56

Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 2: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

18 Desa

35 Dusun

Luas wilayah

Kecamatan karanggeneng

Terdiri Dari :

Batas Wilayah

Kecamatan Karanggeneng merupakan

dataran rendah dengan ketinggihan rata-

rata + 6,44 meter diatas permukaan laut,

terletak diposisi 06°58' lintang dan 07°03 '

lintang Selatan, Serta 112° 18 ‘ dan 112°

22 ‘ Bujur Timur. Kecamatan

Karanggeneng merupakan dataran

seluas 36,58 km².

Page 3: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan

Page 4: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI

BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

Kecamatan

karanggeneng

Page 5: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Matrik LinieritasTujuan & Sasaran RPJMD dg

Tujuan & Sasaran kec. Karanggeneng

MISI

4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

1 MENINGKATKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

Visi :

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

13 SASARANMENINGKATNYA IKM KECAMATAN

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan karanggeneng

SASARAN 2

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

1. Meningkatkan kualitas

pelayanan kec.

Karanggeneng

Tujuan

2. Terwujudnya tata Kelola

Pemerintahan Desa yang

Baik

Tujuan

RENSTRA KECAMATAN

KARANGGENENG

TAHUN 2016-2021

Page 6: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Indikator :

Jumlah Jenis

Pelayanan

CASCADING KINERJA OPD -> TUJUAN

1

Anggaran :

Rp. 40.000.000,-

Kontribusi

Langsung :

Rp. 18.400.000,-

Kontribusi Tidak

Langsung :

Rp. 21.600.000,-

Sasaran 1

Meningkatan

Kepuasan

Masy. thd

Pelayanan

Kecamatan

Indikator :

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Program Kegiatan

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik di

Kecamatan

karanggeneng

Indikator :

- Persentase

Layanan Publik

(PATEN) yang

sesuai SOP

-- Hasil Survey

Kepuasan

Masyarakat

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Indikator :

Persentase

Pelayanan

yang

memenuhi

SOP

Tujuan 1

Page 7: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Terwujud

nya Tata

Kelola

Pemerinta

han Desa

yang baik

Indikator :

Persentase

Desa Maju

Tujuan 2

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

Indikator :

Terlaksananya Musrenbang

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Indikator :

Jumlah Organisasi Kepemudaan di Desa yang

dibina

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Indikator :

Jumlah Pembinaan Linmas yang dibina

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

dan Perdes

Indikator :

Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi

Masyarakat

Faslitasi Penyelenggaraan

Pemerinthaan Desa

Indikator :

Jumlah Desa yang dibina dalam Pemeliharaan

Berkala Program ADD

Peningkatan Pembersihan dan

Pengerukan Sungai/Kali

Indikator ;

Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan

dari enceng Gondok

Kegiatan Anggaran

Anggaran :

Rp. 157.000.000,-

Kontribusi Langsung :

Rp. 157.000.000,-

Kontribusi Tidak

Langsung :

Rp. -

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Indikator :

- Persentase Rekomendasi

Hasil Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan yg

ditindaklanjuti

- Persentase Desa yang

Menerapkan Anggaran

Berbasis Kinerja.

Sasaran 2

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Indikator :

Persentase Desa yang

Menyusun Dokumen

Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan Tepat

Waktu

Program

CASCADING KINERJA OPD -> TUJUAN2

Page 8: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Meningkatnya IKM Kecamatan KEPALA DAERAH

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan karanggeneng

Indikator 1 : Persentase Layanan Publik

(PATEN) yang sesuai SOP

Indikator 2 : Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

CAMAT

(ESELON III)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan SEKCAM

(ESELON III)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator : Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP

KASI TAPEM

(ESELON IV)

Indikator : Jumlah Jenis Pelayanan

Page 9: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Meningkatnya IKM Kecamatan KEPALA DAERAH

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Indikator 1 : Prosentase desa yang tertibadministrasi

CAMAT (ESELON III)

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan SEKCAM

(ESELON III)

Pelaksanaa

n

Musyawar

ah

Perencana

an

Pembangu

nan

Indikator : % Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan Tepat Waktu

Faslitasi

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

Desa

Indikator : Terlaksanany

a Musrenbang

Pembinaa

n

Organisas

i

Kepemud

aan

Pengendali

an

Keamanan

Lingkunga

n

Monitoring

dan

Evaluasi

APBD Desa

dan Perdes

Faslitasi

Kemiski

nan

Peningkatan

Pembersihan

dan

Pengerukan

Sungai/Kali

Indikator : Jumlah

OrganisasiKepemudaa

n di Desayang dibina

Indikator : Jumlah

PembinaanLinmas yang

dibina

Indikator : Jumlah Peran

Serta Lembaga dan

OrganisasiMasyarakat

Indikator : Jumlah Desayang dibina

dalamPemeliharaan

Berkala Program ADD

Indikator : Jumlah

MasyarakatMiskin yang difasilitasi

Indikator : Jumlah PanjangSungai/Kali yang dibersihkan darienceng Gondok

KASI

(ESELON IV)

Meningkatnya IKM Kecamatan

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Indikator : % Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu

Page 10: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

MATRIK RENSTRA KECAMATAN KARANGGENENG TAHUN 2016-2021

Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat (

IKM )

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM )76,25 ( B ) 81,30

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan

1. Prosentase capaian layanan

publik kecamatan (PATEN)

Jumlah pelayanan yang

dilaksanakan sesuai dengan SOP/

Jumlah pelayanan 76,2

5

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

79,7

5

81,2

5

Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi/perasional/PenjelasanKondisi

Awal

Kondisi Akhir

Renstra

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa yang baik

Prosentase desa yang tertib administrasi Jumlah Desa yang tertib atministrasi

_________________________________ x 100 %

Jumlah desa

25%

(2 Desa)

67 %

(4 desa)

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

1. persentase

rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100 % Jumlah

semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, Perekonomian,

kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu

tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Prosentase desa yang tertib

administrasi

Jumlah desa yang tertib atministrasi

_________________ x 100 %

Jumlah desa 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page 11: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 12: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

12

No Kinerja Utama Indikator

Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data Penanggung

Jawab

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Dokumen IKM Sekcam

2 Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

persentase rekomendasi

hasil koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti.

Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang ditindaklanjuti.

______________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian, kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik

Laporan dari

semua Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang tertib

administrasi

Jumlah desa yang tertib administrasi

________________________________ x 100 %

Jumlah desa

Dokumen

APBDes dan

Perdes

Kasi Pemerintahan

Page 13: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

KEPUTUSAN CAMAT KARANGGENENG

NOMOR : 188/ /KEP/413.318/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT KARANGGENENG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021,

perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614 ) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Page 14: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal

tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanggeneng

Pada tanggal : Januari 2018

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Lamongan

CAMAT KARANGGENENG

TTD

Page 15: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Indikator Kinerja Individu Tahun 2019

SEKRETARIS CAMAT KEC. KARANGGENENG

UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan,

Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan

dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,

Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada

seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;

3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ;

5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;

6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;

7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Kecamatan , dan

9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

.

PEJABAT

ESELON III

Page 16: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran kepada

aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

---------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur SKPD

DPA

2 Meningkatnya sarana prasarana

yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak fungsi Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA

3 Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian di

Kecamatan kARANGGENENG

Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin

------------------------------------------ x 100%

Jumlah semua Aparatur SKPD

DPA

4 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat

waktu

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat

waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar

dan tepat waktu

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan

DPA

5 Meningkatnya operasional dan

fasilitasi pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai

dengan SOP

Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai

dengan SOP

----------------------------------------- x 100%

Jumlah semua pelayanan

DPA

Page 17: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Indikator Kinerja Individu Tahun 2019

KASUBAG UMUM KECAMATAN KARANGGENENG

UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan

Dinas Kecamatan ;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata

Kearsipan ;

c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;

d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;

e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;

f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;

g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan ;

h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha

Peningkatan

Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen

Kepegawaian ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 18: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik tepat waktuJumlah rekening jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik selama satu

tahun

DPA

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor

yang dilaksanakanJumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang diservis

..................................x 100

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

DPA

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas / operasionalJumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas /

operasional

--------------------------------X 100

Jumlah Kendaraan

DPA

4 Penyediaan AlatTulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupiJumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor

yang dicukupi

----------------------------- x 100

Jumlah jenis ATK

DPA

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan

Selama satu tahun

DPA

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorJumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

selama satu tahun

DPA

Page 19: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganJumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Selama satu tahun

DPA

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman

rapatJumlah penyediaan makanan dan minuman

rapat

--------------------------- x 100

Jumlah Rapat

DPA

9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatanJumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

------------------------- x 100

Jumlah Tenaga Teknik

DPA

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor

------------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi

-------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala

gedung kantorJumlah perbaikan dan pemeliharaan /

rutin berkala gedung kantor

------------------------------- x 100

Jumlah gedung kondisi baik

DPA

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasionalJumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

------------------------------ x 100

Jumlah Kendaraan Dinas

Page 20: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

13 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor

kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat rumah dinas

kantor brondongJumlah Unit rehbailitasi sedang/berat

rumah dinas kantor brondong

---------------------------- x 100

Jumlah Rumah Dinas

DPA

14 Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan gedung

kantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan

gedung kantor brondongJumlah Unit rehbailitasi sedang/berat

pendopo dan gedung kantor brondong

--------------------------- x 100

Jumlah Gedung yang direhab

DPA

15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang disediakan

------------------------------ x 100

Jumlah ASN

DPA

16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKOPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKOPD yang tersusunJumlah dokumen laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang

tersusunJumlah dokumen laporan keuangan

semesteran yang tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang

tersusun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun yang tersusunDPA

19 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi yang tersusun

-------------------------------- x 100

Jumlah Dokumen

DPA

Page 21: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

20 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan

------------------------------- x 100

Jumlah Jenis Pelayanan

DPA

Page 22: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Indikator Kinerja Individu Tahun 2019

KASUBAG KEUANGAN, PROGAM DAN PERENCANAAN

KECAMATAN KARANGGENENG

UNIT KERJA : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai

tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

2. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban

dan verifikasi serta a penyusunan perhitungan anggaran;

3. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan

anggaran satuan kerja;

4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;

5. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

6. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai

serta pembayaran hak-hak 7. keuangan lainnya;

7. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana

strategis Kecamatan;

8. Mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan laporan

akuntabilitas Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Page 23: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Keuangan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi KeuanganJumlah Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Keuangan

DPA

2 Penyusunan Laporan Keuamgam Semesteran Jumlah Laporan Keuamgam Semesteran yang

tersusun dengan baik dan benar

Jumlah Laporan Keuamgam

Semesteran yang tersusun dengan

baik dan benar

DPA

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang

tersusun dengan baik dan benar

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun yang tersusun dengan baik dan

benar

DPA

4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Evaluasi

Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dan EvaluasiDPA

Page 24: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Indikator Kinerja Individu Tahun 2019

Seksi Tata Pemerintahan Kec.KARANGGENENGNama Unit Organisasi : Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Tata Pemerintahan

PEJABAT

ESELON IV

Page 25: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

1 Monitoring dan Evaluasi

APBD desa dan perdes

Jumlah desa yang pelaksanaan

ABDnya ssuai ketentuan

jumlah perdes yang sesuai

perundang undangan

Jumlah Desa Laporan

Monev

2 Fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Jumlah desa yang dibina dalam

pelaksanaan ADDJumlah Desa Data hasil

fasilitasi

3 Terlaksanannya PATEN Jumlah pelayanan penduduk

yang sesuai sopJumlah yang dilayani Data

pelayanan

Page 26: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pemeliharaan keamanan

lingkungan

Jumlah Linmas yang dibina Jumlah Linmas yang dibina Data

Linmas

Page 27: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Indikator Kinerja Individu Tahun 2019

Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan KARANGGENENGNama Unit Organisasi : Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Karanggeneng

PEJABAT

ESELON IV

Page 28: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 29: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

Jumlah usulan hasil

musyawarah perencanaan

pembangunan yang

disetujui

Jumlah usulan hasil

musyawarah perncanaan

pembangunan yang di setujui

Hasil

musrenbang

Page 30: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Jumlah organisasi

kepemudaan yang dibina

Jumlah organisasi

kepemudaan yang dibina

2Pembinaan dan

sosialisai kebersihan

Jumlah desa yang

mendapatkan prestasi

bidang kebersihan

Berprestai : LGC , desa

bersih laporan

3 Fasilitasi Kemiskinan Jumlah masyarkat

miskin yang difasilitasi

untuk mendapat

bantuan

Jumlah masyarakat

miskin yang difasilitasi

untuk mendapat

bantuan

laporan

Page 31: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

INDIKATOR

KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di

KECAMATAN

karanggeneng

Prosentase

capaian layanan

publik

kecamatan

(PATEN)

100 % PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Hasil survei IKM BB PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

JUMLAH JenisPelayanan

20 Jenis 40,000,000.00

Page 32: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

MEWUJUDKAN KEPUASAN

MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN DI KECAMATAN

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

KECAMATAN

karanggeneng

INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT

MELAKSANAKAN

SOSIALASI PELAYANAN

PUBLIK KEPADA

MASYARAKAT

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

SELURUH

SEKSI

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

KET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

di KECAMATAN

karanggeneng

Prosentase

capaian layanan

publik

kecamatan

(PATEN)

77,25% PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

JUMLAH JENIS

PELAYANAN

JENIS 20 40.000.000 SELUR

UH

SEKSI

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

Page 33: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( 9 Kegiatan )

242.196.400

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5

Kegiatan )

400.000.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

( 4 Kegiatan )

60.000.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1

Kegiatan )

35.934.000

6. Program peningkatan sumber daya aparatur ( 1 Kegiatan) 11.500.000

7. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan ( 7 Kegiatan )

157.000.000

Jumlah 1.573.280.000

Page 34: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di

KECAMATAN

karanggeneng

Prosentase

capaian

pelayanan

publik

Kecamatan (

PATEN )

100% PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Hasil survei

IKM

(PATEN)

100% Pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

Jumlah Jenis

Pelayanan20

jenis

pelaya

nan

40 jt

UTUSAN

PEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN karanggeneng

PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN karanggeneng

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 100%

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan

HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2018

Page 35: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 36: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 37: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 38: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Lanjutan.....

Page 39: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 40: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TARGET AKHIR

RENSTRA (2017)

%

CAPAIAN

TAHUN 2017

TERHADAP

TARGET AKHIR

RENSTRA (%)

TARGET REALISASI % REALISASI

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan

Terselenggaranya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di

KECAMATAN karanggeneng

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Peran Serta

Kepemudaan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

di KECAMATAN karanggeneng

100% 70% 75% 85% 80% 85%

Terciptanya Kondisi Wilayah

yang aman tertib, Nyaman

dan kondusif

Tercapainya Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan di

KECAMATAN karanggeneng

100% 75% 100% 100% 100% 100%

Adanya Peningkatan

Pelayanan kepada Masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan

kepada Masyarakat di KECAMATAN

karanggeneng

100% 100% 100% 100% 93% 93%

Adanya Peningkatan Kualitas

Penyusunan APBD Desa

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa di KECAMATAN

karanggeneng

100% 100% 100% 100% 75% 101,24%

Adanya Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa yang baik di

KECAMATAN karanggeneng

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 41: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan karanggeneng

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)78,75 - -

Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai

SOP 100% 2048 70%

Tujuan 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan di Kecamatan

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

2. Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.

100% 0% 0%

Persentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan

Berbasis Kinerja (ABK) 100% 0% 0%

Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

yang baik

Page 42: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program-

Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan

karanggeneng

Hasil Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM)90% - 0% - - -

% Capaian Layanan Publik

Kecamatan (PATEN) sesuai SOP

78.75% 2048 70% 40.000.000 - 0%

Sasaran 2

Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

% rekomendasi hasil koordinasi

bidang Pemerintahan, Ketentraman

dan Ketertiban, Perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

Pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 50.43% 50.43% 208.000.000 102.600.000 50.43%

Page 43: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

I II III IVMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan karanggeneng

1. % Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100%

NOPROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

NAMA INDIKATORTARGE

T NAMA INDIKATOR TARGETI II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

% Pelayanan

Kecamatan

yang

Berkualitas 100%

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

12 Bulan Pelayanan KK V V V VPelayanan KTP V V V VPelayanan Pindah V V V V

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

I II III IVMeningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

% Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)100%

NOPROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

NAMA INDIKATORTARG

ET NAMA INDIKATORTARGE

TI II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti

100%

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Jumlah Peran Serta Lembaga dan

Organisasi Masyarakat18Desa Melakukan rapat ke Desa dengan

lembaga desa V V

V V

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa

18Desa

Melakukan pembinaan ke Desa V V V V

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan

60Orang

Melaksanakan Musrenbang Tk. Kecamatan

V

Page 44: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

REALIS

ASI

KINERJ

A

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGE

T

KEGIA

TAN

RENCANA AKSIANGGARA

N (Rp)

JADWAL

KEGIATAN REALISASI

JUMLAH

TR

1

TR

2

TR

3TR 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 A K A K A K A K A K

Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Publik di

Kecamatan

karanggeneng

Persentase

Layanan

Publik

(PATEN) yang

sesuai SOP

79% 100% Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan

40.000.000

100% 100%

Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Jumlah Jenis

Pelayanan

10

Pelayan

an

Melayani Pengurusan

KTp

√ √ √ √

Melayani Pengurusan KK √ √ √ √

Melayani Pengurusan

Ket. Pindah

√ √ √ √

Melayani Legalisasi

Surat2

√ √ √ √

Pelayanan PATEN 1820 √ √ √ √

Hasil Survey

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

90% 100% Melakukan Survey

Kepuasan Masyarakat √

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

Desa

Persentase

Rekomendasi

Hasil

Koordinasi

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

yang

ditindaklanjuti

100% 100% Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pemabangunan

Kecamatan

% Desa yang

Menyusun Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pelaporan Tepat

Waktu

100%

196.780.000

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Melaksanakan

Musrenbang Kecamatan

10.000.000 √

10.000.000 100%

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Melaksanakan

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan 10.000.000

√ √

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Melaksanakan

Pembinaan Politik dan

Linmas21.780.000

√ √ √ √ 3.675.000 16,87%3.675.000

45%3.675.000

45%

Faslitasi Kemiskinan Memfasilitasi Masyarakat

Miskin di Desa15.000.000

√ √ √ √ 2.250.000 15%2.250.000

40%2.250.000

40%

Peningkatan

Pembersihan dan

Pengerukan

Sungai/Kali

Melaksanakan

Pembersihan dan

Pengerukan Sungai/Kali

dari Eceng Gondok di

Desa-desa

30.000.000 √

25.000.000 83,33%

Persentase

Desa yang

Menerapkan

Anggaran

Berbasis

Kinerja

100% 100% Monitoring dan

Evaluasi APBD Desa

dan Perdes

Melaksanakan Monev

APBDesa dan Perdes dg

mengajak serta Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Desa

60.000.000 √ √ √ √

10.675.000 17,79%

3.675.000 20%

3.675.000 20%

Faslitasi

Penyelenggaraan

Pemerinthaan Desa

Melaksanakan

Pembinaan Apartur Desa 50.000.000

√ √ √ √10.675.000

21,35%3.675.000

30%3.675.000

30%

Page 45: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

KECAMATAN karanggeneng

Prosentase capaian layanan publik kecamatan

(PATEN)77’25 % 10% % % %

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 % 9% % % 0%

2. Persentase desa

yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis

Kinerja

100% 9% % % %

Monitoring Triwulan I Tahun 2019

Page 46: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Lanjutan….. Monitoring Triwulan I Tahun 2019

Capaian Kinerja Sasaran

Program Indikator Target

Realisas

i

Realisas

i

Realisas

i Kegiatan Indikator Target Realisas

i Tw I

Realisas

i Realisasi

Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tw I Tw II Tw III Tw II Tw III Tw I Tw II Tw III Tw IVPeningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Prosenta

se

capaian

layanan

publik

kecamat

an

(PATEN)

100% - - - Pelayana

n

Administr

asi

Terpadu

Kecamat

an

Jenis

Pelayan

an

20Pelay

anan

30% 40..000

000.00

0 0 0 100%

Page 47: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Halaman : 26

EVALUASI KINERJA TRIBULAN I

Secara Umum Kinerja Yang Telah Ditetapkan Sampai

Dengan Tribulan I Telah Tercapai, Didukung Dengan

Adanya Monitoring Secara Berkala Oleh Camat

Page 48: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

RENCANA AKSI 2019

KECAMATAN KARANGGENENG

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

KECAMATAN karanggeneng

Prosentase capaian layanan publik kecamatan

(PATEN)78,75%

Program :

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Hasil survei

indeks

kepuasan

masyarakat

-

-

-

-

0

Kegiatan :Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Melaksanakan sosialasi

pelayanan publik

kepada masyarakat

40.000.000

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSIANGGARAN ( Rp

)

TARGET KINERJA SASARAN

TRI 1 TRI 2TRI 3

TRI 4

1 2 3 4 5 6

- - -

- - - 100%

Page 49: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

UPLOAD WEBSITE

Page 50: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

UPLOAD WEBSITE

Page 51: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

UPLOAD WEBSITE

INDIKATOR KINERJA INDUVIDU (IKI)

Page 52: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

Upload website

lkjip

Page 53: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

I N O V A S I

Page 54: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 55: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa
Page 56: Luas wilayah Terdiri Dari · 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa