logo - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh/upload/perda/Perda Nomor 2 Tahun... · PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG ... Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

logo

WALI KOTA BONTANGPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANGNOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kehidupan yang berkualitas,Pemerintah Daerah berperan dalam melakukanpencegahan dan peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh untuk menciptakansuatu kesatuan fungsional dan tata ruang fisik,kehidupan ekonomi, sosial budaya yang mampumenjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaanpada masyarakat sebagai perwujudan kota tanpa kumuh;

b. bahwa perumahan dan kawasan permukimanmerupakan potensi yang sangat besar bagi kemakmurandan kesejahteraan rakyat sehingga perlu adanyapengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahandan kawasan permukiman secara terpadu, terarah,terintegrasi dalam rangka optimalisasi, sinergi sertameminimalisir konflik antar kepentingan dalammasyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Peraturan Daerah PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS... file:///C:/Users/DANAAD~1/AppData/Local/Temp/WPDNSE/{017601...

1 of 53 9/5/17, 10:45 AM

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pencegahan dan PeningkatanKualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan KotaBontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, KabupatenMalinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timurdan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan


2 of 53 9/5/17, 10:45 AM

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DANPENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUHDAN PERMUKIMAN KUMUH .

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom Kota Bontang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagaitempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga,cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagipemiliknya.

5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian daripermukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yangdilengkapi dengan Prasarana, sarana, dan utilitas umumsebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yangterdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yangmempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, sertamempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasanperkotaan atau kawasan perdesaan.


3 of 53 9/5/17, 10:45 AM

7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari KawasanPermukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuanPermukiman.

8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidupdi luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaanmaupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatanyang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalamipenurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

10. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layakhuni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatanbangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta saranadan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untukmenghindari tumbuh dan berkembangnya PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh baru.

12. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkankualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitasumum.

13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkunganhunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhanbertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yangberfungsi untuk mendukung penyelenggaraan danpengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untukpelayanan lingkungan hunian.

16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalaharea memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yangpenggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhtanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yangsengaja ditanam.


4 of 53 9/5/17, 10:45 AM

17. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh wali Kota,yang dipergunakan sebagai dasar dalam PeningkatanKualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

18. Lingkungan Siap Bangunan yang selanjutnya disebut Lisibaadalah sebidang tanah yang merupakan bagian darikawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telahdipersiapkan dan dilengkapi dengan Prasarana lingkungandan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuantata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian danpelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanahmatang.

19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kotakepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawatbangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratifdan persyaratan teknis yang berlaku.

20. Pelaku Pembangunan adalah Setiap Orang dan/ataupemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan danPermukiman.

21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau BadanHukum.

22. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan olehwarga negara Indonesia yang kegiatannya di bidangpenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

23. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orangyang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompokdikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi,kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompoktersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapaibersama.

24. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yangselanjutnya disebut Pokja PKP adalah sekumpulan orangyang memiliki keahlian dan kewenangan dari unsur orang


5 of 53 9/5/17, 10:45 AM

per orang masyarakat, akademisi, lembaga profesi, lembagaswadaya masyarakat, perwakilan lembaga swasta, danpenyidik pegawai negeri sipil dalam bidang Perumahan danKawasan Permukiman dan memiliki tugas, fungsi, hak, dankewajiban tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Deliniasi adalah suatu pemberian batas normatif yangmemiliki fungsi dan entitas sejenis pada suatu kawasanuntuk suatu tujuan perencanaan dan pembangunantertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan upayaPencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankanPerumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetapterjaga kualitasnya; dan

b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan danKawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkunganyang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh;

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnyaPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;

c. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh;


6 of 53 9/5/17, 10:45 AM

d. penyediaan tanah;

e. pendanaan dan sistem pembiayaan;

f. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal;

g. larangan;

h. ketentuan pidana; dan

i. ketentuan peralihan.

BAB IIKRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian KesatuKriteria

Pasal 5

(1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhmerupakan kriteria yang digunakan untuk menentukankondisi kekumuhan pada suatu Perumahan danPermukiman.

(2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteriakekumuhan ditinjau dari:

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan;

g. proteksi kebakaran; dan

h. RTH.

Pasal 6


7 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf amencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuaidengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung padaPerumahan dan Permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RencanaDetail Tata Ruang, paling sedikit pengaturan bentuk,besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatuzona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tatakualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan danLingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan,kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsepidentitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, danwajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuaidengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisibangunan gedung pada Perumahan dan Permukimandengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuanRencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana TataBangunan dan Lingkungan; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuandalam Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau RencanaTata Bangunan dan Lingkungan.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syaratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakankondisi bangunan gedung pada Perumahan dan


8 of 53 9/5/17, 10:45 AM

Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau dibawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atasdan/atau di bawah Prasarana/Sarana umum;

c. keselamatan bangunan gedung;

d. kesehatan bangunan gedung;

e. kenyamanan bangunan gedung; dan

f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf bmencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruhlingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruhlingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagianlingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayanidengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagianatau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaanjalan.

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf cmencakup:


9 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individusesuai standar yang berlaku.

(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimanamasyarakat tidak dapat mengakses air minum yangmemenuhi syarat kesehatan.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakankondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalamlingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapaiminimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf dmencakup:

a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasanair hujan sehingga menimbulkan genangan;

b. ketidaktersediaan drainase;

c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padatdan cair di dalamnya; dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan airhujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimanajaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkanlimpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggilebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jamdan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier,


10 of 53 9/5/17, 10:45 AM

dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakankondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengansaluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan airtidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padatdan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan salurandrainase tidak dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimanakualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galiantanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadikerusakan.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf emencakup:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai denganstandar teknis yang berlaku; dan/atau

b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidakmemenuhi persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standarteknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbahpada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidakmemiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri darikakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baiksecara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidakmemenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada


11 of 53 9/5/17, 10:45 AM

ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Saranapengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukimandimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempatatau terpusat.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf fmencakup:

a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai denganpersyaratan teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhipersyaratan teknis; dan/atau

c. tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaanpersampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungansekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanahmaupun jaringan drainase.

(2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai denganpersyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Saranapersampahan pada lingkungan Perumahan atauPermukiman tidak memadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skaladomestik atau rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce,reuse, recycle) pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skalalingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skalalingkungan.


12 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhipersyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaanpersampahan pada lingkungan Perumahan atauPermukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan;dan

d. pengolahan lingkungan.

(4) Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaanpersampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungansekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupunjaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan Saranadan Prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakanbaik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf gmencakup ketidaktersediaan:

a. Prasarana proteksi kebakaran; dan/atau

b. Sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersediaan Prasarana proteksi kebakaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakankondisi dimana tidak tersedianya Prasarana proteksikebakaran yang meliputi:

a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnyakendaraan pemadam kebakaran;


13 of 53 9/5/17, 10:45 AM

c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinyakebakaran kepada instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

(3) Ketidaktersediaan Sarana proteksi kebakaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimanatidak tersedianya Prasarana proteksi kebakaran yangmeliputi:

a. alat pemadam api ringan (APAR);

b. mobil pemadam kebakaran;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan

d. peralatan pendukung lainnya.

Pasal 13

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari RTH sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup:

a. penyediaan RTH; dan

b. pemanfaatan RTH.

(2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan indikator yang harus terpenuhi berdasarkankriteria sebagai berikut:

a. penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah;

b. penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk;

c. penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu;

d. penyediaan RTH pada bangunan/Perumahan;

e. penyediaan RTH pada lingkungan/Permukiman; dan

f. penyediaan RTH pada perkotaan.

(3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan indikator yang harus terpenuhiberdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. pemanfaatan RTH pada bangunan/Perumahan;

b. pemanfaatan RTH pada lingkungan/Permukiman;


14 of 53 9/5/17, 10:45 AM

c. pemanfaatan RTH pada perkotaan; dan

d. pemanfaatan RTH pada fungsi tertentu.

