Upload
auliapaloh
View
1.601
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Pengertian AdministrasiAdministrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat,pembukuan ringan, ketik mengetik, pengaklasifikasian, pengarsipan, dansebagainya yang bersifat terknis ketatausahaan.Administrasi dalam arti luas menurut P. siagian adalah keseluruhan proseskerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Sedangkan menurut herbert administrasi adalah sebagai kegiatajn dari padasekelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.Unsur-unsur administrasi
1. Kegiatan2. Kerjasama3. Tujuan4. Pembagian tugas5. Kegiatan yang runtut
Pengertian Keuangan NegaraKeuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang negaraKeuangan negara dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut:
M. hadi adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan miliknegara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud.Otto Ekstein adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja negaraatas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan-tujuan ekonomi yang pokok,pertumbuhan, keadilan dan efisisen.
Unsur-unsur keuangan negara1. APBN2. Kebijakan-kebijakan APBN3. Akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dibidang ekonomi4. Kegiatan mencari dan menggunakan dana untuk mencapai tujuan5. Hak dan kewajiban negara6. Uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara7. Keuangan yang dikelola pemerintahan pusat, daerah, badan-badan usaha
lainnya.
Dasar-dasar hukum tentang keuangan negara terdapatpada:UUD 1945
1. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah3. UU tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah4. PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban
keuangan daerah.5. Kep. Mentri dalamnegeri No. 29 tahun 2002.
1
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Ruang lingkup Administrasi Keuangan Negara1. Pemerintah yang memegang dibidang keuangan2. Penguasa-penguasa yang menjalankan urusan umum serta pejabat yang
ditunjuk menjalankan pengurusan khusus keuangan.3. Wilayah berlakunya sistem pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan.4. Hal-hal yang mengangkat pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan.
5. Prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan anggarannya.
Struktur APBD1. Pendapatan Daerah2. Kelompok anggaran pendapatan daerah terdiri dari:3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)4. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi
daerah asli.
Jenis kelompok PAD terdiri atas:1. Pajak daerah2. Retribusi daerah3. Hasil pemeriksaan daerah4. Lain-lain pendapatan yang sah
Dana perimbanganAdalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepadadaerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
Jenis kelompok dana perimbangan terdiri atas:1. Bagi hasil pajak/ bukan pajak2. DAU3. DAK 4. Lain-lain pendapatan yang sah
Adalah penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dandana perimbangan.
Belanja daerahBagian anggaran belanja daerah terdiri dari:Belanja aparatur daerahAdalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar dinikmati olehaparatur atau secara tidak langsung dinikmati oleh masyarakat/publik.Belanja pelayanan publik Adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar atau secara langsungdinikmati oleh masyarakat/publik.Kelompok anggaran belanja daerah
Bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan publik masing-masingsatuan kerja atau kelompok terdiri atas:1. Belanja administrasi umum2. Belanja operasi dan pemeliharaan (OP)3. Belanja modal
2
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Jenis dan pengelompokkan belanja Jenis belanja terbagi 2 yaitu:Belanja langsungKarakteristik belanja langsung sebagai berikut:
1. Dianggarkan untuk setiap program/kegiatan yang diusulkanoleh satuan kerja2. Dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan output
program/kegiatan.3. Variabilitas jumlah belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target
kinerja/tingkat pencapaian.Belanja tidak langsungKarakteristik belanja tidak langsung:
1. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan setiap program/ kegiatan)2. Tidak dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan output
program/kegiatan3. Variabilitas jumlah belanja langsung tidak dipengaruhi langsung oleh target
kinerja/tingkat pencapaian.
PembiayaanPembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupselisih antara pendapatan dan belanja daerah.Kelompok pembiayaan terdiri atas:
1. Penerimaan daerah2. Pembiayaan berupa penerimaan daerah antara lain terdiri atas:3. Sisa perhitungan anggaran tahun lalu4. Penerimaan pinjaman/obligasi5. Transfer dari dana cadangan6. Penerimaan piutang, dan7. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
Pengeluaran daerahPembiayaan berupa pengeluaran daerah antara lain terdiri atas:
1. Transfer Dana Cadangan2. Pembiayaan Utang/ Pinjaman3. Penyertaan Modal/ Investasi4. Dana sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
Pengertian AnggaranPengertian Anggaran menurut:
Mardiasmo anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yanghendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuranfinansial.
Yuwonoanggaran adalah merupakan suatu rencana terperinci dinyatakan secara
formal dalam ukuran kuantitatif biasanya dalam satuan uang yang menunjukkanperolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi.
Fungsi anggaran
3
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Angaran sebagai alat perencanaan1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi.2. Merumuskan tujuan serta sasaran kegiatan3. Merencanakan berbagai program atau kegiatan4. Mengalokasikan dana pada berbagai program atau kegiatan5. Menentukan indikator kinerjadan tingkat pencapaian strategi
Anggaran sebagai alat pengendalianDigunakan untuk menghindari adanya salah sasarn dalam
pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas jugauntuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan program pemerintah.
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintahDigunakan untuk mengstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan
ekonomi juga untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatanekonomi masyarakat.
Anggaran sebagai alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dankebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran merupakan politicaltoolsebagai bentuk komitmen antara lembaga eksekutif dan legislatif atas penggunaandana publik untuk kepentingan pribadi.
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasiDalam proses penyusunan anggaran banyak pihak yang berperan (eksekutif,
legislatif dan masyarakat) sehingga dapat menentukan perananpihak-pihaktertentujuga anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untukdilaksanakan.
Anggaran sebagai alat penilai kinerjaAnggaran merupakan wujud komitmen (eksekutif dan legislatif) sehingga
dengan adanya anggaran kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alatyang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran sebagai motivasiAnggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan
stfnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dantujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Karakteristik Anggaran1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu6. Secara berkala kinerja keuangan dianalisis dan dijelaskan.
Ilmu keuangan negaraAdalah suatu study yang ngebahas suatu keuangan negara yang didalamnyapengeluaran, penerimaan, pengaruh.
4
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Menurut Adam Smitt ada 3 fungsi negara:1. Ketahanan nasional2. Kegiatan yang enggan dikuasai, keadilan sosial3. Kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan umum
Kelemahan
Collective goods = public goodsBarang atau jasa yang berhubungan dengan masyarakat banyak yang tidak dapatdisediakan dalam jual beli pasar, misalnya:Rasa aman yang diberikan oleh negara pada masyarakatPendidikanKehidupan yang layak
Public goods X private goodsExclusion principleSuatu prinsip dimana seseorang bisa dikeluarkan dari pemanfaatan dan
penggunaan jasa atau barang.
Perbedaan biaya private dan biaya sosial serta manfaat private danmanfaat sosial.
1. Biaya private adalah bahan baku, tempat, proses, pengupahan yaitu biayayang harus dikeluarkan dalam produksi, barang dan jasa.
2. Biaya sosial, sumbangan CSR adalah biaya yang harus dilakukan karenapengaruh dari barang/jasa yang diproduksi.
Manfaat dari Biaya Private : semua orang bisa merasakannya,Biaya Sosial : hanya masyarakat sosial
Adanya resiko yang sangat besarSifat-sifat monopoli : penyediaan listrik, air, gas, dsbAdanya inflasi dan deflasiSemakin berkembangnmya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrikAdanya distribusi pendapatan yang tidak merata
Kegiatan pemerintah:1. Mengalokasikan faktor-faktor produksi barang/jasa untuk kebutuhan
masyarakat,2. Mendistribusikan pendapatan3. Menstabilkan perekonomian4. Mempercepat kebutuhan ekonomi
APBN Pendapatan1. Dana masuk2. Belanja3. Dana keluar4. Alasan pejnjgeluaran selalu meningkat:5. Adanya peperangan6. Adanya kenaikan tingkat pengahasilan pada penghasilan7. Adanya urbanisasi yang mengikuti perkembangan ekonomi
5
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Perkembangan demokrasiSemakin berkembangnya peranan pemerintah. Dengan adanya pemborosan danketidakefisienan pemerintahAdanya pembangunan ekonomi
Timbulnya program kesejahteraan masyarakat seperti panti asuhan, wisma, rumah jompo, dsb.
Dengan adanya musibah.
Kriteria penilaian kebijakan pemerintah1. Kebijakan pemerintah harus berdasarkan keadilan (equity) artinya suatu
kebijakan pemerintah dikeluarkan harus memberikan rasa adil padamasyarakat.
2. Memiliki prinsip ekonomi dan efisiensi bisa dikatakan tentang biaya yangdikeluarkan sedikit hasil maximal
3. Paternalisme yang mendominasi keputusan adalah pemerintah (sbg ayah)dan masyarakat adalah anggota keluarga.
Kebebasan perorangan kebijakan harus mendengarkan keinginan dari perorangandan kemudian menghargainya.
APBN Penerimaan pemerintahPengeluaran
Penerimaan pemerintah dapat diartikan penerimaan pajak, penerimaanyang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkanpemerintah, pinjaman pemerintah, cetakan uang dsb.
Pajak Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang olehyang wajib membayarnya menurut peratuan-peraturan berdasarkan UU, tanpa jasatimbal/kontrak prestasi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranpemerintah.
Fungsi pajak.1. Sebagai fungsi anggaran/ budgetair2. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.3. Fungsi mengatur/ regulered4. Pajak digunakan sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Pengelompokkan pajak Menurut golongan1. Pajak langsung, pajak yang tidak bisa dibebankan pada orang lain2. Pajak tidak langsung, pajak yang bisa dbebankan pada orang lain
Berdasarkan sifat1. Subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjeknya dimana memperhatikan
keadaan wajib pajak.2. Objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya.
6
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Lembaga pemungutnyaPusat Daerah Kota dan kabupaten ProvinsiPPHPPN
Pajak hotelRestoranHiburanReklame
Kendaraan
Struktur Pajak Di Indonesia1. PPH2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)3. PPnBM (Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah)4. PBB5. Pajak daerah dan retribusi6. BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan)
Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Asessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintahuntuk menentukan besarnya pajak, wajib pajak.Ciri-cirinya
Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak
Wajib pajak bersifat pasif
Utang pajak timbul setelah timbul surat ketetapan pajak (SKP)
2. Self Asessment SystemSistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam
menentukan jumlah pajak yang terhutang.Ciri-cirinya:
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak Wajib pajak bersifat aktif
Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh kesultanan pajak (pihakketiga)
Hambatan pemungutan pajak 1. Perlawanan pasif 2. Masyarakat enggan untuk membayar pajak, dikarenakan:3. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat4. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
5. Sistem pengawasan6. Perlawanan aktif
Meliputi semua usaha untuk menghindari pajak secara langsung kepada fiskusbentuknya:Tax avoidance (usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang)Tax evasion (pelanggaran pajak yang melanggar undang-undang)
7
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
RetribusiMerupakan pembayaran dari rakyat pada pemerintah dengan melihat adanya balas
jasa yang langsung diterima.Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negaraSumber ini diterima dari penjualan hasil perusahaan-perusahaan.
Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintahSumbangan masyarakatPencetakan uang kertasHasil dari undian negaraPinjamanHadiah
Hutang Negara Dan Kebijakan FiskalHutang Negara merupakan sumber dana bagi pemerintah
Macam dan ciri hutang negara.1. Reproductive Debt & Dead Weight Debt
Reproductive debt adalah pinjaman atau utang yang disertai dengan jaminankekayaan negara.
2. dead weight debt adalah pinjaman atau utang yang tidak disertai dengan jaminan (termasuk pinjaman lunak).
Pinjaman sukarela dan paksa
Pinjaman sukarela adalah pinjaman yang menyerahkan dana dan persyaratannyakepada negara yang meminjam.Pinjaman paksa adalah pinjaman yang dalam penyerahan dana besertapersyaratannya(pengembalian pinjaman disertai dengan bunga yang dipaksakan)
Pinjaman dalam negeri dan luar negeri
Pinjaman dalam negeri merupakan pinjaman dari orang-orang atau lembagadalam lingkungan negara itu sendiriPinjaman luar negeri merupakan pinjaman dari orang-orang atau lembaga dariluar negeri.
Suku bunga pinjamanSuatu ketentuan dalam proses pinjam meminjam.
Sumber Pinjaman Negara
Dari pada individu sebagai kreditur dalam masyarakat dengan caramemberikan pinjaman kepada pemerintah
Dari sektor perusahaan/ lembaga keuangan bukan kank sebagai krediturobligasi negara.
Bank umum sebagai kreditur
Bank sentral sebagai kreditur artinya memberi pinjaman pada negara dengancara menjual obligasi milik negara kepada bank umum.
8
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
Beban hutang dalam negeri adalah beban yang harus ditanggulangi baik berupayang mengakibatkan beban moral. Bagi masyarakat indonesia dan jugamengakibatkan pengalokasian pengeluaran pemerintah.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan sebagai alat untukmencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran.
Instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal:
Kebijakan transfer
Semua sumber-sumber penerimaan negara
Macam-macam kebijakan fiskal:
Pembiayaan fungsional
Pengeluaran anggaran
Stabilisasi anggaran otomatis
Anggaran belanja seimbang
Tujuan kebijakan fiskal kestabilan ekonomi dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi disuatu
negara.
Mencegah pengangguran
Stabilitas harga yaitu untuk mempertahankan kestabilan harga umum
Pemerintahan Pusat Dan DaerahPerubahan-perubahan yang terjadi akibat diberlakukannya berbagai undang-undang otonomi daerah, mempunyai implikasi yang sangat luas dan mendalam,baik pada dimensi kewenangan, kelembagaan, system dan prosedur, serta dimensipersonil dari birokrasi public dan institusi politik.Dari sisi pemerintahan daerah, satu perubahan fundamental disbanding system
yang berlaku sebelumnya adalah dipisahkannya lembaga eksekutif yaitu kepaladaerah beserta perangkat daerah yang kemudian disebut pemerintah daerah, danlembaga legislatif daerah yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalamkerangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Substansi sasaran vital yang ingin dicapai melalui perubahan systempemerintahan daerah ini adalah:
1. pembangunan system, iklim dan kehidupan politik yang demokratis.2. penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa serta
bermuansa desentralisasi.3. pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal
dalam4. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Desentralisasi fiskalDesentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi.Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan berikankebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik,maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang
9
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk surcharge or taxes, bagi hasilpajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/ bantuan dari pemerintah pusat.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengnanmempedomani hal-hal sebagai berikut:
1. adanya pemeritah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan
enforcement, 2. terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam
melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.
Sesuai undang-undang nomor 22 tahun 1999, daerah diberikan kewenangan untukmenyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenanganpemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal danmoneter, peradilan, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis.
Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerahSesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 bahwa perimbangan keuanganpusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandungpengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung denganperimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatberdasarkan asas desentralisasi, kepala daerah diberikan kewenangan untukmemungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan(revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai danaperimbanganSelain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik daridalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman
jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangkapanjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana danprasarana daerah.Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangkapelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:
1. pendapatan asli daerahsalah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberiansumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakansendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.
2. dana perimbanganbagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing) untukmenambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksaan fungsi yangmenjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak danbukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.
3. Dana alokasi umumUntuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaanpajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbanga keuanganantara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dariDAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber
10
5/9/2018 M. Rodhi Aulia 2011 UAS Administrasi Keuangan Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/m-rodhi-aulia-2011-uas-administrasi-keuangan-negara
pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjaditanggungjawab.
4. Dana alokasi khususPada hakikatnya pengertian dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasaldari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayaikebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan
tersedianya dana dalam APBN.5. PINJAMAN DAERAH
Sumber pinjaman adalah dari dalam negeri (dari pemerintah pusat, atau denganpenerbitan obligasi) dan dari luar negeri, denga persetujuan dan melaluipemerintah pusat.Penggunaan:
pinjaman jangka panjang, untuk membiayai pembangunan prasaranayang merupakan aset daerah, yang dapat menghasilkan penerimaan untukpembayaran pinjaman yang bersangkutan, serta memberikan manfaat bagipelayanan umum.
pinjaman jangka pendek , hanya dapat dilakukan dalam rangkapengelolaan kas daerah.
Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskalharus dapat:1. meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun
kegiatan pemerintahan daerah.2. dapat memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal dan
memobilisasi pendapatan secara regional maupun secara nasional.3. menigkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
mengambil keputusan ditingkat daerah.4. memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya
pelayanan masyarakat yang berkualitas disetiap daerah.5. menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
11