikan sesuai SOP Persentase





Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Ekonomi Syariah

yang diselesaikan sesuai SOP adalah perbandingan perkara yang diterima dengan



Prosentase Perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017. Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 perkara Ekonomi

Syariah 0 perkara, sehingga capaian penyelesaian perkara Ekonomi Syariah pada

tahun 2017 sebesar 100 %, capaian ini tetap stabil dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya.

h. Prosentase Sisa Perkara diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Sisa Perkara Diselesaikan sesuai SOP Persentase

2014 1044 perkara 1044 perkara 100 %

2015 1035 perkara 1035 perkara 100 %



Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Sisa Perkara yang


diselesaikan sesuai SOP adalah perbandingan sisa perkara dari tahun yang lalu

dengan penyelesaian sisa perkara tersebut yang diselesaikan sesuai SOP. Data

pada Tabel di atas menunjukkan perbandingan Capaian Prosentase Sisa Perkara

yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2014

sisa perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2013) ada 1044 perkara, sisa perkara

tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada tahun 2014 sehingga tercapai

100%. Pada tahun 2015 sisa perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2014) ada

1035 perkara, sisa perkara tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada tahun

2015 sehingga tercapai 100%. Pada tahun 2016 sisa perkara dari tahun

sebelumnya (tahun 2015) ada 909 perkara, sisa perkara tersebut semuanya telah

dapat diselesaikan pada tahun 2016 sehingga tercapai 100% dan pada tahun 2017

ada sisa perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2016) ada 963 perkara, sisa

perkara tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada tahun 2017 sehingga

tercapai 100%. Sehingga capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017

masih tetap stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

i. Prosentase Perkara Tabayyun diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Tabayyun


Persentase

2014 1044 perkara 1044 perkara 100 %

2015 1035 perkara 1035 perkara 100 %



Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Tabayyun yang


dengan penyelesaian Perkara Tabayyun tersebut yang diselesaikan sesuai SOP.


Prosentase Perkara Tabayyun yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017. Pada tahun 2014 sisa perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2013)

ada 1044 perkara, sisa perkara tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada

tahun 2014 sehingga tercapai 100%. Pada tahun 2015 sisa perkara dari tahun


sebelumnya (tahun 2014) ada 1035 perkara, sisa perkara tersebut semuanya telah

dapat diselesaikan pada tahun 2015 sehingga tercapai 100%. Pada tahun 2016

sisa perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2015) ada 909 perkara, sisa perkara

tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada tahun 2016 sehingga tercapai

100% dan pada tahun 2017 ada sisa perkara dari tahun sebelumnya (tahun 2016)

ada 963 perkara, sisa perkara tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada

tahun 2017 sehingga tercapai 100%. Sehingga capaian penyelesaian sisa perkara

pada tahun 2017 masih tetap stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

j. Prosentase Perkara Ghoib diselesaikan sesuai SOP

Tahun Jumlah Perkara Ghaib


Persentase

2014 1044 perkara 1044 perkara 100 %

2015 1035 perkara 1035 perkara 100 %



Ukuran realisasi indikator kinerja Prosentase Perkara Ghaib yang


dengan penyelesaian Perkara Ghaib tersebut yang diselesaikan sesuai SOP.


Prosentase Perkara Ghaib yang diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2017. Pada tahun 2014 Perkara Ghaib dari tahun sebelumnya (tahun 2013) ada

1044 perkara, Perkara Ghaib tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada

tahun 2014 sehingga tercapai 100%. Pada tahun 2015 Perkara Ghaib dari tahun

sebelumnya (tahun 2014) ada 1035 perkara, Perkara Ghaib tersebut semuanya

telah dapat diselesaikan pada tahun 2015 sehingga tercapai 100%. Pada tahun

2016 Perkara Ghaib dari tahun sebelumnya (tahun 2015) ada 909 perkara, Perkara

Ghaib tersebut semuanya telah dapat diselesaikan pada tahun 2016 sehingga

tercapai 100% dan pada tahun 2017 ada Perkara Ghaib dari tahun sebelumnya

(tahun 2016) ada 963 perkara, Perkara Ghaib tersebut semuanya telah dapat

diselesaikan pada tahun 2017 sehingga tercapai 100%. Sehingga capaian


penyelesaian Perkara Ghaib pada tahun 2017 masih tetap stabil dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya.

3. Sasaran : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

a. Prosentase perkara yang telah dinput dalam aplikasi SIADPA

100 % 100 % 100 % 100 %

b. Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan oleh Majelis

100 % 100 % 100 % 100 %

c. Prosentase Penyampaian Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu

100 % 100 % 100 % 100 %

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100 % 100 % 100 % 100 %

e. Prosentase Penyitaan sesuai dengan penetapan majelis

100 % 100 % 100 % 100 %

f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100 % 100 % 100 % 100 %

g. Prosentase eksekusi sesuai amar putusan 100 % 100 % 100 % 100 %

h. Prosentase tindak-lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan

100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 100 % 100 % 100 % 100 %

Sasaran Strategis Peningkatan Tertib Administrasi Perkara dimaksudkan

untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Agama Brebes

dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat dengan mengukur

tertib administrasi perkara.

Data padaTabel capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi

Perkara pada tahun 2017 mencapai 100 %, dan capaian tersebut tetap stabil

dibandingkan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

Capaian sasaran peningkatan tertib administrasi perkara pada tahun


2017 disebabkan karena jumlah perkara yang masuk tahun 2017 masih

sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga semua capaian indikator

kinerja sasaran tersebut tetap stabil.

Sasaran ini menggunakan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama sebagai

berikut:

a. Persentase Perkara yang telah diinput dalam Aplikasi SIADPA/SIPP

Tahun

Jumlah Perkara

Yang Diterima di

Kepaniteraan

Jumlah Perkara

Yang Diinput

dalam Aplikasi

SIADPA/SIPP

Realisasi Target Capaian

2014 5038 5038 100 % 100 % 100 %

2015 4956 4956 100 % 100 % 100 %

2016 5123 5123 100 % 100 % 100 %

2017 5068 5068 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja Perkara yang telah diinput dalam

Aplikasi SIADPA/SIPP adalah perbandingan antara berkas perkara yang

diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang telah diinput dalam

Aplikasi SIADPA/SIPP.

Berdasarkan data pada Tabel.18 diatas, capaian dan target persentase

Perkara yang telah diinput dalam Aplikasi SIADPA/SIPP pada tahun 2017

mencapai target 100%. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk

pada tahun 2017, yaitu sejumlah 5068 berkas perkara, seluruhnya sudah diinput

dalam Aplikasi SIADPA/SIPP. Capaian target 100% pada persentase Perkara

yang telah diinput dalam Aplikasi SIADPA/SIPP pada tahun 2017 sama dengan

capaian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di

Pengadilan Agama Brebes telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua

berkas yang diterima secara langsung telah diinput dalam Aplikasi

SIADPA/SIPP.


b. Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Disidangkan oleh Majelis

Tahun

Jumlah Perkara

Yang Diterima di

Kepaniteraan

Jumlah Perkara

Yang Diregister dan

Siap Disidangkan

oleh Majelis


2014 5038 5038 100 % 100 % 100 %

2015 4956 4956 100 % 100 % 100 %

2016 5123 5123 100 % 100 % 100 %

2017 5068 5068 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja Berkas Yang Diregister dan Siap

Disidangkan oleh Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang

diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis


Berkas Yang Diregister dan Siap Disidangkan oleh Majelis pada tahun 2017


pada tahun 2017, yaitu sejumlah 5068 berkas perkara, seluruhnya sudah

diregister dan didistribusikan ke majelis. Capaian target 100% pada persentase

perkara yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis pada tahun 2017 sama

dengan capaian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di

Pengadilan Agama Brebes telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua

berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku

induk perkara dan semua berkas telah siap disidangkan oleh Majelis.

c. Persentase Penyampaian Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu

Tahun

Jumlah Perkara

Yang Diterima di

Kepaniteraan

Jumlah Perkara

Yang Penyampaian

Relaas tepat waktu



2014 5038 5038 100 % 100 % 100 %

2015 4956 4956 100 % 100 % 100 %

2016 5123 5123 100 % 100 % 100 %

2017 5068 5068 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja Penyampaian Relaas (Pemanggilan

Sidang) Tepat Waktu adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima

di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang relaasnya telah disampaikan tepat

waktu.


Penyampaian Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu pada tahun 2017


pada tahun 2017, yaitu sejumlah 5068 berkas perkara, seluruh relaasnya telah

dapat disampaikan tepat waktu. Capaian target 100% pada persentase

Penyampaian Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu pada tahun 2017 sama

dengan capaian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja administrasi perkara yang berlaku

di Pengadilan Agama Brebes telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga

semua berkas yang diterima secara lengkap dapat disampaikan relaasnya secara

tepat waktu.

d. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan

Para Pihak

Tahun

Jumlah

Perkara Yang

Putus

Jumlah

Penyampaian PIP

tepat waktu, tempat

dan para pihak


2014 5047 5047 100 % 100 % 100 %

2015 5082 5082 100 % 100 % 100 %


2016 5069 5069 100 % 100 % 100 %

2017 5107 5107 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja Penyampaian Pemberitahuan Isi

Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak adalah perbandingan antara berkas

perkara yang putus dengan penyampaian isi putusan yang tepat waktu, tempat

dan para pihak.


penyampaian isi putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun

2017 mencapai target 100%. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang

putus pada tahun 2017, yaitu sejumlah 5107 perkara, seluruh penyampaian isi

putusan telah dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tempat dan para pihak.

Capaian target 100% pada persentase penyampaian isi putusan yang tepat waktu,

tempat dan para pihak pada tahun 2017 sama dengan capaian pada tahun 2014

sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja administrasi perkara yang berlaku

di Pengadilan Agama Brebes telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga

semua berkas yang putus, penyampaian isi putusan dapat dilaksanakan secara

tepat waktu, tempat dan para pihak.

e. Persentase Penyitaan sesuai dengan Penetapan Majelis

Tahun Jumlah

Penetapan Sita

Jumlah Pelaksanaan

Sita sesuai

Penetapan


2014 4 4 100 % 100 % 100 %

2015 5 5 100 % 100 % 100 %

2016 3 3 100 % 100 % 100 %

2017 4 4 100 % 100 % 100 %


Ukuran realisasi indikator kinerja Penyitaan sesuai dengan Penetapan

Majelis adalah perbandingan antara jumlah Penetapan Sita dengan pelaksanaan

Sita yang sesuai Penetapan Majelis.


Penyitaan sesuai dengan Penetapan Majelis pada tahun 2017 mencapai target

100%. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang ada Penetapan Sitanya

pada tahun 2017, yaitu sejumlah 4 perkara, seluruhnya telah dilaksanakan Sita

sesuai dengan Penetapan Majelis. Capaian target 100% pada persentase

Penyitaan sesuai dengan Penetapan Majelis pada tahun 2017 sama dengan

capaian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan Sita di Pengadilan

Agama Brebes telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Penetapan

Majelis.

f. Persentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

Tahun

Perkara Yg

Mengajukan

Upaya Hukum

Perkara Upaya Hukum

disampaikan secara

lengkap


2014 6 6 100 % 100 % 100 %

2015 5 5 100 % 100 % 100 %

2016 10 10 100 % 100 % 100 %

2017 7 7 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Berkas yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan

jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan

Kembali yang lengkap dengan Bundel A dan Bundel B dengan jumlah berkas

yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Sesuai data pada Tabel.23, pada tahun 2017 realisasi persentase Berkas


yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

mencapai 100 %, Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang diajukan

upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2017, yaitu sejumlah 7

berkas, seluruhnya telah disampaikan secara lengkap terdiri dari Bundel A dan

Bundel B, dari 7 berkas tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh Pengadilan

Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung. Capaian target 100% pada

persentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap pada tahun 2017 sama dengan capaian pada tahun 2014 sampai

dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyampaian Berkas yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK di Pengadilan Agama Brebes telah berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

g. Persentase Eksekusi sesuai Amar Putusan

Tahun Perkara Yg

dieksekusi

Perkara Eksekusi

sesuai Amar

Putusan


2014 5 5 100 % 100 % 100 %

2015 4 4 100 % 100 % 100 %

2016 4 4 100 % 100 % 100 %

2017 4 4 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase eksekusi sesuai amar

putusan adalah perbandingan jumlah perkara yang dieksekusi dengan perkara

eksekusi yang sesuai dengan amar putusan.

Sesuai data pada Tabel.24, pada tahun 2017 realisasi persentase

eksekusi sesuai amar putusan mencapai 100 %, Kondisi ini tercapai karena

seluruh perkara yang dieksekusi pada tahun 2017, yaitu sejumlah 4 perkara

seluruhnya telah sesuai dengan amar putusan, dari 4 berkas tersebut tidak ada

yang tidak sesuai dengan amar putusan. Capaian target 100% pada persentase


eksekusi sesuai amar putusan pada tahun 2017 sama dengan capaian pada tahun

2014 sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan eksekusi di Pengadilan

Agama Brebes telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amar putusan.

h. Persentase Tindak lanjut hasil Pengawasan Bidang Teknis Peradilan

Tahun

Temuan Pengawasan

Bidang Teknis

Peradilan

Tindak lanjut Hasil

Pengawasan Bidang

Teknis Peradilan


2014 3 3 100 % 100 % 100 %

2015 2 2 100 % 100 % 100 %

2016 1 1 100 % 100 % 100 %

2017 1 1 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Tindak lanjut hasil

Pengawasan Bidang Teknis Peradilan adalah perbandingan jumlah antara temuan

hasil pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang pada pelaksanaan

kinerja bidang teknis peradilan dengan tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

Sesuai data pada Tabel.25, pada tahun 2017 realisasi Persentase Tindak

lanjut hasil Pengawasan Bidang Teknis Peradilan mencapai 100 %, Kondisi ini

tercapai karena seluruh temuan hasuil pengawasan pada tahun 2017, yaitu

sejumlah 1 temuan dan temuan tersebut telah telah ditindaklanjuti. Capaian target

100% pada persentase Tindak lanjut hasil Pengawasan Bidang Teknis Peradilan

pada tahun 2017 sama dengan capaian pada tahun 2014 sampai dengan tahun

2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan persentase tindak

lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan di Pengadilan Agama Brebes

telah sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan hasil pengawasan agar

pelaksanaan administrasi peradilan di Pengadilan Agama Brebes bisa sesuai

dengan aturan-aturan yang berlaku.


4. Persentase Peningkatan Kualitas Putusan

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

a. Perkara yang dimohonkan banding / perlawanan 12 % 9 % 19 % 13 %

b. Capaian Sasaran Peningkatan Perkara yang

dimohonkan banding / perlawanan 12 % 9 % 19 % 13 %

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Putusan dimaksudkan untuk

menggambarkan upaya Pengadilan Agama Brebes untuk menjaga terwujudnya

pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan

masyarakat, Pengadilan Agama Brebes terus berupaya meningkatkan pelayanan

publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Tabel menunjukkan capaian sasaran Peningkatan Kualitas Putusan

pada tahun 2017 telah mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya

yaitu sebesar 13 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Brebes dalam

capaian sasaran Peningkatan Kualitas Putusan pada tahun 2017 telah

mengalami kenaikan karena tingkat kepuasa terhadap hasil putusan bertambah

sehingga perkara yang dimihonkan banding/perlawanan menurun.

Tahun

Perkara yang

dimohonkan

Banding

Jumlah Putusan Realisasi Target Capaian

2014 6 5047 0,12 % 1 % 12 %

2015 5 5082 0,09 % 1 % 9 %

2016 10 5069 0,19 % 1 % 19 %

2017 7 5107 0,13 % 1 % 13 %

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas

Putusan adalah perbandingan jumlah antara jumlah perkara yang dimohonkan


banding/perlawanan dengan jumlah perkara putus.

Sesuai data pada Tabel.27, pada tahun 2017 realisasi persentase perkara

yang dimohonkan banding/perlawanan sebesar 0,13 %, sedang perkara yang

tidak dimohonkan banding/perlawanan sebesar 99,87 % hal ini mengindikasikan

bahwa pencari keadilan yang dapat menerima putusan Pengadilan Agama Brebes

lebih besar dibanding pihak yang tidak puas, artinya putusan oleh Hakim

Pengadilan Agama Brebes memang belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak

berperkara. Akan tetapi realisasi persentase perkara yang dimohonkan

Banding/Perlawanan pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun sebelumnya telah

mengalami peningkatan kualitas sebesar 0,06 %.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase

perkara perkara yang dimohonkan Banding/Perlawanan pada tahun 2017

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan

bahwa kualitas putusan Pengadilan Agama Brebes lebih dapat diterima oleh

masyarakat pencari keadilan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan

Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya.

5. Sasaran : Peningkatan Pelayanan Sidang Keliling

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

Persentase perkara sidang keliling 93 % 106 % 196 % 76 %

Capaian Sasaran Peningkatan Pelayanan Sidang

Keliling 93 % 106 % 196 % 76 %

Sasaran Strategis Peningkatan Sasaran Peningkatan Pelayanan Sidang

Keliling dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Agama Brebes

untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan peradilan

bagi seluruh lapisan masyarakat, Pengadilan Agama Brebes terus berupaya

meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi



Tabel diatas menunjukkan capaian sasaran Peningkatan Pelayanan

Sidang Keliling pada tahun 2017 telah mengalami penurunan dibanding tahun-

tahun sebelumnya yaitu sebesar 76 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Brebes dalam

Sasaran Peningkatan Pelayanan Sidang Keliling belum mencapai target yang

ditetapkan yakni hanya mencapai 23% dari target 30 %

Tahun Jumlah Perkara

Masuk

Jumlah Perkara

Sidang Keliling Realisasi Target Capaian

2014 5038 1410 28 % 30 % 93 %

2015 4956 1587 32 % 30 % 106 %

2016 5123 3052 59 % 30 % 196 %

2017 5068 1170 23 % 30 % 76 %

Sasaran Strategis Peningkatan Perkara Sidang Keliling dimaksudkan

untuk menggambarkan pelayanan sidang diluar gedung Pengadilan untuk

memberikan akses berperkara bagi masyarakat yang tidak mampu dan membantu

memudahkan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan

atau dalam radius yang transportasinya menuju Kantor Pengadilan sangat sulit.

Hal ini secara efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Agama Brebes dalam

memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan

peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, dengan mengukur

pelayanan perkara sidang keliling.

Berdasarkan data pada Tabel 29, capaian sasaran peningkatan perkara

sidang keliling pada tahun 2017 mencapai 76 %. Capaian ini mengalami

penurunan sebesar 120 % dibanding capaian yang diperoleh pada tahun 2016

yaitu 196 %.

Hal ini karena perkara yang masuk dari wilayah yang menjadi sasaran

pelayanan sidang keliling menurun disebabkan karena masyarakat lebih

mendahulukan permasalahan tuntutan ekonomi dari pada masalah peradilan.


6. Sasaran : Peningkatan Pelayanan Perkara Prodeo

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

Persentase perkara Prodeo yang dikabulkan

Majelis Hakim

100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian Sasaran Peningkatan Perkara Prodeo 100 % 100 % 100 % 100 %

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Perkara Prodeo dimaksudkan

untuk menggambarkan upaya Pengadilan Agama Brebes untuk menjaga

terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh

lapisan masyarakat, Pengadilan Agama Brebes terus berupaya meningkatkan

pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat

pencari keadilan.

Tabel capaian sasaran Peningkatan Pelayanan Perkara Prodeo

menunjukan pada tahun 2017 mencapai 100%, dibanding dengan tahun-tahun

sbelumnya sejak tahun 2014 sampai tahun tahun 2017 telah stabil perkara prodeo

yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar 100 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Brebes telah

sungguh-sungguh untuk menjaga dan mewujudkan transparansi peradilan bagi


Tahun

Jumlah Perkara

Prodeo Yang

Harus

Diselesaikan

Jumlah Perkara

Prodeo Yang

dikabulkan

Majelis Hakim


2014 28 perkara 28 perkara 100 % 100 % 100 %

2015 38 perkara 28 perkara 100 % 100 % 100 %

2016 14 perkara 14 perkara 100 % 100 % 100 %

2017 15 perkara 15 perkara 100 % 100 % 100 %


Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Perkara Prodeo

dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas berperkara bagi masyarakat

yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan Agama Brebes secara

cuma-cuma. Hal ini merupakan upaya Pengadilan Agama Brebes dalam

memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan

peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, dengan

mengukur pelayanan perkara prodeo.

Berdasarkan data pada Tabel capaian sasaran peningkatan perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang

dikabulkan Majelis Hakim adalah Perbandingan perkara prodeo yang harus

diselesaikan dengan perkara prodeo yang dikabulkan Majelis Hakim.

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 perkara prodeo yang

harus diselesaikan semuanya telah diselesaikan dan dikabulkan oleh Majelis

Hakim.


Prosentase Perkara Prodeo yang dikabulkan Majelis Hakim yang

diselesaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada 2017 perkara

Prodeo yang dikabulkan Majelis Hakim sejumlah 15 perkara dan semuanya

telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga capaian penyelesaian

perkara prodeo pada tahun 2017 sebesar 100 %, capaian ini tetap stabil

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

7. Sasaran : Peningkatan Pelayanan POSBAKUM

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

Persentase Pelayanan POSBAKUM - - 13,70 % 18,01 %

Capaian Sasaran Peningkatan Pelayanan

POSBAKUM - - 13,70 % 18,01 %

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan POSBAKUM dimaksudkan




lapisan masyarakat, Pengadilan Agama Brebes terus berupaya meningkatkan

pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat

pencari keadilan.

Tabel diatas menunjukkan capaian sasaran Peningkatan Pelayanan

POSBAKUM pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan dibanding tahun-





Jumlah Perkara

Masuk

Jumlah Perkara

Layanan

POSBAKUM


2014 5038 - - - -

2015 4956 - - - -

2016 5123 702 13,70 % 25 % 54,80 %

2017 5068 913 18,01 % 25 % 72,04 %

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan POSBAKUM (Pos Bantuan

Hukum) dimaksudkan untuk menggambarkan pelayanan kepada masyarakat

dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu baik secara

ekonomis maupun tidak mampu dalam beracara di Pengadilan, hal ini dimaksud

untuk membantu masyarakat supaya dapat meminta atau mempertahankan hak-

haknya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data pada Tabel 33, capaian sasaran peningkatan

Pelayanan POSBAKUM pada tahun 2017 mencapai 18,01 dibanding jumlah

perkara yang masuk, akan tetapi jika dibanding dengan target yang 25 % maka

Pelayanan POSBAKUM mencapai 72,04 % capaian ini mengalami peningkatan


dibanding capaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,24 %.

Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja dalam pelayanan

POSBAKUM di Pengadilan Agama Brebes mengalami peningkatan.

8. Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

a. Persentase temuan HAWASBID yang

ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

b. Capaian sasaran Peningkatan Kualitas

Pengawasan

100 % 100 % 100 % 100 %

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan dimaksudkan



lapisan masyarakat.

Tabel diatas menunjukkan capaian sasaran Peningkatan kualitas

pengawasan pada tahun 2017 cukup stabil seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu

sebesar 100 %.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Brebes untuk

menjaga terwujud pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh

lapisan masyarakat cukup signifikan seperti tahun–tahun sebelumnya.

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

Persentase Temuan HAWASBID Yang Ditindaklanjuti

Tahun Temuan Hakim

Pengawas Bidang

Temuan Hakim

Pengawas Bidang

yang ditindak lanjuti


2014 3 3 100 % 100 % 100 %

2015 2 2 100 % 100 % 100 %


2016 1 1 100 % 100 % 100 %

2017 1 1 100 % 100 % 100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Temuan HAWASBID

yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah Temuan HAWASBID yang

ditindaklanjuti dengan Temuan HAWASBID bidang teknis peradilan.

Tabel ini menunjukkan data jumlah Temuan HAWASBID Pengadilan

Agama Brebes tahun 2017. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di

Pengadilan Agama Brebes masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan adanya komitmen bersama aparatur Pengadilan Agama Brebes

dalam rangka mencapai standar nilai minimal dalam melaksanakan tugas sebagai

aparatur pemerintah dan sebagai abdi masyarakat.

Sejalan dengan komitmen tersebut semua Temuan HAWASBID

Pengadilan Agama Brebes telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada

sehingga pada tahun 2017 realisasi persentase Temuan HAWASBID yang

ditindaklanjuti mencapai 100% sesuai target. Capaian ini mengalami kesamaan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan konsistensi aparatur

Pengadilan Agama Brebes dalam menjaga kualitas pengawasan untuk

meningkatkan integritas lembaga peradilan dan menumbuhkan kepercayaan

masyarakat

9. Sasaran : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

(Acces to Justice)

Indikator Kinerja Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017

Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang

dapat Dipublikasikan

77,7 % 94,4 % 89,4 % 105 %

Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) 77,7 % 94,4 % 89,4 % 105 %

Sasaran Strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap

Peradilan (Acces to Justice) dimaksudkan untuk menggambarkan upaya


Pengadilan Agama Brebes untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang

memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Pengadilan Agama

Brebes terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan

transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Tabel Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

menunjukkan pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan dibanding tahun-





Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

Tabel Persentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dapat Dipublikasikan

Tahun

Jumlah

Perkara Yang

Sudah

Diminutasi

Jumlah Proses Perkara

Yang Sudah Diminutasi

dan Dapat Dilihat di

Web Pengadilan Agama

Brebes


2014 4605 3226 70 % 90 % 77,7 %

2015 4557 3873 85 % 90 % 94,4 %

2016 4674 3973 85 % 95 % 89,4 %

2017 4736 4736 100 % 95 % 105 %

Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat

dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah

diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Agama Brebes dengan

perkara yang sudah diminutasi.

Data Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 persentase proses

penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 105 %. Jumlah

perkara yang putus pada tahun 2017 adalah 5107 perkara, dari perkara yang

putus tersebut sudah diminutasi 4736 perkara dan semuanya sudah

dipublikasikan di website Pengadilan Agama Brebes melalui Sistem Informasi


Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Brebes juga mempublikasikan putusan melalui Direktori

Putusan Mahkamah Agung RI.

Capaian target 105 % pada persentase proses penyelesaian perkara yang

dapat dipublikasikan pada tahun 2017 dibanding dengan tahun-tahun

sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Brebes terus berupaya

meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi


3. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

a. Analisis keberhasilan

Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas

pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Brebes, yaitu mengadili perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan di tingkat pertama.. Sebagai gambaran dari

pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa perkara yang masuk di Pengadilan

Agama Brebes pada tahun 2017 sebanyak 5.068 perkara perdata. Dari banyaknya

perkara tersebut telah diputus tepat waktu sebanyak 4968 perkara atau sudah

mencapai 92 %. Sehingga perkara yang diputus tidak tepat waktu diabawah 10%.

Hal ini tidak dapat dijadikan ukuran kegagalan dalam melaksanakan tugas pokoknya,

karena masih dalam batas kewajaran mencapai target sisa perkara tahun 2017

dibawah 10 %.

Faktor yang mendukung keberhasilan lainnya adalah berjalannya fungsi

Pengadilan Agama Brebes yaitu :

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat pertama

2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara pertama dan

administrasi lainnya.

3) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta pada tahun 2017

Pengadilan Agama Brebes memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah karena ada

permintaan;


4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim,

Panitera, Sekretaris dan Jurusita se wilayah hukum Pengadilan Agama

Brebes baik yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara

berkala maupun yang sifatnya mendadak;

5) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama

Brebes menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya. Pembinaan dari Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama

se- Jawa Tengah telah dilaksanakan baik secara berkala maupun secara

langsung, pembinaan secara langsung kepada semua pejabat dan karyawan

telah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan pengawasan maupun

pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, sementara

disamping itu juga telah dilakukan pelatihan dalam bentuk pembinaan SDM

secara berkala.

6) Memberikan pelayanan adminisrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama Brebes (kepegawaian, umum dan keuangan

dan keperkaraan); Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti isbat rukyatul

hilal dan sebagainya. Pemberian pelayanan administrasi umum juga telah

dilaksanakan yang meliputi pengadaan dan pengembangan pegawai, mutasi

pegawai, pengelolaan kesejahteraan pegawai, pengelolaan data pegawai dan

laporan pegawai, Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan umum.

b. Analisis Kegagalan

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai

persentase yang rendah, yaitu Kegiatan peningkatan akseptabilitas para pencari

keadilan atas putusan dari Pengadilan Agama Brebes dirasa belum mencapai hasil

yang memuaskan. Tingkat akseptabilitas yang masih berada pada 75% mewujudkan

bahwa perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalitas aparatur Pengadilan

Agama Brebes dalam menangani perkara pertama, sehingga lebih membawa

kepuasan hukum bagi para pencari keadilan. Peningkatan kemampuan, keahlian dan

profesionalitas penegak hukum dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai

kegiatan antara lain diklat, bimbingan teknis, pelaksanaan eksaminasi putusan dan


pengawasan regular baik dari internal maupun dari APIP (Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah) dalam hal ini Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

4. ANALISIS SUMBER DAYA

Faktor – faktor sumber daya yang meiliki andil dan menjadi penghambat

dalam pencapaian kinerja antara lain :

a Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan

penempatan pegawai yang proporsional.

2. Masih adanya sarana dan prasarana kerja yang kurang di Pengadilan Agama

Brebes, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja.

3. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

4. Penerimaan formasi pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang pensiun;

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut,

maka dibutuhkan suatu langkah – langkah jitu, antara lain sebagai berikut :

1. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan

pegawai pada masing masing satuan kerja.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan

memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem

memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya

3. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur

mutasi;

4. Mengusulkan peningkatan anggaran Belanja pada DIPA pada tahun anggaran

2016 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana

kerja Peradilan Agama.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja antara

lain :


1. Bimbingan teknis tentang hukum acara bagi hakim dan panitera ;

2. Bimbingan teknis tentang sita dan eksekusi bagi juru sita ;

3. Bimbingan teknis tentang mediasi perkara gugatan maupun bank syariah.

4. Bimbingan teknis tentang IT di tingkat kepaniteraan yang berkaitan

keperkaraan

5. Kegiatan eksaminasi putusan secara berkala ;

6. Peningkatan kegiatan pengawasan reguler internal dan dari Badan

Pengawas ;

5. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Tehnis dan Non Tehnis) :Pada

tahun 2017 Pengadilan Agama Brebes Kelas IA mendapatkan 2 (dua) DIPA

yaitu :

1. Dipa Nomor : SP- DIPA-005.01.2.400891/2017 tanggal 07

Desember 2016 (Dipa 01/BUA)

2. Dipa Nomor : SP- DIPA-005.04.2.400892/2017 tanggal 07

Desember 2016 (Dipa04/Badilag).

1. Dipa 04 Badan Peradilan Agama (Tehnis)

Realisasi Dipa 04 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO Uraian Pagu Dipa Realisasi % Sisa

Anggaran

1 2 3 4 5 6 Rupiah Murni 137.750.000 136.532.000 99,12 1.218.000

1 Penanganan Perkara

Prodeo

3,750.000 3.750.000 100 0

2 Penyelenggaraan Sidang

Keliling

30.000.000 29.040.000 96,80 960.000

3 Layanan Bantuan Hukum 104.000.000 103.742.000 99,75 258.000

2. Realisasi Dipa 01 Badan Urusan Adminsitarsi (Non Tehnis) :

Pagu Dipa 01 (BUA) tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO Uraian Pagu Dipa Realisasi % Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 6


Rupiah Murni 9.423.833.000 10.953.708.574 116,23 (1.529.875.574)

1 Belanja barang

Non.Operasional 92.850.000 91.087.800 98,10 1.762.200

2. Belanja Pegawai 7.974.101.000 9.551.681.620 119,78 (1.577.580.620)

3. Belanja Barang

Operasional 777.382.000 740.334.154 95,23 37.047.846

4. Belanja Modal 579.500.000 570.605.000 98,47 8.895.000

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 DiPA 01 Pengadilan

Agama Brebes telah melakukan 3 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 7 Maret 2017 perihal revisi Angaran ralat

karena kesalahan administrasi.

2. Revisi ke 2 Pada tanggal 10 April 2017 perihal revisi anggaran karena

kesalahan administrasi.

3. Revisi ke 3 Pada tanggal 19 September 2017 perihal revisi ralat karena

kesalahan administrasi.

Terdapat laporan Akrual pada tahun 2017 :

1. Kekurangan Gaji Induk Bulan Tahun 2017 Pengadilan Agama

Brebes Kelas IA sebesar Rp 1.577.580.620,-

2. Kekurangan uang makan bulan Nopember dan Deseember 2017


BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Agama Brebes Tahun 2017.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Brebes yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ini adalah merupakan hasil kerja dari semua unsur yang terkait,

mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta

seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin untuk

mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun dan dituangkan dalam

Indikator Kinerja Utama

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa Kinerja Utama

yang belum dapat dicapai sesuai target. Akan tetapi secara umum pelaksanan

tugas pokok dalam menyelesaikan perkara di tingkat pertama menunjukkan

angka yang baik, sebagaimana diuraiakan di atas bahkan secara kumulatif nilai

capaian akhir kebijakan tahun 2018 sudah berhasil dengan baik sesuai dengan

harapan.

Namun demikian, upaya dan kerja keras akan tetap dijunjung untuk

kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat

dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya

pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya. Amin.


B. SARAN

Dalam melaksanan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga atau Institusi tentu harus

di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, akan tetapi di Pengadilan Agama

Brebes yang pada Tahun 2017 ini menangani perkara sejumlah 6163 dengan di dukung

oleh 19 Hakim sementara Jumlah pegawai teknis kepaniteraan dan keekretariatan hanya 20

orang , keadaan ini tentu sangat tidak rasional dan masing-massing pegawai masih ada

yang menduduki jabatan rangkap struktural dan fungsional , hal ini tentu sangat

berpengaruh terhadap tuntutan Kinerja pada era Reformasi Birokrasi yang mana pegawai

ditutntut untuk melayani masyarakat dengan prima sehingga masyarakat merasa terlayani

dan percaya terhadap institusi Pengadilan Agama Brebes, dengan jumlah dan kualitas

pegawai yang ada saat ini Pengadilan Agama Brebes belum bisa secara maksimal

melaksanakan tuntutan Reformasi Birokrasi dimaksud;

Begitu juga dengan Aggaran DIPA sampai dengan tahun 2018 ini untuk pengadaan

sarana kerja sangat minim sehingga Pengadilan Agama Brebes dalam melaksanakan

Tupoksi pelayanan kepada masyarakat selain terhambat SDM juga terhambat Sarana yang

kurang sebagai contoh kekurangan Computer/Laptop, Printer dan sarana penunjang lainnya

untuk mengatasi masalah ini kami sudah berusaha mengusulkan pada saat penyusunan

RKAK/L .

Documents

LKjIP PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2017 2017.pdftentang pelaksaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kami menyadari bahwa dalam penyu Pemerintah ini masih terdapat kekurangan,