Bagian KeduaTipologi

Pasal 14

(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhmerupakan pengelompokan Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secarageografis.

(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. di atas air adalah Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh yang berada di atas air, baik di daerah pasangsurut, rawa, sungai ataupun laut;

b. di tepi air adalah Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh yang berada di tepi badan air meliputi sungai,pantai, danau, waduk, dan sebagainya, namun berada diluar garis sempadan badan air;

c. di dataran rendah adalah Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh yang berada di daerah rendahdengan kemiringan lereng < 10 %; dan

d. di daerah rawan bencana adalah Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh yang terletak di daerah rawanbencana alam, khususnya bencana alam tanah longsordan banjir.

(3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengankondisi spesifik di dalam wilayah Daerah.

(4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhsebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikandengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan


15 of 53 9/5/17, 10:45 AM

keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), makakeberadaannya harus diarahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB IIIPENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian KesatuUmum

Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian KeduaPengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

a. perizinan;

b. standar teknis; dan

c. kelaikan fungsi.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan pada:

a. tahap perizinan;

b. tahap perencanaan;

c. tahap pembangunan; dan

d. tahap pemanfaatan.

Pasal 17


16 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadapperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a meliputi:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadapperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadapperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanuntuk menjamin:

a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yangdirencanakan dengan rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan standarteknis yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standarteknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufb dilakukan terhadap:

a. bangunan gedung;







17 of 53 9/5/17, 10:45 AM


h. RTH.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standarteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan padatahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standarteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untukmenjamin:

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuaiketentuan standar teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yangdibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;dan

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yangdigunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuaiketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikanfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufc dilakukan terhadap:

a. bangunan gedung;







h. RTH.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadapkelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan


18 of 53 9/5/17, 10:45 AM

Permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadapkelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menjamin:

a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dandimensi serta kualitas bahan atau material yangdigunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnyamasing-masing;

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung besertaPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam Perumahandan Permukiman;

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum tidak mengurangikeberfungsiannya masing-masing.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalamPasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengancara:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

Pasal 22

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnyaPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh barusebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakankegiatan pengamatan yang dilakukan secara:


19 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Pokja PKP dengan melibatkan peranmasyarakat.

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapanganpada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yangditangani; dan

b. pengaduan masyarakat maupun media massa.

(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnyaPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh barusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaraberkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 23

(1) Evaluasi dalam rangka Pencegahan tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf bmerupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektifterhadap hasil pemantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh Pokja PKP dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli dan masyarakatyang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalamhal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukimanterhadap:


20 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. perizinan pada tahap perencanaan;

b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau

c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertaidengan rekomendasi Pencegahan tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh baru.

Pasal 24

(1) Pelaporan dalam rangka Pencegahan tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf cmerupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan danevaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Pokja PKP dengan melibatkan peranmasyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli dan masyarakatyang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalamhal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi PemerintahDaerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuhdan berkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepadamasyarakat.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanPemerintah Daerah membentuk Pokja PKP atau dapatmembentuk lembaga khusus lainnya sesuai kebutuhan.


21 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Wali Kota.

Bagian KetigaPemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidangPerumahan dan Kawasan Permukiman melalui:

a. pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

Pasal 27

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hurufa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatmelalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatankapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat yang tergabungdalam Pokja PKP.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalambentuk:

a. penyuluhan;

b. pembimbingan; dan

c. bantuan teknis.

Pasal 28

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasidalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaranmasyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat


22 of 53 9/5/17, 10:45 AM

berupa sosialiasi dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 29

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikanpetunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakankegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahanterhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh.

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;

b. pembimbingan kepada lembaga kelurahan dankecamatan;

c. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan

d. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 30

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuanyang bersifat teknis berupa:

a. fisik; dan

b. non-fisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi:

a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunangedung;

b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalanlingkungan;

c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainaselingkungan;


23 of 53 9/5/17, 10:45 AM

d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana danPrasarana air minum;

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana danPrasarana air limbah;

f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana danPrasarana persampahan;

g. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana danPrasarana sistem proteksi kebakaran;dan

h. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan RTH.

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria;

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau

e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintahdan swasta.

Pasal 31

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahmelalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalamurusan Perumahan dan Permukiman;

b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untukmencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh baru;

c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan tenagaahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memilikipengetahuan dan pengalaman memadai dalam halPencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh;


24 of 53 9/5/17, 10:45 AM

d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasiPerumahan dan Permukiman yang membutuhkanpendampingan;

e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulumempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yangtelah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhanatau insidental; dan

f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencanapelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukansebelumnya.

Pasal 32

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakatdalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya PencegahanPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. rencana tata ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan;

c. perizinan; dan

d. standar teknis bidang Perumahan dan KawasanPermukiman.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pokja PKP untuk membuka akses informasibagi masyarakat.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui mediaelektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepadamasyarakat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan bahasa yang mudah dipahami.


25 of 53 9/5/17, 10:45 AM

BAB IVPENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH

Bagian KesatuUmum

Pasal 34

(1) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi danperencanaan penanganan

(2) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankandan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secaraberkelanjutan.

(3) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh dengan luasan kurang dari 5 (lima hektar) yangmenjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian KeduaPenetapan Lokasi

Pasal 35

(1) Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh wajib didahului proses pendataan.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. identifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.


26 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pokja PKP dengan melibatkan peranmasyarakat yang berada pada lokasi yang terindikasi sebagaiPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 36

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedurpendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh.

(2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasisatuan Perumahan dan Permukiman.

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi identifikasi terhadap:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.

Pasal 37

(1) Identifikasi satuan Perumahan dan Permukimansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakanupaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitasPerumahan dan Permukiman formal atau swadaya darisetiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.

(2) Penentuan satuan Perumahan dan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan danPermukiman formal dilakukan dengan pendekatanfungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan Perumahan dan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan danPermukiman swadaya dilakukan dengan pendekatanadministratif pada tingkat Rukun Tetangga dan tingkatkelurahan.


27 of 53 9/5/17, 10:45 AM

Pasal 38

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan upaya untukmenentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahandan Permukiman dengan menemukenali permasalahankondisi bangunan gedung beserta Sarana dan Prasaranapendukungnya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh sebagimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 39

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksuddalamPasal 36 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasiuntuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasiPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasaryang menentukan bentuk penanganan.

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap statuspenguasaan lahan berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hakatas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanahlainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain dengan bukti izin pemanfaatantanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanahdalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hakatas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaianterhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang,


28 of 53 9/5/17, 10:45 AM

dengan bukti Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang.

Pasal 40

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasiterhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untukmenentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;

b. kependudukan; dan

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahanatau Permukiman pada:

a. fungsi strategis kota; atau

b. bukan fungsi strategis kota.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmerupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasiPerumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200jiwa/ha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha;

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400jiwa/ha;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yangdimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalammendukung pembangunan;


29 of 53 9/5/17, 10:45 AM

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentuyang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisanbudaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 41

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)dilakukan penilaian lokasi.

Pasal 42

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(2) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi lokasi yangtelah dilakukan terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atasklasifikasi:

a. kumuh kategori ringan;

b. kumuh kategori sedang; dan

c. kumuh kategori berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atasklasifikasi:

a. status lahan legal; dan

b. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan


30 of 53 9/5/17, 10:45 AM

c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Pasal 43

(1) Hasil penilaian lokasi ditetapkan dengan Keputusan WaliKota tentang penetapan lokasi.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, danpertimbangan lain.

(3) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

(4) Berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditindaklanjuti dengan perencanaan penangananPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 44

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43dilengkapi dengan:

a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh; dan

b. peta sebaran lokasi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkupadministratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, statuslahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasiPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yangditetapkan.

(3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkantabel daftar lokasi.

Pasal 45

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43


31 of 53 9/5/17, 10:45 AM

dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pokja PKP untuk mengetahui penguranganjumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yangtelah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui proses pendataan.

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. survei serta penyusunan data dan fakta;

c. analisis;

d. penyusunan konsep penanganan; dan

e. penyusunan rencana penanganan.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa rencana penanganan jangka pendek,jangka menengah, dan jangka panjang besertapembiayaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanganansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanWali Kota.

Bagian KetigaPola-pola Penanganan

Pasal 47


32 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(1) Pola-pola penanganan berdasarkan pada hasil penilaianaspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)direncanakan dengan mempertimbangkan tipologiPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. pemugaran;

b. peremajaan; dan

c. pemukiman kembali untuk lahan ilegal.

(4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan olehPemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan olehPemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Pembangunan lainnyasesuai dengan kewenangannya.

(6) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formalyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dilakukan pada Perumahan danPermukiman yang Prasarana, Sarana, dan utilitasnya sudahdiserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

(7) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formalyang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan padaPerumahan dan Permukiman yang Prasarana, Sarana, danutilitasnya belum diserahterimakan kepada PemerintahDaerah.

(8) Dalam hal penanganan untuk Perumahan dan Permukimanformal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukanpenanganan/diterlantarkan/tidak dipelihara terhadapPrasarana, Sarana, dan utilitas, maka Pemerintah Daerahmenyampaikan surat peringatan kepada PelakuPembangunan untuk memperbaiki/memelihara Prasarana,


33 of 53 9/5/17, 10:45 AM

Sarana, dan utilitas dimaksud.

(9) Dalam hal surat peringatan kepada Pelaku Pembangunantidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan PelakuPembangunan, maka Prasarana, Sarana, dan utilitasPerumahan dan Permukimannya akan diserahterimakankepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 ayat (1) sebagai berikut:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan beratdengan status lahan legal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan beratdengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedangdengan status lahan legal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedangdengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah pemukiman kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringandengan status lahan legal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah pemugaran; dan

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringandengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yangdilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 49

Pola-pola penanganan Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dengan ketentuan:


34 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, makapenanganan yang dilakukan harus memperhatikankarakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air sertakelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, makapenanganan yang dilakukan harus memperhatikankarakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut airserta kelestarian air dan tanah; dan

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh di dataran, makapenanganan yang dilakukan harus memperhatikankarakteristik daya dukung tanah, jenis tanah sertakelestarian tanah.

Pasal 50

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunankembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahandan Permukiman yang layak huni.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankegiatan perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atauUtilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimanasemula.

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui tahapan:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 51

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi:


35 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhanpemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman; dan

b. pemeliharaan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman.

Pasal 52

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik gunamelindungi keselamatan dan keamanan penghuni danmasyarakat sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruhterhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau UtilitasUmum.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempattinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui tahapan:


36 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan


Pasal 53

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhanperemajaan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana peremajaan; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (4) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkanhasil kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak padalokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasiPermukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksiperemajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman; dan


37 of 53 9/5/17, 10:45 AM

b. pemeliharaan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman.

Pasal 54

(1) Pemukiman kembali untuk lahan yang ilegal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dilakukan untukmewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukimanyang lebih baik guna melindungi keselamatan dankeamanan penghuni dan masyarakat.

(2) Pemukiman kembali untuk lahan yang ilegal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan


Pasal 55

(1) Pemukiman kembali untuk lahan yang ilegal pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakatterdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak; dan

d. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak.

(2) Pemukiman kembali untuk lahan yang ilegal pada tahapkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)huruf b meliputi:

a. penetapan lokasi pembangunan fisik;

b. proses pelaksanaan pembangunan fisik;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunanfisik;

d. pendataan masyarakat; dan


38 of 53 9/5/17, 10:45 AM

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Pemukiman kembali untuk lahan yang ilegal pada tahappasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54ayat (2) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman;

b. pemeliharaan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman; dan

c. perbaikan lingkungan Perumahan dan KawasanPermukiman.

Pasal 56

(1) Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telahditangani dilakukan pengelolaan dengan tujuan untukmempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan danPermukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh KelompokSwadaya Masyarakat.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui pemeliharaan dan perbaikan.

(5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untukmeningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaanPerumahan dan Permukiman layak huni.

(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukandalam bentuk:

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dankriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi,dan konsultasi;

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;


39 of 53 9/5/17, 10:45 AM

d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodikatau sesuai kebutuhan;

e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman;dan/atau

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 57

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(4) terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secaraberkala.

(2) Pemeliharaan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untukPerumahan, dan Permukiman wajib dilakukan olehPemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

(4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk lingkunganhunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah,perorangan, dan/atau sekelompok orang.

(5) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajibdilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau BadanHukum.

Pasal 58

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4)terhadap Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

(2) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untukPerumahan dan Permukiman wajib dilakukan olehPemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

(4) Perbaikan Sarana dan Utilitas Umum untuk lingkunganhunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah,perorangan, dan/atau sekelompok orang.


40 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(5) Perbaikan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajibdilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau BadanHukum.

BAB VPENYEDIAAN TANAH

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaantanah dalam rangka Peningkatan Kualitas PerumahanKumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 60

(1) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) dapat dilakukan melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsungdikuasai negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliktanah;

d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang miliknegara atau milik daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;dan/atau

f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentinganumum.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


41 of 53 9/5/17, 10:45 AM

BAB VIPENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 61

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahanpembiayaan Pencegahan dan Peningkatan KualitasPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakantanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdifasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaldari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangkaPencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencanapenanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIIPOLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian KesatuPola Kemitraan

Pasal 62

(1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapatdikembangkan dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu:


42 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan BadanUsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atauswasta;

b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;

c. kemitraan antara masyarakat dengan Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta; dan

d. kemitraan antara pemerintah, Pemerintah Daerah,masyarakat, dan akademisi.

(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan UsahaMilik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swastasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapatdikembangkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawabsosial perusahaan; dan

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosialperusahaan untuk mendukung Pencegahan danPeningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh.

(3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapatdikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalamPencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Kemitraan antara masyarakat dengan Badan Usaha MilikNegara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau swastasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapatdikembangkan melalui peningkatan kerjasama dan kapasitassumber daya manusia masyarakat sekitar serta pembukaanlapangan kerja tertentu dengan mekanisme penjaringantenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Kemitraan antara pemerintah, Pemerintah Daerah,masyarakat, dan akademisi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dapat dikembangkan melalui bentuk notakesepahaman dan model kerjasama yang menjunjung tinggi


43 of 53 9/5/17, 10:45 AM

asas dan idealisme akademik dalam memberikan saran danmasukan dalam setiap proses perencanaan danimplementasi program pembangunan.

Bagian KeduaPeran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 63

Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhdilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 64

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dalambentuk:

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan daribangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahapperencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerahdalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinandari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukimandi lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis daribangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahappembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerahdalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standarteknis dari pembangunan bangunan, Perumahan danPermukiman di lingkungannya; dan

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi daribangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahappemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerahdalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikanfungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan danPermukiman di lingkungannya.


44 of 53 9/5/17, 10:45 AM

Pasal 65

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukandalam bentuk:

a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan,pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukanoleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau PemerintahDaerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasidalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh danberkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh; dan

b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasiyang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsidan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang,perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukimanserta pemberitaan hal-hal terkait upaya PencegahanPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian KetigaPeran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 66

Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan padatahap:

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh;

b. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh; dan

c. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 67

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 huruf a, masyarakat dapat:


45 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikutisurvei lapangan dan/atau memberikan data dan informasiyang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasilPenetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumenatau data dan informasi terkait yang telah diberikan saatproses pendataan.

(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66huruf a, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakanpada tahapan perencanaan penanganan PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan olehPemerintah Daerah;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansiyang berwenang dalam penyusunan rencana penangananPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaanrencana penanganan Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengankewenangannya; dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadaphasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbanganyang kuat berupa dokumen atau data dan informasiterkait yang telah diajukan dalam proses penyusunanrencana.

Pasal 68

(1) Peran masyarakat pada tahap Peningkatan Kualitasterhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dapatdilakukan dalam proses:


46 of 53 9/5/17, 10:45 AM

a. pemugaran atau peremajaan; dan

b. pemukiman kembali;

(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk wargapada masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusipenyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran danperemajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaanlahan yang berkaitan dengan proses pemugaran danperemajaan terhadap rumah, Prasarana, Sarana,dan/atau Utilitas Umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaanpemugaran dan peremajaan;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat ataumenghalangi proses pelaksanaan pemugaran danperemajaan; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud padahuruf f, kepada instansi berwenang agar prosespemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

(3) Dalam proses Permukiman kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk wargapada masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusipenyepakatan rencana Permukiman kembali;

c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahanyang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;

d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaanpemukiman kembali;


47 of 53 9/5/17, 10:45 AM

e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali,baik berupa dana, tenaga maupun material;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat ataumenghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali;dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud padahuruf f, kepada instansi berwenang agar prosespemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 69

Dalam tahap pengelolaan Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 66 huruf c,masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program PemerintahDaerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasiPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telahtertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalamKelompok Swadaya Masyarakat pada upaya pemeliharaandan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikanRumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diPerumahan dan Permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat ataumenghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan danperbaikan; dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d,kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan danperbaikan dapat berjalan lancar.

Pasal 70

(1) Kelompok Swadaya Masyarakat dapat dilibatkan dalamupaya mengoptimalkan peran masyarakat dalamPeningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh.


48 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(2) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakatsecara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakperlu dilakukan dalam hal sudah terdapat KelompokSwadaya Masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeempatKearifan Lokal

Pasal 71

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan ataunorma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagaiprikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turuntemurun dari leluhur.

(2) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokalsebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku padamasyarakat setempat dengan tidak bertentangan padaketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Khusus untuk wilayah pesisir dalam Peningkatan KualitasPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tetapmempertahankan nilai budaya setempat.

BAB VIIILARANGAN

Pasal 72

(1) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat dilarangmenyelenggarakan pembangunan Perumahan, yang prosespembangunannya tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi,persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.


49 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(2) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat dilarangmembangun Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman diluar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahandan Permukiman.

(3) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat dilarangmembangun Perumahan, dan/atau Kawasan Permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagibarang, lingkungan dan/atau orang.

(4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunanrumah, Perumahan, dan/atau Kawasan Permukiman yangtidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

(5) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat dilarangmenolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukimankembali rumah, Perumahan, dan/atau KawasanPermukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusatdan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatandengan masyarakat setempat.

(6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunanPerumahan dan Permukiman, dilarang mengalihfungsikanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.

BAB IXKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan pidana dalampenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimansebagaimana dimaksud dalam Undang Undang HukumAcara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


50 of 53 9/5/17, 10:45 AM

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan sertaketerangan tentang tindak pidana di bidangpenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didugamelakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraanPerumahan dan Kawasan Permukiman;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atauBadan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPermukiman;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan ataubarang bukti dalam perkara tindak pidana di bidangpenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumenlain tentang tindak pidana di bidang penyelenggaraanPerumahan dan Kawasan Permukiman;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidangpenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;dan

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukupbukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPermukiman.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidikpejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum AcaraPidana.


51 of 53 9/5/17, 10:45 AM

BAB XKETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat yang melanggarketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (4)dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat(6) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semuaketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkansebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semuaketentuan yang telah ditetapkan namun bertentangandan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajibmenyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelahPeraturan Daerah ini diundangkan.


52 of 53 9/5/17, 10:45 AM

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontangpada tanggal 1 Agustus 2017WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontangpada tanggal 1 Agustus 2017Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNANLEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 2NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTANTIMUR: (2/32/2017)


53 of 53 9/5/17, 10:45 AM

Documents

logo - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh/upload/perda/Perda Nomor 2 Tahun... · PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG ... Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten