25
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Yuslizar Ningsih, S.H., M.H. Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Disampaikan pada: Sosialisasi HKI bagi Industri Kecil dan Menengah KADIN Jakarta 8 desember 2011

M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yuslizar Ningsih, S.H., M.H.Direktur Kerja Sama dan PengembanganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Disampaikan pada:Sosialisasi HKI bagi Industri Kecil dan Menengah KADINJakarta 8 desember 2011

Page 2: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

2

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan karya sastra.teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan karya sastra.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan dari bahasa Inggris Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property RightIntellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa . Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia (atau produk pemikiran manusia (the creations of the human mindthe creations of the human mind) ) (WIPO, 1988:3). (WIPO, 1988:3).

Page 3: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

33

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HKI

Copyright/Hak Cipta

Industrial Property

Seni (art) Sastra Ilmu Pengetahuan Hak-hak Terkait (Pelaku, Rekaman, Penyiaran)

Paten (Penemuan Teknologi) Merek (Simbol/ Nama Dagang Barang/ Jasa)) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain

Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/ Integrated Circuit/ IC)

Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi)

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (dikelola Dep. Pertanian)

Desain Industri (Desain Penampilan Produk)

Page 4: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

Hasil Karya, Produk dan

Proses

Olah Pikir, Pikiran

Manusia

Manfaat/ Nilai Ekonomi

Kemampuan Intelektual Manusia

HAKI

Diproduksi, dieksploitasi

jual beli, lisensi

Waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsa

PROSES

Page 5: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

MANFAAT PERLINDUNGAN HAKI

MELINDUNGI REPUTASI MENDORONG DAN MENGHARGAI SETIAP INOVASI DAN

PENCIPTAAN MENCEGAH ADANYA DUPLIKASI MENDUKUNG KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Page 6: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

EKSPLOITASI BISNIS DAN HAKIEKSPLOITASI BISNIS DAN HAKI

Berbisnis/berdagang tanpa dikaitkan dengan perlindungan HAKI: Berbisnis/berdagang tanpa dikaitkan dengan perlindungan HAKI: “selesai transaksi bisnis, selesai pula hak-haknya”.“selesai transaksi bisnis, selesai pula hak-haknya”.

Berbisnis/berdagang bila dikaitkan dengan HAKI:Berbisnis/berdagang bila dikaitkan dengan HAKI:

““selesai transaksi bisnis, masih ada hak-hak lain yang terkait selesai transaksi bisnis, masih ada hak-hak lain yang terkait dengan produk yang diperdagangkan tersebut, misal: dengan produk yang diperdagangkan tersebut, misal: • Hak Melisensikan produknya pada pihak lainHak Melisensikan produknya pada pihak lain• Dapat melarang pihak lain tanpa ijin melaksanakan Dapat melarang pihak lain tanpa ijin melaksanakan

bisnis/bedagang/memproduksi produk yang dilindungi HAKIbisnis/bedagang/memproduksi produk yang dilindungi HAKI

Page 7: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

MENGAPA HAKI RELEVAN DENGAN BISNIS

Karena BISNIS butuh adanya PERLINDUNGAN terhadap rahasia atau informasi bisnis yang berguna dan penting yang dimilikinya

Karena bisnis perlu menjaga kualitas, pasar, pelanggan dan pelayanan dari produk yang dihasilkan

Page 8: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUALSISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KREASI YANG DIMILIKI ORANGKREASI YANG DIMILIKI ORANG INOVASI BERKELANJUTANINOVASI BERKELANJUTAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH NEGARAPERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KOMERSIALISASI PRODUK PERLINDUNGAN HAKIKOMERSIALISASI PRODUK PERLINDUNGAN HAKI PENGHARGAAN ATAS HASIL KREATIFITASPENGHARGAAN ATAS HASIL KREATIFITAS

Page 9: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

KONSEP KEKAYAAN INTELEKTUALKONSEP KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual menurut sifat kepemilikannya terbagi 2 (dua), Kekayaan Intelektual menurut sifat kepemilikannya terbagi 2 (dua), yaitu:yaitu:

Kekayaan Intelektual Personal atau HAKI, mencakup:Kekayaan Intelektual Personal atau HAKI, mencakup:

Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanama.Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanama.

Kekayaan Intelektual Komunal, mencakup:Kekayaan Intelektual Komunal, mencakup:

Folklore/Ekspansi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Folklore/Ekspansi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Asal, Indikasi Geografis dan Keanekaragaman HayatiIndikasi Asal, Indikasi Geografis dan Keanekaragaman Hayati

Catatan: Catatan:

Pengaturan internasional belum ada kesepakatan maka bentuk perlindungan hukumnya Pengaturan internasional belum ada kesepakatan maka bentuk perlindungan hukumnya masih bersifat lokal, kecuali indikasi asal dan indikasi geografis telah dilakukan masih bersifat lokal, kecuali indikasi asal dan indikasi geografis telah dilakukan perlindungan di banyak negara.perlindungan di banyak negara.

Page 10: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAKIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAKI

UU RI Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang Hak CiptaUU RI Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta UU RI Nomor: 14 Tahun 2001 Tentang PatenUU RI Nomor: 14 Tahun 2001 Tentang Paten UU RI Nomor: 15 Tahun 2001 Tentang MerekUU RI Nomor: 15 Tahun 2001 Tentang Merek UU RI Nomor: 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia DagangUU RI Nomor: 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang UU RI Nomor: 31 Tahun 2000 Tentang Desain IndustriUU RI Nomor: 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri UU RI Nomor: 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit TerpaduUU RI Nomor: 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu UU RI Nomr: 29 Tahun 2000 Tentang Varietas TanamanUU RI Nomr: 29 Tahun 2000 Tentang Varietas TanamanCatatan:Catatan: Untuk mengakomodasikan perekembangan global, baik isu internasional maupun isu Untuk mengakomodasikan perekembangan global, baik isu internasional maupun isu

nasional, sejumlah UU di bidang HAKI tersebut di atas, pada saat ini sedang dalam nasional, sejumlah UU di bidang HAKI tersebut di atas, pada saat ini sedang dalam pembahasan revisi UUpembahasan revisi UU

Khusus mengenai Varietas Tanaman dikelola oleh Kementerian PertanianKhusus mengenai Varietas Tanaman dikelola oleh Kementerian Pertanian

Page 11: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

TRAKTAT INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI TRAKTAT INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI YANG TELAH DIRATIFIKASIYANG TELAH DIRATIFIKASI

Agreement Establishing the World Trade Organization (UU No. Agreement Establishing the World Trade Organization (UU No. 7/1994)7/1994)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dan Convention Establishing the World Intellectual Property Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997 Tentang Perubahan Atas Organization (Keppres No. 15/1997 Tentang Perubahan Atas Keppres No.24/1979)Keppres No.24/1979)

Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT (Keppres No. 16/1997)(Keppres No. 16/1997)

Trademark Law Treaty (TLT) (Keppres No. 17/1997)Trademark Law Treaty (TLT) (Keppres No. 17/1997) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

(Keppres No. 18/1997) (Keppres No. 18/1997) WIPO Copyright Treati (WCT) (Keppres No. 19/1997)WIPO Copyright Treati (WCT) (Keppres No. 19/1997) WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (Keppres No. WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (Keppres No.

74/2004)74/2004)

Page 12: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

12

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERLINDUNGAN HAKI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERLINDUNGAN HAKI (4 pilar yang terlibat dalam aktifitas HAKI)(4 pilar yang terlibat dalam aktifitas HAKI)

PELAKU•Pendesain/Penemu•Pemohon HAKI•Pengrajin•Industriawan/UKM•Pelaksana HAKI

PELATIH• Departemen/Kantor Dinas/Pemda/PemProp Terkait

• Tenaga Ahli

• Perguruan Tinggi/ Lembaga Peneliti

• Konsultan HAKI

PROMOTOR

•Asosiasi (Kerajinan, Industri &Perdagangan)

•KADIN•Pengusaha/investor•NGO/LSM

WASIT

•Kantor HAKI •Pengadilan•MA•Polisi•Jaksa

Page 13: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

13

Sasaran Pengembangan Sistem HAKISasaran Pengembangan Sistem HAKI

Membangun Kepedulian

Meningkatnya Pemahaman

Sosialisasi dan menciptakan persepsi pada publik akan pentingnya HAKI

Pengelolaan penggunaan yang efektif HAKI pada produk dan jasa

RO

AD

MA

PBagaimana KI dapat dipakai dan dieksploitasi untuk dimanfaatkan bagi publik

Penggunaan Efektif

Page 14: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

PROSEDUR PENDAFTARAN HKI

PEMOHON

PEMBERIAN TANDA BUKTI

PERMOHONAN (Petugas)

MEMASUKAN BERKAS DAN

PERSYARATAN

PENGISIAN FORMULIR

PENGAMBILAN FORMULIR

PERMOHONAN

PEMERIKASAAN BERKAS DAN

PERSYARATAN (Petugas)

Page 15: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

14 SUBSEKTOR INDUSTRI DALAM EKONOMI KREATIF

Page 16: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

MENGAPA HAKI FOKUS DENGAN UMKM

Lebih dari 90% perusahaan di semua aktifias ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi

UMKM telah terbukti sebagai sebagai alat pendorong inovasi

Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible, yang mencakup ide-ide inovatif dan informasi yang telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis

Page 17: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

PERAN PENTING UMKM

Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan investasi dan ekspor Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Page 18: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

MANFAAT HAKI BAGI UMKM

Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia mempunyai: Nilai ekonomi tinggi; Memiliki keunikan; Memiliki potensi untuk berkembang pesat; Memiliki harga yang bersaing

Lebih dari 90% perusahaan di semua aktifitas ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

UKM telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi dan dibelakang sejumlah besar terobosan-terobosan teknologi.

Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible, yg mencakup ide-ide inovatif, know-how dan informasi telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis.

Page 19: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

MANFAAT HAKI BAGI UMKM

Informasi HKI sebagai alat bagi pengembangan produk dan pemasaran

Perlindungan HKI akan menjamin Perbaikan posisi pasar di tingkat lokal maupun global

Perbaikan kompetensi dari perusahaanMembuka pintu untuk lisensi dan internasionalisasiHKI sebagai alat pemasaran.

Page 20: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

20

UMKM & HKIUMKM & HKI

HAKI dan hal-hal yang dihadapi oleh UMKM:HAKI dan hal-hal yang dihadapi oleh UMKM:

- Produk inovasi UMKM sangat heterogen dan harus dijual dengan Produk inovasi UMKM sangat heterogen dan harus dijual dengan kompetensi tinggi sehingga HAKI sulit ditempatkan dalam proses kompetensi tinggi sehingga HAKI sulit ditempatkan dalam proses yang berkelanjutan.yang berkelanjutan.

- Kebanyakan manajer UMKM menganggap HAKI merupakan pilihan Kebanyakan manajer UMKM menganggap HAKI merupakan pilihan manajemen dan bukan kebutuhan manajemen.manajemen dan bukan kebutuhan manajemen.

- Kebanyakan manajer UMKM masih menganggap bahwa HAKI Kebanyakan manajer UMKM masih menganggap bahwa HAKI adalah adalah cost centre cost centre dan belum menganggap HKI sebagai dan belum menganggap HKI sebagai asset asset centre.centre.

- Kebanyakan UMKM belum memiliki perlindungan HAKI di luar Kebanyakan UMKM belum memiliki perlindungan HAKI di luar negri, bahkan banyak diantaranya belum memiliki perlindungan di negri, bahkan banyak diantaranya belum memiliki perlindungan di dalam negri.dalam negri.

Page 21: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH UMKM DALAM MELAKSANAKAN SISTEM DAN INFORMASI HAKI

Kurangnya memperoleh penjelasan tentang sistem dan Kurangnya memperoleh penjelasan tentang sistem dan informasi HAKI informasi HAKI Kurang memiliki pengetahuan HAKI,Kurang memiliki pengetahuan HAKI, Terbatasnya akses SDM,Terbatasnya akses SDM, Terbatasnya akses legal dan administrasiTerbatasnya akses legal dan administrasi Produk UMKM dipengaruhi oleh kejadian spontan dan Produk UMKM dipengaruhi oleh kejadian spontan dan kondisi lingkungan yang rentankondisi lingkungan yang rentan UMKM harus bekerja pada pasar yang berkompetisi UMKM harus bekerja pada pasar yang berkompetisi penuh, danpenuh, dan UMKM biasanya terbatas memiliki produk unggulanUMKM biasanya terbatas memiliki produk unggulan

Page 22: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

HAMBATAN YANG DIHADAPI UMKM DALAM PENEGAKAN HAKI

Dilema pasar yang dihadapi oleh UMKM karena konsumen Dilema pasar yang dihadapi oleh UMKM karena konsumen lebih terjangkau membeli barang yang murah yang biasanya lebih terjangkau membeli barang yang murah yang biasanya bukan produk asli, sebaliknya UMKM mengalami kesulitan bukan produk asli, sebaliknya UMKM mengalami kesulitan menjual produk asli dengan harga yang terjangkau oleh menjual produk asli dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.konsumen.

Jumlah UKM sangat besar, sementara koordinasi antara Jumlah UKM sangat besar, sementara koordinasi antara aparat penegak hukum masih lemah dan kekurangan SDM aparat penegak hukum masih lemah dan kekurangan SDM yang paham tentang HAKI.yang paham tentang HAKI.

Page 23: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

UPAYA MEMPERBAIKI KELEMAHAN PELAKSANAAN HAKI DI LINGKUNGAN UMKM

DJHAKI dan Instansi terkait lainnya harus secara DJHAKI dan Instansi terkait lainnya harus secara berkesinambungan melakukan promosi, sosialisasi dan berkesinambungan melakukan promosi, sosialisasi dan penyebarluasan sistem/informasi HAKI kepada masyarakat luas, penyebarluasan sistem/informasi HAKI kepada masyarakat luas, khususnya UMKM.khususnya UMKM.

Telah membentuk PI-UMKM yang dimotori Kemenristek yang Telah membentuk PI-UMKM yang dimotori Kemenristek yang menjadi bagian untuk mempercepat penguatan inovasi di menjadi bagian untuk mempercepat penguatan inovasi di lingkungan UMKM, menyediakan layanan informasi HAKI, lingkungan UMKM, menyediakan layanan informasi HAKI, khususnya pengguna Paten/ khususnya pengguna Paten/ Paten public domain Paten public domain disertai bantuan disertai bantuan advokasi, konsultasi dan pendanaan.advokasi, konsultasi dan pendanaan.

Telah menyusun Draft Instruksi Presiden yang dimotori Telah menyusun Draft Instruksi Presiden yang dimotori Kemenkokesra untuk mendukung ekonomi berbasis kreatifitas Kemenkokesra untuk mendukung ekonomi berbasis kreatifitas kepada 12 Kementrian yang terkait dengan inovasi & kreatifitas.kepada 12 Kementrian yang terkait dengan inovasi & kreatifitas.

Melalui kegiatan preemtif dari Timnas Penanggulangan Melalui kegiatan preemtif dari Timnas Penanggulangan Pembajakan HAKI untuk mencegah meluasnya penjiplakan dan Pembajakan HAKI untuk mencegah meluasnya penjiplakan dan pemalsuan.pemalsuan.

Page 24: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

KESIMPULAN

1.1. Berbisnis/berdagang/berinvestasi sudah seharusnya dikaitkan Berbisnis/berdagang/berinvestasi sudah seharusnya dikaitkan dengan perlindungan HAKI agar aset dengan perlindungan HAKI agar aset intangibleintangible dapat dapat dilindungi.dilindungi.

2.2. Perlunya institusi semi pemerintah yang dapat menjadi Perlunya institusi semi pemerintah yang dapat menjadi penghubung antara dunia riset dan dunia industri dengan penghubung antara dunia riset dan dunia industri dengan mengoptimalkan sistem HAKI yang telah ada. mengoptimalkan sistem HAKI yang telah ada.

Page 25: M anfaat haki dan tata cara pendftrn 8 des

25

SEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIH